BAB II PROFIL INSTANSI
A. Sejarah Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara Pada saat berdirinya Kementrian Agama tahun 1946, Sumatera masih merupakan satu Provinsi dengan Gubernurnya waktu itu Mr.Tengku Moch.Hasan, berasal dari Aceh. Jawatan Agama Sumatera oleh Pemerintah dipercayakan kepada H.Muchtar Yahya, kedudukannya masih berada di bawah Gubernur. Pada tahun 1946 Sumatera dibagi menjdi 3 provinsi, yakni Provinsi Sumatera Utara, Sumatera Tengah dan Sumatera Selatan, H.Muchtar Yahya ditunjuk menjadi koordinator Jawatan-jawatan agama tersebut, bertempat di Bukit Tinggi. KepalaKepala Jawatan Agama di ketiga wilayah Sumatera waktu itu, Tengku Moch,Daud Beureuh Provinsi Sumatera Utara, Nazaruddin Thoha Sumatera Tengah dan K.Azhari Sumatera Selatan. Mereka diangkat oleh Gubernur Sumatera Utara yang mewakili Presiden untuk mengurus Pemerintahan di wilayahnya. Sesudah kantor-kantor Jawatan Agama Provinsi Sumatera ada hubungan dengan Kementrian Agama, yang berkedudukan di Yogyakarta, H.Muchtar Yahya dipindahkan ke pusat bertindak sebagai Kepala Urusan Keagamaan Wilayah Sumatera. Sementara itu pada tahun 1953, Provinsi Sumatera Utara merupakan gabungan dari daerah Aceh, Sumatera Timur dan Tapanuli berkedudukan di Kotaraja (Banda Aceh). Jawatan Agama Provinsi Sumatera Utara dipimpin oleh
Tengku Abdul Wahab Silimeun, sedang koordinator untuk Keresidenan Sumatera Utara H.M. Bustami Ibrahim.
Pada tahun 1956 struktur Pemerintahan berubah lagi, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, sebagai gabungan dari Keresidenan Sumatera Timur dan Tapanuli berkedudukan di Medan dan Daerah Aceh dijadikan Daerah Istimewa Aceh berkedudukan di Kotaraja (Banda Aceh). Untuk memimpin Jawatan Agama Provinsi Sumatera Utara ditunjuk K.H.Muslich dan Pimpinan Jawatan Agama daerah istimewa Aceh tetap ditangan Tengku Wahab Silimeun. Sejak saat itulah Jawatan Agama kedua Provinsi tersebut berdiri sendiri-sendiri dan untuk perkembangan
selanjutnya
diatur
berdasarkan
peraturan-peratuaran
yang
ditetapkan Kementerian Pusat. Sejak Provinsi Sumatera Utara berdiri sendiri, pernah menjabat Kepala (dengan beberapa kali mengalami perubahan struktur) adalah : 1. K.H. MUSLICH 2. H. MISKUDDIN A. HAMID 3. H.M. ARSYAD THALIB LUBIS 4. PROF.DR. T.H. YAFIZHAM, SH 5. DR.H.A. DJALIL MUHAMMAD 6. DRS.H.A. GANI 7. DRS.H.M. ADNAN HARAHAP 8. DRS.H.A. BIDAWI ZUBIR 9. DRS. NURDIN NASUTION 10. PROF.DR.H. MOHD. HATTA 11. DRS.H.Z. ARIFIN NURDIN,SH, MKn 12. DRS.H. SYARIFUL MAHYA BANDAR, MAP
Kiranya perlu diketahui situasi keagamaan di Keresidenan Sumatera Timur dan Tapanuli sebelum digabung menjadi satu Jawatan Agama Provinsi Sumatera Utara : 1. Pimpinan Keagamaan Kepresidenan Sumatera Timur pada waktu dipegang oleh raja-raja yang jumlahnya tidak sedikit dan mempunyai daerah-daerah yang ditaklukkannya, dengan peraturan-peraturan masing-masing sesuai dengan kondisi masyarakat pada waktu itu. Setelah Indonesia merdeka di setiap Keresidenan dibentuk Komite Nasional daerah Sumatera Timur, yang merupakan Lembaga Legislatif. Badan-badan agama saat itu sudah ada, seperti Kadhi. Sebelum terbentuknya `Dewan Agama` Partai Masyumi mempunyai inisiatif yang membentuk Badan yang mengurus soal-soal keagamaan. Ide tersebut diusulkan pada Sidang KNI secara aklamasi, usul tersebut diterima oleh anggota KNI, akhirnya berdirilah Dewan Agama Keresidenan Sumatera Timur. 2. Sebelum adanya Dewan Agama di daerah Tapanuli, maslah-masalah yang berhubungan dengan agama, ditangani oleh Kuria, didampingi oleh Kadhi, merekalah pelaksana tugas yang berhubungan dengan masalah-masalah agama seperti pernikahan, perceraian, pengurusan mesjid-mesjid, ibadah social dan lain sebagainya.
Lahirnya Dewan Agama di Keresidenan Tapanuli ini, agak berbeda dengan proses lahirnya Dewan Agama di daerah Sumatera Timur, ide dan gagasan mula-mula lahir ditingkat Kewedanan Mandailing Tapanuli Selatan. Berita tentang Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945, disambut masyarakat dengan penuh gembira dan rasa syukur kepada Tuhan, bahwa bangsa dan negaranya sudah lepas dari belenggu penjajahan.Yang dirasakan akibatnya sangat menyedihkan, terutama dibidang keagamaan, karena seringnya diperlakukan
dengan tidak berperikemanusiaan oleh Belanda maka untuk memenuhi tuntutan agama yang dipeluknya masyarakat menghendaki dibentuknya Jawatan tersendiri yang mengurusi masalah agama. Pada tahun 1946, diadakan Konfrensi Masyumi bertempat di Mandailing Tapanuli Selatan, yang memutuskan untuk mendesak Pemerintah (Karisidenan) membentuk Jawatan Agama, yang akan mengelola masalah-masalah agama pada tingkat Keresidenan, Kewedanaan dan Kecamatan, yang selama ini masalahmasalah tersebut diurusi oleh Kuria-Kuria dan dibantu oleh Kadhi-kadhi. Dalam koferensi tersebut telah disepakati secara bulat, untuk membentuk Jawatan Agama yang bernama `Dewan Agama`. Pada waktu itu mereka belum mengetahui berita tentang berdirinya Kementrian Agama di Pusat. Usul tersebut oleh Residen Tapanuli mendapat tanggapan positif, yang kemudian dibahas oleh KNI sebagai lembaga yang berwenang, pada akhirnya disetujui pembentukannya. Selanjutnya dewan yang baru dibentuk itu, sangat besar jasanya dalam membantu pemerintah, melaksanakan tugasnya terutama dalam kegiatan penerangan, karena pendekatan melalui agama lebih mudah diterima masyarakat. Pada awal pembentukan kedua Dewan Agama di kedua Keresidenan tersebut, struktur organisasinya masih berdiri sendiri-sendiri, belum ada hubungan dengan Kementerian Agama Pusat. Hubungan dengan Pusat baru diadakan, setelah diberitahu, bahwa di Pusat sudah berdiri Kementerian Agama. 1. Struktur Ketatanegaraan berubah maka kedua Keresidenan yaitu Sumatera Timur dan Tapanuli, digabung menjadi satu Provinsi Sumatera Utara, sehingga Jawatan Agama berangsur-angsur disempurnakan dan
pelaksanannya baru bisa disesuaikan dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 1952 dengan Susunan Organisasi sebagai berikut : a. Jawatan Urusan Agama, terdiri atas : – Kantor Urusan Agama Provinsi; – Kantor Urusan Agama Daerah; – Kantor Urusan Agama Kabupaten; – Kantor Urusan Agama Kecamatan; b. Jawatan Pendidikan Agama, terdiri atas: – Kantor Pendidikan Agama Provinsi; – Inspeksi Wilayah; – Kantor Pendidikan Agama Kabupaten; c. Jawatan penerangan Agama terdiri atas : – Kantor Penerangan Agama Provinsi; – Pegawai Penerangan Agama; d. Biro Pengadilan Agama, terdiri atas : – Mahkamah Islam Tinggi; – Pengadilan Agama. Biro Pengadilan Agama kemudian berubah menjadi Jawatan Peradilan Agama (Permenag No. 10 Tahun 1962). Berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 1 Tahun 1963, Jawatan berubah menjadi Direktorat : - Jawatan Urusan Agama menjadi Direktorat Urusan Agama – Jawatan Pendidikan Agama menjadi Direktorat Pendidikan Agama – Jawatan Penerangan Agama menjadi Direktorat Penerangan Agama – Jawatan Peradilan Agama menjadi Direktorat Peradilan Agama. 2. Perkembangan Organisasi Departemen Agama pada tahun 1965 sampai dengan 1974 Berdasarkan Keputusan Menteri Agama Nomor 91 Tahun 1967, tentang Struktur Organisasi, Tugas dan Wewenang Instansi Departemen Agama di Daerah terdiri dari :
a. Perwakilan Departemen Agama Provinsi2) Perwakilan Departemen Agama Kabupaten/Kota3) Kantor Urusan Agama Kecamatan Perwakilan Departemen Agama Provinsi Sumatera Utara terdiri dari : a. Jawatan Urusan Agama, Jawatan Pendidikan Agama, Jawatan Penerangan Agama, Jawatan Peradilan Agama dan Pengadilan Agama, Jawatan Perguruan Tinggi Agama dan Pesantren Luhur, Jawatan Urusan Haji, Jawatan Agama Kristen, Jawatan Agama Katholik, Jawatan Agama Hindu dan Budha. Perwakilan Departemen Agama Kabupaten/Kota terdiri dari : a. Dinas Urusan Agama, Dinas Pendidikan Agama, Dinas Penerangan Agama, Pengadilan Agama, Dinas Urusan Haji, Dinas Urusan Agama Kristen, Dinas Urusan Agama Katholik, Dinas Urusan Agama Hindu dan Budha. Kantor Urusan Agama kecamatan meliputi : a.
Urusan Ketatausahaan, Keuangan dan Kepegawaian – Urusan
Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk serta Bimbingan Kesejahteraan Keluarga – Urusan Rumah Peribadatan, Ibadah Sosial dan Urusan Haji – Urusan Penerangan dan Penyuluhan Agama. Selanjutnya berdasarkan Keputusan Menteri Agama Nomor 53 Tahun 1971 tentang pembentukan Kantor Perwakilan Departemen Agama Provinsi serta Kantor Departemen Agama Kabupaten dan Inspektorat Perwakilan, susunannya terdiri dari : 1. Perwakilan Departemen Agama Provinsi
2. Perwakilan Departemen Agama Kabupaten 3. Kantor Urusan Agama Kecamatan 4. Urusan Pengawas adalah Inspektorat Perwakilan
Perwakilan Departemen Agama Provinsi Sumatera Utara terdiri dari : 1. Unsur Pimpinan adalah Kepala Perwakilan 2. Unsur Pembantu Pimpinan adalah Sekretariat Perwakilan 3 Unsur Pelaksana ialah : - Inspeksi Urusan Agama – Inspeksi Pendidikan Agama – Inspeksi Penerangan Agama – Inspeksi Peradilan Agama. 3. Perkembangan pada tahun 1975 sampai dengan 1981 a.Keputusan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 1975 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama Provinsi Sumatera Utara terdiri atas : - Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi; – Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota; – Kantor Urusan Agama Kecamatan. b. Keputusan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 1975 (Disempurnakan) tanggal 16 April 1975, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama Provinsi Sumatera Utara sesuai dengan Typologi IV, maka Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Sumatera Utara tediri dari : - Bagian Tata Usaha; – Bagian Urusan Agama Islam; – Bidang Pendidikan Agama Islam; – Bidnag Penerangan Agama Islam; – Bidang Urusan Haji; – Pembimbing Masyarakat (Kristen) Protestan; – Pembimbing Masyarakat Katholik; – Pembimbing Masyarakat Hindu dan Buddha; – Kantor
Departemen
Agama
Kabupaten/Kota;
–
Kantor
Urusan
Agama
Kecamatan. Selanjutnya berdasarkan Keputusan Menteri Agama Nomor 45 Tahun1981 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Sumatera Utara termasuk pada Typologi I terdiri atas : a. Bagian Sekretariat – Bidang Urusan Agama Islam – Bidang Penerangan Agama Islam – Bidang Urusan Haji – Bidang Pembinaan Kelembagaan Agama Islam – Bidang Bimbingan Masyarakat (Kristen) Protestan – Pembimbing Masyarakat Katholik – Pembimbing Masyarakat Hindu – Pembimbing Masyarakat Budha. Selanjutnya terjadi perubahan struktur sesuai Keputusan Menteri Agama Nomor 373 Tahun 2002. Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kanwil Departemen Agama Provinsi Sumatera Utara termasuk pada Typologi I.B. dengan bagan seperti dibawah ini: 1. Struktur Typologi Kanwil Departemen Agama Provinsi Sumatera Utara : a. Bagian Tata Usaha b. Bidang Urusan Agama Islam c. Bidang Penyelenggaraan Haji, Zakat dan Wakaf d. Bidang Madrasah dan Pendidikan Agama Islam pada sekolah umum e. Bidang Pendidikan keagamaan, pondok pesantren, pendidikan agama Islam pada masyarakat dan pemberdayaan mesjid f. bidang bimbingan Masyarakat Kristen g. Pembimbing Masyarakat Katholik
h. Pembimbing Masyarakat Hindu i. Pembimbing Masyarakat Budha j. Kelompok jabatan fungsional Tugas dan Fungsi Kanwil Departemen Agama 1. Perumusan visi, misi dan kebijakan teknis dibidang pelayanan dan bimbingan kehidupan beragama kepada masyarakat di Provinsi. 2. Pembinaan, pelayanan dan bimbingan masyarakat islam, pelayanan haji dan umroh, pengembangan zakat dan wakaf, pendidikan dan keagamaan, pondok pesantren, pendidikan agama islam pada masyarakat dan pemberdayaan mesjid serta urusan agama, pendidikan agama, bimbingan masyarakat kristen, katolik, hindu serta budha sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 3. Perumusan kebijakan teknis dibidang pengelolaan administrasi dan informasi. 4. Pembinaan kerukunan beragama. 5. Pengkoordinasian perencanaan, pengendalian dan pengawasan program daerah, instansi terkait lembaga masyarakat dalam rangka pelaksanaan tugas departemen di provinsi. 6. Pelaksanaan hubungan dengan pemerintah daerah, instansi terkait dan lembaga masyarakat dalam rangka pelaksanaan tugas departemen di provinsi.
Pokok-pokok kebijakan strategis Kanwil Departemen Agama Provinsi Sumatera Utara 1. Menciptakan iklim kondusif bagi proses pemantapan peran, fungsi dan kedudukan agama sebagai landasan moral spiritual dalam pembangunan di daerah Sumatera Utara. 2. Mengupayakan peningkatan kualitas pelayanan kehidupan beragama sebagai usaha memberikan kemudahan bagi umat beragama melaksanakan ibadah dan
mendorong peningkatan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan kegiatan pelayanan kehidupan beragama. 3. Mengupayakan peningkatan pelayanan dan mutu pendidikan agama dan pendidikan keagamaan dengan menitikberatkan kepada peningkatan partisipasi masyarakat. 4. Mengupayakan pemberdayaan lembaga-lembaga sosial keagamaan dan lembaga pendidikan keagamaan untuk semakin memantapkan kehidupan beragama serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan dalam kehidupan beragama. 5. Mengupayakan peningkatan kualitas pemahaman penghayatan dan pengamalan agama dan kerukunan umat beragama sebagai upaya meningkatkan harmonis sosial dan integrasi bangsa. 6. Menata organisasi keagamaan dilingkungan Kanwil Departemen Agama Provinsi Sumatera Utara sebagai respon terhadap adanya perubahan struktural di tingkat pusat. 7. Meningkatan kualitas sumber daya dilingkungan Kanwil Departemen Agama Provinsi
Sumatera
Utara
sehingga
dapat
meningkatkan
kinerja
untuk
menghasilkan output dan outcome sesuai dengan yang diharapkan. 8. Efisiensi pemanfaatan sumber daya dilingkungan Kanwil Departemen Agama Provinsi Sumatera Utara sebagia respon terhadap berbagai keterbatasan sehingga dapat dilakukan antisipasi kemungkinan terjadinya inefisiensi. 9. Menjalin koordinasi dan kerjasama dengan instansi-instansi baik dilingkungan pemerintah maupun di swasta serta umat beragama. 10. Meningkatkan kehidupan kerukunan umat beragama baik intern, antar dan antara umat beragama dengan pemerintah.
11. Memberdayakan forum kerukunan umat beragama dalam rangka memelihara kerukunan dan kesejahteraan.
Kondisi Ideal 1. Kadar keimanan dan ketaqwaan umat beragama yang makin tinggi mantap serta ideal dan tata niat umat yang sedemikian kokoh sesuai dengan keyakinan dan ajaran agama. Dengan demikian umat tidak akan mudah goyah menghadapi berbagai ujian dan tantangan sebagai konsekuensi dari kemajuan ilmu dan teknologi serta dampak negatif modernisasi. 2. Pengertian dan pemahaman umat tentang agamanya telah sedemikian matang, luas, segar dan berkembang sehingga agama dapat lebih berperan sebagai motivator dan dinamisator kemajuan. Sejalan dengan itu agama berperan pula sebagai pengarah dalam mewujudkan manusia Indonesia seutuhnya yang memiliki keseimbangan antara perkembangan dan kemajuan lahir serta kesejahteraan batin. 3. Hubungan intern umat, hubungan antar umat serta hubungan antara umat beragama sengan pemerintah telah sedemikian serasi, sehingga dalam mengahadapi masalah nasional semua unsur dapat berpikir dan bertindak sebagai utuh kesatuan yang utuh serta dengan tekad yang tunggal untuk mensukseskan pembangunan.
Sementara itu pada tahun 1953, Provinsi Sumatera Utara merupakan gabungan dari daerah Aceh, Sumatera Timur dan Tapanuli berkedudukan di Kotaraja (Banda Aceh). Jawatan Agama Provinsi Sumatera Utara dipimpin oleh Tengku Abdul Wahab Silimeun, sedang koordinator untuk Keresidenan Sumatera Utara dipimpin oleh H.M. Bustami Ibrahim. Pada tahun 1956 struktur Pemerintahan berubah lagi, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, sebagai
gabungan dari Keresidenan Sumatera Timur dan Tapanuli berkedudukan di Medan dan daerah Aceh dijadikan Daerah Istimewa Aceh berkedudukan di Kotaraja (Banda Aceh). Untuk memimpin Jawatan Agama Provinsi Sumatera Utara ditunjuk K.H.Muslich dan Pimpinan Jawatan Agama daerah istimewa Aceh tetap ditangan Tengku Wahab Silimeun. Sejak saat itulah Jawatan Agama kedua Provinsi tersebut berdiri sendiri-sendiri dan untuk perkembangan selanjutnya diatur berdasarkan peraturan-peraturan yang ditetapkan Kementerian Pusat.Berdasarkan Peraturan
Menteri
Agama
Republik
Indonesia
nomor
1
tahun
2010
(disempurnakan) tanggal 28 Januari 2010, penyebutan departemen agama berubah menjadi kementerian agama. Sejak Provinsi Sumatera Utara berdiri sendiri, sudah 12 orang yang pernah menjabat kepala (dengan beberapa kali mengalami perubahan struktur) yang terakhir sekarang Dra.H.Tohar Bayoangin, M.Ag. Visi Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara adalah Terwujudnya masyarakat agamais yang berakhlak mulia, rukun dan damai. Adapun Misi Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara adalah sebagai berikut: 1. Meningkatkan bimbingan dan pelayanan kehidupan beragama. 2. Meningkatkatkan pemehaman, penghayatan, pengamalan dan pengembangan nilai-nilai agama. 3. Memperkokoh kerukunan umat beragama. 4. Mengembangkan
lembaga
sosial
keagamaan
dan
lembaga
pendidikan
keagamaan. 5. Meningkatkan kualitas pendidikan agama pada sekolah umum dan madrasah.
6. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan haji.
B. Struktur Organisasi Struktur organisasi diperlukan untuk membedakan batas-batas wewenang dan
tanggung
jawab
secara
sistematis
yang
menunjukkan
adanya
hubungan/keterkaitan antara setiap bagian untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Untuk tercapainya tujuan umum dari suatu lembaga atau instansi dibutuhkan suatu wadah untuk mengatur semua aktivitas ataupun kegiatan lembaga/instansi tersebut. Wadah tersebut disusun dalam suatu struktur organisasi. Melalui struktur organisasi yang baik, pengaturan pelaksanaan dapat diterapkan, sehingga efisiensi dan efektivitas kerja dapat diwujudkan melalui kerjasama dengan koordinasi yang baik sehingga tujuan lembaga/instansi dapat dicapai. Struktur organisasi penting dalam mempengaruhi perilaku individu atau kelompok-kelompok yang terdapat dalam sebuah organisasi. Melalui struktur organisasi para pegawai akan tahu akan tugas, wewenang, dan tanggung jawab sehingga para pegawai tersebut dengan sendirinya akan mengerjakan tugas yang dibebankan kepada mereka dengan baik. Dengan struktur organisasi yang baik Pengaturan pelaksanaan dapat diterapkan, sehingga efektivitas dan efisiensi kerja dapat terwujud melalui kerjasama dengan koordinasi yang baik sehingga tujuan organisasi dapat tercapai. Suatu lembaga/instansi terdiri dari berbagai unit kerja yang dapat dilaksanakan perseorangan, maupun kelompok yang bersifat melaksanakan kegiatan tertentu juga mencakup tata hubungan secara vertikal melalui saluran tunggal.
Berdasarkan
Keputusan
Menteri
Agama
RI
nomor
18
tahun
1975
(disempurnakan) tanggal 16 April 1975, susunan organisasi dan tata kerja Departemen Agama Provinsi Sumatera Utara termasuk typologi I terdiri atas Bagian Sekretariat, Bidang Urusan Agama Islam, Bidang Penerangan Agama Islam, Bidang Bimbingan Masyarakat (Kristen) Protestan, Pembimbing Masyarakat
Khatolik,
Pembimbing
Masyrakat
Hindu
dan
Pembimbing
Masyarakat Budha. Perubahan struktur terjadi kembali sesuai dengan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia nomor 13 tahun 2012. Struktur Organisasi Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara dapat dilihat pada Gambar 2.1 berikut:
Sumber : Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara (2015) Gambar 2.1 Struktur Organisasi Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara
C. Job Description 1. Subbagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas yaitu :
a. Melakukan penyiapan urusan penyusunan rencana, program dan anggaran di lingkungan Kanwil Kemenag Provinsi Sumatera Utara. b. Melakukan penyiapan urusan evaluasi dan penyusunan laporan di lingkungan Kanwil Kemenag Provinsi Sumatera Utara. c. Melakukan penyiapan pelaksanaan urusan keuangan di lingkungan Kanwil Kemenag Provinsi Sumatera Utara.
2. Subbagian Organisasi, Tata Laksana, dan Kepegawaian mempunyai tugas yaitu: a. Melakukan penyiapan urusan penyusunan organisasi di lingkungan Kanwil Kemenag Provinsi Sumatera Utara. b. Melakukan penyiapan urusan penyusunan tata laksana pada Subbag Ortala dan Kepegawaian Kanwil Kemenag Provinsi Sumatera Utara. c. Melakukan penyiapan urusan pengelolaan kepegawaian di lingkungan Kanwil Kemenag Provinsi Sumatera Utara.
3. Subbagian Hukum dan Kerukunan Umat Beragama mempunyai tugas yaitu : a. Melakukan penyiapan urusan penyusunan peraturan perundangundangan di lingkungan Kanwil Kemenag Provinsi Sumatera Utara. b. Melakukan penyiapan urusan bantuan hukum di lingkungan Kanwil Kemenag Provinsi Sumatera Utara. c. Melakukan penyiapan urusan pelaksanaan urusan kerukunan umat beragama Serta Pelayanan Masyarakat khonghucu di lingkungan Kanwil Kemenag Provinsi Sumatera Utara.
4. Subbagian Informasi dan Hubungan Masyarakat mempunyai tugas yaitu :
a. Melakukan penyiapan pelaksanaan urusan pengelolaan informasi di lingkungan Kanwil Kemenag Provinsi Sumatera Utara. b. Melakukan penyiapan pelaksanaan urusan hubungan masyarakat di lingkungan Kanwil Kemenag Provinsi Sumatera Utara.
5. Subbagian Umum mempunyai tugas yaitu : a. Melakukan penyiapan pelaksanaan urusan pengelolaan ketatausahaan pada Subbag Umum di lingkungan Kanwil Kemenag Provinsi Sumatera Utara.
b. Melakukan penyiapan pelaksanaan urusan rumah tangga pada Subbag Umum di lingkungan Kanwil Kemenag Provinsi Sumatera Utara. c. Melakukan penyiapan pelaksanaan urusan perlengkapan pada Subbag Umum di lingkungan Kanwil Kemenag Provinsi Sumatera Utara.
D. Jaringan Kegiatan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara adalah instansi pemerintah yang berkedudukan di Provinsi Sumatera Utara, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Agama.Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara melaksanakan tugas dan fungsi Kementerian Agama dalam wilayah provinsi berdasarkan kebijakan Menteri Agama dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pembangunan bidang agama sesuai dengan kebijakan pembangunan nasional adalah untuk menciptakan manusia berakhlak, berbudi pekerti luhur, beriman dan bertaqwa kepada Tuhan
Yang Maha Esa, selain itu kehadiran Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi adalah memberikan jaminan hukum dan pelayanan kehidupan beragama bagi masyarakat sesuai dengan amanah Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945. Berdasarkan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 13Tahun 2012 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama,
Dalam
melaksanakan
tugas
tersebut,
bidang
Kepegawaian
menyelenggarakan fungsi: 1. Melaksanakan identifikasi dan analisis permasalahan 2. Menugaskan pelaksana untuk menyiapkan konsep bahan penyusunan tata laksana di lingkungan Kanwil Kemenag Provinsi Sumatera Utara 3. Membahas bersama pelaksana mengenai konsep bahan penyusunan tata laksana di lingkungan Kanwil Kemenag Provinsi Sumatera Utara 4. Menugaskan pelaksana untuk menyusun konsep bahan penyusunan tata laksana di lingkungan Kanwil Kemenag Provinsi Sumatera Utara
sesuai hasil
pembahasan beserta konsep surat atau nota dinasnya. 5. Meneliti dan mengoreksi konsep bahan rancangan penyusunan tata laksana di lingkungan Kanwil Kemenag Provinsi Sumatera Utara beserta konsep surat/nota dinasnya dan menyampaikannya kepada Kepala Bagian Tata Usaha.
E. Kinerja Kegiatan Terkini Setiap instansi tentu mempunyai visi dan misi yang harus dijalankan sesuai dengan tugas dan fungsi instansi, butuh waktu untuk mencapai itu semua, begitu juga halnya pada bidang Kepegawaian Kantor wilayah Kementerian Agama. Bidang Kepegawaian terus berupanya agar setiap rencana kegiatan dapat
terlaksana dan menghasilkan kerja yang maksimal, selektif dan efisien yang dilandasi dengan bersikap amanah, jujur, disiplin, bertanggung jawab dan tidak berpengaruh terhadap perbuatan KKN dan melanggar hukum yang dapat merusak citra Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara, sekaligus mampu menjadi pengawal moral bangsa. Untuk mendorong tercapainya hasil kerja yang maksimal diperlukan kinerja yang bermutu berupa peningkatan kompetensi dan tanggung jawab. Kinerja terkini yang dijalankan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara adalah pembinaan kerukunan umat beragama, pelayanan dan bimbingan masyarakat islam, pelayanan haji dan umrah, pelaksananaan hubungan dengan pemerintah daerah, pengembangan zakat dan wakaf, bimbingan masyarakat Kristen, katholik, hindu dan budha.
F. Rencana Kegiatan Program atau rencana kegiatan dari bagian Kepegawaian di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara adalah sebagai berikut : 1. Penataan Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Asesmen Kompetensi di Lingkungan Kementerian Agama Angkatan I. 2. Penataan Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Asesmen Kompetensi di Lingkungan Kementerian Agama Angkatan II. 3. Penataan Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Asesmen Kompetensi di Lingkungan Kementerian Agama Angkatan III. 4. Penataan Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Asesmen Kompetensi di Lingkungan Kementerian Agama Angkatan IV.
5. Penataan Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Asesmen Kompetensi di Lingkungan Kementerian Agama Angkatan V. 6. Penataan Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Asesmen Kompetensi di Lingkungan Kementerian Agama Angkatan VI. 7. Bina Mindset dan Disiplin ASN Kanwil Gelombang I.
