BPMPD Prov. Kalsel BAB I PENDAHULUAN

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (lakip)

[2014]

BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Dalam penjelasan umum Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, ditegaskan bahwa Pemerintah Daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut azas otonomi dan tugas pembantu diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Dari pengertian tersebut maka kebijakan pemerintah daerah dalam peningkatan upaya pemberdayaan masyarakat dan pepanggulangan kemiskinan merupakan kewajiban seluruh jajaran Pemerintah Daerah secara komprehensif meliputi pemberdayaan masyarakat dalam aspek ekonomi, sosial budaya, politik dan lingkungan dengan prioritas program yang disesuaikan dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat serta dilaksanakan secara berkesinambungan. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Selatan yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2012, dan memiliki tugas pokok, fungsi dan tata kerja yang diatur dalam Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 025 Tahun 2013 mempunyai tugas sebagai unsur penunjang Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan yang bertugas membantu Gubernur dalam penyelenggaraan sebagian tugas Pemerintah Daerah di bidang Pemberdayaan masyarakat Dalam undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah dengan paradigma Pemberdayaan Masyarakat menegaskan upaya mendorong untuk memberdayakan masyarakat, menumbuhkan prakarsa, swadaya gotong royong, dan kreatifitas, serta meningkatkan pertisipasi dan peran serta masyarakat dalam pembangunan. Oleh Karena itu, Pemerintah Daerah berkewajiban melakukan upaya pembinaan, perumusan, kebijakan dan memfasilitasi proses pelaksanaan pemberdayaan masyarakat. Hal ini sejalan dengan apa yang mejadi misi, visi, tugas pokok dan fungsi pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Selatan yaitu untuk menciptakan terwujudnya kemandirian masyarakat dan pemerintahan desa di Kalimantan Selatan. Sejalan dengan itu, etika pembangunan yang harus ditegakkan oleh aparat pemerintah dalam rangka pemberdayaan masyarakat meliputi : a. Memahami dan tanggap terhadap aspirasi masyarakat. b. Membangun kepercayaan dan memberikan peluang kepada masyarakat untuk melakukan perencanaan dan pelaksanaan pemenuhan kebutuhan secara mandiri. c. Melakukan dialog dan memberikan informasi yang tepat dan terbaik bagi masyarakat. d. Menciptakan kebijakan dalam bentuk peraturan dan perundang-undangan yang berpihak kepada masyarakat miskin. Selanjutnya sebagai unsur penyelenggara pemerintahan di Provinsi Kalimantan Selatan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa

BPMPD Prov. Kalsel | 1


[2014]

berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan suatu perencanaan stratejik yang ditetapkan berupa Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. B. Landasan Hukum Landasan normatif sebagai kerangka dasar hukum dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja (Lakip-SKPD) Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2014 adalah sebagai berikut : 1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1956 Jo. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 antara lain mengenai Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106); 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699); 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 7. Peraturan Pemerintah No.8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah; 8. Keputusan Menteri PAN Nomor : KEP/46/M.PAN/4/2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengawasan Melekat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan; 9. Surat Edaran Menteri PAN Nomor : SE/14/M.PAN/10/2006 tanggal 9 Oktober 2006 tentang Peningkatan Pelaksanaan Pengawasan Melekat. 10. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 05 Tahun 2008 tentang urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2008 Nomor 5);



[2014]

11. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 90 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan. 12. Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah. 13. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 01 Tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan. C. Struktur Organisasi Struktur organisasi dan tata kerja Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Provinsi Kalimantan Selatan terdiri dari : 1. Kepala Badan 2. Sekretaris 3. Kepala Bidang Pemerintahan Desa dan Kelurahan 4. Kepala Bidang Kelembagaan dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat 5. Kepala Bidang Usaha Ekonomi Masyarakat 6. Kepala Bidang SumberDaya Alam dan Teknologi Tepat Guna Selanjutnya Sekretariat membawahi sub bagian dan Kepala Bidang membawahi subsub bidang sebagai berikut : 1. Sekretariat : a. Sub bagian Program b. Sub bagian Keuangan c. Sub bagian Umum dan Kepegawaian 2. Bidang Pemerintahan Desa dan Kelurahan a. Sub bidang Fasilitasi Pengembangan Desa dan Kelurahan b. Sub bidang Fasilitasi Pengelolaan Administrasi Desa dan Kelurahan 3. Bidang Kelembagaan dan Pengembangan PartisipasiMasyarakat a. Sub bidang Pengembangan Kelembagaan dan Perencanaan Partisipasi Masyarakat b. Sub bidang Pengembangan dan Pelatihan Kader 4. Bidang Usaha Ekonomi Masyarakat a. Sub Bidang Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat b. Sub Bidang Peningkatan Sarana dan Prasarana Ekonomi Perdesaan 5. Bidang Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna a. Sub Bidang Pengembangan dan Pemanfaatan Sumber Daya Alam b. Sub Bidang Pengembangan dan Pemanfaatan Teknologi Pedesaan 6. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari : a. Sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional dan terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian b. Jumlah dan jenis jabatan ditentukan berd. keperluan dan beban kerja c. Jenis dan jenjang jabatan diatur sesuai dengan Peraturan Perundangundangan yang berlaku.



[2014]

 Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Selatan merupakan salah satu perangkat daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 01 Tahun 2012. Sedangkan sebelumnya SKPD ini mempunyai nomenklatur Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan Provinsi Kalsel. Berdasarkan Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 025 Tahun 2013 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Selatan pada Bab II pasal 2 disebutkan bahwa tugas Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Selatan adalah membantu Gubernur dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan Daerah di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa dengan fungsi : 1. Perumusan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 2. Fasilitasi dan dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa; 3. Perumusan kebijakan operasional, pembinaan dan pelaksanaan fasilitasi dan pemberdayaan pemerintahan desa dan kelurahan; 4. Perumusan kebijakan operasional, pembinaan dan pelaksanaan fasilitasi dan pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat; 5. Perumusan kebijakan operasional, pembinaan dan pelaksanaan fasilitasi dan penguatan kelembagaan masyarakat dan pelatihan masyarakat; 6. Perumusan kebijakan operasional, pembinaan dan pelaksanaan fasilitasi pemanfaatan pemberdayaan sumber daya alam dan penerapan teknologi tepat guna; 7. Pengelolaan kegiatan kesekretariatan. 

Sumber Daya Manusia Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Provinsi Kalimantan Selatan memiliki formasi eselon sebagai berikut : - Eselon II.a :: 1 orang - Eselon III.a : 5 orang - Eselon IV.a ` 11 orang - Jabatan Fungsional 3 orang - Non Eselon 20 orang Jumlah PNS BPMPD Provinsi Kalimantan Selatan berdasarkan tingkat pendidikan adalah sebagai berikut : - Pasca Sarjana (S2) : 8 orang - Sarjana (S1) : 16 orang - Sarjana Muda (D3) : 2 orang - D. II : 1 orang - SLTA : 12 orang


[2014]


- SLTP - SD Jumlah PNS BPMPD Provinsi Kalimantan Selatan struktural dan fungsional adalah sebagai berikut : a. Struktural - Diklat Pim II - Diklat Pim III - Diklat Pim IV - Non Diklat b. Fungsional - Kursus Manajemen Proyek (KMP)

: - orang : 1 orang berdasarkan diklat penjenjangan

: : : :

1 orang 8 orang 9 orang 22 orang

:

7 orang

-

Kursus Bendaharawan/Pemegang Kas

:

8 orang

-

Manajemen Pengelolaan Barang dan Jasa :

2 orang

- Penjenjangan Pranata Komputer Tkt. : Terampil - Penyetaraan Arsiparis Tingkat Terampil :

1 orang 2 orang

Secara rinci jumlah pegawai pada BPMPD Provinsi Kalimantan Selatan dilihat dari eselonering dan kepangkatan / golongan adalah sebagai berikut : 1. berdasarkan eselonering : - Kepala Badan (eselon II.a) : 1 orang - Sekretaris (eselon III.a) : 1 orang - Kepala Bidang (eselon III.a) : 4 orang - Kepala Sub Bagian / Sub Bidang : 11 orang - Jabatan Fungsional Arsiparis : 2 orang - Jabatan Fungsional Pranata Komputer : 1 orang - Unsur Staf : 20 orang 2. berdasarkan kepangkatan - Golongan IV/d : - orang - Golongan IV/c : 1 orang - Golongan IV/b : 3 orang - Golongan IV/a : 7 orang -

Golongan III/d Golongan III/c Golongan III/b Golongan III/a

: : : :

7 orang 2 orang 9 orang 4 orang

-

Golongan II/d Golongan II/c Golongan II/b Golongan II/a Golongan I/b

: : : : :

1 orang 2 orang 3 orang - orang - orang



[2014]

 Kualitas dan Kuantitas Aset Yang Dikelola Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi BPMPD Provinsi Kalimantan Selatan telah tersedia sarana dan prasarana sebagai berikut : 1) Sarana transportasi roda empat dalam rangka operasional kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa sebanyak 6 unit. Mobil operasional ini digunakan sebagai penunjang kegiatan operasional baik perencanaan, pelaksanaan dan monitoring berbagai kegiatan yang dilaksanakan oleh pegawai BPMPD Provinsi Kalsel. 2) Ruang kerja Pada akhir tahun 2011 BPMPDProv. Kalsel pindah dari kantor di Jl. Jenderal Sudirman No.14 Lt 2 Banjarmasin ke Jalan Banjar Besar No 1 Komplek Perkantoran Gubernur Banjarbaru yang mempunyai 10 ruang kerja yang terdiri dari : a. Ruangan Kepala BPMPD Prov. Kalsel b. Ruangan Sekretaris c. Ruangan Sekretariat d. Ruangan Bag. Keuangan e. Ruangan Bidang Usaha Ekonomi Masyarakat f. Ruangan Bidang Pemerintahan Desa g. Ruangan Bidang Kelembagaan & Pengembangan Partisipasi Masyarakat (KPPM) h. Ruangan Bidang SDA dan Teknologi Tepat Guna i. Ruangan Rapat j. Ruangan Perpustakaan 3) Perlengkapan Kerja Dalam rangka mendukung pencapaian pelaksanaan kerja telah tersedia pula perlengkapan kerja yang meliputi meja, kursi, lemari, filling cabinet dan lain sebagainya. 4) Peralatan Kerja Untuk mempermudah dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi BPMPD, saat ini telah tersedia peralatan kerja seperti perangkat computer, printer, laptop, mesin tik, LCD dan sarana informasi lain seperti televisi.



[2014]

BAB II PERENCANAAN STRATEGIS A. RENCANA STRATEGIS Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Provinsi Kalsel dijiwai oleh semangat mendorong kemandirian masyarakat dan pemerintahan desa di Provinsi Kalsel dimana masyarakat diharapkan masyarakat mampu berpartisipasi dalam berbagai kebijakan dan program pembangunan yang pada gilirannya akan meningkatkan kapasitas penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan. Semangat ini tercermin dalam Rencana Strategis BPMPD Provinsi Kalsel Tahun 2011-2015 sebagai berikut : VISI : Terwujudnya Tahun 2015

Kemandirian Masyarakat dan Pemerintahan Desa di Kalsel

Untuk mewujudkan kemandirian desa yang menjadi visi dari BPMPD maka ditetapkan empat komponen sebagai misi yakni : 1. Pemantapan dan pengembangan kelembagaan serta keswadayaan masyarakat 2. Pengembangan usaha ekonomi masyarakat 3. Peningkatan pemanfaatan SDA berwawasan lingkungan dan pendayagunaan TTG 4. Pemantapan kapasitas penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan dan dijabarkan dijabarkan dalam empat tujuan sebagai berikut : 1. Meningkatkan peran aktif masyarakat dan lembaga kemasyarakatan 2. Meningkatkan pendapatan dan ketahanan ekonomi masyarakat 3. Menggali dan mengembangkan pemanfaatan sumber daya alam melalui teknologi tepat guna 4. Memantapkan penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan Visi dan misi merupakan panduan yang memberikan pandangan dan arah kedepan sebagai dasar acuan dalam menjalankan tugas dan fungsi dalam mencapai sasaran atau target yang ditetapkan. Visi dan misi ini kemudian dijabarkan dalam tujuan dan sasaran strategis. Visi dan misi ini ditetapkan berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2011-2015 dengan visi Kalimantan Selatan berupa “ Terwujudnya Kalimantan Selatan yang Berkembang, Maju, Unggul, Nyaman, Sejahtera dan Damai (Bermunajad) Tahun 2015. “ Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalsel termasuk dalam misi kelima RPJMD yakni meningkatkan Kinerja Pemerintahan Daerah Yang Baik dan Bersih melalui Prioritas Melaksanakan Pemerintahan yang Baik. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalsel juga telah menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) sesuai dengan Renstra yang telah ditetapkan yaitu :



[2014]

INDIKATOR KINERJA UTAMA

NO 1

SASARAN STRATEGIS 2

INDIKATOR KINERJA UTAMA 3

1.

Meningkatkan Kapasitas Dan Kelembagaan Masyarakat

2.

Meningkatkan sumber daya aparatur desa

3.

Peningkatan pemberdayaan - Meningkatnya partisipasi masy. Dlmpengembangan masyarakat Kab/Kota pemerintahan desa dan kel. serta pengembangan dengan Provinsi serta pembangunan di Perdesaan peningkatan pengetahuan - Meningkatnya kemampuan Aparatur Pemerintahan Desa bagi aparatur pemerintahan dan Kelurahan dalam penyelenggaraan pemerintahan di desa/kel dalam pengelolaan Desa dan Kelurahan administrasi desa/ kelurahan.

4.

Pemberdayaan usaha Meningkatnya Usaha Ekonomi Masyarakat & Pengembangan ekonomi masyarakat dan Usaha Mikro di Kalimantan Selatan meliputi : pengembangan usaha - Meningkatnya jumlah BUMDes Percontohan mikro - Bertambahnya jumlah desa penerima stimulan pembangunan desa

Meningkatnya kemampuan secara perorangan (kemandirian) maupun kelembagaan untuk berpartisipasi dalam pembangunan

kapasitas Meningkatnya kemampuan secara perorangan (kemandirian) manusia untuk berpartisipasi dalam pembangunan

- pemberdayaan usaha dan simpan pinjammelalui penyaluran dana gerbangmastaskin dan pembekalan manajemen pengelola - pembekalan manajemen bagi pengelola pasar desa

5.

Pendayagunan dan pengelolaan potensi sumber daya alam serta penerapan teknologi tepat guna

Tingkat pelaksanaan pemanfaatan SDA & Pendayagunaan dan penerapan teknologi tepat guna oleh masyarakat : a. Terlaksananya keikutsertaan dalam pameran/gelar TTG Nasional b. Terlaksananya penguatan/pembentukan Kelembagaan Posyantek di Kab/Kota c. Peningkatan koordinasi pengelolaan dan pemanfaatan SDA Pedesaan oleh masy.



[2014]

B. PENETAPAN KINERJA TAHUN 2014 Keberadaan Penetapan Kinerja memiliki tujuan untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur sebagai dasar pengukuran pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, menciptakan tolak ukur kinerja dan evaluasi kinerja aparatur. Penetapan Kinerja BPMPD Provinsi Kalsel didasarkan pada tujuan dan sasaran pada Renstra BPMPD Tahun 2011-2015.



[2014]

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA A. PENCAPAIAN KINERJA Pengukuran tingkat capaian kinerja Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam penetapan kinerja Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa tahun 2014 dengan realisasinya. Target capaian kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah tahun 2014 dapat Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran dan kegiatan. Pengukuran dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran digunakan untuk menunjukkan secara langsung kaitan antara sasaran dengan indikator kinerjanya, sehingga keberhasilan sasaran berdasarkan rencana kinerja tahunan yang ditetapkan dapat dilihat dengan jelas. Selain itu, untuk memberikan penilaian yang lebih independen melalui indikator-indikator outcomes atau minimal outputs dari kegiatan yang terkait langsung dengan sasaran yang diinginkan. Untuk lebih jelasnya, capaian masing-masing sasaran strategis Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalsel tahun 2014, dengan mengacu Renstra Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Tahun 2011-2015 akan diuraikan di bawah ini : TUJUAN 1 MENINGKATKAN PERAN AKTIF MASYARAKAT DAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN SASARAN 1.1. Meningkatkan Kapasitas Kelembagaan Masyarakat Dalam upaya mewujudkan kemandirian masyarakat desa diperlukan peningkatan kapasitas kelembagaan masyarakat yang ada di desa. Sasaran ini bertujuan untuk memperkuat lembaga kemasyarakatan yang merupakan wadah bagi partisipasi aktif masyarakat. Peningkatan kapasitas kelembagaan masyarakat yang menjadi titik fokus BPMPD Provinsi Kalsel yakni penguatan lembaga baik dari segi administrasi yang baik maupun aparatur lembaga masyarakat yang telah terlatih.


[2014]


Capaian Target Kinerja Indikator Kerja Jumlah lembaga kemasyarakatan yang meningkat kapasitasnya

Target

Realisasi

Persentase Capaian

13 Kab/Kota

13 Kab/Kota

100 %

BPMPD Provinsi Kalsel melalui Bidang Kelembagaan dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat (KPPM) melakukan pembinaan kepada lembaga kemasyarakatan sebagai salah satu upaya peningkatan kapasitasnya. Fokus pembinaan dilakukan pada Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), Badan Permusyawaratan Desa dan Badan Koordinasi Antar Desa karena selama ini lembaga-lembaga kemasyarakatan ini turut berperan aktif dalam pembangunan di desa bekerja sama dengan pemerintah desa.

Sejak Tahun 2013 telah diadakan pembinaan agar ke 13 kabupaten/kota membentuk kelengkapan desa, membuat payung hukum dan kelengkapan administrasinya berdasarkan perundangan yang berlaku. Pada Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) pembinaan yang telah dilakukan di tahun 2013 yakni sebanyak 13 LPM Kabupaten/Kota dan 1.876 LPM desa. Pada tahun 2014 dengan dikeluarkannya Undang-Undang Desa Nomor 4 Tahun 2014 maka berdampak pada perlunya diperbarui seluruh SK Penetapan LPM dimana sudah sebanyak 1.537 LPM desa yang memiliki SK berdasarkan peraturan baru terlihat pada tabel dan grafik berikut : REKAPITULASI LPM DESA YANG TELAH DIBINA TAHUN 2013 S/D 2014

KABUPATEN/KOTA Kota Banjarmasin Kota Banjarbaru Kab. Barito Kuala Kab. Banjar Kab. Tapin Kab. Hulu Sungai Selatan Kab. Hulu Sungai Tengah Kab. Hulu Sungai Utara Kab. Balangan Kab. Tabalong Kab. Tanah Laut Kab. Tanah Bumbu Kab. Kotabaru JUMLAH

LPM KAB/KOTA 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13

LPM DESA TAHUN 2013 (SBLM UU 4/2014) 195 277 126 144 161 214 154 122 130 145 208 1876

LPM DESA TAHUN 2014 (SESUDAH UU 4/2014) 145 120 82 124 161 214 88 122 128 145 208 1537



[2014]

Lembaga Kemasyarakatan lainnya yang dibina oleh BPMPD Provinsi Kalsel, khususnya Bidang Pengembangan Kelembagaan Perencanaan dan Partisipasi Masyarakat, adalah Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Pembinaan telah dilakukan sejak tahun 2013 sampai dengan 2014 dengan jumlah BPD yang dibina sebanyak 1.876 BPD dengan tabel sebagai berikut : REKAPITULASI BPD YANG TELAH DIBINA TAHUN 2013 S/D 2014 KABUPATEN/KOTA

JUMLAH BPD

Kab. Barito Kuala

195

Kab. Banjar

277

Kab. Tapin

126

Kab. Hulu Sungai Selatan

144

Kab. Hulu Sungai Tengah

161

Kab. Hulu Sungai Utara

214

Kab. Balangan

154

Kab. Tabalong

122

Kab. Tanah Laut

130

Kab. Tanah Bumbu

145

Kab. Kotabaru

208

JUMLAH

1876

Pembinaan juga dilaksanakan pada Badan Koordinasi Antar Desa (BKAD) yang dimulai pada tahun 2013 hingga 2014 dengan jumlah BKAD yang dibina sebanyak 142 BKAD dengan perincian pada tabel yakni : REKAPITULASI BKAD YANG TELAH DIBINA TAHUN 2013 S/D 2014 KABUPATEN/KOTA

JUMLAH BKAD

Kab. Barito Kuala

17

Kab. Banjar

19

Kab. Tapin

12

Kab. Hulu Sungai Selatan

11

Kab. Hulu Sungai Tengah

11

Kab. Hulu Sungai Utara

10

Kab. Balangan

8

Kab. Tabalong

12

Kab. Tanah Laut

11

Kab. Tanah Bumbu

10

Kab. Kotabaru

21 JUMLAH

142



[2014]

Berikut adalah dokumentasi kegiatan pembinaan terhadap lembaga kemasyarakatan yang ada di desa

Sebagai salah satu cara mengukur terjadinya peningkatan kapasitas lembaga kemasyarakatan khususnya dalam perbaikan administrasi maka BPMPD Provinsi Kalsel melaksanakan kegiatan Lomba SIKOMPAK (TransparanSI, Keberpihakan terhadap Orang Miskin, Partisipasi, Akuntabilitas dan Keberlanjutan) AWARD yang telah dilaksanakan sejak Tahun 2013 dengan melombakan 4 (empat) Kategori pelaku pemberdayaan masyarakat yaitu Unit Pengelola Keuangan (UPK), Badan Koordinasi Antar Desa (BKAD), Pendamping Lokal (PL) dan Perencanaan Pembangunan Desa (PPD). Pada kategori Unit Pengelola Keuangan (UPK) penilaian dilakukan dengan melihat beberapa aspek yakni : 1. Aspek Operasional UPK seperti rasio pinjaman, rasio pertumbuhan modal, dan lain-lain 2. Aspek Kelembagaan berupa adanya SOP dan AD/ART serta pengawasan dari BPUPK 3. Aspek Pelayanan berupa keberpihakan terhadap orang miskin serta fasilitasi kemitraan Tahun 2013 jumlah UPK yang mengikuti Lomba sebanyak 7 UPK dari 7 kabupaten sedangkan pada tahun 2014 mengalami peningkatan sebanyak 10 UPK dengan perincian berikut :



[2014]

REKAPITULASI PESERTA LOMBA SIKOMPAK KATEGORI UPK TAHUN 2013 S/D 2014 No. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

TAHUN 2014 Kabupaten Banjar Kabupaten Tapin Kabupaten Hulu Sungai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Tengah Kabupaten Barito Kuala Kabupaten Tanah Laut Kabupaten Tanah Bumbu Kabupaten Kotabaru Kabupaten Hulu Sungai Utara Kabupaten Balangan

TAHUN 2013 Kabupaten Barito Kuala Kabupaten Banjar Kabupaten Tapin Kabupaten Tanah Laut Kabupaten Hulu Sungai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Utara Kabupaten Kotabaru

Peningkatan peserta Lomba SIKOMPAK kategori UPK digambarkan pada grafik berikut :

Pada kategori Badan Koordinasi Antar Desa (BKAD) penilaian dildasarkan pada beberapa hal yaitu : 1. Pembentukan dan pengembangan organisasi 2. Aturan dasar/statuta 3. Standar Organisasi Kerja 4. Kapasitas Kepengurusan 5. Pendanaan Organisasi 6. Peran dan Fungsi Terhadap Program 7. Peran dan Fungsi Terhadap UPK



[2014]

Pada tahun 2013 sebanyak 7 BKAD pada 7 Kabupaten di Provinsi Kalsel sedangkan di tahun 2014 sebanyak 10 BKAD pada 10 Kabupaten dengan tabel berikut : REKAPITULASI PESERTA LOMBA SIKOMPAK KATEGORI BKAD TAHUN 2013 S/D 2014 No.

TAHUN 2014

TAHUN 2013

1.

Kabupaten Banjar

Kabupaten Barito Kuala

2.

Kabupaten Tapin

Kabupaten Banjar

3.

Kabupaten Hulu Sungai Selatan

Kabupaten Tapin

4.

Kabupaten Hulu Sungai Tengah

Kabupaten Tanah Laut

5.

Kabupaten Barito Kuala

Kabupaten Hulu Sungai Selatan

6.

Kabupaten Tanah Laut

Kabupaten Hulu Sungai Utara

7.

Kabupaten Tanah Bumbu

Kabupaten Kotabaru

8.

Kabupaten Kotabaru

9.

Kabupaten Hulu Sungai Utara

10.

Kabupaten Balangan

Peningkatan peserta Lomba SIKOMPAK kategori BKAD digambarkan pada grafik berikut :

Dengan keberadaan lomba ini BPMPD Provinsi Kalsel dapat mengetahui bagaimana kondisi administrasi lembaga kemasyarakatan desa khususnya UPK dan BKAD secara lebih mendetail. Administrasi yang baik akan memberi dampak positif terhadap upaya peningkatan kapasitas lembaga kemasyarakatan dan akhirnya juga akan dapat meningkatkan peran aktif masyarakat terhadap pembangunan melalui wadah lembaga kemasyarakatan.



[2014]

Fokus upaya peningkatan kapasitas lembaga kemasyarakatan yang dilakukan oleh BPMPD Provinsi Kalsel difokuskan pada perbaikan administrasi serta terlatihnya aparatur yang ada di lembaga kemasyarakatan dimana BPMPD Provinsi Kalsel lewat bidang KPPM menyelenggarakan Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Teknis Masyarakat berupa Pelatihan Kader Peduli HIV/AIDS dan Pelatihan Sistem Informasi Posyandu (SIP). Pelatihan untuk kader – kader masyarakat peduli HIV/AIDS pada tahun 2014 sebanyak 39 orang sedangkan pada tahun 2013 sebesar 104 orang yang terbagi dalam dua angkatan dan di tahun 2012 sebanyak 39 orang maka dapat diartikan bahwa pada tahun 2014 sebanyak 182 kader telah dilatih dengan perincian pada tabel dan grafik sebagai berikut : REKAPITULASI KADER HIV/AIDS YANG TELAH DILATIH Tahun

Kader HIV/AIDS

2012

39

2013

104

2014

39

JUMLAH

182


[2014]


Penurunan jumlah peserta pelatihan kader – kader HIV/AIDS disebabkan oleh keterbatasan dana yang dimiliki untuk menyelenggarakan pelatihan. Kedepannya BPMPD Provinsi Kalsel akan terus berusaha meningkatkan pelatihan bagi kader – kader HIV/AIDS di masyarakat sehingga kesadaran akan bahaya HIV/AIDS semakin meningkat.

Sedangkan Pelatihan Sistem Informasi Posyandu (SIP) baru dilaksanakan pada tahun 2014 dengan komposisi peserta adalah sebagai berikut :  BPMPD Kab/Kota sebanyak 13 orang  Kader Kecamatan di Kab/Kota sebanyak 13 orang  Kader Desa Percontohan di Kab/Kota sebanyak 13 orang  Peserta Provinsi dari Dinas/Instansi terkait dan PKK sebanyak 4 orang Dengan adanya pembinaan baik dari segi administrasi maupun aparatur lembaga

kemasyarakatan

diharapkan

peningkatan

kapasitas

lembaga

kemasyarakatan desa dapat tercapai.

TUJUAN 2

MENINGKATKAN PENDAPATAN DAN KETAHANAN EKONOMI MASYARAKAT

SASARAN 2.1. Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pengembangan Usaha Mikro Untuk mencapai kemandirian masyarakat dan pemerintahan desa diperlukan pula perekonomian masyarakat yang baik sehingga masyarakat mampu memenuhi kebutuhannya sendiri tanpa harus bergantung kepada bantuan dari pihak lain. Hal ini merupakan esensi dari kemandirian masyarakat. BPMPD Provinsi Kalsel memfokuskan diri pada peningkatan kapasitas lembaga ekonomi masyarakat sebagai bagian dari upaya meningkatkan pendapatan dan ketahanan ekonomi masyarakat. Peningkatan kapasitas ini tidak hanya dengan memperkuat lembaga ekonomi kemasyarakatan namun juga



[2014]

mendorong lembaga tersebut sebagai fasilitator bagi majunya perekonomian desa. Dengan adanya lembaga ekonomi masyarakat yang kuat dan aktif akan memberikan pengaruh yang baik pada perekonomian masyarakat. Capaian Target Kinerja No. 1.

Indikator Kerja

Target

Realisasi

Persentase Capaian

11 Kab

11 Kab

100 %

65 Desa/Kel

45 Desa/Kel

69,23 %

52 Desa/Kel

50 Desa/Kel

96,15 %

Meningkatnya Kapasitas Manajemen BUMDES

2.

Jumlah Desa yang Dibantu Membangun Prasarana Dasar

3.

Penyaluran Gerbangmas-Taskin

2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Manajemen BUMDES Setiap tahunnya ditargetkan 11 buah Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) percontohan dapat dibina oleh BPMPD Provinsi Kalsel dimulai pada tahun 2011 sebanyak 11 Bumdes sampai dengan tahun 2014 telah mencapai 41 BUMDES percontohan dengan perincian sebagai berikut : REKAPITULASI BUMDES PERCONTOHAN TAHUN 2011 S/D 2014 Tahun

Bumdes Percontohan

2011

11

2012

9

2013

3

2014

18

JUMLAH

41

Peningkatan jumlah BUMDES percontohan yang dibina oleh BPMPD Provinsi Kalsel yakni pada Bidang Usaha Ekonomi Masyarakat (UEM) tergambar dalam grafik berikut :



[2014]

Sejak tahun 2011 s/d 2015 BUMDES percontohan di Provinsi Kalimantan Selatan baru berjumlah 50 buah atau sekitar 2,7 % dari total 1.876 bumdes yang diharapkan terbentuk sesuai dengan jumlah desa di Kalsel saat ini. Perbandingan ini digambarkan pada chart sebagai berikut :

BPMPD Provinsi Kalsel terus melakukan pembinaan terhadap BUMDES BUMDES Percontohan di Kabupaten agar kedepannya semua BUMDES di Provinsi Kalsel dapat terfasilitasi. Pada tahun 2015 Bidang UEM telah memilih 9 BUMDES yang akan dibina sebagai BUMDES Percontohan.



[2014]

Pembinaan juga dilakukan kepada aparatur BUMDES melalui Bintek-Bintek Pengelolaan Keuangan Bumdes bagi Aparatur Kabupaten yang menangani kegiatan Bumdes serta bagi Pengelola Bumdes Percontohan Provinsi Kalimantan Selatan. Dalam Bintek ini peserta yang dilatih sebanyak mungkin tetapi dari segi pendanaan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan hanya dapat melatih sebanyak 33 orang. Pelatihan ini mengenai bagaimana cara mengelola manajemen keuangan Bumdes dan pengembangan usaha Bumdes Percontohan Prov. Kalsel Tahun yang dilaksanakan dari Tahun 2011 s/d 2015.

2.1.2. Jumlah Desa yang Dibantu Membangun Prasarana Dasar BPMPD Provinsi Kalsel berupaya untuk membantu pembangunan prasarana dasar di desa lewat kegiatan pemberian stimulan pembangunan desa yang merupakan kegiatan pemberian bantuan kepada desa melalui LPM , diutamakan untuk desa tertinggal dan kekurangan sarana prasarana ekonomi pedesaan. Kegiatan pemberian stimulan pembangunan desa ini juga menjadi penting sebagai salah satu bentuk perhatian pemerintah provinsi kepada desa yang berada diwilayahnya. Di Kalimantan Selatan desa/kelurahan berjumlah 2.019 buah, yang seharusnya merasakan kucuran dana stimulan, akan tetapi karena keterbatasan dana Pemerintah Provinsi Kalsel untuk kegiatan ini, sehingga ditargetkan desa memperolehnya secara bertahap. Untuk Tahun 2011 s/d 2015 seharusnya setiap tahun dapat diberikan dana stimulan kepada minimal 88 desa/Kelurahan, akan tetapi karena keterbatasan anggaran Pemprov. Kalsel untuk kegiatan ini, maka Pada tahun 2011 s/d 2013,


[2014]


pemberian dana stimulan berlokasi di 13 Kabupaten/Kota, 39 Kecamatan dan 88 Desa/Kelurahan. Untuk Tahun 2014 ini, penerima dana stimulan berlokasi pada 45 Desa, 27 Kecamatan, 10 Kabupaten/Kota digambarkan dalam tabel sebagai berikut : REKAPITULASI DESA/KELURAHAN PENERIMA DANA STIMULAN Tahun

Kabupaten/Kota

Kecamatan

Desa / Kelurahan

2011

13

39

88

2012

13

39

88

2013

13

39

88

2014

10

27

45

JUMLAH

309

Penurunan desa/kelurahan penerima stimulan di tahun 2014 disebabkan oleh berkurangnya dana yang diberikan sehingga Bidang UEM BPMPD Provinsi Kalsel hanya mampu melaksanakan pemberian stimulan kepada 45 desa pada 10 kabupaten di Provinsi Kalsel. Setiap Desa memperoleh dana bervariasi setiap tahunnya antara 9.000.000 s/d Rp. 20.000.000,- yang dipergunakan untuk kegiatan ekonomi berkembang, prasarana produksi,prasarana perhubungan dan prasarana pemasaran. Sejak tahun 2011 sampai dengan 2014 Bidang UEM BPMPD Provinsi Kalsel telah memberikan dana stimulan kepada 309 desa/kelurahan atau sekitar 15,3 % dari 2.019 desa/kelurahan di Provinsi Kalsel yang dideskripsikan dalam persentase berikut :


[2014]


Pada Tahun 2013, pada APBD Perubahan dianggarkan kegiatan untuk Sosialiasi Stimulan Tahun 2014 pada 13 Kab/ Kota, sehingga pada tahun 2014 hanya tinggal pemantapan perencanaan kegiatan stimulan pada 10 Kabupaten/ Kota, karena dari yang dipersyaratkan, yang siap melaksanakan kegiatan stimulan hanya 10 Kabupaten/Kota.

Untuk Tahun 2014, tidak ada kegiatan monitoring stimulan karena terbatasnya anggaran untuk kegiatan operasional yang hanya Rp. 100.000.000, dibandingkan tahun 2013 yang berjumlah Rp. 150.000.000,-. Sehingga laporan hasil

pelaksanaan

kegiatan

hanya

Kabupaten/Kota. Kegiatan monitoring ini

berdasarkan

laporan

monitoring

hanya dapat dipantau untuk

Kabupaten/Kota yang menganggarkan dana monitoring. 2.1.3. Penyaluran Gerbangmas-Taskin Program Gerakan Terpadu Pembangunan Masyarakat Kalimantan Selatan untuk pengentasan kemiskinan di Kalimantan Selatan atau yang biasa disebut Gerbangmas-Taskin salah satunya bertujuan untuk menguatkan kapasitas kelembagaan dalam hal ini Unit Pengelola Keuangan (UPK) sebagai pengelola program penanggulangan kemiskinan maupun pengelola pembangunan di desa/kelurahan pada umumnya. Setiap tahunnya dana yang disalurkan program Gerbangmas-Taskin lewat UPK yakni sebesar 50 juta rupiah yang dibagikan pada 52 desa pada tahun 2011 sampai dengan 2013. Pada tahun 2014 desa penerima dana menjadi 50 desa dikarenakan keterbatasan dana yang dimiliki. Penyaluran dana melalui UPK ini diperuntukkan bagi pemberdayaan manusia berupa pelatihan keterampilan masyarakat dan pemberdayaan ekonomi lewat simpan pinjam.



[2014]

Program Gerbangmas-Taskin sejak tahun 2011 hingga 2014 telah menyalurkan dana sebesar 200 juta rupiah dengan jumlah desa penerima dana sebanyak 206 desa atau 11 % dari total 1.876 desa di Provinsi Kalsel dengan perbandingan sebagai berikut :

Unit Pengelola Keuangan (UPK) sebagai basis penyaluran GerbangmasTaskin tentunya harus memiliki aparatur yang terlatih agar kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan dengan menggunakan dana Gerbangmas-Taskin dapat tepat sasaran dalam upaya mengatasi kemiskinan di masyarakat. BPMPD Provinsi Kalsel khususnya Bidang Usaha Ekonomi Masyarakat kemudian melaksanakan Pelatihan Bagi Ketua Unit Pengelola Keuangan (UPK) di Desa sebagai bentuk penguatan kapasitas pengelola yang telah dilaksanakan sejak tahun 2011 sampai dengan 2014 dengan jumlah peserta setiap tahunnya sebanyak 52 orang.


[2014]


TUJUAN 3

PENDAYAGUNAAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA SESUAI KEBUTUHAN MASYARAKAT

SASARAN 3.1. Penerapan Teknologi Tepat Guna Keberadaan

teknologi

tepat

guna

ikut

mendorong

kemandirian

masyarakat dimana penggunaan teknologi dapat mempermudah kehidupan masyarakat sehari-hari. Teknologi tepat guna juga mampu menjadi penunjang kelancaran pembangunan di tingkat desa dan kelurahan. Capaian Target Kinerja Indikator Kerja Terlaksananya Peningkatan Posyantek di Kab/Kota

Target

Realisasi

Persentase Capaian

100 %

100 %

100 %

Pos Pelayanan Teknologi Tepat Guna yang selanjutnya disebut Posyantek merupakan lembaga kemasyarakatan di kecamatan yang memberikan pelayanan teknis, informasi dan orientasi berbagai jenis Teknologi Tepat Guna (TTG). Maksud pembentukan Posyantek adalah untuk mempercepat pemanfaaatan TTG oleh masyarakat. Sedangkan tujuan dari pembentukan Posyantek yakni : 1. Menjembatani masyarakat pemanfaat / pengguna TTG dengan sumber TTG 2. Memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam memperoleh pelayanan teknis, pelayanan informasi dan promosi berbagai jenis TTG 3. Meningkatkan kerjasama dan koordinasi antar pemangku kepentingan dalam rangka pemanfaatan TTG Pendirian Posyantek di Kabupaten/Kota dimulai pada tahun 2012 sebanyak 2 (dua) kabupaten yakni Kabupaten Tanah Laut dan Kabupaten Hulu Sungai Utara. Tahun 2013 meningkat sebanyak 4 (empat) kabupaten yakni Kabupaten Tanah Laut, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kabupaten Barito Kuala dan Kabupaten Tanah Bumbu. Pada tahun 2014 kembali mengalami peningkatan menjadi 7 kabupaten/kota yakni Kabupaten Tanah Laut, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kabupaten Barito Kuala, Kabupaten Tanah Bumbu, Kabupaten Balangan, Kota Banjarbaru dan Kabupaten Hulu Sungai Utara dengan deskripsi tabel dan grafik sebagai berikut :



[2014]

REKAPITULASI PENDIRIAN POSYANTEK Tahun

Kabupaten/Kota

2012

2 Posyantek

2013

4 Posyantek

2014

7 Posyantek

BPMPD

Provinsi

Kalsel

masih

terus

melakukan

pembinaan

di

Kabupaten/Kota untuk mendorong berdirinya Posyantek lebih banyak lagi serta memajukan Posyantek. Dalam upaya meningkatkan kapasitas aparatur Posyantek untuk mendukung kelancaran kinerja Posyantek, BPMPD Provinsi Kalsel pada tahun 2014 menyelenggarakan Rapat Koordinasi Pengurus Posyantek dan Pembina Kabupaten/Kota dengan peserta berasal dari pengurus Posyantek dan Pembina Kabupaten/Kota sebanyak 39 orang. Sedangkan pada tahun 2013 telah diselenggarakan Pelatihan Posyantek dengan jumlah peserta sebanyak 39 orang. Pelatihan ini tidak dapat dilaksanakan pada tahun 2014 dikarenakan keterbatasan dana sehingga diputuskan hanya akan menyelenggarakan Rapat Koordinasi.


[2014]


TUJUAN 4

PEMANTAPAN KAPASITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA DAN KELURAHAN

SASARAN 4.1. Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Desa dan Kelurahan Penguatan kapasitas pemerintahan desa dan kelurahan memiliki pengaruh penting dalam

mewujudkan

kemandirian masyarakat

dan

kemandirian

pemerintahan itu sendiri. BPMPD Provins Kalsel melihat penguatan pada system administrasi dan aparatur pemerintahan sebagai poin utama dalam penguatan kapasitas pemerintahan desa dan kelurahan. Capaian Target Kinerja No. 1.

Indikator Kerja Jumlah Desa/Kelurahan yang Terfasilitasi Penyusunan Profilnya

2.

Jumlah Desa dan Kelurahan yang Menjadi Juara Tingkat Provinsi Kalsel

3.

Terlaksananya Pelatihan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa dan Kelurahan

Target

Realisasi

Persentase Capaian

13 Kab/Kota

13 Kab/Kota

100 %

13 Kab/Kota

12 Kab/Kota

92,31 %

132 Kepala

88 Kepala

Desa

Desa

66,67 %

4.1.1 Jumlah Desa/Kelurahan yang Terfasilitasi Penyusunan Profilnya Pengisian Profil Desa dan Kelurahan menjadi salah satu upaya BPMPD Provinsi Kalsel dalam mendorong pengadministrasian pemerintahan desa dan kelurahan yang baik. Dengan keberadaan Profil Desa dan Kelurahan dapat dilihat gambaran potensi dan tingkat perkembangan desa dan kelurahan yang akurat, komprehensif dan integral. Pengisian Profil Desa dan Kelurahan meliputi pengisian Data Dasar Keluarga, Potensi Desa dan Kelurahan yakni keseluruhan


[2014]


sumber daya yang dimiliki atau digunakan oleh desa dan kelurahan serta kelembagaan, sarana dan prasarana yang ada di desa, dan tingkat perkembangan desa berupa capaian hasil kegiatan pembangunan yang dapat mencerminkan

tingkat

kemajuan

dan

keberhasilan

masyarakat

dan

pemerintahan desa / kelurahan. Pada awal pelaksanaannya pengisian Profil Desa dan Kelurahan dilakukan secara manual. Di tahun 2013 Pemerintah Pusat kemudian meluncurkan sistem pengisian secara online yang dapat diakses oleh berbagai pihak yang berkepentingan di seluruh Indonesia. Sebanyak 645 desa dan kelurahan, 37 kelurahan dan 608 desa, telah melaksanakan sistem pengisian Profil Desa dan Kelurahan secara online sebagai berikut : REKAPITULASI DESA / KELURAHAN ONLINE SE KALSEL TAHUN 2014 NO KABUPATEN / KOTA 1 Kota Banjarmasin 2 Kota Banjarbaru 3 Kab. Banjar 4 Kab. Tapin 5 Kab. Hulu Sungai Selatan 6 Kab. Hulu Sungai Tengah 7 Kab. Hulu Sungai Utara 8 Kab. Balangan P 9 Kab. Tabalong 10 Kab. Barito Kuala 11 Kab. Tanah Laut 12 Kab. Tanah Bumbu 13 r Kab. Kotabaru o

TOTAL

online kel 0 20 1 4 3 2 1 0 0 1 4 1 0 37 645

online desa 0 0 62 89 125 29 4 0 112 53 75 58 1 608

TOTAL DESA/KEL 52 20 63 93 128 31 5 0 112 54 79 59 1 2019

Progress pengisian Profil Desa dan Kelurahan secara online dimulai pada tahun 2012 dimana sebanyak 21 desa dan kelurahan telah melakukan pengisian yang terdiri dari 18 kelurahan di Kota Banjarbaru, 1 desa di Kabupaten Hulu Sungai Selatan, 1 desa

di Kabupaten Hulu Sungai Tengah, dan 1 desa di

Kabupaten Tabalong. Pada tahun berikutnya mengalami peningkatan yang signifikan sebanyak 398 desa dan kelurahan di Kalsel telah melakukan pengisian Profil Desa dan Kelurahan secara online. Pada tahun 2014 jumlah desa dan kelurahan yang telah melaksanakan pengisian secara online telah mencapai 645



[2014]

desa dan kelurahan di seluruh Kalsel. Peningkatan ini secara lebih detail tergambar dalam tabel dan grafik sebagai berikut : PROGRESS PENGISIAN PROFIL DESA DAN KELURAHAN NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

KABUPATEN / KOTA Kota Banjarmasin Kota Banjarbaru Kab. Banjar Kab. Tapin Kab. Hulu Sungai Selatan Kab. Hulu Sungai Tengah Kab. Hulu Sungai Utara Kab. Balangan Kab. Tabalong Kab. Barito Kuala Kab. Tanah Laut Kab. Tanah Bumbu Kab. Kotabaru TOTAL

2012 0 18 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 21

2013 0 20 44 88 94 23 4 0 108 11 1 5 0 398

2014 0 20 63 93 128 31 5 0 112 54 79 59 1 645

Jumlah desa dan kelurahan yang telah melakukan pengisian Profil Desa dan Kelurahan secara online sampai dengan tahun 2014 yakni 645 desa dan kelurahan atau 32 % dari total 2.019 desa dan kelurahan di Provinsi Kalsel dengan grafik sebagai berikut :



[2014]

Pemerintah Pusat menetapkan target bahwa pengisian Profil Desa dan Kelurahan secara online telah sepenuhnya terlaksana pada tahun 2020. Bidang Pemerintahan Desa dan Kelurahan terus mendorong dan memfasilitasi Kabupaten / Kota di Kalsel dalam upaya pengisian Profil Desa dan Kelurahan secara online. Salah satunya dengan melaksanakan Bimtek Bimbingan Teknis Penyusunan Profil Desa dan Kelurahan yang pada tahun 2014 telah diselenggarakan dengan jumlah peserta sebanyak 26 orang operator berasal dari BPMPD Kabupaten / Kota di Kalsel. Bimbingan Teknis ini bertujuan untuk melatih operator – operator yang ada di Kabupaten / Kota agar dapat melakukan pengisian Profil Desa dan Kelurahan secara maksimal. Kedepannya kegiatan Bimbingan Teknis Penyusunan Profil Desa dan Kelurahan akan terus dilaksanakan mengingat pentingnya menyiapkan Sumber Daya Manusia yang mampu melakukan pengisian Profil Desa dan Kelurahan secara online. Minimnya keberadaan SDM ini menjadi salah satu masalah yang selama ini dihadapi oleh Bidang Pemerintahan Desa dan Kelurahan baik SDM di tingkat kabupaten / kota, kecamatan maupun desa / kelurahan. Masalah lain yang dihadapi yakni ketersediaan jaringan internet yang belum menjangkau desa – desa yang terletak jauh dari ibukota kabupaten. Tidak jarang operator desa terpaksa menggunakan fasilitas kecamatan dalam melakukan pengisian Profil Desa dan Kelurahan secara online sementara letak kantor kecamatan tidak selalu dekat dengan desa. Tentunya hal ini akan menghambat progress pengisian data.



[2014]

Dukungan dana yang masih minim menjadi masalah lain khususnya terkait pendataan Data Dasar Keluarga yang memerlukan dana cukup besar untuk melakukan pendataan ke setiap penduduk di desa. Masih belum maksimalnya dana yang ada dalam menunjang pelaksanaan pendataan menyebabkan tersendatnya penyempurnaan data untuk kemudian dilakukan pengisian data secara online. 4.1.2. Jumlah Desa dan Kelurahan yang Menjadi Juara Tingkat Provinsi Kalsel Penyelenggaraan Perlombaan Desa dan Kelurahan Tingkat Provinsi Kalsel menjadi tolak ukur baik tidaknya sistem administrasi desa dan kelurahan yang ada di Provinsi Kalsel. Penilaian Perlombaan Desa dan Kelurahan ini meliputi 8 indikator antara lain indikator bidang kesehatan, pendidikan, ekonomi masyarakat, keamanan dan ketertiban, partisipasi masyarakat, pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga, lembaga kemasyarakatan dan pemerintahan desa dan kelurahan.

Kegiatan ini telah berjalan sejak tahun 2009 hingga sekarang. Peserta perlombaan yakni desa dan kelurahan yang meraih predikat juara I pada tingkat kecamatan dan kabupaten/kota, sehingga desa dan kelurahan tersebut diperbolehkan mewakili kabupaten/kota dalam Perlombaan Desa dan Kelurahan Tingkat Provinsi Kalsel. Jumlah desa yang mengikuti Perlombaan Desa Tingkat Provinsi Kalsel dari tahun 2009 sampai dengan 2014 sebanyak 660 desa dimana setiap tahunnya terdapat 110 desa sebagai peserta. Namun pada tahun 2014 Kabupaten Banjar tidak mengikuti Perlombaan Desa dan Kelurahan Tingkat Provinsi Kalsel.



[2014]

4.1.2. Terlaksananya Pelatihan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa dan Kelurahan Dari segi aparatur pemerintahan desa dan kelurahan juga perlu mendapatkan perhatian agar kemandirian dalam pemerintahan desa dan kelurahan dapat tercapai. Peningkatan wawasan dan pengetahuan dibutuhkan oleh kepala desa agar dalam menjalankan roda pemerintahan di desa dapat memacu pembangunan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat serta dapat mengelola administrasi pemerintahan dan keuangan secara tertib dan benar. Oleh karena itu BPMPD Provinsi Kalsel menyelenggarakan Pelatihan Manajemen Pemerintahan Desa bagi Kepala Desa se Kalsel.

Pelatihan Manajemen Pemerintahan Desa bagi Kepala Desa se Kalsel telah dilaksanakan sejak tahun 2011 sampai dengan 2014 dengan total kepala desa yang dilatih sebanyak 534 orang atau 28,5 % dari total 1876 desa di Provinsi Kalsel.



[2014]

Dengan adanya Undang – Undang Desa yang baru kebutuhan akan Kepala Desa yang berkualitas semakin dibutuhkan. Oleh karena itu BPMPD Provinsi Kalsel terus melakukan pelatihan bagi Kepala Desa yang ada bahkan direncanakan BPMPD Provinsi Kalsel, khususnya Bidang Pemerintahan Desa dan Kelurahan, juga akan melakukan pelatihan terhadap Bendahara Desa untuk memastikan pengelolaan keuangan di desa dikelola secara tertib dan benar.

B. ASPEK KEUANGAN Dana yang digunakan untuk membiayai 8 program dengan 43 kegiatan senilai Rp. 7.248.673.000,- dengan realisasi Rp. 6.349.736.373,- atau 87,60 %. Jumlah dana tersebut bersumber dari APBD Pemerintah Provinsi Kalimantan tahun 2014 dengan perincian sebagai berikut :



[2014]

CAPAIAN KINERJA ORGANISASI BPMPD PROVINSI KALSEL TAHUN 2014 No.

Nama SKPD / Program / Kegiatan

Indikator Kinerja

Volume

Satuan

Realisasi s/d Triwulan IV

Realisasi Keuangan

1

2

3

4

5

7 (Rp)

8

931.333.840,-

88,89 %

BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA (BPMPD) PROV. KALSEL A

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1.047.773.000,-

1. Penyediaan jasa surat-menyurat

Input Output Outcome

Dana Terkirimnya surat-surat dinas Berjalannya kegiatan surat – menyurat

4.000.000,1

Rupiah Tahun Terlaksana

2.160.000,100 % 100 %

54,00 %

2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik


Dana Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Lancarnya alat komunikasi, sumber daya air dan listrik

73.800.000,1 100

Rupiah Tahun %

32.153.590,100 % 100 %

43,57 %

3. Penyediaan jasa administrasi keuangan


Dana Tersedianya honor pengelola administrasi keuangan Meningkatnya kinerja pelayanan administrasi keuangan

138.100.000,16

Rupiah Orang Terpenuhi

136.600.000,100 % 100 %

98,91 %

4. Penyediaan jasa kebersihan kantor


Dana Tersedianya alat dan bahan pembersih kantor Bersihnya ruangan kantor dan lingkungan

76.800.000,1 100

Rupiah Tahun %

52.049.900,100 % 100 %

67,77 %

5. Penyediaan alat tulis kantor


Dana Tersedianya bahan dan peralatan tulis keperluan kantor Terlaksananya kegiatan administrasi perkantoran

15.000.000,1 100

Rupiah Tahun %

13.180.000,100 % 100 %

87,87 %

6. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan


Dana Tersedianya barang cetakan dan penggandaan Terlaksananya administrasi perkantoran

40.000.000,1 100

Rupiah Tahun %

22.242.450,100 % 100 %

55.61 %


LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (lakip) 1

B

2 7. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

[2014]


3 Dana Tersedianya komponen instalasi listrik penerangan kantor Terlaksananya administrasi perkantoran

4 3.000.000,1 100

5 Rupiah Tahun %

7 3.000.000,100 % 100 %

8 100,00 %

8. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan


Dana Surat kabar dan majalah Meningkatnya pengetahuan & informasi karyawan yang bersifat umum

10.000.000,1

Rupiah Tahun Tercapai

4.730.000,100 % 100 %

47,30 %

9. Penyediaan bahan logistik kantor

Input Output Outcom

Dana Tersedianya bahan bakar minyak/gas Terlaksananya kegiatan administrasi perkantoran

70.000.000,1 100

Rupiah Tahun %

52.100.900,100 % 100 %

74,43 %

10. Penyediaan makanan dan minuman


Dana Tersedianya makanan dan minuman Tersedianya makanan dan minuman harian, tamu dan rapat

54.720.000,1 100

Rupiah Tahun %

50.938.500,100 % 100 %

93,09 %

11. Rapat –rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah


Dana Terlaksananya rapat, konsultasi dan koordinasi keluar daerah Tersedianya acara rapat, konsultasi dan koordinasi keluar daerah

470.000.000,1

Rupiah Tahun Terpenuhi

469.913.500,100 % 100 %

99,98 %

12. Rapat –rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah


Dana Terlaksananya rapat, konsultasi dan koordinasi keluar daerah Tersedianya acara rapat, konsultasi dan koordinasi keluar daerah

92.353.000,1


92.265.000,100 % 100 %

99,90 %

181.728.100,-

78,91 %

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

230.300.000,-

13. Pengadaan Peralatan Kerja/Kantor


Dana Tersedianya peralatan kerja/kantor Meningkatnya kinerja aparatur

49.600.000,1


47.468.000,100 % 100 %

95,70 %

14. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor


Dana Tersedianya dana pemeliharaan rtn/berkala pemeliharaan gedung kntr Terpeliharanya gedung kantor

33.400.000,1 100

Rupiah Tahun %

26.800.000,100 % 100 %

80,24 %



C

D

[2014]

15. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas / operasional


Dana Tersedianya dana pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas op. Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional

92.600.000,1 100

Rupiah Tahun %

57.225.100,100 % 100 %

61,80 %

16. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor


Dana Tersedianya dana pemeliharaan rutin/berkala prlngkpn gedung kantor Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor

6.000.000 1 100

Rupiah Tahun %

5.980.000,100 % 100 %

99,67 %

17. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kerja


Dana Tersedianya dana pemeliharaan rutin/berkala peralatan kerja Terpeliharanya peralatan kerja

1.500.000,1 100

Rupiah Tahun %

0 0% 0%

0,00 %

18. Pemeliharaan rutin/berkala komputer


Dana Tersedianya dana pemeliharaan rutin/berkala komputer Terpeliharanya peralatan komputer

10.000.000,1 100

Rupiah Tahun %

9.255.000,100 % 100 %

92,55 %

19. Pengadaan Sewa Sarana Mobilitas


Dana Tersedianya sarana mobilitas untuk kepindahan kantor Lancarnya perpindahan dari kantor lama ke kantor baru

37.200.000,1

Rupiah Bulan Tercapai

35.000.000,100 % 100 %

94,09 %

19.200.000,-

96,00 %

Program Peningkatan Disiplin Aparatur

20.000.000

20. Pengadaaan Pakaian Korpri


Dana Tersedianya pakaian olahraga bagi PNS di lingk. BPMPD Prov. Kalsel Lancarnya tugas kedinasan

12.000.000,40

Rupiah Stel Tercapai

11.200.000,100 % 100 %

93,33 %

21. Pengadaan Pakaian Olahraga


Dana Tersedianya pakaian KORPRI Lancarnya tugas kedinasan

8.000.000,40

Rupiah Stel Tercapai

8.000.000,100 % 100 %

100,00 %

15.943.000,-

72,47 %

6.693.000 100 % 100 %

95,61 %

Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 22. Penyusunan laporan capaian kinerja & ikhtisar realisasi kinerja SKPD

22.000.000,Input Output Outcome

Dana Tersedianya laporan capaian kinerja Tersedianya informasi mengenai capaian kinerja dan ikhtisar SKPD

7.000.000,1 100

Rupiah Tahun %


LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (lakip) 23. Evaluasi Renstra SKPD

E


[2014]

Dana Terlaksananya Revisi Renstra Tersedianya data perencananaan yg lebih komprehensive

Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan

24. 24. Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan

Input Output


26. Pendataan Potensi Desa


27. Pembinaan Pemberdayaan Masyarakat Desa

Rupiah Tahun Terpenuhi

1.150.000.000,-

Outcome 25. Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Teknis Masyarakat

15.000.000,1

Input Output

Outcome

9.250.000 100 % 100 %

61,67 %

1.019.049.300

88,61 %

Dana, SDM Pencanangan BBGRM Acara Puncak BBGRM Pembinaan Lembaga/Organisasi Masyarakat Desa Meningkatnya peran kapasitas lembaga kemasyarakatan

250.000.000,1 1 13 13

Rupiah Keg Keg Kab/Kota Lembaga

227.360.800,100 % 100 % 100 % 100 %

90,94 %

Dana, SDM Pelatihan Kader Peduli HIV/AIDS Pelatihan Sistem Informasi Posyandu Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan tenaga teknis masy.

250.000.000,2 43/1 100

Rupiah Angkatan Org/Keg %

216.251.600,100 % 100 % 100 %

86,50 %

Dana, SDM Bimtek Profil Desa dan Kelurahan Monitoring dan Evaluasi Profil Desa dan Kelurahan Terstandarisasinya data dasar profil desa dan kelurahan sbg Bank Data yang lebih akurat

150.000.000,36/1 11/2

Rupiah Org/Angk Kab/Kota Terpenuhi

126.471.000,100 % 100 % 100 %

84,31 %

Dana, SDM Rapat Panitia SIKOMPAK Penilaian SIKOMPAK Award Rapat Tim PNPM-MPd Prov. Kalsel Gelar Karya Pemberdayaan Masyarakat Orientasi Pengembangan Wawasan UPK, BKAD, PL, PPPD Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan

500.000.000,1 13 1 1 1 100

Rupiah Kegiatan Kab/Kota Kegiatan Kegiatan Kegiatan %

448.965.900,100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

89,79 %


LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (lakip) F

Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Perdesaan 28. Fasilitasi Permodalan bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Perdesaan

1.748.100.000,Input Output

Outcome 29. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan


30. Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) dan Usaha Ekonomi Masyarakat di Perdesaan

[2014]


1.613.142.210,-

92,28 %

Dana,SDM Pelatihan UPK Gerbangmas-Taskin Pelatihan TPM dan Bintek TFK/Satker Rakor/Orientasi Gerbangmas-Taskin Monitoring evaluasi Gerbangmas-Taskin Fasilitasi Penguatan Lokasi Gerbangmas-Taskin Meningkatnya partisipasi masyarakat desa serta meningkatnya pendapatan & kesejahteraan bagi RTM di Desa/Kel.

888.100.000 52 26 2 4 4

Rupiah Orang Orang Keg Kab Kab Terpenuhi

866.415.900,100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

97,56 %

Dana, SDM Rapat UPM Monev Pasar Desa Monev UPMT Termonitornya Pelaksanaan Program Pengembangan Ekonomi Masy.

60.000.000 1/30 4 5 100

Rupiah Keg/Org Kab Kab %

47.175.090,100 % 100 % 100 %

78,63 %

Dana, SDM Bintek Pengelola Keuangan Bumdes Monitoring dan Evaluasi Meningkatnya pendapatan masyarakat dan desa

300.000.000 1/33 11

Rupiah Keg/Org Kab Terlaksana

260.258.050,100 % 100 % 100 %

86,75 %

31. Pemberian / Stimulan Pembangunan Desa


Dana, SDM Pemantapan Perencanaan Ke Lokasi Penerima Stimulan Pemb. Desa Lancar dan meningkatnya arus perekonomian antar desa/kel Meningkatnya swadaya dan partisipasi masyarakat dlm pembangunan

100.000.000,13 65

Rupiah Kab/Kota Desa/Kel

68.932.000,100 % 100 %

68,93 %

32. Optimalisasi Program Lembaga Ekonomi Perdesaan se Kalimantan Selatan

Input Output

Dana, SDM Cetak Pedum Bumdes Pendampingan Bumdes Berkembangnya Lembaga Ekonomi Perdesaan

300.000.000,1/11 11

Rupiah Keg/Kab Kab Terlaksana

291.707.000,100 % 100 % 100 %

97,24 %

Dana, SDM Sinkronisasi Program Penanggulangan Kemiskinan Persiapan Lokasi Gerbangmas-Taskin Tahap II Sinkronisasi Program Penanggulangan Kemiskinan

100.000.000,1 4 100

Rupiah Kegiatan Kab %

78.654.170,100 % 100 % 100 %

78,65 %

Outcome 33. Penguatan Kelembagaan Program Penanggulangan Kemiskinan



LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (lakip) G

Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa 34. Peningkatan Pembinaan Koordinasi Program Pemberdayaan

1.680.800.000,Input Output Outcome

35. Peningkatan Kapasitas Pengembangan Pemdes/Kelurahan

Input Output

Outcome 36. Pembinaan Pelaksanaan Kesejahteraan Keluarga di Kalsel

Input Output

Outcome H

[2014]

150.000.000,1/40 2 13

Rupiah Keg/Org Kegiatan Kab/Kota Terpenuhi

131.357.100,100 % 100 % 100 % 100 %

97,57 %

Dana, SDM Rapat Persiapan Lomba Desa Lomba Desa & Kel Tk. Prov Rapat Rekapitulasi Hsl Penilaian Rapat Penentuan Juara Perlombaan Desa & Kel, Rapat Ev & Rapat Koordinasi Pemerintahan Desa dan Kelurahan Rapat Evaluasi & Rapat Penyerahan Hadiah Pembinaan Thd Desa Juara Terpilihnya desa dan kelurahan terbaik Tk. Provinsi

585.300.000,1 13 1 1 1 1 1

Rupiah Kegiatan Kab/Kota Kegiatan Kegiatan Kegiatan Kegiatan Kegiatan Terpenuhi

511.766.925,100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

87,44 %

Dana, SDM Publikasi lewat media cetak & elektronik Rakon Prov Sosialisasi UP2K Sosialisasi TTG Sosialisasi Pola Asuh Anak Pasar Murah dan Pembagian Sembako pada Bulan Ramadhan Pembinaan dan Penilaian Terwujudnya Kualitas Kader TP PKK Di Daerah yang mampu

945.500.000,1 1 1 1 1 1 1

Rupiah Kegiatan Kegiatan Kegiatan Kegiatan Kegiatan Kegiatan Kegiatan Terpenuhi

717.231.120,100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

75,86 %

464.708.450,-

88,36 %

394.811.650,100 % 100 % 100 %

87,56 %

525.900.000,Input Output Outcome

80,93 %

Dana, SDM Rakor Penguatan Prog. dan Kelembagaan PMD Rapat Teknis Perencanaan Pengumpulan Data Program Pemberdayaan Kab/Kota Meningkatnya koordinasi dan sinkronisasi prog pemberdayaan masy.

Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa 37. Fasilitasi Pengelolaan Administrasi Desa dan Kelurahan

1.360.355.145,-

Dana, SDM Pelatihan Manajemen Pemerintahan Desa Pembinaan Pemerintahan Desa Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan dengan baik sehingga pelayanan kpd masy dapat ditingkatkan

450.900.000,2 / 59 /11 11

Rupiah Angk/Org/Kab Kabupaten Terpenuhi


LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (lakip) 38. Pengembangan Wilayah Desa dan Kelurahan

I.


[2014]

Dana, SDM Bintek Pengembangan Wilayah Desa dan Kelurahan Terlaksananya Pengembangan Desa dan Kelurahan

Program Peningkatan Pemanfaatan SDA dan Pendayagunaan TTG

75.000.000,1/30

823.800.000,-

39. Koordinasi dan Fasilitasi Pengembangan dan Pemanfaatan SDA


Dana, SDM Sosialisasi Terkoordinirnya program dan kegiatan pengembangan dan pemanfaatan sumber daya alam perdesaan

243.800.000,13 100

40. Pengembangan, Penerapan dan Pemasyarakatan TTG

Input Output

Dana, SDM Lomba Inovasi TTG Kalsel Expo tahun 2014 Keikutsertaan gelar TTG Nasional XIV tahun 2014 di Kaltim Pengembangan dan penerapan TTG/Lomba TTG/Produk Unggulan melalui Gelar TTG Nasional/Pameran Ekspo Kalsel

275.000.000,1 1 1 100 130.000.000,1/30

Outcome 41. Penguatan Kelembagaan Posyantek


Dana, SDM Rapat Koordinasi Pengurus Posyantek dan Pembina Kab/Kota Berkembangnya Posyantek di Prov. Kalsel

42. Pemetaan dan Pengkajian Pemanfaatan TTG


Dana, SDM Rapat Koordinasi Tersusun Laporan Pemetaan dan Pengkajian Pemanfaatan TTG


Dana, SDM Koordinasi peningkatan aksesbilitas masyarakat perdesaan Terbangunnya sarana dan prasarana perdesaan

43. Koordinasi dan Pembinaan Sarana dan Prasarana Perdesaan

Rupiah Angk/Org/Kab Terpenuhi

TOTAL

75.000.000,1/20 100 100.000.000,4 100 7.248.673.000

Rupiah Kab/Kota % Rupiah Kegiatan Kegiatan Kegiatan % Rupiah Keg/Org Meningkat Rupiah Keg/Org % Rupiah Kab %

69.896.800,100 % 100 %

93,20 %

744.276.328,-

90,35 %

214.940.700,100 % 100 %

88,16 %

247.889.628,100 % 100 % 100 % 100 %

90,14 %

127.681.800,100 % 100 %

98,22 %

66.592.000,100 % 100 %

88,79 %

87.172.200,100 % 100 %

87,17 %

6.349.736.373

87,60 %


[2014]


Pada tahun 2014 terdapat tiga kegiatan yang dibiayai oleh Dana APBN dengan jumlah sebesar 27.888.054.000,- dan realisasi sebesar 20.526.524.059,- atau 73,60 % dengan detail sebagai berikut : No

Program

Jumlah Anggaran (Rp)

Realisasi (Rp)

%

27.607.784.000,-

20.324.825.359,-

73,62

1.

Peningkatan Kemandirian Masyarakat Perdesaan (PNPM)

2.

Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat

200.000.000,-

179.761.500,-

89,88

3.

Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen PMD

80.270.000,-

21.937.200,-

27,33

27.888.054.000

20.526.524.059

73,60

JUMLAH

C. KENDALA DAN SOLUSI YANG DIBERIKAN 1. Kendala yang Dihadapi Dalam rangka merealisasikan seluruh program dan kegiatan yang telah direncanakan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Selatan pada tahun 2014, terdapat beberapa kendala yang cukup berpengaruh yakni : 1. Pada

pencapaian

sasaran

Meningkatkan

Kapasitas

Kelembagaan

Masyarakat kendala yang dihadapi antara lain : a. Kinerja lembaga kemasyarakatan di desa dan kelurahan masih dirasakan lemah dalam mendorong peran aktif masyarakat mengelola programprogram pembangunan guna mewujudkan kemandirian dan ketahanan masyarakat; b. Masih kurangnya kualitas sumber daya manusia dan dana yang dimiliki oleh lembaga kemasyarakatan 2. Pada pencapaian sasaran Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pengembangan Usaha Mikro kendala yang dihadapi antara lain : a. Perlunya perluasan cakupan desa penerima program dan penambahan dana dalam rangka percepatan pengentasan kemiskinan b. Terbatasnya SDM yang mampu mengembangkan BUMDES; c. Terbatasnya

alokasi

dana

bagi

Kegiatan

Pemberian

Stimulan

Pembangunan Desa dan Gerbangmas-Taskin sehingga tidak seluruh desa dan kelurahan mendapatkan bantuan dana



[2014]

3. Pada pencapaian sasaran Penerapan Teknologi Tepat Guna kendala yang dihadapi antara lain : a. Masih minimnya Posyantek yang dapat didirikan di Kabupaten/Kota; b. Dana yang tersedia masih terbatas untuk koordinasi dan pembinaan / fasilitasi / pelatihan untuk kegiatan Posyantekdes/Posyantek dll 4. Pada pencapaian sasaran Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Desa dan Kelurahan kendala yang dihadapi antara lain : a. Pengisian Data profil desa dan kelurahan secara online masih menemui hambatan baik dalam pendanaan maupun ketersediaan jaringan internet di desa dan kelurahan; b. Kualitas sumber daya manusia yaitu aparatur pemerintahan desa masih rendah baik dari segi pendidikan maupun pengetahuan dan wawasan, sehingga belum mampu bekerja secara optimal dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat 2. Solusi yang Diberikan a. Perlu adanya sosialisasi dan penyamaan persepsi dari seluruh stakeholders bahwa setiap program yang masuk ke desa agar melibatkan lembaga kemasyarakatan di desa untuk mendorong berperannya lembaga kemasyarakatan yang ada b. Melakukan pembinaan dan pelatihan terhadap aparatur lembaga masyarakat untuk meningkatkan kualitas SDM yang ada c. Penambahan cakupan wilayah dan dana untuk mendukung kegiatan stimulan dan Gerbangmas-Taskin d. Perlu peningkatan dana koordinasi dan pembinaan/fasilitasi/pelatihan untuk kegiatan Posyantekdes/Posyantek e. Memfasilitasi dengan melakukan pembinaan baik berupa pelatihan, bintek dan sosialisasi peraturan yang menyangkut penyelenggaraan pemerintahan desa f. Untuk menunjang proses pengumpulan dan pengolahan Data Profil Desa dan Kelurahan, tiap-tiap Kabupaten / Kota agar mengalokasikan dana tersebut di APBD daerah masing-masing g. Agar tiap Kabupaten / Kota dapat melaksanakan sosialisasi atau Bimtek penyusunan dan pendayagunaan Profil Desa dan Kelurahan.



[2014]

BAB IV PENUTUP A. Kesimpulan Dalam usaha mewujudkan visi kemandirian masyarakat dan pemerintahan desa, BPMPD Provinsi Kalimantan Selatan memfokuskan program-program kegiatannya pada empat kategori yakni peningkatan kapasitas kelembagaan masyarakat, penguatan lembaga perekonomian masyarakat, penerapan teknologi tepat guna dan penguatan kapasitas pemerintahan desa dan kelurahan. Adapun dalam mendukung pencapaian visi tersebut dilaksanakan 8 program dengan 43 kegiatan yang dibiayai oleh dana APBD tahun 2014 senilai Rp. 7.248.673.000,- dengan realisasi Rp. 6.349.736.373,- atau 87,60 % sedangkan oleh dana APBN sebesar 27.888.054.000,- dan realisasi sejumlah 20.526.524.059,- atau 73,60 %. Sebagai bagian penutup dari LAKIP Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalsel dapat disimpulkan bahwa selama tahun 2014 hasil capaian kinerja sasaran yang ditetapkan secara umum dapat memenuhi target dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Meskipun demikian, berbagai pencapaian target indikator kinerja BPMPD Provinsi Kalsel memberikan gambaran bahwa keberhasilan dalam pelaksanaan kegiatan sangat ditentukan oleh komitmen, keterlibatan dan dukungan aktif segenap komponen pemerintah daerah baik di level provinsi, kabupaten, kecamatan dan desa/kelurahan serta peran aktif dari masyarakat. B. STRATEGI PENINGKATAN KINERJA Strategi yang ditempuh dalam meningkatkan kinerja Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalsel antara lain : 1. Penyusunan rencana pelaksanaan program dan kegiatan guna pencapaian target indikator kinerja yang telah ditetapkan akan dilakukan secara lebih cermat dengan mempertimbangkan tujuan organisasi secara tepat dan kemampuan sumber daya yang tersedia serta kemampuan yang ada termasuk berbagai faktor yang mempengaruhi perubahan alokasi anggaran Tahun berjalan, langkah percepatan pelaksanaan kegiatan pada awal Tahun anggaran dan perkembangan masalah-masalah aktual di bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa.



[2014]

2. Memperbaiki sistem pengumpulan dan pengolahan data kinerja agar pemenuhan indikator sasaran organisasi dapat dilaksanakana secara maksimal 3. Upaya koordinasi dan peningkatan kerjasama dengan berbagai instansi terkait baik di provinsi maupun kabupaten/kota akan dilakukan dengan lebih intensif, mengingat berbagai pencapaian target indikator yang telah ditetapkan hanya dapat dilakukan dengan melibatkan segenap instansi pemerintah di semua level, dunia usaha dan masyarakat.

KEPALA BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

Drs. H. GUSTI SYAHYAR Pembina Utama Muda NIP. 19610512 198503 1 014


BPMPD Prov. Kalsel BAB I PENDAHULUAN

Recommend Documents