BAB I PENDAHULUAN. Bapermasdes Prov. Jateng

1 BAB I PENDAHULUAN

1.1

MAKSUD DAN TUJUAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN SKPD

1.1.1

Maksud Penyusunan Laporan Keuangan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah disusun untuk menyediakan

informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan terutama digunakan untuk menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, saldo anggaran lebih, arus kas, hasil operasi, dan perubahan ekuitas suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah selaku entitas pelaporan mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan : a) Akuntabilitas Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik. b) Manajemen Membantu para pengguna untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan suatu entitas pelaporan dalam periode pelaporan sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas seluruh aset, kewajiban dan ekuitas dana pemerintah untuk kepentingan masyarakat. c) Transparansi Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan. d) Keseimbangan Antargenerasi (intergenerational equity) Membantu para pengguna dalam mengetahui kecukupan penerimaan pemerintah pada periode pelaporan untuk membiayai seluruh pengeluaran yang dialokasikan dan apakah generasi yang akan datang diasumsikan akan ikut menanggung beban pengeluaran tersebut.

Bapermasdes Prov. Jateng

2 1.1.2

Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan Pelaporan keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menyajikan informasi yang

berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dikelola, dengan : 1.

Menyedikan informasi mengenai posisi suumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas pemerintah daerah,

2.

Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas pemerintah daerah,

3.

Menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi,

4.

Menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggaran yang ditetapkan,

5.

Menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya,

6.

Menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah daerah untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintahan, dan

7.

Menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas pelaporan dalam mendanai aktivitasnya. Untuk memenuhi tujuan-tujuan tersebut, laporan keuangan menyediakan informasi

mengenai aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan LRA, belanja, transfer, pembiayaan, saldo anggalan lebih, pendapatan LO, beban dan arus kas Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sebagai suatu entitas pelaporan. Laporan keuangan SKPD terdiri dari : a) Laporan Realisasi Anggaran b) Neraca c) Laporan Operasional d) Laporan Perubahan Ekuitas e) Catatan atas Laporan Keuangan

Laporan Realisasi Anggaran Laporan Realisasi Anggaran mengungkapkan kegiatan keuangan pemerintah daerah yang menunjukkan ketaatan terhadap APBD. Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya dalam satu periode pelaporan dan menyajikan unsur-unsur sebagai berikut : a) Pendapatan b) Belanja c) Transfer d) Surplus/defisit e) Pembiayaan Bapermasdes Prov. Jateng

3 f) Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran

Neraca Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu. Setiap entitas pelaporan mengklasifikasikan asetnya dalam aset lancar dan nonlancar serta mengklasifikasikan kewajibannya menjadi kewajiban jangka pendek dan jangka panjang dalam neraca. Setiap entitas pelaporan mengungkapkan setiap pos aset dan kewajiban yang mencakup jumlah-jumlah yang diharapkan akan diterima atau dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan dan jumlah-jumlah yang diharapkan akan diterima atau dibayar dalam waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan. Sedangkan ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban entitas pada tanggal laporan. Neraca mencantumkan sekurang-kurangnya pos-pos berikut: a) Kas dan setara b) Investasi jangka pendek c) Piutang pajak dan bukan pajak d) Persediaan e) Investasi jangka panjang f) Aset tetap g) Aset Lainnya h) Kewajiban jangka pendek i)

Kewajiban jangka panjang

j)

Ekuitas

Laporan Operasional Laporan Operasional menyajikan pos-pos sebagai berikut ; a)

Pendapatan LO dari kegiatan operasional

b)

Beban dari kegiatan operasional

c)

Surplus/Defisit dari kegiatan non operasional

d)

Pos luar biasa

e)

Surplus/defisit LO

Laporan Perubahan Ekuitas Laporan Perubahan ekuitas menyajikan pos-pos : a)

Ekuitas awal

b)

Surplus/defisit LO pada periode bersangkutan


4 c)

Koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas yang antara lain berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar.

Catatan atas Laporan Keuangan Agar cepat digunakan oleh pengguna dalam memahami dan membandingkannya dengan laporan keuangan entitas lainnya. Catatan atas Laporan Keuangan sekurang-kurangnya disajikan dengan susunan sebagai berikut: a. Informasi tentang kebijakan fiskal/keuangan, ekonomi makro, pencapaian target Undangundang APBN/Perda APBD, berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target. b. Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan selama tahun pelaporan. c. Informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya. Catatan atas Laporan Keuangan disajikan secara sistematis setiap pos dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas.

1.2

LANDASAN HUKUM PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN Pelaporan keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah diselenggarakan berdasarkan

peraturan perundang-undangan yang mengatur keuangan pemerintah, antara lain. a. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945. khususnya bagian yang mengatur keuangan Negara; b. Undang-undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; c. Undang-undang No. 1 Tahun 2003 tentang Perbendaharaan Negara; d. Undang-undang No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Negara; e. Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; f.

Undang-undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;

g. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. h. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; i.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah jo Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah jo Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 21 Tahun 2011


5 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; j.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

k. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 79 Tahun 2014, tentang Pedoman Penatausahaan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2015; l.

Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 45 Tahun 2014 Tentang Kebijakan dan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah.

1.3

SISTEMATIKA PENULISAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN SKPD Sistematika isi catatan atas laporan keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun

Anggaran 2015 adalah sebagai berikut: Bab I Pendahuluan 1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan SKPD 1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan SKPD 1.3 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan SKPD Bab II

Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan dan Pencapaian Target Kinerja APBD SKPD 2.1 Ekonomi Makro 2.2 Kebijakan Keuangan

Bab III

Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan SKPD 3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan SKPD 3.2 Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan

Bab IV

Kebijakan Akuntansi 4.1 Entitas Akuntansi/Entitas Pelaporan Keuangan Daerah SKPD 4.2 Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan SKPD 4.3 Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan SKPD 4.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi berkaitan dengan Ketentuan yang ada dalam Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) pada SKPD

Bab V

Penjelasan Pos-pos Laporan keuangan 5.1. 5.1.1 5.1.2 5.1.3 5.2. 5.2.1 5.2.2

Penjelasan Pos-Pos Neraca Aset Kewajiban Ekuitas Dana Penjelasan Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Belanja


6 5.3. 5.3.1 5.3.2 5.4.

Bab VI

Penjelesan Pos-Pos Laporan Operasional Pendapatan Beban Penjelasan Laporan Perubahan Ekuitas

Penjelasan atas Informasi-Informasi Non Keuangan SKPD

Bab VII Penutup


7 BAB II EKONOMI MAKRO DAN KEBIJAKAN KEUANGAN

2.1

EKONOMI MAKRO Perkembangan ekonomi makro Jawa Tengah masih lebih banyak didorong oleh

peningkatan konsumsi, terutama konsumsi pemerintah (realisasi belanja APBD) dan rumah tangga. Kinerja sektor utama masih didominasi oleh sektor industri pengolahan, sektor perdagangan, hotel dan restoran serta sektor pertanian. Perlambatan ekonomi daerah dipengaruhi oleh melambatnya investasi daerah baik pada investasi bangunan maupun non bangunan. Adanya hambatan dalam melakukan investasi di Jateng disebabkan antara lain oleh keterbatasan infrastruktur, pelayanan investasi dan ketersedian SDM. Infrastruktur daerah dirasakan belum memadai terutama mengenai sarana prasarana energi, air, jalan, jembatan, pelabuhan maupun bandara. Kondisi perekonomian Jawa Tengah menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan selama kurun waktu 2009 – 2012 yang ditunjukkan dengan angka pertumbuhan ekonomi yang selalu meningkat, namun pada Tahun 2013 dan 2014 mengalami perlambatan. Pertumbuhan ekonomi tahun 2014 sebesar 5,47 persen (Tahun Dasar 2000), sedikit menurun jika dibandingkan dengan tahun 2013 (5,81 persen). Selama kurun waktu tahun 2013 – 2014 nilai PDRB Jawa Tengah mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Nilai PDRB pada Tahun 20013 Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) sebesar Rp 623,500 trilyun naik pada Tahun 2014 menjadi Rp 700,071 Trilyun. Nilai PDRB Atas harga Dasar Konstan (ADHK) naik dari Rp 223,095 Trilyun menjadi Rp 235,298 Trilyun. Sektor PDRB yang memberikan kontribusi dominan terhadap PDRB Jawa Tengah tahun 2014 yaitu sektor industri pengolahan (33,62%); perdagangan, hotel, dan restoran (20,88%); serta pertanian (16,66%). Jika dibandingkan dengan tahu 2013, maka ketiga sektor tersebut masih menjadi sektor dominan dalam PDRB Jawa Tengah. Apabila dilihat dari laju pertumbuhan PDRB pada tiap sektor tahun 2014, maka diketahui bahwa meskipun nilai laju pertumbuhan tiap sektor lebih kecil dibandingkan tahun 2013, tetapi semua sektor mengalami pertumbuhan positif, kecuali sektor pertanian yang mengalami laju pertumbuhan negatif sebesar 1,11 persen. Hal ini menunjukkan bahwa nilai PDRB sektor pertanian pada tahun 2014 mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2013. Nilai PDRB dan laju pertumbuhan, serta kontribuasi sektor pada PDRB Jawa Tengah Tahun 2013 – 2014 secara lengkap dapat dilihat pada tabel 2.1.1 dan tabel 2.1.2.


8 Tabel 2.1.1 Nilai dan Laju Pertumbuhan PDRB Menurut Lapangan Usaha Tahun 2013 - 2014 No

Lapangan Usaha

1 2

Pertanian Pertambangan & Galian Industri Pengolahan Listrik, Gas & Air Bersih Konstruksi Perdagangan, Hotel & Restoran Angkutan & Komunikasi Keuangan, Real Estat & Jasa Perusahaan Jasa-jasa

3 4 5 6 7 8

9 PRDB

Sumber Keterangan

ADHB (Trilyun Rupiah)

ADHK (Trilyun Rupiah)

Laju Pertumbuhan (%)

2013 113,922

2014*) 116,604

2013 37,514

2014*) 37,098

2013 2,18

2014*) (1,11)

5,951

7,002

2,500

2,648

6,14

5,93

203,104

235,381

73,092

77,763

5,91

6,39

6,599

7,419

1,973

2,097

8,39

6,29

37,196

42,184

13,449

14,194

6,96

5,54

129,303

146,207

50,209

53,932

7,47

7,41

37,611

43,223

12,238

13,166

6,55

7,58

23,280

26,804

9,073

9,868

10,56

8,76

66,530 623,500

75,244 700,071

23,044 223,095

24,528 235,298

4,93 5,81

6,44 5,47

: Berita Resmi Statistik (BRS), 2015 : *) Angka Sementara

Tabel 2.1.2 Stuktur PDRB Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2013 – 2014 (%) Lapangan Usaha

2013

2014

Pertanian Pertambangan & Galian Industri Pengolahan Listrik, Gas & Air Bersih Konstruksi Perdagangan, Hotel & Restoran 7 Angkutan & Komunikasi 8 Keuangan, Real Estat & Jasa Perusahaan 9 Jasa-jasa PRDB Sumber : Berita Resmi Statistik (BRS), 2015 Keterangan : *) Angka Sementara

18,27 0,95 32,57 1,06 5,97 20,74

16,66 1,00 33,62 1,06 6,03 20,88

6,03 3,73

6,17 3,83

10,67 100,00

10,75 100,00

No 1 2 3 4 5 6

Angka inflasi di Jawa Tengah tercatat pada Bulan Desember 2014 sebesar 8,22% (yoy), meningkat jika dibandingkan dengan inflasi tahun 2013 (7,99%). Kondisi tersebut dipengaruhi oleh berbagai indikator pemicu inflasi baik yang bersifat ekternal maupun internal, antara laindisebabkan oleh kenaikan harga beberapa komoditas barang dan jasa terutama bensin, tarip listrik, cabai merah, beras, bahan bakar rumah tangga, tukang bukan mandor, cabai rawit, kontrak rumah, angkutan dalam kota, serta akademi/perguruan tinggi.


9 2.2

KEBIJAKAN KEUANGAN Perencanaan pembangunan daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2016 telah memasuki

periode perencanaan pembangunan daerah tahun ke-3 dalam rangka Menuju Jawa Tengah Sejahtera dan Berdikari, sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018. Kebijakan pembangunan daerah Jawa Tengah tahun 2016 diarahkan pada upaya untuk “Meningkatkan Kesejahteraan dan Perekonomian Masyarakat didukung Infrastruktur yang Semakin Mantap”. Kondisi Jawa Tengah Tahun 2016 masih terpengaruh oleh kondisi perekonomian dunia dan nasional, dengan tantangan terhadap perekonomian Jawa Tengah adalah : a. Implementasi ASEAN Economic Community (AEC) memberikan tantangan bagi persaingan tenaga kerja profesional; b. Tingginya ketergantungan industri di Jawa Tengah terhadap bahan baku impor berakibat tingginya nilai impor non migas; c. Fluktuasi harga BBM dunia mengakibatkan ketidakpastian ekonomi; d. Koordinasi yang belum optimal antar sektor; e. Masih rendahnya kualitas SDM mengakibatkan daya saing yang rendah; f.

Tingginya permintaan produk yang berkualitas menuntut peningkatan standar kualitas produk;

g. Pelaksanaan Pilkada kabupaten/kota di Jawa Tengah yang rencananya akan dilaksanakan serentak pada akhir Tahun 2015 (16 kabupaten/kota) yang menuntut langkah antisipatif dampak ekonomi lokal; h. Masih tingginya risiko bencana alam nasional dan lokal; i.

Belum optimalnya pemanfaatan sumberdaya alam lokal.

Peluang yang dapat dimanfaatkan Jawa Tengah antara lain meliputi : a. Semakin meningkatnya kondisi infrastruktur pendukung perekonomian Jawa Tengah; b. Semakin terbukanya peluang pasar ekspor bagi produk Jawa Tengah; c. Meningkatnya pelayanan dan kemudahan investasi; d. Peran dan dukungan Jawa Tengah pada perekonomian nasional masih diperhitungkan; e. Meningkatnya dukungan dari stakeholder dan asosiasi usaha; Bapermasdes Prov. Jateng

10 f.

Tingginya komitmen dan dukungan kabupaten/kota pada pengembangan potensi regional;

g. Masih terbukanya peluang pengembangan dan relokasi kawasan industri; h. Upah tenaga kerja di Jawa Tengah yang kompetitif. Kebijakan keuangan daerah secara garis besar akan tercermin pada kebijakan pendapatan, belanja serta pembiayaan yang harus dikelola secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab serta taat pada peraturan perundang-undangan. Dalam rangka meningkatkan kinerja pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah, maka kebijakan yang diambil adalah sebagai berikut :

1.

Arah Kebijakan Pendapatan Daerah Dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah, maka ditetapkan kebijakan umum

dalam pengelolaan pendapatan daerah tahun 2016 meliputi : a.

Optimalisasi penerimaan pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah;

b.

Optimalisasi pemanfaatan/pemberdayaan aset daerah;

c.

Peningkatan dana perimbangan dari Dana Alokasi Umum dan bagi hasil pajak, bukan pajak dan pembaharuan data;

d.

Mengoptimalkan pemanfaatan sarana dan prasarana serta sumberdaya manusia yang ada guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah;

e.

Peningkatan kerjasama dengan instansi terkait dalam rangka optimalisasi penerimaan DBH Pajak/Bukan Pajak;

f.

Meningkatkan kerjasama Pemerintah dan Swasta. Kebijakan tersebut ditempuh melalui penajaman potensi riil sumber-sumber pendapatan dan peningkatan kualitas pelayanan publik secara akuntabel; menginventarisir dan mengoptimalkan pendayagunaan aset-aset daerah agar dapat memberi kontribusi pada PAD; peningkatan pelayanan perpajakan, retribusi daerah, dan pendapatan lain-lain.

2.

Arah Kebijakan Belanja Daerah Arah Kebijakan Belanja Daerah Dalam rangka mewujudkan sinergitas rencana program

dan kegiatan prioritas pembangunan daerah tahun 2016 serta berkontribusi terhadap capaian RPJMN tahun 2016, maka kebijakan Belanja Daerah yang terdiri dari Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung yang diarahkan untuk :


11 a. Pemenuhan pembiayaan belanja yang bersifat wajib dan mengikat untuk menjamin pelayanan

dasar

masyarakat,

termasuk

belanja

BLUD,

DBHCHT

dan

pendampingan DAK; b. Pemenuhan Dana Bagi Hasil kepada Kabupaten/Kota; c. Mempertahankan alokasi belanja sebesar 20% untuk fungsi pendidikan; d. Membiayai program dan kegiatan yang menjadi prioritas pembangunan Jawa Tengah Tahun 2016, meliputi: 

Percepatan

pengurangan

kemiskinan

dan

pengangguran

berdimensi

kewilayahan; 

Peningkatan perekonomian daerah berbasis potensi unggulan daerah;



Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan perluasan cakupan layanan sosial dasar;



Optimalisasi pembangunan infrastruktur dan pengembangan teknologi guna meningkatkan daya saing daerah;



Peningkatan pengendalian pemanfaatan ruang dalam upaya pemulihan daya dukung dan daya tampung lingkungan serta pengurangan potensi ancaman bencana;



Peningkatan pelayanan publik, penyelenggaraan tata kelola pemerintahan dan penciptaan kondusivitas wilayah.

e. Mendukung program/kegiatan strategis yang terkait dengan agenda nasional, dengan tetap memprioritaskan pembangunan daerah serta memiliki skala pelayanan nasional dan regional; f.

Meningkatkan keserasian pembangunan antar wilayah dan daerah Kabupaten/Kota melalui Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa.

Kebijakan belanja daerah ini disusun berdasarkan prinsip-prinsip penganggaran dengan pendekatan anggaran berbasis kinerja, dan memperhatikan prioritas pembangunan sesuai permasalahan serta perkiraan situasi dan kondisi pada tahun mendatang, dan dilakukan secara selektif, akuntabel, transparan, dan berkeadilan.


12 BAB III IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN SKPD TAHUN ANGGARAN 2015

3.2

Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan SKPD Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Tengah sebagai SKPD

teknis yang mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa mempunyai fungsi untuk memberikan pelayanan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa kepada masyarakat. Agar pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut berjalan secara optimal maka diperlukan pengelolaan SDM, sumber dana dan sarana secara efektif dan efisien mungkin . Dengan memperhatikan

uraian dan beberapa data tersebut di atas, maka dapat

dikatakan bahwa Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam melaksanakan tugasnya dapat dikatakan berhasil, karena semua target sasaran yang telah ditetapkan dicapai dengan ketegori (Baik). Hal tersebut didukung dengan data sebagai berikut : Hasil Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS) dicapai (79,87%), dengan rincian sasaran sebagai berikut : 1. Meningkatnya kapasitas Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan (LPMD/K) capaiannya sebesar 100% atau kategori baik; 2. Meningkatnya kapasitas Kader Pemberdayaan Masyarakat (KPM) capaiannya sebesar 100% atau kategori baik; 3. Terwujudnya Desa Berprestasi capaiannya sebesar 66,66% atau kategori cukup; 4. Meningkatnya kapasitas aparat desa/kelurahan capaiannya sebesar 100% atau kategori baik; 5. Terwujudnya Desa Mandiri, tidak terealisasi pada Tahun 2015 karena adanya Undangundang Nomor 23 Tahun 2014; 6. Meningkatnya prosentase PKK aktif di Kabupaten/Kota capaiannya sebesar 100% atau kategori baik; 7. Meningkatnya jumlah Posyandu Model/ Integrasi yang dibina capaiannya sebesar 100% atau kategori baik; 8. Meningkatnya Perlindungan anak dan tenaga kerja di perdesaan capaiannya sebesar 100% atau kategori baik; 9. Meningkatnya kemampuan fasilitator, aparat kab./kota dan Pelaksana terbaik P2MBG capaiannya sebesar 100% atau kategori baik; 10. Meningkatnya kepedulian masyarakat terhadap nilai-nilai budaya masyarakat capaiannya sebesar 100% atau kategori baik;


13 11. Meningkatnya peran serta masyarakat dalam

menyediakan kebutuhan air bersih dan

sanitasi tidak terealisasi pada Tahun 2015 karena adanya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014; 12. Meningkatnya kelompok masyarakat yang berpartisipasi dalam pengelolaan prasarana dan sarana lingkungan permukiman tidak terealisasi pada Tahun 2015 karena adanya Undangundang Nomor 23 Tahun 2014; 13. Meningkatnya partisipasi masyarakat

dalam mewujudkan pembangunan rumah Layak

Huni capaiannya sebesar 127,5% atau kategori sangat baik; 14. Terwujudnya pengelolaan data tanah desa melalui manajemen pertanahan berbasis masyarakat tidak terealisasi pada Tahun 2015 karena adanya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014; 15. Meningkatnya status kepemilikan tanah capaiannya sebesar (100,5%) atau kategori sangat baik; 16. Meningkatnya ketrampilan usaha Pokmas melalui pengawasan pengelolaan SDA yang berwawasan lingkungan capaiannya sebesar 100% atau kategori baik; 17. Meningkatnya kelompok masyarakat pengguna TTG capaiannya sebesar 110% atau kategori sangat baik; 18. Meningkatnya jumlah Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang terbentuk tidak terealisasi pada Tahun 2015 karena adanya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014; 19. Penguatan Kelembagaan Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam capaiannya sebesar 12,94% atau kategori kurang dikarenakan adanya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014; 20. Penguatan Kelembagaan Pasar Desa capaiannya sebesar 10,76% atau kategori kurang dikarenakan adanya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014; 21. Penguatan kelembagaan Cadangan Pangan Pemerintah Desa (CPPD) capaiannya sebesar 12,82% atau kategori kurang dikarenakan adanya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014; 22. Meningkatnya ketrampilan dan disversifikasi usaha masyarakat di kawasan penghasil dan lingkungan industri tembakau tidak terealisasi pada Tahun 2015 karena adanya Undangundang Nomor 23 Tahun 2014; 23. Penguatan Kelembagaan Usaha Peningkatan pendapatan Keluarga (UP2K PKK) tidak terealisasi pada Tahun 2015 karena adanya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014.


14 3.2

Hambatan dan Kendala Yang Ada Dalam Pencapaian Target Yang Telah Ditetapkan a. Permasalahan Atau Kendala Yang berkaitan dengan Pencapaian Kinerja Permasalahan atau kendala yang ditemui dalam pelaksanaan kegiatan antara lain : 1. Adapun permasalahan utama Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang harus diselesaikan dalam rangka memberikan pelayanan di bidang pemberdayaan masyarakat di Jawa Tengah, secara singkat dapat di rinci sebagai berikut : 2. Belum optimalnya kapasitas dan ketrampilan Aparat Desa/Kelurahan dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat desa masih rendah. 3. Masih terbatasnya sarana dan prasarana pendukung untuk meningkatkan kinerja lembaga Bapermades. 4. Masih rendahnya peran serta masyarakat dan belum optimalnya penguatan kapasitas kelembagaan dalam pelaksanaan pembangunan. 5. Belum optimalnya pengembangan usaha ekonomi produktif masyarakat desa. 6. Terbitnya regulasi-regulasi baru Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, sehingga diperlukan penyesuaian terkait urusan dan kewenangan tugas serta program kegiatan yang kurang optimal. b. Strategi Pemecahan Masalah Belajar dari pengalaman, ke depan dalam rangka meningkatkan kinerjanya perlu : 1. Strategi yang diperlukan guna meningkatkan kinerja Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa di masa mendatang antara lain : 2. Fasilitasi akses masyarakat ke sumber daya produktif, seperti lahan, permodalan, infrastruktur dan teknologi serta akses terhadap layanan publik dan pasar; 3. Fasilitasi layanan prasarana dan sarana masyarakat pedesaan, seperi air bersih, sanitasi, rumah layak huni, prasarana lingkungan lain; 4. Peningkatan dan pengembangan kapasitas kelembagaan pemerintahan desa dan kelembagaan sosial ekonomi untuk mendukung peningkatan sumberdaya pembangunan pedesaan; 5. Pengembangan program dan kegiatan yang terintegrasi atau terpadu, sehingga terdapat keterkaitan antara kegiatan ekonomi kota desa maupun antar desa yang diharapkan dapat mengurangi kesenjangan ekonomi dan layanan infrastruktur antar desa/kelurahan.


15

IKHTISAR REALISASI PENCAPAIAN TARGET KINERJA KEUANGAN SKPD TAHUN ANGGARAN 2015 Satuan Kerja Perangkat Daerah : Fungsi Sub Fungsi Provinsi No

1

1 2

3 4 5

6

7 8

9 10

11

12

13

14

15 16

17

Program/Kegiatan

2 Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Surat Menyurat Kegiatan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Kegiatan Jaminan Barang Milik Daerah Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan per UUan Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi di dalam dan luar Daerah Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubelair Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor dan RT Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana


Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Provinsi Jawa Tengah

: : : Jawa Tengah Jumlah Anggaran Rp

Realisasi Rp

3

4

Realisasi Fisik Keu (%) (%) 5 6

8.500.000

8.500.000

100

100

535.000.000

448.845.979

100

83,89

85.000.000

83.046.000

100

97,70

150.000.000

150.000.000

100

100

154.500.000

154.500.000

100

100

45.000.000

45.000.000

100

100

216.500.000

213.716.000

100

98,71

50.000.000

49.235.000

100

98,47

148.890.000

148.719.000

100

99,88

775.000.000

754.803.023

100

97,39

722.871.000

524.143.115

100

72,50

2.160.700.000

2.123.848.000

100

98,29

400.000.000

372.101.457

100

93,02

100.000.000

99.907.000

100

99,90

65.000.000

63.648.000

100

97,92

100.000.000

99.590.700

100

99,59

1.277.800.000

1.242.593.000

100

97,24

Keterangan (Tidak terserapnya anggaran <96% 7

Adanya sisa anggaran dalam penambahan daya listrik

Adanya efisiensi belanja jasa narasumber dan jasa publikasi

Efisiensi anggaran dan menyesuaikan harga BBM karena asumsi di DPA harga BBM Rp. 10.000 namun kenyataannya dibawah itu

16 Kantor Program Peningkatan Disiplin Aparatur 18

19

20

21

22

23

24

25

26

Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal Program Peningkatan Kinerja Pengelolaan Air Minum & Sanitasi Kegiatan Perbaikan Kualitas Sarana Air Bersih dan Sanitasi Berbasis Masyarakat

Program Pembangunan Perumahan Kegiatan Pemugaran Rumah Tidak Layak Huni Berbasis Masyarakat

Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan Kegiatan Perbaikan Kualitas Lingkungan Permukiman Berbasis Masyarakat

Program Pengembangan Kapasitas Pengelolaan SDA dan LH Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam rangka Pengelolaan Lingkungan dan Peningkatan Kesejahteraan

Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah Kegiatan Sosialisasi dan Penerapan Manajemen Pertanahan Berbasis Masyarakat

Kegiatan Sertifikasi Tanah di Kawasan Lindung dan Tanah Sawah Lestari Program Peningkatan Peran Serta Anak dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan Kegiatan Implementasi Program Terpadu Pemberdayaan Masyarakat Berperspektif Gender (P2MBG) Program Fasilitasi Pengembangan Masyarakat Dan Desa


41.150.000

39.978.300

100

97,15

85.000.000

84.950.000

100

99,94

384.433.000

277.308.700

72,13

Ada beberapa sub kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan karena terbitnya UU No. 23/2014 pokmas harus berbadan hukum indonesia

611.697.000

496.319.200

81,13

Efisiensi anggaran dalam alokasi honorarium dan makan minum kegiatan

699.823.000

280.577.000

40,09


280.902.000

180.615.900

64,29


85.413.250

33,95

1.697.304.000

1.566.939.031

92,31

Ada beberapa sub kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan karena terbitnya UU No. 23/2014 pokmas harus berbadan hukum indonesia Efisiensi anggaran perjalanan dinas

282.572.000

190.652.125

67,47

251.536.000

Efesiensi anggaran sewa ruang, honorarium narasumber dan perjalanan dinas

17 27

28

29

30

Kegiatan Perencanaan Partisipatif Pembangunan, Perlombaan Desa & Kelurahan, Sistem Pendataan Profil Desa/Kelurahan, Evaluasi Bantuan Pemerintahan Desa di Jawa Tengah Pengembangan Kapasitas Desa/Kelurahan

Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Kegiatan Pemasyarakatan & Pemanfaatan TTG di pedesaan Kegiatan Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengembangan Posyandu

3.497.685.000

3.057.002.066

87,40

Efisiensi anggaran honorarium narasumber, belanja cetak, belanja makan minum dan belanja perjalanan dinas

1.792.233.000

1.384.840.859

77,26

Efisiensi anggaran honorarium pelaksana kegiatan, uang harian, honorarium narasumber, Akomodasi Peserta dan belanja perjalanan dinas

957.927.000

838.030.700

87,48

Efisiensi perjalanan dinas

739.680.000

606.624.375

82,01

Ada beberapa sub kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan karena terbitnya UU No. 23/2014 pokmas harus berbadan hukum indonesia Ada anggaran untuk 2 sub kegiatan yang tidak digunakan yaitu rembug deso dengan Pak Gub dan partisipasi dalam pameran Hari Jadi Prov. Jateng, hal ini dikarenakan acara tersebut batal dlaksanakan. Selain itu ada efisiensi anggaran honorarium panitia pelaksana, honorarium panitia pengadaan barang/jasa, belanja jas publikasi dan perjalanan dinas. Efisiensi perjalanan dinas

31

Kegiatan Penguatan Peran Aktif Masyarakat melalui Gerakan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat Desa/Kelurahan

784.037.000

653.627.032

83,36

32

Kegiatan Pelestarian dan Pengembangan Adat Istiadat dan Nilai Sosial Budaya Masyarakat di Prov. Jateng Kegiatan Pengembangan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa

276.148.000

243.817.100

88,29

512.701.000

383.636.900

74,82

34

Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Rangka Perlindungan Anak di Pedesaan

189.276.000

142.522.931

75,29

35

Kegiatan Pemantapan Koordinasi dan Keterpaduan Program Pemberdayaan Masyarakat

1.140.500.000

1.022.618.130

89,66

33


Efisiensi anggaran honorarium narasumber, sewa ruang rapat dan belanja perjalanan dinas Jumlah peserta yang hadir dalam kegiatan fasilitasi pencegahan pekerja anak tidak sebanyak yang direncanakan, terutama di Kab. Temanggung sedang dalam musim panen tembakau dan adanya efisiensi perjalanan dinas Efisiensi anggaran ATK, honorarium narasumber, akomodasi kegiatan dan belanja

18 perjalanan dinas 36

37

38

Kegiatan Pemantapan Unit Pengaduan Masyarakat dalam Penanggulangan Kemiskinan Kegiatan Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengembangan PKK di Jawa Tengah

Program Penguatan Kelembagaan Masyarakat Kegiatan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDES)

353.644.000

348.660.500

98,59

1.641.900.000

1.388.777.383

84,58

Sub kegiatan sosialisasi rakernas tidak dapat dilaksanakan dikarena kan juknis dan Keppres tentang kelembagaaan PKK belum disahkan hingga menjelang akhir tahun, sehingga tidak berani dilaksanakan tanpa dasar yang kuat

280.667.000

58.160.450

20,72

Ada beberapa sub kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan karena terbitnya UU No. 23/2014 pokmas harus berbadan hukum indonesia Ada beberapa sub kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan karena terbitnya UU No. 23/2014 pokmas harus berbadan hukum indonesia Ada beberapa sub kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan karena terbitnya UU No. 23/2014 pokmas harus berbadan hukum indonesia Ada beberapa sub kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan karena terbitnya UU No. 23/2014 pokmas harus berbadan hukum indonesia

39

Kegiatan Pengembangan Lembaga Ekonomi Masyarakat/LEM

603.181.000

234.912.100

38,94

40

Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Pemberian Makanan Tambahan Anak Sekolah (PM2-PMTS)

375.226.000

284.154.750

75,72

41

Kegiatan Penguatan Kelembagaan UP2K PKK

480.632.000

189.627.800

39,45

42

Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Penanggulangan Kemiskinan Di Pedesaan Kegiatan Pembinaan Kemampuan Dan Keterampilan Kerja Masyarakat Di Lingkungan Industri Hasil Tembakau Dan/Atau Daerah Penghasil Bahan Baku Industri Hasil Tembakau Jumlah

473.063.000

418.017.758

88,36

1.000.000.000

52.151.000

5,21

40.107.015.000

34.680.527.443

43


86,46


19 BAB IV KEBIJAKAN AKUNTANSI

4.1

Entitas Akuntansi/Entitas Pelaporan Keuangan Daerah SKPD Asumsi kemandirian entitas, yang berarti bahwa unit Pemerintah Daerah sebagai entitas

pelaporan dan entitas akuntansi dianggap sebagai unit yang mandiri dan mempunyai kewajiban untuk menyajikan laporan keuangan sehingga tidak terjadi kekacauan antar unit pemerintahan dalam pelaporan keuangan. Salah satu indikasi terpenuhinya asumsi ini adalah adanya kewenangan entitas untuk menyusun anggaran dan melaksanakannya dengan tanggung jawab penuh. Entitas bertanggungjawab atas pengelolaan aset dan sumber daya di luar neraca untuk kepentingan yurisdiksi tugas pokoknya, termasuk atas kehilangan atau kerusakan aset dan sumber daya dimaksud, utang piutang yang terjadi akibat pembuatan keputusan entitas, serta terlaksana tidaknya program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Entitas

di

pemerintah

daerah

terdiri

atas

Entitas

Pelaporan

dan

Entitas Akuntansi. Entitas Pelaporan adalah Pemerintah Daerah yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggung-jawaban berupa laporan keuangan Pemerintah Daerah. Entitas Akuntansi adalah Satuan Kerja penguna anggaran/pengguna barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan. Yang termasuk ke dalam entitas akuntansi adalah SKPD dan PPKD.

4.2

Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan SKPD Kebijakan akuntansi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah dituangkan dalam

Peraturan Gubernur Nomor 45 Tahun 2014 tentang Kebijakan Dan Sistem Akutansi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah dengan uraian sebagai berikut: a.

Kebijakan Akuntansi Pelaporan Keuangan 1)

Pelaporan keuangan merupakan satu kesatuan yang terdiri dari laporan keuangan, catatan atas laporan keuangan, dan informasi tambahan yang harus disajikan bersamasama.

2)

Komponen laporan keuangan pemerintah untuk entitas akuntansi terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).


20 3)

Catatan atas Laporan Keuangan mengungkapkan hal-hal sebagai berikut: a) Menyajikan informasi tentang ekonomi makro, kebijakan fiskal/keuangan dan pencapaian target perda APBD berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target; b) Menyajikan ikhtisar pencapaian kinerja selama tahun pelaporan; c) Menyajikan informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakankebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya; d) Menyediakan informasi tambahan yang diperlukan untuk penyajian yang wajar, yang tidak disajikan dalam lembar muka laporan keuangan.

4)

Basis Akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah daerah adalah basis akrual.

5)

Entitas

pelaporan

keuangan

mengacu

pada

konsep

bahwa

setiap

pusat

pertanggungjawaban harus bertanggungjawab atas pelaksanaan tugasnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. 6)

Entitas pelaporan keuangan daerah adalah Pemerintah Daerah secara keseluruhan, sedangkan pusat-pusat pertanggungjawaban ada pada SKPD dan Biro Keuangan.

b.

Kebijakan Akuntansi Kas dan Setara Kas 1)

Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan.

2)

Setara kas adalah investasi jangka pendek pemeriintah yang sangat likuid, yang siap dicairkan menjadi kas, bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan, serta mempunyai masa jatuh tempo kurang dari 3 bulan terhitung dari tanggal perolehan.

3)

Kas dan setara kas dibagi dalam 3 klasifikasi besar yaitu uang tunai, saldo simpanan di Bank, dan setara kas.

4)

Kas dan setara kas diakui pada saat : a.

Memenuhi definisi kas dan/setara kas; dan

b.

Penguasaan dan/atau kepemilikan telah beralih kepada pemerintah daerah.


21 5)

Kas dan setara kas dicatat berdasarkan nilai nominal yang disajikan dalam nilai rupiah.

6)

c.

Kas dan setara kas disajikan dalam Neraca dan LAK.

Kebijakan Akuntansi Investasi 1)

Investasi adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi seperti Bungan, deviden dan royalti, atau manfaat sosial, sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

2)

Investasi diklasifikasikan menjadi dua kelompok yaitu investasi jangka pendek dan investasi jangka panjang.

3)

Pengakuan investasi : a. Investasi jangka pendek dapat diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut : (1) Kemungkinan manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa yang akan datang atas suatu investasi tersebut dapat diperoleh pemerintah dalam jangka waktu 12 bulan atau kurang; dan (2) Nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai (reliable). b. Investasi jangka panjang dapat diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut : (1) Kemungkinan manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa yang akan datang atas suatu investasi tersebut dapat diperoleh pemerintah dalam jangka waktu lebih dari 12 bulan; dan (2) Nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai (reliable).

4)

Pengukuran Investasi a. Investasi jangka pendek, dicatat sebesar biaya perolehan. Apabila investasi diperoleh tanpa biaya perolehan maka investasi dinilai berdasarkan nilai wajar investasi pada tanggal perolehannya yaitu sebesar harga pasar. b. Investasi jangka panjang, metode yang digunakan adalah metode biaya, metode ekuitas, metode nilai bersih yang dapat direalisasikan (net realizable value).


22 5)

Penyajian/pengungkapan a. Investasi jangka pendek disajikan pada pos aset lancar di neraca. Sedangkan hasil dari investasi, seperti bunga diakui sebagi pendapatan dan disajikan pada LRA dan LO. b. Investasi jangka panjang disajikan pada neraca menurut jenisnya, baik yang sifat non permanen maupun bersifat permanen. Investasi non permanen yang diragukan tertagih/terealisasi disajikan sebagai pengurang investasi jangka non permanen. c. Investasi non permanen yang akan jatuh tempo dalam waktu kurang dari 12 bulan setelah tanggal pelaporan direklasifikasi menjadi bagian lancar investasi non permanen pada aset lancar.

d.

Kebijakan Akuntansi Piutang 1)

Piutang adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah dan/atau hak Pemerintah yang dapat dinilai dengan uang sabagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau akibat lainnya yang sah, yang diharapkan diterima Pemerintah dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.

2)

Pengakuan piutang pemerintah diakui pada saat timbulnya hak tagih pemerintah karena adanya tunggakan pungutan pendapatan, perikatan, transfer antar pemerintahan dan kerugian daerah serta transaksi lainnya.

3)

Pengukuran piutang dicatat sebesar nilai nominal yang tercantum dalam surat ketetapan, surat penagihan dan nilai yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode pelaporan.

4)

Metode

untuk

menghitung

piutang

yang

tidak

tertagih

adalah

metode

pencadangan/penyisihan piutang tidak tertagih. Metode ini mengestimasi besarnya piutang-piutang yang tidak akan tertagih dan kemudian mencatat dan menyajikan nilai estimasi tersebut sebagai penyisihan piutang tidak tertagih, yang mengurangi nilai piutang bruto. Penyisihan piutang tidak tertagih dibentuk berdasarkan kualitas/umur piutang.


23 e.

Kebijakan Akuntansi Persediaan 1)

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

2)

Persediaan merupakan aset yang berupa : a)

Barang atau perlengkapan (supplies) yang digunakan dalam rangka kegiatan operasional pemerintah,

b)

Bahan atau perlengkapan (supplies) yang akan digunakan dalam proses produksi,

c)

Barang dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat,

d)

Barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat dalam

rangka kegiatan pemerintahan. 3)

Persediaan diakui pada saat : a)

Potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal.

b) 4)

Diterima atau hak kepemilikannya dan/ atau kepenguasaannya berpindah.

Persediaan dicatat menggunakan metode periodik yaitu pencatatan hanya dilakukan pada saat terjadi penambahan sehingga tidak mengupdate jumlah persediaan. Metode penilaian persediaan menggunakan harga perolehan terakhir.

5)

Persediaan disajikan sebesar : a)

Biaya peroleh apabila diperoleh dengan pembelian. Biaya perolehan persediaan meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya penanganan, dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan. Hal yang mengurangi biaya perolehan persediaan : potongan harga dan rabat dan lainnya yang serupa.

b)

Harga pokok produksi apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri.

c)

Nilai wajar apabila persediaan dipeoleh dari cara lainnya.


24 f.

Kebijakan Akuntansi Aset Tetap 1)

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan, dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

2)

Aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas. Klasifikasi aset tetap adalah tanah; peralatan dan mesin; gedung dan bangunan; jalan, irigrasi dan jaringan; aset tetap lainnya; serta konstruksi dalam pengerjaan (KDP).

3)

Aset tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan andal. Kriteria untuk dapat diakui sebagai aset tetap adalah

4)

a)

Berwujud

b)

Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan

c)

Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal

d)

Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas

e)

Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan

Aset tetap pada prinsipnya dinilai dengan biaya perolehan. Apabila biaya perolehan suatu aset adalah tanpa nilai atau tidak dapat diidentifikasi, maka nilai Aset Tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.

5)

Komponen biaya perolehan aset terdiri dari : a)

Harga pembelian, termasuk bea impor dan pajak pembelian, setelah dikurangi dengan diskon dan rabat

b) Seluruh biaya yang secara langsung dapat dihubungkan/diatribusikan dengan aset dan membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksuudkan. 6)

Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap adalah sebagai berikut : a) Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin adalah yang sama dengan atau lebih dari Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), b) Pengeluaran untuk gedung dan bangunan dan yang sama dengan atau lebih dari Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), c) Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap dikecualikan terhadap pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.


25 7)

Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap hanya dapat dikapitalisasikan pada nilai aset jika memenuhi persyaratan sebagai berikut : a)

Pengeluaran tersebut mengakibatkan bertambahnya masa manfaat, kapasitas, kualitas, dan volume aset yang telah dimiliki,

b)

Pengeluaraan tersebut memenuhi batasan minimal nilai kapitalisasi Aset Tetap/aset lainnya.

8)

Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (depreciable assets) selama masa manfaat aset yang bersanngkutan. Metode penyusutan yang digunakan adalah metode garis lurus yaitu dengan rumus nilai yang dapat disusutkan dibagi masa manfaat. Nilai yang dapat disusutkan adalah seluruh nilai perolehan aset dengan tidak memiliki nilai sisa (residu).

9)

Perhitungan penyusutan aset tetap yang diperoleh tengah tahun menggunakan pendekatan tahunan yaitu penyusutan dihitung satu tahun penuh meskipun baru diperoleh satu atau dua bulan atau bahkan dua hari.

10) Suatu aset tetap dieliminasi dari neraca ketika dilepaskan atau bila aset secara permanen dihentikan penggunaannya dan tidak ada manfaat ekonomi masa yang akan datang. Aset tetap yang secara permanen dihentikan atau dilepas harus dieliminasi dari Neraca dan diungkapkan dalam CaLK. 11) Penilaian kembali atau revaluasi aset tetap pada umumnya tidak diperkenankan karena SAP menganut penilaian aset berdasarkan biaya perolehan atau pertukaran. 12) Penyajian aset tetap berdasarkan biaya perolehan aset tetap tersebut dikurangi akumulasi penyusutan. 13) Perlakuan khusus, penyajiian aset bersejarah tidak harus di neraca tetap diungkapkan dalam CaLK. Contoh dari aset bersejarah adalah bangunan bersejarah, monumen, tempat-tempat purbakala seperti candi dan karya seni.

g.

Kebijakan Akuntansi Dana Cadangan 1)

Dana cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana yang relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran.


26 2)

Dana cadangan diakui pada saat terjadi pemindahan klasifikasi dari kas ke dana cadangan.

3)

Dana cadangaan diukur sesuai dengan nilai nominal dari kas yang diklasifikasikan ke dana cadangan.

4)

Dana cadangan disajikan dalam Neraca pada kelompok aset non lancar. Rinciannya dijelaskan dan diungkapkan dalam CaLK.

h.

Kebijakan Akuntansi Aset Lainnya 1)

Aset lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap, dan dana cadangan.

2)

Aset lainnya antara lain : a)

Aset tak berwujud (1) Aset tak berwujud didefinisikan sebagai aset non-moneter yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik. Jenis aset tak berwujud antara lain : goodwill, hak paten, hak cipta, royalti, software, lisensi, hasil kajian penelitian yang memberikan manfaat jangka panjang, aset tak berwujud lainnya dan aset tak berwujud dalam pengerjaan. (2) Aset tak berwujud diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut : (a) Kemungkinan besar diperkirakan manfaat ekonomi di masa datang yang diharapkan atau jas potensial yang diakibatkan dari Aset Tak Berwujud tersebut akan mengalir kepada/dinikmati oleh entitas dan (b) Biaya perolehan atau nilai wajarnya dapat diukur dengan anda. (3) Aset tak berwujud diukur dengan harga perolehan yaitu harga yang harus dibayar entitas untuk memperoleh suatu Aset Tak Berwujud hingga siap untuk digunakan dan Aset Tak Berwujud tersebut mempunyai manfaat ekonomi yang diharapkan dimasa datang atau jasa potensial yang melekat pada aset tersebut akan mengalir masuk kedalam entitas tersebut.

b)

Tagihan tuntutan ganti rugi daerah (1) Tagihan tuntutan ganti rugi daerah adalah hak tagih pemerintah daerah atas kerugian daerah yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang.


27 (2) TTGR diakui pada saat terbitnya surat keterangan tanggung jawab mutlak atau surat keputusan pembebanan penggantian kerugian sementara. (3) TTGR diukur sebesar nominal yang tercantum dalam surat keterangan tanggung jawab mutlak atau surat keputusan pembebanan penggantian kerugian sementara. c)

Aset kemitraan dengan pihak ketiga (1) Aset kerjasama/kemitraan adalah aset tetap yang dibangun atau digunakan untuk menyelenggarakan kegiatan kerjasama/kemitraan. (2) Aset

kerjasama/kemitraan

diakui

pada

saat

terjadi

perjanjian

kerjasama/kemitraan yaitu dengan perubahan klasifikasi aset dari aset tetap menjadi aset kerjasama/kemitraan. d)

Aset lain-lain (1) Aset lain-lain digunakan untuk mencatat aset lainnya yang tidak dapat dikelompokkan dalam aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran, tuntutan perbendaharaan, tuntutan ganti rugi, dan kemitraan dengan pihak ketiga. (2) Aset lain-lain diakui pada saat dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah dan direklasifikasikan ke dalam aset lain-lain. (3) Aset tetap yang dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah direklasifikasi ke

dalam Aset lain-lain menurut

nilai

tercatatanya.

i.

Kebijakan Akuntansi Kewajiban Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya

mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah. Kewajiban diklasifikasikan menjadi : 1)

Kewajiban jangka pendek a) Kewajiban jangka pendek adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintahan dan masa pembayaran/pelunasan diharapkan dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.


28 b) Kewajiban jangka pendek terdiri dari uang perhiungan fihak ketiga, utang bunga, bagian lancar utang jangka panjang, pendapatan diterima dimuka, utang beban dan utang jangka pendek lainnya. c) Pengakuan kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakuka untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sampai dengan pada saat tanggal pelaporan, dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal. d) Kewajiban jangka pendek dicatat sebesar nilai nominal dan disajikan dalam Neraca dan CaLK 2)

Kewajiban jangka panjang a) Kewajiban jangka panjang adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah dalam waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. b) Kewajiban jangka panjang terdiri dari utang dalam negeri dan utang jangka panjang lainnya. c) Kewajiban jangka panjang diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sampai saat pelaporan, dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal. d) Kewajiban jangka panjang dicatat sebesar nilai nominal dan harus diungkapkan dalam neraca pada periode pelaporan dengan nilai yang handal.

j.

Kebijakan Akuntansi Ekuitas Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan

kewajiban pemerintah. Dalam basis akrual pemerintah hanya menyajikan satu jenis pos ekuitas. Saldo akhir ekuitas diperoleh dari perhitungan pada Laporan perubahan Ekuitas.

k.

Kebijakan Akuntansi Pendapatan 1)

Pendapatan LO (a) Pendapatan LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Hak pemerintah tersebut dapat diakui sebagai pendapatan LO apabila


29 telah timbul hak pemerintah untuk menagih atas suatu pendapatan atau telah terdapat suatu realisasi pendapatan yang ditandai dengan adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. (b) Pendapatan LO dilaksanakan azas bruto yaitu dengan membukukan pendapatan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). (c) Entitas pemerintah menyajikan pendapatan LO yang diklasifikasikanmenurut sumber pendapatan, disajikan dalam mata uang rupiah dan harus diungkapkan sedemikian rupa pada CaLK. 2)

Pendapatan LRA (a) Pendapatan LRA adalah semua penerimaan rekening kas umum daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali. (b) Pendapatan LRA dicatat pada saat kas dari pendapatan tersebut diterima di rekening kas umum daerah kecuali pendapatan BLUD dan disajikan dalam LRA dan LAK.

l.

Kebijakan Akuntansi Beban, Belanja dan Transfer 1)

Beban (a) Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa termasuk potensi pendapatan yang hilang atau biaya yang timbul akibat transaksi tersebut dalam periode pelaporan yang berdampak pada penurunan ekuitas, baik berupa pengeluaran, konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. (b) Pengakuan dan pengukuran beban (1) Beban Operasi i. Beban pegawai, jika pembayaran melalui mekanisme UP/GU/ TU, diakui ketika bukti pembayaran beban telah disahkan pengguna anggaran sedangkan beban pegawai yang pembayarannya melalui mekanisme LS diakui pada saat SP2D atau pada saat timbulnya kewajiban pemerintah.


30 ii. Beban barang dan Jasa  Beban persediaan dicatat pada saat pembelian persediaan yaitu pada saat barang telah diterima  Beban jasa, pemeliharaan dan perjalanan dinas dicatat sebesar nilai nominal yang tertera dsalam dokumen tagihan dari pihak ketiga sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang telah mendapatkan persetujuan dari Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.  Beban buga diakui pada saat bunga tersebut jatuh tempo untuk dibayarkan.  Beban subsidi diakui pada saat kewajiban Pemerintah Daerah untuk memberikan subsidi telah timbul  Beban hibah dalam bentuk uang dicatat sebesar nilai nominal yang tertera dalam nota perjanjian hibah.  Beban bantuan sosial dicatat sebesar nilai nominal yang tertera dalam dokumen keputusan pemberian bantuan sosial berupa uang atau dokumen pengadaan barang/jasa oleh Pihak Ketiga.  Beban penyusutan diakui pada akhir tahun berdasarkan metode penyusutan yang telah ditetapkan.  Beban amortisasi diakui pada akhir tahun berdasarkan metode amortisasi yang telah ditetapkan.  Beban piutang tak tertagih diukur dengan metode penyisihan piutang dan metode penghapusan langsung (2) Beban transfer diakui pada saat diterbitkan SP2D atau pada saat timbulnya kewajiban Pemerintah Daerah. 2)

Belanja (a) Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah. (b) Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari rekening Kas Umum Daerah. Belanja diukur berdasarkan nilai nominal yang dikeluarkandan tercantum dalam dokumen sumber pengeluaran yang sah dan diukur berdasarkan azas bruto.


31 (c) Belanja disajikan dan diungkapkan dalam : (1) LRA sebagai pengeluaran daerah (2) LAK masuk kategori Aktivitas Operasi (3) LAK masuk kategori Aktivitas Investasi (4) CaLK untuk memudahkan pengguna mendapatkan informas. 3)

Transfer (a) Transfer adalah pengeluaran uang dari entitas pelaporan ke entitas pelaporan lain, antara lain Bagi Hasil Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Bagi Hasil Pendapatan Lainnya serta Bantuan Keuangan kepada Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa. (b) Pengeluaran transfer diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari rekening Kas Umum Daerah. Pengukuran transfer keluar didasarkan pada nilai nominal yang tercantum dalam dokumen sumber pengeluaran yang sah untuk pengeluaran dari Kas Daerah (SP2D). Terhadap pengeluaran transfer yang terdapat potongan maka pengakuan nilai transfer diakui sebesar nilai bruto.

m. Kebijakan Akuntansi Pembiayaan (Penerimaan pengeluaran) 1)

Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran. Jenis pembiayaan ada 2 (dua) yaitu penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.

2)

Penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima pada Rekening Kas umum Daerah atau pada saat terjadi pengesahan penerimaan pembiayaan oleh Bendahara Umum Daerah. Sedangkan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah.

3)

Peneriman dan pengeluaran pembiayaan dicatat sebesar nilai nominal dan dilaksanakan berdasarkan azas bruto yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).


32

n.

Kebijakan Akuntansi Koreksi dan Pengembalian Koreksi adalah tindakan pembetulan secara akuntansi agar akun/pos yang tersaji dalam

laporan keuangan entitas menjadi sesuai dengan yang seharusnya. Sedangkan kesalahan penyajian akun/pos yang secara signifikan tidak sesuai dengan yang seharusnya yang mempengaruhi laporan keuangan periode berajalan atau perode sebelumnya. Kesalahan ditinjau dari sifat kejadian dikelompokkan dalam 2 (dua) jenis yaitu : 1)

Kesalahan tidak berulang adalah kesalahan yang diharapkan tidak akan terjadi kembali terdiri atas : kesalahan tidak berulang yang terjadi periode berjalan dan kesalahan tidak berulang yang terjadi periode sebelumnya.

2)

Kesalahan berulang dan sistematik adalah kesalahan yang disebabkan sifat alamiah (normal) dari jenis-jenis transaksi tertentu yang diperkirakan akan terjadi berulang. Kesalahan berulang dan sistematik tidak memerlukan koreksi melainkan dicatat pada saat terjadi pengeluaran kas untuk mengembalikan kelebihan pendapatan dengan mengurangi pendapatan LRA maupun pendapatan LO yang bersangkutan.

Koreksi kesalahan yang berhubungan dengan periode-periode yang lalu terhadap posisi kas dilaporkan dalam LAK tahun berjalan pada aktivitas yang bersangkutan. Koreksi kesalahan diungkapkan pada CaLK.


33 BAB V PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN SKPD

5.1

PENJELASAN POS-POS NERACA

5.1.1 Aset 5.1.1.1 Aset lancar 5.1.1.1.1 Kas 5.1.1.1.1.1 Kas di Bendahara Pengeluaran Kas di bendahara Pengeluaran adalah saldo kas yang Kas sampai dengan 31 Desember 2015 belum di setor ke rekening Kas Umum Daerah baik tunai maupun simpanan yang ada di rekening bank (termasuk jasa gironya), di Kas Bendahara Pengeluaran Bapermades Prov. Jateng adalah NIHIL. No

Uraian

2015

2014

1

Tunai

-

-

2

Bank

-

-

-

-

Jumlah

5.1.1.1.1.2 Kas di Bendahara Pengeluaran (Non Silpa) Kas di Bendahara Pengeluaran (Non Silpa) adalah saldo kas pada Bendahara Pengeluaran di SKPD per 31 Desember 2015 yang akan dipergunakan untuk membayar kewajiban kepada pihak ketiga. Belanja atas kegiatan yang bersangkutan sudah di SPJ kan dan sudah dimasukkan dalan LRA Tahun Anggaran 2015, di Bendahara Pengeluaran Bapermades Prov. Jateng adalah NIHIL. No

Uraian

2015

2014

1

Tunai

-

-

2

Bank

-

-

-

-

Jumlah

5.1.1.1.2 Piutang Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Tengah sampai dengan 31 Desember 2015 tidak terdapat Piutang baik Piutang Pajak, Piutang Retribusi, Piutang Lainnya maupun Cadangan Piutang Tidak Tertagih.


34 5.1.1.1.3 Belanja Dibayar Dimuka Belanja dibayar dimuka Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Tengah per 31 Desember 2015 adalah belanja premi asuransi yang dibayar dimuka sebesar Rp. 61.009.500,-. 5.1.1.1.4 Persediaan Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional SKPD dan barang-barang yang dimaksudkan untuk di jual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Nilai persediaan diperoleh dari hasil perhitungan fisik per 31 Desember 2015, dikalikan dengan harga pembelian terakhir adalah sebesar Rp. 4.407.500,- terdiri dari persediaan ATK sebesar Rp. 1.737.500,- dan persediaan cetakan sebesar Rp. 2.670.000,-. 5.1.1.1.4.1 Persediaan Bahan Habis Pakai No 1

Nama/Jenis Persediaan Amplop Panjang

2

Amplop Persegi

3

Batu Baterai Besar

4

Jumlah Satuan 9

Harga Satuan 18.000

Nilai persediaan 162.000

13

14.000

182.000

7

15.000

105.000

Batu Baterai Kecil

4

5.000

20.000

5

Buku Tulis isi 58

30

3.000

105.000

6

Clip Kertas

6

20.000

120.000

7

Isi Staples

3

15.000

45.00

8

Kertas HVS F4

15

42.000

630.000

9

Snal Hekter Kertas

75

1.500

112.500

10

Stabilo

11

Stop Map Kertas Folio

12

Tinta Stempel

13 14

6

12.000

72.000

100

1.500

150.000

4

3.500

14.000

Tip Ex

2

10.000

20.000

Amplop Kop Dinas Besar

50

3.000

150.000

15

Amplop Kop Dinas Sedang

70

2.000

140.000

16

Amplop Kop Dinas Kecil

300

1.500

450.000

17

Blanko SPPD

2

200.000

400.000

18

Blanko Bend. 22

10

25.000

250.000

19

Kertas Kop Bapermades

5

200.000

1.000.000

20

Kartu Kendali Surat Masuk

10

8.000

80.000

21

Kartu Kendali Surat Kecil

10

8.000

80.000

22

Lembar Disposisi ½ Folio NCR

4

30.000

120.000

TOTAL


4.407.500

35 5.1.1.2 Investasi Jangka Panjang Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Tengah sampai dengan 31 Desember 2015 tidak terdapat Investasi Jangka Panjang baik Investasi Nonpermanen, maupun Investasi Nonpermanen-Diragukan Tertagih. 5.1.1.3 Aset Tetap No 1

Tanah

Uraian

2015 7.849.500.000

2014 7.849.500.000

2

Peralatan dan Mesin

9.267.977.837

8.127.506.821

3

Gedung dan Bangunan

8.017.546.177

8.022.666.177

4

Jalan, Irigasi dan Jaringan

-

-

5

Aset Tetap Lainnya

91.511.000

67.851.000

6

Aset Lainnya

107.241.984

-

25.333.776.998

24.067.523.998

Jumlah

Rincian mutasi aset tetap terdiri dari : Penambahan Koreksi dan Penilaian

2015 -

Reklasifikasi

-

Hibah

-

Mutasi Masuk

-

Kapitalisasi non Belanja Modal

-

Belanja Modal Jumlah

1.266.253.000 1.266.253.000

Pengurangan Koreksi Reklasifikasi Keluar

2015 107.241.984

Hibah

-

Mutasi Keluar

-

Penghapusan Jumlah

107.241.984

Penjelasan Aset Tetap : 1. Tanah Saldo tanah per tanggal 31 Desember 2015 sebesar Rp. 7.849.500.000,- tidak mengalami penambahan maupun pengurangan aset tanah. 2. Peralatan dan Mesin Saldo sebesar Rp. 9.267.977.837,- merupakan saldo per tanggal 31 Desember 2015 dengan perincian sebagai berikut :


36 a) Alat-alat Berat Saldo per tanggal 31 Desember 2015 sebesar Rp. 961.719.018,- tidak mengalami penambahan maupun pengurangan alat-alat berat. b) Alat-alat Angkut Saldo per tanggal 31 Desember 2015 sebesar Rp. 2.035.427.723,- tidak mengalami penambahan maupun pengurangan alat-alat angkutan. c) Alat Kantor dan Rumah Tangga Saldo per tanggal 31 Desember 2014 sebesar Rp. 4.160.450.497,- di tahun 2015 mengalami

penambahan

sebesar

Rp.

799.287.116,-

menjadi

sebesar

Rp. 4.959.737.613,d) Alat-Alat Studio dan Komunikasi Saldo per tanggal 31 Desember 2014 sebesar Rp.969.909.583,- di tahun 2015 mengalami

penambahan

sebesar

Rp.

341.183.900,-

menjadi

sebesar

Rp. 1.311.093.483,3. Gedung dan Bangunan Saldo per tanggal 31 Desember 2014 sebesar Rp. 8.022.666.177,- untuk tahun 2015 mengalami pengurangan sebesar Rp. 5.120.000,- yang terdiri 1 unit gedung karena usulan penghapusan sebagaimana terlampir, sehingga saldo per tanggal 31 Desember 2015 sebesar Rp. 8.017.546.177,4. Aset Tetap Lainnya Saldo sebesar Rp. 67.851.000,- merupakan saldo per tanggal 31 Desember 2014 jadi mengalami penambahan sebesar Rp. 23.660.000,- dikarenakan penambahan buku-buku perpustakaan sehingga saldo per tanggal 31 Desember 2015 sebesar Rp. 91.511.000,-.

5.1.1.4 Konstruksi Dalam Pengerjaan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Tengah sampai dengan 31 Desember 2015 tidak terdapat konstruksi Dalam Pengerjaan baik tahun 2015.


37 5.1.1.5 Akumulasi Penyusutan No

Uraian

1

Alat-Alat Besar

2 3 4 5 6

Nilai Akhir 613.183.375,00

Akm. Penyusutan 2015 436.133.268,00

Nilai Sisa 2015 525.585.750,00

Nilai Sisa 2014 613.183.375,00

Alat-Alat Angkut Alat Kantor dan Rumah Tangga Alat Studio dan Komunikasi Bangunan Gedung Monumen

1.018.664.734,12

1.217.039.125,63

818.388.597,37

1.018.664.734,12

1.303.560.775,00

3.438.108.183,00

1.521.629.430,00

1.303.560.775,00

404.276.500,00

767.530.963,00

543.562.520,00

404.276.500,00

6.090.545.096,22

2.092.956.648,21

5.924.589.528,79

6.090.545.096,22

-

-

-

-

Jumlah

9.430.230.480,34

7.951.768.187,84

9.333.755.826,16

9.430.230.480,34

5.1.1.6 Aset Lainnya Saldo Aset Lain-lain Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Tengah sampai dengan 31 Desember 2015 adalah 0. Aset Lain-lain sebesar Rp. 107.241.984,- karena adanya reklas dari aset tetap yang terdiri dari alat-alat kantor dan rumah tangga sebesar Rp. 102.121.984,- yang merupakan barang rusak berat yang sudah terbit SK penghapusan namun SK Penjualan belum ada/belum diterbitkan dan bangunan gedung sebesar Rp. 5.120.000,- sesuai dengan usulan penghapusan sebagaimana terlampir. Setelah dilakukan pemeriksaan maka timbul akumulasi amortasi sebesar minus Rp. 107.241.984,- sehingga nilai buku aset lainnya adalah Rp. 0,5.1.2 KEWAJIBAN Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Tengah sampai dengan 31 Desember 2015 tidak terdapat aset lainnya baik aset yang rusak maupun sedang yang dikerjasamakan. 5.1.3. EKUITAS DANA 5.1.3.1 Ekuitas Dana Lancar No 1

Uraian Sisa Lebih Perhitungan Anggara (SiLPA)

2 3

2015

2014 -

=)

Pendapatan yang ditangguhkan

-

-

-

-

4

Kas di Bendahara BLUD hutang pihak ketiga (non SiLPA) Cadangan Piutang

5

Cadangan Persediaan

6

Dana Yang Harus disediakan untuk pembayaran utang jangka pendek Jumlah


-

-

4.407.500

4.930.000

-

-

4.407.500

4.930.000

38 5.1.3.2 Ekuitas Dana Investasi No 1

Uraian Diinvestasikan dalam investasi jangka panjang

2

Diinvestasikan dalam Aset Tetap

3

Diinvestasikan dalam Aset Lainnya

4

Dana yang harus disediakan untuk pembayaran utang jangka panjang Jumlah

2015

2014 -

-

17.274.766.826,16

17.347.581.480,34

-

-

-

-

17.274.766.826,16

17.347.581.480,34

2015 61.009.500,00

2014 56.452.500,00

5.1.3.3 Ekuitas Dana Untuk Dikonsolidasikan

5.2

No 1

Uraian Ekuitas Beban Dibayar Dimuka

2

Ekuitas Pendapatan Dibayar Dimuka

-

-

3

Ekuitas Peruabahan SAL

-

-

4

RK PPKD

34.680.527.443,00

39.925.686.519,00

Jumlah

34.741.536.943,00

39.982.139.019,00

PENJELASAN POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

5.2.1 PENDAPATAN Pendapatan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Tengah sampai dengan 31 Desember 2015 adalah Rp. 0,5.2.1.1. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah No 1

Uraian Pendapatan dari pengembalian pembayaran gaji dan tunjangan

2015 kelebihan

Jumlah

2014 -

-

-

-

-

-

5.2.2 BELANJA 5.2.2.1 Belanja Operasional 5.2.2.1.1 Belanja Pegawai Merupakan penjumlahan semua Realisasi belanja pegawai baik yang ada pada Belanja Tidak Langsung maupun Belanja Langsung. No I

Uraian Belanja Tidak Langsung

II

Belanja Langsung Honorarium PNS Honorarium Non PNS Uang Lembur Jumlah


2015 13.588.395.829

2014 10.618.071.975

1.799.403.000

6.158.758.500

303.822.500

1.635.173.000

1.495.580.500

4.356.130.000

-

167.455.500

15.387.798.829

16.776.830.475

39

5.2.2.1.2 Belanja Barang No 1

Uraian Belanja Bahan Pakai Habis

2

Belanja Bahan/Material

3

Belanja Jasa Kantor

4

Belanja Premi Asuransi

5

Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor

6

2015 1.175.341.225

2014 1.128.000.230

54.284.600

43.000.000

2.836.290.784

1.219.869.674

83.236.615

75.270.000

372.101.457

348.238.730

Belanja Cetak dan Penggadaan

1.384.560.448

1.054.250.515

7

Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir

1.422.714.000

929.240.000

8

Belanja Sewa Sarana Mobilitas

143.396.000

110.800.000

9

235.690.000

95.034.000

10

Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor Belanja Makanan dan Minuman

1.257.341.100

2.071.068.500

11

Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya

12

Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu

13

Belanja Perjalanan Dinas

14 15

Belanja Kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS Belanja Pemeliharaan

16

Belanja Jasa Konsultasi

17

Belanja Hibah Barang dan jasa berkenaan kepada pihak ketiga/masyarakat Uang untuk diberikan kepada pihak Ketiga/Masyarakat Belanja Hadiah Barang

18 19

Jumlah

-

48.300.000

35.750.000

34.440.000

6.043.725.685

8.307.936.395

84.950.000

58.150.000

2.336.422.700

2.181.004.500

24.571.000

47.970.500

-

684.109.000

504.800.000

487.400.000

31.300.000 18.026.475.614

18.924.082.044

5.2.2.1.3 Belanja Modal 5.2.2.1.3.1 Belanja Modal Tanah No 1

Uraian Belanja Modal Pengadaan Tanah

2015

2014 -

-

-

-

-

2014 700.781.000

-

679.303.000

-

190.560.000

193.980.000

110.100.000

Jumlah

5.2.2.1.3.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin No 1 2

Uraian Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Berat

2015

4

Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor Belanja Modal Pengadaan Komputer

5

Belanja Modal Pengadaan Mebuelair

6

Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio

143.283.900

195.500.000

7

Belanja Modal Pengadaan Alat Kantor

256.808.100

-

8

Belanja Modal Pengadaan Alat Rumah Tangga Belanja Modal Pengadaan Meja dan

254.847.000

-

195.774.000

-

3

9


198.345.000

40 Kursi/Rapat Pejabat 10

Belanja Modal Pengadaan Komunikasi

Jumlah

197.900.000

-

1.266.253.000

2.074.589.000

2015 -

2014 2.123.705.000

-

2.123.705.000

2015 23.660.000

2014 26.480.000

23.660.000

26.480.000

5.2.2.1.3.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan No 1

Uraian Belanja Modal Konstruksi/Pembelian Bangunan Jumlah

Pengadaan

5.2.2.1.3.4 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya No 1

Uraian Belanja Modal Pengadaan Buku/Perpustakaan Jumlah

5.3

PENJELASAN POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

5.3.1. PENDAPATAN 5.3.1.1. Pendapatan Pajak Daerah No 1 2 3 4 5

Uraian

2015

PKB BBNKB PBBKB PAP Pajak Rokok

2014 -

Jumlah

-

5.3.1.2. Pendapatan Restribusi Daerah No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Uraian Retribusi Pelayanan Kesehatan Retribusi Penggantian Biaya Cetak Retribusi Pelayanan Tera & Tera Ulang Retribusi Pelayanan Pendidikan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Retribusi Tempat Pelelangan Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah Retribusi Ijin Trayek Retribusi Ijin Usaha Perkebunan Retribusi Ijin Usaha Perikanan Retribusi Ijin Memperkejakan Tenaga Asing (IMTA) Jumlah

2015

2014 -

-

-

-

-

-

5.3.1.3. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah No 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Uraian Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan Jasa Giro Bunga Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan Denda Pajak Denda Retribusi Pendapatan dari Pengembalian Penerimaan Fasilitas Sosial dan Fasilitas


2015

2014 -

-

-

-

41

10 11 12

Umum Penerimaan dari Penyelenggaraan Diklat Pendapatan BLUD Penerimaan Lain-lain Jumlah

-

-

5.3.2. BEBAN 5.3.2.1 BEBAN OPERASIONAL No 1 2

3

4

5.4

Uraian Beban Pegawai Beban Barang dan Jasa - Beban Persediaan - Beban Jasa - Beban Pemeliharaan - Beban Perjalanan Dinas - Beban Barang dan Jasa Lainnya Beban Penyusutan/Amortisasi - Beban Penyusutan Aset Tetap - Beban Amostisasi Aset Lainnya Beban Lain-Lain - Beban Penyisihan Piutang - Beban Diragukan Tertagih Investasi Non Permanen - Beban Hibah Aset - Beban Penghapusan Aset - Beban Lain-Lain Jumlah Beban

2015 15.387.798.829 17.432.691.114 3.907.799.873 2.892.161.784 2.708.524.157 6.043.725.685 1.880.479.615 1.444.466.438,18 1.337.224.454,18 107.241.984 589.750.000 -

2014 16.776.830.475 18.319.775.544 5.060.864.245 1.267.840.174 2.529.243.230 8.307.936.395 1.153.891.500 1.181.739.556,42 1.181.739.556,42 880.244.133 -

589.750.000 34.854.706.381,18

334.694.133 545.550.000 37.158.589.708,42

Penjelasan Laporan Perubahan Ekuitas No 1 2 3 4

5

Uraian Ekuitas Awal Surplus/Defisit-LO RK-PPKD Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar Koresi/Penyesuaian Kas Koresi/Penyesuaian Piutang Koresi/Penyesuaian Penyisihan Piutang Koresi/Penyesuaian Penyisihan Persediaan Koresi/Penyesuaian Investasi Non Permanen Koresi/Penyesuaian Aset Tetap Koresi/Penyesuaian Penyusutan Koresi/Penyesuaian Aset Lainnya Koresi/Penyesuaian Amortisasi Koresi/Penyesuaian lain-Lain Ekuitas Akhir


2015 17.408.963.980,34 (34.854.706.381,18) 34.680.527.443,00 105.398.784,00

2014 17.478.305.311,12 (37.158.589.708,42) 39.925.686.519,00 (2.836.438.141,36)

-

(189.309.120,00) (2.836.438.141,36) 189.309.120,00 17.408.963.980,34

(107.241.984,00) 105.398.784,00 107.241.984,00 17.340.183.826,16

42 BAB VI PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN

6.1

GAMBARAN UMUM

6.1.1

BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA PROVINSI JAWA TENGAH Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Tengah merupakan unsur

pendukung tugas Gubernur di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah. Mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa. Untuk melaksanakan tugas pokok Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Tengah menyelenggarakan fungsi : a.

Perumusan kebijakan teknis bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;

b.

Penyelenggaraan urusan pemerintah dan pelayanan umum bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;

c.

Pembinaan, fasilitasi dan pelaksanaan tugas di bidang pengembangan sumber daya alam, lingkungan dan teknologi tepat guna, sosial budaya masyarakat, pengembangan ekonomi masyarakat lingkup provinsi dan Kabupaten/Desa;

d.

Pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;

e.

Pelaksanaan kesekretariatan badan;

f.

Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

6.1.2

VISI DAN MISI BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA PROVINSI JAWA TENGAH VISI : Terwujudnya Masyarakat Desa Dan Kelurahan Di Jawa Tengah Yang Berdaya Dan Mandiri MISI : 1.

Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) sesuai tugas pokok dan fungsi dengan didukung sarana dan prasarana yang memadai.

2.

Meningkatkan kemampuan aparat, dan kelembagaan masyarakat dan desa serta partisipasi masyarakat dalam pengelolaan pembangunan.

3.

Menumbuhkembangkan nilai-nilai sosial budaya yang berkembang di masyarakat.

4.

Meningkatkan pengelolaan sarana prasarana, Sumberdaya Alam dan pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (TTG) berbasis masyarakat.


43 5.

Menumbuhkembangkan usaha ekonomi produktif dan pengembangan jaringan berbasis masyarakat.

ISU STRATEGIS 1.

Relatif tingginya angka kemiskinan di Jawa Tengah

2.

Rendahnya peran serta masyarakat dan kelembagaan Desa dalam kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan Desa serta pelestarian hasil-hasil pembangunan

3.

Rendahnya modal sosial akibat semakin lunturnya nilai budaya dan adat istiadat

4.

Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam pemanfaatan TTG dalam pengelolaan SDA secara berkelanjutan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat

5.

Rendahnya penguatan kelembagaan ekonomi masyarakat dalam menggerakkan perekonomian di Desa (produk, pasar, kemitraan)

KEBIJAKAN UMUM 1.

Menempatkan masyarakat sebagai subyek dan pelaku utama dalam proses pembangunan

2.

Menumbuhkembangkan dan melestarikan nilai adat istiadat dan budaya masyarakat sebagai modal sosial dalam Pembangunan

3.

Penerapan dan pemanfaatan Teknologi Tepat Guna dalam pengelolaan Sumber Daya Alam

4.

Membuka dan Memperkuat Jaringan Kemitraan Usaha Ekonomi Masyarakat


44 6.1.3

STRUKTUR ORGANISASI BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA PROVINSI JAWA TENGAH

STRUKTUR ORGANISASI

K E P A LA B A D A N

SEKRETARIS

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL KA. SUB. BAG PROGRAM

KA. SUB. BAG KEUANGAN

KA. SUB. BAG UMUM & KEPEGAWAIAN

BIDANG PENGEMBANGAN SDA LINGKUNGAN DAN TTG

BIDANG PENGEMBANGAN DESA/ KELURAHAN DAN SOSIAL BUDAYA MASYARAKAT

BIDANG PENGEMBANGAN EKONOMI MASYARAKAT

SUB BIDANG FASILITASI PENATAAN LINGKUNGAN DAN PERMUKIMAN PERDESAAN

SUB BIDANG PENGEMBANGAN KAPASITAS DESA/KELURAHAN DAN KELEMBAGAAN MASYARAKAT

SUB BIDANG PENGEMBANGAN JARINGAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN

SUB BIDANG PENGEMBANGAN DAN PEMANFAATAN SDA DAN TTG

SUB BIDANG PENGEMBANGAN SARANA PRASARANA DAN SOSIAL BUDAYA MASYARAKAT

SUB BIDANG PENGEMBANGAN USAHA EKONOMI MASYARAKAT


45 6.1.4

PROFIL PNS BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA PROVINSI JAWA TENGAH


46 BAB VII PENUTUP

Demikian Catatan atas Laporan Keuangan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Tengah yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Tengah untuk Tahun Anggaran 2015. Catatan atas laporan keuangan tersebut disusun berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Kami berharap penyampaian Catatan atas Laporan Keuangan ini dapat berguna bagi pihak-pihak yang berkepentingan (stakeholders) serta memenuhi prinsip-prinsip transportasi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, independensi, dan fairness dalam pengelolaan keuangan daerah.

Semarang,

Januari 2016

Plt. K E P A L A BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA PROVINSI JAWA TENGAH Staf Ahli Bidang Pembangunan

Dra. EMA RACHMAWATI, M.Hum Pembina Utama Muda NIP. 19660517 199008 2 001


BAB I PENDAHULUAN. Bapermasdes Prov. Jateng

Recommend Documents