BAB II PROFIL BIRO PEMERINTAHAN UMUM SETDAPROVSU
A. Sejarah Ringkas Pemerintahan Provinsi Sumatera Utara Pada zaman Pemerintah Belanda, Sumatera Utara merupakan suatu Pemerintah yang bernama Gouverment van Sumatera dengan wilayah meliputi seluruh Pulau Sumatera, dipimpin oleh seorang Gubernur yang berkedudukan di kota Medan. Setelah kemerdekaan, dalam sidang pertama Komite Nasional Daerah (KND) Provinsi Sumatera Utara kemudian dibagi menjadi tuga sub provinsi yaitu: Sumatera Utara, Sumatera Tengah, Sumatera Selatan. Provinsi Sumatera Utara sendiri merupakan penggabungan dari tiga daerah administratif yang disebut keresidenan yaitu: Keresidenan Aceh, Keresidenan
Sumatera Timur, dan
Keresidenan Tapanuli. Dengan diterbitkannya Undang-Undang Republik Indonesia (R.I.) No. 10 Tahun 1948 pada tanggal 15 April 1948, ditetapkan bahwa Sumatera dibagi menjadi tiga provinsi masing-masing berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri yaitu: Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Sumatera Tengah, dan Provinsi Sumatera Selatan. Tanggal 15 April 1948 selanjutnya ditetapkan sebagai hari jadi Provinsi Sumatera Utara. Pada awal tahun 1949, dilakukan kembali reorganisasi Pemerintahan di Sumatera dengan Keputusan Pemerintah Darurat R.I. Nomor 22/Pem/PDRI pada tanggal 17 mei 1949, jabatan Gubernur Sumatera Utara ditiadakan. Selanjutnya dengan Ketetapan Pemerintah Darurat R.I. pada tanggal 17 Desember 1949, dibentuk Provinsi Aceh dan Provinsi Tapanuli/Sumatera Timur, dengan Peraturan
5
6
Pengganti Undang-Undang No.5 Tahun 1950 pada tanggal 14 Agustus 1950, ketetapan tersebut dicabut dan dibentuk kembali Provinsi Sumatera Utara. Dengan Undang-Undang R.I. No. 24 Tahun 1956 yang diundangkan pada tanggal 7 Desember 1956, dibentuk Daerah Otonomi Proivinsi Aceh, sehingga wilayah Provinsi Sumatera Utara sebahagian menjadi wilayah Provinsi Aceh. Tonggak Sejarah: 1. 1854 Gouverment van Sumatera, ibukotanya di Medan 2. 1948 berdiri Povinsi Sumatera Utara, Provinsi Sumatera Tengah, dan Provinsi Sumatera Selatan 3. 1949 dibentuk Provinsi Aceh Tapanuli/Sumatera Timur 4. 1950 Provinsi Aceh dan Provinsi Tapanuli/Sumatera Timur digabungkan kembali sebagai Provinsi Sumatera Utara 5. 1956 berdiri Provinsi Aceh, dengan wilayah sebahagian dari Provinsi Sumatera Utara B. Makna Logo Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Gambar 2.1 Logo Pemerintah Provinsi Sumatera Utara
Sumber: Pemerintah Provinsi Sumatera Utara
7
Makna Logo Pemerintah Provinsi Sumatera Utara adalah sebagai berikut: 1. Kepalan tangan yang diacungkan keatas dengan menggenggam rantai beserta perisainya melambangkan kebulatan tekat perjuangan rakyat Provinsi Sumtera Utara melawan imperalisme, feodalisme dan komunisme. 2. Batang bersudut lima, perisai dan rantai melambangkan kesatuan masyarakat didalam membela dan mempertahankan Pancasila. 3. Pabrik, pelabuhan, pohon karet, pohon sawit, dan tembakau, ikan, daun padi, tulisan “SUMATERA UTARA” melambangkan daerah yang indah permai masyur dengan kekayaan alamnya yang melimpah-limpah. 4. Tujun belas kuntum kapas, delapan sudut sarang laba-laba dan empat puluh lima butir padi menggambarkan tanggal, bulan dan tahun kemerdekaan dimana ketiga-tiganya ini berikut tongkat dibawah kepalan tangan melambangkan watak kebudayaan yang mencerminkan kebesaran bangsa, patrotisme, pecinta, keadaan dan pembela keadilan. 5. Bukit berkepribadian luhur, bersemangat persatuan kegotong-royongan yang dinamis. C. Visi, Misi, Tujuan Dan Sasaran Biro Pemerintahan Umum SetdaProvsu 1. Visi Biro Pemerintah Umum SetdaProvsu Visi dari Biro Pemerintahan Umum adalah: a. Tertatanya sistem kelola pemerintahan yang baik mengandung arti “Mantapnya Keterpaduan Tata Kelola kebijakan program pemerintahan, provinsi dan daerah dengan memformulasikan asas desentralisasi, dekonsentasi dan tugas pembantuan dengan tetap mengedepankan prinsip demokrasi, partisipasi, keadilan dan pemerataan.
8
b. Menuju masyarakat sejahtera mengandung arti arah kebijakan difokuskan pada pengembangan program yang berorientasi kepada peningkatan pelayanan terutama pemerataan hak-hak dasar masyarakat. c. Relegius dalam beragama budaya mengadung arti” Arah Kebijakan kedepan akan lebih mengutamakan situasi dan iklim budaya yang kondusif, masyarakat yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sehingga seluruh aktivitas masyarakat yang berhubungan dengan hak-hak azasi dapat berjalan dengan baik. 2. Misi Biro Pemerintah Umum SetdaProvsu Misi dari Biro Pemerintahan Umum adalah: a. Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang kuat, efektif, dan efesien, bersih dan berwibawa dalam mewujudkan pelayanan kepada masyarakat Sumatera Utara menuju masyarakat sejahtera. b. Mewujudkan kinerja aparatur yang professional dan berkompotensi dalam menjawab dinamika perubahan dan perkembangan penyelenggaraan pemerintahan dan e-governance serta meningkat iptek dan teknologi dan pembangunan. 3. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Biro Pemerintahan Umum Rencana Strategis Biro Pemerintahan Umum SetdaProvsu dimaksudkan untuk memberikan kejelasan arah dan langkah dalam pemanfaatan Sumber Daya Manusia yang dimiliki Biro Pemerintahan Umum, sehingga akan mampu mengantisipasi perubahan dan perkembangan yang ada melalui kerja sama dan koordinasi dengan instansi terkait, masyarakat dan pihak swasta pada periode 2013-2018 sekaligus sebagai alat kendali dan tolak ukur untuk menilai kinerja organisasi. Tujuan Rencana Strategi sebagai berikut:
9
a. Terselenggaranya keteraturan, keterarahan dan percepatan pelaksanaan kegiatan untuk mewujudkan sasaran organisasi dalam pelaksanaan kewajiban, tugas dan fungsinya. b. Untuk mewujudkan pelaksanaan kinerja aparatur, terarah, efektif dan bertanggungjawab, meningkatkan penyelenggaraan otonomi daerah sebagaimana dimaksud Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 Peraturan Pemerintahan Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai daerah otonom. Sasaran Rencana Strategi ini sesuai dengan tujuan pada butir 1.a sebagai berikut: a. Terciptannya system administrasi yang baik dan benar dalam mendukung pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan di Biro Pemerintahan Umum yang bersih, akuntabel, transparan, berwibawa dan berkompetensi. b. Terselenggaranya sarana dan prasarana dalam mendukung pelaksanaan kinerja pemerintah. c. Terciptanya kinerja aparatur biro pemerintahan umum dalam melaksanakan tugas dan fungsi demi tujuan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan beribawa. Sasaran Rencana Strategi ini sesuai dengan tujuan pada butir 1.b sebagai berikut: a. Terselenggaranya pembinaan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan yang menghasilkan perangkat daerah yang memiliki kompetensi dalam melaksanakan tugasnya dan mampu mebnagun kemitraan lembaga pemerintahan
10
dalam perumusan dan pelaksanaan dan pengendalian kebijikan public sesuai dengan prinsip-prinsip good governance. D. Struktur Organisasi Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Struktur organisasi adalah salah satu fungsi pembagian kerja atau tanggungjawab serta wewenang dan penetapan unsur-unsur organisasi sehingga tanggungjawab serta wewenang dan penetapan unsur-unsur organisasi sehingga dapat berjalan sesuai dengan sistem yang berlaku untuk mencapai tujuan dan sasaran yang didukung oleh sasaran dan prasarana. Organisasi dalam perusahaan merupakan tempat untuk melakukan tugas-tugas atau pekerjaan dalam menetapkan tanggungjawab dalam suatu badan atau inti usaha guna terealisasinya rencana yang telah ditetapkan sebelumnya. Prinsip faktor penilaian organisasi adalah: a. Rumusan yang jelas b.Pembagian kerja c. Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab d.Rentang kekuasaan e. Pengawasan Struktur organisasi adalah satu bagan yang menggambarkan secara skematis penetapan tugas-tugas, fungsi wewenang serta tanggung jawab masing-masing dengan tujuan yang telah ditentukan sebelumnya sesuai dengan bakat, pendidikan, pengalaman, dan keahlian. Struktur organisasi berfungsi untuk menyelenggarakan tugas kepemerintahan untuk mewujudkan tujuan yang diinginkan oleh kantor, staf, dan pegawai, sehingga mereka mengetahui kewajuban, tugas, wewenang dan
11
tanggung jawab serta pegawai dapat mengerjakan tugas yang dibebankan kepadanya dengan baik dan penuh tanggung jawab. Gambar 2.2 Struktur Organisasi Biro Pemerintah Umum SetdaProvsu KEPALA BIRO PEMERINTAHAN UMUM
KABAG MONITORING DAN EVALUASI
KABAG KETENTRAMAN DAN PERLINMAS
KABAG KAWASAN KHUSUS DAN PERTAHANAN
KABAG PERANGKA T WILAYAH
KASUBBAG TATA USAHA
KASUBBAG TIBAN DAN PERLINMAS
KASUBBAG KAWASAN SDM DAN BUATAN
KASUBBAG DATA WILAYAH
KASUBBAG PELAPORAN DAN EVALUASI
KASUBBAG KEPENDUDUKAN CATATAN SIPIL
KASUBBAG FASILITAS KAWASAN UMUM
KASUBBAG DEKONS DAN TUGAS PEMBANTU
KASUBBAG FASILITAS PERSELISIHA N DAN HARMONISAS
KASUBBAG FASILITAS PENANGANAN BENCANA
KASUBBAG PERTANAHAN
KASUBBAG PERBATASA N
Sumber: Biro Pemerintahan Umum SetdaPRovsu, 2015
12
E. Job Description Pemerintah Sumatera Urata Berdasarkan struktur organisasi Biro Pemerintah Umum SetdaProvsu maka tugas dan fungsi jabatan yang berbeda pada organisasi Pemerintah Sumatera Utara dapat dijabarkan sebagai berikut: Biro Pemerintahan Umum Pasal 7 1. Biro Pemerintahan Umum mempunyai tugas membantu SekdaProvsu dalam menyusun konsep kebijakan Kepala Daerah di bidang urusan pemerintahan umum, atas pelaksanaan pembinaan, koordinasi, fasilitas, monitoring, evaluasi, dan pengendalian pelaksanaan ketertiban umum, perlindungan masyarakat, kawasan khusus dan pertahanan serta perangkat wilayah. 2. Biro Pemerintahan Umum menyelenggarakan fungsi: a. penyelenggaraan dan mengkoordinasikan penyusunan konsep kebijakan Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pembinaan, koordinasi, fasilitas, monitoring, evaluasi, kebijakan dan pengendalian do bidang pemerintahan umum, ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, kawasan khusus dan pertahanan serta perangkat wilayah; b. penyelenggaraan,
pembinaan,
koordinasi,
fasilitas,
monitoring,
evaluasi,kebijakan, pengendalian dan pengawasan pelaksanaan kebijakan Kepala Daerah di bidang umum pemerintahan, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, kawasan khusus dan pertahanan serta perangkat wilayah.
13
3. Biro Pemerintahan Umum mempunyai uruian tugas: a. menyelenggarakan pembinaan, bimbingan, arahan dan penegakkan disiplin pegawai pada lingkup Biro Pemeirntahan Umum; b. menyelenggarakan penetapan perencanaan dan program kegiatan Biro, sesuai ketentuan yang ditetapkan; c. menyelenggarakan penetapan data/badan bidang monitoring dan evaluasi, ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat; d. menyelenggarakan perumusan bahan kebijakan umum tata pemerintahan, monitoring dan evaluasi, ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, kawasan khusus dan Pertahanan dan Perangkat Wilayah, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; e. menyelenggarakan koordinasi pembinaan, fasilitas, monitoring, evaluasi, pengendalian dan pengawasan pelaksanaan kebijakan Kepala Daerah dibidang
pemerintahanan
Umum,
ketentraman,
ketertiban
umum,
perlindungan masyarakat, kawasan khusus dan Pertahanan serta perangkat wilayah; f. menyelenggarakan
bahan
untukpenyusunan
dan
penyempurnaan
kebijakan, ketentuan dan standar penyelenggaraan urusan pemerintahan umum, dekonsentrasi dan tugas pembantuan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, pembinaan kependudukan dan catatan sipil, pembinaan pengawasan pertahanan serta pemerintah desa/kelurahan. 4. Untuk membantu melaksanakan tugas, fungsi dan uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2), dan (3), Biro PemerintahanUmum, dibantu: a. Bagian Monitoring dan Evaluasi
14
b. Bagian Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat c. Bagaian Kawasan Khusus dan Pertahanan d. Bagian Perangkat Wilayah Paragraf 1 Bagian Monitoring dan Evaluasi Pasal 8 1. Bagian Monitoring dan Evaluasi mempunyaitugasmembantu Kepala Biro dalam penyelenggaraan urusan ketatausahaan Biro, pelaporan dan evaluasi dan fasilitas perselisihan dan harmonisasi. 2. Bagian Monitoring dan evaluasi menyelenggarakan fungsi: a. penyelenggaraan pembinaan, bimbinga, arahan kepada pegawai pada lingkup Bagian Monitoring dan Evaluasi; b. penyelenggaraan penyeusunan perencanaan dan program kegiatan pada Bagian Monitoring dan Evaluasi, sesuai ketentuan peraturan perundangundangan; c. penyelenggaraan penyusunan
pengelolaan
konsep
bahan
kebijakan
untuk
ketentuan
penyempurnaan dan
standar
dan dalam
penyelenggaraan urusan ketatausahaan biro, pelaporan dan evaluasi umum serta fasilitas perselisihan dan harmonisasi penyelengggaraan urusan pemerintahan umum; d. penyelenggaraan pengkajian dan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakankebijakan
pemerintahan
umum
peraturan perundang-undangan;
Kabupaten/Kota,
sesuai
ketentuan
15
e. penyelenggaraan pembinaan, koordinasi, fasilitas dan pengendalian perselisihan/konflik, sesuai standar ditetapkan; f. penyelenggaraan pengkajian upaya harmonisasi, sesuai standar yang ditetapkan. 3. Kepala Bagian Monitoring dan Evaluasi, mempunyai uraian tugas: a. menyelenggarakan
pembinaan,
bimbingan,
arahan
dan
persiapan
penegakan disiplin pegawai pada lingkup Bagian Monitoring dan Evaluasi; b. menyelenggarakan pengelolaan dan pengkajian data/bahan dalam bidang penyelenggaraan monitoring dan evaluasi, ketatausahaan, perselisihan dan harmonisasi, sesuai ketentuan peraturan perundang-udangan; c. menyelenggarakan penyiapan penetapan penyusunan perencanaan dan program kegiatan Bagian Monitoring dan Evaluasi, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; d. menyelenggarakan penyusunan penetapan kebijakan umum monitoring dan evaluasi, pelaporan dan fasilitas perselisihan/konflik dan harmonisasi; e. menyelenggarakan koordinasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan pemerintahan; f. menyelenggarakan evaluasi dan pengedalian pelaporan pemerintahan; g. menyelenggarakan penetapan penyusunan bahan koordinasi, pengedalian, evaluasi
dan
pelaporan
program
serta
bantuan
pengembangan
pemerintahan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; h. menyelenggarakan penetapan penyusunan bahan fasilitas monitoring, evaluasi, pelaporan dan bantuan pembangunan pemerintahan;
16
i. menyelenggarakan penyusunan bahan koordinasi pengendalian, evaluasi, pelaporan dan bantuan pembangunan pemerintahan; j. menyelenggarakan penyusnan bahan koordinasi, monitoring, evaluasi, pengendalian pelaksanaan fasilitas perselisihan/konflik dan harmonisasi. Pasal 9 1. Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai uraian tugas: a. melaksanakan pembinaan, bimbingan dan arahan kepada pegawai pada lingkup Sub Bagian Tata Usaha; b. melaksanakan pengumpulan pengelolaan dan penyajian data/bahan dalam bidang ketatausahaan/arsip, administrasi keungan, peralatan, kepegawaian dan dokumen Biro; c. melaksanakan persiapan penyusunan perencanaan dan program kegiatan pada Sub Bagian Tata Usaha dan pada Bagiannya; d. melaksanakan persiapan penyusunan standar, norma dan kriteria pada lingkup ketatausahaan; e. melaksanakan pengelolaan pembinaan ketatausahaan, kearsipan, naskah, keadministrasian dan dokumentasi, sesuai ketentuan yang ditetapkan. 2. Kepala Sub Bagian Pelaporan dan Evaluasi mempunyai urain tugas: a. melaksanakan pembinaan, bimbingan, dan arahan kepada pegawai pada lingkup Sub Bagian Pelaporan dan Evaluasi; b. melaksanakan pengumpulan, pengelolaan dan penyajian bahan/data dalam bidang persiapan penyusunanlaporan dan evaluasi; c. melaksanakan persiapan penyusunan dan penyempurnaan standar, norma dan kriteria di bidang pelaporan dan evaluasi;
17
d. melaksanakan penyusunan perencanaan dan program kegiatan di bidang pelaporan dan evaluasi, sesuai ketentuan peraturan perudang-undangan; e. melaksanakan evaluasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam kaitan penyelenggaraan pemerintah umum, sesuai ketentuan dan standar yang ditetapkan. 3. Kepala Sub Bagian Fasilitas Perselisihan dan Harmonisasi mempunyai uraian tugas: a. melaksanakan pembinaan, bimbingan dan arahan kepada pegawai pada lingkup Sub Bagian Fasilitas Perselisihan dan Harmonisasi; b. melaksanakan pengumpulan, pengelolaan dan penyajian data/bahan dalam bidang fasilitas perselisihan dan harmonisasi; c. melaksanakan persiapan penyusunan perencanaan dan program kegiatan di bidang fasilitas perselisihan dan harmonisasi; d. melaksanakan persiapan penyusunan dan penyempurnaan standar, norma dan kriteria di bidang fasilitas dan harmonisasi; e. melaksanakan pembinaan dan koordinasi dalam bidang perselisihan dan harmonisasi terhadap Kabupaten/Kota dan Instansi terkait, sesuai standar yang ditetapkan. Paragraf 2 Bagian Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Pasal 10 1. BagianKetentraman,
Ketertiban
Umum
dan
Perlindungan
Masyarakat
mempunyaitugas membantu Kepala Biro dalam menyelenggarakan urusan
18
pembinaan ketertiban dan perlindungan masyarakat, kependudukan dan catatan sipil serta fasilitas penanganan bencana. 2. Bagian
Ketentraman,
Ketertiban
Umum
dan
Perlindungan
Masyarakat,menyelenggarakan fungsi: a. penyelenggaraan pembinaan, bimbingan, arahan dan penegakan disiplin pada lingkup bagian; b. penyelenggaraan
pengelolaan
bahan
untuk
penyempurnaan
dan
penyusunan kebijakan, ketentuan dan standar dalam pembinaan ketertiban dan perlindungan masyarakat, kependudukan dan catatan sipil dan fasilitas penanganan bencana; c. penyelenggaraan penyusunan perencanaan dan program kegiatan bagian, sesuai ketentuan peraturan perundang-udangan; d. penyelenggaraan pengkajian dan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijkankebijakan pemerintahan di bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan
masyarakat,
sesuai
ketentuan
peraturan
perundang-
koordinasi,
sosialisasi
undangan; e. penyelenggaraan
pelaksanaan
pembinaan,
monitoring, evaluasi dan pengendalian pelaksanaan pembinaan ketertiban dan perlindungan masyarakat, kependudukan dan catatan sipil dan fasilitas penanganan bencana, sesuai standar yang ditetapkan; f. penyelenggaraan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Biro, sesuai bidang tugas dan fungsinya; g. penyelenggaraan pemberian masukan yang perlu kepada Kepala Biro, sesuai bidang tugas dan fungsinya;
19
h. penyelenggaraan penyusunan laporan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugsnya kepada Kepala Biro, sesuai standar yang ditetapkan. 3. Kepala Bagian Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat mempunyai uraian tugas: a. menyelenggarakan
pembinaan,
bimbingan,
arahan
dan
persiapan
penegakkan disiplin pegawai pada lingkup Bagian Ketentraman, Ketertiban Umum dan PerkembanganMasyarakat; b. menyelenggarakan pengelolaan dan pengkajian data/bahan dalam bidang penyelenggaraan urusan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat; c. menyelengggarakan penyiapan dan penetapan penyusunan perencanaan dan program kegiatan Bagian Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan
Masyarakat,
sesuai
ketentuan
peraturan
perundang-
undangan; d. menyelenggarakan penyusunan dan penetapan kebijakan umum dibidang ketentraman, ketertiban umum dan Perlindungan Masyarakat, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; e. menyelenggarakan
koordinasi,
monitoring,
evaluasi
di
bidang
ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat. 4. Untuk mebantu melaksanakan tugas, fungsi dan uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Kepala Bagian Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat dibantu: a. Sub Bagian Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat b. Sub Bagian Kependudukan dan Catatan Sipil c. Sub Bagian Fasilitas Penanganan Bencana
20
Pasal 11 1. Kepala Sub Bagian Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat, mempunyai uraian tugas: a. melaksanakan pembinaan, bimbingan dan arahan, kepada pegawai pada Sub Bagian Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat; b. melaksanakan pengumpulan, pengelolaan dan menyajikan bahan/data untuk penyempurnaan dan penyusunan kebijakan, ketertiban dan perlindungan masyarakat; c. melaksanakan penyusunan perencanaan dan program kegiatan dibidang ketertiban dan perlindungan masyarakat, sesuai ketentuan peraturan perunang-undangan. 2. Kepala Sub Bagian Kependudukan dan Catatan Sipil mempunyai uraian tugas: a. melaksanakan pembinaan, bimbingan dan arahan pada lingkup Sub Bagian Kependudukan dan catatan sipil; b. melaksanakan pengumpulan, mengolah dan menyajikan bahan/data untuk penyempurnaan dan penyusunan kebijakan kependudukan dan catatan sipil, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; c. melaksanakan penyusunan perencanaan dan program kegiatan sub bagian kependudukan dan catatan sipil; d. melaksanakan penyusunan perencanaan dan program kegiatan sub bagian kependudukan dan catatan sipil; e. melaksanakan persiapan penyusunan dan penyempurnaan standar, norma, dan kriteria penyelenggaraan kependudukan dan catatan sipil, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
21
3. Kepala Sub bagian Fasilitas Penanganan Bencana mempunyai uraian tugas: a. melaksanakan pembinaan, bimbingan dan arahan kepada pegawai pada lingkup sub bagian fasilitas penanganan bencana; b. melaksanakan pengumpulan, mengolah dan menyajikan bahan/data untuk penyempurnaan dan penyusunan kebijakan, penanggulangan bencana, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; c. melaksanakan penyusunan, perencanaan dan program kegiatan pada sub bagian fasilitas penanganan bencana; d. melaksanakan persiapan penyusunan dan penyempurnaan standar, norma dan kriteria pelaksanaan pembinaan, pencegahan dan fasilitas penanganan bencana, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Paragraf 3 Bagian Kawasan Khusu dan Pertahanan Pasal 12 1. Bagian Kawasan Khusus dan Pertahanan mempunyai tugas membantu Kepala Biro dalam penyelenggaraan urusan pembinaan Kawasan Sumber Daya Alam dan Buatan, Fasilitas Kawasan Umum dan pertahanan. 2. Bagian Kawasan Khusus dan Pertahanan menyelenggarakan fungsi: a. Penyelenggaraan pembinaan, bimbingan, arahan dan penegakan disiplin pegawai pada lingkup Bagian Kawasan Khusus dan Pertahanan; b. Penyelenggaraan
pengelohan
bahan
untuk
penyempurnaan
dan
penyusunan kebijakan, ketentuan dan standar dalam pembinaan kawasan sumber daya alam dan buatan, fasilitas kawasan umum dan pertahanan;
22
c. Penyelenggaraan penyusunan perencanaan dan program kegiatan bagian, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; d. Penyelenggaraan pengkajian dan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakankebijakan pemerintah di bidang kawasan khusus dan pertahanan. 3. KepalaBagian Kawasan Khusus dan Pertahanan mempunyai uraian tugas: a. Menyelenggarakan
pembinaan,
bimbingan,
arahan
dan
persiapan
penegakan disiplin pegawai pada lingkupbagian kawasan khusu dan pertahanan; b. Menyelenggarakan pengelolaan dan pengkajian data/bahan dalam bidang penyelenggaraan urusan kawasan khusus dan pertahanan; c. Menyelenggarakan penyiapan dan penetapan penyusunanperencanaan dan program kegiatan bagian kawasan khusu dan pertahanan, sesuaiketentuan peraturan perundang-undangan. 4. Untuk membantu melaksanakan tugas, fungsi dan uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2) dan ayat (3) pasal 10, Kepala Bagian Kawasan Khusus dan Pertahanan dibantu: a. Sub Bagian Kawasan Sumber Daya Alam dan Bantuan b. Sub Bagian Fasilitas Kawasan Umum c. Sub Bagian Pertahanan Pasal 13 1. Kepala Sub Bagian Kawasan Sumber Daya Alam dan Bantuan, mempunyai uraian tugas: a. melaksanakan pembinaan, bimbingan dan arahan pada pegawai lingkup sub bagian kawasan sumber daya alam dan buatan;
23
b. melaksanakan pengumpulan, mengelola dan menyajikan data bahan/data untuk penyempurnaan dan penyusunan kebijakan, pembinaan kawasan sumber daya alam dan buatan, sesuai ketentuan peraturan perundangundangan; c. melaksanakan penyusunan perencanaan dan program kegiatan pada sub bagian kawasan daya alam dan buatan; d. melaksanakan persiapan penyusunan dan penyempurnaan standar, norma dan kriteria pelaksanaan pembinaan kebijakan di bidang kawasan sumber daya alam dan buatan, sesuai ketentuan peraturan perudang-undangan; e. melaksanakan pembinaan kebijakan kawasan sumber daya alam dan buatan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 2. Kepala Sub Bagian Fasilitas Kawasan Umum, mempunyai uraian tugas: a. melaksanakan pembinaan, bimbingan dan arahan kepada pegawai pada lingkup sub bagian fasilitas kawasan umum; b. melaksanakan pengumpulan, pengelolahan dan menyajikan bahan/data untuk penyempurnaan dan penyusunan pembinaan fasilitas kawasan umum; c. melaksanakan penyusunan perencanaan dan program kegiatan sub bagian fasilitas kawasan umum; d. melaksanakan persiapan penyusunan dan penyempurnaan standar, norma dan kriteria pembinaan, kebijakan dan bidang fasilitas kawasan umum; e. melaksanakan koordinasi dan fasilitas kawasan umum, sesuai ketentuan yang ditetapkan.
24
Paragraf 4 Bagian Perangkat Wilayah Pasal 14 1. Bagian Perangkat Wilayah mempunyai tugas membantu Kepala Biro dalam penyelenggaraan urusan pembinaan data wilayah, dekonsentrasi dan tugas pembantuan serta perbatasan. 2. Bagan Perangkat Wilayah menyelnggarakan fungsi: a. penyelenggaraan pembinaan, bimbingan, arahan dan pengendalian disiplin pegawai pada lingkup bagian perangkat wilayah; b. penyelenggaraan
pengelolaan
bahan
untuk
penyempurnaan
dan
penyusunan kebijakan, ketentan dan standar dalam pembinaan data wilayah, dekonsentrasi dan tugas pembantuan dan perbatasan; c. penyelenggaraan penyusunan perencanaan dan program kegiatan bagian, sesuai ketentuan peraturan perudang-undangan; d. penyelenggaraan pengkajian dan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakankebijakan pemerintah di bidang perangkat wilayah; e. penyelenggaraan pembinaan, koordinasi, sosialisasi monitoring, evaluasi dan pengendalian pelaksanaan pembinaan data wilayah, dekonsentrasi dan tugas pembantuan dan perbatasan, sesuai standar yang ditetapkan. 3. Kepala Bagian Perangkat Wilayah mempunyai uraian tugas: a. menyelenggarakan
pembinaan,
bimbingan,
arahan
dan
persiapan
penegakan disiplin pegawaipada lingkup bagian perangkat wilayah; b. menyelenggarakan pengelolaan dan pengkajian data/bahan dalam bidang penyelenggaraan urusan perangkat wilayah;
25
c. menyelenggarakan penyiapan dan penetapan penyusunan perencanaan dan program kegiatan bagian perangkat wilayah, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; d. menyelenggarakan penyusunan penetapan kebijakan umum di bidang perangkat wilayah, sesuai ketentuan peraturan perudang-undangan; e. menyelenggarakan koordinasi, monitoring, evaluasi dibidang perangkat wilayah, sesuai ketentan peraturan perundang-undangan. 4. Untuk melaksanakan tugas, fungsi dan uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2) dan ayat (3), Kepala Bagian Perangkat Wilayah dibantu: a. Sub Bagian Data Wilayah b. Sub Bagian Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan c. Sub Bagian Perbatasan Pasal 15 1. Kepala Sub Bagian Data Wilayah, mempunyai tugas: a. melaksanakan pembinaan, bimbingan dan arahan kepada pegawai pada lingkup sub bagian data wilayah; b. melaksanakan pengumpulan, mengolah dan menyajikan bahan/data untuk penyempurnaan dan penyusunan kebijakan, pembinaan data kewilyahan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; c. melaksanakan penyusunan perencanaan dan program kegiatan pada sub bagian data wilayah; d. melaksanakan persiapan penyusunan dan penyempurnaan standar, norma dan kriteria pelaksanaan kebijakan pembinaan di bidang data wilayah
26
Kabupaten/Kota, kecamtan dan kelurahan/desa, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; e. melaksanakan pembinaan penyelenggaraan pemerintah Kabupaten/Kota, kecamatan dan kelurahan/desa, sesuai standar yang ditetapkan. 2. Kepala Sub Bagian Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan mempunyai uraian tugas: a. melaksanakan pembinaan, bimbingan dan arahan pada pegawai apda lingkup subbagian dekonsentrasi dan tugas pembantuan; b. melaksanakan pengumpulan, mengolah dan menyajikan bahan/data untuk penyempurnaan dan penyusunan kebijakan, dekonsentrasi dan tuga pembantuan c. melaksanakan penyusunan perncanaan dan program kegiatan sub bagian dekonsentrasi dan tugas pembantuan; d. melaksanakan persiapan penyusunan dan pemyempurnaan standar norma dan kriteria pelaksanaan kebijakan pembinaan di bidang dekonsentrasi dan tugas pembantuan; e. melaksanakan koordinasi, pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan dekonsentrasi di daerah provinsi dan Kabupaten/Kota, sesuai ketentuan perundang-undangan. 3. Kepala Sub Bagian Perbatasan melaksanakan uraian tugas: a. melaksanakan pembinaan, bimbingan dan arahan pada staf di lingkungan sub bagian perbatasan; b. melaksanakan pengumpulan, mengelolah dan menyajikan bahan/data untukpenyempurnaan dan penyusunan kebijakan di bidang perbatasan;
27
c. melaksanakan perencanaan dan program kegiatan sub bagian perbatasan; d. melaksanakan persiapan penyusunan dan penyempurnaan standar, norma bimbingan, konsultasi, supervisi, koordinasi dibidang penyelenggaraan perbatasan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; e. melaskanakan dukungan pelaksanaan kebijakan pengelolaan perbatasan antara negara, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; f. melaksanakan dukungan koordinasi dan fasilitas antar Kabupaten/Kota yang berbatasan negara lain, sesuai ketentuan peraturan perundangundangan.
