PEDOMAN WAWANCARA
1. Komunikasi a. Transmisi Apakah pengurusan surat izin hotel non bintang harus melalui beberapa tingkatan birokrasi / aparatur pada Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kota medan ? b. Kejelasan Bagaimana cara pelaksana kebijakan memberikan informasi / komunikasi yang jelas mengenai pengurusan surat izin usaha hotel non bintang pada Dinas kebudayaan Dan Pariwisata Kota Medan ? c. Konsistensi Apakah informasi / komunikasi yang di berikan pelaksana kepada pengurusan surat izin sesuai dengan peraturan daerah Kota Medan Nomor 4 Tahun 2014 ?
2. SumberDaya a. Staf Apakah pelaksana kebijakan sudah memiliki keahlian atau kemampuan dalam mengimplementasikan kebijakan ? b. Informasi Apakah informasi yang diterima oleh pengurus surat izin sudah sesuai dengan peraturan pemerintah yang telah di tetapkan / sudah terlaksana dengan SOP ? c. Wewenang Apakah pelaksana kebijakan sudah menjalankan wewenangnya sesuai dengan peraturan daerah usaha hotel non bintang pada Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kota Medan ?
86 Universitas Sumatera Utara
d. Fasilitas Apa yang menjadi fasilitas yang disediakan dalam pelayanan administrasi
perizinan usaha hotel non bintang pada Dinas
Kebudayaan dan Pariwisata Kota Medan ? 3. Disposisi a. Komitmen Adakah komitmen dalam proses pengurusan surat izin yang diberikan oleh pelaksana kebijakan ? b. Kejujuran Apakah ada kebijakan yang diberikan kepala Dinas Kepada Aparatur dalam menjalankan tugasnya ? 4. Struktur Birokrasi a. Standards Operating Procedures (SOP) Apakah SOP dapat menjadi penghambat bagi implementasi kebijakan yang baru ? b. Fragmantasi Apa akhibat dari pandangan – pandangan yang sempit terhadap birokrasi yang dapat merugikan keberhasilan implementasi ?
87 Universitas Sumatera Utara
Hasil Wawancara
1. Komunikasi : a. Transmisi “iya, bahwasannya dalam pengurusan surat izin hotel non bintang, harus melalui beberapa tingkatan birokrasi / aparatur seperti KTP (Kartu Tanda Penduduk) , PBB (Pajak Bumi dan bangunan) , NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak), surat dari BPPT (Badan Pengurusan Perizinan Terpadu) yang hidup tahun terakhir. Barulah bisa diproses di Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kota Medan” b. Kejelasan “dalam pelaksanaan kebijakan yang memberikan informasi / komunikasi yang jelas mengenai pengurusan surat izin hotel non bintang, dapat di terima pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Medan untuk pengurusan surat izin usaha hotel non bintang yaitu suratnya harus lengkap agar bisa di proses, pajak harus lengkap dari DISPENDA (Dinas Pendapatan Daerah Kota Medan) yang berupa : Pajak yang terakhir, HO (Hak gangguan Izin Usaha), KTP (Kartu tanda Penduduk), PBB (Pajak Bumi dan Banggunan), NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak), dan Pas Foto” c. Konsistensi “informasi / komunikasi yang diberikan pelaksana kepada pengurusan surat izin hotel non bintang sesuai dengan peraturan daerah, Iya, kalau perizinannya Mati dan Masa berlakunya sudah habis maka surat perizinan usaha hotel non bintang Wajib di perpanjang”
88 Universitas Sumatera Utara
2. Sumber Daya : a. Staf “pelaksana kebijakan wajib sudah memiliki keahlian atau kemampuan dalam mengimplementasikan kebijakan, karna sebelum membuat surat izin usaha hotel non bintang para pelaksana terlebih dahulu harus memahami Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 4 Tahun 2014” b. Informasi “informasi yang diterima oleh pengurusan surat izin hotel non bintang memnag sudah seharusnya wajib sesuai dengan peraturan pemerintahan yang telah di tetapkan, karna kalau dalam pengurusan surat izin usaha tidak sesuai dengan SOP, maka Peraturan Daerah tidak berjalan dengan Lancar” c. Wewenang “pelaksana kebijakan sudah memang wajib menjalankan wewenangnya sesuai dengan peraturan daerah usaha hotel non bintang, karna dia telah melengkapi syarat-syarat yang ada, sesuai dengan Peraturan PerUndang-Undangan” d. Fasilitas “Fasilitas yang disediakan dalam pelayanan administrasi perizinan usaha hotel non bintang yang berupa : Pelayanan Administrasi
yang
Baik
seperti
:
Pelayanan
yang
memudahkan bagi si pengurus surat izin usaha hotel non bintang, Brosur Pariwisata, Buklet yang ada di Kota Medan)”
3. Disposisi : a. Komitmen “emang wajib adanya Komitmen dalam proses pengurusan surat izin usaha Hotel non bintang yang diberikan oleh
89 Universitas Sumatera Utara
pelaksana kebijakan agar tidak menyimpang dari Undangundang yang ada, seperti Contoh : didalam perizinan usaha hotel non bintang persyaratan yang di genggam erat yaitu, tidak boleh didirikannya Hotel Non Bintang yang berjaraknya hanya 50 Meter dengan Mesjit dan Rumah sekolah” b. Kejujuran “kebijakan yang diberikan kepala dinas kepada aparatur dalam menjalankan tugasnya iya dan pasti ada, seperti SPT (Surat Perintah Tugas) Contohnya : “apabila dalam surat, maka aparat pelaksana
diberikan kejujuran untuk
/
pemilik
menyalahgunakan
surat
hotel
non
perizinan
mendatangi
bintang tersebut
yang untuk
menghadap ke dinas pariwisata”
4. Struktur Birokrasi : a. SOP (standar operating procedur) “iya dalam implementasi yang baru, SOP yang sudah berlaku emank dapat menghambat proses kebijakan, karna kalau SOP yang lama tidak sesuai maka SOP yang baru wajib di sesuaikan lagi dengan peraturan sebelumnya.” b. Fragmantasi “akhibat
dari
pandangan-pandangan
yang
sempit
terhadap birokrasi yang dapat merugikan keberhasilan implementasi yaitu timbulnya vitnah dari organisasiorganisasi tertentu dan wartawan-wartawan tertentu untuk mendapat keuntungan masing-masing”
90 Universitas Sumatera Utara
Nama – Nama Struktur Pekerjaan Bagian Akomodasi
1. Hendri S.pd : Kepala Bagian Umum 2. Dra. Naimah Mardiah Matondang : Kepala Bagian Akomodasi 3. Khader Nasution : Kepala Seksi Akomodasi 4. Mhd. Darwin : Staf Akomodasi 5. Wanera Syafitri : Staf Akomodasi
91 Universitas Sumatera Utara
LAMPIRAN DATA HOTEL ( NON BINTANG ) KOTA MEDAN 2014
92 Universitas Sumatera Utara
LAMPIRAN SOP ( Standar Operasional Prosedur )
93 Universitas Sumatera Utara
LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KOTA MEDAN NOMOR 4 TAHUN 2014
94 Universitas Sumatera Utara
