Pedoman Wawancara. : Kantor DPRD Provinsi Sumatera Utara

Pedoman Wawancara

Nama Responden

: Hj Meilijar Latif, S.E, M.M

Hari/ Tanggal

: Rabu, 6 Mei 2015

Lokasi

: Kantor DPRD Provinsi Sumatera Utara

Waktu

: 11.58 WIB

Keterangan: P : Penulis R : Responden Selamat pagi Bapak/ Ibu, perkenalkan pak/bu nama saya : Dyna Sri Wahyuni Hasibuan, Saya Mahasiswa Universitas Sumatera Utara Fakultas Hukum jurusan Hukum Tata Negara yang sedang melakukan penelitian guna memenuhi kelulusan Strata-1 di Fakultas Hukum USU. Saya ingin minta waktu bapak/ ibu beberapa menit/jam untuk wawancara guna memenuhi data terkait penulisan skripsi saya berjudul : “ Fungsi Legislasi DPRD (Studi Kajian Fungsi DPRD Periode 2009-2014) ” 1. Sejauh ini, apakah anggota DPRD termasuk Ibu mengetahui tentang fungsi dan tugas-tugas DPRD? Jawab : Ya, mengetahui bahwa DPRD memiliki tiga fungsi yaitu fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan , dan memiliki beberapa tugas dan kewenangan yaitu membentukan perda, membentuk dan menetapkan APBD, dan lain – lain. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada peraturan dan mengenai tugas dan fungsi ini juga di jelaskan pada Tata Tertib DPRD.

Universitas Sumatera Utara

2. Bagaimana proses/ mekanisme pembentukan Perda oleh DPRD Sumut? Jawab : Perda itu terbentuknya dari 2 hal, tapi yang jelasnya perda itu harus menyangkut secara general umum tidak boleh dibuat sepihak. Sumber terbentuknya Perda yaitu yang pertama, karena adanya kejadian umum dalam masyarakat yang kemudian diatur pada peraturan perundang – undangan yang lebih tinggi yang kemudian perlu adanya Perda sebagai bentuk pengaturan lebih lanjut di daerah . Kedua, sumber terbentuknya perda berasal dari DPRD yang dikatakan dengan perda inisiatif dan boleh juga dari pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Setelah itu dibahas bersama – sama di DPRD dan ditetapkan dalam Prolegda. Kemudian dilakukan pengkajian. Pengkajian dapat dilakukan dengan perbandingan studi ilmiah, kunjungan kerja ke daerah – daerah atau kunjungan kerja keluar daerah untuk membandingkan dengan daerah yang sama dan yang sudah menetapkan perda tersebut. Setelah itu, dibuatlah kajian ilmiah dengan mengikutsertakan pakar – pakar ilmu seperti dosen. Kemudian dirangkum dan dibawa ke pada Kementeri Dalam Negeri untuk mohon disahkan atau dikoreksi jika ada hal – hal yang bertentangan dengan peraturan yang berlaku dan setelah menteri menyetujui maka itu menjadi suatu perda yang resmi dan ditandatangani kepala daerah dengan persetujuan Menteri Dalam Negeri. 3. Dalam pembuatan Perda, apa perbedaan usulan pembuatan perda yang berasal dari kepala daerah atau dari anggota badan legislasi DPRD?


Jawab : Sebenarnya sama saja inisiatif dari DPRD atau Inisiatif yang berasal dari Kepala Daerah. Insiatif yang berasal dari DPRD itu tetap tentang masalah rakyat yang di dapat dari hasil reses begitu juga dengan insiatif yang berasal dari kepala daerah juga tentang masalah rakyat, kebutuhan rakyat dan untuk rakyat perda itu dibuat. 4. Sejauh ini, berapa lama waktu yang diperlukan oleh anggota DPRD dalam proses penyusunan sampai kepada pengesahan perda sumut? Jawab : Tergantung dari kerumitan, kesulitan dari Perda bersangkutan, jangkauan dari perda yang dibuat. Misalnya RTRW sudah 2 tahun belum selesai. 5. Sejauh ini adakah hambatan yang dihadapi dalam proses penyusunan peraturan daerah? Jika ada apa saja hambatan dan bagaimana cara mengatasi hambatan tersebut? Jawab : Masalah pengambilan data yang kurang kongkrit baik itu data Eksternal maupun data internal. Data Internal terkait engan sumber dana dikarenakan pembuatan dana ini membutuhkan dana yaitu misalnya dana untuk membuat kajian ilmiah yang melibatkan para pakar atau tenaga ahli yang ikut serta dalam pembentukan perda. Data Eksternal itu terkait data di lapangan karena suatu perda itu harus didukung data – data. Artinya suatu peraturan harus sejalan dengan tujuannya. Hambatan ini dapat diatasi dengan study banding ke daerah yang sudah menerapkan perda tersebut.


6. Apakah masyarakat ikut berperan dalam proses pembuatan/ penyusunan perda? Jika ikut bagaimana peran/ partisipasi masyarakat tersebut? Jawab : Masyarakat Cuma menyampaikan keluhan saja. Masyarakat kurang mau tahu kondisi politik, isu ekonomi. Masyarakat cenderung hanya melihat dirinya sendiri. Kontribusi masyarakat tidak ada sama sekali hanya menyampaikan keluhan saja. 7. Apa upaya yang dilakukan agar masyarakat mengetahui bahwa telah di tetapkan suatu perda? Jawab : Setelah perda ditetapkan diberikan kepada pemerintah kemudian yang mensosialisasikan dinas terkait dengan perda yang ditetapkan. DPRD mensosialisasikannya dengan Reses.


Pedoman Wawancara Nama Responden

: Janter Sirait, S.E

Hari/ Tanggal

: Rabu, 6 Mei 2015

Lokasi


Waktu

: 10.13 WIB

Keterangan: P : Penulis R : Responden Selamat pagi Bapak/ Ibu, perkenalkan pak/bu nama saya : Dyna Sri Wahyuni Hasibuan, Saya Mahasiswa Universitas Sumatera Utara Fakultas Hukum jurusan Hukum Tata Negara yang sedang melakukan penelitian guna memenuhi kelulusan Strata-1 di Fakultas Hukum USU. Saya ingin minta waktu bapak/ ibu beberapa menit/jam untuk wawancara guna memenuhi data terkait penulisan skripsi saya berjudul : “ Fungsi Legislasi DPRD (Studi Kajian Fungsi DPRD Periode 2009-2014) ” 1. Sejauh ini, apakah anggota DPRD termasuk Bapak mengetahui tentang fungsi dan tugas-tugas DPRD? Jawab : Sudah pasti mengetahui , ada tiga yaitu fungsi control, fungsi legislasi, fungsi anggaran. Tugasnya yaitu membentuk Perda,membahas dan memberikan persetujuan APBD, melaksanakan pengawasan dan lain – lain. 2. Bagaimana proses/ mekanisme pembentukan Perda oleh DPRD Sumut? Jawab : Proses pembentukan perda ada dua ada dua yaitu berdasarkan inisiatif Legilatif dan inisiatif eksekutif. Dan proses pembentukannya sesuai


dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku dan dapat dilihat pada Tata Tertib DPRD Provinsi Sumatera Utara. Dalam pembuatan suatu perda maka akan dibentuk panitia khusus, panitia khusus inilah yang nanti menyiapkan ranperda tersebut. Kemudian ranperda itu dibahas dan kemudian diberikan kepada Kementerian Dalam Negeri untuk dikoreksi lalu disahkan dan kemudian ditandatangani Gubernur. 3. Dalam pembuatan Perda, apa perbedaan usulan pembuatan perda yang berasal dari kepala daerah atau dari anggota badan legislasi DPRD? Jawab : Sebenarnya tidak ada bedanya, sama saja perda dibentuk berdasarkan kebutuhan masyarakat. Hanya proses penyusunan dan pengajuannya saja berbeda. Penyusunan perda dari usul DPRD diatur pada Tata Tertib DPRD sedangkan yang berasal dari usul Gubernur diatur pada peraturan Gubernur. 4. Sejauh ini, berapa lama waktu yang diperlukan oleh anggota DPRD dalam proses penyusunan sampai kepada pengesahan perda sumut? Jawab : Tergantung perda yang dibentuk, biasanya melewati dua bulan. 5. Sejauh ini adakah hambatan yang dihadapi dalam proses penyusunan peraturan daerah? Jika ada apa saja hambatan dan bagaimana cara mengatasi hambatan tersebut? Jawab : Hambatannya berasal dari DPRD sendiri seperti anggota DPRD sering terlambat dan tidak hadir. Memperoleh data yang dibutuhkan dalam pembentukan perda sangat sulit.


6. Apakah masyarakat ikut berperan dalam proses pembuatan/ penyusunan perda? Jika ikut bagaimana peran/ partisipasi masyarakat tersebut? Jawab : Masyarakat seperti ormas, tokoh – tokoh masyarakat, organisasi perusahaan menyampaikan aspirasinya melalui panitia khusus (pansus) pembentukan perda. 7. Apa upaya yang dilakukan agar masyarakat mengetahui bahwa telah di tetapkan suatu perda? Jawab : DPRD dengan SKPD (Satuan Kerja Pemerintah Daerah ) terjun kemasyarakat untuk mensosialisasikan perda.


Pedoman Wawancara

Nama Responden

: Benny Miraldy (Kabid. Hukum dan Perundang – undangan )

Hari/ Tanggal

: Rabu, 22 April 2015

Lokasi


Waktu

: 10.00 WIB

Keterangan: P : Penulis R : Responden Selamat pagi Bapak/ Ibu, perkenalkan pak/bu nama saya : Dyna Sri Wahyuni Hasibuan, Saya Mahasiswa Universitas Sumatera Utara dari Fakultas Hukum jurusan Hukum Tata Negara yang sedang melakukan penelitian guna memenuhi kelulusan Strata-1 di Fakultas Hukum USU. Saya ingin meminta waktu bapak/ ibu beberapa menit/jam untuk wawancara guna memenuhi data terkait penulisan skripsi saya berjudul : “ Fungsi Legislasi DPRD (Studi Kajian Fungsi DPRD Periode 2009-2014) ” 1. Sejauh ini, menurut pandangan bapak, apakah anggota DPRD mengetahui tentang fungsi dan tugas-tugas DPRD? Jawab : Tentu saja mengetahui , karena pertama kali ada program untuk membekali anggota DPRD dengan diadakan capacity building untuk membekali mereka anggota DPRD dan mereka dikasih Peraturan Perundang-Undang . Program ini dilakukan sebanyak 2 kali dalam 1 tahun.


2. Sekretariat DPRD berfungsi untuk membantu DPRD dalam melaksanakan tugasnya. Bidang hukum dan perundang – undangan ini merupakn bagian kesekretariat DPRD yang membantu DPRD dalam bidang legislasi. Sejauh ini ada berapa perda yang telah ditetapkan oleh DPRD periode 2009-2014? Jawab : DPRD Provinsi Sumatera Utara menetapkan 38 Perda selama tahun 2009 – 2014. 3. Bagaimana proses/ mekanisme pembentukan Perda oleh DPRD Sumut? Jawab : Proses atau mekanisme Perda berasal dari Insiatif DPRD dan berasal dari Inisiatif Provinsi dilakukan oleh Gubernur melalui Biro hukum sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara. Perda yang berasal dari inisiatif DPRD dapat berasal anggota DPRD, komisi , fraksi , maupun badan legislasi. Setiap tahunnya DPRD bersama Gubernur menetapkan Prolegda. Prolegda ini dibuat sebelum penetapan APBN setiap tahunnya. Prolegda ini berisi rancangan perda yang mau dibentuk selama selama setahun. Prolegda mulai ditetapkan semenjak keluarnya Peraturan Pemerintah No 16 Tahun 2010 tentang Pendoman Penyusunan Peraturan DPRD. Berdasarkan urutan prolegda tersebut maka rancangan perda itu kemudian disusun lalu DPRD membentuk panitia khusus untuk menyusun suatu perda. Dalam proses pembentukan perda panitia khusus dibantu tim ahli, dan tenaga ahli. Pembentukan Perda oleh DPRD Provinsi mengikuti peraturan perundang – undangan yang berlaku, seperti Undang – Undang No. 12 Tahun 2011, Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 2010, Peraturan Menteri Dalam Negeri


No. 53 Tahun 2011 dan dimuat juga dalam Tata Tertib DPRD Provinsi Sumatera Utara Periode 2009 – 2014. 4. Dalam pembuatan Perda oleh badan legislasi DPRD, apakah usulan pembuatan perda berasal dari Gubernur atau dari anggota badan legislasi DPRD? Jawab : Kebanyakan Perda berasal dari insiatif Provinsi yaitu Gubernur melalui Biro Hukum dan SKPD terkait. Sedangkan Perda yang berasal dari insiatif DPRD hanya 4 Perda selama Periode 2009 – 2014. 5. Sejauh ini, berapa lama waktu yang diperlukan oleh anggota DPRD dalam proses penyusunan sampai kepada pengesahan perda sumut? Jawab : Relatif, tergantung pada perda yang dibua, biasanya 4 bulan atau 5 bulan untuk pembentukan satu perda. 6. Sejauh ini adakah hambatan yang dihadapi dalam proses penyusunan peraturan daerah? Jika ada apa saja hambatan dan bagaimana cara mengatasi hambatan tersebut? Jawab : DPRD memilki banyak tugas dan fungsi yang mempengarungi kinerja DPRD dibidang legislasi. Adanya pemahaman Pemerintah Provinsi melalui SKPD lebih mengetahui keadaan atau masalah dalam masyarakat daripada DPRD. 7. Apakah masyarakat ikut berperan dalam proses pembuatan/ penyusunan perda? Jika ikut bagaimana peran/ partisipasi masyarakat tersebut?


Jawab : Untuk proses keseluruhan tidak ada, masyarakat hanya menyampaikan aspirasinya melalui

rapat

dengar pendapat umum,

kunjungan kerja dan saat sosialisasi. 8. Apa upaya yang dilakukan agar masyarakat mengetahui bahwa telah di tetapkan suatu perda? Jawab : DPRD melalui sekretariat DPRD bagian humas mensosialisasikan perda tersebut melalui media internet, media cetak. Sosialisasi perda ini juga dilakukan oleh biro hukum provinsi melalui SKPD terkait. 9. Apa yang menjadi fungsi atau tugas dari Kesekretariatan Bidang Hukum dan Perundang – undangan ? Jawab : Menfasilitasi segala kegiatan yang terkait dengan peraturan perundang – undangan, menfasilitasi segala kegiatan yang berhubungan dengan pembentuka peraturan daerah dari mulai administrasi (rapat, mempersiapkan bahan, jenis undang – undang, dan lain – lain), menindaklanjuti ke instasi terkait untuk membahas peraturan daerah dan peraturan DPRD, memfasilitasi DPRD


Pedoman Wawancara

Nama Responden

: Mustofawiyah, SE

Hari/ Tanggal

: Senin, 4 Mei 2015

Lokasi


Waktu

: 13.48 WIB

Keterangan: P : Penulis R : Responden Selamat pagi Bapak/ Ibu, perkenalkan pak/bu nama saya : Dyna Sri Wahyuni Hasibuan, Saya Mahasiswa Universitas Sumatera Utara Fakultas Hukum jurusan Hukum Tata Negara yang sedang melakukan penelitian guna memenuhi kelulusan Strata-1 di Fakultas Hukum USU. Saya ingin minta waktu bapak/ ibu beberapa menit/jam untuk wawancara guna memenuhi data terkait penulisan skripsi saya berjudul : “ Fungsi Legislasi DPRD (Studi Kajian Fungsi DPRD Periode 2009-2014) ” 1. Sejauh ini, apakah anggota DPRD termasuk bapak mengetahui tentang fungsi dan tugas-tugas DPRD? Jawab : Sudah mengetahui yaitu DPRD memiliki tiga fungsi yaitu fungsi legislasi atau pengaturan, fungsi pengawasan, fungsi anggaran. Tugas DPRD banyak, dapat dilihat pada Tata Tertib DPRD Provinsi Sumatera Utara salah satunya membentuk Perda, mengawasi APBD, mengusulkan pemberhentian Gubernur dan lain

- lain. Karena ada pelatihan


pembimbingan yang diberikan kepada anggota DPRD untuk mengetahui tugas dan fungsi DPRD. 2. Bagaimana proses/ mekanisme pembentukan Perda oleh DPRD Sumut? Jawab : Usulan Perda dapat berasal dari Anggota DPRD, Komisi, Fraksi atau Badan Legislasi

dan menyampaikan usulan ini kepada pimpinan

DPRD, kemudian pimpinan DPRD memberikan usulan DPRD tesebut kepada Badan Legislasi, lalu memberitahukan kepada seluruh anggota DPRD mengenai

usulan ranperda tersebut dan dibahas dalam agenda

paripurna DPRD sekaligus membentuk Panitia Khusus untuk menyusun ranperda

tersebut.

Setelah

itu

dibuat

legal

draftingnya

dengan

memerintahkan sekretaris dewan menunjuk pakar ahli , tenaga ahli untuk membantu membuat legal drafting. Kemudian dilakukan pembahasan pasal per pasal dalam rapat pansus dan badan legislasi, lalu dilakukan study banding ke daerah yang telah menetapkan peraturan daerah tersebut, setelah dirampungkan digodok kerapat paripurna, dilakukan pembahasan dengan mendengarkan pendapat fraksi dan kemudian dijawab oleh panitia khusus. Setelah disepakati disetujui langsung diberikan kepada Kementerian Dalam Negeri untuk dikoreksi, setelah itu ditetapkan dan disahkan dengan ditandatangani oleh Gubernur. 3. Dalam pembuatan Perda, apa perbedaan usulan pembuatan perda yang berasal dari kepala daerah atau dari anggota badan legislasi DPRD? Jawab : Sebenarnya sama saja, terkadang ada yang berasal dari insiatif DPRD tetapi diberikan kepada pemerintah provinsi untuk mengkaji dan


menggondoknya karena dianggap sangat penting untuk segera ditetapkan. Tetapi mengenai proses penyusunan sedikit berbeda yaitu untuk perda yang berasal dari pemerintahan provinsi di koordinasi oleh Biro Hukum dan perda yang berasal dari DPRD dikoordinasi oleh Badan Legislasi. 4. Sejauh ini, berapa lama waktu yang diperlukan oleh anggota DPRD dalam proses penyusunan sampai kepada pengesahan perda sumut? Jawab : Tergantung jenis Perdanya. Perda yang berasal dari pemerintahan Provinsi Sumatera Utara biasanya 2 bulan sudah selesai dibahas dan ditetapkan di DPRD, bahkan ada yang tidak selesai karena menyangkut kabupaten/ kota/ pemerintah lain. Contoh : Perda tata ruang, 3 tahun belum selesai. 5. Sejauh ini adakah hambatan yang dihadapi dalam proses penyusunan peraturan daerah? Jika ada apa saja hambatan dan bagaimana cara mengatasi hambatan tersebut? Jawab : Perda tidak sesuai dengan Undang-undang/ Peraturan

lain.

Pemerintah tidak mendukung (Kabupaten, kota/ Pusat) ,Masyarakat tidak mendukung, Keterbatasan anggaran yaitu biaya sosialisasi, Waktu/ ketertiban, waktu anggota DRPD. 6. Apakah masyarakat ikut berperan dalam proses pembuatan/ penyusunan perda? Jika ikut bagaimana peran/ partisipasi masyarakat tersebut? Jawab : tidak pernah menganggap, perda penting. Aspirasi masyarakat terkadang hanya berupa kelulahan dan tuntutan.


7. Apa upaya yang dilakukan agar masyarakat mengetahui bahwa telah di tetapkan suatu perda? Jawab : Melakukan Sosialisasi, sosialisasi dilakukan oleh pemerintahan provinsi, sosialisasi DPRD dilakukan saat Reses.


Pedoman Wawancara

Nama Responden

: Rinawati Sianturi

Hari/ Tanggal

: Selasa , 5 Mei 2015

Lokasi


Waktu

: 12.04 WIB

Keterangan: P : Penulis R : Responden Selamat pagi Bapak/ Ibu, perkenalkan pak/bu nama saya : Dyna Sri Wahyuni Hasibuan, Saya Mahasiswa Universitas Sumatera Utara Fakultas Hukum jurusan Hukum Tata Negara yang sedang melakukan penelitian guna memenuhi kelulusan Strata-1 di Fak. Hukum USU. Saya ingin minta waktu bapak/ ibu beberapa menit/jam untuk wawancara guna memenuhi data terkait penulisan skripsi saya berjudul : “ Fungsi Legislasi DPRD (Studi Kajian Fungsi DPRD Periode 2009-2014) ” 1. Sejauh ini, apakah anggota DPRD termasuk bapak mengetahui tentang fungsi dan tugas-tugas DPRD? Jawab : Sudah mengetahui, ada tiga fungsi yaitu fungsi legislasi, fungsi pengawasan, fungsi anggaran. Tugas DPRD yaitu membentuk Perda dan banyak lagi diatur dalam undang – undang. 2. Bagaimana proses/ mekanisme pembentukan Perda oleh DPRD Sumut?


Jawab : Mekanisme pembentukan DPRD ada dua yaitu berdasarkan Inisiatif DPRD dan Eksekutif

dan dilaksanakan sesuai Undang-Undang.

Mekanismenya dilaksanakan menurut Undang – Undan No.12 tahun 2011 tentang Peraturan Pembentukan Perundang - undangan 3. Dalam pembuatan Perda, apa perbedaan usulan pembuatan perda yang berasal dari kepala daerah atau dari anggota badan legislasi DPRD? Jawab : Sebenarnya sama aja karena insiatif DPRD ataupun Kepala Daerah semuanya berasal dari rakyat. Hanya saja proses penyusunannya saja yang berbeda. Perda yang berasal dari Insiatif DPRD disusun dan disiapkan oleh anggota DPRD sedangkan perda yang berasal dari inisiatif kepala daerah dipersiapkan oleh Biro Hukum Pemerintahan Provinsi. Namun, pembahasan dan pengkajiannya di berikan kepada Badan Legislasi. 4. Sejauh ini, berapa lama waktu yang diperlukan oleh anggota DPRD dalam proses penyusunan sampai kepada pengesahan perda sumut? Jawab : 3-4 Bulan (terkandung kajian analisanya atau studi bandingnya) 5. Sejauh ini adakah hambatan yang dihadapi dalam proses penyusunan peraturan daerah? Jika ada apa saja hambatan dan bagaimana cara mengatasi hambatan tersebut? Jawab : Tidak Kourumnya badan legislasi sehingga hasilnya tidak optimal, kajian tidak sesuai dengan kenyataan analisa, anggaran, sosial,alam dan lain – lain . Cara mengatasinya yaitu dengan pembentukan tim ahli S2, tidak ada lembaga biasanya USU


6. Apakah masyarakat ikut berperan dalam proses pembuatan/ penyusunan perda? Jika ikut bagaimana peran/ partisipasi masyarakat tersebut? Jawab : Peran masyarakat itu diwakilkan oleh DPRD karena DPRD berkedudukan sebagai wakil rakyat. 7. Apa upaya yang dilakukan agar masyarakat mengetahui bahwa telah di tetapkan suatu perda? Jawab : Sosialisasi Perda yang dilakukan oleh eksekutif.


Pedoman Wawancara

Nama Responden

: Aduhot Simamora

Hari/ Tanggal

: Selasa, 5 Mei 2015

Lokasi


Waktu

: 13.06 WIB

Keterangan: P : Penulis R : Responden Selamat pagi Bapak/ Ibu, perkenalkan pak/bu nama saya : Dyna Sri Wahyuni Hasibuan, Saya Mahasiswa Universitas Sumatera Utara Fakultas Hukum jurusan Hukum Tata Negara yang sedang melakukan penelitian guna memenuhi kelulusan Strata-1 di Fakultas Hukum USU. Saya ingin minta waktu bapak/ ibu beberapa menit/jam untuk wawancara guna memenuhi data terkait penulisan skripsi saya berjudul : “ Fungsi Legislasi DPRD (Studi Kajian Fungsi DPRD Periode 2009-2014) ” 1. Sejauh ini, apakah anggota DPRD termasuk bapak mengetahui tentang fungsi dan tugas-tugas DPRD? Jawab : Sudah tentu mengetahui bahwa DPRD memiliki tiga fungsi yaitu legislasi,anggaran dan pengawasan. Sedangkan tugas DPRD adalah membentuk Perda, mengawasi APBD dan lain – lain yang diatur dalam undang – undang 2. Bagaimana proses/ mekanisme pembentukan Perda oleh DPRD Sumut?


Jawab : Proses atau mekanisme Perda berasal Inisiatif Usul DPRD dan Inisiatif Usul Gubernur. Dibuat daftar Prolegda, diagendakan ke Badan legislasi . Lalu dilakukan pembahsan dengan mengikuti ketentuan Undangundang. Proses dan Mekanisme penyusunan Perda dilakukan mengikuti ketentuan peraturan perundang – undangan diatasnya. 3. Dalam pembuatan Perda, apa perbedaan usulan pembuatan perda yang berasal dari kepala daerah atau dari anggota badan legislasi DPRD? Jawab : mekanisme penyusunan pengajuan ranperda nya berbeda, penyusunan perda berdasarkan insiatif DPRD dikoordinasikan oleh Badan Legislasi sedangkan di lingkungan pemerintahan dikoordinasikan oleh Biro Hukum dan dapat mengikuti sertakan instansi terkait. 4. Sejauh ini, berapa lama waktu yang diperlukan oleh anggota DPRD dalam proses penyusunan sampai kepada pengesahan perda sumut? Jawab : Relatif, tergantung pada Perda yang mau dibahas. Karena ada beberapa Perda yang menyangkut hal lain dan melibatkan lembaga lain. 5. Sejauh ini adakah hambatan yang dihadapi dalam proses penyusunan peraturan daerah? Jika ada apa saja hambatan dan bagaimana cara mengatasi hambatan tersebut? Jawab : Kesulitan mensinkronkan peraturan perundang – undangan diatasnya dapat berakibat dibatalkan. Cara mengatasinya dengan dibentuknya Badan Legislasi sebagai alat kelengkapan DPRD, adanya kegiatan Studi Banding.


6. Apakah masyarakat ikut berperan dalam proses pembuatan/ penyusunan perda? Jika ikut bagaimana peran/ partisipasi masyarakat tersebut? Jawab : Pada intinya masyarakat aktif dalam memberi masukan sesuai dengan permasalahan yang dibahas. Jawab : Paripurna/ sudah resmi, husnas yang mempublikasi yaitu sosialisasi melalui eksekutif. 7. Apa upaya yang dilakukan agar masyarakat mengetahui bahwa telah di tetapkan suatu perda? Jawab : Diadakannya sosialisasi oleh eksekutif dan untuk DPRD sendiri sosialisasi dilakukan oleh sekretariat DPRD bagian Humas.


Pedoman Wawancara. : Kantor DPRD Provinsi Sumatera Utara

Recommend Documents