Renstra BPMPD Provinsi Kalsel Tahun

BANJARMASIN 2014

KATA PENGANTAR

Penyusunan Review Renstra (Perencanaan Strategis) ini adalah merupakan amanat

Undang-Undang

Nomor

25

Tahun

2004

tentang

Sistim

Perencanaan

Pembangunan Nasional. Sesuai Undang-Undang tersebut pada Bab V pasal 15 bahwa Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah wajib menyiapkan rancangan renstra SKPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan berpedoman pada RPJMD. Dokumen ini disusun untuk menterjemahkan Visi dan Misi Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan yang tertuang dalam RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan dan Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Republik Indonesia. Dokumen ini menguraikan pokok-pokok pikiran pemberdayaan masyarakat dan peningkatan kapasitas pemerintahan desa/kelurahan; kinerja, permasalahan dan tantangan; visi, misi, tujuan dan

sasaran;

strategi serta program

pemberdayaan masyarakat dan

pemerintahan desa. Dalam kurun waktu pelaksanaannya dengan memperhatikan kinerja pembangunan yang sedang berjalan, terdapat beberapa kegiatan baru yang muncul guna menjawab tantangan pelaksanaan kegiatan untuk pencapaian tujuan. Kegiatankegiatan ini muncul tidak dengan serta merta namun berdasarkan keharusan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mendukung pelaksanaannya. Akhirnya, kami jajaran Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Selatan mengharapkan agar review renstra ini dapat menjadi acuan keselarasan antara perencanaan yang dibuat dengan kegiatan yang dilaksanakan sesuai

dengan

peraturan

perundang-undangan

yang

berlaku,

demi

suksesnya

pelaksanaan seluruh kegiatan yang telah diprogramkan dalam Renstra ini. Semoga upaya ini mendapat ridho Tuhan Yang Maha Kuasa. Amin.

Banjarmasin,

Oktober 2014

KEPALA BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA PROVINSI KALIMANTAN SELATAN,

DRS. H. GUSTI SYAHYAR Pembina Utama Muda

Renstra BPMPD Provinsi Kalsel Tahun 2011-2015

2

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR DAFTAR ISI

Hal i ii

Bab I Pendahuluan A. Latar Belakang B. Landasan Hukum C. Maksud dan Tujuan D. Sistematika Penulisan

1 1 2 3 4

Bab II Gambaran Pelayanan BPMPD Provinsi Kalimantan Selatan A. Struktur Organisasi dan Tata Kerja B. Uraian Tugas Pokok dan Fungsi C. Kapasitas Pelayanan dan Aset Yang Dikelola D. Jenis Pelayanan, Kelompok Sasaran dan Indikator Kinerja Pelayanan

5 5 5 10 14

BAB III ISU-ISU STRATEGIS A. Gambaran Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa B. Target Capaian Pembangunan Program Prioritas Kepala Daerah C. Kajian Dokumen Penunjang D. Isu-isu Strategis

18 18 23 25 28

BAB IV Visi dan Misi A. Visi dan Misi B. Tujuan dan Sasaran C. Kebijakan D. Prinsip-prinsip Pemberdayaan E. Pendekatan

31 31 33 34 34 35

BAB V Rencana Program A. Rencana Program B. Indikator Kinerja SKPD

36 36 50

BAB VI PENUTUP


54 54

3

BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Dalam penjelasan umum Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, ditegaskan bahwa Pemerintah Daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut azas otonomi dan tugas pembantu diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Dari pengertian tersebut maka kebijakan pemerintah daerah dalam peningkatan upaya pemberdayaan masyarakat dan pepanggulangan kemiskinan merupakan kewajiban seluruh jajaran Pemerintah Daerah secara komprehensif meliputi pemberdayaan masyarakat dalam aspek ekonomi, sosial budaya, politik dan lingkungan dengan prioritas program yang sesuaikan dengan esensi masalah

dan

prioritas

kebutusan

masyarakat

serta

dilaksanakan

secara

berkesinambungan. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Selatan yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008, dan memiliki tugas pokok, fungsi dan tata kerja yang diatur dalam Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 27 Tahun 2009 yaitu sebagai unsur penunjang Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan yang bertugas membantu Gubernur dalam penyelenggaraan sebagian tugas Pemerintah Daerah di bidang Pemberdayaan masyarakat Dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah dengan paradigma Pemberdayaan Masyarakat di antara hal-hal yang ditegaskan adalah mendorong untuk memberdayakan masyarakat, menumbuhkan prakarsa, swadaya gotong royong, dan kreatifitas, serta meningkatkan pertisipasi dan peran serta masyarakat dalam pembangunan. Oleh Karena itu, Pemerintah Daerah berkewajiban melakukan upaya pembinaan, perumusan, kebijakan dan memfasilitasi proses pelaksanaan pemberdayaan masyarakat. Hal ini sejalan dengan apa yang mejadi misi, visi, tugas pokok dan fungsi pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Selatan yaitu untuk menciptakan terwujudnya kemandirian masyarakat dan pemerintahan desa di Kalimantan Selatan. Sejalan dengan itu, etika pembangunan yang harus ditegakkan oleh aparat pemerintah dalam rangka pemberdayaan masyarakat meliputi : a. Memahami dan tanggap terhadap aspirasi masyarakat. b. Membangun kepercayaan dan memberikan peluang kepada masyarakat untuk melakukan perencanaan dan pelaksanaan pemenuhan kebutuhan secara mandiri. c.

Melakukan dialog dan memberikan informasi yang tepat dan terbaik bagi masyarakat.

d. Menciptakan kebijakan dalam bentuk peraturan dan perundang-undangan yang berpihak kepada masyarakat miskin. Dengan

demikian

dalam

rangka

pemberdayaan

masyarakat

di

Provinsi

Kalimantan Selatan, maka penyusunan Rencana Stratejik Satuan Kerja Perangkat Daerah


4

(Renstra-SKPD) Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2011 – 2015 akan menjadi acuan dan strategi bagi pelaksanaan program prioritas dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Selatan. Ini meliputi perumusan kebijakan dan memfasilitasi pelaksanaan Pemerintahan Desa dan Kelurahan, Kelembagaan dan Pelatihan Masyarakat, Usaha Ekonomi Masyarakat, Pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Pendayagunaan Tekonologi Tepat Guna serta mengkoordinasikan program-program di bidang pemberdayaan masyarakat. B. Landasan Hukum Landasan normatif sebagai kerangka dasar hukum dalam penyusunan Rencana Stratejik Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra-SKPD) Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2011 – 2015 adalah sebagai berikut : 1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1956 Jo. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 antara lain mengenai Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106); 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699); 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik


5

Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 8. Peraturan

Pemerintah

Nomor

38

Tahun

2007

tentang

Pembagian

Urusan

Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); 10. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 05 Tahun 2008 tentang urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2008 Nomor 5); 11. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 06 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2008 Nomor 6); C. Maksud dan Tujuan Rencana stratejik Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Selatan merupakan program dan kegiatan prioritas yang akan dilaksanakan untuk mencapai visi, misi dan tujuan yang akan dilaksanakan berdasarkan ketepatan strategi dengan memanfaatkan seluruh potensi yang dimiliki organisasi. 1. Maksud Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Satuan Kerja Perangkat

Daerah

(Renstra–SKPD)

Badan

Pemberdayaan

Masyarakat

dan

Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Selatan adalah menetapkan program dan kegiatan yang menjadi acuan dan pelaksanaan tugas dan fungsi setiap unit kerja yang diemban oleh seluruh aparatur yang dilaksanakan secara terkoordinatif dan terpadu dengan instansi terkait, lembaga swadaya masyarakat, kalangan dunia usaha, dan masyasarakat agar terwujud keberhasilan kolaboratif secara sinergisitas. 2. Tujuan a. Menetapkan visi dan misi sebagai citra masa depan yang hendak dicapai dalam pelaksanaan

tugas

dan

fungsi

Badan

Pemberdayaan

Masyarakat

dan

Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Selatan. b. Menetapkan strategi dan arah kebijakan sebagai landasan pelaksanaan tugas dan fungsi untuk mencapai visi dan misi. c.

Menetapkan tujuan dan sasaran sebagai penjabaran visi dan misi dan merupakan keadaan yang ingin dicapai dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Selatan.

d. Menetapkan program dan kegiatan prioritas sebagai rencana aksi (action plan) dalam rangka mencapai sasaran, tujuan, visi dan misi.


6

D. Sistematika Penulisan Sistematika

penulisan

rencana

strategis

Badan

Pemberdayaan

Masyarakat

dan

Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2011 – 2015 adalah sebagai berikut : BAB

I

BAB

II

BAB

III

BAB

IV

BAB

V

BAB

VI

PENDAHULUAN Berisi uraian tentang latar belakang, maksud dan tujuan, pengertian, kerangka pikir dan sistematika penulisan GAMBARAN PELAYANAN BPMPD Memuat tentang uraian tugas pokok, fungsi dan struktur organisasi BPMPD, kapasitas pelayanan dan aset yang dikelola ISU-ISU STRATEGIS Memuat tentang analisa gambaran umum daerah terkait dengan BPMPD, target capaian pembangunan program prioritas Kepala Daerah dan kajian dokumen penunjang serta analisa isu-isu strategis berkaitan dengan tugas dan fungsi BPMPD VISI DAN MISI Memuat rumusan visi, misi dan tujuan serta sasaran BPMPD Provinsi Kalimantan Selatan RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN Memuat rencana program, kegiatan, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif serta indikator kinerja. PENUTUP


7

BAB II GAMBARAN PELAYANAN BPMPD PROVINSI KALSEL A. Struktur Organisasi dan Tata Kerja Struktur organisasi dan tata kerja Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Provinsi Kalimantan Selatan terdiri dari : 1. Kepala Badan 2. Sekretaris 3. Kepala Bidang Pemerintahan Desa dan Kelurahan 4. Kepala Bidang Kelembagaan dan Pelatihan Masyarakat 5. Kepala Bidang Usaha Ekonomi Masyarakat 6. Kepala Bidang Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna Selanjutnya Sekretariat membawahi sub bagian dan Kepala Bidang membawahi sub-sub bidang sebagai berikut : 1. Sekretariat : a. Sub bagian Program b. Sub bagian Keuangan c.

Sub bagian Umum dan Kepegawaian

2. Bidang Pemerintahan Desa dan Kelurahan : a. Sub bidang Fasilitasi Pengembangan Desa dan Kelurahan b. Sub bidang Fasilitasi Pengelolaan Administrasi Desa dan Kelurahan 3. Bidang Kelembagaan dan Pelatihan Masyarakat : a. Sub bidang Lembaga Masyarakat dan Pelatihan Masyarakat b. Sub bidang Pembinaan dan Pendataan Potensi Masyarakat 4. Bidang Usaha Ekonomi Masyarakat : a. Sub Bidang Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat b. Sub Bidang Peningkatan Sarana dan Prasarana Ekonomi Perdesaan 5. Bidang Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna : a. Sub Bidang Pengembangan dan Pemanfaatan Sumber Daya ALam b. Sub Bidang Pengembangan dan Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna 6. Kelompok Jabatan fungsional terdiri dari : a. Sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional dan terbagi dalamberbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian b. Jumlah dan jenis jabatan ditentukan berdasarkan keperluan dan beban kerja c.

Jenis dan jenjang jabatan diatur sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

B. Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Selatan merupakan salah satu perangkat daerah baru yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 01 Tahun 2012. Sedangkan sebelumnya SKPD ini mempunyai nomenklatur Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan


8

Provinsi Kalsel. Berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 25 Tahun 2013 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan

Desa

Propinsi

Kalimantan

Selatan

bahwa

Badan

Pemberdayaan

Masyarakat dan Pemerintahan Desa mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan Daerah di bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa. Uraian tugas tersebut adalah sebagai berikut : a. Merumuskan dan menetapkan kebijakan teknis pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku; b. Merumuskan dan menetapkan kebijakan operasional, menfasilitasi dan dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan Daerah di bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa; c.

Merumuskan dan menetapkan kebijakan operasional, membina, mengatur dan mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan fasilitasi pemberdayaan pemerintahan desa dan kelurahan;

d. Merumuskan dan menetapkan kebijakan operasional , membina, mengatur dan mengkoordinasikan

pelaksanaan

kegiatan

fasilitasi

pengembangan

dan

pemberdayaan kelembagaan dan pelatihan masyarakat; e. Merumuskan dan menetapkan kebijakan operasional , membina, mengatur dan mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan fasilitasi dan pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat; f.

Merumuskan dan menetapkan kebijakan operasional , membina, mengatur dan mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan fasilitasi pemanfaatan sumberdaya alam dan penerapan teknoklogi tepat guna;

g. Mengendalikan pengelolaan kesekretariatan ; dan h. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai bidang tugas dan tanggung jawabnya. Untuk

melaksanakan

tugas

tersebut

Badan

Pemberdayaan

Masyarakat

dan

Pemerintahan Desa mempunyai fungsi : 1. Perumusan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 2. Fasilitasi dan dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa; 3. Perumusan kebijakan operasional, pembinaan dan pelaksanaan fasilitasi dan pemberdayaan pemerintahan desa dan kelurahan; 4. Perumusan kebijakan operasional, pembinaan dan pelaksanaan fasilitasi dan pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat; 5. Perumusan kebijakan operasional, pembinaan dan pelaksanaan fasilitasi dan penguatan kelembagaan masyarakat dan pelatihan masyarakat;


9

6. Perumusan

kebijakan

operasional,

pembinaan

dan

pelaksanaan

fasilitasi

pemanfaatan pemberdayaan sumber daya alam dan penerapan teknologi tepat guna; 7. Pengelolaan kegiatan kesekretariatan. Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya tersebut BPMPD dilengkapi dengan unsurunsur organisasi yang terdiri dari : a. Sekretariat; Sekretariat BPMPD Provinsi Kalimantan Selatan dipimpin oleh seorang Sekretaris yang mempunyai tugas mengkoordinasikan penyusunan program dan rencana kegiatan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa, mengelola urusan

keuangan,

mengelola

urusan

ketatausahaan,

rumah

tangga

dan

perlengkapan serta mengelola urusan administrasi kepegawaian. Selain itu Sekretaris juga mempunyai fungsi sebagai berikut : 1. Penyusunan program , pembinaan, pengaturan, pengendalian dan evaluasi kegiatan penyusunan program dan rencana kegiatan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa; 2. Penyusunan program,

pembinaan, pengaturan, pengendalian dan evaluasi

kegiatan penyusunan rencana anggaran, pengelolaan penatausahaan keuangan dan penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan; 3. Penyusunan program,


pengelolaan urusan ketatausahaan, rumah tangga dan perlengkapan hubungan masyarakat dan keprotokolan; dan 4. Penyusunan program,


efektivitas organisasi dan ketatalaksanaan serta pengelolaan administrasi kepegawaian. Untuk melaksanakan tugas dan fungsi-fungsi dimaksud sekretariat BPMPD dilengkapi dengan 3 (tiga) sub bagian, yaitu : 1) Sub Bagian Program; Sub Bagian Program mempunyai tugas menyiapkan bahan dan melaksanakan kerjasama pengumpulan, pengolahan dan analisa data, penyusunan program dan rencana kegiatan, pemantauan dan evaluasi serta penyusunan laporan kegiatan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa. 2) Sub Bagian Keuangan; Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas menyusun rencana anggaran dan mengelola penatausahaan keuangan serta menyiapkan laporan pertanggungjawaban keuangan. 3) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas mengelola urusan surat menyurat, ekspedisi dan kearsipan, urusan rumah tangga dan perlengkapan, hubungan masyarakat dan keprotokolan, organisasi dan ketatalaksanaan serta mengelola administrasi kepegawaian.


10

b. Bidang Pemerintahan Desa dan Kelurahan; Bidang Pemerintahan Desa dan Kelurahan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas mengkoordinasikan pelaksanaan fasilitasi pengembangan desa dan kelurahan serta fasilitasi pengelolaan administrasi desa dan kelurahan. Dengan demikian bidang Pemerintahan Desa dan Kelurahan mempunyai fungsi : 1. Penyusunan program, koordinasi, pengaturan dan pengendalian pelaksanaan fasilitasi pengembangan desa dan kelurahan; 2. Penyusunan program , koordinasi, pengaturan dan pengendalian pelaksanaan fasilitasi pengelolaan administrasi desa dan kelurahan; 3. Penyusunan program ,

pengaturan dan mengevaluasi pelaksanaan program

fasilitasi pemerintahan desa dan kelurahan; 4. Penyusunan program , pengaturan dan pengendalian pelaksanaan bimbingan dan petunjuk teknis pengembangan desa dan kelurahan serta pengelolaan administrasi desa dan kelurahan; Untuk melaksanakan tugas-tugas dan fungsi dimaksud bidang Pemerintahan Desa dan Kelurahan mempunyai 2 (dua) sub bidang yaitu : 1) Sub Bidang Fasilitasi Pengembangan Desa dan Kelurahan; Sub Bidang Fasilitasi Pengembangan Desa dan Kelurahan mempunyai tugas melaksanakan bimbingan dan petunjuk teknis pengembangan desa dan kelurahan. 2) Sub Bidang Fasilitasi Pengelolaan Administrasi Desa Sub Bidang Fasilitasi Pengelolaan Administrasi Desa dan Kelurahan mempunyai tugas melaksanakan bimbingan dan petunjuk teknis pengelolaan Administrasi desa dan kelurahan. c.

Bidang Kelembagaan dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat; Bidang Kelembagaan dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas mengkoordinasikan dan memfasilitasi pembinaan kelembagaan masyarakat dan pelatihan masyarakat serta pelatihan kader skala provinsi. Untuk itu bidang Kelembagaan dan Pelatihan Masyarakat mempunyai fungsi sebagai berikut : 1. Penyusunan program, mengkoordinasikan, pengaturan, pengendalian dan evaluasi kegiatan pembinaan lembaga masyarakat dan pelatihan masyarakat; 2. Penyusunan program, koordinasi, pengaturan, mengendalian dan evaluasi pembinaan dan pendataan potensi masyarakat; 3. Penyusunan program, koordiasi, pengaturan, pengandalian dan evaluasi pelaksananan program bidang kelembagaan dan pelatihan masyarakat; 4. Penyusunan program, pengaturan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan bimbingan dan petunjuk teknis pembinaan kelembagaan masyarakat dan pelatihan masyarakat skala provinsi;


11

Untuk melaksanakan tugas-tugas dan fungsi dimaksud bidang Kelembagaan dan Pelatihan Masyarakat mempunyai 2 (dua) sub bidang yaitu : 1) Sub Bidang Pengembangan Kelembagaan dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat; Sub Bidang Pengembangan Kelembagaan dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat

mempunyai

tugas

melaksanakan,

mengoordinasikan

dan

memfasilitasi pengembangan kelembagaan dan partisipasi masyarakat skala provinsi. 2) Sub Bidang Pengembangan dan Pelatihan Kader. Sub Bidang Pembinaan dan Pendataan Potensi Masyarakat mempunyai tugas mengkoordinasikan dan memfasilitasi pengembangan dan pelatihan kader. d. Bidang Usaha Ekonomi Masyarakat; Bidang Usaha Ekonomi Masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas membina melaksanakan bimbingan teknis

pembinaan

dan

pendataan potensi masyarakat. Untuk itu bidang Usaha Ekonomi Masyarakat mempunyai fungsi sebagai berikut : 1. Penyusunan program, pengaturan, pengendalian dan evaluasi

kegiatan

pembinaan dan pengembangan mengembangkan usaha ekonomi masyarakat; 2. Penyusunan program, pengaturan, pengendalian dan evaluasi

kegiatan

peningkatan sarana dan prasarana ekonomi pedesaan; 3. Penyusunan program, pengaturan, mengendalikan dan evaluasi pelaksananan bimbingan dan petujuk teknis pengembangan usaha ekonomi masyarakat dan peningkatan sarana dan prasarana ekonomi pedesaan; dan 4. Penyusunan program, pengaturan, pengendalian dan evaluasi program ekonomi masyarakat. Untuk melaksanakan tugas-tugas dan fungsi dimaksud bidang Usaha Ekonomi Masyarakat mempunyai 2 (dua) sub bidang yaitu : 1) Sub Bidang Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat; Sub Bidang Pengembangan usaha ekonomi Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan bimbingan dan petujuk teknis pengembangan usaha ekonomi masyarakat. 2) Sub Bidang Peningkatan Sarana dan Prasarana Ekonomi Pedesaan. Sub Bidang Peningkatan Sarana dan prasarana ekonomi Pedesaan mempunyai tugas melaksanakan bimbingan dan petunjuk teknis peningkatan sarana dan prasarana ekonomi pedesaan. e. Bidang Sumberdaya Alam dan Teknologi Tepat Guna Bidang Sumberdaya Alam dan Teknologi Tepat Guna dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas mengkoordinasi, membina pengembangan dan pemanfaatan suber daya alam dan teknologi tepat guna. Untuk itu bidang Sumberdaya Alam dan Teknologi Tepat Guna mempunyai fungsi sebagai berikut :


12

1. Penyusunan

program, pengaturan, pengendalian dan evaluasi

kegiatan

pembinaan, pengembangan dan pemanfaatan pengembangan dan pemanfaatan sumber daya alam; 2. Penyusunan program, pengaturan, pengendalian dan evaluasi

kegiatan

pembinaan, pengembangan dan pemanfaatan teknologi tepat guna; 3. Penyusunan program, pengaturan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan bimbingan dan petunjuk teknis pengembangan dan pemanfaatan sumber daya alam dan teknologi tepat guna; dan 4. Penyusunan

program,

pengaturan,

pengendalian

dan

evaluasi

program

pengembangan dan pemanfaatan sumber daya alam dan teknologi tepat guna . Untuk melaksanakan tugas-tugas dan fungsi dimaksud bidang Sumberdaya Alam dan Teknologi Tepat Guna mempunyai 2 (dua) sub bidang yaitu : 1) Sub Bidang Pengembangan dan pemanfaatan Sumber Daya Alam; Sub Bidang Pengembangan dan Pemanfaatan Sumber Daya Alam mempunyai tugas melaksanakan bimbingan dan petunjuk teknis pengembangan dan pemanfaatan sumber daya alam. 2) Sub Bidang Pengembangan dan pemanfaatan Teknologi Tepat Guna. Sub Bidang Pengembangan dan Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna mempunyai tugas melaksanakan bimbingan dan petunjuk teknis pengembangan dan pemanfaatan teknologi tepat guna. f.

Kelompok Jabatan Fungsional. Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa sesuai dengan keahlian dan kebutuhan SKPD ini.

C. Kapasitas Pelayanan dan Aset Yang Dikelola Kapasitas pelayanan yang dijalankan oleh BPMPD Provinsi Kalimantan Selatan adalah melaksanakan koordinasi, sinkronisasi dan integrasi perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian kegiatan pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa. Kapasitas pelayanan ini dilakukan sebagai berikut : 1. koordinasi/konsultasi dengan instansi terkait tingkat provinsi, kabupaten/kota dan pemerintah pusat dalam rangka penyusunan rencana kegiatan pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa; 2. koordinasi/konsultasi dengan instansi terkait tingkat provinsi, kabupaten/kota dan pemerintah pusat dalam rangka perumusan kebijakan operasional, pembinaan dan pelaksanaan fasilitasi dan pemberdayaan pemerintahan desa dan kelurahan; 3. koordinasi/konsultasi dengan instansi terkait tingkat provinsi, kabupaten/kota dan pemerintah pusat dalam rangka perumusan kebijakan operasional, pembinaan dan pelaksanaan fasilitasi dan pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat; 4. koordinasi/konsultasi dengan instansi terkait tingkat provinsi, kabupaten/kota dan pemerintah pusat dalam rangka perumusan kebijakan operasional, pembinaan dan


13

pelaksanaan fasilitasi dan penguatan kelembagaan masyarakat dan pelatihan masyarakat; 5. koordinasi/konsultasi dengan instansi terkait tingkat provinsi, kabupaten/kota dan pemerintah pusat dalam rangka perumusan kebijakan operasional, pembinaan dan pelaksanaan fasilitasi pemanfaatan pemberdayaan sumber daya alam dan penerapan teknologi tepat guna; Proses penyelenggaraan pelayanan ini didukung oleh a. Sumberdaya Manusia Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Provinsi Kalimantan Selatan memiliki formasi eselon sebagai berikut : -

Eselon II.a

:

1 orang

-

Eselon III.a

:

5 orang

-

Eselon IV.a

:

11 orang

Jumlah PNS BPMPD Provinsi Kalimantan Selatan berdasarkan tingkat pendidikan adalah sebagai berikut : -

Pasca Sarjana (S2)

:

8 orang

-

Sarjana (S1)

:

16 orang

-

Sarjana Muda (D3)

:

2 orang

-

D. II

:

1 orang

-

SLTA

:

12 orang

-

SLTP

:

0 orang

-

SD

:

1 orang

Jumlah PNS BPMPD Provinsi Kalimantan Selatan berdasarkan diklat penjenjangan struktural dan fungsional adalah sebagai berikut : a. Struktural -

Diklat Pim II

:

1 orang

-

Diklat Pim III

:

8 orang

-

Diklat Pim IV

:

9 orang

-

Kursus Manajemen Proyek (KMP)

:

7 orang

-

Kursus Bendaharawan/Pemegang Kas

:

8 orang

-

Manajemen Pengelolaan Barang dan Jasa

:

2 orang

-

Penjenjangan Pranata Komputer Tingkat Terampil Penyetaraan Arsiparis Tingkat Terampil

:

1 orang

:

2 orang

b. Fungsional

-


14

Secara rinci jumlah pegawai pada BPMPD Provinsi Kalimantan Selatan dilihat dari eselonering dan kepangkatan / golongan adalah sebagai berikut : 1. berdasarkan eselonering : -

Kepala Badan (eselon II.a)

:

1 orang

-

Sekretaris (eselon III.a)

:

1 orang

-

Kepala Bidang (eselon III.a)

:

4 orang

-

Kepala Sub Bagian / Sub Bidang

:

11 orang

-

Jabatan Fungsional Arsiparis

:

2 orang

-

Jabatan Fungsional Pranata Komputer

:

1 orang

-

Unsur Staf

:

20 orang

2. berdasarkan kepangkatan -

Golongan IV/d

:

- orang

-

Golongan IV/c

:

1 orang

-

Golongan IV/b

:

3 orang

-

Golongan IV/a

:

7 orang

-

Golongan III/d

:

7 orang

-

Golongan III/c

:

2 orang

-

Golongan III/b

:

9 orang

-

Golongan III/a

:

4 orang

-

Golongan II/d

:

1 orang

-

Golongan II/c

:

2 orang

-

Golongan II/b

:

3 orang

-

Golongan II/a

:

- orang

-

Golongan II/a CPNS

:

- orang

-

Golongan I/a CPNS

:

- orang

b. Kualitas dan Kuantitas Aset Yang Dikelola Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi BPMPD Provinsi Kalimantan Selatan telah tersedia sarana dan prasarana sebagai berikut : 1) Transportasi roda empat dalam rangka operasional kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Mobil operasional ini digunakan sebagai penunjang kegiatan operasional baik perencanaan, pelaksanaan dan monitoring berbagai kegiatan yang dilaksanakan oleh pegawai BPMPD Provinsi Kalsel.


15

2) Ruang kerja Sebelumnya SKPD ini mempunyai nomenklatur Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan Provinsi Kalsel. Sebagai akibat dari pemekaran organisasi tersebut maka untuk ruang kantor harus sharing dengan Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak. Untuk ke depan diharapkan agar dapat mempunyai ruang kantor yang representatif. 3) Perlengkapan kerja Dalam rangka mendukung pencapaian pelaksanaan kerja telah tersedia pula perlengkapan kerja yang meliputi meja, kursi, lemari, filling cabinet dan lain sebagainya. 4) Peralatan Kerja Untuk mempermudah dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi BPMPD, saat ini telah tersedia peralatan kerja seperti perangkat komputer, printer, laptop, mesin tik, LCD dan sarana informasi lain seperti televisi. Adapun jenis dan jumlah aset yang dikelola oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Selatan dapat dirincikan sebagaimana tabel berikut : No

Nama Barang

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

Mobil Dinas Mesin ketik Manual Lemari Besi/Metal Filling Besi/ Metal Brankas Lemari Kaca Lemari Kayu Meja Kerja Kursi Kayu Komputer p. IV Kursi Putar kecil Kursi Lipat Meja Tamu Meja Komputer Kursi Putar Besar Kursi Besi Rak Kayu Brankas AC VCD Wireless Speaker Proyektor Layar Proyektor Amplifier Komputer notebook

Satuan

Jumlah

Keterangan

2 7 23 43 5 4 15 70 62 7 34 17 6 7 21 3 7 5 15 1 1 4 2 1 1 6

Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah

Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Rusak Baik Baik Baik


16

c.

Jenis Pelayanan, Kelompok Sasaran dan Indikator Kinerja Pelayanan Jenis dan objek pelayanan yang dilakukan oleh BPMPD Provinsi Kalimantan Selatan adalah melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa. 1. Jenis Pelayanan Dalam rangka pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa diperlukan berbagai layanan teknis kepada instansi terkait dengan pemberdayaan masyarakat di Kalimantan Selatan. Bentuk jenis layanan tersebut adalah sebagai berikut : a) Konsultasi/koordinasi antar petugas SKPD mitra kerja dan stakeholders terkait perencanaan, pelaksanaan dan monitoring kegiatan pemantapan dan pengembangan

kelembagaan

serta

keswadayaan

masyarakat,

pengembangan usaha ekonomi masyarakat, peningkatan pemanfaatan sumber daya alam berwawasan lingkungan dan pendayagunaan teknologi tepat guna sesuai kebutuhan masyarakat, dan pemantapan kapasitas penyelenggaraan pemerintahan Desa dan Kelurahan; b) Konsultasi/koordinasi antar SKPD kabupaten dan kota terkait perencanaan, pelaksanaan dan monitoring kegiatan pemantapan dan pengembangan kelembagaan ekonomi

serta

keswadayaan

masyarakat,

peningkatan

berwawasan lingkungan dan kebutuhan

masyarakat,

masyarakat, pemanfaatan

pengembangan sumber

daya

usaha alam

pendayagunaan teknologi tepat guna sesuai

dan

pemantapan

kapasitas

penyelenggaraan

pemerintahan Desa dan Kelurahan; c) Konsultasi/koordinasi antar masyarakat, dunia usaha, dan akademisi peminat data pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di wilayah Provinsi Kalimantan Selatan; d) Fasilitasi antar instansi pusat terkait koordinasi perencanaan, pelaksanaan dan monitoring kegiatan pemantapan dan pengembangan kelembagaan serta keswadayaan masyarakat, pengembangan usaha ekonomi masyarakat, peningkatan pemanfaatan sumber daya alam berwawasan lingkungan dan pendayagunaan teknologi tepat guna sesuai kebutuhan masyarakat, dan pemantapan kapasitas penyelenggaraan pemerintahan Desa dan Kelurahan; e) Pengumpulan data dan informasi pelaksanaan kegiatan pemantapan dan pengembangan

kelembagaan

serta

keswadayaan

masyarakat,

pengembangan usaha ekonomi masyarakat, peningkatan pemanfaatan sumber daya alam berwawasan lingkungan dan pendayagunaan teknologi tepat guna sesuai kebutuhan masyarakat, dan pemantapan kapasitas penyelenggaraan pemerintahan Desa dan Kelurahan di wilayah Kalimantan Selatan.


17

2. Kelompok Sasaran Kelompok sasaran yang menjadi target koordinasi dalam melaksanakan kegiatan pemberdayaan

masyarakat

adalah

semua

SKPD

yang

diklasifikasikan

menjalankan kegiatan pembangunan berbasis pemberdayaan masyarakat. Inilah yang menjadi kerangka kebijakan serta acuan dan pedoman bagi pelaksanaan berbagai program pemberdayaan masyarakat dalam rangka penanggulangan kemiskinan. No

Bidang Layanan

1

Sekretariat

2

Bidang Pemerintahan Desa dan Kelurahan

3

Bidang Kelembagaan dan Pelatihan Masyarakat

4

Bidang Usaha ekonomi Masyarakat

5

Bidang Sumber Daya Alam dan TTG

Kelompok Sasaran Lingkungan BPMPD Prov Kalsel dan seluruh SKPD yang menjadi bagian perencanaan dilingkungan BPMPD Kab/Kota 1. pelaksana kegiatan bidang pemdes dan kel di BPMPD tingkat kab/kota 2. LSM, organisasi profesi, akademisi, masyarakat umum dan pemangku kepentingan terkait dengan kegiatan bidang pemdes dan kel di tingkat provinsi dan kab/kota 1. pelaksana kegiatan bidang kelembagaan dan pelatihan masyarakat di BPMPD tingkat kab/kota 2. LSM, organisasi profesi, akademisi, masyarakat umum dan pemangku kepentingan terkait dengan kegiatan bidang bidang kelembagaan dan pelatihan masyarakat di tingkat provinsi dan kab/kota 1. pelaksana kegiatan bidang usaha ekonomi masyarakat di BPMPD tingkat kab/kota 2. LSM, organisasi profesi, akademisi, masyarakat umum dan pemangku kepentingan terkait dengan kegiatan bidang bidang usaha ekonomi masyarakat di tingkat provinsi dan kab/kota 1. pelaksana kegiatan bidang sumber daya alam dan TTG di BPMPD tingkat kab/kota 2. LSM, organisasi profesi, akademisi, masyarakat umum dan pemangku kepentingan terkait dengan kegiatan bidang bidang sumber daya alam dan TTG di tingkat provinsi dan kab/kota


18

3. Objek dan Indikator Kinerja Pelayanan No

Uraian Tugas

1

SEKRETARIAT a. Menyusun program, menkoordinasi, membina, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data; b. Menyusun program, menkoordinasi, membina, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan penyusunan program dan rencana kegiatan serta laporan; c. Menyusun program, menkoordinasi, membina, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan penyusunan rencana anggaran; d. Menyusun program, menkoordinasi, membina, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi pengelolaan penatausahaan keuangan dan penyusunan laporan pertanggungjawaban keu; e. Menyusun program, menkoordinasi, membina, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan urusan ketatausahaan; f. Menyusun program, menkoordinasi, membina, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi pengelolaan administrasi kepegawaian;

2

3

PEMERINTAHAN DESA DAN KELURAHAN a. Menyusun program, menkoordinasi, membina, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan fasilitasi pengembangan desa dan kelurahan; b. Menyusun program, menkoordinasi, membina, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan fasilitasi pengelolaan administrasi desa dan kelurahan; c. Menyusun program, menkoordinasi, membina, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan fasilitasi pemerintahan desa dan kelurahan; d. Menyusun program, mengatur dan mengendalikan pelaksanaan bimbingan dan petunjuk teknis pengembangan desa dan kelurahan; BIDANG KELEMBAGAAN PELATIHAN MASYARAKAT a. Menyusun program, menkoordinasi, membina, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan pembinaan kelembagaan masyarakat; b. Menyusun program, menkoordinasi, membina, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan pembinaan pelatihan masyarakat; c. Menyusun program, menkoordinasi, membina, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan pendataan potensi masyarakat; d. Menyusun program, menkoordinasi, membina, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi bimbingan dan petunjuk teknis pembinaan kelembagaan masy dan pelatihan masy serta pendataan potensi masyarakat;

Indikator Kinerja LAKIP, LPPD, LKPJ

RPJM, RENSTRA

RENSTRA, RPJPD

RFK, LRA

RKBU, RTBU, Daftar Inventaris Barang

Koordinasi perencanaan, pelaksanaan dan monitoring Buku Profil Desa

Koordinasi perencanaan, pelaksanaan dan monitoring


19

4

5

BIDANG USAHA EKONOMI MASYARAKAT a. Menyusun program, menkoordinasi, membina, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan pembinaan dan pengembangan usaha ekonomi masyarakat; b. Menyusun program, menkoordinasi, membina, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan peningkatan sarana dan prasarana ekonomi perdesaan; c. Menyusun program, menkoordinasi, membina, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksananaan program usaha ekonomi masy; d. Menyusun program, menkoordinasi, membina, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan bimbingan dan petunjuk teknis pengembangan usaha ekonomi masy dan peningkatan sarana dan prasarana ekonomi perdesaan; BIDANG SUMBER DAYA ALAM DAN TTG a. Menyusun program, menkoordinasi, membina, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan pembinaan, pengembangan dan pemanfaatan sumber daya alam; b. Menyusun program, menkoordinasi, membina, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan pembinaan, pengembangan dan pemanfaatan teknologi tepat guna; c. Menyusun program, menkoordinasi, membina, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan program bidang SDA dan TTG; d. Menyusun program, menkoordinasi, membina, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan bimbingan dan petunjuk teknis pengembangan dan pemanfaatan SDA dan TTG;




20

BAB III ISU – ISU STRATEGIS A. Gambaran Umum Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, ditegaskan bahwa Pemerintah Daerah, yang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut azas otonomi dan tugas pembantuan diarahkan

untuk

mempercepat

terwujudnya

kesejahteraan

masyarakat

melalui

peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Dari pengertian tersebut maka kebijakan pemerintah daerah dalam peningkatan upaya pemberdayaan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan merupakan kewajiban seluruh jajaran Pemerintah Daerah secara komprehensif meliputi pemberdayaan masyarakat dalam aspek ekonomi, sosial budaya, politik dan lingkungan, dengan prioritas program yang disesuaikan dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat serta dilaksanakan secara berkesinambungan. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Provinsi Kalimantan Selatan adalah merupakan perangkat daerah yang mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pemberdayaan masyarakat

dan

pemerintahan

desa

di

Kalimantan

Selatan.

Tantangan

untuk

mensejahterakan masyarakat saat ini tidaklah ringan mengingat ada semacam fenomena dimana sementara bangsa-bangsa lain sudah saling berkompetisi untuk terus maju dalam rangka meningkatkan daya saingnya, bangsa kita justru terpuruk dalam pembenahan masalah-masalah ekonomi, sosial maupun politik di dalam negeri. Dibalik itu semua ada permasalahan yang paling mendesak untuk dicari pemecahannya saat ini adalah masalah kemiskinan. Mengingat permasalahan kemiskinan ini seakan beranjak di tempat terlebih bila kita melihat kondisi kemiskinan bangsa Indonesia terkini. Terungkap dari kajian terbaru dari Bank Dunia yang menyimpulkan bahwa kemiskinan di negara kita bukan sekadar 10-20% penduduk yang hidup dalam kemiskinan absolut (extreme

poverty). Tapi ada kenyataan lain yang membuktikan bahwa kurang lebih tiga per lima atau 60%3 penduduk Indonesia saat ini hidup di bawah garis kemiskinan. Kondisi di atas jelas memprihatinkan mengingat realita kemiskinan di atas jelas bukanlah permasalahan yang mudah diatasi mengingat kondisi kemiskinan yang harus ditanggulangi mencakup banyak segi. Pemilikan sumber daya yang tidak merata, kemampuan

masyarakat

yang

terbatas

dan

ketidaksamaan

kesempatan

dalam

menghasilkan akan menyebabkan keikutsertaan dalam pembangunan tidak merata. Ini semua pada gilirannya menyebabkan perolehan pendapatan tidak seimbang dan selanjutnya menimbulkan struktur masyarakat yang timpang. Dalam pelaksanaannya upaya pengentasan kemiskinan melalaui program pemberdayaan masyarakat di Kalimantan Selatan telah dilaksanakan secara intensif dalam kurun waktu terakhir ini. Implementasi program pembangunan yang menerapkan strategi pemberdayaan masyarakat tersebut merupakan suatu konsekuensi dari pergeseran paradigma pembangunan nasional yang mengarah kepada tercapainya upaya


21

pembangunan yang berpusat pada manusia ( people centered development). Perubahan paradigma pembangunan tersebut mau tak mau menuntut adanya perubahan strategi pembangunan yang top-down ke pembangunan yang bottom-up yaitu dengan memberikan kesempatan dan akses yang sama kepada masyarakat melalui kebijakan pemihakan dan pemberdayaan (demokratisasi pembangunan). Untuk meningkatkan efektivitas penanggulangan kemiskinan dan penciptaan lapangan kerja, pemerintah meluncurkan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri mulai tahun 2007. Melalui PNPM Mandiri dirumuskan kembali mekanisme upaya penanggulangan kemiskinan yang melibatkan unsur masyarakat, mulai dari tahap perencanaan,

pelaksanaan,

hingga

pemantauan

dan

evaluasi.

Melalui

proses

pembangunan partisipatif, kesadaran kritis dan kemandirian masyarakat, terutama masyarakat miskin, dapat dapat ditumbuhkembangkan sehingga mereka bukan sebagai obyek melainkan sebagai subyek upaya penanggulangan kemiskinan. Pelaksanaan PNPM Mandiri di Kalimantan Selatan pada tahun 2007 dimulai dengan Program Pengembangan Kecamatan (PPK) sebagai dasar pengembangan pemberdayaan masyarakat di perdesaan beserta program pendukungnya seperti PNPM Generasi; Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) sebagai dasar bagi pengembangan pemberdayaan masyarakat di perkotaan; dan Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Khusus (P2DTK) untuk pengembangan daerah tertinggal, pasca bencana, dan konflik. PPK merupakan program pemerintah yang telah dioperasionalkan sejak tahun anggaran 1998/1999 dengan cakupan pelaksanaan di hampir seluruh propinsi di Indonesia.

PPK

dirancang

sebagai

bagian

dari

program

pembangunan

untuk

mempercepat penanggulangan kemiskinan khususnya di wilayah perdesaan. Program diimplementasikan melalui pengelolaan di tingkat kecamatan dalam bentuk pemberian dana bergulir untuk usaha ekonomi produktif dan penyediaan prasarana dan sarana yang menunjang kegiatan ekonomi, yang kesemuanya itu diarahkan sebagai upaya peningkatan

kemampuan

masyarakat

(capacity

building

investment).

Strategi

pemberdayaan masyarakat dalam bantuan PPK ini diwujudkan dalam bentuk : 1) partisipasi

masyarakat

dalam

merencanakan,

melaksanakan,

dan

melestarikan

pembangunan ; 2) pemberian kepercayaan kepada masyarakat untuk memilih kegiatan yang dibutuhkan ; 3) pemihakan pada penduduk miskin ; 4) pemberian akses informasi kepada setiap penduduk desa mengenai peluang, kebebasan memilih, dan memutuskan ; 5) penciptaan suasana kompetisi yang sehat dalam pengajuan usulan kegiatan ; 6) penerapan teknologi tepat guna dan padat karya ; dan 7) penggalakkan swadaya masyarakat dalam pelaksanaan dan pelestarian pembangunan. Khusus berbicara tentang pemberian bantuan langsung dana bergulir ( revolving

block grant) maka dalam PPK telah diciptakan mekanisme perguliran dana itu melalui wadah/lembaga keuangan milik masyarakat yang disebut unit pengelola keuangan (UPK). UPK merupakan institusi pengelola dana yang dibentuk di kecamatan yang mempunyai peranan untuk memfasilitasi program dana bergulir yang berputar di masyarakat. UPK pada nantinya diharapkan dapat berkembang menjadi lembaga


22

keuangan alternatif milik masyarakat (LKM) yang tumbuh dari masyarakat sendiri. LKM ini merupakan embrio lahirnya lembaga keuangan yang mengikuti prinsip-prinsip perbankan dan di dalam penyelenggarannya

menerapkan prinsip

kebersamaan

(kooperatif). Diharapkan nantinya UPK ini dapat berperan sebagai lembaga keuangan milik

masyarakat

yang

dapat

menampung

dan

mengelola

berbagai

program

pembangunan yang masuk ke daerah. Sehingga berbagai program pembangunan yang masuk ke daerah, dananya dapat langsung dikontrol dengan mudah oleh masyarakat itu sendiri. Dengan demikian kebocoran-kebocoran dana bantuan program pembangunan dapat diminimalisir bahkan dapat dihilangkan. Kontrol publik ini merupakan upaya yang sangat efektif dalam mengantisipasi segala kemungkinan kebocoran dalam pengelolaan program-program pembangunan di daerah. Selanjutnya mulai tahun 2008 PNPM Mandiri diperluas dengan melibatkan Program

Pengembangan

Infrastruktur

Sosial

Ekonomi

Wilayah

(PISEW)

untuk

mengintegrasikan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi dengan daerah sekitarnya. PNPM Mandiri

diperkuat

dengan

berbagai

program

pemberdayaan

masyarakat

yang

dilaksanakan oleh berbagai departemen/sektor dan pemerintah daerah. Pelaksanaan PNPM Mandiri 2008 juga akan diprioritaskan pada desa-desa tertinggal. Dengan pengintegrasian berbagai program pemberdayaan masyarakat ke dalam kerangka kebijakan PNPM Mandiri, cakupan pembangunan diharapkan dapat diperluas hingga ke daerah-daerah terpencil dan terisolir. Efektivitas dan efisiensi dari kegiatan yang selama ini sering berduplikasi antar proyek diharapkan juga dapat diwujudkan. Mengingat proses pemberdayaan pada umumnya membutuhkan waktu 5-6 tahun, maka PNPM Mandiri akan dilaksanakan sekurang-kurangnya hingga tahun 2015. Hal ini sejalan dengan target waktu pencapaian tujuan pembangunan milenium atau Millennium Development Goals (MDGs). Pelaksanaan PNPM Mandiri yang berdasar pada indikatorindikator keberhasilan yang terukur akan membantu Indonesia mewujudkan pencapaian target-target MDGs tersebut. Menurut data BPS, Jumlah penduduk miskin di Kalimantan Selatan saat ini berkurang 42,92 ribu jiwa. Penduduk miskin (penduduk yang berada dibawah Garis Kemiskinan) di Kalimantan Selatan keadaan Maret 2009 tercatat sebanyak 175,98 ribu jiwa (5,12 persen). Sedangkan pada periode yang sama setahun yang lalu, penduduk miskin di Kalimantan Selatan tercatat sebanyak 218,9 ribu jiwa (6,48 persen). Persentase penduduk miskin daerah perkotaan sebesar 4,82 persen, sedangkan penduduk miskin di daerah perdesaan sebesar 5,33 persen. Selama periode satu tahun, Indeks kedalaman kemiskinan (P1) dan Indeks keparahan Kemiskinan (P2) di Kalimantan Selatan juga mengalami penurunan, baik di daerah perkotaan maupun di perdesaan. Ini berarti pengentasan kemiskinan di Kalimantan Selatan semakin mudah dilakukan. Kemudian untuk meningkatkan kapasitas penyelenggaraan dan pengembangan pemerintahan desa dan kelurahan pemerintah melalui kebijakan nasional telah mengangkat para sekretaris desa menjadi pegawai negeri sipil sebagai bagian dari perangkat daerah.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

Daerah dalam Pasal 202 ayat (3) mengamanatkan Sekretaris Desa diisi dari PNS yang


23

memenuhi persyaratan, sehingga sekretaris desa yang ada selama ini yang bukan PNS, secara bertahap diangkat menjadi PNS sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah ini bertujuan meningkatkan kinerja pelayanan administrasi pemerintahan kepada masyarakat yang selama ini tidak optimal. Untuk Provinsi Kalimantan Selatan pengangkatan sekretaris desa menjadi pegawai negeri sipil dilakukan secara bertahap. Saat ini di Provinsi Kalimantan Selatan terdapat 1958 desa dan kelurahan. Dari jumlah tersebut terdapat sebanyak sebanyak 911 orang sekretaris desa yang memenuhi persyaratan untuk diangkat menjadi pegawai negeri sipil. Pada tahap pertama tahun 2007 telah direalisasikan pengangkatan sekretaris desa menjadi pegawai negeri sipil sebanyak 416 orang. Kemudian tahap kedua yaitu pada tahun 2009 telah direalisasikan dan diserahkan surat keputusan pengangkatan sebagai pegawai negeri sipil untuk 246 orang sekretaris desa. Direncanakan sisanya yaitu sebanyak 249 orang akan bisa diangkat sebagai pegawai negeri sipil pada tahap ketiga yang akan dilaksanakan pada tahun 2010. Selain itu untuk meningkatkan pengembangan pemerintahan desa dan kelurahan Pemerintah Provinsi khususnya Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Selatan terus mendorong Pemerintah Kabupaten untuk membuat peraturan daerah kabupaten tentang desa baik itu mengenai penyelenggaraan, kelembagaan, keuangan maupun kerjasama antar desa. Pemerintahan Desa merupakan lembaga perpanjangan pemerintah pusat memiliki peran yang strategis dalam pengaturan masyarakat desa/kelurahan dan keberhasilan pembangunan nasional. Karena perannya yang besar, maka perlu adanya Peraturan-peraturan atau Undang-Undang yang berkaitan dengan pemerintahan desa yang mengatur tentang pemerintahan desa, sehingga roda pemerintahan berjalan dengan optimal. Peraturan Desa (Perdes), merupakan bentuk peraturan perundang-undangan yang relatif baru, dalam kenyataan di lapangan belum begitu populer dibandingkan dengan bentuk peraturan perundang-undangan yang lain. Karena masih relatif baru dalam praktek-praktek penyelenggaraan pemerintahan di tingkat desa, seringkali Perdes ini diabaikan. Bahkan masih banyak dari pemerintah dan bahkan masyarakat desa mengabaikan Perdes ini sebagai dasar penyelenggaraan urusan kepemerintahan di tingkat desa. Kenyataan seperti itu berdampak pada kurangnya perhatian pemerintahan desa dalam proses penyusunan sampai pada implementasi suatu Perdes. Satu hal penting yang tidak boleh terlewatkan adalah partisipasi masyarakat dalam proses penyusunan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam pasal 53 UU No. 10 / 2004 yang menyatakan bahwa masyarakat berhak memberi masukan secara lisan atau tertulis dalam rangka penetapan maupun pembahasan rancangan undang-undang dan rancangan peraturan daerah. Dari ketentuan ini kita dapat melihat bahwa apakah ruang bagi partisipasi masyarakat hanya terbuka bagi penyusunan dan penetapan Undang-undang dan peraturan daerah. Salah satu ukuran keberhasilan pelaksanaan Otonomi Desa adalah Pemerintahan Desa semakin mampu memberikan pelayanan kepada masyarakatnya dan mampu membawa

kondisi

masyarakat

ke

arah

kehidupan

yang


lebih

baik.

Dengan

24

terselenggaranya Otonomi Desa, maka hal itu akan menjadi pilar penting Otonomi Daerah. Keberhasilan Otonomi Daerah sangat ditentukan oleh berhasil tidaknya Otonomi Desa. Namun demikian, realitas yang terjadi pada era otonomi dan desentralisasi yang muatannya sarat akan nilai-nilai demokrasi dan transparansi ini cenderung sering menghadirkan permasalahan yang kompleks di desa. Selain itu dalam bidang kelembagaan masyarakat perdesaan telah terbentuk lembaga-lembaga pemasyarakatan ditingkat desa dan keluarahan seperti BPD (Badan Permusyawaratan Desa), LKMD atau sebutan lain TPPKK, RT, RW, Karang Taruna dan lain sebagainya, sedangkan pemerintahan desa dan kelurahan pada umumnya telah berjalan berdasarkan UU nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, serta akan lebih ditingkatkan lagi dengan telah di keluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah RI nomor 73 tahun 2005 tentang Kelurahan; Adapun peluang yang dapat dikembangkan dalam pembangunan perdesaan dan perkotaan yang ditangani Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa antara lain : 1. Potensi sumber daya alam yang belum dikembangkan; 2. Kualitas sumber daya manusia yang mulai membaik; 3. Masih kuatnya budaya gotong royong dikalangan masyarakat perdesaan; 4. Meningkatnya mobilitas dan lancarnya transportasi yang menyangkut masyarakat perdesaan, sehingga memudahkan pemasaran hasil pertanian, perkebunan dan lainlain; 5. Adanya kepedulian pemerintah secara khusus terhadap kondisi masyarakat miskin dalam segala aspeknya. Adapun kendala dalam pelaksanaan kegiatan BPMPD dalam upaya mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat antara lain : 1. Masih besarnya jumlah penduduk miskin, karena kurang berkembangnya usaha ekonomi produktif keluarga miskin, yang disebabkan oleh terbatasnya akses keluarga miskin terhadap kegiatan ekonomi dan kesempatan berusaha; 2. Kurang optimalnya pemanfaatan sumber daya lokal, pengetahuan dan kesadaran masyarakat dalam kelestarian lingkungan; 3. Belum memadainya kelembagaan (Pemerintah Desa/Kelurahan, BPD, LKMD atau sebutan lain, TPPKK) yang dapat mengakomodasi kepentingan masyarakat lokal; 4. Keterbatasan sarana dan prasarana, sumber dana serta rendahnya kemampuan masyarakat dalam memelihara hasil-hasil pembangunan; 5. Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap teknologi tepat guna yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat; 6. Sulitnya kondisi geografis lokal sehingga menyebabkan banyaknya wilayah tertinggal belum tertangani oleh program-program pembangunan.


25

B. Target Capaian Pembangunan Program Prioritas Kepala Daerah Sesuai dengan Peraturan Derah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 17 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2005 – 2025, disebutkan bahwa arah umum pembangunan jangka panjang Provinsi Kalimantan Selatan Bidang ekonomi diarahkan untuk tercapainya tingkat kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan dengan berbagai kebijakan yang pada dasarnya dapat mendorong : i) pencapaian taraf hidup ekonomi masyarakat yang tinggi ; ii) pencapaian pemerataan pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat; iii) penciptaan lapangan kerja dan kesempatan berusaha, dan iv) penurunan jumlah penduduk miskin. Berbagai kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan untuk menurunkan angka kemiskinan diarahkan ke dalam bentuk peningkatan kesejahteraan penduduk miskin. Upaya untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dilaksanakan dalam berbagai kebijakan lintas sektor yang mengarah pada penciptaan kesempatan

usaha

lagi

masyarakat

miskin,

pemberdayaan

masyarakat

miskin,

peningkatan kemampuan masyarakat miskin, serta pemberian perlindungan sosial bagi masyarakat miskin. Dari berbagai kebijakan tersebut yang dilaksanakan oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalsel diantaranya adalah pemberian stimulan pembangunan desa dan program Gerbangmas-taskin. Pemberian stimulan pembangunan desa yang dimulai sejak tahun 2007 ini bersifat rangsangan dengan agar masyarakat dapat termotivasi untuk berpartisipasi dalam pembangunan sehingga diharapkan sekali ada unsur swadaya masyarakat dalam pelaksanaannya.

Sehingga

diharapkan

dapat

mendorong

kapasitas

pemerintah

desa/kelurahan untuk menumbuhkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa/kelurahan dan mewujudkan keswadayaan dana kemandirian masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan di perdesaan dan kelurahan terutama pembangunan infrastruktur dasar yang diperlukan. Tujuan yang ingin dicapai pada program pemberian stimulan pembangunan desa ini adalah : 1. peningkatan penyelenggaraan pemerintahan desa dalam melaksanakan pelayanan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan; 2. meningkatkan pemerataan pendapatan, kesempatan bekerja serta berusaha serta pemasaran hasil perkebunan, pertanian dan lain sebagainya; 3. mendorong peningkatan swadaya gotong royong dan kemandirian masyarakat. Bantuan stimulan pembangunan desa ini dimulai sejak tahun 2007 yang diluncurkan untuk 62 Kecamatan dan 252 desa/kelurahan di 13 kabupaten/kota dengan total dana sebesar Rp. 3.075.000.000,-. Sedangkan pada tahun 2008 program ini dilaksanakan

di

50

Kecamatan

yang

tersebar

di

150

desa/kelurahan

di

13

kabupaten/kota dengan jumlah dana sebesar Rp. 2.120.000.000,- dan pada tahun 2009 kegiatan ini dilaksanakan seluruh kabupaten/kota di Kalimantan Selatan di 39 Kecamatan yang tersebar di 88 desa/kelurahan dengan jumlah dana sebesar Rp. 1.150.000.000,-.


26

Kegiatan yang dibiayai dengan dana dari APBD Provinsi Kalimantan Selatan ini pelaksanaannya meliputi pembangunan sarana dan prasarana fisik perdesaan seperti jalan, jembatan kemudian pembuatan profil dan potensi desa serta kegiatan simpan pinjam masyarakat dan lain-lain. Program lain yang telah dilaksanakan oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalsel adalah Gerbangmas-taskin. Program ini telah dilaksanakan sejak tahun 2007 dengan dana dari APBD Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan. Pada tahun 2007 kegiatan ini dilaksanakan di 13 kabupaten/kota yang tersebar di 52 desa dengan total dana sebesar Rp. 2.600.000.000,-. dimana masing-masing desa mendapat alokasi sebesar Rp. 50.000.000,-. Pada tahun 2008 program ini masih dilaksanakan di 52 desa pada 13 kabupaten/kota dengan jumlah dana sebesar Rp. 2.600.000.000,- dan pada tahun 2009 kegiatan ini dilaksanakan seluruh kabupaten/kota di Kalimantan Selatan yang tersebar di 48 desa/kelurahan dengan jumlah dana sebesar Rp. 2.400.000.000,-. hal ini dikarenakan kabupaten Tabalong tidak menyediakan dana pendamping sehingga dana dari Provinsi tidak dicairkan. Adapun kegiatan yang dibiayai dengan dana dari APBD Provinsi Kalimantan Selatan ini pelaksanaannya meliputi pembangunan sarana dan prasarana fisik perdesaan seperti jalan, jembatan, pembuatan WC umum, pembuatan jalan titia, pembangunan sarana air bersih,

kemudian pembangunan sarana pendidikan, renovasi irigasi desa

serta kegiatan simpan pinjam masyarakat dan peningkatan usaha ekonomi masyarakat lainnya. Target lain dari capaian pembangunan program prioritas Kepala Daerah adalah terwujudnya kemandirian masyarakat. Hal ini antara lain dilaksanakan melalui program PNPM – Mandiri Perdesaan. PNPM Mandiri adalah gerakan dalam wujud pembangunan berbasis pemberdayaan masyarakat yang menjadi kerangka kebijakan serta acuan dan pedoman bagi pelaksanaan berbagai program pemberdayaan masyarakat dalam rangka penanggulangan kemiskinan. Di Propinsi Kalimantan Selatan sendiri peluncuran PNPM Mandiri dimulai oleh Gubernur Kalsel di Banjarmasin pd tgl 7 juni 2007. Tujuan umum dari PNPM Mandiri ini adalah meningkatnya kesejahteraan dan kesempatan kerja masyarakat miskin secara mandiri. Di Propinsi Kalimantan Selatan PNPM Mandiri dilaksanakan dalam 8 (delapan) program dengan berbagai dinas/badan sebagai leading sektornya yang meliputi : a. PNPM Inti : -

PNPM Mandiri Perdesaan

-

PNPM Mandiri Perkotaan

-

PPIP

-

PISEW

b. PNPM Penguatan : -

PAMSIMAS

-

PPFM-BLPS

-

PEMP

-

PUAP


27

Untuk tahun 2007 progress pencairan dana sebesar 100 % sedangkan progress kegiatan fisik mencapai 98 %. Hal ini dikarenakan masih terdapat 4 Kecamatan di Kabupaten Banjar yang belum selesai melakukan kegiatan. Dari total dana sebesar Rp. 42.500.000.000,- yang digunakan untuk pembiayaan pembangunan sarana dan prasarana mencapai Rp. 29.193.084.421,- atau mencapai 72,3 % dari biaya riil dan untuk kegiatan simpan pinjam mencapai Rp. 7.568.760.018,- atau mencapai 18,7 % dari total dana dan selebihnya sebesar 9 % dipergunakan untuk pembiayaan di bidang pendidikan maupun kesehatan. Untuk tahun 2008 progress pencairan dana sebesar 100 % sedangkan progress kegiatan fisik mencapai 94 %. Dari total dana sebesar Rp. 105.750.000.000,- yang digunakan untuk pembiayaan pembangunan sarana dan prasarana mencapai Rp. 75.694.311.000,- atau mencapai 72 % dari biaya riil dan untuk kegiatan simpan pinjam mencapai Rp. 18.416.545.000,- atau mencapai 17 % dari total dana dan selebihnya sebesar 11 % dipergunakan untuk pembiayaan di bidang pendidikan maupun kesehatan. Untuk tahun 2009 terdapat 87 kecamatan di 10 kabupaten yang berpartisipasi dalam pelaksanaan PNPM – Mandiri Perdesaan dan telah menyelesaikan tahap perencanaan. Secara umum pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan berjalan lancar dan terus mendapat dukungan yang positif dari para pelaku baik di tingkat kabupaten, kecamatan dan desa. Adapaun alokasi dana untuk pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan Tahun 2009 di Provinsi Kalimantan Selatan mencapai Rp. 82.700.000.000,- yang terdiri dari dana APBN sebesar Rp. 61.390.000.000,- dan dana sharing dari kabupaten peserta PNPM MP sebesar Rp. 21.310.000.000,- sampai dengan bulan Desember 2009 untuk dana pendamping dari APBD Kabupaten rata-rata pencairan dana telah dilaksanakan hampir 100 %. Sedangkan untuk dana APBN juga telah telah dilaksanakan pencairan dana mencapai 100 %. C. KAJIAN DOKUMEN PENUNJANG 1. Miillenium Development Goals Secara umum, pencapaian pembangunan manusia yang berhubungan dengan tujuan MDGs pertama hingga kedelapan telah menjadi latar belakang dalam pengambilan keputusan

penyusunan

dokumen

pernecanaan

startegis.

Dokumen-dokumen

tersebut secara khusus juga mengukur dan menelaah kemajuan pencapaian yang diperoleh, termasuk mengenali tantangan dan mengkaji program serta kebijakan ke depan untuk mencapai sasaran MDGs. Dalam rangka menjawab semua tantangan dalam pembangunan Indonesia, Pemerintah Indonesia telah menetapkan tiga agenda pembangunan jangka menengah yaitu: i) menciptakan Indonesia yang aman dan damai, ii) menciptakan Indonesia yang adil dan demokratis, serta iii) meningkatkan kesejahteraan rakyat. Khusus agenda yang ketiga, prioritas pembangunan dan arah kebijakannya mencakup: 1. Penanggulangan kemiskinan dan pengurangan pengangguran, 2. Peningkatan investasi,


28

3. Revitalisasi pertanian, 4. Perikanan dan kehutanan, 5. Pembangunan perdesaan dan pengurangan ketimpangan antarwilayah, 6. Peningkatan akses masyarakat terhadap pendidikan dan layanan kesehatan yang berkualitas, 7. Peningkatan perlindungan dan kesejahteraan sosial, 8. Pembangunan kependudukan yang berkualitas, dan 9. Percepatan pembangunan infrastruktur. Walaupun

permasalahan

dan

tantangan

yang

dihadapi

dalam

pelaksanaan

pembangunan di Indonesia masih cukup banyak, Pemerintah Indonesia telah bertekad untuk memenuhi komitmen pencapaian target MDGs pada 2015 mendatang. Bahkan penanggulangan kemiskinan dalam pembangunan jangka menengah (RPJMN) ditargetkan lebih cepat daripada target MDGs sendiri. Saat ini ada sejumlah SKPD di lingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan yang menangani kemiskinan baik yang termasuk dalam klaster I (berbasis bantuan dan perlindungan sosial), klaster II, pemberdayaan masyarakat dan klaster III, penguatan

kelembagaan usaha

mikro

dan

kecil.

Secara

general program,

Penanggulangan Kemiskinan terbagi tiga kelompok (klaster) yakni pertama, Penanggulangan Kemiskinan yang bersifat darurat (embergency) yaitu kelompok Penaggulangan Kemiskinan berbasis bantuan dan perlindungan sosial. Untuk klaster I, memiliki karakteristik program yang bersifat pemenuhan hak dasar utama individu dan rumah tangga miskin meliputi pendidikan, pelayanan kesehatan, pangan, sanitasi dan air bersih seperti Askeskin, BOS dan Raskin. Kemudian, klaster II, Penanggulangan

Kemiskinan

berbasis

pemberdayaan

masyarakat

dengan

karakteristik pendekatan partisipatif berdasarkan kebutuhan masyarakat, penguatan kapasitas kelembagaan masyarakat. Pada klaster II ini, kegiatan masyarakat dilakukan

secara

swakelola

dan

berkelompok,

seperti

Program

Nasional

Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) mandiri baik nasional maupun daerah. Program Mandiri Daerah itu seperti Gerbangmas Taskin Gerbangmas Taskin Mandiri, Gerbangdes, Gemasbangdes, PDSB dan Program pemberdayaan lainnya yang dikelola SKPD. Disamping itu, ada juga program yang dikembangkan Perusahaan seperti Program Coorporate Social Responsibility (CSR). Sedangkan pada kelompok

(klaster) III adalah kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan usaha mikro dan kecil, dengan karakteristik memberikan bantuan modal atau pembiayaan dalam skala mikro, memperkuat kemandirian berusaha dan akses pada pasar serta meningkatkan keterampilan dan manajemen usaha seperti program Kredit Usaha Rakyat (KUR).


29

2. Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2009 tentang Koordinasi Penanggulangan kemiskinan, dimana mekanismenya dituangkan dalam Permendagri Nomor 34 Tahun 2009, Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK), baik tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota, pada tahun 2009 ditata kembali. Dengan penataan

kelembagaan

TKPK

yang

cukup

signifikan,

diharapkan

program

penanggulangan kemiskinan lebih terarah dan sinergi serta berkelompok seperti Program Coorporate Social Responsibility (CSR. Dengan penataan TKPK tersebut diharapkan program Penanggulangan Kemiskinan lebih terarah dan sinergi serta berkelompok sesuai dengan keadaan masyarakat sasaran. Sampai saat ini program penanggulangan

kemiskinan

di

Kalsel

telah

menampakkan

hasil

yang

menggembirakan, salah satu indikatornya menurunnya angka penduduk miskin. Pada tahun 2008 dari 218,90 ribu penduduk miskin (6,48%) menjadi 175,98 ribu (5,12%) pada tahun 2009. Selain angka kemiskinan yang mengalami penurunan, angka pertumbuhan ekonomi Kalsel mengalami pertumbuhan sekitar 4,03 persen walaupun dalam kondisi dilanda krisis keuangan global. Angka pertumbuhan ekonomi kalimantan Selatan Triwulan I (Januari-Maret) mencapai 4,30 persen atau hampir beriringan dengan angka pertumbuhan ekonomi nasional yang lebih dari empat persen.

D. ISU-ISU STRATEGIS BERKAITAN DENGAN TUGAS DAN FUNGSI BPMPD Isu-isu strategis lain yang dapat dihimpun sesuai dengan bidang-bidang yang ada pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Selatan adalah sebagai berikut : 1. Bidang Pemerintahan Desa dan Kelurahan a.

Banyaknya Kabupaten/Kota yang belum melaksanakan tata administrasi sesuai Permendagri Nomor 32 Tahun 2006;

b.

Masih adanya pemahaman yang salah tentang kedudukan BPD dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa (terutama dalam pengelolaan ADD dan LPPD);

c.

Perlunya peningkatan pemahaman tentang Permendagri Nomor 37 tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan masih banyaknya pengelolaan ADD yang belum sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 serta adanya ketergantungan dengan Pemerintah Kabupaten dalam pengelolaan keuangan desa;

d.

Pengelolaan kekayaan dan asset desa yang belum teradministrasi dengan baik dan belum sesuai dengan ketentuan;

e.

Masih ada Kabupaten yang belum membuat Peraturan Daerah tentang urusan/ kewenangan

desa

sehingga

menghambat

peningkatan

kapasitas

dan

kemandirian desa.


30

f.

Minimnya dana pembangunan untuk kelurahan sehingga banyak kelurahan yang berkeinginan mengubah statusnya menjadi desa kembali;

g.

Belum tertatanya batas desa secara baik dan benar sehingga rawan muncul konflik antar desa;

h.

Standar penghasilan aparat pemerintahan desa yang masih minim bahkan dibawah standard UMR;

i.

Data profil dan monografi desa belum tercatat dan teradministrasi dengan baik;

j.

Kualitas sumber daya manusia yaitu aparatur pemerintahan desa masih rendah baik dari segi pendidikan maupun pengetahuan dan wawasan, sehingga belum mampu bekerja secara optimal dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat;

k.

Minimnya anggaran yang dikelola oleh desa sehingga desa belum bisa optimal dalam menyelenggarakan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.

2. Bidang Kelembagaan dan Pelatihan Masyarakat a. masih kurang berperannya lembaga kemasyarakatan; b. masih rendahnya kemampuan masyarakat dalam mengelola pembangunan dan dalam penyusunan RPJMDes; c.

masih

kurang

dilibatkannya

lembaga

kemasyarakatan

dalam

proses

pembangunan; d. Belum terbentuknya Pokjanal Posyandu sesuai dengan Permendagri No. 54 tahun 2007; e. Belum terdanainya Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat; f.

Kurangnyan kemampuan masyarakat dalam pengisian Profil Desa;

g. Belum teridentifikasinya Lembaga Kemasyarakatan di Kab/Kota; 3. Bidang Usaha Ekonomi Masyarakat a. Terbatasnya alokasi dana

Pemberian Bantuan Stimulan Pembangunan Desa

untuk Desa Tertinggal di Kalimantan Selatan; b. Belum terbentuknya

Bumdes percontohan dimasing-masing Kabupaten di

Kalimantan Selatan dengan dukungan dana dari APBD Provinsi Kalsel; c.

Kurangnya pembinaan terhadap Manajemen dan SDM usaha ekonomi keluarga;

d. Belum terinventarisirnya pengusaha mikro di pedesaan; e. Belum teriventarisirnya program-program pemerintah dibidang pengembangan usaha ekonomi mikro yang bersifat lintas sektoral yang masuk ke Pedesaan; f.

Belum dibentuknya Unit Pengaduan Masyarakat Terpadu (UPMT) ditiap Kabupaten/Kota berdasarkan Kepres 13 Tahun 2009 tentang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan;

g. Belum dibentuknya TKPK berdasarkan Kepres Nomor 13 Tahun 2009 Tentang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan; h. Belum mantapnya koordinasi antar instansi terkait dalam kegiatan UPM-PKPS BBM berdasarkan PP Nomor 9 Tahun 2006 tentang Perubahan atas PP Nomor


31

55 Tahun 2005 tentang harga jual eceran bahan bakar minyak tanah (BBM) dalam negeri khususnya mengenai harga jual eceran jenis minyak tanah untuk rumah tangga dan usaha kecil serta kelancaran pengaduan masyarakat dan pemantauan bahan bakar minyak tanah; i.

Belum mantapnya koordinasi dan sinkronisasi antar instansi terkait dalam kegiatan Cadangan Pangan Pemerintah Desa (CPPD);

j.

Belum optimalnya koordinasi program-program penanggulangan kemiskinan yang dilaksanakan oleh swasta terutama dalam pembinaan usaha mikro kecil dan menengah dipedesaan;

4. Bidang Pendayagunaan dan Pemanfaatan sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna a. Peningkatan pemberdayaan masyarakat dalam pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna; b. Meningkatkan sosialisasi kebijakan pengelolaan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna yang berbasis masyarakat; c.

Pengembangan pengkajian kebutuhan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna.


32

BAB IV VISI dan MISI A. Visi dan Misi Pembangunan Kalimantan selatan pada RPJM Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2011-2015, merupakan tahapan kedua dari pelaksanaan RPJP Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2005-2025 yang fokus pada pemantapan fondasi pembangunan daerah tentunya akan menuntut perhatian lebih, karena tidak hanya untuk melanjutkan hal-hal yang belum terselesaikan, juga dalam rangka melaksanakan rencana pembangunan tahapan kedua dari RPJP Daerah, dan juga untuk mengantisipasi perubahan yang muncul dimasa yang akan datang. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2011-2015 ini, selain menyelesaikan isu yang bersifat lokal, juga mempertimbangkan isu-isu yang bersifat nasional dan global. Seperti pertumbuhan dan pemerataan, kemiskinan, pengangguran, lingkungan hidup dan penataan ruang. Adapun Visi Kalimantan Selatan yang hendak dicapai pada tahun 2011-2015 adalah: “Terwujudnya Kalimantan Selatan yang Berkembang, Maju, Unggul, Nyaman, Sejahtera dan Damai (Bermunajad) Tahun 2015” Penjabaran makna dari visi Kalimantan Selatan ”Bermunajad” adalah sebagai berikut: Berkembang mengandung makna: bahwa semua lapisan masyarakat berkembang dengan kemampuan dan fondasi ekonomi, sosial dan budaya yang kokoh serta mandiri dengan jati diri yang kuat untuk dapat bertahan dari segala terpaan krisis yang melanda baik bersifat lokal, nasional maupun global. Maju mengandung makna: bahwa masyarakat pada semua lapisan masyarakat maju dalam aspek pendidikan dan ilmu pengetahuan, kehidupan ekonomi, kemandirian bekerja dan berusaha untuk mencapai kehidupan yang sejahtera. Unggul mengandung makna: bahwa kokohnya ketahanan pilar-pilar pembangunan dan daya saing yang tinggi baik dalam bidang ekonomi, sosial budaya, dan politik, maupun kualitas sumberdaya manusia agar tercipta manusia yang kreatif dan mampu

berinovasi dalam meningkatkan

produktivitas yang kompetitif dalam persaingan global Nyaman mengandung makna: bahwa terciptanya kondisi keamanan yang kondusif sebagai hasil peran serta seluruh lapisan masyarakat sehingga menciptakan kenyamanan dalam bekerja dan berusaha dalam tataran kehidupan masyarakat yang toleran dan religius.


33

Sejahtera mengandung makna: bahwa masyarakat sudah dapat menikmati hasil hasil pembangunan secara adil dan merata baik lahir maupun bathin (material dan spiritual). Damai mengandung makna: bahwa terbentuk tatanan masyarakat baik secara individual dan kolektif, serta secara kelembagaan menyadari akan hak dan kewajibannya sebagai warga masyarakat, secara sadar mematuhi peraturan dan norma yang berlaku, baik yang bersumber dari norma agama, dan norma sosial, maupun peraturan perundang-undangan sesuai dengan posisi dan peran sosialnya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam upaya mewujudkan visi pembangunan Kalimantan Selatan Tahun 20112015 tersebut, maka misi pembangunan Kalimantan Selatan adalah sebagai berikut: 1. Meningkatkan Kualitas Kehidupan Beragama, Sosial dan Budaya. 2. Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia Yang Produktif dan Berdaya Saing. 3. Mengembangkan Daya Saing Ekonomi Daerah berbasis lingkungan dan masyarakat, dengan memanfaatkan sumberdaya lokal dan posisi geografis. 4. Meningkatkan Ketersediaan Kuantitas dan Kualitas serta Aksesibilitas Infrastruktur Wilayah. 5. Meningkatkan Kinerja Pemerintahan Daerah Yang Baik dan Bersih. Sesuai dengan tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2011-2015, maka tugas pokok dan fungsi dari Badan

Pemberdayaan

Masyarakat

termasuk

kedalam

setiap

misi

kelima

yaitu

meningkatkan Kinerja Pemerintahan Daerah Yang Baik dan Bersih melalui prioritas Melaksanakan Pemerintahan yang baik. Adapun sasaran yang ingin dicapai diantaranya adalah : 1. Terwujudnya tata kelola pemerintahan daerah yang akuntabel dan transparan. 2. Terwujudnya pelayanan publik yang dapat diakses dengan mudah dan cepat oleh seluruh lapisan masyarakat. 3. Meningkatnya kerjasama daerah dalam pembangunan. 4. Terwujudnya mekanisme pengawasan dan penyerapan aspirasi publik yang baik dan mudah. Sehubungan

dengan

hal

itu,

Badan

Pemberdayaan

Masyarakat

dan

Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Selatan menetapkan Visi dan Misi adalah sebagai berikut : a. VISI “Terwujudnya Kemandirian Masyarakat dan Pemerintahan Desa di Kalimantan Selatan Tahun 2015” Mengandung makna bahwa bahwa dalam 5 (lima) tahun ke depan terwujud suatu kondisi dinamis yang memungkinkan masyarakat mampu melaksanakan berbagai kebijakan

dan

membangun

program

dirinya,

pembangunan

keluarganya

dan

serta

mengambil

lingkungannya

keputusan

berdasarkan

dalam potensi,

kebutuhan, aspirasi, dan kewenangan yang ada pada masyarakat sendiri yang pada gilirannya akan meningkatkan kapasitas penyelenggaraan pemerintahan desa dan


34

kelurahan, tentunya dengan difasilitasi oleh pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan atau stakeholder di bidang pemberdayaan masyarakat. b. MISI Dalam mewujudkan visi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa tersebut ditempuh melalui misi sebagai berikut : 1. Pemantapan dan pengembangan kelembagaan serta keswadayaan masyarakat. 2. Pengembangan usaha ekonomi masyarakat. 3. Peningkatan pemanfaatan sumber daya alam berwawasan lingkungan dan pendayagunaan teknologi tepat guna sesuai kebutuhan masyarakat. 4. Pemantapan kapasitas penyelenggaraan pemerintahan Desa dan Kelurahan. B. Tujuan dan Sasaran Tujuan 1. Meningkatkan peran aktif masyarakat dan lembaga kemasyarakatan; 2. Meningkatkan pendapatan dan ketahanan ekonomi masyarakat; 3. Menggali dan mengembangkan pemanfaatan sumber daya alam melalui teknologi tepat guna; 4. Memantapkan dan penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan Sasaran 1. Peningkatan dan penguatan kapasitas masyarakat dan kelembagaan masyarakat; 2. Pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat dan pengembangan usaha mikro; 3. Pendayagunaan dan pengelolaan potensi sumber daya alam serta penerapan teknologi tepat guna; 4. Peningkatan kapasitas penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan. Sedangkan aspek pokok yang akan menjadi fokus pemberdayaan masyarakat adalah : a. Peningkatan kesejahteraan masyarakat 

Pengembangan jaringan kerja usaha ekonomi yang memberikan kesempatan kepada masyarakat kecil dalam proses produktif secara kompetitif;



Penyediaan input sumber daya ekonomi, kapital, informasi, pengetahuan dan keterampilan;



Penguatan kelembagaan

b. Peningkatan martabat

c.



Penanggulangan kemiskinan;



Peningkatan dukungan pelayanan sosial;



Penyediaan akses pelayanan publik kepada masyarakat.

Pemberian kesempatan kepada masyarakat 

Menyampaikan pendapat;



Mengurangi ketergantungan kepada pemerintah;



Memperkuat dan memfungsikan nilai-nilai budaya masyarakat lokal.


35

C. Kebijakan a. Melakukan

penguatan

lembaga

pemerintahan

desa/kelurahan

dan

organisasi/lembaga masyarakat lainnya guna mendukung peningkatan posisi tawar dan akses masyarakat untuk memperoleh dan manfaat input sumber daya yang dapat meningkatkan kegiatan ekonomi lokal; b. Mengembangkan kapasitas masyarakat melalui bantuan peningkatan keterampilan dan pengetahuan, penyediaan prasarana dan sarana seperti modal, informasi pasar dan teknologi sehingga dapat memperluas kesempatan kerja dan memberikan pendapatan yang layak, khususnya keluarga dan kelompok masyarakat miskin; c.

Mengembangkan sistem perlindungan sosial, bagi masyarakat yang terkena dampak krisis ekonomi dan kenaikan BBM terutama bagi rumah tangga miskin rentan;

d. Menciptakan berbagai pengaturan yang mendukung masyarakat untuk membangun lembaga dan organisasi guna penyaluran pendapatan, melakukan interaksi sosial, untuk membangun kepekatan diantara kelompok masyarakat dan dengan organisasi sosial dan politik yang ada untuk memperkuat nilai-nilai budaya lokal; e. Meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap teknologi tepat guna yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat; f.

Mendorong berbagai Dinas/ Instansi terkait untuk dapat menangani wilayah tertinggal melalui berbagai program/kegiatan yang dibutuhkan masyarakat.

D. Prinsip-Prinsip Program Pemberdayaan Masyarakat 1. Bertumpu

pada

pembangunan

manusia.

Setiap

kegiatan

diarahkan

untuk

meningkatkan harkat dan martabat manusia seutuhnya 2. Otonomi. Masyarakat diberi kewenangan secara mandiri untuk berpartisipasi dalam menentukan dan mengelola kegiatan pembangunan secara swakelola 3. Desentralisasi. Kewenangan pengelolaan kegiatan pembangunan sektoral dan kewilayahan dilimpahkan kepada Pemerintah Daerah atau masyarakat, sesuai dengan kapasitasnya 4. Berorientasi

pada

Masyarakat

Miskin.

Semua

kegiatan

yang

dilaksanakan

mengutamakan kepentingan dan kebutuhan masyarakat miskin dan kelompok masyarakat yang kurang beruntung 5. Partisipasi/ Pelibatan Masyarakat. Masyarakat terlibat secara aktif dalam setiap proses

pengambilan

keputusan

pembangunan

dan

secara

gotong-royong

menjalankan pembangunan 6. Demokratis.

Setiap

pengambilan

keputusan

pembangunan

dilakukan

secara

musyawarah dan mufakat dengan tetap berorientasi pada kepentingan masyarakat miskin 7. Prioritas. Pemerintah dan masyarakat harus memprioritaskan pemenuhan kebutuhan untuk pengentasan kemiskinan, kegiatan mendesak dan bermanfaat bagi sebanyakbanyaknya

masyarakat,

dengan

mendayagunakan

secara

optimal

berbagai

sumberdaya yang terbatas


36

8. Kolaborasi. Semua pihak yang berkepentingan dalam penanggulangan kemiskinan didorong untuk mewujudkan kerjasama dan sinergi antar-pemangku kepentingan dalam penanggulangan kemiskinan 9. Keberlanjutan.

Setiap

pengambilan

keputusan

harus

mempertimbangkan

kepentingan peningkatan kesejahteraan masyarakat, tidak hanya untuk saat ini tetapi juga di masa depan, dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan

E. Pendekatan Dalam rangka pemberdayaan masyarakat di Kalimantan Selatan akan dilaksanakan melalui dua macam pendekatan yaitu : 1. Pendekatan

Sektoral

:

dilakukan

melalui

21

sektor

pembangunan

yang

pelaksanaannya oleh Dinas/ Instansi/ Badan terkait sesuai tugas pokok dan fungsinya masing-masing; 2. Pendekatan Khusus : dilakukan disela-sela sektor atau yang belum dilaksanakan sektor dengan bercirikan program khusus yaitu sifatnya sederhana dan berskala kecil, cepat mendatangkan hasil, meningkatkan partisipasi masyarakat, dijaga kelangsungannya pendapatan

dengan

masyarakat

sistem dan

bergilir memacu

(revolving), keswadayaan

dapat

meningkatkan

masyarakat,

yang

pelaksanaannya oleh BPMPD Provinsi Kalimantan Selatan


37

BAB V RENCANA PROGRAM A. RENCANA PROGRAM Isu pokok di bidang pemberdayaan masyarakat sekaligus sasaran pembangunan di Kalimantan Selatan adalah pengentasan kemiskinan. Kemiskinan sendiri merupakan masalah multidimensi dan lintas sektor yang dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan, antara lain: tingkat pendapatan, kesehatan, pendidikan, akses terhadap barang dan jasa, lokasi, geografis, gender, dan kondisi lingkungan. Salah satu penyebab meningkatnya jumlah penduduk miskin pada tahun 2006 adalah tingginya tingkat inflasi akibat kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM). Namun, berangsur-angsur kondisi ini terus membaik. Meskipun secara persentase di Provinsi Kalimantan Selatan telah terjadi penurunan, namun jumlah penduduk miskin yang ada masih harus terus diturunkan. Sehubungan dengan itu, diperlukan kerja keras untuk menanggulangi kemiskinan yang menjadi

tanggung

jawab

bersama,

baik

Pemerintah

Provinsi,

Pemerintah

Kabupaten/Kota, instansi swasta maupun masyarakat pada umumnya. Jumlah penduduk miskin yang masih cukup besar dan permasalahan kemiskinan yang kompleks dan luas menuntut penanganan yang komprehensif dan berkelanjutan dalam menurunkan jumlah penduduk miskin. Faktor lain yang masih memperlambat pencapaian penurunan kemiskinan sebagai berikut: 1. Belum meratanya program pembangunan, khususnya di perdesaan, daerah terpencil, dan daerah perbatasan. Sekitar 63,5 persen penduduk miskin hidup di daerah perdesaan. Oleh karena itu, upaya penanganan kemiskinan seharusnya lebih difokuskan di daerah-daerah tersebut. 2. Masih terbatasnya akses masyarakat miskin terhadap pelayanan dasar. 3. Masih besarnya jumlah penduduk yang rentan untuk jatuh miskin, baik karena guncangan ekonomi, bencana alam, dan juga akibat kurangnya akses terhadap pelayanan dasar dan sosial. Hal ini menjadi permasalahan krusial yang harus dihadapi dalam penanganan kemiskinan. 4. Kondisi kemiskinan sangat dipengaruhi oleh fluktuasi harga kebutuhan pokok. Fluktuasi ini berdampak besar pada daya beli masyarakat miskin. Sehubungan dengan itu, upaya penanggulangan kemiskinan melalui stabilisasi harga kebutuhan pokok harus dilakukan secara komprehensif dan terpadu. Hal ini bertujuan agar penanggulangan kemiskinan, baik di perdesaan maupun perkotaan dapat berjalan secara efektif dan efisien. Berbagai kebijakan dan upaya penanggulangan kemiskinan sejak tahun 2005 hingga tahun 2008 senantiasa disempurnakan agar pengurangan angka kemiskinan dapat tercapai secara efektif. Dari berbagai permasalahan tersebut, upaya penurunan tingkat kemiskinan sangat bergantung pada pelaksanaan dan pencapaian pembangunan di berbagai bidang. Oleh karena itu, agar pengurangan angka kemiskinan dapat tercapai, dibutuhkan sinergi


38

dan koordinasi program-program pembangunan di berbagai sektor, terutama program yang menyumbang langsung pada penurunan kemiskinan. Program Strategis Pemberdayaan Masyarakat yang akan dilaksanakan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Selatan sebagai penjabaran Visi dan Misi adalah meliputi 7 (tujuh) program yang merupakan penjabaran dari program umum yang terdiri dari : 1. Pelayanan Administrasi Perkantoran; 2. Peningkatan sarana prasarana aparatur; 3. Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan; 4. Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan; 5. Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa; 6. Pengembangan Lembaga Ekonomi Perdesaan; 7. Peningkatan Pemanfaatan SDA dan pendayagunaan TTG; 8. Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa. Selanjutnya program utama dimaksud masing-masing akan dijabarkan dalam nama program, tujuan dan sasaran program sebagaimana tercantum dalam tabel dibawah ini :


39

B. INDIKATOR KINERJA SKPD Penyusunan indikator kinerja pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Selatan ini disesuaikan dengan tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah atau RPJMD. Penyusunan indikator ini dimaksudkan untuk memberikan arah untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan dan juga untuk memonitor dan mengevaluasi pencapaian kinerja dan membandingkannya dengan target kinerja. Adapun indikator kinerja BPMPD Provinsi Kalimantan Selatan dapat dilihat dalam tabel berikut :


40

NO

KEGIATAN

INDIKATOR

PAGU INDIKATIF

DASAR PELAKSANAAN

1

2

3

4

5

1

Penyelenggaraan Diseminasi Informasi Bagi Masyarakat

Input : Dana, SDM

Tahun 2011 : Rp. 5.000.000.000,-

Output : - terinventarisirnya program pemerintah bidang UEM yang lintas sektoral - terbentuknya UPMT (unit pengaduan masy terpadu) - terbentuknya Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) - terlaksananya koordinasi kegaitan UPM-PKPS BBM - terciptanya koordinasi dan sinkronisasi kegiatan Cadangan Pangan Pemerintah Desa (CPPD) Outcome :

Tahun 2012 : Rp. 5.000.000.000,Tahun 2013 : Rp. 5.000.000.000,-

- Kepres No. 13 Tahun 2009 ttg Koordinasi Penangg kemiskinan - Perpres No. 54 Th. 2005 - Terbatasnya alokasi dana bantuan stimulan pemb desa

Tahun 2014 : Rp. 5.000.000.000,Tahun 2015 : Rp. 5.000.000.000,-

- Meningkatnya koordinasi program-program pemerintah - Meningkatnya kesadaran kab/kota dalam menangani pengaduan masy mengenai penyimpangan pelaks program penanggulangan kemiskinan - Meningkatnya koordinasi penanggulangan kemiskinan, 2

Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan

Input : Dana, SDM Output : - Terfasilitasinya pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan - Berperannya Lembaga Kemasyarakatan sebagai Mitra Pemerintah Desa/Kelurahan - Teridentifikasinya lembaga Adat di desa/Kelurahan - Terbentuknya Asosiasi dan Forum LPM Tingkat kab/Kota dan Kecamatan Outcome : meningkatnya peran lembaga kemasyarakatan dalam pengembangan partisipasi masyarakat terhadap pembangunan


41

Tahun 2011 : Rp. 150.000.000,-

PP No. 72 Th. 2005 tentang Desa

Tahun 2012 : Rp. 200.000.000,-

PP No. 73 Th. 2005 tentang Kelurahan

Tahun 2013 : Rp. 300.000.000,-

Permendagri No.5/2007

Tahun 2014 : Rp. 350.000.000,Tahun 2015 : Rp. 350.000.000,-

Permendagri No.5 tahun 2007

BAB VI PENUTUP

Penyusunan Review Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Selatan dimaksudkan untuk dijadikan bahan kelengkapan dokumen Perencanaan Pembangunan Provinsi Kalimantan Selatan selama jangka waktu 5 (lima) tahun yakni tahun 2011 sampai tahun 2015. Dengan tersusunnya Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Selatan ini diharapkan dapat dijadikan sebagai acuan / pedoman bagi jajaran Aparatur Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Selatan dalam melaksanakan tugas sesuai dengan tupoksinya. Renstra SKPD Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Selatan ini akan dapat diimplementasikan dengan baik apabila mendapat dukungan sepenuhnya dari berbagai pihak terkait serta dukungan dana dan sarana yang cukup serta dukungan SDM yang memadai baik secara segi kualitas maupun kuantitas didayagunakan secara optimal sesuai situasi dan kondisi yang ada.

Banjarmasin,

Oktober 2014

KEPALA BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA PROVINSI KALIMANTAN SELATAN,

DRS. H. GUSTI SYAHYAR Pembina Utama Muda


42

Renstra BPMPD Provinsi Kalsel Tahun

Recommend Documents