LAKIP Dinpendik Prov. Jateng 2013 KATA PENGANTAR

LAKIP Dinpendik Prov. Jateng 2013

KATA PENGANTAR

S

egala puji bagi Allah yang telah memberikan kami kemudahan

sehingga

dapat

menyelesaikan

Laporan

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2013. LAKIP Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah ini

disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah atas pelaksanaan program dan kegiatan bidang pendidikan di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 yang tertuang dalam Penetapan Kinerja Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013. Capaian kinerja yang disajikan dalam LAKIP ini berupa indikator kinerja yang ada dalam program Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah dan sebagai tolo ukur pencapaian kinerja sasaran strategis. Ketercapaian target yang telah ditetapkan dalam sasaran strategis diharapkan dapat mendorong tercapainya misi-misi Pembangunan Pendidikan di Jawa Tengah, yaitu : 1. Membangun budaya kerja prestatif dan bermoral bagi seluruh aparatur penyelenggara pendidikan. 2. Menjamin penyelenggaraan pendidikan bermutu, berkelanjutan, merata dan berkeadilan sesuai otonomi daerah dan tugas pembantuan. 3. Mewujudkan insan pendidikan berkepribadian patriotas. 4. Mengupayakan pengelolaan manajemen layanan pendidikan yang transparan, efektif dan efisien. 5. Membudayakan kepedulian dan peran serta masyarakat terhadap pembangunan pendidikan. Tahun

2013

Dinas

Pendidikan

Provinsi

Jawa

Tengah

melaksanakan 14 program, meliputi 9 Program Utama dan 5 Program pendukung. Program utama, merupakan program-program teknis yang mencerminkan ciri khas SKPD dari SKPD lainnya. Sedangkan Program pendukung, merupakan program-program rutin dalam menunjang kelancaran pelaksanaan tugas SKPD. Sehingga dalam LAKIP ini guna i


mengukur kinerjanya menggunakan program utama sebagai Salah satu tolok ukur kinerja Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah yang dapat dilihat dari pencapaian indikator kinerja sasaran strategis, dengan rincian 57 indikator telah melebihi target, 20 indikator mencapai target 100%, dan sebanyak 10 indikator belum mencapai target yang ditetapkan. Melalui LAKIP ini, Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah berharap

dapat

memberikan

gambaran

objektif

tentang

kinerja

pembangunan bidang pendidikan pada tahun 2013. Selain itu, LAKIP ini diharapkan juga dapat menjadi acuan yang berkesinambungan dalam merencanakan dan melaksanakan pembangunan pendidikan di Jawa Tengah pada tahun-tahun mendatang. Di pihak lain, Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah menyadari bahwa tantangan pembangunan pendidikan masih cukup banyak, dan memerlukan kerja yang lebih keras pada tahun – tahun mendatang. Dengan dukungan dari semua pihak diharapkan tantangan dan masalah yang masih harus ditangani sebagaimana ditargetkan, pada saatnya akan dapat terselesaikan dengan baik. Kepada

semua

pihak

yang

telah

terlibat

dalam

proses

penyusunan buku ini, baik dalam bentuk kontribusi data, kontribusi penulisan laporan, maupun bentuk kontribusi lainnya, kami ucapkan terima kasih.

Semarang, 14 Pebruari 2014 Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah

Drs. NUR HADI AMIYANTO, M.Ed Pembina Utama Muda NIP. 19590522 198403 1 009

ii


DAFTAR ISI Halaman HALAMAN JUDUL .......................................................................... KATA PENGANTAR ......................................................................... i DAFTAR ISI .................................................................................. iii IKHTISAR EKSEKUTIF .................................................................... v BAB I

: PENDAHULUAN ........................................................

1

BAB II : PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA .........

11

A. PERENCANAAN KINERJA ........................................ 1. Visi dan Misi Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah ............................................................ 2. Tujuan dan Sasaran Strategis Tahun 2008-2013 . 3. Program dan Kegiatan Pendukung .....................

11

B. PERJANJIAN KINERJA ............................................

18

BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA .......................................

25

A. CAPAIAN KINERJA PROGRAM PEMBANGUNAN PENDIDIKAN ......................................................... 1. Capaian Kinerja Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ...................................................... 2. Capaian Kinerja Program Pendidikan Dasar ........ 3. Capaian Kinerja Program Pendidikan Menengah .. 4. Capaian Kinerja Program Pendidikan Non Formal dan Informal ..................................................... 5. Capaian Kinerja Program Pendidikan Khusus ....... 6. Capaian Kinerja Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan ..................... 7. Capaian Kinerja Program Fasilitasi Perguruan Tinggi ................................................................ 8. Capaian Kinerja Program Manajemen Pelayanan Pendidikan ........................................................ 9. Capaian Kinerja Program Pendidikan Berkelanjutan

12 13 14

25 26 32 40 46 49 53 57 59 68

B. AKUNTABILITAS KEUANGAN ...................................

71

BAB IV : PENUTUP ..................................................................

75

iii


LAMPIRAN-LAMPIRAN 

Standar

Operasional

Prosedur

(SOP)

Penyusunan

LAKIP

Dinas

Pendidikan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 

Penetapan Kinerja Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013



Matrik Evaluasi RENSTRA Dinas Pendidikan Tahun 2008-2013

iv


L

IKHTISAR EKSEKUTIF aporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 ini disusun sebagai kinerja atas pelaksanaan Tugas Pokok dan

Fungsi berdasarkan

Peraturan

Gubernur Jawa

Tengah No 87 Tahun 2011 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah. Kinerja Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah dilaporkan berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 – 2013 dan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah tanggal 19 Pebruari 2009 Nomor 050/42333 tentang Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 – 2013. Guna mengukur pencapaian visi, misi, kebijakan pokok tersebut Renstra Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah menetapkan 9 sasaran strategis dengan 87 indikator kinerja beserta targetnya masing-masing setiap tahun, sebagaimana tampak dalam ulasan Akuntabilitas Kinerja pada BAB III buku LAKIP ini. Pada Tahun ke-lima RENSTRA Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah 2008-2013 ini, pencapaian 87 indikator kinerja sasaran strategis Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah telah dapat terealisasi dengan baik, dengan rincian 57 indikator telah melebihi target, 20 indikator mencapai target 100%, dan sebanyak 10 indikator belum mencapai target yang ditetapkan. Berikut ringkasan penjabaran pencapaian indikator kinerja sasaran strategis pembangunan pendidikan di Jawa Tengah (akses, mutu dan relevansi) pada Tahun 2013. v


INDIKATOR AKSES LAYANAN PENDIDIKAN 110 100 90 80 70 60 50

2008

2009

2010

2011

2012

2013

APK PAUD

59,22

62,04

68,41

68,59

70,5

70,55

APM SD/MI/SDLB/ PAKET A

90,99

95,82

97,08

96,04

98,3

98,6

APK SMP/MTs/SMPLB/ PAKET B

92,62

96,93

99,4

99,72

100,5

100,5

APK SMA/MA/SMK/SMALB/ PAKET C

53,51

54,87

64,62

64,93

67

70

INDIKATOR MUTU DAN RELEVANSI PENDIDIKAN 100 90 80 70 60 50 40 30 20

2008

2009

2010

2011

2012

2013

SD/MI Terakreditrasi

32,15

43,51

52,73

71,8

99,93

100

SMP/MTs Terakreditasi

21,37

36,54

49,3

68,15

81,36

100

SMA/MA/SMK Terakreditasi

26,48

53,42

81,13

100

100

100

SLB Terakreditasi

45

55,84

88

100

100

100

Kualifikasi Guru

0

0

51,78

52,68

62,17

73,24

Sertifikasi Guru

0

0

0

35,24

44,26

44,3

vi


Terhadap indikator kinerja sasaran yang belum mencapai target yang telah ditetapkan, kedepan perlu dilakukan perbaikan-perbaikan antara lain dalam penetapan indikator dan target sasaran, perumusan isu strategis, maupun kecermatan wawasan lingkungan strategis baik regional dan bilateral, sehingga dapat terwujudnya pembangunan pendidikan Jawa Tengah yang semakin luas. Beberapa permasalahan pembangunan pendidikan yang muncul sampai dengan Tahun ke-lima RENSTRA dan perlu segera diselesaikan adalah

peningkatan

APK

DIKMEN;

pemenuhan

sarana

prasarana

pendidikan layak, penataan kelembagaan SKPD dan UPTD, peningkatan jumlah guru bersertifikasi kompetensi, persebaran guru yang proporsional, penanganan sekolah terdampak bencana dan pelaksanaan kurikulum 2013 pada tahun pelajaran 2013/2014 seluruh sekolah di Jawa Tengah; serta implementasi integrate sistem pendataan pendidikan di Jawa Tengah melalui DAPODIK. Dengan

permasalahan-permasalahan

tersebut,

beberapa

program dan kegiatan pada Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah yang diarahkan untuk penanganan permasalahan tersebut, antara lain : pendampingan BOS Dikdas dan Dikmen, Beasiswa siswa SMA/SMK Miskin, peningkatan fasilitasi bantuan sarana prasarana pendidikan, pelatihan peningkatan

kompetensi

guru

yang

akan

mengikuti

sertifikasi,

peningkatan Harlindung dan kesra guru, sosialisasi secara komprehensif kepada seluruh satuan pendidikan terkait pelaksanaan kurikulum 2013, dan

peningkatan

pengendalian

data

pendidikan,

melalui

evaluasi

rekapitulasi data DAPODIK secara berkala serta pendampingan pelatihan operator inputing data DAPODIK. Alhamdulillah,

berkat

dukungan

seluriuh

komponen

dan

pemangku pendidikan di Jawa Tengah dan Pusat, Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah dapat menyelesaikan beban tersebut dan siap menyongsong pembangunan pendidikan Tahun 2014.

vii

LAKIP Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah 2013

BAB I PENDAHULUAN

P

eningkatan akses masyarakat terhadap pendidikan yang lebih berkualitas merupakan mandat yang harus dilakukan bangsa Indonesia sesuai dengan tujuan Negara Indonesia yang tertuang dalam

Pembukaan UUD 1945 yaitu untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan kesejahteraan umum dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Lebih lanjut dalam Batang Tubuh UUD 1945 diamanatkan pentingnya pendidikan bagi seluruh warga Negara seperti yang tertuang dalam pasal 28B ayat (1) yaitu bahwa setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapatkan pendidikan dan mendapatkan manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya demi meningkatkan kualitas hidupnya demi kesejahteraan umat manusia, dan pasal 31 ayat (1) yang mengamanatkan bahwa setiap warga Negara berhak mendapat pendidikan. Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah

Provinsi

penetapan

Dinas

Jawa

Tengah,

Pendidikan

bahwa

Provinsi

diantaranya Jawa

adalah

Tengah

dan

sebagaimana tertuang dalam Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 87 Tahun 2011 tentang perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 62 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas

Bab I Pendahuluan

1


Pokok, Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah. Tugas pokok Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah adalah Membantu Gubernur

dalam

menyelenggarakan

urusan

di

bidang

Pendidikan

berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan. Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud diatas, Dinas Pendidikan mempunyai fungsi : 1.

perumusan kebijakan teknis bidang pendidikan;

2.

perencanaan program kerja bidang pendidikan;

3.

penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang pendidikan;

4.

pelaksanaan tugas di bidang pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan non formal dan perguruan tinggi serta pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan;

5.

Pembinaan teknis di bidang Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus;

6.

Pengelolaan dan penyelenggaraan Sekolah Bertaraf Internasional pada jenjang Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah;

7.

Fasilitasi

Penyelenggaraan

Sekolah

Bertaraf

Internasional

pada

jenjang Sekolah Dasar; 8.

Fasilitasi dan kerjasama dalam pengembangan kapasitas pendidikan;

9.

Pelaksanaan urusan sekretariat Dinas;

10. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang pendidikan; 11. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya. Selanjutnya struktur organisasi Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Jawa Tengah, sebagai berikut :

2

Bab I Pendahuluan


Bab I Pendahuluan

3


Dinas

Pendidikan

Provinsi

Jawa

Tengah

telah

menyusun

organisasi dan tata kerja sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2008 dan Nomor 39 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah yang meliputi : 1. Sekretaris : 2. Bidang Pendidikan Dasar ; 3. Bidang Pendidikan Menengah ; 4. Bidang Pendidikan Non Formal Dan Perguruan Tinggi ; 5. Bidang Pengembangan Pendidik Dan Tenaga Kependidikan; 6. Balai Pengembangan Pendidikan Kejuruan : 7. Balai Pengembangan Pendidikan Khusus ; 8. Balai Pengembangan Teknologi, Informasi dan Komunikasi Pendidikan. Mengacu pada Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008-2013, kemudian Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah telah menyusun Rencana Strategis Dinas Pendidikan Jawa Tengah Tahun 2008-2013. Banyak capaian yang telah dihasilkan sampai dengan akhir Tahun 2013, bahkan melampaui target yang telah ditetapkan. Dari 87 indikator yang tertuang dalam rencana strategis Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah 2008-2013, terdapat 73 indikator tercapai dan 14 indikator belum tercapai dengan berbagai permasalahan dan pemecahan solusinya. Lingkungan strategis Pembangunan Pendidikan sebagai pelaksana kebijakan Pelayanan Dasar Masyarakat bidang layanan pendidikan dalam mendukung terwujudnya Clean Governance dan Good Goverment di Jawa Tengah, Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah dituntut peka terhadap lingkungan strategisnya, baik lingkungan internal yang antara lain dipengaruhi oleh Sarana prasarana, Sumber Daya Aparatur, sosial

4

Bab I Pendahuluan


ekonomi dan politik dalam negeri. Begitu pula peka terhadap tuntutan lingkungan eksternal dan globalisasi. Selanjutnya skema lingkungan strategis Pembangunan Pendidikan di Jawa Tengah tampak pada gambar berikut : Skema Lingkungan Strategis Pembangunan Pendidikan Jawa Tengah

LINGKUNGAN INTERNAL FISIK, SDA, EKONOMI, DAN SOSIAL POLITIK DALAM NEGERI

BISNIS

MASYARAKAT

LINGKUNGAN EKSTERNAL & GLOBAL

ETNIS

SEKTOR SOSIAL

STAKEHOLDERS /LSM

GOOD GOVERNANCE ?

PEKERJA

CLEAN GOVERMENT

PEMERINTAH & POLITISI LOKAL ARAH KEBIJAKAN PEMERINTAHAN, PEMBANGUNAN DAERAH DAN PELAYANAN PUBLIK PELAKSANAAN KEBIJAKAN

LAKSBANGDIK

SISDIK

PELAYANAN DASAR MASYARAKAT (YANDIK)

Gambaran umum Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah guna terwujudnya

sistem

administrasi

pemerintahan

dalam

mendukung

kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, merupakan salah satu indikator yang dipergunakan untuk tolok ukur keberhasilan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah dalam pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Gambaran umum tersebut, salah satunya adalah dukungan Sumber Daya Aparatur (personil) di lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah dengan rincian sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

5


JUMLAH PEJABAT STRUKTURAL

Es. II, 1

Es. III, 8

Es. IV, 24

SEBARAN PNS BERDASARKAN GOLONGAN RUANG

200

185 173

180 160

138

134

140 120 100

90

80

80 60

40

40

20

30 23

20 1

3

1

5 2

0 IV c IV b IV a III d III c III b III a II d II c II b II a

6

Bab I Pendahuluan

Id

Ic

Ib

Ia


PNS BERDASARKAN JENIS KELAMIN

513; 55% 412; 45%

412; 45%

LAKI-LAKI

PEREMPUAN

PNS BERDASARKAN PENDIDIKAN

600 545 500 400 300 200 100 0

PENDIDIKAN

129

101

77 38

2

6

17

SMA/M SMP/M SD/MI A/SMK Ts

S-3

S-2

S-1

D-3

D-2

D-1

2

77

545

38

101

6

129

17

10

10

Bab I Pendahuluan

7


PEGAWAI HARIAN LEPAS BERDASARKAN PENDIDIKAN

1 13 13 8 1 Sarjana

Diploma

SMA/SMK

SMP/MTs

SD/MI

Dari keseluruhan pegawai sebanyak 925 (sembilan ratus dua puluh lima) orang pegawai tersebut, dengan rincian sebagai berikut : a. Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah (Induk)

:

284 orang

b. Balai Pengembangan Pendidikan Kejuruan

:

40 orang

c. Balai Pengembangan Pendidikan Khusus

:

14 orang

:

25 orang

e. Guru Sekolah Luar Biasa (SLB) Provinsi

:

533 orang

f. Pengawas sekolah tingkat provinsi

:

17 orang

g. Tenaga administrasi di SLB

:

12 orang

d. Balai Pengembangan Teknologi, Informasi dan Komunikasi Pendidikan

Pada

dasarnya

Laporan

Akuntabilitas

Kinerja

ini

mengkomunikasikan pencapaian kinerja Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah selama tahun 2013. Selanjutnya Capaian Kinerja (performance

results) tahun 2013 tersebut diperbandingkan dengan Penetapan Kinerja tahun 2013 dan capaian kinerja tahun 2012 sebagai tolak ukur keberhasilan tahunan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah.

8

Bab I Pendahuluan


Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasikannya sejumlah celah kinerja (performance

gap) bagi perbaikan kinerja di masa datang. Dengan pola pikir seperti itu, maka sistematika penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 adalah sebagai berikut : Kata Pengantar, Ikhtisar Eksekutif, BAB I,

PENDAHULUAN, menjelaskan tentang latar belakang penulisan laporan, tugas pokok dan fungsi, struktur organisasi dan Lingkungan strategis serta sistematika penulisan laporan. BAB II,

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA, dijelaskan mengenai perencanaan kinerja dan

penetapan

kinerja. Pada bab ini akan

disampaikan rencana strategis dan rencana kinerja tahunan serta penetapan kinerja Kepala Dinas dalam dalam rangka pencapaian visi dan misi Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 – 2013. BAB III,

AKUNTABILITAS KINERJA, diuraikan terkait capaian kinerja program pembangunan pendidikan dan akuntabilitas keuangan. BAB IV,

PENUTUP, mengemukakan tujuan secara umum keberhasilan dan kegagalan, permasalahan dan kendala utama yang berkaitan dengan kinerja Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah serta strategi pemecahan masalah yang akan dilaksanakan tahun mendatang.

Bab I Pendahuluan

9


LAMPIRAN-LAMPIRAN 

Standar

Operasional

Prosedur

(SOP)

Penyusunan

LAKIP

Dinas

Pendidikan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 

Penetapan Kinerja Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013



Matrik Evaluasi RENSTRA Dinas Pendidikan Tahun 2008-2013

10 Bab I Pendahuluan


BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. PERENCANAAN KINERJA Perencanaan kinerja (performance planning) merupakan suatu hal

yang

penting

bagi

terselenggaranya

manajemen

kinerja

(performance management) yang baik. Untuk tujuan ini, perencanaan kinerja menjadi suatu hal yang cukup kritikal yang harus dijadikan fokus perhatian oleh manajemen. Sejalan dengan hal tersebut, Dinas Pendidikan

Provinsi

perencanaan

yang

Jawa

Tengah

relevan

telah

sebagai

menyusun

operasional

dokumen

tindak

dari

perencanaan yang lebih tinggi, yaitu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2008-2013. Rencana Strategis Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah tanggal 19 Pebruari

2009

Nomor

050/42333

tentang

Rencana

Strategis

(RENSTRA) Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 – 2013, dalam penyusunannya telah mengacu pada RPJMD Tahun 2008 – 2013. RENCANA STRATEGIS Rencana Strategis Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah sebagai petunjuk pelaksanaan dari RPJMD Pemerintah Provinsi Jawa

Tengah

sebagaimana

dan

telah

manifestasi tertuang

RKPD

bidang

dalam Keputusan

Pendidikan

Kepala

Dinas

Pendidikan Provinsi Jawa Tengah tanggal 19 Pebruari 2009 Nomor

050/42333 tentang Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 – 2013. Adapun komponenkomponen RENSTRA seperti tersebut dibawah ini :

Bab II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja

11


1. Visi dan Misi Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah Visi yang ingin dicapai oleh Dinas Pendidikan Provinsi Jawa pada Tahun 2013, adalah

“Pendidikan Jawa Tengah Bermoral, Kompetitif dan Cinta Tanah Air” Makna Visi. a. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana dalam rangka meningkatkan harkat dan martabat sumber daya manusia. b. Bermoral adalah pola pikir, sikap dan perilaku seluruh insan pendidikan dilandasi nilai moral keagamaan dan etika normatif kearifan budaya lokal. c. Kompetitif adalah kompetensi daya saing pengelola pendidikan di semua tingkatan dan keluaran pendidikan sesuai kebutuhan masa depan. d. Cinta tanah air adalah semangat nasionalisme kebangsaan yang mempribadi pada seluruh insan pendidikan. Guna mewujudkan visi tersebut diatas, Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah telah menetapkan misi, yaitu : a. Membangun budaya kerja prestatif dan bermoral bagi seluruh aparatur penyelenggara pendidikan. b. Menjamin penyelenggaraan pendidikan bermutu, berkelanjutan, merata dan berkeadilan sesuai otonomi daerah dan tugas pembantuan. c. Mewujudkan insan pendidikan berkepribadian patriotas. d. Mengupayakan pengelolaan manajemen layanan pendidikan yang transparan, efektif dan efisien. e. Membudayakan kepedulian dan peran serta masyarakat terhadap pembangunan pendidikan.

12



2. Tujuan dan Sasaran Strategis Tahun 2008-2013 Tujuan pembangunan di bidang pendidikan sebagai berikut : a. Meningkatkan kualitas dan relevansi pendidikan dalam rangka daya saing sumberdaya manusia menghadapi tantangan global melalui penguasaan Iptek. b. Mewujudkan pemerataan dan memperluas akses layanan pendidikan bermutu bagi seluruh lapisan masyarakat. c. Meningkatkan kualitas dan akuntabilitas penyelenggaraan pendidikan sesuai Standar Nasional Pendidikan dan prinsip tata pemerintahan yang baik. d. Meningkatkan

kualitas

dan

kinerja

aparatur

penyelenggaraan

pendidikan. e. Memperkuat koordinasi dan sinkronisasi penyelenggaraan pendidikan antara pemerintah kabupaten/kota serta stakeholder pendidikan. f. Meningkatkan kerjasama dan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan. Ketercapaian tujuan pembangunan pendidikan tersebut, dapat diukur melalui sejumlah sasaran strategis yang menggambarkan kondisi yang harus dicapai sampai dengan Tahun 2013. Sasaran strategis untuk setiap tujuan strategis tersebut tampak sebagai berikut : a. Meningkatnya pemerataan akses, mutu dan tata kelola serta pencitraan publik pada jenjang Pendidikan Anak Usia Dini. b. Meningkatnya pemerataan akses, mutu dan tata kelola serta pencitraan publik pada jenjang Pendidikan Dasar. c. Meningkatnya pemerataan akses, mutu dan tata kelola serta pencitraan publik pada jenjang Pendidikan Menengah. d. Meningkatnya pemerataan akses, mutu dan tata kelola serta pencitraan publik pada jenjang Pendidikan Non Formal.


13


e. Meningkatnya pemerataan akses, mutu dan tata kelola serta pencitraan publik pada jenjang Pendidikan Khusus. f. Meningkatnya mutu pendidik dan tenaga kependidikan. g. Meningkatnya

tata

kelola

dan

pencitraan

publik

pada

penyelenggaraan pendidikan. h. Terwujudnya fasilitasi perguruan tinggi secara optimal. i. Terwujudnya keadilan dan kesetaraan gender bidang pendidikan dan meningkatnya nasionalisme bidang pendidikan. 3. Program Dan Kegiatan Pendukung Dalam rangka pencapaian Rencana Strategis Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 – 2013, pada Tahun 2012 Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah dalam mewujudkan pembangunan pendidikan di Jawa Tengah ditempuh melalui program-program dan kegiatankegiatan sebagaimana tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2013 dengan rincian sebagai berikut :

No

14

PROGRAM Anak

Usia

PENANGGUNG JAWAB

1.

Pendidikan (PAUD)

Dini Bidang Pendidikan Non Formal dan Perguruan Tinggi.

2.

Pendidikan Dasar

Bidang Pendidikan Dasar dan Balai Pengembangan Teknologi, Informasi, dan Komunikasi Pendidikan.

3.

Pendidikan Menengah

Bidang Pendidikan Menengah, Balai Pengembangan Teknologi, Informasi, dan Komunikasi Pendidikan, dan Balai Pengembangan Pendidikan Kejuruan

4.

Pendidikan Khusus

Balai Pengembangan Pendidikan Khusus, Bidang Pendidikan Dasar, Bidang Pendidikan Menengah dan Balai Teknologi, Informasi dan Komunikasi Pendidikan.



No

PROGRAM

5.

Pendidikan Informal

6.

Peningkatan Mutu Pendidik dan Bidang Peningkatan Pendidik dan Tenaga Tenaga Kependidikan, Balai Pengembangan Pendidikan Kejuruan dan Balai Pengembangan Teknologi, Informasi dan Komunikasi Pendidikan

7.

Fasilitasi Perguruan Tinggi

Bidang Pendidikan Non Formal dan Perguruan Tinggi.

8.

Manajemen Pelayanan Pendidikan

Sekretariat

9.

Pendidikan Berkelanjutan

Sekretariat

10.

Program-program pendukung Sekretariat dan penunjang tugas teknis lainnya

Dalam

rangka

Non

PENANGGUNG JAWAB

Formal

pencapaian

dan Bidang Pendidikan Nonformal dan Perguruan Tinggi, Bidang Pendidikan Menengah, dan Balai Pengembangan Pendidikan Kejuruan.

strategi

dan

program

kerja

Dinas

Pendidikan Provinsi Jawa Tengah, rencana kegiatan mencakupi : a. Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), dengan sasaran meningkatnya pemerataan akses, mutu dan tata kelola serta pencitraan publik pada jenjang PAUD, yang didukung dengan kegiatan sebagai berikut : a. Kegiatan Fasillitasi Pengembangan Kelembagaan PAUD. b. Kegiatan Pemenuhan Sarana dan Prasarana (Sarpras) PAUD c. Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Kurikulum PAUD. d. Kegiatan Fasilitasi Pembinaan Kesiswaan PAUD b. Program

Pendidikan

Dasar,

dengan

sasaran

meningkatnya

pemerataan akses, mutu dan tatakelola serta pencitraan publik pada jenjang pendidikan Dasar, yang didukung dengan kegiatan sebagai berikut : 1) Kegiatan Fasillitasi Penguatan Kelembagaan DIKDAS. 2) Kegiatan Pemenuhan Sarana dan Prasarana (Sarpras) DIKDAS.


15


3) Kegiatan Fasilitasi Penguatan Kurikulum DIKDAS. 4) Kegiatan Fasilitasi Pembinaan Kesiswaan DIKDAS. 5) Kegiatan Fasilitasi Pengembangan dan Pengayaan Sumber Belajar DIKDAS. c.

Program Pendidikan Menengah, dengan sasaran meningkatnya pemerataan akses, mutu, relevansi dan tata kelola serta pencitraan publik pada jenjang pendidikan menengah, yang didukung dengan kegiatan sebagai berikut : 1) Kegiatan Fasillitasi Pengembangan Kelembagaan SMA/SMK. 2) Kegiatan Fasilitasi Penguatan Sarana dan Prasarana (Sarpras) DIKMEN. 3) Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Kurikulum DIKMEN. 4) Kegiatan Fasilitasi Pembinaan Kesiswaan DIKMEN. 5) Kegiatan Fasilitasi Pengembangan dan Pengayaan Sumber Belajar DIKMEN.

d. Program Pendidikan Non Formal dengan sasaran meningkatnya pemerataan akses, mutu, relevansi dan tatakelola serta pencitraan publik pada jenjang pendidikan Non formal, yang didukung dengan kegiatan sebagai berikut : 1) Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Kelembagaan PNF. 2) Kegiatan Fasilitasi Pembinaan Warga Belajar dan Pendidikan Masyarakat. 3) Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Kurikulum PNF. 4) Kegiatan Fasilitasi Pengembangan dan Pengayaan Sumber Belajar PNF e. Program Pendidikan Khusus, dengan sasaran meningkatnya pemerataan akses, mutu, relevansi dan tatakelola serta pencitraan publik pada jenjang pendidikan khusus, yang didukung dengan kegiatan sebagai berikut : 1) Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Kelembagaan DIKSUS. 2) Kegiatan Fasilitasi Pembinaan Kesiswaan DIKSUS.

16



3) Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Kurikulum DIKSUS. 4) Kegiatan Fasilitasi Pengembangan dan Pengayaan Sumber Belajar DIKSUS f.

Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan dengan

sasaran

meningkatnya mutu pendidik

dan

tenaga

kependidikan, yang didukung dengan kegiatan sebagai berikut : 1) Kegiatan Fasilitasi Peningkatan Kompetensi dan Profesional PTK Formal dan Non Formal. 2) Kegiatan Fasilitasi Kualifikasi Akademik dan Sertifikasi PTK Formal dan Non Formal. 3) Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan PTK RSBI. 4) Kegiatan Fasilitasi Kesejahteraan dan Perlindungan

PTK

Formal dan Non Formal. 5) Kegiatan Fasilitasi Peningkatan Kompetensi Teknis Pendidik Unit Pelaksana Teknis BPDIKJUR 6) Kegiatan Fasilitasi pengembangan Profesi pendidik dan Tenaga kependidikan Formal dan Non Formal g. Program Fasilitasi Perguruan Tinggi, dengan sasaran terwujudnya fasilitasi pengembangan pendidikan tinggi secara optimal, yang didukung dengan kegiatan sebagai berikut : 1) Kegiatan Peningkatan Fasilitasi Potensi Akademi Mahasiswa 2) Kegiatan Fasilitasi Pemberdayaan KKN bagi Pengembangan Pedesaan di Desa Vokasi 3) Kegiatan Fasilitasi Pembinaan Peningkatan Potensi Mahasiswa 4) Kegiatan Fasilitasi Pembinaan Lingkungan Sosial Perguruan Tinggi 5) Kegiatan Fasilitasi Pembinaan Potensi Olahraga dan Seni Mahasiswa h. Program

Manajemen

Pelayanan

Pendidikan

dengan

sasaran

meningkatnya tata kelola dan pencitraan publik pada penyelenggaraan pendidikan, yang didukung dengan kegiatan sebagai berikut : 1) Kegiatan Pengembangan Sistem Pendataan Pendidikan.


17


2) Kegiatan Penguatan Perencanaan Pendidikan. 3) Kegiatan Penguatan Tata Kelola dan Citra Publik. 4) Kegiatan Fasilitasi Kerjasama bidang pendidikan. 5) Kegiatan Fasilitasi UASBN,UN dan UNP. 6) Kegiatan Akreditasi Sekolah/Madrasah. i.

Program

Pendidikan

Berkelanjutan,

yang

didukung

dengan

kegiatan sebagai berikut : 1) Kegiatan Fasilitasi Pendidikan Untuk Semua.(PUS) 2) Kegiatan Fasilitasi Pembinaan Nasionalisme Pendidikan. 3) Kegiatan Fasilitasi Publikasi Kinerja Pendidikan. 4) Kegiatan Fasilitasi Penanganan Bencana Alam Bidang Pendidikan j.

Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan Anak, yang didukung dengan kegiatan sebagai berikut : 1) Kegiatan

Pengembangan

Model

Pencegahan

Kekerasan

Berbasis Gender di Sekolah. 2) Kegiatan Pengembangan Model Pendidikan Keluarga Berbasis Gender (PKBG). k.

Program-program penunjang atau pendukung peningkatan kinerja Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah, meliputi program sebagai berikut : 1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran. 2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur. 3) Program Peningkatan Disiplin Aparatur. 4) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

B. PERJANJIAN KINERJA Berbagai program dan kegiatan yang ditargetkan kinerjanya di tahun 2013, dilaksanakan untuk mendorong tercapainya visi, misi, tujuan dan sasaran yang tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013. Dengan tercapainya target kinerja sasaran tersebut, diharapkan akan mendorong akselerasi/percepatan

18



terwujudnya visi dan misi Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah. Selanjutnya penjabaran rencana strategis tersebut tertuang dalam Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah sebagaimana tertuang dalam Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 068.2/54/2009 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Dalam Penetapan Kinerja Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 akan dicapai melalui sasaran-sasaran strategis sebagai berikut : Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Sasaran Strategis Meningkatkan pemerataan akses, mutu dan tata kelola serta pencitraan publik pada jenjang PAUD

Indikator Kinerja

Target

a.

APK PAUD

65%

b.

% prasarana PAUD Layak.

70%

c.

Rasio jumlah pendidik dengan Peserta Didik PAUD.

1 : 20

Kegiatan 1. Fasilitasi Pengembangan kelembagaan PAUD 2. Fasilitasi Pemenuhan Sarpras PAUD 3. Fasilitasi Pengembangan Kurikulum PAUD 4. Fasilitasi Pembinaan Kesiswaan PAUD

Rp.000 3.000.000 595.000 1.000.000 1.300.000

Program Pendidikan Dasar (DIKDAS) Sasaran Program Meningkatkan pemerataan akses, mutu dan tata kelola serta pencitraan publik pada jenjang Pendidikan Dasar.

Indikator Kinerja

Target

1.

APM-SD

98%

2

APK SMP/MTs.

98%

3

Nilai rata-rata Ujian Akhir Sekolah Berstandar Nasional (UASBN) setingkat SD/MI.

7

4

Nilai rata-rata Ujian Nasional (UN) SMP/ MTs Angka Naik Kelas. - SD/MI - SMP/MTs Angka Putus Sekolah SD/MI SMP/MTs Angka lulus sekolah SD/MI SMP/MTs % ruang kelas sesuai standar. SD/MI SMP/MTs

6,78

5 6 7 8

98% 97% 0,12% 0,22% 98% 93% 90% 90%

Kegiatan 1. Fasilitasi Pengembangan kelembagaan pengendalian mutu DIKDAS 2. Fasilitasi Pengembangan kelembagaan Sarpras DIKDAS 3. Fasilitasi Pengembangan kelembagaan Kurikulum DIKDAS 4. Fasilitasi Pemenuhan Sarpras Dikdas 5. Fasilitasi Penguatan kurikulum Dikdas 6. Fasilitasi Penguatan Kurikulum inklusi

Rp.000 4.017.054 4.177.946 805.000

800.000 4.200.000 300.000

7. Fasilitasi Pembinaan Kesiswaan (Potensi akademik)

6.620.886

8. Fasilitasi Pembinaan Kesiswaan (Potensi non akademik/seni)

5.100.000


19


Sasaran Program

Indikator Kinerja 9 10 11

12 13

14 15

16

Target

Kegiatan

Jumlah SD/MI memiliki laboratorium IPA dan komputer. Jumlah SMP/MTs memiliki labora-torium IPA, Bahasa, komputer (ICT) Jumlah sekolah yang memiliki perpustakaan SD/MI SMP/MTs % satuan pendidikan SD/MI terakreditasi. % satuan pendidikan SMP/MTs terakreditasi.

2,42% 9. Fasilitasi Pembinaan Kesiswaan (kesehatan siswa)

% sekolah SD/MI dan SMP/ MTs melaksanakan KTSP % sekolah SD/MI dan SMP/MTs melaksanakan pembinaan kesiswaan dengan baik Jumlah minimal setiap Kab/Kota memiliki Rintisan Sekolah Bertaraf Internasonal (RSBI) SD SMP

100%

30%

10. Fasilitasi Pengembangan dan pengayaan sumber belajar Dikdas

Rp.000 6.779.114 2.600.000

35% 80% 100% 100%

100%

31 35

Program Pendidikan Menengah (DIKMEN) Sasaran Program Meningkatkan pemera-taan akses, mutu dan tata kelola serta pencitraan publik pada jenjang Pendidikan Menengah

Indikator Kinerja 1

APK SMA/SMK

2

Rasio Siswa SMK : SMA

3

% ruang kelas SMA/SMK/ MA yang sesuai standar Angka Putus Sekolah SMA/SMK % jumlah SMA/SMK/ MA memiliki Perpustkan jumlah SMA/SMK/MA memiliki laboratorium Jumlah setiap Kab./ Kota memiliki RSBI

4 5 6 7

- SMK - SMA 8

% SMA/SMK menerapkan ICT Based Learning

9

Rerata Nilai UN SMA/SMK

10

% jumlah SMK Memiliki Bengkel % jumlah SMA/SMK/ MA yang melaksanakan KTSP

11

20

Target

Kegiatan

1. Fasilitasi Pengembangan kelembagaan DIKMEN 2. Fasilitasi Pengembangan 67 : 33 Kompetensi DIKMEN 90 % 3. Fasilitasi Pengembangan Lingkungan sekolah menengah 0,07% 4. Fasilitasi Pemenuhan Sarpras DIKMEN 90 % 5. Fasilitasi Pengembangan kurikulum DIKMEN 80 % 6. Fasilitasi Pembinaan Kesiswaan (LKS SMK, OSTN SMK) 7. Fasilitasi Pembinaan Kesiswaan (LCC, OSN, Lomba Mapel SMA) 8. Fasilitasi Pembinaan Kesiswaan 33 (Gelar Inovasi dan potensi SMA) 9. Fasilitasi Pengembangan dan 33 pengayaan sumber belajar DIKMEN 50% 70%

7,75% 75%


Rp.000 1.495.750 704.250 300.000 950.000 1.600.000 13.915.800 7.634.200 2.450.000 2.000.000


Sasaran Program

Indikator Kinerja - SMK

100

- SMA

100

12

% SMA/SMK Terakreditasi

13

Penerapan ISO 9001–2000 pada satuan pendidikan :

14

Target

-

SMA

-

SMK

% jumlah SMA/SMK/ MA Melaksanakan Pembinaan Kesiswaan dengan baik

Kegiatan

Rp.000

100%

7% 50% 100%

Program Pendidikan Non Formal dan Informal Sasaran Program Meningkatkan pemera-taan akses, mutu dan tata kelola serta pen-citraan publik pada jenjang Pendidikan Non formal dan Informal

Indikator Kinerja 1

Kegiatan

Rp.000

Pendidikan Kesetaraan : a. APK Kesetaraan pendukung APK Dikdas b. Angka lulus pendidikan kesetaraan Paket A c.

2

Target

Angka lulus pendidikan kesetaraan Paket B d. Angka lulus pendidikan kesetaraan Paket C e. % usia 15 – 44 th belum sekolah terlayani pendidikan kesetaraan Pendidikan Masyarakat : a. Angka Buta Aksara usia >45 tahun, b. % desa/kelurahan memiliki Taman Bacaan Masyarakat 3. Kursus dan Kelembagaan a.

% jumlah pengangguran usia 15-44 tahun memperoleh layanan pendidikan Kecakapan Hidup b. lembaga PNF terakreditasi c. Jumlah setiap Kab./ Kota 1 (satu) model memiliki layanan PNF Unggulan

7% 98% 95% 91%

1. Fasilitasi Pengembangan Kelembagaan PNF 2. Fasilitasi Pembinaan Warga Belajar dan Pendidikan Masyarakat 3. Fasilitasi Pengembangan Kurikulum PNF 4. Fasilitasi Pengembangan dan pengayaan sumber belajar PNF

2.400.000 2.348.021 860.000 1.300.000

60%

0,14 15%

5%

10% 33 kab/ kota


21


Program Pendidikan Khusus (DIKSUS) Sasaran Program Meningkatkan pemerataan akses, mutu dan tata kelola serta pencitraan publik pada jenjang Pendidikan Khusus

Indikator Kinerja 1

APK Pendidikan Khusus

2

Angka Naik Kelas Pendidikan Khusus Angka lulus pendidik-an khusus % jumlah kelas sesuai standar

3 4 5 6

% sarana dan prasa-rana pada pendidikan khusus terpenuhi % Pendidikan khusus terakreditasi

Target

Kegiatan

40%

1. Fasilitasi Pengembangan Kelembagaan DIKSUS 99% 2. Fasilitasi Pembinaan Kesiswaan DIKSUS 100% 3. Fasilitasi Pengembangan Kurikulum DIKSUS 70% 4. Fasilitasi Pengembangan dan pengayaan sumber belajar DIKSUS 66,94 %

Rp.000 3.000.000 2.000.000 2.400.000 1.500.000

100%

Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sasaran Program Meningkatkan mutu pendidik dan tenaga kependidikan pada pendidikan formal dan non formal

Indikator Kinerja 1

2

22

Target

Jumlah pendidik berkualifikasi S1/D4 a. % Pendidik Paud

30 %

b. % Pendidik SD/SDLB

50 %

c. % Penddik SMP/SMPLB

85 %

d. % SMA/SMLB dan SMK

93 %

Jumlah pendidik bersertifikat profesi a. % Pendidik Paud

16 %

b. % Pendidik SD/SDLB

45 %

c. % Pendidik SMP/SMPLB

94 %

d. % SMA/SMLB & SMK

95 %

Kegiatan

1. Fasilitasi Peningkatan Kompetensi dan Profesionalitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan DIKDAS 2. Fasilitasi Peningkatan Kompetensi dan Profesionalitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan DIKMEN 3. Fasilitasi Peningkatan Kompetensi dan Profesionalitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan PNF/PAUDNI 4. Fasilitasi Kualifikasi Akademik dan Sertifikasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan DIKDAS 5. Fasilitasi Kualifikasi Akademik dan Sertifikasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan DIKMEN 6. Fasilitasi Kualifikasi Akademik dan Sertifikasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUD 7. Fasilitasi Pengelolaan dan Pengembangan Pendidik dan Tenaga Kependidikan RSBI DIKDAS 8. Fasilitasi Pengelolaan dan Pengembangan Pendidik dan Tenaga Kependidikan RSBI DIKMEN 9. Fasilitasi Pengelolaan dan Pengembangan Pendidik dan Tenaga Kependidikan RSBI PNF 10. Fasilitasi Harlindung dan Kesra Pendidik dan Tenaga Kependidikan DIKDAS


Rp.000 2.200.000

1.900.000

2.400.000

489.776 551.224 234.000 1.250.000

1.100.000

150.000 3.154.849


Sasaran Program

Indikator Kinerja

Target

Kegiatan

11. Fasilitasi Harlindung dan Kesra Pendidik dan Tenaga Kependidikan DIKMEN 12. Fasilitasi Harlindung dan Kesra Pendidik dan Tenaga Kependidikan PNF/PAUDNI 13. Fasilitasi Pengembangan Profesi Pendidik dan Tenaga Kependidikan DIKDAS 14. Fasilitasi Pengembangan Profesi Pendidik dan Tenaga Kependidikan DIKMEN 15. Fasilitasi Pengembangan Profesi Pendidik dan Tenaga Kependidikan PANF/PAUDNI 16. Fasilitasi Peningkatan Kompetensi Guru pada UPT BP DIKJUR 17. Fasilitasi Peningkatan Kompetensi Guru pada UPT BP DIKSUS 18. Fasilitasi Peningkatan Kompetensi Guru pada UPT BP TIKP

Rp.000 3.193.151 3.152.000 800.000 1.100.000 600.000 10.501.320 800.000 2.298.680

Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Sasaran Program Meningkatkan tata kelola, akuntabilitas dan pencitraan publik dalam penyelenggaraan pendidikan

Indikator Kinerja 1 2 3 4 5

Jumlah Kabupaten/kota melaksanakan up-dating data pendidikan % daya serap fisik program dan kegiatan % daya serap keuangan program dan kegiatan Jumlah unit kerja menerapkan Sistem Manajemen Mutu (SMM) ISO 9001-2000 % sekolah / madrasah terakreditas

Target

Kegiatan

Rp.000

35 1. Pengembangan Sistem kab/ Pendataan Pendidikan kota 100% 2. Penguatan Perencanaan Pendidikan 95% 3. Penguatan Tatakelola dan Citra Publik 8 unit 4. Fasilitasi Kerjasama bidang kerja pendidikan

1.000.000

64,83 5. Fasilitasi UASBN, UN dan UNPK % 6. Akreditasi Sekolah/madrasah

5.000.000

1.169.000 3.184.000 2.298.680

3.800.000

Program Fasilitasi Pendidikan Tinggi Sasaran Program Meningkatkan fasilitasi penyelenggaraa n pendidikan tinggi

Indikator Kinerja 1

% perguruan tinggi bermitra dengan Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam pembangunan pendidikan

Target 25%

Kegiatan 1. Peningkatan Fasilitasi Potensi Akademi Mahasiswa 2. Fasilitasi Pemberdayaan KKN bagi pengembangan pedesaan di Desa Vokasi 3. Fasilitasi pengembangan kreasi inovasi dan Iptek di kalangan Mahasiswa 4. Fasilitasi Pembinaan lingkungan Sosial Sumber Daya Perguruan Tinggi


Rp.000 472.000 600.000 1.500.000 2.000.000

23


Program Pendidikan Berkelanjutan Sasaran Program Meningkatkan wawasan kebangsaan, kearifan lokal dan kesetaraan gender dalam penyelenggaraan pendidikan

Indikator Kinerja 1

Jumlah Kabupaten/Kota melaksanakan program PUS

2

Sekolah di Jawa Tengah melaksanakan pembinaan wawasan Kebangsaan % Sekolah di Jawa Tengah melaksanakan kurikulum Bahasa Jawa

3

Jumlah Kabupaten/ Kota melaksanakan pengarusatamaan gen der bidang pendidikan

Target

Kegiatan

Rp.000

35 1. Fasilitasi Pendidikan Untuk kab/ Semua kota 350 2. Fasilitasi Pembinaan sekoNasionalisme Pendidikan lah 100% 3. Fasilitasi Publikasi Kinerja Pendidikan 35 kab/ kota

4. Fasilitasi Mitigasi bidang Pendidikan

Tengah Tahun 2013 telah ditetapkan pada awal tahun anggaran Gubernur

Jawa

Tengah

berdasarkan

DPA

Dinas

Pendidikan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 terdiri 10 program utama dan 4 program pendukung sebesar Rp. 195.510.863.000,Kriteria keberhasilan Penetapan Kinerja Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah ini ditunjukkan dengan selisih positif capaian hasil indikator outcome terhadap target kinerja yang telah ditetapkan pada awal tahun 2013.

24


6.371.574 1.200.000

1.000.000

Penetapan Kinerja Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa dengan

718.000


BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

L

aporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 ini disusun

untuk

mengukur

tingkat

keberhasilan

atau

kegagalan dalam pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan sesuai dengan tujuan, sasaran, dan kebijakan yang tertuang dalam Penetapan Kinerja Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 dan RENSTRA Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008-2013. Untuk mengetahui tingkat ketercapaian target kinerja, dibawah ini akan disajikan capaian kinerja atas sasaran/target yang telah ditetapkan awal Tahun 2013, secara umum capaian kinerja Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah memuaskan dan disajikan pula informasi kinerja pembangunan pendidikan lainnya yang telah dicapai Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah sampai dengan Tahun 2013. A. CAPAIAN KINERJA PROGRAM PEMBANGUNAN PENDIDIKAN. Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah telah menetapkan 9 (Sembilan) program utama dan 4 program pendukung sebagaimana tercantum

dalam

perencanaan

kinerja.

Klasifikasi

program

pembangunan pendidikan di Jawa Tengah disusun berdasarkan jenjang pendidikan, ketenagaan kependidikan, manajemen pelayanan pendidikan dan pendidikan berkelanjutan serta program pendukung. Program pendukung diperlukan untuk menunjang kelancaran dalam pelaksanaan

program-program

utama

yang

akan

dilaksanakan

tersebut. Program-program utama pembangunan pendidikan di Jawa Tengah, yaitu : 1. Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 2. Program Pendidikan Dasar (DIKDAS)

Bab III Akuntabilitas Kinerja 25


3. Program Pendidikan Menengah (DIKMEN) 4. Program Pendidikan Non Formal dan Informal (PNF-I) 5. Program Pengembangan Pendidik dan Tenaga Kependidikan 6. Program Pendidikan Khusus (DIKSUS) 7. Program Fasilitasi Perguruan Tinggi 8. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan 9. Program Pendidikan Berkelanjutan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah sebagai entitas SKPD Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mempunyai kewajiban memenuhi target kinerja sasaran strategis dengan indikator kinerja utama sebagai

tolok

ukur

capaian

program

yang

telah

ditetapkan.

Ketercapaian indicator-indikator kinerja tersebut, diharapkan akan memberikan kontribusi terhadap pencapaian tujuan strategis yang telah ditetapkan dalam RENSTRA Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008-2013. Berikut tingkat ketercapaian sasaran strategis Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 berdasarkan program utama pembangunan pendidikan. 1. Capaian Kinerja Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Capaian kinerja Program PAUD merupakan salah satu program penting dari Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah dan diarahkan

untuk

mengembangkan

kelembagaan

PAUD,

pemenuhan sarana prasarana PAUD, pengembangan kurikulum PAUD, dan pembinaan kesiswaan PAUD. Selanjutnya Program ini dilaksanakan untuk mendukung sasaran strategis meningkatnya

pemerataan akses, mutu dan tata kelola serta pencitraan publik pada jenjang PAUD. Ketercapaian kinerja Program PAUD diukur dari tingkat capaian indikator kinerja yang tertuang dalam Penetapan Kinerja Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013, berikut : 26

Bab III Akuntabilitas Kinerja


Sasaran Strategis

Meningkatnya pemerataan akses, mutu dan tata kelola serta pencitraan publik pada jenjang PAUD 2012

Indikator Kinerja

2013

Target

Realisasi

%

Target

Reali sasi

%

1 APK PAUD

64%

70,50

110,16

65%

70,55

108,54

2 % prasarana PAUD Layak. 3 Rasio jumlah pendidik dengan Peserta Didik PAUD.

60%

60

100

70%

65

92,86

1 : 30

1 : 30

100

1 : 20

1 : 23

85

Berdasarkan kondisi data kinerja sasaran PAUD diatas, dapat disimpulkan bahwa pencapaian indikator kinerja program PAUD pada Tahun 2013, belum tercapai sesuai target, karena masih terdapat indikator kinerja yang belum sesuai target, meskipun terdapat 1 (satu) indikator melampaui target yang telah ditetapkan pada awal perencanaan.



Pencapaian APK PAUD pada tahun 2013 yang melampaui target dapat diartikan bahwa semakin meningkatnya jumlah anak usia 4 – 6 Tahun yang terlayani oleh PAUD baik melalui jenjang Formal (TK) maupun Nonformal (KB, TPA, SPS). Upaya Pemerintah melalui Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah untuk meningkatkan jumlah layanan PAUD baik formal maupun nonformal dengan memperluas akses layanan PAUD melalui Bantuan Pembangunan Unit Gedung Baru PAUD terpadu dan sosialisasi ke masyarakat juga semakin ditingkatkan dengan menggalakan PAUD di masyarakat luas dalam bentuk gerakan massa atau program PAUDISASI. Peningkatan capaian APK PAUD ditandai dengan tumbuh dan berkembangnya lembaga-lembaga PAUD yang diselenggarakan oleh masyarakat, yaitu Tempat Penitipan Anak (TPA), Kelompok Bermain (KB), Taman Kanak-kanak (TK), dan Taman Pendidikan Al Quran (TPQ). Jumlah lembaga-lembaga tersebut terdata pada Tahun 2013 sebanyak 26.718 lembaga. Berikut tersaji perkembangan APK PAUD (4-6 tahun) di Jawa Tengah dari Tahun 2008-2013. APK PAUD (4-6 Tahun) 72 70 68 66 64 62 60 58 56 54 52

70,5 68,41

68,59

62,04 59,22

2008

28

70,55

2009


2010

2011

2012

2013


Sebaran APK PAUD (4-6 Tahun)

APK PAUD JATENG=70,5%

Namun ketercapaian APK PAUD tersebut, tidak diikuti oleh terpenuhinya sarana prasana PAUD layak di Jawa Tengah sebesar 65% kurang dari target 70%. Hal ini antara lain disebabkan oleh belum optimalnya fasilitasi pemenuhan sarana prasarana PAUD, dan masih terdapat pendirian lembaga PAUD tidak disertai pendanaan dan manajemen yang baik serta operasional

PAUD

ketergantungan

dengan

bantuan

Pemerintah. Jenis bantuan dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, meliputi peningkatan fasilitasi bantuan pengembangan sarana prasarana PAUD, serta bantuan pengadaan Alat Peraga Edukatif (APE).



Berikut perkembangan sarana prasarana PAUD layak di Jawa Tengah dari Tahun 2008-2013. SARPRAS PAUD LAYAK 2008-2013 65%

2013

60%

2012 50%

2011

45%

2010 35%

2009 20%

2008 0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

Demikian pula, terkait ketidaktercapaiannya indikator kinerja Rasio jumlah pendidik dengan Peserta Didik PAUD sebesar 1 : 23 kurang dari 1 : 20, antara lain disebabkan kurangnya kuantitas dan kualitas guru PAUD, khususnya di pedesaan,

karena

paradigma

masyarakat

dan

lulusan

pendidikan PAUD terhadap profesi guru PAUD di pedesaan masih rendahnya kesejahteraan. Realisasi capaian kegiatan untuk program pendidikan anak usia dini yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah selama tahun anggaran 2013 terdiri dari 4 (empat) kegiatan dengan total anggaran Rp. 8.690.536,000,selanjutnya rincian realisasi tersebut dapat dilihat pada tabel berikut : 30



NO 1 2

REALISASI (%)

DANA Rp.000

KEGIATAN

Fisik

Keu

4.775.295

100

98,86

1.701.260

100

99,52

998.600

100

99,62

1.283.860

100

99,84

JUMLAH

8.690.536

100

-

Realiasi Keuangan

7.633.821

-

99,22

68.478

-

0,78

Fasilitasi Pengembangan Kelembagaan PAUD Fasilitasi Pemenuhan Sarana Prasarana PAUD

3

Fasilitasi Pengembangan Kurikulum PAUD

4

Fasilitasi Pembinaan Kesiswaan PAUD

SKO

Meskipun target kinerja yang ditetapkan telah tercapai bahkan

terlampaui,

mengalami

beberapa

namun

dalam

permasalahan

proses yang

pencapaiannya perlu

mendapat

perhatian di tahun depan, permasalahan tersebut antara lain : a. Jumlah anak yang belum mengikuti PAUD masih cukup besar, khususnya pada rentang usia 0-2 tahun, karena budaya dan kurang percayaannya orangtua terhadap Tempat Penitipan Anak. b. Sarana dan prasarana belajar secara kuantitatif maupun kualitatif

masih

terbatas,

hal

ini

disebabkan

oleh

terbatasnya kreativitas guru PAUD untuk menciptakan dan mengembangkan metode pembelajaran dan sumber belajar dengan memanfaatkan potensi budaya dan alam sekitar. c. Kompetensi sebagian besar guru PAUD masih belum memadai karena sebagian besar dari mereka tidak berasal dari latar belakang pendidikan PAUD dan mereka belum memperoleh pelatihan yang berkaitan dengan komsep dan ilmu praktis tentang PAUD. d. Perbedaan Angka Partisipasi Kasar (APK) peserta PAUD di daerah perkotaan dan perdesaan masih sangat besar.



Sebagai langkah antisipasi penyelesaian permasalahan tersebut, pembangunan pendidikan dimasa yang akan datang perlu melakukan hal-hal sebagai berikut : a. Fokus pelayanan PAUD terhadap anak usia 3-6 Tahun, sehingga kedepan perhitungan APK PAUD khusus anak usia 36 Tahun. b. Peningkatan fasilitasi pemenuhan sarana prasana PAUD layak dan pengembangan metode pembelejaran PAUD. c. Peningkatan pelatihan / TOT Guru PAUD yang terstruktur dan pendampingan guru PAUD prestasi dalam pembelajaran di PAUD sekitarnya. d. Pemenuhan pembentukan seribu POS PAUD di Jawa Tengah, melalui

pembentukan

satu

desa

satu

PAUD

dan

penyelenggaraan rintisan PAUD baru. 2. Capaian Kinerja Program Pendidikan Dasar (DIKDAS). Capaian kinerja Program DIKDAS merupakan salah satu program penting dari Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah dan diarahkan untuk mengembangkan kelembagaan pengendalian mutu, sarana

prasarana,

dan

kurikulum

DIKDAS,

pemenuhan

sarana

prasarana DIKDAS, penguatan kurikulum DIKDAS dan Inklusi, dan pembinaan

kesiswaan

baik

akademik

maupun

non

akademik.

Selanjutnya program ini dilaksanakan untuk mendukung sasaran strategis meningkatnya pemerataan akses, mutu dan tata

kelola serta pencitraan publik pada jenjang DIKDAS. Keberhasilan kinerja Program DIKDAS salah satunya dapat diukur dari tingkat capaian indikator kinerja yang tertuang dalam Penetapan Kinerja Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013, berikut :

32



Sasaran Strategis

Meningkatnya pemerataan akses, mutu dan tata kelola serta pencitraan publik pada jenjang DIKDAS 2012

Indikator Kinerja

2013

Target

Reali Sasi

%

Target

Reali Sasi

%

1

APM-SD

97,48 %

98,3

100,84

98 %

98,6

100,61

2

APK SMP/MTs.

97,79%

100,5

102,77

98%

100,5

102,55

6,9

7,06

102,32

7

7,46

106,57

6,71

6,8

101,34

6,78

6,82

100,59

97,37% 96%

99 97,17

101,67 101,22

98% 97%

99,15 98,32

101,17 101,36

0,16% 0,38%

0,12 0,38

125 100

0,12% 0,22%

0,12 0,22

100 100

97,44% 94,64%

99,95 99,15

102,58 104,77

98% 95%

99,98 99,77

102,02 105,02

83% 84% 1,81%

94,57 96.76 5,46

114,16 115,19 301,66

90% 90% 2,42%

94,78 96.79 5,48

105,31 107,54 226,45

27%

47,87

177,3

30%

47,88

159,60

32,6% 53%

70,59 70,5

217,64 133,02

35% 60%

70,99 80,22

202,83 133,70

74,03

99,93

134,99

80

100

125

81,49

99,78

122,44

90

100

111,11

100%

100

100

100%

100

100

100%

100

100

100%

100

100

3 4 5 6 7 8

9 10

11

12 13 14 15

Nilai rata-rata Ujian Nasional (UN) SD/MI. Nilai rata-rata Ujian Nasional (UN) SMP/ MTs Angka Naik Kelas. - SD/MI - SMP/MTs Angka Putus Sekolah - SD/MI - SMP/MTs Angka lulus sekolah - SD/MI - SMP/MTs % ruang kelas sesuai standar. - SD/MI - SMP/MTs Jumlah SD/MI memiliki laboratorium IPA dan komputer. Jumlah SMP/MTs memiliki laboratorium IPA, Bahasa, komputer Jumlah sekolah yang memiliki perpustakaan - SD/MI - SMP/MTs % SD/MI terakreditasi % SMP/MTs terakreditasi. % sekolah SD/MI dan SMP/MTs melaksanakan KTSP % sekolah SD/MI dan SMP/MTs melak sanakan pembinaan kesiswaan dengan baik



2012 Indikator Kinerja 16

Jumlah Kab/Kota memiliki RSBI - SD - SMP

2013

Target

Reali Sasi

%

Target

Reali Sasi

%

31 35

17 35

54,84 100

35 35

17 35

48,57 100

Berdasarkan data tersebut diatas, menunjukkan bahwa secara umum capaian indikator kinerja program pendidikan Dasar telah berhasil tercapai, meskipun masih terdapat indikator Jumlah Kabupaten/Kota memliki RSBI SMP tidak tercapai. Hal ini disebabkan dikabulkannya gugatan sebagian elemen masyarakat atas sekolah RSBI/SBI oleh Mahkamah Konstitusi, maka tidak ada lagi penambahan jumlah RSBI/SBI di Jawa Tengah, karena segala program terkait RSBI/SBI dihentikan dan dialihkan keprogram prioritas lainnya.

34



Namun 15 indikator kinerja program DIKDAS dapat terpenuhi sesuai target perencanaan yang ditetapkan awal Tahun.

Hal

tersebut

menunjukkan

bahwa

kinerja

pembangunan pendidikan jenjang pendidikan dasar di Provinsi Jawa Tengah telah berjalan dengan efektif dan efisien selaras dengan keberhasilan percepatan penuntasan Wajib Belajar (Wajar) Pendidikan Dasar di Jawa Tengah pada tahap Tuntas Paripurna tersebut didukung oleh kegiatan : (a) penguatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun; (b) fasilitasi pendampingan BOS dalam rangka mewujudkan Sekolah Murah dalam bentuk bantuan keuangan kepada 3.646.155 siswa SD/MI dan 1.581.448 siswa SMP/MTs; (c) bantuan fasilitasi pendidikan inklusi DIKDAS bagi 230 sekolah. APM SD/MI/SDLB JAWA TENGAH TAHUN 2008-2013 101 99

98.3

98.6

97.08

97

96.04

95.82 95 93 91

90.99

89 87 85 2008

2009

2010

2011

2012

2013



SEBARAN APM SD/MI/SDLB 2013

APK SM/MTs/SMPLB JAWA TENGAH 2008 - 2013 105 100

99,4 96,93

95

99,72

100,5

100,5

92,62 90 85 2008

36

2009


2010

2011

2012

2013


Ketercapaian

penuntasan

Wajib

Belajar

(WAJAR)

DIKDAS di Jawa Tengah yang ditandai dengan APK SMP/MTs/ SMPLB minimal mecapai 95%, sehingga dapat disimpulkan bahwa penuntasan WAJAR DIKDAS 9 Tahun Jawa Tengah telah tuntas. Hal ini tercermin dari APK SMP/MTs/SMPLB Jawa Tengah Tahun 2013 sebesar 100,5%. Keberhasilan peningkatan mutu layanan pendidikan dasar ditandai dengan meningkatnya angka kelulusan pendidikan dasar di Jawa Tengah sebesar 99,98% untuk tingkat SD/MI dan 99,77% tingkat SMP/MTs. Demikian pula, tercermin pada meningkatnya angka naik kelas siswa SD/MI sebesar 99,15% dan SMP/MTs sebesar 98,32%. Keberhasilan pencapaian aspek peningkatan mutu pendidikan dasar tersebut ditempuh melalui fasilitasi pengembangan sarana prasarana pendidikan dasar SD/SDLB dan SMP/SMPLB, dalam bentuk bantuan keuangan dan bantuan sosial, meliputi : Rehabilitasi ruang kelas rusak 646 SD/SDLB dan 301 SMP/SMPLB, Pembangunan ruang perpustakaan 126 SD/SDLB, pengadaan mebelair pengganti pada SD 691 paket dan SMP sejumlah 241 paket, penyelenggaraan pendidikan Paket A (140) dan SMP/SMPLB (220), pengadaan buku Mulok Bahasa Jawa SD/SDLB (14.500) dan SMP/SMPLB (14.500). Ukuran

keberhasilan

peningkatan

mutu

siswa

tercermin melalui hasil nilai ujian nasional yang diperoleh peserta didik dengan stándar yang telah ditargetkan oleh Departemen Pendidikan Pendidikan dan Kebudayaan. Berikut tersaji perkembangan kelulusan siswa SD/MI dan SMP/MTs di Jawa Tengah tahun 2008-2103.



38



Realisasi capaian kegiatan untuk program DIKDAS yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah selama tahun anggaran 2013 terdiri dari 10 (sepuluh) kegiatan dengan total anggaran Rp. 32.836,239,000,- selanjutnya rincian realisasi tersebut dapat dilihat pada tabel berikut : NO 1. 2.

DANA Rp.000

KEGIATAN Fasilitasi Pengembangan kelembagaan pengendalian mutu DIKDAS Fasilitasi Pengembangan kelembagaan sarana prasarana DIKDAS

REALISASI (%) Fisik Keu

801.355

100

95,71

2.104.870

100

99,51

3.

Fasilitasi Penguatan Kurikulum DIKDAS

801.355

100

97,10

4.

Fasilitasi Pemenuhan Sarana Prasarana DIKDAS

901.917

100

99,58

5.

Fasilitasi Penguatan Kurikulum DIKDAS

4.452.058

100

98,34

6.

Fasilitasi PenguatanKurikulum Inklusi

300.000

100

96,79

6.532.384

100

98,42

5.100.000

100

97,22

6.026.601

100

97,50

2.600

100

98,93

JUMLAH TOTAL

32.836.239

100

-

Realiasi Keuangan

32.119.641

-

97,82

SKO

716.597

-

2,18

7. 8. 9. 10.

Fasilitasi Pembinaan Kesiswaan (Potensi Akademik) Fasilitasi Pembinaan Kesiswaan (potensi Non Akademik) Fasilitasi Pembinaan Kesiswaan (kesehatan siswa) Fasilitasi Pengembangan dan Pengayaan Sumber Belajar DIKDAS

Meskipun sebagian besar target kinerja yang ditetapkan telah tercapai bahkan terlampaui, namun dalam pelaksanaannya masih ditemui beberapa permasalahan yang perlu mendapat perhatian, seperti dijumpai anak usia SD/MI/SDLB tidak sekolah karena bekerja membantu orangtua. Hal ini antara lain disebabkan faktor budaya dan ekonomi khususnya daerah pesisir dan perbukitan dengan geografis antar wilayah perlu transportasi.



3. Capaian

Kinerja

Program

Pendidikan

Menengah

(DIKMEN). Capaian kinerja Program DIKMEN merupakan salah satu program penting dari Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah dan program ini diarahkan untuk mengembangkan kelembagaan DIKMEN, kompetensi SMK dan lingkungan sekolah menengah, pemenuhan standar sarana prasarana DIKMEN, mengembangkan kurikulum DIKMEN, dan pembinaan kesiswaan DIKMEN. Selanjutnya program ini dilaksanakan untuk

mendukung

pemerataan

akses,

sasaran

mutu

meningkatnya

strategis

dan

tata

kelola

serta

pencitraan publik pada jenjang DIKMEN. Meningkatnya pemerataan akses, mutu dan tata kelola serta pencitraan publik pada jenjang DIKMEN

Sasaran Strategis

2012 Indikator Kinerja

%

Target

67%

Reali sasi 67,33%

70%

Reali sasi 70%

100,49

100

66 : 34

67 : 33

101,52

70 : 30

67 : 33

60

36%

80%

222,22

80%

90%

112,5

0,08%

0,08%

100

0,07%

0,07%

100

87%

87%

100

90%

95%

105,56

73%

73,5%

100,68

80%

90%

100,68

33

35

106,06

35

35

100

33

35

106,06

35

35

100

Target 1

APK SMA/SMK

2

Rasio Siswa SMK : SMA

3

% ruang kelas SMA/ SMK/MA sesuai standar Angka Putus Sekolah SMA/ SMK % jumlah SMA/SMK memiliki Perpustakaan Jumlah SMA/SMK/MA memiliki laboratorium Jumlah setiap Kab./ Kota memiliki RSBI - SMK

4 5 6 7

- SMA

40

2013 %

8

% SMA/SMK menerap kan ICT Based Learning

46%

46%

100

50%

55%

110

9

Rata-rata SMA/SMK

6,99

7,73

110,59

7,1

6,91

89,16

Nilai

UN



2012 Indikator Kinerja

2013

10

% jumlah SMK Memiliki Bengkel

46%

Reali sasi 48%

11

Mata pelajaran SMK yang memiliki buku sesuai Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) sebanyak 30 mapel

85%

100%

117,65

100%

100%

100

12

% jumlah SMA/SMK/ MA yang melaksanakan KTSP - SMK

100%

100%

100

100%

100%

100

- SMA

100%

100%

100

100%

100%

100

13

% SMA Terakreditasi

100%

100%

100

100%

100%

100

14

% SMK Terakreditasi

82,44%

100%

121,30

90%

100%

111,11

14

Penerapan ISO 9001 – 2000: - SMA

5,09%

7,28%

143,03

6,82%

7,41%

105.85

- SMK

10,95% 38,75%

353,88

11,93% 40,47%

301,56

Target

15

% jumlah SMA/SMK/ MA melaksanakan Pem binaan Kesiswaan

85%

Berdasarkan

100%

114,93

Target

104,35

117,65

hasil

50%

Reali sasi 86,2%

%

evaluasi

100%

100%

capaian

%

100

kinerja

Meningkatnya pemerataan akses, mutu dan tata kelola serta pencitraan publik pada jenjang DIKMEN diatas, menunjukkan bahwa sebagaian besar target indikator kinerjanya telah dapat tercapai bahkan terdapat pula indikator yang melampaui target lebih dari 200%, yaitu prosentase SMA/SMK melaksanakan MBS dengan baik, dan Jumlah satuan pendidikan SMK

menerapkan

Internasional

Standar

Operational

(ISO)

Manajemen Mutu versi 9001:2000. Kedua indikator tersebut, merupakan komponen pendorong peningkatan mutu kelembagaan di sekolah menengah.



Namun demikian, masih terdapat indikator yang belum sesuai target, yaitu Rasio siswa SMK : SMA, dan Nilai rata-rata Ujian Nasional SMA/MA/SMK, hal ini antara lain dipengaruhi oleh belum terpenuhinya daya tampung siswa SMK dan meningkatnya tingkat kesulitan soal ujian nasional. Secara umum Aspek pemerataan layanan pendidikan menengah terdapat peningkatan capaian indikator kinerja pada APK Pendidikan Menengah sebesar 70% pada tahun 2013 atau meningkat sebesar 2,67% dari tahun 2012 sebesar 67,33% dan mewujudkan target APK Nasional Tahun 2015 sebesar 80%. Berkaitan dengan hal tersebut upaya peningkatan APK SMA/SMK ini ditempuh melalui : a. Rintisan Bantuan Operasional Sekolah SMA/SMK; b. Bantuan pembangunan 141 ruang kelas baru SMA/SMK; c. Bantuan pengembangan Unit Sekolah Baru (USB) 3 SMK; d. Beasiswa 14.150 siswa SMA/SMK dari keluarga kurang mampu; e. Bantuan operasional manajemen mutu (BOMM) SMA / SMK. Dalam

rangka

mendukung

peningkatan

akses

layanan pendidikan satuan pendidikan SMA/SMK, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah melaksanakan penguatan Program Pendidikan Menengah Universal dengan sasaran : a. Mutu yang terjaga, tidak berkurang karena adanya penambahan daya tampung. b. Perimbangan SMA/SMK sesuai potensi dan kebutuhan daerah. c. Pemerataan distribusi layanan pendidikan menengah untuk menjangkau yang tidak terjangkau. d. Peningkatan kebekerjaan lulusan, khususnya SMK e. Pencapaian target APK di tingkat nasional, provinsi dan kabupaten/kota secara bertahap.

42



APK SMA/SMK/MA TAHUN 2013

APK SMA/SMK JATENG=70%

Sedangkan

upaya

peningkatan

mutu

layanan

pendidikan menengah di Jawa Tengah, ditempuh melalui fasilitasi bantuan rehabilitasi gedung SMA/SMK, pengadaan Komputer SMA/SMK, alat laboratorium IPA SMA/ SMK, dan alat bengkel SMK, pendidikan berbasis keunggulan local (PBKL), implementasi ISO SMM 9001:2000 SMA/SMK, dan program kelas industri SMK. Salah satu tolok ukur keberhasilan mutu pendidikan diantaranya tercermin pada nilai hasil Ujian Nasional (UN) dan angka kelulusan pada jenjang SMA/MA/SMALB. Selanjutnya perkembangan kelulusan siswa SMA/MA/SMALB dan SMK sebagaimana grafik dibawah ini :



44



Realisasi capaian program pendidikan menengah Tahun 2013 dapat dilihat dari rata-rata persentase realisasi dari 9

(sembilan)

kegiatan

yang

telah

dilaksanakan

Dinas

Pendidikan Provinsi Jawa Tengah. Total anggaran yang dialokasikan pada program ini sebesar Rp. 32.562.376.000,-. Adapun rincian realisasi capaian masing-masing kegiatan tampak pada tabel dibawah ini : NO 1.

Fasilitasi Pengembangan DIKDMEN

2.

Fasilitasi Pengembangan SMK

3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

REALISASI (%) Fisik Keu

DANA Rp.000

KEGIATAN Kelembagaan

1.889.602

100

96,39

704.250

100

99,71

287.200

100

84,68

1.001.572

100

98,18

2.604.050

100

99,46

14.104.657

100

96,61

7.521.045

100

93,24

2.450.000

100

96,85

2.000.000

100

98,64

JUMLAH TOTAL

32.562.376

100

-

Realiasi Keuangan

31.325.552

-

96,20

1.236.823

-

3,80

Fasilitasi Pengembangan Lingkungan Sekolah Menengah Fasilitasi Pemenuhan Sarana Prasarana DIKMEN Fasilitasi Pengembangan Kurikulum DIKMEN Fasilitasi Pembinaan Kesiswaan (LKS SMK, OSTN SMK) Fasilitasi Pembinaan Kesiswaan (LCC, OSN, Lomba Mapel SMA) Fasilitasi Pembinaan Kesiswaan (Gelar inovasi dan prestasi SMA) Fasilitasi Pengembangan dan Pengayaan sumber belajar DIKMEN

SKO

Meskipun

sebagian

besar

target

kinerja

yang

ditetapkan telah tercapai bahkan terlampaui, namun dalam pelaksanaannya masih ditemui beberapa permasalahan yang perlu mendapat perhatian, seperti dijumpai anak usia SD/MI/ SDLB tidak sekolah karena bekerja membantu orangtua. Hal ini antara lain disebabkan faktor budaya dan ekonomi khususnya daerah pesisir dan perbukitan dengan geografis antar wilayah perlu transportasi.



4. Capaian Kinerja Program Pendidikan Non Formal dan Informal (PNFI). Capaian kinerja Program PNFI merupakan salah satu program utama dari Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah dan

program

ini

diarahkan

untuk

mengembangkan

kelembagaan PNFI, membina warga belajar dan pendidikan masyarakat,

mengembangan

kurikulum

PNF.

Selanjutnya

program ini dilaksanakan untuk mendukung sasaran strategis

meningkatnya pemerataan akses, mutu dan tata kelola serta pencitraan publik pada jenjang PNFI. Selaras dengan arah kebijakan pendidikan non formal, maka pembangunan pendidikan difokuskan kepada peningkatan akses

layanan

pendidikan

masyarakat,

melalui

pendidikan

keaksaraan, pendidikan perempuan/PUG, pengembangan budaya baca, dan pengembangan kemitraan; pengelolaan administrasi warga belajar, keaksaraan fungsional dan bentuk-bentuk program pendidikan masyarakat lainnya; serta pengelolaan pembelajaran, fasilitasi dan pengengembangan sarana prasarana pendidikan masyarakat. Sasaran strategis

Meningkatnya pemerataan akses, mutu dan tata kelola serta pencitraan publik pada jenjang PNFI 2012

Indikator Kinerja 1

Target

Reali sasi

%

Target

Reali sasi

%

6%

6%

100

7%

7%

100

97 %

95,32%

98,27

97%

94,47%

97,39

94 %

96,03% 102,16

95%

90,8%

95,58

88%

98,08% 111,45

90%

75,20%

83,56

55%

56,07% 101,95

60%

60,15% 100,25

Pendidikan Kesetaraan a. APK Kesetaraan b. Angka lulus pendidikan kesetaraan Paket A c. Angka lulus pendidikan kesetaraan Paket B d. Angka lulus pendidikan kesetaraan Paket C e. % usia 15 – 44 th belum sekolah terlayani pendidikan kesetaraan

46

2013



2012 Indikator Kinerja 2

3

2013

Target

Reali sasi

%

Target

Reali sasi

%

99,2%

100%

100,81

99,5%

100%

100,5

13%

13,6%

104,62

15%

15%

100

a. % jumlah pengangguran usia 15-44 th memperoleh layanan pendidikan Kecakapan Hidup b. % lembaga PNF terakreditasi

5%

5,31%

106,2

5%

5,47%

109,4

8%

11,7%

146,3

10%

11,75%

117,5

c. Jumlah setiap Kab./Kota 1 (satu) model memiliki layanan PNF Unggulan

30 Kab/ kota

35 Kab/ kota

116,7

35 Kab/ kota

35 Kab/ kota

100

Pendidikan Masyarakat : a. Angka Buta Aksara usia >45 thn b. % desa / kelurahan memiliki Taman Bacaan Masyarakat Kursus dan Kelembagaan :

Berdasarkan data pengukuran kinerja sasaran strategis Meningkatnya pemerataan akses, mutu dan tata kelola serta

pencitraan

publik

pada

jenjang

PNFI

diatas,

menunjukkan bahwa masih terdapat indikator kinerja pendidikan kesetaraan belum sesuai target, khususnya pada indikator angka pendidikan kesetaraan hanya APK kesetaraan yang tercapai sebesar 7%, namun seluruh indikator kinerja angka kelulusan pendidikan kesetaraan masih dibawah target. Hal ini antara lain disebabkan belum semua warga belajar pendidikan kesetaraan memiliki kesadaran untuk menyelesaikan pendidikannya dan mengikuti ujian sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Kebijakan peningkatan mutu, relevansi dan daya saing pendidikan, antara lain diwujudkan melalui pengembangan Desa Vokasi, dimaksudkan sebagai wujud pemberdayaan potensi desa melalui jalur pendidikan non formal. Pelaksanaannya dilakukan dengan memperkuat program dalam lembaga Kewirausahaan desa, Kelompok Belajar Usaha, Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat, Taman Bacaan Masyarakat, Kelompok Keaksaraan Fungsional,



PAUD dan satuan PNF lainnya guna membantu dan membina pengembangan usaha produktif berbasis potensi lokal. Upaya akselerasi pembangunan pendidikan dalam mewujudkan pendidikan yang semakin luas dan terjangkau, maka perlu penguatan pendidikan masyarakat melalui progam desa vokasi dengan kegiatan bantuan kursus kewirausahaan desa (KWD), kelompok belajar usaha (KBU), pengembangan taman baca masyarakat (TBM), pengembangan pusat kegiatan belajar masyarakat (PKBM), dan penguatan kelembagaan kursus dan pelatihan, serta fasilitasi keaksaraan lanjutan.

Realisasi capaian program pendidikan non formal dan informal Tahun 2013 dapat dilihat dari rata-rata persentase realisasi dari 4 (empat) kegiatan yang telah dilaksanakan Dinas Pendidikan

Provinsi

Jawa

Tengah.

Total

anggaran

yang

dialokasikan pada program ini sebesar Rp. 9.967.381.000,-. Adapun rincian realisasi capaian masing-masing kegiatan tampak pada tabel dibawah ini : 48



NO 1 2

REALISASI (%)

DANA Rp.000

KEGIATAN Fasilitasi Pengembangan Kelembagaan PNF Fasilitasi Pembinaan Warga Belajar dan Pendidikan Masyarakat

Fisik

2.484.225

100

5.323.156

100

Keu

3

Fasilitasi Pengambangan Kurikulum PNF

860

100

4

Fasilitasi Pengembangan dan Pengayaan Sumber Belajar PNF

1.300.000

100

JUMLAH TOTAL

9.967.381

100

-

Realiasi Keuangan

9.780.560

-

98,13

-

1,87

SKO

186.821

5. Capaian Kinerja Program Pendidikan Khusus (DIKSUS). Capaian kinerja Program DIKSUS merupakan salah satu program utama dari Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah dan program ini diarahkan untuk mengembangkan kelembagaan

dan

kurikulum

DIKSUS,

serta

pembinaan

kesiswaan DIKSUS. Selanjutnya program ini dilaksanakan untuk

mendukung

pemerataan

sasaran

akses,

mutu

meningkatnya

strategis

dan

tata

kelola

serta

pencitraan publik pada jenjang DIKSUS.

Sasaran Strategis

Meningkatnya pemerataan akses, mutu dan tata kelola serta pencitraan publik pada jenjang DIKSUS 2012

Indikator Kinerja

2013

1

APK Pendidikan Khusus,

38,8%

Reali sasi 51,74%

2

Angka Naik Kelas Pendidikan Khusus Angka lulus pendidikan khusus % jumlah kelas sesuai standar

97,4%

100%

102,67

98%

100%

102,04

100%

100%

100

100%

100%

100

66%

70%

106,06

70%

73%

104,29

3 4

Target

40%

Reali sasi 52%

130

%

Target

133,35

%



2012 Indikator Kinerja 5 6

%

Target

38%

Reali sasi 67,83%

178,50

96%

100%

104,17

Target

% sarana dan prasarana pada pendidikan khusus terpenuhi % Pendidikan khusus terakreditasi

2013

40%

Reali sasi 70%

175

100%

100%

100

%

Sebagaimana tampak pada hasil pengukuran tersebut, bahwa kinerja program pendidikan khusus tahun 2013 dapat seluruhnya

telah

tercapai.

Pemenuhan

sasaran

strategis

meningkatnya pemerataan akses, mutu dan tata kelola serta pencitraan publik pada jenjang DIKSUS, merupakan tindak lanjut Pemerintah telah menjamin pendidikan bagi ABK sebagaimana tertuang dalam undang-undang Sisdiknas agar mendapatkan pendidikan layaknya anak normal lain. Undang-undang Ini merupakan landasan yuridis yang memberikan kesamaan hak dalam memperoleh layanan pendidikan yang layak bagi semua ABK. Tidak akan ada lagi perbedaan dalam hal pendidikan untuk anak luar biasa. Bentuk Satuan Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus terdiri atas : Taman Kanak-kanak Luar biasa (TK/RALB), Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB), Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama Luar Biasa (SLTPLB), dan Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB). Program prioritas Pendidikan Luar biasa meliputi : a. Penyelenggaraan Pendidikan Olahraga Adaptif; b. Penanganan anak Autis secara meluas dan lebih intensif; c. Pengembangan uji coba Pendidikan Terpadu/Inklusi dengan berbagai model; d. Uji coba Program Percepatan Belajar (Akselerasi); e. Pengembangan program rehabilitasi pada semua jenis kelainan.

50





Realisasi capaian kegiatan untuk program pendidikan khusus yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah kurun waktu tahun anggaran 2013 dengan total alokasi Rp. 8.910.000.000,- dapat dilihat pada tabel dibawah ini : NO

KEGIATAN

REALISASI (%)

DANA Rp.000

Fisik

Keu

1.

Fasilitasi Pengembangan Kelembagaan DIKSUS

2.875.000

100

99,84

2

Fasilitasi Pembinaan Kesiswaan DIKSUS

1.765.000

100

99,77

2.415.000

100

99,81

1.369.014

100

98,51

JUMLAH TOTAL

8.910.000

100

-

Realiasi Keuangan

8.873.587

-

99,59

36.412

-

0,94

3. 4

Fasilitasi Pengembangan Kurikulum DIKSUS Fasilitasi Pengembangan dan Pengayaan Sumber Belajar DIKSUS

SKO

Layanan

pendidikan

khusus

pada

Balai

Pengembangan Pendidikan Khusus (BP DIKSUS) diarahkan guna membantu anak berkebutuhan khusus mendapat layanan yang memadai dan terjangkau. Bentuk layanan pada BP DIKSUS antara lain layanan terapi dan psikologi bagi anak berkebutuhan khusus.

52



6. Capaian Kinerja Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PMPTK). Capaian kinerja Program PMPTK merupakan salah satu program penting dari Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah dan diarahkan untuk Meningkatkan kompetensi dan profesionalisme pendidik dan tenaga kependidikan; mendorong peningkatan kualifikasi akademik dan sertifikasi pendidik dan tenaga kependidikan; memfasilitasi penghargaan, perlindungan dan

kesejahteraan

pendidik

dan

tenaga

kependidikan;

pengembangan profesi pendidik dan tenaga kependidikan; dan memfasilitasi peningkatan kompetensi teknis guru. Selanjutnya Program ini dilaksanakan untuk mendukung sasaran strategis

meningkatkan mutu pendidik dan tenaga kependidikan pada pendidikan formal dan non formal.

Sasaran strategis

Meningkatkan mutu pendidik dan tenaga kependidikan pada pendidikan formal dan non formal 2012

Indikator Kinerja Target 1

%

Target

Reali asi

%

103,5

% jumlah pendidik berkualifikasi S1/D4 a % Pendidik Paud

26,5%

31,01% 117,02

30%

31,05%

b % Pendidik SD/SDLB

40,5%

51,56% 127,31

45%

51,58% 114,62

82%

84,57% 103,03

85%

85,05% 100,06

91,75% 91,85% 100,11

93%

93,06% 100,06

c % Pendidik SMP/SMPLB d % SMA/SMLB dan SMK 2

Reali asi

2013

% Jumlah pendidik bersertifikat profesi a % Pendidik Paud

14,02% 100,14

16%

15%

93,75

37,5%

46,9%

125,07

45%

47%

104,44

c % Pendidik SMP/SMPLB

76%

54,5%

71,71

94%

55%

58,51

d % SMA/SMLB dan SMK

79%

50,18%

63,52

95%

51%

53,68

b % Pendidik SD/SDLB

14%



Pencapaian kinerja sasaran strategis peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan sebagaimana tersebut diatas, menunjukkan bahwa kinerja program belum seluruh komponen

terwujud

keberhasilan

sesuai

peningkatan

rencana.

mutu

Dari

pendidik

komponen

dan

tenaga

kependidikan, yaitu kualifikasi dan sertifikasi kompetensi pendidik, baru komponen kualifikasi yang tercapai. Sedangkan komponen sertifikasi kompetensi pendidik belum tercapai. Dengan

masih

terdapatnya

beberapa

indikator

Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang belum tercapai, antara lain disebabkan : a. Masih belum

terdapat sarjana

Kabupaten/Kota (kewenangan

mengangkat

pendidik

pengangkatan

dan

penempatan pendidik berada pada kabupaten/kota); b. Kuota sertifikasi dari Pusat (Kantor Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan) tidak sesuai dengan target.

54



Realisasi capaian kegiatan untuk program peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan Tahun 2013 terdiri dari 18 (delapan belas) kegiatan dengan total anggaran Rp.

36.565.000.000,-.

Adapun

rincian

realisasi

capaian

kegiatan program tersebut disajikan dalam tabel dibawah ini :



NO

KEGIATAN

REALISASI (%) Fisik

Keu

3.173.870

100

99,73

3.000.000

100

99,61

2.550.000

100

99,73

489.776

100

92,17

551.224

100

99,43

234.000

100

99,92

3.504.849

100

91,69

3.193.151

100

95,20

3.152.000

100

93,57

1.076.130

100

99,78

10.

Fasilitasi Peningkatan Kompetensi dan Profesionalitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan DIKDAS Fasilitasi Peningkatan Kompetensi dan Profesionalitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan DIKMEN Fasilitasi Peningkatan Kompetensi dan Profesionalitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan PNF/PAUDNI Fasilitasi Kualifikasi Akademik dan Sertifikasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan DIKDAS Fasilitasi Kualifikasi Akademik dan Sertifikasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan DIKMEN Fasilitasi Kualifikasi Akademik dan Sertifikasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan PNF/PAUDNI Fasilitasi Kesejahteraan dan Harlindung Pendidik dan Tenaga Kependidikan DIKDAS Fasilitasi Kesejahteraan dan Harlindung Pendidik dan Tenaga Kependidikan DIKMEN. Fasilitasi Kesejahteraan dan Harlindung Pendidik dan Tenaga Kependidikan PNF/PAUDNI. Fasilitasi Pengembangan Profesi dan Tenaga Kependidikan Dikdas

11.

Fasilitasi Pengembangan Profesi dan Tenaga Kependidikan Dikmen

1.100.000

100

99,84

12.

Fasilitasi Pengembangan Profesi dan Tenaga Kependidikan PNF/PAUDNI

600.000

100

96,62

Peningkatan Kompetensi Teknis pasda Unit Pelaksana Teknis BP

10.851.320

100

99,69


790.000

100

99,84


2.298.680

100

98,51

JUMLAH TOTAL

36.565.000

100

-

Realiasi Keuangan

35.755.190

-

97,79

809.809

-

1,21

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

13. 14. 15.

Fasilitasi Pendidik DIKJUR. Fasilitasi Pendidik DIKSUS. Fasilitasi Pendidik TIKP.

SKO

56

DANA Rp.000



7. Capaian Kinerja Program Fasilitasi Perguruan Tinggi. Capaian kinerja Program Fasilitasi Perguruan Tinggi merupakan salah satu program penting dari Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah dan diarahkan untuk Meningkatkan potensi akademik mahasiswa, memberdayakan KKN bagi pengembangan pedesaan di Desa vokasi, mengembangkan kreasi inovasi dan IPTEK di kalangan mahasiswa, dan membina lingkungan sosial sumber daya pendidikan tinggi. Selanjutnya Program ini dilaksanakan untuk mendukung sasaran strategis

Terwujudnya fasilitasi perguruan tinggi secara optimal. Terwujudnya fasilitasi perguruan tinggi secara optimal

Sasaran Strategis

2012 Indikator Kinerja 1 % perguruan tinggi bermitra dengan Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam pembangunan pendidikan

2013

Target

Reali sasi

%

Target

Reali sasi

%

22%

40%

181,82

25%

40%

160

Berdasarkan tabel tersebut diatas, bahwa dapat dijelaskan bahwa ”% perguruan tinggi bermitra dengan Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam pembangunan pendidikan” mencapai 40% dari target 25%, capaian ini dihitung dari : 1. Jumlah perguruan tinggi di Jawa Tengah yang telah melakukan kerjasama

akademik

maupun

non

akademik

dengan

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah; 2. Jumlah perguruan tinggi di Jawa Tengah yang mendapat fasilitasi bantuan beasiswa/bantuan biaya pendidikan bagi mahasiswa prestasi kurang mampu.



Berikut adalah uraian secara singkat tentang upaya yang terkait dengan program fasilitasi perguruan tinggi di Provinsi Jawa Tengah : 1) Peningkatan Fasilitasi Potensi Akademi Mahasiswa, berupa dukungan sumber daya guna penguatan kapasitas perguruan tinggi

dan

pemberdayaan

potensi

mahasiswa.

Desain

operasional program ini yaitu : a) terwujudnya karya ilmiah mahasiswa b) terwujudnya karya teknologi tepat guna mahasiswa c) terdidtribusikannya beasiswa mahasiswa kurang mampu 2) Pembinaan lingkungan sosial di perguruan tinggi, berupa sosialisasi dampak rokok bagi mahasiswa. 3) Fasilitasi Pembinaan Peningkatan Potensi Mahasiswa. 4) Fasilitasi Pembinaan Potensi Olahraga dan Seni Mahasiswa. Realisasi capaian program fasilitasi pendidikan tinggi Tahun 2013 terdiri dari 4 (empat) kegiatan dengan total anggaran Rp. 6.121.120.000,-. Realisasi capaian kegiatan program sebagai berikut : NO 1. 2 3 4

KEGIATAN

REALISASI (%) Fisik

Keu

464.310

100

99,72

559.440

100

98,61

2.097.370

100

97,04

3.000.000

100

99,50

JUMLAH TOTAL

6.121.120

100

-

Realiasi Keuangan

6.035.074

-

98,59

86.045

-

1,41

Peningkatan Fasilitasi Potensi Akademik Mahasiswa Fasilitasi Pemberdayaaan KKN bagi pengembangan Pedesaan di Desa Vokasi Fasilitasi Pengembangan Kreasi Inovasi dan IPTEK di Kalangan Mahasiswa Fasilitasi Pembinaan Lingkungan Sosial Perguruan Tinggi

SKO

58

DANA Rp.000



8. Capaian

Kinerja

Program

Manajemen

Pelayanan

Pendidikan. Capaian kinerja Program Manajemen Pelayanan Pendidikan ini merupakan salah satu program penting dari Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah dan diarahkan untuk mengembangkan system pendataan pendidikan, penguatan perencanaan pendidikan, penguatan tatakelola dan pencitraan public,

memfasilitasi

memfasilitasi pendidikan akreditasi

Ujian

kerjasama

Nasional

kesetaraan

(UN)

(UNPK)

sekolah/madrasah.

dilaksanakan

untuk

bidang dan

dan

ujian

nasional

menyelenggarakan

Selanjutnya

mendukung

pendidikan,

Program

sasaran

ini

strategis

Meningkatnya tata kelola dan pencitraan publik pada penyelenggaraan pendidikan. Sasaran strategis

Meningkatnya tata kelola dan pencitraan publik pada penyelenggaraan pendidikan 2012

Indikator Kinerja 1 2 3 4

5

Jumlah kabupaten/kota melaksanakan updating data pendidikan % daya serap kinerja fisik program dan kegiatan dinpendik % daya serap kinerja keuangan program dan kegiatan dinpendik Jumlah unit kerja menerapkan Sistem Manajemen Mutu (SMM) ISO 9001-2000 % sekolah / Madrasah terakreditasi

2013

35 kab/ kota

Reali sasi 35 kab/ kota

100%

100%

100

100%

100%

100

95%

96,15%

101,2

96%

96,78%

100,8

5 unit

8 unit

160

8 unit

8 unit

100

64,83%

99,93%

154,1

65%

99,93%

153,7

Target

%

Target

100

35 kab/ kota

Reali sasi 34 kab/ kota

% 97,14



Pengelolaan data pendidikan menjadi titik awal dalam upaya terwujudnya tata kelola pendidikan yang baik. Implementasi hal tersebut, antara lain melakukan registrasi pendataan pendidikan secara berkala dan dapat dipertanggung jawabkan, melalui penyusunan profil pendidikan kabupaten dan kota Tahun 2013. Dari target 35 kabupaten/kota melaksanakan up-dating data pendidikan terealisasi hanya 34 kabupaten/kota, sedangkan Kabupaten Tegal tidak menyusun profil pendidikan disebabkan oleh rendahnya pengelolaan manajemen data. Terobosan pendataan pendidikan adalah BIOSYSTEM, yaitu system pendataan secara on-line pertama di Indonesia yang diaplikasikan dalam penyusunan Daftar Nominasi Sementara/Tetap (DNS/T) peserta UN dan UNPK. CONTENT WEB BIOSYSTEM

60



Agar terwujud tatakelola pendidikan yang terstruktur dan terukur, perlu penguatan perencanaan pendidikan yang transparan, visioner dan adaptif terhadap lingkungan strategis pendidikan. Terkait dengan hal tersebut, pada Tahun 2013 ini telah disusun draft awal Rencana Strategis Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018. Penguatan tata kelola, dan akuntabilitas, diharapkan mampu memberikan perbaikan manajemen kinerja pembangunan Pendidikan

Jawa

Tengah,

sehingga

dapat

meningkatkan

akuntabilitas dan kredibilitasnya yang pada akhirnya dapat terwujudnya citra publik pendidikan. Aktualisasi kegiatan ini adalah

penerapan

Sistem

Akuntabilitas

Kinerja

Instansi

Pemerintah (SAKIP) pada Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah,

diantaranya

melalui

evaluasi

dan

pengendalian

program kegiatan secara berkala serta penyusunan LAKIP Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah. Sedangkan pencitraan publik pendidikan, ditujukan untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat dan pemangku kepentingan bidang pendidikan terhadap Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah dalam bentuk prestasi dan apresiasi penghargaan insan pendidikan. Alokasi anggaran khusus itu, adalah :



62





64



Sebagai

bentuk

penjaminan

mutu

pendidikan,

diselenggarakan UN dan UNPK untuk mengukur hasil pembelajaran siswa dan pemetaan kualitas pendidikan pada Tahun 2013 sebesar 99,16%; serta akreditasi sekolah/ madrasah

untuk

mengklasifikasi

sekolah/madrasah

yang

bermutu dan sesuai Standar Nasional Pendidikan (SNP) pada Tahun 2013 telah seluruh sekolah terakreditasi. JUMLAH SEKOLAH/MADRASAH YANG TELAH TERAKREDITASI TAHUN 2013

SD/MI; 18197

TK/RA, 10

SMK; 2743

SMP/MTs; 3964

SMA/MA; 1378

SLB; 178

Fasilitasi kerjasama bidang pendidikan difokuskan terhadap tindak lanjut MoU Sister Province dengan negara lain, diantaranya pengiriman guru untuk pelatihan, pertukaran pelajar, study komparasi pelayanan pendidikan dan kunjungan dua arah ke Negara-negara tersebut. Pada awalnya program ini untuk mewadahi dan menjembatani sekolah-sekolah RSBI dalam mengembangkan program-program RSBI, diantaranya

connecting Class (komunikasi terbatas) antara RSBI dengan sister school-nya melalui media on-line.



KUNJUNGAN DELEGASI AUSTRALIA KE JAWA TENGAH

66



Realisasi

capaian

kegiatan

untuk

program

Manajemen Pelayanan Pendidikan Tahun 2013 terdiri dari 6 (enam) kegiatan dengan total anggaran Rp. 16.465.185.000,-. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan merupakan salah satu program penunjang penyelenggaraan pembangunan pendidikan di Jawa Tengah. Rincian realisasi capaian kegiatan program tersebut sebagai berikut : NO

KEGIATAN Sistem

REALISASI (%)

DANA Rp. Pendataan

Fisik

Keu

1,020,460

100

97,69

1.

Pengembangan Pendidikan

2.

Penguatan Perencanaan Pendidikan

1,863,886

100

86,22

3.

Penguatan Tata Kelola dan Citra Publik

6,916,403

100

91,85

4.

Fasilitasi Kerjasama Bidang Pendidikan

1,272,536

100

74,36

5.

Fasilitasi UASBN, UN dan UNPK

1,591,900

100

90,62

5.

Akreditasi Sekolah / Madrasah

3,800,000

100

96,88

JUMLAH TOTAL

16.465.185

100

Realiasi Keuangan

15.026.801

-

91,26

1.438.383

-

7,74

SKO

Berdasarkan

data

realisasi

fisik

kegiatan

dapat

terselenggara seluruhnya, namun demikian realisasi keuangan masih terdapat 2 kegiatan yang serapannya kurang dari 90%, yaitu Penguatan Perencanaan Pendidikan (86,22%) dan fasilitasi kerjasama bidang pendidikan (74,36%). Terkait serapan tersebut, antara lain disebabkan oleh selisih biaya akomodasi kegiatan, selisih biaya perjalanan dinas luar (adcost), dan selisih harga tiket perjalanan ke Luar Negeri dalam rangka fasilitasi kerjasama bidang pendidikan dengan tujuan New Sealand, Perth (West Australia), dan Kamboja.



9. Capaian Kinerja Program Pendidikan Berkelanjutan. Capaian kinerja Program Pendidikan Berkelanjutan merupakan salah satu program penting dari Dinas Pendidikan Provinsi

Jawa

Tengah

dan

diarahkan

untuk

mewadahi

kegiatan-kegiatan lintas sektoral yang mendukung terwujudnya pembangunan pendidikan, yaitu memfasilitasi pendidikan untuk semua (PUS)/ Education For All, pembinaan nasionalisme pendidikan, publikasi kinerja pendidikan dan mitigasi bencana bidang pendidikan. Selanjutnya Program ini dilaksanakan untuk mendukung sasaran strategis Terwujudnya keadilan dan

kesetaraan Gender bidang pendidikan dan meningkatnya nasionalisme bidang pendidikan.

Sasaran strategis

Terwujudnya keadilan dan kesetaraan Gender bidang pendidikan dan meningkatnya nasionalisme bidang pendidikan. 2012

Indikator Kinerja

Reali Sasi

%

100

35 kab/

kota

35 kab/ kota

350 sekolah

350 sekolah

% satuan pendidikan melaksanakan kurikulum bahasa jawa

100

Jumlah Kabupaten/ Kota melaksanakan pengarusuatamaan Gender bidang Pendidikan

35 kab/ kota

Target

Target

Jumlah kabupaten/kota melaksanakan program PUS Satuan pendidikan berwawasan kebangsaan

35 kab/

3

3

1 2

2013 Reali Sasi

100

kota

35 kab/ kota

100

350 sekolah

350 sekolah

100

100

100

100

100

100

35 kab/ kota

100

35 kab/ kota

35 kab/ kota

100

Kinerja program pendidikan berkelanjutan sebagaimana tampak data kinerja diatas, menunjukkan telah memenuhi target sebagaimana telah ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013. 68


%


Kegiatan pendidikan untuk semua, merupakan langkah pemerintah

dalam

tersedianya

layanan

pendidikan

yang

semakin luas, khususnya pendidikan dasar. Penguatan

semangat

nasionalisme

melalui

jalur

pendidikan karakter dilaksanakan secara bertahap. Tahun 2013 telah dilaksanakan puncak pembinaan nasionalisme di Jawa Tengah yang telah berjalan selama 4 tahun, melalui kegiatan Jambore Nasionalisme bidang Pendidikan yang diikuti oleh seluruh jenjang pendidikan pada 35 kabupaten/kota dengan total peserta 1.500 orang. JAMBORE NASIONALISME PENDIDIKAN KARAKTER



Geografis Jawa Tengah yang perbukitan dan pesisir pantai, mengakibatkan sering terkena dampak bencana alam, seperti tanah longsor dan banjir, maka perlu dilakukan pemetaan dan mitigasi bencana bidang pendidikan yang akurat, sebagai antisipasi penanganan bencana. Sedangkan guna meminimalisir korban bencana di lingkungan sekolah, maka diselenggarakan simulasi bencana bekerjasama dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Palang Merah Indonesia (PMI) dan masyarakat disekitar sekolah. GALERI PENANGANGAN DAMPAK BENCANA

Realisasi capaian kegiatan untuk program Pendidikan Berkelanjutan Tahun 2013 terdiri dari 4 (empat) kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp. 10.560.344.000,-. Adapun rincian realisasi capaian kegiatan program tersebut sebagai berikut :

70



NO

DANA Rp.000

KEGIATAN

REALISASI (%) Fisik

Keu

716.500

100

98,87

1.

Pendidikan Untuk Semua

2.

Fasilitasi Pembinaan Nasionalisme

7.646.234

100

92,87

3.

Fasilitasi Publikasi Kinerja Pendidikan

1.101.360

100

98,30

4.

Fasilitasi Penanganan bidang Pendidikan

1.096.250

100

89,78

10.560.344

100

-

9.876.674

-

93,53

683.669

-

6,47

Bencana

Alam

JUMLAH TOTAL Realiasi Keuangan SKO

Berdasarkan data diatas, realisasi fisik kegiatan dapat terselenggara seluruhnya, namun demikian realisasi keuangan masih terdapat kegiatan yang serapannya kurang dari 90%, yaitu Fasilitasi Penanganan Bencana Alam bidang Pendidikan. Terkait serapan tersebut, antara lain disebabkan oleh terdapat

selisih

biaya

akomodasi

dan

transportasi,

serta

meningkatnya peran serta lapisan masyarakat dan pemangku kepentingan sosial dalam rangka pencegahan dan penanganan daerah terdampak bencana di Jawa Tengah. B. AKUNTABILITAS KEUANGAN Struktur anggaran belanja Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah dalam DPA 2013 terdiri dari 3 (tiga) pos pengeluaran, yaitu (1) belanja pegawai, (2) belanja barang dan Jasa, dan (3) belanja modal. Pos pengeluaran belanja pegawai, meliputi gaji dan tunjangan pegawai. Pos pengeluaran barang, meliputi belanja untuk keperluan operasional perkantoran, pemeliharaan dan perjalanan dinas sebagai pendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan. Pos pengeluaran modal, meliputi pengadaan sarana prasarana yang merupakan asset tetap dan tidak habis pakai.



ALOKASI ANGGARAN DINAS PENDIDIKAN

PEGAWAI; 45,01

BARANG/ JASA; 49,92

MODAL; 5,07

Total alokasi anggaran belanja pada DPA Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 adalah sebesar Rp. 272.038.963.000,-. Dengan distribusi belanja sebagai berikut (1) belanja pegawai 45,01% atau Rp. 122.446.769.000,-; (2) belanja Barang dan Jasa 49,92% atau Rp. 135.802.697.000,dan (3) belanja modal 5,07% atau Rp. 13.789.497.000,-. Distribusi Beban DPA Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 ke 8 (delapan) unit kerja di lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah dengan komposisi : DISTRIBUSI ANGGARAN DINAS PENDIDIKAN

BP DIKJUR; 5,92

BP DIKSUS; BP TIKP; 5,26 4,03 SEKRETARIAT; 31,83

PPTK; 11,12 PNF-PT; 11,97

72


DIKMEN; 15,02

DIKDAS; 14,86


1. Realisasi Anggaran Total anggaran Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 sebesar Rp. 272.038.963.000,-. Realisasi pengeluaran DPA samai dengan akhir Bulan Desember Tahun 2013 adalah sebesar Rp. 261.675.631.666, sehingga daya serap anggaran Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah sampai dengan Bulan Desember 2013 adalah Rp. 272.038.963.000,Rp. 261.675.631.666,-

X 100

=

96,19%

REALISASI DAYA SERAP DPA 2013

140000000 120000000 100000000 80000000 60000000 40000000 20000000 0

BARANG/ JASA

PEGAWAI

MODAL

PAGU

122.446.769 135.802.697

13.789.497

REALISASI

117.420.002 130.779.412

13.453.563

Dari data tersebut diatas, bahwa daya serap belanja modal (97,56%) relatif lebih baik dibandingkan dengan daya serap belanja pengeluaran lainnya, belanja pegawai (95,89%) dan belanja barang dan jasa (96,30%).



REALISASI DAYA SERAP UNIT KERJA TAHUN 2013

BP TIKP BP DIKSUS BP DIKJUR

10561191 10701110 8184611 8200000 11994687 12041968 21884395 22625000

PPTK

24026331 24347516

PNF-PT DIKMEN

29352838 30562376

DIKDAS

29547398 30236239 61215330 64767040

SEKRETARIAT -5000000

15000000

ALOKASI

35000000

55000000

75000000

REALISASI

Terkait dengan beberapa permasalahan penyerapan angaran yang dihadapi dalam proses pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2013 di tahun yang akan datang, perlu melakukan koordinasi lebih intensif dan terstruktur, menjaga kondusivitas lingkungan kerja, mempedomani RKO yang telah disusun, dan tertib administrasi serta tatakelola SPJ.

74



BAB IV PENUTUP

L

aporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah untuk Periode Januari s.d Desember 2013 adalah untuk mewujudkan

akuntabilitas kinerja Dinas kepada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Dengan demikian, pelaporan LAKIP ini merupakan sarana bagi Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah untuk mengkomunikasikan dan menjawab tentang apa yang sudah dicapai dan bagaimana proses pencapaiannya berkaitan dengan mandat yang diterima. Mandat dimaksud adalah janji Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah yang tertuang dalam Penetapan kinerja Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 dengan Gubernur Jawa Tengah. Pada Tahun 2013 ini, merupakan tahun ke-lima dari RENSTRA Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah 2008-2013. Sehingga secara umum kinerja Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah dapat disimpulkan selama kurun waktu 5 (lima) tahun telah tercapai sesuai target yang ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Capaian-capaian indikator kinerja tersebut, memberikan kontribusi langsung terhadap pencapaian sasaran strategis dan sekaligus mendukurng terwujudnya misi-misi yang tercantum dalam RENSTRA Dinas

Pendidikan

Provinsi

Jawa

Tengah

Tahun

2008-2013.

Keberhasilan yang telah dicapai pada tahun kelima ini, merupakan modal dasar dalam penetapan perencanaan 5 tahun kedepan dalam penyusunan RENSTRA Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 – 2018 yang lebih efektif dan efisien.

Bab IV Penutup

75


Berdasarkan analisis yang dilakukan pada pencapaian sasaran seperti diuraikan dalam BAB-BAB Sebelumnya, maka dapat dijelaskan bahwa pencapaian indikator kinerja sasaran strategis Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah pada periode anggaran 2013 telah berhasil merealisasikannya, dengan rincian 57 indikator telah melebihi target, 20 indikator mencapai target 100%, dan sebanyak 10 indikator belum mencapai target yang ditetapkan.

Demikianlah

Laporan

Akuntabilitas

Kinerja

Instansi

Pemerintah pada Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013,

yang

merupakan

bahan

evaluasi

sekaligus

sebagai

pertanggungjawaban mandat yang diberikan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sesuai Kewenangan, Tugas Pokok dan Fungsinya serta dalam menjawab tantangan era globalisasi dalam menyiapkan insan pendidikan yang bermoral kompetitif, dan cinta tanah air.

76 Bab IV Penutup

LAKIP Dinpendik Prov. Jateng 2013 KATA PENGANTAR

Recommend Documents