2
PROVINSI SUMATERA UTARA
1.
2.
3. 4.
5.
VISI Menjadi Provinsi yang Berdaya Saing Menuju Sumatera Utara Sejahtera MISI Membangun sumberdaya manusia yang memiliki integritas dalam berbangsa dan bernegara, religius dan berkompetensi tinggi; Membangun dan meningkatkan kualitas infrastruktur daerah untuk menunjang kegiatan ekonomi melalui kerjasama antar daerah, swasta, regional dan internasional; Meningkatkan kualitas standar hidup layak, kesetaraan dan keadilan serta mengurangi ketimpangan antar wilayah; Membangun dan Mengembangkan Ekonomi Daerah Melalui Pengelolaan Sumberdaya Alam Lestari Berkelanjutan dan Berwawasan Lingkungan; Reformasi birokrasi berkelanjutan guna mewujudkan tata kelola Pemerintahan yang baik dan bersih (good and clean governance); Secara khusus Pembangunan Kelautan dan Perikanan di Provinsi Sumatera Utara bertitik tolak dari misi ke‐empat.
3
GAMBARAN UMUM A. Kondisi Geografis Letak Koordinat : (1 – 4) LU dan (98 – 100) BT Batas Wilayah Utara : Berbatasan dengan Provinsi NAD dan Selat Malaka Selatan : Berbatasan dengan Provinsi Sumbar dan Samudera Hindia Barat : Berbatasan dengan Provinsi NAD dan Samudera Hindia Timur : Berbatasan dengan Provinsi Riau dan Selat Malaka Luas Wilayah : 181.680 KM2 Luas Daratan : 71.680 KM2 (39, 46%) Luas Laut : 110.000 KM2 (60,54%) Panjang Garis Pantai : 1.300 KM yang terdiri dari; Pantai Timur : 545 KM Pantai Barat dan Nias : 755 KM Jumlah Pulau‐pulau Kecil : 419 Pulau (bernama: 192 Pulau, Tidak Bernama: 227 Pulau) Diantaranya ada 3 Pulau Terluar, yaitu: Pulau Berhala di Pantai Timur; Pulau Simuk dan Pulau Wunga di Pantai Barat/Nias Jumlah Kabupaten/Kota : 33 Kab./Kota Jumlah Kabupaten/Kota yang memiliki laut : 17 Kab./Kota 4
LANJUTAN......
B. Kondisi Demografi o Jumlah Penduduk : 13.326.307 Jiwa (BPS 2014) o Jumlah nelayan : 251.759 Jiwa (1,8%) o Jumlah Nelayan yang telah memiliki Kartu Nelayan sampai Tahun 2014 sebanyak: 27.659 orang o Jumlah nelayan yang sudah diasuransikan sebanyak : 3.342 Jiwa
5
LANJUTAN......
C. Potensi Lestari Perikanan Tangkap Provinsi Sumatera Utara merupakan daerah yang sangat strategis yang memiliki Sumberdaya Kelautan dan Perikanan yang kaya, baik di Pantai Timur, Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPP‐ NRI) 571 Selat Malaka dengan Potensi sebesar: 276.000 Ton/Tahun dan Pantai Barat WPP‐NRI 572 Samudera Hindia dengan Potensi 565.200 Ton/Tahun.
6
D. KERAGAAN KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SUMATERA UTARA TA. 2014 INDIKATOR 1
TAHUN 2014
TOTAL PRODUKSI PERIKANAN PROVSU (Ton)
778.008,6
a. Perikanan Tangkap (ton) b.Perikanan Budidaya (ton) c. Perikanan Budidaya Ikan Hias (ekor)
568.484,6 204.744,2 3.326.023
2
Konsumsi Ikan Masyarakat (Kg/Kap/Thn)
3
Ekspor Hasil Perikanan (Ton)
4
Total Nilai Ekspor Hasil Perikanan
39,12 57.314,05 US $ 308.440.901,75 (Rp. 3.401.699.699.850) 7
LANJUTAN...... INDIKATOR 6
Jumlah Kapal Penangkap Ikan (Unit) Tanpa Motor < 5 GT 5‐10 GT 10‐30 GT > 30 GT
7
8
TAHUN 2014 38.472 18.655 (48,49%) 15. 382 2.894 1.100 610
Pelabuhan Perikanan terdiri dari: • Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Belawan
1 Unit
• Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Sibolga
1 Unit
• Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Tanjung Balai Asahan dan Pulau Tello
2 Unit
• Tempat Pelelangan Ikan (24 unit): a. Pantai Timur b. Pantai Barat
17 Unit 7 Unit
Jumlah Kapal Pengawasan DKP Provsu (unit)
3 Baik : 1 Unit Kurang Baik : 3 Unit
PENYUSUNAN TATA RUANG WILAYAH LAUT Provinsi Sumatera Utara telah menyusun: a. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. b. Peraturan Gubernur Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Rencana Strategis Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Adapun Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Tentang Tata Ruang Laut/Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sedang dalam tahap penyempurnaan (tertuang dalam 7 Rencana Aksi). 9
Permasalahan dan Solusi No
Permasalahan
Solusi
1.
Belum tersedianya beberapa data set tematik, seperti: ‐ Data Oseanografi Fisika, Kimia dan Biologi ‐ Data migrasi ikan ‐ Data kabel dan pipa bawah laut
Mengkoordinasikan dengan Instansi terkait untuk menyediakan data yang dimaksud
2.
Keterbatasan Anggaran/Dana
Agar ditampung melalui Anggaran/dana P‐ APBD 10
11
A. DASAR HUKUM 1.
Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan;
2.
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Kelautan
3.
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
4.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah nomor 62 tahun 2002 Tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Departemen Kelautan dan Perikanan;
5.
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.01/MEN/2009 tentang Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia;
6.
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.12/MEN/2009 tetang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor PER.05/MEN/2008 tentang Usaha Perikanan Tangkap;
7.
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 14/MEN/2011 Tentang Usaha Perikanan Tangkap;
8.
Peraturan Daerah Sumatera Utara Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Retribusi Daerah;
9.
Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 43 Tahun 2014 Tanggal 4 Desember 2014 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Perda Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Retribusi Daerah;
12
B. KEWENANGAN PENERBITAN IZIN USAHA PERIKANAN 1. 2. 3. 4.
Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) Kapal ukuran 10 – 30 GT Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) Kapal ukuran 10 ‐30 GT Surat Keterangan Nelayan Andon (SKNA) Kapal ukuran 10 ‐30 GT Sertifikat Kesehatan (Health Certifcate) untuk eksport hasil perikanan 5. Rekomendasi Jaminan Mutu dan Keamanan Pangan untuk import hasil perikanan
13
C.
REALISASI PERIZINAN Jumlah Izin Penangkapan Ikan yang dikeluarkan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara, sesuai Dengan Kewenangan ukuran kapal 10 ‐30 GT pada tahun 2014 adalah sebagai berikut:
NO
PELABUHAN PANGKALAN
JUMLAH (UNIT)
1.
BELAWAN
363
2.
SIBOLGA
168
3.
TANJUNG BALAI
479
TOTAL
1.010
14
Permasalahan dan Solusi No
Permasalahan
1. Kewenangan pengukuran Gross Tonase (GT) Kapal berada pada Syahbandar Perhubungan Laut , sehingga berpotensi terjadinya penurunan ukuran Gross Tonase (GT) kapal (Mark Down) 2. Terbatasnya Sumberdaya Manusia (SDM) untuk melakukan cek fisik kapal
Solusi Khusus untuk pengukuran Gross Tonase (GT) kapal perikanan dilaksanakan oleh Syahbandar Perikanan KKP.
Melaksanakan pelatihan dan penambahan petugas cek fisik kapal. 15
PELAKSANAAN KEWAJIBAN PARA PIHAK 1. •
PEMEGANG SIUP/SIPI BERHAK : Melakukan operasi penangkapan ikan di wilayah pengelolan perikanan sesuai dengan yang tercantum didalam SIUP/SIPI. 2. PEMEGANG SIUP/SIPI WAJIB :
• • •
• • •
Membawa SIPI asli pada saat kapal melakukan penangkapan ikan; Mendaratkan ikan hasil tangkapan di pelabuhan pangkalan sesuai SIPI; Menyampaikan laporan kegiatan penangkapan Ikan (LKP) setiap 3 (tiga) bulan sekali Kepada Instansi terkait yang mengeluarkan Izin; Menyampaikan log book (catatan hasil penangkapan ikan) kepada petugas Log book di Pelabuhan Pendaratan; Membayar retribusi sesuai dengan Perda Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Retribusi Daerah ; Retribusi terutang dibayar selambat‐lambatnya 30 hari sejak diterbitkannya Surat Keterangan Retribusi Daerah (SKRD);
16
Permasalahan dan Solusi No
Permasalahan
Solusi
1. Keterbatasan sarana dan Melengkapi fasilitas sarana prasarana Pelabuhan dan prasarana Pelabuhan Pangkalan untuk melayani Pangkalan Pendaratan Ikan kapal penangkap ikan 2. Ketidak patuhan dalam pengisian Log Book dan laporan kegiatan penangkapan ikan
Melakukan pembinaan pengisian log book dan pelaporan serta tindakan sesuai dengan peraturan perundang‐undangan 17
PEMBERIAN DAN PERLINDUNGAN HAK-HAK MASYARAKAT 1. Perlindungan terhadap Jalur‐jalur penangkapan sesuai dengan ukuran kapal dan Alat Penangkapan Ikan (API). 2. Memberikan Asuransi Jiwa kepada Nelayan dengan perlindungan sampai usia 64 Tahun. 3. Memfasilitasi penyelesaian konflik nelayan antar Kabupaten/Kota dan Antar Provinsi. 4. Memberikan perlindungan dan bantuan hukum bagi nelayan yang mempunyai permasalahan dengan negara tetangga. 18
Permasalahan dan Solusi No
Permasalahan
Solusi
1. Masih terjadi pelanggaran jalur‐jalur penangkapan ikan dan penggunaan alat tangkap yang dilarang 2. Terbatasnya jumlah nelayan yang diikut sertakan dalam program Asuransi Jiwa Nelayan
Meningkatkan pengawasan dan melengkapi sarana/ prasarana pengawasan
3. Belum adanya kepastian batas wilayah perairan dengan negara tetangga
Penetapan batas wilayah perairan dengan negara tentangga
Menambah jumlah anggaran untuk program Asuransi Jiwa Nelayan melalui dana: APBN, APBD Provinsi dan APBD Kab./Kota
19
20
