BAB II PROFIL INSTANSI
2.1. Sejarah Singkat Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara Pada saat berdirinya Departemen Agama tahun 1946, Pulau Sumatera masih merupakan sebuah Provinsi, dimana yang memimpin Gubernur pada waktu itu adalah Mr. Tengku Moch. Hasan. Sejalan dengan itu Gubernur Sumatera mengangkat H. Muchtar Yahya sebagai kepala “Jawatan Agama Sumatera” yang kedudukannya berada di bawah jabatan Gubernur. Setelah wilayah Sumatera dibagi menjadi 3 (tiga) provinsi, yaitu Provinsi Sumatera Utara, Sumatera Tengah dan Provinsi Sumatera Selatan. Di ketiga wilayah provinsi ini ditunjuklah H. Mukhtar Yahya manjadi koordinator Jawatan-Jawatan Agama yang berkedudukan di Bukit Tinggi. Atas nama Presiden Gubernur Sumatera M. Tengku Moch. Hasan mengangkat Kepala-Kepala Jawatan Agama yang tugas pokoknya mengurus pemerintahan khususnya agama di wilayah masing-masing yaitu Teuku Moch. Daud Beureuh di wilayah Provinsi Sumatera Utara, Nazaruddin Thoha di Sumatera Tengah dan K. Azhari di Provinsi Sumatera Selatan. Dalam sejarahnya sesudah kantor Jawatan Agama Provinsi Sumatera Utara ada hubungan dengan Kementrian Agama yang berkedudukan di Yogyakarta, H. Muchtar Yahya dipindahkan ke pusat untuk menduduki jabatan baru sebagai Kepala Urusan Keagamaan Wilayah Sumatera, di Provinsi Sumatera Utara yang merupakan gabungan dari daerah Aceh, Sumatera Timur dan Tapanuli pada tahun
8
9
1953 Jawatan Agama Sumatera Utara diserah terimakan kepada Tengku Abdul Wahab Silimeun, Jawatan Agama yang awalnya berkedudukan di Bukit Tinggi berpindah ke Kota Raja di Banda Aceh,
sedangkan koordinator untuk
Keresidenan Sumatera Utara dipinpin oleh H. M. Bustami Ibrahim. Pada tahun 1956, struktur pemerintahan berubah lagi. Pemerintahan Provinsi Sumatera Utara yang merupakan gabungan dari keresidenanan Sumatera Timur dan Tapanuli, berkedudukan di Medan. Sementara itu akibat faktor politik dan kepentingan nasional Daerah Aceh dijadikan Daerah Istimewa Aceh yang berkedudukan di Kota Raja Banda Aceh. Oleh karena itu dihunjuklah K. H. Muslich sebagai pemimpin Jawatan Agama Provinsi Sumatera Utara dan pimpinan Jawatan Agama Daerah Istimewa Aceh tetap ditangan Tengku Wahab Silimeun. Sejak saat itulah Jawatan Agama kedua Provinsi ini berdiri sendirisendiri dan untuk perkembangan selanjutnya diatur berdasarkan peraturanperaturan yang ditetapkan Kementerian Pusat. Perlu diketahui situasi keagamaan Keresidenan Sumatera Timur dan Tapanuli sebelum digabung menjadi satu jawatan Agama Provinsi Sumatera Utara, bahwa yang menjadi pimpinan Keagamaan Keresidenan Sumatera Timur pada waktu itu dipegang oleh raja-raja yang jumlahnya tidak sedikit dengan wilayah sesuai taklukannya dan perturan yang dibuat sesuai daerah setempat. Setelah Indonesia merdeka, Komite Nasional membentuk Badan-badan Agama di setiap keresidenan sebagai cikal bakal Dewan Agama. Adalah Partai Masyumi yang mempunyai inisiatif sangat kuat membentuk badan yang akan mengurus soal-soal keagamaan. Ide tersebut diusulkan pada sidang Komite
10
Nasional Indinesia Pusat (KNIP). Dan berkat perjuangan Masyumi secara aklamasi usul tersebut diterima oleh anggota KNIP. Akhirnya berdirilah Dewan Agama Keresidenan Sumatera Timur yang awal mulanya berada ditingkat Kewedanan Mandailing Tapanuli Selatan. Sebelum adanya Dewan Agama di daerah Tapanuli, masalah-masalah yang berhubungan dengan agama ditangani oleh KUA bersama Kadhi. Merekalah pelaksana tugas berbagai hal yang berhubungan dengan masalah keagamaan seperti pernikahan, perceraian, pengurusan mesjid, ibadah sosial dan lain sebagainya. Dengan kelahiran Dewan Agama di daerah Sumatera Timur dan berakhirnya masa penjajahan, masyarakat mendesak agar dibentuk jawatan yang mengurusi masalah agama dan keagamaan. Sejalan dengan itu pada tahun 1946 diadakan pelaksanaan Konfrensi Masyumi di Mandailing Tapanuli Selatan. Salah satu kesepakatannya adalah memutuskan untuk mendesak pemerintah (keresidenan) agar membentuk “Jawatan Agama” yang akan mengelola masalah-masalah agama mulai pada tingkat Keresidenan, Kewedanan dan Kecamatan yang selama ini pelaksananya adalah seorang Kadhi. Dalam komperensi tersebut disepakati secara bulat, membentuk jawatan Agama yang mereka beri nama “Dewan Agama”. Sementara itu anggota konfrensi belum mengetahui berita tentang berdirinya Kementerian Agama di pusat. Usul tersebut oleh Residen Tapanuli mendapat tanggapan yang cukup positif dan kemudian menjadi agenda penting dan pokok pembahasan KNIP sebagai lembaga yang berwenang ketika itu dan akhirnya desakan untuk pembentukan Dewan Agama disetujui secara bulat dalam sidang KNIP.
11
Melihat kondisi di atas, Kota Medan tidak mau menyia-nyiakan memanfaatkan kesempatan tersebut, maka pada tahun 1946 berdirilah Kantor Departemen Agama Kota Medan. Di tengah hiruk pikuk desakan penggayangan Gerakan 30 S/PKI kala itu. Seorang tokoh KAPPI Sumatera Utara bernama AR. Tarub Daulay mengambil alih sebuah rumah lantai dua di Jalan Bintang yang sebelumnya rumah ini adalah milik seorang dokter keturunan cina yang menyelamatkan diri dari hiruk-pikuknya penggayangan G 30 S/PKI karena keterlibatannya dengan Partai terlarang tersebut, ia berusaha melarikan diri. Sebagai tokoh organisasi AR. Tarup tidak mendapatkan kesulitan untuk menguasai rumah itu. Sungguh suatu kebetulan ditunjuknya Kepala Kementerian Agama pertama Kota Medan yakni H. Abir Juhdi Daulay merupakan ayah kandung AR. Tarup Daulay, dengan demikian sangat bijak saat itu H. Abir Juhdi Daulay merehab dan membangun rumah tersebut serta menjadikannya sebagai kantor, lantai dua beliau jadikan untuk tempat tinggal keluarganya dan lantai satu sebagai ruang kerja Kantor Departemen Agama Kota Medan hingga tahun 1984. Sampai sekarang gedung tersebut masih berdiri walau tidak diketahui bagaimana status kepemilikan asset bekas kantor dimaksud. Bertitik tolak pada sejarah Departemen Agama Kota Medan, menurut beberapa sumber sebenarnya pada tahun 1980 sebahagian urusan keagamaan yakni Bagian Urusan Pendidikan telah pindah ke Jalan Sei Batu Gingging No.12 yang pada saat itu merupakan Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Sumatera Utara, akan tetapi Kepala Kantor Departeneb Agama Kota Medan bersama Seksi lainnya masih tetap berkantor di Jalan Bintang sampai tahun 1984.
12
Sebagai catatan akhir, secara yuridis pada tahun 1984 dengan dibangunnya Kantor Departemen Agama Wilayah Provinsi Sumatera Utara di Jalan Gatot Subroto dilaksanakanlah serah terima pemakaian dan kepemilikan Kantor oleh pihak Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Sumatera utara kepada pihak Kantor Departemen Agama Kota Medan dan ditempati hingga saat ini. Adapun gambaran organisasasi Departemen Agama berdasarkan Keputusan Menteri Agama Nomor 53 Tahun 1971 (Tentang Pembentukan Perwakilan Departemen Agama Provinsi dan Kantor Depatemen Agama Kabupaten dan Inspektoran Perwakilan), susunan kedudukan Departemen Agama adalah sebagai berikut: 1.
Perwakilan Departemen Agama Provinsi.
2.
Perwakilan Departemen Agama Kabupaten.
3.
Kantor Urusan Agama Kecamatan.
4.
Urusan Pengawasan adalah Inspektorat perwakilan.
Pada Tahun 2002 Menteri Agama memutuskan bahwa Kantor Departemen Agama Kota Medan termasuk pada Typologi I.J. dengan Susunan Organisasi dan tata kerja Kementerian Agama Medan seperti di bawah : 1.
Struktur Typologi Departemen Agama Medan Provisi Sumatera Utara.
2.
Bagian Tata Usaha.
3.
Bidang Urusan Agama Islam.
4.
Bidang Penyelenggaraan Haji, Zakat dan Wakaf.
5.
Bidang Madrasah dan Pendidikan Agama Islam pada Sekolah Umum.
6.
Bidang pendidikan keagamaan, Pondok Pesantren, pendidikan Agama Islam pada masyarakat dan pemberdayaan mesjid.
13
7.
Bidang Bimbingan Masyarakat Kristen.
8.
Pembimbing Masyarakat Khatolik.
9.
Pembimbing Masyarakat Hindu.
10.
Pembimbing Masyarakat Budha.
11.
Kelompok jabatan fungsional.
(Kementerian Agama Kota Medan, 2012) Makna Logo Kantor Kementerian Agama Pada umumnya setiap perusahaan memiliki logo atau lambang yang memiliki makna tersendiri yang biasanya menunjukkan cita-cita pendirian, visi dan misi dari perusahaan tersebut, demikian halnya dengan Kantor Wilayah Kementrian Agama mempunyai logo, yang mempunyai makna antara lain:
Sumber : http://sumut.kemenag.go.id (2015) Gambar 2.1 Logo Kantor Wilayah Kementrian Agama 1.
Bintang bersudut lima yang melambangkan sila Ketuhanan Yang Maha Esa dalam Pancasila, bermakna bahwa karyawan Kementerian Agama selalu menaati dan menjunjung tinggi norma-norma agama dalam melaksanakan
14
tugas Pemerintahan dalam Negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila. 2.
17 kuntum bunga kapas, 8 baris tulisan dalam Kitab Suci dan 45 butir padi bermakna Proklamasi Kemerdekaan republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, menunjukkan kebulatan tekad para Karyawan Kementerian Agama untuk membela Kemerdekaan Negara Kesatuan republic Indonesia yang diproklamirkan pada tanggal 17 Agustus 1945.
3.
Butiran Padi dan Kapas yang melingkar berbentuk bulatan bermakna bahwa Karyawan Kementerian mengemban tugas untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil, makmur dan merata.
4.
Kitab Suci bermakna sebagai pedoman hidup dan kehidupan yang serasi antara kebahagiaan duniawi danukhrawi, materil dan spirituil dengan ridha Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa.
5.
Alas Kitab Suci bermakna bahwa pedoman hidup dan kehidupan harus ditempatkan pada proporsi yang sebenarnya sesuai dengan potensi dinamis dari Kitab Suci.
6.
Kalimat Ikhlas Beramal bermakna bahwa Karyawan Kementerian Agama dalam mengabdi kepada masyarakat dan Negara berlandaskan niat beribadah dengan tulus dan ikhlas.
7.
Perisai yang berbentuk segi lima sama sisi dimaksudkan bahwa kerukunan hidup antar umat beragama RI yang berdasarkan Pancasila dilindungi sepenuhnya sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945.
15
Kelengkapan makna lambang Kementerian Agama melukiskan motto: Dengan Iman yang teguh dan hati yang suci serta menghayati dan mengamalkan Pancasila yang merupakan tuntutan dan pegangan hidup dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, karyawan Kementerian Agama bertekad bahwa mengabdi kepada Negara adalah ibadah.
Visi – Misi Kantor Kementerian Agama Kota Medan Kantor Kementerian Agama Kota Medan telah menentukan Visi dan Misi sebagai berikut: Visi “Terwujudnya Masyarakat Agamis, Intlektual Dan Berkualitas Menuju Masyarakat Kota Medan Yang Madani, Religius Dan Bermartabat”. Misi : Misi Kantor Kementerian Agama Kota Medan adalah sebagai berikut: 1.
Meningkatkan penghayatan moral ke dalam spiritual dinamika keagamaan.
2.
Meningkatkan dan memperkokoh kerukunan antar umat beragama.
3.
Meningkatkan kualitas pendidikan agama pada madrasah dan sekolah umum.
4.
Meningkatkan pemberdayaan lembaga keagamaan.
5.
Meningkatkan kualitas pelayanan haji.
16
2.2
Struktur Organisasi Struktur organisasi Kementerian Agama Medan yaitu berbentuk garis dan
staf yang disusun berdasarkan atas pertimbangan untuk pencapaian tujuan-tujuan organisasi baik jangka panjang maupun jangka pendek. Salah satu faktor yang perlu diperhatikan dalam menyusun struktur adalah rentang pengawasan yaitu jumlah orang yang diawasi oleh atasan tertentu. Bila suatu organisasi relative kecil, maka bentuk organisasi garis masih dapat dipergunakan. Akan tetapi bila organisasi itu berkembang dengan semakin luas, akan timbul berbagai kesulitan dan masalah, sehingga perlu bantuan kepada tenaga ahli yang dianggap lebih mampu memberikan solusi dalam pemecahan masalah. Berdasarkan Keputusan Menteri Agama Nomor: 53 Tahun 1971 Tentang Pembentukan Perwakilan Kementerian Agama Propinsi dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten dan Inspektorat Perwakilan, susunan Kementerian Agama adalah sebagai berikut : I.
Perwakilan Kementerian Agama Provinsi
II.
Perwakilan Kementerian Agama Kabupaten
III.
Kantor Urusan Agama Kecamatan
IV.
Urusan Pengawasan adalah Inspektorat Perwakilan Sementara itu sesuai dengan keputusan Menteri Agama No 18 tahun 1975
tentang susunan organisasi dan tata kerja Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara, Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara terdiri dari: a.
Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi
b.
Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kotamadya
c.
Kantor Urusan Agama Kecamatan
17
Pada masa inilah Kementerian Agama Kotamadya Medan memasuki masa persiapan untuk berdiri sendiri, yang pada awalnya berkantor di Jalan Bintang hingga tahun 1980, sebelum pindah ke Jalan Sei Batu Gingging yang pada waktu itu merupakan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara. Gambar struktur organisasi Kementerian Agama Kota Medan dapat dilihat di bawah ini.
18
19
2.3
Job Description Secara struktural, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera
Utara dipimpin oleh seorang Kepala Kantor Wilayah. Dalam menjalankan tugasnya Pemimpin Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara dibantu oleh : a.
BAGIAN TATA USAHA Bagian Tata Usaha berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 13
Tahun 2013 mempunyai tugas melakukan koordinasi perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan pelayanan dan pembinaan administrasi keuangan dan barang milik negara di lingkungan kantor wilayah berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama. Dalam melaksanakan tugas Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi: a.
Koordinasi penyusunan rencana, evaluasi program dan anggaran, serta laporan;
b.
Pelaksanaan urusan keuangan;
c.
Penyusunan organisasi dan tata laksana;
d.
Pengelolaan urusan kepegawaian;
e.
Penyusunan peraturan perundang-undangan dan bantuan hukum;
f.
Pelaksanaan bimbingan kerukunan umat beragama;
g.
Pelaksanaan informasi dan hubungan masyarakat; dan
h. Pelaksanaan urusan ketatausahaan, rumah tangga, perlengkapan, dan pengelolaan barang milik / kekayaan negara pada Kantor Wilayah Kementerian Agama.
20
Susunan Organisasi Bagian Tata Usaha terdiri atas: a.
Subbagian Perencanaan dan Keuangan;
b.
Subbagian Organisasi, Tata Laksana, dan Kepegawaian;
c.
Subbagian Hukum dan Kerukunan Umat Beragama;
d.
Subbagian Informasi dan Hubungan Masyarakat;
e.
Subbagian Umum; dan
f.
Kelompok Jabatan Fungsional.
Tugas Organisasi Bagian Tata Usaha : (1) Subbagian Perencanaan dan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana, program dan anggaran, evaluasi dan laporan, serta pelaksanaan urusan keuangan. (2) Subbagian Organisasi, Tata Laksana, dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan organisasi dan tata laksana serta pengelolaan urusan kepegawaian. (3) Subbagian Hukum dan Kerukunan Umat Beragama mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan peraturan perundang-undangan, bantuan hukum, dan pelaksanaan urusan kerukunan umat beragama serta pelayanan masyarakat Khonghucu. (4) Subbagian Informasi dan Hubungan Masyarakat mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan urusan pengelolaan informasi dan hubungan masyarakat.
21
(5) Subbagian Umum mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan, rumah tangga,
perlengkapan,
dan
pemeliharan
serta
pengelolaan
barang
milik/kekayaan negara.
b. BIDANG PENDIDIKAN MADRASAH Bidang Pendidikan Madrasah berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2013 mempunyai tugas melaksanakan pelayanan, bimbingan, dan pembinaan pengelolaan sistem informasi di bidang pendidikan madrasah berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama. Dalam
melaksanakan
tugas
Bidang
Pendidikan
Madrasah
menyelenggarakan fungsi: a. Penyiapan perumusan kebijakan teknis dan perencanaan di bidang pendidikan madrasah; b. Pelaksanaan pelayanan, bimbingan, dan pembinaan di bidang kurikulum, dan evaluasi, pendidikan dan tenaga kependidikan, sarana prasarana, pengembangan potensi siswa, kelembagaan, kerja sama, dan pengelolaan sistem informasi pendidikan madrasah; dan c.
Evaluasi dan penyusunan laporan di bidang pendidikan madrasah. Susunan Organisasi Bidang Pendidikan Madrasah terdiri atas:
a.
Seksi Kurikulum dan Evaluasi;
b.
Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
c.
Seksi Sarana dan Prasarana;
22
d.
Seksi Kesiswaan;
e.
Seksi Kelembagaan dan Sistem Informasi Madrasah; dan
f.
Kelompok Jabatan Fungsional.
Tugas Organisasi Bidang Pendidikan Madrasah : (1) Seksi Kurikulum dan Evaluasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan pelayanan, bimbingan teknis, dan pembinaan di bidang kurikulum dan evaluasi pada RA, MI, MTs, MA, dan MAK. (2) Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan mempunyai tugas melakukan penyiapan
bahan
pelaksanaan
pelayanan,
bimbingan
teknis,
dan
pembinaan di bidang pendidik dan tenaga kependidikan pada RA, MI, MTs, MA, dan MAK. (3) Seksi Sarana dan Prasarana mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan pelayanan, bimbingan teknis, dan pembinaan di bidang sarana dan prasarana pada RA, MI, MTs, MA, dan MAK. (4) Seksi Kesiswaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan pelayanan, bimbingan teknis, dan pembinaan di bidang pengembangan potensi siswa pada RA, MI, MTs, MA, dan MAK. (5) Seksi Kelembagaan dan Sistem Informasi Madrasah mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan pelayanan, bimbingan teknis, dan pembinaan di bidang pengembangan kelembagaan, kerja sama, serta pengelolaan sistem informasi pendidikan RA, MI, MTs, MA, dan MAK
23
c.
BIDANG PENDIDIKAN AGAMA DAN KEAGAMAAN ISLAM Bidang Pendidikan Agama dan Keagamaan Islam berdasarkan Peraturan
Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2013 mempunyai tugas melaksanakan pelayanan, bimbingan, dan pembinaan, serta pengelolaan sistem informasi di bidang pendidikan agama dan keagamaan Islam berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama. Dalam melaksanakan Bidang Pendidikan Agama dan Keagamaan Islam menyelenggarakan fungsi: a.
Penyiapan perumusan kebijakan teknis dan perencanaan di bidang pendidikan agama dan keagamaan Islam;
b.
Pelaksanaan pelayanan, bimbingan, dan pembinaan di bidang pendidikan agama Islam pada pendidikan anak usia dini, taman kanak-kanak, pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan diniyah, pendidikan al-Quran, dan pondok pesantren, serta pengelolaan sistem informasi pendidikan agama dan keagamaan Islam; dan
c.
Evaluasi dan penyusunan laporan di bidang pendidikan pendidikan agama dan keagamaan.
Susunan Organisasi Bidang Pendidikan Agama dan Keagamaan Islam terdiri atas: a. Seksi Pendidikan Agama Islam pada Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Dasar; b.
Seksi Pendidikan Agama Islam pada Pendidikan Menengah;
c.
Seksi Pendidikan Diniyah dan Al-Quran;
24
d.
Seksi Pondok Pesantren;
e.
Seksi Sistem Informasi Pendidikan Agama dan Keagamaan Islam; dan
f.
Kelompok Jabatan Fungsional.
Tugas Organisasi Bidang Pendidikan Agama dan Keagamaan Islam : (1) Seksi Pendidikan Agama Islam pada Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Dasar mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan pelayanan, bimbingan teknis, dan pembinaan di bidang pendidikan agama Islam pada pendidikan anak usia dini dan pendidikan dasar. (2) Seksi Pendidikan Agama Islam pada Pendidikan Menengah mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan pelayanan, bimbingan teknis, dan pembinaan di bidang pendidikan agama Islam pada pendidikan menengah. (3) Seksi Pendidikan Diniyah dan Al-Quran mempunyai tugas melakukan penyiapan
bahan
pelaksanaan
pelayanan,
bimbingan
teknis,
dan
pembinaan di bidang pendidikan diniyah takmiliyah, diniyah formal dan kesetaraan serta pendidikan al-Quran. (4) Seksi Pondok Pesantren mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan pelayanan, bimbingan teknis, dan pembinaan di bidang pendidikan pondok pesantren. (5) Seksi Sistem Informasi Pendidikan Agama dan Keagamaan Islam mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan pelayanan,
25
bimbingan teknis, dan pembinaan di bidang pengelolaan sistem informasi pendidikan agama dan keagamaan Islam.
d. BIDANG PENYELENGGARAAN HAJI DAN UMRAH Berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2013 mempunyai tugas melaksanakan pelayanan, bimbingan, dan pembinaan, serta pengelolaan sistem informasi di bidang penyelenggaraan haji dan umrah berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama. Dalam melaksanakan tugas Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umrah menyelenggarakan fungsi: a.
Penyiapan kebijakan teknis dan perencanaan di bidang penyelenggaraan haji dan umrah;
b.
Pelaksanaan pelayanan, bimbingan, dan pembinaan di bidang pendaftaran, dokumen, perlengkapan haji, pembinaan jemaah haji dan umrah, pengelolaan keuangan haji serta pengelolaan sistem informasi haji;
c.
Evaluasi dan penyusunan laporan di bidang penyelenggaraan haji dan umrah. Susunan Organisasi Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umrah terdiri atas:
1.
Seksi Pendaftaran dan Dokumen Haji;
2.
Seksi Pembinaan Haji dan Umrah;
3.
Seksi Akomodasi, Transportasi, dan Perlengkapan Haji;
4.
Seksi Pengelolaan Keuangan Haji;
5.
Seksi Sistem Informasi Haji;
26
Tugas Organisasi Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umrah : (1) Seksi Pendaftaran dan Dokumen Haji mempunyai tugas melakukan penyiapan
bahan
pelaksanaan
pelayanan,
bimbingan
teknis,
dan
pembinaan di bidang pendaftaran dan dokumen haji. (2) Seksi Pembinaan Haji dan Umrah mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan pelayanan, bimbingan teknis, dan pembinaan di bidang pembinaan haji dan umrah. (3) Seksi Akomodasi, Transportasi, dan Perlengkapan Haji mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan pelayanan, bimbingan teknis, dan pembinaan di bidang akomodasi, transportasi, dan perlengkapan haji. (4) Seksi Pengelolaan Keuangan Haji mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan pelayanan, bimbingan teknis, dan pembinaan di bidang pengelolaan keuangan haji. (5) Seksi Sistem Informasi Haji mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan pelayanan, bimbingan teknis, dan pembinaan di bidang pengelolaan sistem informasi haji dan umrah. e.
BIDANG URUSAN AGAMA ISLAM DAN PEMBINAAN SYARIAH Bidang Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah berdasarkan
Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2013 mempunyai tugas melaksanakan pelayanan, bimbingan, dan pembinaan di bidang urusan agama Islam dan pembinaan syariah serta pengelolaan sistem informasi urusan agama Islam dan pembinaan syariah berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama.
27
Dalam melaksanakan tugas Bidang Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah menyelenggarakan fungsi: a.
Penyiapan perumusan kebijakan teknis dan perencanaan di bidang urusan agama Islam dan pembinaan syariah;
b.
Pelaksanaan
pelayanan,
bimbingan,
dan
pembinaan
di
bidang
kepenghuluan, pemberdayaan kantor urusan agama dan keluarga sakinah, pemberdayaan masjid, produk halal, hisab rukyat dan pembinaan syariah serta sistem informasi urusan agama Islam dan pembinaan syariah; dan c. Evaluasi dan penyusunan laporan di bidang urusan agama Islam dan Pembinaan Syariah Bidang Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah terdiri atas: a.
Seksi Kepenghuluan;
b.
Seksi Pemberdayaan Kantor Urusan Agama;
c.
Seksi Kemasjidan;
d. Seksi Produk Halal, Pembinaan Syariah, dan Sistem Informasi Urusan Agama Islam; dan e.
Kelompok Jabatan Fungsional.
Tugas Organisasi Bidang Urusan Agama Islam : (1) Seksi Kepenghuluan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan pelayanan, bimbingan teknis, dan pembinaan di bidang kepenghuluan.
28
(2) Seksi Pemberdayaan Kantor Urusan Agama mempunyai tugas melakukan penyiapan
bahan
pelaksanaan
pelayanan,
bimbingan
teknis,
dan
pembinaan di bidang pemberdayaan kantor urusan agama. (3) Seksi Kemasjidan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan pelayanan, bimbingan teknis, dan pembinaan di bidang kemasjidan. (4) Seksi Produk Halal, Pembinaan Syariah, dan Sistem Informasi Urusan Agama Islam mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan pelayanan, bimbingan teknis, dan pembinaan di bidang pengelolaan produk halal, hisab rukyat dan pembinaan syariah serta pengelola sistem informasi urusan agama Islam. f.
BIDANG PENERANGAN AGAMA ISLAM, ZAKAT DAN WAKAF Bidang Penerangan Agama Islam, Zakat, dan Wakaf berdasarkan
Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2013 mempunyai tugas melaksanakan pelayanan, bimbingan, dan pembinaan di bidang penerangan agama Islam, zakat, dan wakaf serta pengelolaan sistem informasi penerangan agama Islam, zakat, dan wakaf berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Kepala Kantor Wilayah. Kementerian Agama. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana Bidang Penerangan Agama Islam, Zakat, dan Wakaf menyelenggarakan fungsi: a. Penyiapan perumusan kebijakan teknis dan perencanaan di bidang penerangan agama Islam, zakat, dan wakaf;
29
b. Pelaksanaan pelayanan, bimbingan, dan pembinaan di bidang penerangan dan penyuluhan agama Islam, kemitraan umat dan publikasi dakwah, hari besar Islam, seni budaya Islam, musabaqah AlQuran dan Al-Hadits, pemberdayaan zakat dan wakaf, serta pengelolaan sistem informasi penerangan agama Islam zakat, dan wakaf; dan c. Evaluasi dan penyusunan laporan di bidang penerangan agama Islam, zakat, dan wakaf. Susunan Organisasi Bidang Penerangan Agama Islam, Zakat, dan Wakaf terdiri atas: a. Seksi Penerangan dan Penyuluhan Agama Islam; b. Seksi Kemitraan Umat Islam, Publikasi Dakwah dan Hari Besar Islam; c. Seksi Pengembangan Seni Budaya Islam, Musabaqah Al-Quran dan Al Hadits; d. Seksi Pemberdayaan Zakat; e. Seksi Pemberdayaan Wakaf; dan f. Kelompok Jabatan Fungsional. Tugas Organisasi Bidang Penerangan Agama Islam, Zakat, dan Wakaf : (1) Seksi Penerangan dan Penyuluhan Agama Islam mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan pelayanan, bimbingan teknis, dan pembinaan di bidang penerangan dan penyuluhan agama Islam. (2) Seksi Kemitraan Umat Islam, Publikasi Dakwah dan Hari Besar Islam mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan pelayanan,
30
bimbingan teknis, dan pembinaan di bidang kemitraan umat Islam, publikasi dakwah dan hari besar Islam. (3) Seksi Pengembangan Seni Budaya Islam, Musabaqah Al-Quran dan Al Hadits mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan pelayanan, bimbingan teknis, dan pembinaan di bidang pengembangan seni budaya Islam, musabaqoh al-Quran dan al-Hadits. (4) Seksi Pemberdayaan Zakat mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan pelayanan, bimbingan teknis, dan pembinaan di bidang pemberdayaan zakat. (5) Seksi Pemberdayaan Wakaf mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan pelayanan, bimbingan teknis, dan pembinaan di bidang pemberdayaan wakaf serta pengelolaan sistem informasi penerangan agama Islam, zakat, dan wakaf. g.
BIDANG BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN Bidang Bimbingan Masyarakat Kristen berdasarkan Peraturan Menteri
Agama Nomor 13 Tahun 2013 mempunyai tugas melaksanakan pelayanan, bimbingan, dan pembinaan, serta pengelolaan sistem informasi di bidang bimbingan masyarakat Kristen berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama. Dalam melaksanakan tugas Bidang Bimbingan Masyarakat Kristen menyelenggarakan fungsi: a. Penyiapan perumusan kebijakan teknis dan perencanaan di bidang bimbingan masyarakat Kristen;
31
b.
Pelaksanaan
pelayanan,
bimbingan,
dan
pembinaan
di
bidang
kelembagaan dan sistem informasi bimbingan masyarakat Kristen, penyuluhan dan budaya keagamaan, pendidikan agama Kristen pada pendidikan anak usia dini, dasar, dan menengah serta dan pendidikan keagamaan Kristen; dan c.
Evaluasi dan penyusunan laporan di bidang bimbingan masyarakat Kristen. Susunan Organisasi Bidang Bimbingan Masyarakat Kristen sebagaimana
terdiri atas: a.
Seksi Kelembagaan dan Sistem Informasi Bimbingan Masyarakat Kristen;
b.
Seksi Penyuluhan dan Budaya Keagamaan;
c. Seksi Pendidikan Agama Kristen pada Pendidikan Anak Usia Dini danDasar; d.
Seksi Pendidikan Agama Kristen pada Pendidikan Menengah;
e.
Seksi Pendidikan Keagamaan Kristen; dan
f.
Kelompok Jabatan Fungsional. Tugas Organisasi Bidang Bimbingan Masyarakat Kristen :
(1) Seksi Kelembagaan dan Sistem Informasi Bimbingan Masyarakat Kristen mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan pelayanan, bimbinganteknis, dan pembinaan di bidang kelembagaan gereja, serta pengelolaan sistem informasi bimbingan masyarakat Kristen.
32
(2) Seksi Penyuluhan dan Budaya Keagamaan mempunyai tugas melakukan penyiapan
bahan
pelaksanaan
pelayanan,
bimbingan
teknis,
dan
pembinaan di bidang penyuluhan dan budaya keagamaan. (3) Seksi Pendidikan Agama Kristen pada Pendidikan Anak Usia Dini dan Dasar mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan pelayanan, bimbingan teknis, dan pembinaan di bidang pendidikan agama Kristen pada pendidikan anak usia dini dan dasar. (4) Seksi Pendidikan Agama Kristen pada Pendidikan Menengah mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan pelayanan, bimbingan teknis, dan pembinaan di bidang pendidikan agama Kristen pada pendidikan menengah. (5) Seksi Pendidikan Keagamaan Kristen mempunyai tugas melakukan penyiapan
bahan
pelaksanaan
pelayanan,
bimbingan
teknis,
dan
pembinaan di bidang pendidikan keagamaan Kristen. h. TUGAS PEMBIMBING MASYARAKAT KATOLIK Pembimbing Masyarakat Katolik mempunyai tugas melaksanakan pelayanan, bimbingan, pembinaan, dan pengelolaan sistem informasi di bidang bimbingan masyarakat Katolik berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama. i.
TUGAS PEMBIMBING MASYARAKAT HINDU Pembimbing
pelayanan,
Masyarakat
Hindu
mempunyai
tugas
melaksanakan
33
bimbingan, pembinaan, dan pengelolaan sistem informasi di bidang bimbingan masyarakat Hindu berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama. j.
TUGAS PEMBIMBING MASYARAKAT BUDDHA Pembimbing Masyarakat Buddha mempunyai tugas melaksanakan
pelayanan, bimbingan, pembinaan, dan pengelolaan sistem informasi di bidang bimbingan masyarakat Buddha berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama.
