LAKIP Inspektorat Tahun 2014 KATA PENGANTAR

LAKIP Inspektorat Tahun 2014

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan ridho yang telah diberikan, penyusunan LAKIP Tahun 2014 dapat selesai tepat waktu. Penyusunan LAKIP sebagai wujud implementasi Instruksi Presiden Nomor. 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Inspektorat serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan pada Rencana Stratejik Inspektorat yang telah ditetapkan. LAKIP Inspektorat Tahun 2014 memuat pengukuran capaian kinerja berdasarkan visi, misi, tujuan, sasaran dan strategi (cara mencapai tujuan dan sasaran) yang dijabarkan dalam kegiatan dan program, serta ukuran keberhasilan dalam pelaksanaannya selama kurun waktu 1 (satu) tahun. Demikian LAKIP Inspektorat Tahun 2014 diharapkan dapat dijadikan sebagai salah satu bahan evaluasi terhadap capaian kinerja Inspektorat Tahun 2014. Rencana Kerja dan Anggaran, Penetapan Kinerja, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta pelaksanaan tugas pelaporan pengawasan dan pengendalian kegiatan di lingkungan Inspektorat Badan SAR Nasional. Jakarta,

Maret 2015

Inspektur

AY. Purwoko Bhakti, SE., M.Si (Han) Brigadir Jenderal TNI

1


DAFTAR ISI

Kata Pengantar.......................................................................................... Hal. 1 Daftar Isi..................................................................................................... Hal. 2 Ringkasan Eksekutif................................................................................. Hal.3 BAB I PENDAHULUAN ..................................................................... A. B.

Hal. 4

UMUM .................... ......................................................... KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI ............................. 1. Kedudukan .............................................................. 2. Tugas ...................................................................... 3. Fungsi ...................................................................... 4. Struktur Organisasi ..................................................

Hal. 4 Hal. 4 Hal. 4 Hal. 4 Hal. 5 Hal. 5

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA ...................

Hal. 6

A. B.

UMUM ............................................................................. IKHTISAR RENCANA STRATEJIK ................................ 1. Visi ........................................................................... 2. Misi ......................................................................... 3. Tujuan dan Sasaran Strategis ................................ 4. Program ................................................................... 5. Penetapan Kinerja ...................................................

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA INSPEKTORAT ...................... A. B. C.

Hal. 6 Hal. 7 Hal. 8 Hal. 8 Hal. 9 Hal. 9 Hal. 9 Hal. 10

UMUM ............................................................................ PROSEDUR PENGUMPULAN DATA ........................... ANALISIS CAPAIAN KINERJA TAHUN 2013 ............... 1. Capaian IKU .............................................................. 2. Capaian sasaran meningkatnya kompetensi APIP . dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan 3. Kegiatan Non PKPT .................................................. AKUNTABILITAS KEUANGAN ......................................

Hal. 10 Hal. 10 Hal. 10 Hal. 11 Hal. 21

BAB IV PENUTUP ..............................................................................

Hal. 26

D.

Hal. 22 Hal. 24

Lampiran-lampiran

2


RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan

Akuntabilitas

Kinerja

Instansi

Pemerintah

(LAKIP)

dibuat

sebagai

implementasi Instruksi Presiden No. 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dalam rangka pertanggung jawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Lembaga serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan perencanaan stratejik yang ditetapkan. Inspektorat sebagai salah satu Unit Kerja dengan tugas utama melaksanakan pengawasan dan pembinaan internal di lingkungan Badan SAR Nasional terus berupaya meningkatkan akuntabilitas kinerja untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik (good governance) sebagai salah satu upaya dalam meningkatkan pelayanan publik khususnya dukungan manajemen dalam bidang pencarian dan pertolongan. Dari berbagai analisis dan pengukuran yang telah dilakukan dapat disimpulkan prosentase rata-rata capaian kinerja Inspektorat Tahun 2014 sebesar “100,40%” sehingga dapat dikategorikan “Berhasil”. Prosentase realisasi capaian kinerja ini didasarkan pada pengukuran capaian Indikator Kinerja Sasaran yang telah ditetapkan selama Tahun 2013. Sedangkan prosentase realisasi anggaran Tahun 2014yaitu “94,39%” atau sebesar RP.3.793.255.500,Laporan akuntabilitas kinerja Inspektorat

Tahun 2014 ini diharapkan dapat

memberikan gambaran tentang capaian kinerja pengawasan dan pembinaan intern selama kurun waktu 1 (satu) tahun. Sebagai salah satu upaya peningkatan akuntabilitas kinerja maka laporan ini merupakan wujud transparansi dan akuntabilitas Inspektorat.

3


BAB I PENDAHULUAN

A.

UMUM Inspektorat sebagai unsur pengawasan internal di lingkungan Badan SAR Nasional telah berupaya mendefinisikan apa yang akan dicapai oleh organisasi, mengidentifikasikan strategi, mendalami prioritas organisasi dan bagaimana cara mencapai tersebut. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dibuat sebagai implementasi Instruksi Presiden No. 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dalam rangka pertanggung jawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Lembaga serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan perencanaan stratejik yang ditetapkan. Laporan

Akuntabilitas

pertanggungjawaban

Kinerja

penggunaan

Inspektorat

sumberdaya

yang

disusun telah

sebagai digunakan.

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pengawasan dan pembinaan internal, Inspektorat diharapkan mampu mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan SAR Nasional sebagai Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) menjadi organisasi yang lebih maju dan akuntabel. B.

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI 1. Kedudukan Bahwa kedudukan Inspektorat berdasarkan Peraturan Kepala Badan SAR Nasional Nomor : PER-KBSN 01/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan SAR Nasional sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Kepala Badan SAR Nasional Nomor : PK.07 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan SAR Nasional, berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Badan SAR Nasional.

4


2. Tugas Inspektorat yang memiliki tugas melaksanakan pengawasan intern di lingkungan Badan SAR Nasional, diharapkan mampu menyelenggarakan kegiatan administrasi, pengawasan dan pembinaan dengan baik, bersih dan bebas dari praktek-praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) sesuai dengan ketetapan MPR-RI Nomor : XI/MPR/1999 dan Undang undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas KKN. 3. Fungsi Dalam

melaksanakan

Tugas

Pokok

tersebut

di

atas,

Inspektorat

menyelenggarakan fungsi : a. Menyiapkan perumusan kebijakan pengawasan intern. b. Pelaksanaan pengawasan intern terhadap kinerja keuangan melalui audit, review, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya. c. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Kepala Badan SAR Nasional. d. Penyusunan Laporan Hasil Pengawasan; dan e. Pelaksanaan administrasi Inspektorat. 4. Struktur Organisasi INSPEKTUR (Eselon II)

Ksb. Tata Usaha

(Eselon IV)

Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu

Gambar B.1. Struktur Organisasi Inspektorat

5


BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A.

UMUM Berdasarkan Peraturan Kepala Badan SAR Nasional Nomor : PER-KBSN 01/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan SAR Nasional sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Kepala Badan SAR Nasional Nomor : PK.07 Tahun 2010 mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengawasan internal di lingkungan Badan SAR Nasional. Dalam rangka menunjang arah kebijakan jangka panjang Inspektorat Badan SAR Nasional, maka

dibuatlah Rencana Strategis Tahun 2010-2014

sebagai dasar acuan dalam pengambilan keputusan dan penentuan kebijakan pengembangan pengawasan dan pembinaan,

sumber daya manusia,

pendidikan dan pelatihan, penyuluhan/sosialisasi kepada satuan kerja terkait.

B.

IKHTISAR RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) 2010-2014 1. Visi Visi Inspektorat Badan SAR Nasional yaitu Terciptanya Inspektorat yang efektif, efisien profesional dan kompeten. Kata kunci pertama yaitu Efektif dan Efisien, bermakna bahwa Inspektorat Badan SAR Nasional meyakini bahwa keberadaannya lebih kepada upaya penciptaan proses tata kelola kepemerintahan yang baik (good

governance)

dan

penerapan

Sistem

Pengendalilan

Intern

Pemerintah (SPIP) sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang SPIP, guna mendukung visi dan mis Badan SAR Nasional. Kata kunci kedua yaitu Profesional, memiliki makna bahwa dalam setiap pelaksanaan kegiatan, Inspektorat senantiasa melakukannya dengan suatu landasan metodologi, prosedur kerja yang berintegritas secara moral dan

6


profesi, dan senantiasa berorientasi kepada peningkatan kinerja Badan SAR Nasional. Kata kunci ketiga yaitu Kompeten, secara eksplisit tersirat bahwa Inspektorat

Badan

SAR

Nasional

memiliki

kewajiban

untuk

terus

meningkatkan mutu dan kompetensi sumber daya manusia dalam bidang pengawasan serta prosedur kerja yang mantap. 2. Misi Misi Inspektorat Badan SAR Nasional adalah : a. Melaksanakan pengawasan secara independen dan lugas dalam rangka mendorong terciptanya tata kepemerintahan yang baik bersih dan akuntabel. b. Mengembangkan

sistem

pengawasan

dan

sistem

informasi

pengawasan yang akurat dan aktual. c. Meningkatkan profesionalisme aparatur pengawasan fungsional yang didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai. 3. Tujuan dan Sasaran Strategis Dalam rangka mencapai visi dan misi Inspektorat sebagaimana tersebut diatas maka visi dan misi tersebut harus dirumuskan ke dalam bentuk yang lebih terarah dan berupa perumusan tujuan unit organisasi. Tujuan merupakan penjabaran dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun. Inspektorat dapat mengetahui apa yang harus dilaksanakan oleh Unit Organisasi dalam memenuhi visi dan misinya dalam kurun waktu satu sampai lima tahun kedepan dengan diformulasikannya tujuan ini dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki. Sasaran yang ingin dicapai yaitu, Meningkatnya kualitas hasil pengawasan dan

pembinaan internal; Meningkatnya kompetensi APIP dalam melaksanakan pengawasan internal. Perumusan tujuan akan memungkinkan Inspektorat untuk mengukur sejauh mana visi dan misi Unit Organisasi telah dicapai, mengingat tujuan dirumuskan berdasar visi dan misi Unit Organisasi,

7


didalam mencapai setiap tujuan yang ditetapkan memiliki indikator kinerja yang terukur. Rumusan tujuan tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut : a. Melaksanakan perumusan kebijakan pengawasan internal; b. Melaksanakan pengawasan internal terhadap kinerja keuangan melalui audit, reviu, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya; dan c. Melaksanakan penyusunan Laporan Hasil Pengawasan. 4. Program Berdasarkan Rencana Stratejik Badan SAR Nasional Tahun 2010-2014, strategi dan kebijakan Badan SAR Nasional dalam pelaksanaannya didukung dengan 2 (dua) program generik dan 1 (satu) program teknis sebagai berikut : a. Program dukungan manajemen pelaksanaan tugas teknis lainnya Badan SAR Nasional; b. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Badan SAR Nasional; c.

Program pengelolaan pencarian, pertolongan dan penyelamatan.

Untuk Inspektorat masuk dalam Program dukungan manajemen pelaksanaan tugas teknis lainnya Badan SAR Nasional. 5. Penetapan Kinerja Penetapan kinerja merupakan salah satu perjanjian dalam rangka pencapaian

tujuan

selama

kurun

waktu

satu

tahun

dengan

mempertimbangkan penggunaan sumberdaya. Penetapan kinerja disusun berdasar

tugas pokok

dan

fungsi Inspektorat sebagaimana

telah

dituangkan dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT). Sebagai tindak lanjut terhadap

rekomendasi

hasil

pelaksanaan

evaluasi

internal

atas

akuntabilitas kinerja di Inspektorat Tahun 2013 yang sebelumnya indikator kinerja Inspektorat masih berorientasi output penting, maka Penetapan Kinerja Tahun 2014 Inspektorat telah berupaya untuk lebih berorientasi

8


pada hasil (outcome). Kegiatan dalam Penetapan Kinerja (PK) Tahun 2014 dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel B.1. Perjanjian Kinerja Tahun 2014 Inspektorat Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Satuan

Target

%

100

Meningkatnya kualitas 1. Prosentase pelaksanaan hasil pengawasan dan pengawasan internal pembinaan internal 2. Prosentase hasil pengawasan yang sudah ditindaklanjuti

%

75

%

100

3. Prosentase Unit Kerja yang berpredikat “baik” dalam akuntabilitas kinerja

%

90

4. Tercapainya opini BPK berpredikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)

WTP

WTP

%

75

Indikator Kinerja Utama : Prosentase pemenuhan dokumen Laporan Hasil Pengawasan (LHP) di lingkungan Badan SAR Nasional

Meningkatnya Prosentase meningkatnya kompetensi APIP kompetensi APIP dalam melaksanakan pengawasan internal

Indikator tersebut didukung oleh 2 (dua) sasaran strategis dan 5 (lima) indikator kinerja. Sasaran tersebut adalah : Meningkatnya kualitas hasil pengawasan dan pembinaan internal; dan Meningkatnya kompetensi APIP dalam melaksanakan pengawasan internal.

9


BAB III AKUNTABILITAS KINERJA INSPEKTORAT

A.

UMUM Akuntabilitas kinerja dapat dipertanggungjawabkan apabila disertai dengan adanya informasi mengenai hasil-hasil yang diperoleh. Hasil-hasil yang diperoleh

tersebut

kinerjanya

harus

diukur

sampai

sejauh

mana

pencapaiannya melalui pengukuran kinerja. Berdasarkan analisa terhadap akuntabilitas kinerja tersebut dapat dijadikan landasan untuk penilaian atas keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program, kegiatan dan kebijakan sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi dengan memperhatikan rencana kerja dan realisasi kerja dalam program Inspektorat Badan SAR Nasional Tahun 2014. B.

PROSEDUR PENGUMPULAN DATA Pencatatan dan pengumpulan data diperoleh dari hasil pelaksanaan kegiatan pengawasan dan pembinaan di seluruh Unit Pelaksana Teknis (UPT) dan Unit Kerja di lingkungan Kantor Pusat Badan SAR Nasional, baik data administratif maupun data teknis serta data realisasi keuangan pelaksanaan kegiatan pengawasan dan pembinaan internal. Data-data tersebut kemudian dianalisa dan dievaluasi sehingga didapatkan data realisasi dari indikator yang telah ditetapkan.

C.

ANALISIS CAPAIAN KINERJA TAHUN 2014 Pengukuran capaian kinerja Inspektorat Tahun 2014 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dan realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU), capaian kinerja tersebut dapat dilihat sebagai berikut :

10


Tabel C.1 Capaian Indikator Kinerja Utama Inspektorat Realisasi Target Kinerja Capaian IKU (%)

Indikator Kinerja Utama

Prosentase pemenuhan dokumen Laporan Hasil Pengawasan (LHP) di lingkungan Badan SAR Nasional

Capaian Kinerja (%)

2011

2012

2013

2014

2011

2012

2013

2014

2011

2012

2013

2014

100

96

100

100

83

97,6

105

100,4

122,7

86,3

118,2

100,40

120 100 %

80 60 40 20 0 2011

2012

2013

2014

Grafik C.1. Perbandingan capaian IKU Tahun 2011, 2013 dan 2014 Berikut penjelasan Capaian Indikator Kinerja Utama beserta masing-masing sasaran strategis dan indikator kinerja sasaran yang mendukungnya: 1. Capaian kinerja Indikator Kinerja Utama (IKU) Prosentase pemenuhan dokumen Laporan Hasil Pengawasan (LHP) di lingkungan Badan SAR Nasional, berasal dari sasaran Meningkatnya kualitas hasil pengawasan dan pembinaan internal dan Meningkatnya kompetensi APIP dalam melaksanakan pengawasan internal. Tingkat capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2014 sebesar “100,40 %” dengan predikat “AA” sehingga belum sepenuhnya memenuhi target sebesar “100%” yang telah ditetapkan pada Penetapan Kinerja Tahun 2014.

11


Penjelasan dari penghitungan capaian tersebut adalah sebagai berikut :

Tabel. C.1.1. Indikator Sasaran Meningkatnya kualitas pengawasan dan pembinaan internal. Target Indikator Kinerja 1.

Prosentase pelaksanaan pengawasan internal 2. Prosentase hasil pengawasan yang sudah ditindaklanjuti 3. Prosentase Unit Kerja yang berpredikat “baik” dalam evaluasi akuntabilitas kinerja 4. Tercapainya opini BPK-RI berpredikat WTP

Realisasi

2011 (Dok)

2012 (Dok)

2013 (%)

2014 (%)

2011 (Dok)

2012 (Dok)

2013 (%)

2014 (%)

25

25

50

75

24

20

45

72,8

25

25

100

100

9

12

86

73,4

32

32

70

90

32

36

100

95,6

2

2

WTP

WTP

2

3

WTP

WTP

Prosentase Capaian IKU

Dari tabel di atas dapat dilihat, target kinerja yang ditetapkan digunakan untuk dapat mengukur pencapaian sasaran dipenuhi dengan tingkat capaian masingmasing indicator kinerja : a. Capaian indikator kinerja Prosentase pelaksanaan pengawasan internal capaian kinerja sebesar “72,8%”, adapun penghitungan capaian kinerja yaitu :

= 72,8 % Target prosentase target pelaksanaan pengawasan internal yaitu sebesar “75%“ dari total 33 Unit Pelaksana Teknis dan 1 (satu) Satuan Kerja Kantor Pusat Badan SAR Nasional, realisasi pelaksanaan pengawasan

12


internal telah dilaksanakan pada 18 Unit Pelaksana Teknis (UPT) dan 1 (satu) Satuan Kerja Kantor Pusat Badan SAR Nasional prosentasenya sebesar “54,6%”. Pelaksanaan kegiatan pengawasan internal dilakukan melalui kegiatan audit pada Unit Pelaksana Teknis (UPT) dan Satuan Kerja Kantor Pusat Badan SAR Nasional. Capaian pelaksanaan pengawasan internal tidak memenuhi target yang telah ditetapkan, hal ini dipengaruhi karena: 1) Semakin bertambahnya beban kerja dan pelaksanaan tugas non pengawasan yang semakin meningkat sehingga mengurangi kebutuhan Hari Pengawasan (HP) untuk melaksanakan audit pada Satuan Kerja; 2) Keterbatasan sumber daya manusia yang dimiliki Inspektorat; 3) Program pengawasan yang belum terjadwal dengan baik serta belum ada pengembangan metode pengawasan. Permasalahan dalam pemenuhan dokumen hasil pengawasan yaitu penyusunan dokumen Laporan Hasil Audit (LHA) tidak tepat waktu yang berdampak pada keterlambatan pelaporan dan pelaksanaan tindak lanjut oleh auditan yang memiliki saldo temuan hasil pengawasan. Berikut hasil lengkap

rekapitulasi

pelaksanaan

pengawasan

internal

yang

telah

dilaksanakan Inspektorat Badan SAR Nasional:

Tabel C.1.2 Rekapitulasi Temuan Laporan Hasil Pengawasan T.A. 2014 No. 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Unit Kerja Kantor SAR Surabaya Kantor SAR Denpasar Kantor SAR Timika Kantor SAR Jayapura Kantor SAR Sorong Kantor SAR Kupang

2011

2012

2013

2014

7

10

-

11

17

8

-

9

9

4

9

-

10

11

11

-

11

9

-

14

8

16

7

-

13


7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30.

Kantor SAR Balikpapan Kantor SAR Banjarmasin Kantor SAR Kendari Kantor SAR Jakarta Kantor SAR Padang Kantor SAR Pontianak Kantor SAR Semarang Kantor SAR Pekanbaru Kanto SAR Tanjungpinang Kantor SAR Banda Aceh Kantor SAR Medan Kantor SAR Biak Kantor SAR Merauke Kantor SAR Makasar Kantor SAR Ambon Kantor SAR Palembang Kantor SAR Manado Kantor SAR Mataram Kantor SAR Manokwari Kantor SAR Gorontalo Kantor SAR Ternate Kantor SAR Palu Kantor SAR Bandung Kantor SAR Lampung

7

10

5

-

3

8

10

-

8

10

-

6

8

12

-

14

10

7

-

8

10

7

8

-

6

12

-

9

9

10

-

15

7

7

-

11

12

5

-

15

10

8

-

9

13

11

-

14

11

11

-

14

7

BPK

4

-

7

9

10

-

8

BPK

11

-

9

BPK

13

-

7

BPK

6

-

-

-

-

18

-

-

-

9

-

-

-

10

-

-

-

8

-

-

-

9

-

-

9

-

14


31. 32. 33.

Kantor SAR Pangkalpinang Kantor SAR Jambi Kantor SAR Bengkulu

-

-

9

-

-

-

14

-

-

-

9

-

Rekapitulasi data hasil pengawasan tersebut selanjutnya akan menjadi bahan referensi dalam menentukan kebijakan pengawasan internal pada periode berikutnya serta sebagai tolak ukur pelaksanaan kegiatan pengawasan. Gambar C.1. Kegiatan audit di Unit Pelaksana Teknis

b. Capaian kinerja Prosentase hasil pengawasan yang sudah ditindaklanjuti yaitu sebesar “73,4%”, pencapaian sasaran tersebut didukung dengan kegiatan pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan terhadap Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang memiliki saldo temuan. Tahun Anggaran 2013/2014 telah dilaksanakan pengawasan internal melalui audit kinerja pada 15 Unit Pelaksana Teknis (UPT) sedangkan pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan telah dilaksanakan pada 11 Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang menjadi obyek pengawasan Tahun Anggaran 2013/2014. Pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan internal telah dilaksanakan pada : No.

Unit Kerja

Status Temuan TA. 2014 Jumlah

Tuntas

Proses

Sisa

1.

Kantor SAR Banda Aceh

15

12

3

-

2.

Kantor SAR Pekanbaru

8

7

1

-

15


3.

Kantor SAR Palu

8

4

4

-

4.

Kantor SAR Manokwari

18

10

8

-

5.

Kantor SAR Palembang

12

7

4

1

6.

Kantor SAR Manado

13

8

3

2

7.

Kantor SAR Timika

10

8

2

-

8.

Kantor SAR Mataram

6

6

-

-

9.

Kantor SAR Pontianak

8

8

-

-

10.

Kantor SAR Banjarmasin

10

8

2

-

11.

Kantor SAR Jayapura

12

12

-

-

Penghitungan capaian kinerja yaitu :

Kegiatan pemantauan tindaklanjut hasil pengawasan terhadap hasil audit Tahun Anggaran 2013/2014 dilaksanakan melalui pemantauan langsung pada Satuan Kerja yang meiliki saldo temuan, selain itu juga melalui korespondensi kedinasa. Satuan Kerja yang melaksanakan tindak lanjut mengirimkan

dokumen

pendukung

atau

bukti-bukti

pelaksanaan

penyelesaian terhadap saldo temuan hasil pengawasan kepada Inspektorat Badan SAR Nasional. Inspektorat berkoordinasi dengan Biro Umum juga telah melaksanakan pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI). Permasalahan yang menyebabkan capaian kinerja belum sepenuhnya memenuhi target yang telah ditetapkan disebabkan karena kurangnya Hari Pengawasan (HP) yang khusus dialokasikan untuk pemantauan tindak lanjut serta program pemenatauan tindak lanjut yang tidak terjadwal dengan baik.

16


Gambar C.2 Kegiatan tindak lanjut hasil audit di Unit Pelaksana Teknis (UPT)

c. Capaian kinerja Prosentase Unit Kerja yang berpredikat “baik” dalam evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, realisasi capaian kinerja sebesar “95,6%”, pencapaian sasaran kinerja dilakukan melalui kegiatan evaluasi internal terhadap Akuntabilitas Kinerja Unit Kerja Eselon I, Eselon II dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) di lingkungan Badan SAR Nasional untuk Tahun Anggaran 2013. Hasil evalusi internal AKIP juga disertai dengan rekomendasi atas

kekurangan/kelemahan pada komponen

penilaian yang meliputi, perencanaan kinerja; pengukuran kinerja; pelaporan

kinerja;

evaluasi

kinerja

dan

capaian

kinerja.

Kekurangan/kelemahan dalam penyusunan LAKIP tersebut dijadikan sebagai bahan perbaikan perencanaan kinerja dimasa mendatang. Hal ini bertujuan sebagai salah satu upaya meningkatkan akuntabilitas lembaga, pertanggungjawaban penggunaan sumberdaya negara, perbaikan serta peningkatan kinerja Badan SAR Nasional di masa mendatang. Hasil pelaksanaan evaluasi internal LAKIP di lingkungan Badan SAR Nasional dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel C.1.2 Rekapitulasi Hasil Evaluasi Internal LAKIP TA. 2013 No.

Unit Kerja

Hasil Evaluasi AKIP TA. 2011

TA. 2012

TA. 2013

1.

Deputi Bidang Potensi

76,61

A

84,57

A

74,77

B

2.

Sekretariat Utama

76,19

A

84,76

A

74,75

B

3.

Deputi Bidang Operasi

69,52

B

84,76

A

67,58

B

17


4.

Biro Perencanaan dan KTLN

5.

Biro Hukum dan Kepegawaian Direktorat Bina Tenaga dan Pemasyarakatan SAR

6.

59,36

CC

79,81

A

57,34

CC

58,83

CC

80,96

A

76,90

A

58,37

CC

79,82

A

74,11

B

7.

Biro Umum

57,01

CC

74,70

B

62,25

CC

8.

Direktorat Sarana dan Prasarana

56,75

CC

84,06

A

71,69

B

9.

Inspektorat

54,93

CC

74,32

B

71,23

B

10.

Direktorat Operasi dan Latihan

54,43

CC

68,56

B

72,67

B

11.

Direktorat Komunikasi

54,41

CC

68,11

B

67,68

B

12.

Pusat Data dan Informasi

50,95

CC

77,22

B

70,66

B

13.

Kantor SAR Ambon

58,98

CC

74,37

B

75,57

A

14.

Kantor SAR Mataram

58,45

CC

71,47

B

75,14

A

15.

Kantor SAR Tanjung Pinang

58,45

CC

77,71

A

75,73

A

16.

Kantor SAR Padang

58,45

CC

81,60

A

72,56

B

17.

Kantor SAR Pekanbaru

58,45

CC

72,70

B

71,68

B

18.

Kantor SAR Pontianak

58,45

CC

77,71

A

72,93

B

19.

Kantor SAR Banjarmasin

58,45

CC

77,46

A

74,27

B

20.

Kantor SAR Banda Aceh

58,36

CC

76,11

A

69,38

B

21.

Kantor SAR Medan

58,29

CC

79,79

A

76,39

A

22.

Kantor SAR Makasar

57,71

CC

77,71

A

76,15

A

23.

Kantor SAR Surabaya

57,68

CC

74,45

B

75,80

A

24.

Kantor SAR Manado

57,40

CC

79,14

A

74,72

B

25.

Kantor SAR Semarang

57,31

CC

79,56

A

70,03

B

26.

Kantor SAR Timika

57,18

CC

78,02

A

76,12

A

27.

Kantor SAR Palembang

56,32

CC

77,40

A

70,21

B

28.

Kantor SAR Jayapura

56,16

CC

79,91

A

71,92

B

29.

Kantor SAR Jakarta

55,92

CC

76,94

A

62,85

CC

30.

Kantor SAR Merauke

55,68

CC

76,94

A

75,24

A

31.

Kantor SAR Kupang

55,22

CC

76,94

A

71,68

B

32.

Kantor SAR Denpasar

55,21

CC

74,39

B

76,02

A

33.

Kantor SAR Sorong

55,05

CC

75,91

A

70,38

B

34.

Kantor SAR Biak

54,95

CC

77,71

A

72,36

B

35.

Kantor SAR Balikpapan

54,92

CC

76,94

A

73,99

B

18


36.

Kantor SAR Kendari

37.

52,64

CC

77,88

A

70,81

B

Kantor SAR Manokwari

69,97

B

38.

Kantor SAR Ternate

69,75

B

39.

Kantor SAR Gorontalo

65,81

B

40.

Kantor SAR Palu

75,88

A

41.

Kantor SAR Bandung

69,73

B

42.

Kantor SAR Bengkulu

74,50

B

43.

Kantor SAR Lampung

63,12

B

44.

Kantor SAR Jambi

69,12

B

45.

Kantor SAR Pangkalpinang

67,54

B

Pada evaluasi internal AKIP Tahun 2014 hasil penilaian terhadap penerapan AKIP pada Unit Kerja di lingkungan Badan SAR Nasional mengalami peningkatan sebesar 90% dibandingkan hasil evaluasi pada Tahun 2013. Permasalahan

dalam pelaksanaan

evaluasi

akuntabilitas kinerja

di

lingkungan Badan SAR Nasional yaitu, Satuan Kerja yang telah dievaluasi belum menyampaikan action plan dan tindak lanjut atas rekomendasi yang diberikan oleh evaluator sebagai langkah dalam perbaikan kinerja pelaksanaan akuntabilitas di masa mendatang. Selaian itu tindak lanjut terhadap rekomendasi yang diberikan oleh Evaluator belum sepenuhnya dilaksanakan oleh Satuan Kerja. Gambar C.3 Kegiatan Evaluasi Internal AKIP Badan SAR Nasional

19


d. Tercapainya opini BPK-RI berpredikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Pencapaian sasaran kinerja dilakukan melalui kegiatan Reviu Laporan Keuangan Semester I TA. 2014 dan Reviu Laporan Keuangan Semester II TA. 2014. Inspektorat Badan SAR Nasional secara mandiri melaksanakan reviu laporan keuangan dengan supervisi dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Pada Tahun Anggaran 2013 Badan SAR Nasional mendapatkan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas penyajian laporan keuangan dari BPK-RI sedangkan penilaian untuk Tahun Anggaran 2014 masih dalam proses.

Tabel. C.1.3 Predikat Penilaian Laporan Keuangan Tahun Anggaran

Predikat Penilaian

T.A. 2010

WDP

T.A. 2011

WTP-DPP

T.A. 2012

WTP

T.A. 2013

WTP

T.A. 2014

Proses penilaian BPK-RI

Gambar. C.4 Kegiatan Reviu Laporan Keuangan Badan SAR Nasional.

20


e. Capaian

kinerja

sasaran

Meningkatnya

kompetensi

APIP

dalam

melaksanakan pengawasan internal.

Tabel. C.3 Indikator kinerja sasaran Meningkatnya kompetensi APIP dalam melaksanakan pengawasan internal. Target

Realisasi

Indikator Kinerja 2011 2012 2013 2014 2012 2011 2013 2014 Prosentase meningkatnya kompetensi APIP

2

4

60

75

2

4

100

100

Dari tabel di atas dapat dilihat, prosentase target kinerja yang ditetapkan sebesar “75%”. Realisasi kegiatan peningkatan kompetensi APIP sebesar “100%”. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kapabilitas dan profesionalitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) di lingkungan Inspektorat Badan SAR Nasional dalam menjalankan tugas dan fungsi pengawasan khususnya pelaksanaan audit kinerja dan penulisan Laporan Hasil Audit (LHA) serta setelah mengikuti diklat mampu memberikan jaminan kualitas hasil pengawasan, kegiatan diklat yang dilaksanakan Inspektorat antara lain : a. Diklat Audit Kinerja; b. Diklat Penulisan Laporan Hasil Audit; Pelaksanaan Diklat substansi pengawasan diselenggarakan secara mandiri bertempat di Hotel Puri Avia Cisarua-Bogor. Gambar C.5 Foto Diklat Pembentukan Jabatan Fungsional Auditor Tingkat Ahli Badan SAR Nasional.

21


2. Kegiatan Non Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Selaian melaksanakan kegiatan sesuai Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun Anggaran 2014, Inspektorat juga melaksanakan berbagai kegiatan pembinaan, kegiatan tersebut antara lain : a. Sosialisasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah di lingkungan Badan

SAR

Pengadaan

Nasional Barang

bekerjasama

dan

Jasa

dengan

Lembaga

Pemerintah

(LKPP)

Kebijakan

dan

Badan

Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP); Gambar C.6. Foto Sosialisasi Pengadaan Barang dan Jasa di lingkungan Badan SAR Nasional.

b. Reviu internal RKA-K/L di lingkungan Badan SAR Nasional. Pelaksanaan kegiatan Reviu RKA-K/L Tahun Anggaran 2015 di lingkungan Badan SAR Nasional bertujuan

untuk menerapkan

efektifitas dan efisiensi pelaksanaan anggaran di lingkungan Badan SAR Nasional, pelaksanaan kegiatan reviu RKA-K/L berkoordinasi dengan Biro Perencanaan dan KTLN sebagai Unit Kerja yang bertanggung jawab dalam perencanaan dan penyusunan Rencana Kerja Anggaran di lingkungan Badan SAR Nasional. c. Penyusunan Kertas Kerja Penilaian Wilayah Bebas Korupsi menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBK-WBBM) di lingkungan Badan SAR Nasional. Kegiatan penyusunan penilaian WBK-WBBM di lingkungan Badan SAR Nasional

dilaksanakan

Kepegawaian

berkoordinasi

sebagai

upaya

dengan

Biro

Hukum

pengusulan

dan Sat

22


uan Kerja di lingkungan Badan SAR Nasional yang memenuhi kriteria sebagai Satuan Kerja yang berkomitmen bebas korupsi. Akuntabilitas keuangan

kegiatan

Rp.300.000.000,-

PMPRB sedangkan

memiliki

pagu

realisasi

anggaran kegiatan

sebesar sebesar

Rp.235.598.500,- prosentase realisasi anggaran sebesar “78,54%” . Gambar C.7. Pemutakhiran data PMPRB di lingkungan Badan SAR Nasional

d. Pemutakhiran data hasil pengawasan. Kegiatan pemutakhiran data hasil pengawasan dilaksanakan dalam rangka mengevaluasi kinerja pengawasan yang dilaksanakan oleh Inspektorat Badan SAR Nasional selama Tahun 2014. e. Kegiatan workshop dan seminar Selain melaksanakan berbagai kegiatan pengawasan di lingkungan Badan SAR Nasional, Inspektorat secara aktif juga mengirimkan APIP untuk mengikuti berbagai workshop dan seminar yang diselenggarakan oleh Kementerian PAN dan RB, Lembaga Administrasi Negara (LAN), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan instansi terkait lainnya.

D.

AKUNTABILITAS KEUANGAN Dalam rangka mencapai sasaran strategis Inspektorat, pada Tahun Anggaran 2014 telah dianggarkan pendanaan APBN melalui Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Inspektorat dengan total PAGU awal sebesar

Rp.

4.386.000.000,- yang berasal dari rupiah murni setelah terkena efisiensi anggaran, berupa yang berasal dari kegiatan: a. Pelatihan di kantor sendiri Rp.200.000.000,-

23


b. Diklat kompetensi Rp.100.000.000,c. Evaluasi Lakip Rp.50.000.000,PAGU setelah revisi menjadi sebesar RP.4.036.000.000,- prosentase realisasi anggaran yang dicapai pada Tahun Anggaran 2014 adalah sebesar “94,39%” atau sebesar RP.3.793.255.500,- dengan sisa PAGU anggaran yang tidak terealisasi sebesar Rp. 242.744.500,- perincian realisasi anggaran dapat dirinci sebagai berikut: Tabel. D.1. Realisasi anggaran sasaran Terwujudnya pengawasan dan pembinaan internal di lingkungan Badan SAR Nasional. Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Pagu

%

Realisasi

Indikator Kinerja Utama : Prosentase pemenuhan dokumen Laporan Hasil Pengawasan (LHP) di lingkungan Badan SAR Nasional 3.366.000.000

2.551.961.500

75,86

500.000.000

264.204.000

52,85

3. Prosentase Unit Kerja yang berpredikat “baik” dalam akuntabilitas kinerja

300.000.000

332.272.000

94,94

4. Tercapainya opini BPK berpredikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)

500.000.000

327.533.000

65,51

Prosentase meningkatnya kompetensi APIP

400.000.000

317.285.000

63,46

4.036.000.000

3.793.255.500

Meningkatnya 1. Prosentase kualitas hasil pelaksanaan pengawasan dan pengawasan internal pembinaan internal 2. Prosentase hasil pengawasan yang sudah ditindaklanjuti

Meningkatnya kompetensi APIP dalam melaksanakan pengawasan internal

TOTAL

Secara keseluruhan tingkat realisasi anggaran Inspektorat cukup tinggi yaitu sebesar sebesar “94,39%” atau sebesar Rp.3.793.255.500,- realisasi

24


anggaran tersebut merupakan salah satu upaya pencapaian akuntabilitas penggunaan sumber daya keuangan dalam rangka melaksanakan tugas pengawasan dan pembinaan internal yang dilaksanakan oleh Inspektorat Badan SAR Nasional selama Tahun 2014.

25


BAB IV PENUTUP

Dari berbagai analisis dan pengukuran yang telah dilakukan dapat disimpulkan prosentase rata-rata capaian kinerja Inspektorat tahun 2014 sebesar “100,40%” sehingga dapat dikategorikan “Berhasil”. Prosentase realisasi pencapaian kinerja ini didasarkan pada pengukuran pencapaian indikator kinerja sasaran yang telah ditetapkan selama tahun 4 Kami sarankan bahwa untuk lebih mengoptimalkan kegiatan Inspektorat secara umum masih diperlukan peningkatan kemampuan SDM, manajemen waktu serta sarana dan prasarana yang didukung oleh dana yang memadai. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Inspektorat Tahun 2014 dimaksudkan sebagai perwujudan kewajiban Inspektorat untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Kinerja Tahunan dan Penetapan Kinerja Tahun 2014 dan juga sebagai umpan balik untuk memicu perbaikan kinerja Inspektorat di tahun yang akan datang. Laporan ini belum sepenuhnya sempurna dalam menyajikan prinsip transparansi dan akuntabilitas seperti yang diharapkan, namun setidaknya bagi pihak yang berkepentingan dapat memperoleh gambaran tentang kinerja yang telah dilakukan oleh Inspektorat. Di masa yang akan datang Inspektorat akan melakukan berbagai langkah untuk lebih meningkatkan kinerja serta menyempurnakan laporan akuntabilitas kinerja agar terwujud transparansi dan akuntabilitas yang ingin kita wujudkan bersama sebagai salah satu upaya peningkatan kinerja pengawasan di lingkungan Badan SAR Nasional.

26

LAKIP Inspektorat Tahun 2014 KATA PENGANTAR

Recommend Documents