BAB II PROFIL PERUSAHAAN. A. Sejarah Ringkas Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara

BAB II PROFIL PERUSAHAAN

A. Sejarah Ringkas Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara Kantor Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara berada di Jalan Imam Bonjol No. 61 Kecamatan Medan Polonia Sumatera Utara.Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara didirikan agar dapat mengenai masalah perhubungan di Sumatera Utara, baik masalah fasilitas perhubungan maupun keamanan perhubungan di Sumatera Utara.Sumatera Utara merupakan provinsi yang cepat berkembang dalam perdagangan, maka arus perhubungan di Sumatera Utara tentu sangat padat.Mengenai hal tersebut, Pemerintah mendirikan Dinas Perhubungan di tiap Provinsi, termasuk Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara. Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara mencakup pada perhubungan darat, laut, udara, dan sarana dan prasarana.Dinas perhubungan di Sumatera Utara memiliki informasi bersistem biografis atau peta diberbagai daerah di Sumatera Utara. Adapun daerah-daerah tersebut yaitu: 1. Tanjung Pura

7.Indrapura

13. Balige

2. Belawan

8. Pematang Siantar

14. Rantau Prapat

3. Medan

9. Tanjung Balai

15. Kota Pinang

4. Lubuk Pakam

10.Sidikalang

5. Tebing Tinggi

11.Parapat

6. Sibolangit

12.Aek kanopan

16. Sibolga 17. Padang sidempuan

8 Universitas Sumatera Utara

9

Visi dan Misi Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara 1.

Visi Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara Sistem transportasi yang terintegrasi, berkualitas, ramah lingkungan dan

berkelanjutan serta mampu melayani kebutuhan masyarakat serta mampu berdaya asing dan memberikan nilai tambah dalam upaya menciptakan masyarakat Sumatera Utara yang beriman, maju, mandiri, mapan dan berkeadilan di dalam kebhinnekaan yang didukung tata pemerintahan yang baik. 2.

Misi Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara a. Mewujudkan

sistem

transportasi

yang

handal

guna

mendukung

pembangunan dan pengembangan wilayah dengan berwawasan nusantara. b. Mengembangkan sistem jaringan transportasi yang representatif. c. Meningkatkan pelayanan jasa perhubungan d. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana perhubungan e. Meningkatkan kualitas SDM insan perhubungan f. Mengintegrasikan dan memadukan sistem teknologi g. Manajemen dan operasi untuk menghasilkan efisiensi dan efektifitas transportasi.

Universitas Sumatera Utara

10

Makna Logo Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara

Sumber : Dinas PerhubunganProvinsi Sumatera Utara (2015) Gambar 2.1 Logo Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara Logo Departemen Perhubungan adalah suatu bentuk simbolis yang menggambarkan keluarga besar Perhubungan.Logo terdiri dari bentuk lingkaran mempunyai unsur-unsur roda bergigi, jangkar, burung Garuda, dan bulatan bumi. Arti dari unsur Logo ialah : a.

Roda bergigi berarti matra Perhubungan Darat

b.

Jangkar berarti matra Perhubungan Laut

c.

Burung Garuda berarti matra Perhubungan Udara

d.

Bulatan bumi berarti lingkup pelayanan jasa Perhubungan

e.

Warna logo terdiri dari warna biru langit (cerulean blue) berarti kedamaian dan kuning berarti keagungan.


11

B. Struktur Organisasi Dinas Perhubungan KEPALA DINAS

SEKRETARIS KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

BIDANG DARAT

SUB BAGIAN UMUM

BIDANG LAUT

SUB BAGIAN

SUB BAGIAN

KEUANGAN

PROGRAM

BIDANG UDARA

SEKSI MANAJEMEN DAN REKAYASA LALU LINTAS

SEKSI PELABUHAN DAN PENGERUKAN

SEKSI ANGKUTAN DARAT DAN PERKERETA APIAN SEKSI PENGAWASA N DAN PENGENDALI

BIDANG SARANA DAN PRASARANA

SEKSI KEBANDARUDARAAN

SEKSI PENGEMBANGAN SARANA DAN PRASARANA

SEKSI PERKAPALAN DAN KEPELAUTAN

SEKSI ANGKUTAN UDARA

SEKSI JARINGAN MULTI MODA

SEKSI KESELAMATAN DAN LALU LINTAS ANGKUTAN

SEKSI KESELAMATAN PENERBANGAN

SEKSI KEMITRAAN DAN PENYULUHAN

UPT

Sumber : Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara (2015) Gambar 2.2 Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara


12

C. Job Description 1.

Kepala Dinas Mempunyai Tugas : a. Menyelenggarakan pembinaan pegawai dilingkungan Dinas; b. Menyelenggarakan arahan, bimbingan kepada pejabat struktural pada Dinas; c. Menyelenggarakan instruksi pelaksanaan tugas Dinas; d. Menyelenggarakan penetapan program kerja dan rencana kegiatan dinas, sesuai arahan dengan arahan pembangunan nasional dan pembangunan daerah; e. Menyelengarakan pengkajian dan menetapkan pemberian dukungan dengan kebijakan umum dan kebijakan Pemerintah Daerah; f. Menyelenggarakan pengkajian dan menetapkan pemberian dukungan tugas atas penyelenggarakan Pemerintah Daerah di bidang Perhubungan; g. Menyelenggarakan fasilitas yang berkaitan dengan penyelenggaraan program perhubungan darat, laut, udara, dan sarana prasarana; h. Menyelenggarakan pemberian saran pertimbangan dan rekomendasi mengenai perhubungan sebagai bahan penetapan kebijakan umum pemerintah Daerah; i. Menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan sebagai pengambilan kebijakan, dan menyelenggarakan penyusunan program dinas; j. Menyelenggarakan koordinasi dan kerjasama dengan instansi/lembaga terkait lainnya untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan dinas;


13

k. Menyelenggarakan koordinasi penyusunan tugas-tugas teknis serta evaluasi dan pelaporan yang meliputi kesekretariatan, perhubungan darat, luat, udara, dan sarana prasarana; l. Menyelenggarakan

koordinasi

kegiatan

teknis

dalam

rangka

penyelenggaraan dibidang perhubungan; m. Menyelenggarakan

dengan

dinas/lembaga

perhubungan

lintas

Kabupaten/Kota; n. Menyelenggarakan koordinasi dan membina unit pelaksana teknis Dinas; o. Menyelenggarakan koordinasi dengan unit Kerja lain; p. Menyelenggarakan tugas lain, sesuai dengan Tugas dan fungsinya. 2.

Sekretariat Dinas mempunyai tugas : a. Penyelenggaraan pembiayaan pegawai pada lingkungan sekretariat; b. Penyelenggaraan arahan, bimbingan kepada pejabat struktural pada lingkup sekretariat, keuangan, umum, dan kepegawaian, serta Pelayanan Umum; c. Penyelenggaraan instruksi pelaksanaan tugas lingkup Sekretariat; d. Penyelenggaraan penyusunan program kegiatan lingkup Sekretariat; e. Penyelenggaraan standar pelaksanaa administrasi perancanaan, keuangan umum, kepegawaian, serta pelayanan umum; f. Penyelenggaraan

administrasi

perencanaan,

keuangan,

umum,

kepegawaian, dan pelayanan umum, sesuai ketentuan dan standar yang ditetapkan;


14

g. Penyelenggaraan penyusunan rencana pembangunan jangka menengah dan tahunan dinas sesuai ketentuan dan standar yang ditetapkan; h. Penyelenggaraan tugas lain yang diberikan kepala Dinas, sesuai bidang tugas dan fungsinya; i. Menyelenggarakan penyusunan koordinasi rencana program Kerja Sekretariat, Bidang-Bidang dan Unit pelaksanaan Teknis Dinas; j. Menyelenggarakan pengkajian dan koordinasi perencanaan dan program Dinas, dan menyelenggarakan pengkajian anggaran belanja; k. Menyelenggarakan pengkajian perencanaan dan program kesekretariatan; l. Menyelenggarakan pengelolaan dan pembinaan administrasi keuangan; m. Menyelenggarakan pengendalian administrasi anggaran belanja; n. Menyelenggarakan pengelolahan dan pembinaan administrasi keuangan; o. Menyelenggarakan penyusunan rencana strategi, laporan akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) LKPJ dan LPPD Dinas; p. Menyelenggarakan penata usahaan, kelembagaan dan ketatalaksanaan; q. Menyelenggarakan pengelolaan dan pembinaan naskah dinas, kearsipan, pertelekomunikasian dan persandian; r. Menyelenggarakan fasilitas pelayanan umum dan pelayanan minimal; s. Menyelenggarakan pengadaan, pemeliharaan, penataan, pembinaan, dan pengelolaan urusan rumah tangga dan peralatan/perlengkapan kantor; t. Menyelenggarakan penyusunan bahan rancangan pendokumentasian peraturan perundang-undangan, pengelolaan perpustakaan, keprotokolan, dan hubnungan masyarakat;


15

u. Menyelenggarakan fasilitas dan pengaturan keamanan kantor; v. Menyelenggarakan pengkoordinasian dan pembinaan jabatan fungsional; w. Menyelenggarakan pengkoordinasian pelaporan, evaluasi, monitoring atas kegiatan bidang-bidang lingkup Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Dinas; x. Menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan; y. Menyelenggarakan koordinasian dengan Unit kerja terkait; z. Menyelenggarakan dan mengatur rapat-rapat Internal Dinas; 3.

Sub Bagian Umum mempunyai tugas : a. Melaksanakan pengumpulan data/bahan dan referensi untuk kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi sekretariat; b. Melaksanakan penyususnan perencanaan/program Kerja Sekretariat dan Sub Bagian Umum; c. Melaksanakan penyusunan dan pengelolaan data kepegawaian; d. Melaksanakan penyiapan dan penyusulan kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala dan pensiun pegawai, peninjauan masa kerja dan pemberian penghargaan,

serta

tugas/izin

belajar,

pendidikan

dan

pelatihan

kepemimpinan/struktural, fungsional dan teknis; e. Melaksanakan penyusunan bahan pembinaan disiplin pegawai; f. Melaksanakan penyiapan bahan pengembangan karier dan mutasi serta pemberhentian pegawai;


16

g. Melaksanakan penyusulan gaji berkala dan peningkatan kesejahteraan pegawai dan jabatan dilingkungan Dinas; h. Melaksanakan penyiapan bahan pembinaan kelembagaan dan ketatalaksanaan kepada unit di lingkungan Dinas; i. Melaksanakan penyusunan bahan rancangan dan pendokumentasian Peraturan perundang-undangan; j. Melaksanakan administrasi/penatausahaan, penerimaan,

pendistribusian,

surat-surat, naskah dinas dan arsip; k. Melaksanakan urusan-urusan keprotokolan dan penyiapan rapat; l. Melaksanakan pengelolaan hubungan masyarakat, pelayanan umum, pelayanan minimal, dan pendokumentasian surat-surat, barang bergerak dan barang tidak bergerak, dan melaksanakan pengandalan naskah Dinas; m. Melaksanakan penyusunan rencana kebutuhan sarana dan prasarana pengurusan rumah tangga, pemeliharaan/perawatan lingkungan kantor, kendaraan dan aset lainnya serta ketertiban, keindahan keamanan dan layanan kantor; n. Melaksanakan penyusunan laporan, evaluasi dan monitoring kegiatan Sub Bagian umum; o. Melaksanakan

penyusunan

bahan

telaahan

staf

sebagai

bahan

pertimbangan pengambilan kebijakan, dan melaksanakan penyerasian ketikan naskah dinas; p. Melaksanakan pengelolaan dan pembinaan perpustakaan Dinas; q. Melaksanakan pengelolaan kepegawaian pada unit Pelaksana teknis Dinas;


17

r. Melaksanakan pembinaan kearsipan Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Dinas; s. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait; t. Melaksanakan tugas lain, sesuai dengan tugasnya; 4.

Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas ; a. Melaksanakan pengumpulan data/bahan dan referensi untuk kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi sekretariat; b. Melaksanakan penyusunan perencanaan/program kerja Sekretariat dan Sub Bagian Keuangan; c. Melaksanakan penyusunan bahan dan penyiapan anggaran Dinas; d. Melaksanakan pengadministrasian dan pembukuan keuangan Dinas; e. Melaksanakan penyusunan daftar gaji dan tunjangan Daerah; f. Melaksanakan pembinaan perbendaharaan keuangan; g. Melaksanakan penyiapan bahan dan pembinaan pengelolaan teknis administrasi keuangan; h. Melaksanakan pembayaran gaji pegawai dan penghasilan tambahan lainnya; i. Melaksanakan verifikasi keuangan; j. Melaksanakan penatausahaan belanja langsung dan belanja tidak langsung pada Dinas dan Unit pelaksanaan Teknis; k. Melaksanakan Sistem Akuntansi Instansi (SAI) dan penyiapan bahan pertanggung jawaban keuangan;


18

l. Melaksanakan koordinasi penyusunan bahan evaluasi dan pelaporan administrasi keuangan; m. Melaksanakan pengendalian administrasi perjalanan Dinas pegawai; n. Melaksanakan pelayanan dan penyiapan bahan atas pengawasan; o. Melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan, dan melaksanakan tugas lain, sesuai dengan tugasnya; p. Melaksanakan koordinasi dengan Unit Kerja terkait. 5.

Kepala Sub Bagian Program mempunyai tugas : a. Melaksanakan pengumpulan data/bahan dan referensi untuk

kebutuhan

pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat; b. Melaksanakan penyusunan perencanaan program kerja Sekretariat dan Sub Bagian Program; c. Melaksanakan

koordinasi

penyusunan

perencanaan/program

kerja

Sekretariat dan Sub Bagian Program yang meliputi pengembangan perhubungan; d. Melaksanakan penyusunan bahan rencana strategis, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), LKPJ dan LPPD Dinas; e. Melaksanakan penyusunan pengkoordinasian evaluasi dan monitoring; f. Melaksanakan pengelolahan dan pembinaan sistem informasi perhubungan; g. Melaksanakan penyusunan pengelolahan data base perhubungan darat, laut maupun udara;


19

h. Melaksanakan penyusunan dokumen Tataran Transportasi Wilayah (Tatrawil) Sumatera Utara dan evaluasi terhadap pelaksanaannya; i. Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi terhadap penyusunan Dokumen Tataran Transportasi Lokal (Tatralok) yang disusun oleh Kabupaten/Kota; j. Melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan; k. Melaksanakan koordinasi dengan Unit Kerja terkait; l. Melaksanakan tugas lain, sesuai dengan tugasnya; 6.

Bidang Darat a. Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ) 1) Penyusunan dan penetapan rencana umum jaringan transportasi jalan Provinsi; 2) Pengawasan dan pengendalian operasional terhadap penggunaan jalan selain untuk kepentingan lalu lintas di jalan nasional dan jalan Provinsi; 3) Penetapan lokasi terminal penumpang tipe B; 4) Pengesahan rancang bangun terminal penumpang tipe B; 5) Persetujuan pengoperasian terminal B; 6) Penyusunan jaringan trayek dan penetapan kebutuhan kendaraan untuk

angkutan

wilayah

pelayanannya

melebihi

wilayah

Kabupaten/Kota dalam satu Provinsi; 7) Penyusunan dan penetapan kelas jalan pada jaringan jalan Provinsi; 8) Pemberian izin trayek angkutan antar Kota dan Provinsi;


20

9) Penyusunan dan menetapan jaringan lintas angkutan barang pada jaringan jalan Provinsi; 10) Pemberian izin trayek angkutan perkotaan yang wilayah pelayanannya melebihi wilayah Kabupaten/Kota dalam satu Provinsi; 11) Penetapan wilayah operasi dan kebutuhan kendaraan untuk angkutan taksi yang wilayah pelayanannya melebihi kebutuhan Kabupaten/Kota dalam satu Provinsi; 12) Pemberian izin operasi angkutan taksi yang melayani khusus untuk pelayanan keadaan dari tempat tertentu yang memerlukan tingkat pelayanan

tinggi/wilayah

operasi

nya

melebihi

wilayah

Kabupaten/Kota dalam satu Provinsi; 13) Pemberian izin operasi angkutan sewa; 14) Pemberian rekomendasi izin operasi angkutan pariwisata; 15) Penetapan tarif penumpang kelas ekonomi antar Kota dan Provinsi; 16) Penentuan lokasi, pengadaan, pemasangan, pemeliharaan, dan penghapusan rambu lalu lintas, maka jalan dan alat pemberi isyarat lalu lintas, alat pengendali dan pengamanan pemakai jalan serta fasilitas pendukung di jalan Provinsi; 17) Pengoperasian dan pemeliharaan unit penimbangan kendaraan bermotor; 18) Penyelenggaraan manajemen dan rekayasa lalu lintas di jalan Provinsi; 19) Penyelenggaraan andalalin di jalan Provinsi;


21

20) Penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan kecelakaan lalu lintas di jalan Provinsi; 21) Penelitian dan pelaporan kecelakaan lalu lintas di jalan Provinsi; 22) Pemeriksaan kendaraan di jalan sesuai kewenangannya; 23) Pemberian izin operasi angkutan sewa berdasarkan kuota yang di tetapkan pemerintah; 24) Pengoperasian alat penimbang kendaraan bermotor di jalan; 25) Perizinan penggunaan jalan selain untuk kepentingan lalu lintas di jalan Provinsi; 26) Pelaksaan penyidikan pelanggaran : a.

Perda Provinsi Bidang LLAJ.

b.

Pemunahan persyaratan teknis dan laik jalan.

c.

Pelanggaran ketentuan pengujian berkala.

d.

Perizinan angkutan umum.

27) Pengumpulan, pengolahan data, dan analisis kecelakaan lalu lintas di wilayah Provinsi. b. Lalu Lintas Angkutan Sungai, Danau, Dan Penyebarangan (LLASDP) 1) Penyusunan dan penetapan rencana umum jaringan sungai dan danau antar Kabupaten/Kota dalam Provinsi. 2) Penyusunan dan penetapan rencana umum lintas penyeberangan antar Kabupaten/Kota dalam Provinsi yang terletak pada jaringan jalan Provinsi.


22

3) Penetapan lintas penyeberangan antar Kabupaten/Kota dalam Provinsi yang terletak pada jaringan jalan Provinsi. 4) Pengawasan terhadap pemberian surat ukur, surat tanda pendaftaran dan

tanda

pendaftaran,

sertifikat

kenaikan

kapal,

sertifikat

pengawakan kapal, dan surat tanda kebangsaan kapal sungai dan danau < 7 GT. 5) Rekomendasi lokasi pelabuhan penyeberangan. 6) Pembangunan pelabuhan SDP, dan Pengadaan kapal SDP. 7) Pemberian rekomendasi rencana induk pelabuhan penyeberangan, DL.Kr/DLKp yang terletak pada jaringan jalan nasional dan antar Negara serta jaringan jalur Kereta Api. 8) Penetapan rencana induk, DLKr/DLKp pelabuhan penyeberangan yang terletak pada jaringan jalan Provinsi. 9) Pengadaan, pemasangan dan pemeliharaan rambu penyeberangan. 10) Pemeliharaan alur sungai lintas Kabupaten/Kota dalam Provinsi untuk kebutuhan transportasi, dan penetapan kelas alur jalan sungai. 11) Pembangunan, pemeliharaan, pengerukan alur pelayaran sungai dan danau. 12) Izin pembangunan prasarana yang melintas alur sungai dan danau. 13) Penetapan tarif angkutan penyeberangan kelas ekonomi pada lintas penyeberangan yang terletak pada jaringan jalan provinsi. 14) Penetapan tarif angkutan sungai dan danau kelas ekonomi antar Kabupaten/Kota dalam Provinsi.


23

15) Pengawasan pelaksanaan tarif angkutan antar

Kabupaten/Kota

dalam Provinsi yang terletak pada jaringan jalan Provinsi. 16) Pemberian

persetujuan

pengoperasian

kapal

untuk

lintas

penyeberangan antar Kabupaten/Kota dalam Provinsi pada jaringan jalan Provinsi. 17) Pengawasan pengoperasian penyelenggaraan angkutan sungai dan danau. 18) Pengawasan pengoperasian penyelenggaraan angkutan penyeberangan antar Kabupaten/Kota dalam Provinsi pada jaringan jalan Provinsi. 19) Pengawasan angkutan barang berbahaya dan khusus melalui angkutan ASDP. c. Perkretaapian 1) Penetapan rencana induk perkretaapian Provinsi. 2) Pembinaan yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi meliputi : a.

Penetapan sasaran dan arah kebijakan pengembangan sistem perkretaapian Provinsi dan perkretaapian Kabupaten/Kota yang jaringannya melebihi wilayah Kabupaten/Kota.

b.

Pemberian arahan, bimbingan, pelatihan, dan bantuan teknis kepada Kabupaten/Kota, penggunaan dan penyedia jasa.

c.

Pengawasan terhadap pelaksanaan perkretaapian Provinsi.

3) Pengusahaan prasarana kereta api umum yang tidak

dilaksanakan

oleh badan usaha prasarana kereta api.


24

4) Penetapan izin penyelenggaraan perkretaapian khusus yang jaringan jalurnya melebihi wilayah satu Kabupaten/Kota dalam satu Provinsi. 5) Penetapan jalur kereta api khusus yang jaringan melebihi satu wilayah Kabupaten/Kota dalam Provinsi. 6) Penutupan perlintasan untuk keselamatan perjalanan kereta api dan pemakaian jalan perlintasan sebidang yang tidak

mempunyai

izin dan tidak ada penanggungjawaban, dilakukan oleh pemilik dan pemerintah Daerah. 7) Penetapan jaringan pelayanan kereta api antar kota melebihi satu Kabupaten/Kota dalam satu Provinsi. 8) Penetapan jaringan pelayanan kereta api perkotaan melampaui satu Kabupaten/Kota dalam satu provinsi. 9) Penetapan persetujuan angkutan orang dengan menggunakan gerbong kereta api dalam kondisi tertentu yang pengoperasiannya di dalam wilayah Kabupaten/Kota dalam satu Provinsi. 10) Izin operasi kegiatan angkutan orang dan atau barang dengan kereta api umum untuk pelayanan angkutan antar kota dan perkotaan yang melintas pelayanannya melebihi satu Kabupaten/Kota dalam satu Provinsi. 11) Penetapan tarif penumpang kereta api dalam hal pelayanan angkutan yang merupakan kebutuhan pokok masyarakat dan pelayanan angkutan antar kota dan perkotaan yang lintas pelayanannya melebihi satu Kabupaten/Kota dalam satu Provinsi.


25

7. Bidang Laut a. Seksi Pelabuhan Dan Pengerukan 1. Kapal berukuran tonase kotor sama dengan atau lebih dari 7 (GT≥7) yang berlayar hanya di perairan daratan (sungai dan danau) : a) Pemberian izin pembangunan dan pengadaan kapal sampai dengan GT 30 ditugas pembantuan kepada provinsi. b) Pelaksanaan pengukuran kapal sampai dengan GT300 ditugaskan pembantuankan kepada provinsi. c) Pelaksanaan pengawasaan keselamatan kapal. d) Pelaksanaan pemeriksaan radio/elektronika kapal. e) Pelaksanaan pengukuran kapal. f)

Penertiban pas perairan kapal.

g) Pencatatan kapal dalam buku registrasi pas perairan daratan. h) Pelaksanaan pemeriksaan konstruksi. i)

Pelaksanaan pemeriksaan pemesanan kapal.

j)

Penertiban sertifikasi keselamatan kapal.

k) Pelaksanaan pemeriksaan perlengkapan kapal. l)

Penertiban dokumen pengawakan kapal.

2. Kapal berukuran tonase kotor kurang dari 7 (GT<7) yang berlayar hanya di perairan daratan (sungai dan danau) pemberian izin pembangunan dan pengadaan kapal;


26

3. Kapal berukuran tonase kotor lebih dari atau sama dengan GT 7 (GT ≥ 7) yang berlayar di laut; 4. Kapal berukuran tonase kotor kurang dari GT 7 (GT<7) yang berlayar di laut; 5. Pengelolaan pelabuhan regional lama; 6. Pengelolaan pelabuhan baru yang dibangun oleh provinsi; 7. Rekomendasi penetapan rencana induk Pelabuhan Internasional Hub, Internasional dan Nasional; 8. Penetapan rencana induk pelabuhan laut regional; 9. Rekomendasi penetapan lokasi pelabuhan umum; 10. Rekomendasi penetapan lokasi pelabuhan khusus; 11. Penerapan keputusan pelaksanaan pembangunan pelabuhan laut regional; 12. Penetapan pelaksanaan pembangunan pelabuhan khusus regional; 13. Penetapan keputusan pelaksanaan pengoperasian pelabuhan laut regional; 14. Penetapan izin pegoperasian pelabuhan khusus regional; 15. Rekomendasi

penetapan

DLKr/DLKp

pelabuhan

laut

DLKr/DLKp

pelabuhan

laut

Internasional Hub; 16. Rekomendasi

penetapan

Internasional; 17. Rekomendasi penetapan DLKr/DLKp pelabuhan laut Nasional; 18. Penetapan DLKr/DLKp pelabuhan laut regional;


27

19. Izin kegiatan pengerukan di dalam DLKr/DLKp pelabuhan laut regional; 20. Izin reklamasi di dalam DLKr/DLKp pelabuhan laut regional; 21. Pertimbangan teknis terhadap penambahan dan pengembangan fasilitas pokok pelabuhan laut regional; 22. Penetapan pelayanan operasional 24 jam pelabuhan laut regional; 23. Izin kegiatan pengerukan di wilayah perairan pelabuhan khusus regional; 24. Izin kegiatan reklamasi di wilayah perairan pelabuhan khusus regional; 25. Penetapan pelayanan operasional 24 jam pelabuhan khusus regional; 26. Penetapan DUKS di pelabuhan regional; 27. Rekomendasi

penetapan

pelabuhan

yang

terbuka

bagi

perdagangan luar negeri; 28. Izin usaha dinas perhubungan angkutan laut bagi dinas perhubungan yang berdomosili dan beroperasi dalam lintas pelabuhan antar Kabupaten/Kota dalam wilayah Provinsi setempat; 29. Izin usaha pelayaran rakyat bagi Dinas Perhubungan yang berdomosili

dan

beroperasi

pada

lintas

pelabuhan

antar

Kabupaten/Kota dalam wilayah Provinsi setempat, pelabuhan antar Provinsi dan Internasional (Lintas batas);


28

30. Pemberitahuan pembukaan kantor cabang Dinas Perhubungan angkutan laut Nasional yang dilingkup kegiatannya melayani lintas pelabuhan antar Kabupaten/Kota dalam satu Provinsi; 31. Pemberitahuan pembukaan kantor cabang Dinas Perhubungan pelayaran rakyat yang lingkup kegiatannya melayani lintas pelabuhan antar Provinsi serta lintas pelabuhan Internasional (lintas batas); 32. Pelaporan pengoperasian kapal secara tidak tetap dan tidak teratur (tramper) bagi Dinas Perhubungan angkutan laut yang berdomisili dan beroperasi pada lintas pelabuhan antar Kabupaten/Kota dalam satu provinsi; 33. Pelaporan penempatan kapal dalam trayek tetap dan teratur (liner) dan pengoperasian kapal secara tidak tetap dan tidak teratur (tramper) bagi Dinas Perhubungan pelayaran rakyat yang berdomisili

dan

beroperasi

pada

lintas

pelabuhan

antar

Kabupaten/Kota dalam wilayah Provinsi setempat, pelabuhan antar Provinsi dan Internasional (lintas batas); 34. Izin usaha tali di pelabuhan; 35. Izin usaha bongkar muat barang ke kapal; 36. Izin usaha Ekspedisi/Freight Forwarder; 37. Izin usaha angkutan perairan pelabuhan; 38. Izin

usaha

penyewaan

peralatan

angkutan

laut/peralatan

penunjang angkutan laut; 39. Izin usaha depo peti kemas;


29

8.

Bidang Udara a. Angkutan Udara 1. Pemantauan terhadap pelaksanaan kegiatan izin usaha angkutan udara niaga dan melaporkan kepemerintahan; 2. Pemantaun terhadap pelaksanna kegiatan izin kegiatan angkutan udara dan melaporkan ke pemerintah; 3. Pemantauan terhadap pelaksanaan kegiatan izin jaringan dan penerbangan dan melaporkan ke pemerintah; 4. Mengusulkan rute penerbangan baru ke daerah dari yang bersangkutan; 5. Pemantauan pelaksanaan persetujuan rute penerbangan dan melaporkan ke pemerintah; 6. Pemantauan terhadap pelaksanaan persetujuan penambahan atau pengurangan kapasitas angkutan udara dan melaporkan ke pemerintah; 7. Pemantauan terhadap pelaksanaan persetujuan izin terbang/FA yang dikeluarkan oleh pemerintah dan melaporkan ke pemerintah; 8. Persetujuan izin terbang/FA Dinas Perhubungan angkutan udara tidak berjadwal antara Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Provinsi dengan pesawat udara diatar 30 tempat duduk dan melaporkan ke pemerintah; 9. Pemantauan terhadap pelaksanaan persetujuan izin terbang, FA Dinas Perhubungan angkutan udara non berjadwal antara


30

kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi dengan pesawat udara diantara 30 tempat duduk dan melaporkan ke pemerintah; 10. Pemantauan terhadap pelaksanaan tarif angkutan udara (batas atas) dan tarif referensi angkutan udara dan melaporkan ke pemerintah; 11. Pemantauan

terhadap

personil

petugas

pengaman

operator

penerbangan dan personil petugas pasasi dan melaporkan ke pemerintah; 12. Pemantauan terhadap pelaksanaan kegiatan general sales agen dan melaporkan ke pemerintah; 13. Pemberian izin Ekspedisi Muatan Pesawat Udara (EMPU) pemberian arahan dan petunjuk terhadap kegiatan Eksedisi Muatan Pesawat Udara (EMPU); 14. Pemantauan, penilaian dan tindakan koreksi terhadap pelaksanaan kegiatan EMPU dan melaporkan kepada pemerintah; 15. Pengawasan dan pengendalian izin EMPU; 16. Pengusulan Bandar udara yang terbuka untuk melayani angkutan udara ke/dari luar negeri; 17. Pengusulan bandar udara diwilayah kerjanya yang terbuka untuk angkutan udara ke/dari luar negeri disertai alasan dan data dukungan yang memadai, mengusulkan penetapan tersebut kepada pemerintah; b.

Bandar Udara 1.

Pemberian rekomendasi penetapan lokasi Bandar Udara Umum;


31

2.

Pemantauan terhadap pelaksanaan keputusan lokasi Bandar udara umum dan melaporkan ke pemerintah, pada bandar udara yang belum terhadap kantor di bandara;

3.

Pemberian rekomendasi penetapan izin pembangunan Bandar udara umum yang melayani pesawat udara ≥ 30 tempat duduk;

4.

Pemantauan terhadap penetapan/izin pembangunan Bandar udara umum yang melayani pesawat udara ≥ 30 tempat duduk dan melaporkan ke pemerintah pada bandar udara yang belum terdapat kantor di bandara;

5.

Pemantauan terhadap pelaksanaan penetapan/izin pembangunan bandar udara khusus yang melayani pesawat udara≥ 30 tempat duduk dan melaporkan kepada pemerintah;

6.

Pemantauan terhadap pelaksanaan kegiatan pengatur pesawat udara di apron, pertolongan Kecelakaan Penerbangan, Pemadam Kebakaran (PKPPK), salvage, pengamanan bandar udara dan GSE, pada bandar udara yang belum terdapat kantor bandara;

7.

Pemantauan terhadap pelaksanaanan persetujuan izin terbang atau FA yang dikeluarkan oleh pemerintah dan melaporkan ke pemerintah;

8.

Persetujuan izin terbang/FA Dinas Perhubungan angkutan udara tidak terjadwal antara Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Provinsi dengan pesawat udara diatas 30 tempat duduk dan melaporkan ke pemerintah;


32

9.

Pemantauan terhadap pelaksanaan persetujuan izin terbang/FA Dinas Perhubungan angkutan udara diatas 30 tempat duduk melaporkan ke pemerintah;

10. Pemantauan terhadap pelaksanaan tarif angkuatn udara (batas atas) dan tarif referensi angkutan udara dan melaporkan ke pemerintah; 11. Pemantauan terhadap personil petugas pengaman operator penerbangan dan personil petugas pasasi dan melaporkan ke pemerintah; 12. Pemantauan terhadap pelaksanaan kegiatan general sales agen dan melaporkan ke pemerintah; 13. Pemberian izin dan Ekspedisi Muatan Pesawat Udara (EMPU), Pemberian arahan dan petunjuk terhadap kegiatan Ekspedisi Muatan Pesawat Udara (EMPU); 14. Pemantauan,

penilaian

dan

tindakan

korektif

terhadap

pelaksanaan kegiatan EMPU dan melaporkan kepada pemerintah; 15. Pengawasan dan pengendalian izin EMPU; 16. Pengusulan bandar udara yang terbuka untuk melayani angkutan udara ke/dari luar negeri; 17. Pengusulan bandar udara diwilayah kerjanya yang terbuka untuk angkutan udara ke/dari luar negeri disertai alasan dan data dukung yang

memadai

mengusulkan

penetapan

tersebut

kepada

pemerintah;


33

D. Jaringan Usaha/Kegiatan Dinas Perhubungan adalah instansi pemerintah yang bergerak di pelayanantransportasi darat, laut dan udara.Instansi ini juga menyediakan sarana danprasarana

yang

mengadakankegiatan

mendukung

transportasi.Dinas

pembangunan

di

bidang

Perhubungan

perhubungan

pos

juga dan

telekomunikasi.

E. Kinerja Usaha Terkini Secara

umum

hasil

pembangunan

perhubungan

tahun

2014

telahmengalami beberapa kemajuan, sedangkan target utama dari RencanaKerja Dinas

Perhubungan

Propinsi

Sumatera

Utara

adalah

pengembangan

fasilitaskeselamatan lalu lintas jalan dengan pengadaan dan pemasangan rambu lalulintas

jalan,

guard

rail,

marka

jalan,

delineator

dan

RPPJ,

Pembangunandermaga laut dan dermaga sungai serta Peningkatan dan pembangunanbandara – bandara.

F. Rencana Kegiatan Rencana Kerja Dinas Perhubungan Tahun 2015 merupakan rencana pelaksana pembangunan Strategis Dinas PerhubunganProvinsi Sumatera Utara Tahun 2014– 2015. Rencana Kerja DinasPerhubungan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2015 disusun berdasarkanRencana Kerja Pemerintah (RKP) Provinsi Sumatera Utara tahun 2014-2015,dimaksudkan untuk menjadi acuan dalam pelaksaanaan tugas DinasProvinsi Sumatera Utara Tahun 2015.


34

Rencana Kerja Dinas Perhubungan Tahun 2015 berisi kebijakan pembangunan perhubungan, yaitu transportasi dan kegiatan pendukungnya, yang akan dibiayai baik melalui APBD dan APBN. Uraian ini akan diawali dengan kondisi umum yang secara singkat menguraikan pencapaian kinerja sampai dengan perkiraan tahun 2015, masalah dan tantangan yang harus dihadapi pada tahun 2015. Dari perkembangan keadaan tersebut kemudian dirumuskan prioritas-prioritas pembangunan tahun 2015 dan sasaran pembangunan yang hendak dicapai pada masing-masing prioritas dengan mengacu kepada agenda pembangunan.


BAB II PROFIL PERUSAHAAN. A. Sejarah Ringkas Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara

Recommend Documents