DISAMPAIKAN PADA ACARA: “RAPAT KERJA DAERAH PROGRAM KEPENDUDUKAN, KELUARGA BERENCANA DAN PEMBANGUNAN KELUARGA TAHUN 2015” Semarang, 5 Mei 2015
BAPPEDA PROV. JATENG
KONDISI UMUM JAWA TENGAH • Luas wilayah : 3,25 Jt Ha • Jml.Penduduk : 32,38 Jt Jiwa (SP-2010); 38,979 Jt Jiwa (SIAK 2012) Laki-laki : 16.091.112 Jiwa (49,69%) 19.596.606 Jiwa (50,27%) Perempuan : 16.291.545 Jiwa (50,31%) 19.382.562 Jiwa (49,73%) • Laju Pertumbuhan Penduduk : 0,37% • Pend. Usia Produktif (15 – 64 Th) : 21.577.870 (66,58%) • Pemerintahan : 29 Kab – 6 Kota, 573 Kec, 8.578 Desa/Kel
Pertumb Ekonomi (%)
Inflasi (%)
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2009
2010
2011
2012
2013
2014
4,7
5,8
6,01
6,34
5,8
R : 5,4 (TW III)
3,32
6,88
2,68
4,24
7,99
8,22
T : 5,9-6,4
Kemiskinan (%)
T:5±1
TPT (%)
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2009
2010
2011
2012
2013
2014
17,72
16,56
16,21
14,98
14,44
13,58
7,33
6,21
5,93
5,63
6,02
5,68
T : 11,58-11,37
IPM
T : 5,31-4,77
IDG
IPG
2010
2011
2012
2013
2009
2010
2011
2012
2009
2010
2011
2012
72,49
72,94
73,36
74,05
64,66
65,79
66,45
66,80
59,96
67,96
68,99
70,66
T : 67,63
T : 74,30 RRLS
7,39 Th (2012)
T : 69,99
1
TOTAL PENDUDUK JAWA TENGAH TAHUN 2010 SEBANYAK 32,38 JT JIWA (SP-2010)
KELOMPOK UMUR
GENDER 2
PIRAMIDA PENDUDUK PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2010-2035
PRODUKTIF
KELOMPOK UMUR
15 – 64 TH
0 – 14 TH TDK PRODUKTIF
+ 65 TH
LAKI-LAKI
KELOMPOK UMUR
GENDER PEREMPUAN
3
KOMPOSISI JUMLAH PENDUDUK JAWA TENGAH TAHUN 2010
KEL. UMUR
• KONDISI PENDUDUK MENURUT KELOMPOK UMUR MENUNJUKKAN MASIH ADA “ANCAMAN” KE DEPAN YG MASIH BERAT.
GENDER • SP 2010 JML PENDUDUK WANITA DARIPADA LAKI-LAKI KECUALI : CILACAP, BANYUMAS, BANJARNEGARA, WONOSOBO, MAGELANG, KENDAL, BATANG, BREBES, SERTA KOTA PEKALONGAN. • SDKI 2012 WANITA USIA SUBUR (WUS) USIA 15-49 TH DI JAWA TENGAH CUKUP TINGGI YAITU 53,38% & KELOMPOK UMUR WANITA 10-14 TH MERUPAKAN KELOMPOK YG PALING TINGGI BILA DIBANDING DGN KELOMPOK UMUR LAINNYA.
• KELOMPOK UMUR 0-14 TH CALON REMAJA YG MEMBUTUHKAN BANYAK SARANA SEPERTI KESEHATAN, PENDIDIKAN & LAPANGAN KERJA. • KELOMPOK UMUR +65 TH LANSIA PRODUKTIF & KRONIS.
• APAKAH KELOMPOK USIA PRODUKTIF 15-64 TH TERMASUK PENDUDUK YANG BERKUALITAS.
TANTANGAN BERAT
4
APAKAH KELOMPOK USIA PRODUKTIF 15-64 TH TERMASUK PENDUDUK YANG BERKUALITAS (Indeks Pembangunan Manusia / IPM)
IPM Jawa Tengah th. 2013 naik menjadi sebesar 74,05% dari th. 2012 & berada diatas ratarata Nasional (73,81%) serta lebih tinggi dibandingkan 3 Provinsi di Pulau Jawa-Bali (Banten 71,90%, Jawa Timur 73,54% dan Jawa Barat 73,58% ). Indikator Komposit Th. 2012 (Data Th. 2013 belum rilis) Angka Harapan Hidup 71,71 Th Angka Melek Huruf 90,45%
RATA-RATA LAMA SEKOLAH masih 7,39 Th Sumbangan Pendapatan Rp. 643,53 ribu/bulan
TH. 2008-2012 capaian meningkat NAMUN KINERJA MELAMBAT
5
PERSEBARAN JUMLAH PENDUDUK JAWA TENGAH
APA DARI KINERJA KB ?
LPP 0,37% (SP 2010)
Sumber : Dokumen RPJMD Prov Jateng Th.2013-2018, Th.2012
TFR 2,5 DO KB 15,02%; UNMETNEED 10,56%
6
CAPAIAN DAN TARGET INDIKATOR PROGRAM KB - KS BAPPEDA PROV. JATENG
TAHUN
DO (%)
UNMETNEED (%)
CPR
T
R
T
R
T
R
2013
9,00
15,09
7,00
10,29
80
76
2014
14,75
15,02
10,00
10,56
77
BELUM TERCAPAINYA TARGET DO, UNMET NEED DAN CPR MENUNJUKKAN BELUM OPTIMALNYA PROGRAM KB-KS 7
PROYEKSI ERA BONUS DEMOGRAFI BERDASARKAN PROYEKSI SP: 2010-2035*) 52,0%
Rasio Ketergantungan 51,1%
Angka Ketergantungan (%)
51,0% 50,0% 49,0%
48,2%
Bonus Demografi
48,0% 46,6% 46,5% 46,3% 46,1%
47,0%
Window of Opportunity
45,9%
46,0% 45,0%
45,7%
45,7%
2025
2026
46,4% 46,6% 46,2% 46,0% 45,8% 45,9%
46,9%
47,2%
45,7%
44,0% 43,0% 42,0% 2010
2015
2020
2021
2022
2023
2024
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
*) Angka sementara dg asumsi TFR=2,1 dan IMR=22,3 pada tahun 2025
Berdasarkan proyeksi 2010-2035 (by SP2010), bonus demografi terbesar terjadi pada rentang 2020-2030. Bonus demografi ini tentu akan membawa dampak sosial – ekonomi. Dampak positif salah satunya adalah angka ketergantungan penduduk semakin rendah (bila 4 syarat terpenuhi) rasio penduduk produktif (15-64 tahun) yang menanggung penduduk nonproduktif (usia tua: 65 tahun ke atas dan anak-anak: 1-14 tahun) akan sangat besar diperkirakan mencapai 44 per 100 penduduk 8 produktif.
PELUANG/ BERKAH
ANCAMAN/ BENCANA 9
CAPAIAN & KINERJA PENURUNAN KEMISKINAN 20,00
19,23 (6.189,6)
18,99 (6.122,6)
1,4
1,27
1,2
19,00 17,72 (5.725,7)
18,00
0,92
16,11 (5.217,2)
15,00
0,6
0,42
16,21 (5.256,99) 15,34 (4.977,36)
16,00 15,76 (5.107,4)
0,4 14,98 (4.863,41)
0,2
14,56 14,44 (4.732,95) (4.811,34)
14,00
(0,02) 14,46 (4.836,46)
13,58 (4.561,82)
(0,45)
13,00 Maret 2008
Juli
Maret 2009
Juli
1 0,8
16,56 (5.369,2)
17,00
0,88
0,87
17,48 (5.655,4)
Maret 2010
Juli
Maret
Sept
2011 % - (ribu jiwa)
0 -0,2 -0,4 -0,6
Maret
Sept
Maret
2012
Sept
Maret
2013
Sept
2014
Kinerja Penurunan
• Kinerja menunjukkan kondisi fluktuasi dan terjadi pelambatan TINGKATKAN
HATI-HATI
UPAYA KERAS 10
KEBIJAKAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN PROVINSI JAWA TENGAH (RPJMD 2013-2018)
MISI 2 “Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat yang Berkeadilan, Menanggulangi Kemiskinan dan Pengangguran”
ARAH KEBIJAKAN
STRATEGI “Pengurangan Beban Pengeluaran dan Meningkatkan Pendapatan Masyarakat Miskin”
PENANGGULANGAN KEMISKINAN (RPJMD 2013-2018)
1. Mengurangi Penduduk Miskin Diprioritaskan Pada Wilayah Kabupaten/Kota Dengan Persentase Di Atas Rata-rata Jawa Tengah 2. Peningkatan Sinergitas dan Harmonisasi Program Pengurangan Kemiskinan dan Pengangguran Berdimensi Kewilayahan Dgn Pelibatan Berbagai SKPD
Diprioritaskan Pada Sektor-Sektor yang Mempunyai Multiplier Effect Tinggi Thd Penurunan Kemiskinan dan Pengangguran
SEKTOR UTAMA
SEKTOR PENDUKUNG 11
ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TENGAH TH 2016 Mempedomani : RPJMD Prov. Jateng 2013-2018
Memperhatikan : RPJMN 2014-2019
“Meningkatkan Kesejahteraan dan
Perekonomian Masy Didukung Infrastruktur Yang Semakin Mantap” KESEJAHTERAAN PEREKONOMIAN INFRASTRUKTUR 12
PRIORITAS PEMBANGUNAN JATENG 2016 KIN GUR
JANGKA PANJANG
Utama
Kat eknm berbasis potensi unggulan daerah
• UMKM • Pertanian • Ketahanan Pangan • Pariwisata
• LH • Kehutanan
• Pemberdy Masy • Bantuan Modal • Bantuan Alat • Lat Kewirausahaan • Lat Ketrampilan • Akses Pasar
Pemulihan daya dukung & tampung lingkungan
JANGKA PENDEK
Kat Kualitas hidup masy Utama & perluasan cakupan yan sosial dasar • Pendidikan
• Kes (Jamkesda) • Dik (Beasiswa Miskin) • RTLH (Aladin) • Sanitasi • Air Minum • Listrik
Kat kualitas & kapasitas infrast
• Kesehatan • Tenaga Kerja • Perumahan • ESDM
Optimal yan publik, tata kelola & kondusivitas wil
• Otda, • Kesbangpoldagri
• Pekerjaan Umum • Perhubungan 13
...lanjutan fokus penanganan kemiskinan
DIMENSI KEWILAYAHAN Mengurangi Penduduk Miskin Diprioritaskan Pada Wilayah Kabupaten/Kota Dengan Persentase Di Atas Rata-rata Jawa Tengah
ARAH KEBIJAKAN
Sumber : BPS, Persentase Penduduk Miskin Kab./Kota Sept 2013, diolah (tahun 2014 belum tersedia)
PEMETAAN KEMISKINAN TINGKAT DESA/KELURAHAN
KEMISKINAN
15 Kab
DESA
KEL.
DESA/KEL.
TINGGI
714
36
750
SEDANG
1.207
47
1.254
RENDAH
2.457
136
4.864
4.378
219
6.868
TOTAL
14
P E M E T A A N W IL A Y A H C A P A IA N P R O G R A M K B -K S D E N G A N K E M IS K IN A N D I JA W A TE N G A H
15
Kab. Tegal Kota Tegal 14,00
1
3
Unmetneed KB
Kab. Cilacap Kab. Sukoharjo Kab. Batang 12,00 Kab. Banyumas Kab. Grobogan Kota Semarang Kab. Kebumen Kota Surakarta Kab. Brebes Kab. Magelang Kab. Kudus Kab. Kendal Kota Pekalongan Kab. Boyolali Kab. Temanggung Kab. Purbalingga 10,00 Kab. Sragen Kab. Pemalang Kab. Pekalongan Kab. Blora Kab. Jepara Kab. Wonogiri Kota Salatiga Kab. Pati Kab. Klaten Kab. Karanganyar Kab. Purworejo Kab. Banjarnegara Kab. Wonosobo Kab. Semarang 8,00
Kab. Demak
Kab. Rembang
6,00
4,00
4 5,00
Ket :
2
Kota Magelang 7,00
9,00
11,00
13,00
15,00
17,00
Tingkat Kemiskinan (%) : Termasuk dalam 15 Kab. dgn Tk. Kemiskinan Tinggi
19,00
21,00
23,00
25,00 PRIORITAS
1
2
3
4
16
30,00
Kab. Sragen
25,00
1
3
Drop Out (DO) KB
Kab. Wonogiri
20,00
Kota Tegal Kota Pekalongan Kab. Tegal Kab. Kudus Kab. Temanggung Kab. Jepara Kab. Sukoharjo Kab. Karanganyar Kab. Batang 15,00 Kota Magelang Kab. Boyolali Kab. Pekalongan Kota Semarang Kota Surakarta Kab. Pati
Kab. Semarang
Kab. Kendal
Kab. Kebumen Kab. Cilacap
Kab. Brebes Kab. Banyumas Kab. Wonosobo Kab. Demak Kab. Rembang Kab. Blora Kab. Pemalang Kab. Grobogan Kab. Purbalingga Kab. Purworejo Kab. Klaten Kab. Banjarnegara
10,00
5,00
4 5,00
Ket :
Kab. Magelang
Kota Salatiga
7,00
9,00
11,00
13,00
15,00
17,00
Tingkat Kemiskinan (%) : Termasuk dalam 15 Kab. dgn Tk. Kemiskinan Tinggi
2 19,00
21,00
23,00
25,00
PRIORITAS 1
2
3
4
17
30,00
Kab. Sragen
25,00
Sumber: BPS, diolah
1
3
Drop Out (DO) KB
Kab. Wonogiri 20,00
15,00
Kota Magelang
10,00
5,00
Kab. Magelang
4 4,00
Ket :
Kab. Jepara Kab. Temanggung Kab. Karanganyar Kab. Wonosobo Kab. Blora Kab. Demak Kab. Pemalang Kab. Rembang Kab. Pekalongan Kab. Banjarnegara Kab. Purbalingga Kab. PurworejoKab. Pati Kab. Klaten Kab. Semarang
Kota Tegal Kab. Kebumen Kab. Tegal Kota Pekalongan Kab. Kudus Kab. Cilacap Kab. Brebes Kab. Sukoharjo Kab. Banyumas Kab. Batang Kab. Boyolali Kota Semarang Kab. Grobogan Kota Surakarta Kab. Kendal
2
Kota Salatiga 6,00
8,00
10,00
Unmetneed KB : Termasuk dalam 15 Kab. dgn Tk. Kemiskinan Tinggi
12,00
14,00 PRIORITAS 1
2
3
4
18
KEBIJAKAN PELAKSANAAN PROGRAM KB PROVINSI JAWA TENGAH 1. Meningkatkan kualitas pelayanan KB utk masy & mendorong masy utk mengendalikan kelahiran 2. Meningkatkan kesehatan reproduksi remaja mell berbagai prog yg responsif thd kebutuhan remaja 3. Meningkatkan akses & kualitas pelayanan KB serta jaminan ketersediaan kotrasepsi terutama bagi keluarga miskin (keluarga Pra Sejahtera & KS I) 4. Penguatan kelembagaan keluarga kecil berkualitas mell peningkatan peran serta masy & pengembangan informasi prog KB-KS 5. Pembinaan kapasitas SDM terutama di tk. Lini lapangan peningkatan kualitas manajemen prog KB 6. Optimalisasi upaya-upaya advokasi guna meningkatkan komitmen stakeholders, meningkatkan peran serta mitra kerja, serta promosi & KIE prog KB
19
PERMASALAHAN 1.
Blm optimalnya komitmen & dukungan penentu kebijakan di Kab./Kota thd pentingnya prog. KB
2.
Lemahnya koordinasi dalam penggerakan pelayanan KB
3.
Masih tingginya jml keluarga yg tdk menggunakan alat kontrasepsi menyatakan tdk menginginkan anak tambahan Umetneed KB tinggi
4.
Penurunan kuantitas tenaga lapangan KB alih tugas bidang lain & pensiun
5.
Masih rendahnya kesadaran masy utk ber-KB mandiri
6.
Kurangnya informasi & sosialisasi prog KB kpd masy 20
ALTERNATIF SOLUSI 1. Membangun komitmen politis dgn para pemangku kepentingan dlm penggerakan pelayanan & pemberdayaan masy dlm Prog KB termasuk peran kelembagaan masy (IMP, LKMD, RT, RW, PKK, Toga/Toma dll) • KELEMBAGAAN • SDM • ANGGARAN PENCAPAIAN INDIKATOR SASARAN KINERJA
• DO • Unmetneed • TFR
2. Meningkatkan koordinasi dlm penataan kembali pengelolaan Prog KB; 3. Meramaikan kembali Prog KB sbg sesuatu yg seksi mell sosialisasi & promosi, MARS KB dlm setiap keg/rapat & materi KB dlm kurikulum dikmen & dikti;
4. Memperkuat SDM operasional Prog KB mell optimalisasi Babinsa dan PLKB; 5. Meningkatkan ketahanan & kesejahteraan keluarga mell pelayanan KB kontrasepsi MKJP bagi keluarga miskin dibiayai BPJS;
6. Meningkatkan pembiayaan prog KB; 7. Menyusun Grand Design Kependudukan Dalam Rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk. 21
BAPPEDA PROV. JATENG
HARAPAN
Dukungan aktif dari para pemangku kepentingan dalam rangka menggerakkan dan meningkatkan pelayanan program KB di Jawa Tengah
Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan Dan Anak Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat, Mengurangi Kemiskinan 22
22
TERIMA KASIH
