Renstra BPMPD Kab. Tanah Bumbu

BAB I PENDAHULUAN 1.1

Latar Belakang Dalam penjelasan umum Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, ditegaskan bahwa Pemerintah Daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut azas otonomi dan tugas pembantu diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Dari pengertian tersebut maka kebijakan pemerintah daerah dalam peningkatan upaya pemberdayaan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan merupakan kewajiban seluruh jajaran Pemerintah Daerah secara komprehensif meliputi pemberdayaan masyarakat dalam aspek ekonomi, sosial budaya, politik dan lingkungan dengan prioritas program yang sesuaikan dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat serta dilaksanakan secara berkesinambungan. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Tanah Bumbu yang dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 20 Tahun 2011, dan memiliki tugas pokok, fungsi, uraian tugas dan tata kerja unsur-unsur organisasi yang diatur dalam Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor Tahun 2012 yaitu sebagai unsur penunjang Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Bumbu yang bertugas membantu Bupati dalam penyelenggaraan sebagian tugas

Pemerintah

Daerah

di

bidang

Pemberdayaan

masyarakat

dan

Pemerintahan Desa. Dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah dengan paradigma Pemberdayaan Masyarakat di antara hal-hal yang ditegaskan adalah

mendorong untuk memberdayakan

masyarakat, menumbuhkan prakarsa, swadaya gotong royong, dan kreatifitas, serta meningkatkan partisipasi dan peran serta masyarakat dalam pembangunan. Oleh Karena itu, Pemerintah Daerah berkewajiban melakukan upaya pembinaan,

Renstra BPMPD Kab. Tanah Bumbu

Page

perumusan, kebijakan dan memfasilitasi proses pelaksanaan pemberdayaan masyarakat. Hal ini sejalan dengan apa yang mejadi misi, visi, tugas pokok dan fungsi

pada

Badan

Pemberdayaan

Masyarakat

dan

Pemerintahan

Desa

Kabupaten Tanah Bumbu. Sejalan dengan itu, etika pembangunan yang harus ditegakkan oleh aparat pemerintah dalam rangka pemberdayaan masyarakat meliputi : a.

Memahami dan tanggap terhadap aspirasi masyarakat.

b.

Membangun kepercayaan dan memberikan peluang kepada masyarakat untuk melakukan perencanaan dan pelaksanaan pemenuhan kebutuhan secara mandiri.

c.

Melakukan dialog dan memberikan informasi yang tepat dan terbaik bagi masyarakat.

d.

Menciptakan kebijakan dalam bentuk peraturan dan perundang-undangan yang berpihak kepada masyarakat miskin. Dengan demikian dalam rangka pemberdayaan masyarakat di Kabupaten

Tanah Bumbu, maka penyusunan Rencana Stratejik Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra-SKPD) Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Tanah Bumbu tahun 2012 – 2015 akan menjadi acuan dan strategi bagi pelaksanaan program prioritas dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Tanah Bumbu. Ini meliputi perumusan kebijakan dan memfasilitasi pelaksanaan Pemerintahan Desa, Pemberdayaan Masyarakat dan Usaha Ekonomi Keluarga dan Masyarakat

1.2.

Landasan Hukum Landasan normatif sebagai kerangka dasar hukum dalam penyusunan Rencana Stratejik Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra-SKPD) Badan


Page

Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Tanah Bumbu tahun 2012 – 2015 adalah sebagai berikut : 1.

Undang-undang Nomor 25 Tahun 1956 Jo. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 antara lain mengenai Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);

2.

Undang-Undang

Nomor

17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699); 3.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5.

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);

6.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);


Page

7.

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

8.

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

9.

Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,

Pengendalian

dan

Evaluasi

Pelaksanaan

Rencana

Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,

Pengendalian

dan

Evaluasi

Pelaksanaan

Rencana

Pembangunan Daerah; 11. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 16 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2006-2025; 12. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 17 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2011-2015; 13. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 20 Tahun 2011 tentang perubahan atas peraturan daerah nomor 17 tahun 2007 tentang pembentukan, kedudukan, tugas pokok dan susunan organisasi lembaga teknis daerah Kabupaten Tanah Bumbu.


Page

1.3.

Maksud dan Tujuan

Rencana stratejik Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Tanah Bumbu merupakan program dan kegiatan prioritas yang akan dilaksanakan untuk mencapai visi, misi dan tujuan yang akan dilaksanakan berdasarkan ketepatan strategi dengan memanfaatkan seluruh potensi yang dimiliki organisasi. 1.3.1

Maksud Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra–SKPD) Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Tanah Bumbu adalah menetapkan program dan kegiatan yang menjadi acuan dan pelaksanaan tugas dan fungsi setiap unit kerja yang diemban oleh seluruh aparatur yang dilaksanakan secara terkoordinatif dan terpadu dengan instansi terkait, lembaga swadaya masyarakat, kalangan dunia usaha, dan masyasarakat agar terwujud keberhasilan kolaboratif secara sinergisitas.

1.3.2

Tujuan a. Menetapkan visi dan misi sebagai citra masa depan yang hendak dicapai dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Tanah Bumbu. b. Menetapkan strategi dan arah kebijakan sebagai landasan pelaksanaan tugas dan fungsi untuk mencapai visi dan misi. c.

Menetapkan tujuan dan sasaran sebagai penjabaran visi dan misi dan merupakan keadaan yang ingin dicapai dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Tanah Bumbu.

d. Menetapkan program dan kegiatan prioritas sebagai rencana aksi (action plan) dalam rangka mencapai sasaran, tujuan, visi dan misi.


Page

1.4.

Sistematika Penulisan Sistematika

penulisan

rencana

strategis

Badan

Pemberdayaan

Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2012 – 2015 adalah sebagai berikut: BAB.I

PENDAHULUAN Berisi uraian tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan

tujuan serta sistematika penulisan. BAB.II GAMBARAN PELAYANAN BPMPD KABUPATEN TANAH BUMBU Berisikan uraian tentang Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi BPMPD, Sumber daya BPMPD, Kinerja Pelayanan BPMPD dan Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan BPMPD. BAB.III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI Memuat dan mengungkapkan Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan BPMPD, telaahan visi, misi dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih dan penentuan isu-isu strategis. BAB.IV VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGIS DAN KEBIJAKAN Berisikan uraian tentang visi dan misi BPMPD, tujuan dan sasaran jangka menengah BPMPD serta strategi dan kebijakan. BAB.V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF. Berisikan rumusan kebijakan-kebijakan dan serangkaian

program yang

ditetapkan untuk mencapai tujuan dan sasaran program-program yang

akan

dilakukan tahun 2012 – 2015. BAB.VI INDIKATOR KINERJA BPMPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD. Berisikan indikator-indikator kinerja pelayanan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa dalam pencapaian target capaian setiap tahun yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD. BAB.VII PENUTUP


Page

BAB II GAMBARAN PELAYANAN BPMPD KABUPATEN TANAH BUMBU 2.1

Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Tanah Bumbu merupakan salah satu perangkat daerah baru yang dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2011. Sedangkan sebelumnya BPMPD ini mempunyai nomenklatur Badan Kesatuan Bangsa, Perlindungan, Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanah Bumbu. Berdasarkan Keputusan Bupati Tanah Bumbu Nomor 17 Tahun 2012 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Unsur-Unsur Organisasi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Tanah Bumbu bahwa Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan Daerah di bidang pemberdayaan masyarakat, pemerintahan desa dan di bidang usaha ekonomi keluarga dan masyarakat. Uraian tugas tersebut adalah sebagai berikut : a. Menyusun program bidang pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan pemerintahan desa dan usaha ekonomi keluarga dan masyarakat; b. Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis bidang pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan pemerintahan desa dan usaha ekonomi keluarga dan masyarakat; c.

Menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis bidang pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan pemerintahan desa dan usaha ekonomi keluarga dan masyarakat ;

d. Melaksanakan kegiatan bidang pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan pemerintahan desa dan usaha ekonomi keluarga dan masyarakat; e. Melaksanakan koordinasi, pembinaan dan pengendalian penyelenggaraan kegiatan bidang pemberdayaan masyarakat; f.

Melaksanakan koordinasi, pembinaan dan pengendalian penyelenggaraan kegiatan bidang pemberdayaan pemerintahan desa;

g. Melaksanakan koordinasi, pembinaan dan pengendalian penyelenggaraan kegiatan bidang usaha ekonomi keluarga dan masyarakat; h. Membina dan mengkoordinasikan unit pelaksana teknis badan; i.

Mengendalikan pengelolaan kegiatan ketatausahaan;

j.

Mengevaluasi pelaksanaan tugas;


Page

k.

Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya. Untuk melaksanakan tugas tersebut Badan Pemberdayaan Masyarakat

dan Pemerintahan Desa mempunyai fungsi : 1.

Perumusan kebijakan teknis pemberdayaan masyarakat sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh bupati berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku;

2.

Fasilitasi dan dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan pemerintahan desa dan usaha ekonomi keluarga dan masyarakat;

3.

Perumusan kebijakan operasional, pembinaan dan pelaksanaan fasilitasi pemberdayaan masyarakat;

4.

Perumusan kebijakan operasional, pembinaan dan pelaksanaan fasilitasi pemberdayaan pemerintahan desa;

5.

Perumusan kebijakan operasional, pembinaan dan pelaksanaan fasilitasi usaha ekonomi keluarga dan masyarakat; dan

6.

Pengelolaan kegiatan kesekretariatan. Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya tersebut BPMPD dilengkapi

dengan unsur-unsur organisasi yang terdiri dari : A.

SEKRETARIAT; Sekretariat

BPMPD Kabupaten Tanah Bumbu dipimpin oleh seorang

Sekretaris yang mempunyai tugas melaksanakan pembinaan administrasi yang meliputi pembinaan, penyusunan program dan rencana kerja Badan, keuangan, umum dan kepegawaian, keprotokolan, evaluasi, dokumentasi dan pelaporan serta memberikan pelayanan teknis administratif kepada semua unsur organisasi. Selain itu Sekretaris juga mempunyai fungsi sebagai berikut : a.

Menyusun program kerja sekretariat.

b.

Melaksanakan fasilitasi pengumpulan data dalam rangka penyusunan program badan.

c.

Menyusun petunjuk teknis kegiatan sekretariat.

d.

Melaksanakan kegiatan umum yang meliputi ketatausahaan rumah tangga dan protokol, kehumasan, ketatalaksanaan perlengkapan dan lain-lain.

e.

Melaksanakan pengelolaan kepegawaian.

f.

Melaksanakan penyusunan program Badan.


Page

g.

Melaksanakan pengelolaan keuangan.

h.

Melaksanakan fasilitasi evaluasi kegiatan.

i.

Melaksanakan pengelolaan dokumentasi kegiatan Badan.

j.

Melaksanakan fasilitasi pelaporan Badan.

k.

Melakukan kerjasama dengan instansi terkait dalam rangka melaksanakan tugas sekretariat.

l. m.

Mengevaluasi pelaksanaan tugas. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan atasan sesuai bidang tugasnya. Untuk melaksanakan tugas dan fungsi-fungsi dimaksud sekretariat BPMPD

dilengkapi dengan 3 (tiga) sub bagian, yaitu : 1)

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan kegiatan urusan surat menyurat, pengadaan, rumah tangga, perlengkapan, pendistribusian,

keprotokolan

kehumasan

dan

ketatalaksanaan

serta

pengelolaan kepegawaian. Penjabaran tugas pokok dan fungsi sebagaimana tersebut : a.

Menyusun Rencana Kerja sebagai pedoman pelaksanaan tugas dan kerja tahunan.

b.

Melaksanakan kegiatan surat menyurat, pengetikan dan penggandaan

c.

Menyiapkan bahan dan menyusun rencana tahunan barang unit (RKBU dan RTBU).

d.

Melaksanakan urusan pengadaan dan urusan rumah tangga yang berkenaan dengan penyediaan sarana alat kantor dan keperluan kantor.

e.

Melaksanakan penataan administrasi pendistribusian sarana alat kantor dan keperluan kantor terhadap unsur-unsur organisasi unit.

f.

Menyiapkan bahan dan melaksanakan inventarisasi, pemeliharaan, penghapusan barang/aset unit.

g.

Melaksanakan pelayanan administrasi, perjalanan dinas, akomodasi tamu, humas dan keprotokolan.

h.

Melaksanaan

penataan

administrasi

kepegawaian

yang

meliputi

budgeting, formasi, DUK, data pegawai, pengarsipan berkas pegawai dan rekapitulasi absensi pegawai.


Page

i.

Menghimpun bahan usulan mutasi kepegawaian, meliputi pengusulan, kepangkatan dalam jabatan, kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, pemindahan, pemberhentian dan pensiun.

j.

Menyiapkan bahan dan melaksanakan kerjasama dan koordinasi dengan instansi terkait dibidang tugasnya.

k.

Mengevaluasi pelaksanaan tugas.

l.

Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

2)

Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas

pokok

melakukan pengumpulan dan pengolahan data, penyusunan program dan rencana kerja kegiatan Badan dan penyelenggaraan kegiatan pengelolaan keuangan Badan. Penjabaran tugas pokok dan fungsi sebagaimana tersebut : a.

Menyusun

rencana

dan

melaksanakan

kegiatan

pengumpulan,

pengelolaan, analisa, dan penyajiaan data. b.

Menghimpun, menyiapkan bahan dan menyusun program dan rencana kerja Badan.

c.

Menghimpun, menyiapkan bahan dan menyusun rencana strategis serta laporan akuntabilitas Badan.

d.

Menyusun rencana anggaran bulanan dan triwulan Badan.

e.

Menghimpun, menyiapkan bahan dan menyusun para dokumen pelaksanaan

anggaran

(DPA)

sebagai

bahan

rapat

koordinasi

pembangunan (Rakorbang) dan penyusunan anggaran pendapatan belanja daerah dan anggaran pendapatan belanja negara (APBD dan APBN). f.

Menghimpun, menyiapkan bahan dan menyusun rencana anggaran Badan.

g.

Menyiapkan bahan dan mengelola administrasi pembayaran belanja Badan.

h.

Melakukan

pengelolaan

pembayaran

gaji

pegawai

dan

keperluan/kebutuhan kantor. i.

Menyiapkan bahan dan membuat pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran.


Page

j.

Melaksanakan pengumpulan dan pengelolaan data keuangan sebagai vahan perhitungan anggaran.

k.

Menyiapkan

dan

menyusun

laporan

keuangan

dan

memelihara

pengarsipan administrasi keuangan. l.


m.

Melaksankan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

3)

Sub Bagian Evaluasi, Dokumentasi dan Pelaporan. Sub Bagian Evaluasi, Dokumentasi dan Pelaporan mempunyai tugas pokok melaksanakan pengumpulan, pengelolaan data, dalam rangka pelaksanaan kegiatan evaluasi, pendokumentasian dan pelaporan kegiatan unsur-unsur organisasi Badan daerah. Penjabaran tugas pokok dan fungsi sebagaimana tersebut : a.

Menyiapkan bahan dalam rangka penyusunan program evaluasi pengembangan

kinerja

kegiatan

dan

rencana

kerja

Badan

Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa. b.

Menyiapkan bahan dalam rangka melaksanakan program evaluasi pengembangan

kinerja

kegiatan

dan

rencana

kerja

Badan

Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa. c.

Menyiapkan bahan dalam rangka evaluasi terhadap sistem pelaksanaan kegiatan.

d.

Menyiapkan bahan dalam rangka pemantauan pelaksanaan tata naskah dan

tata

kearsipan

agar

diperoleh

surat

menyurat

dan

kearsipan/dokumentasi yang benar, tertib dan rapi sesuai dengan petunjuk dan ketentuan yang berlaku. e.

Menghimpun dan menyiapkan bahan untuk mendokumentasikan hasil kegiatan

administrasi

keuangan,

kepegawaian

maupun

kegiatan

masing-masing bidang. f.

Menyiapkan bahan dalam rangka penyusunan laporan pelaksanaan tugas untuk dilaporkan kepada atasan atau satuan kerja yang membutuhkan perkembangan kinerja SKPD.

g. h.

Mengevaluasi pelaksanaan tugas. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.


Page

B.

BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT; Bidang Pemberdayaan Masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala Bidang

yang mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pusat dan daerah bidang pemberdayaan masyarakat. Dengan demikian bidang pemberdayaan masyarakat mempunyai fungsi : a.

Merencanakan operasional, mengatur dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat.

b.

Merencanakan operasional, mengatur dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan dibidang sarana dan kelembagaan masyarakat.

c.

Mengatur dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan dibidang sarana dan kelembagaan masyarakat.

d.

Mengatur

dan

mengevaluasi

pelaksanaan

kegiatan

pemberdayaan

masyarakat. e.


f.

Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya. Untuk

melaksanakan

tugas-tugas

dan

fungsi

dimaksud

bidang

pemberdayaan masyarakat mempunyai 2 (dua) sub bidang yaitu : 1)

Sub Bidang Sarana dan Kelembagaan Masyarakat ; Sub Bidang Sarana dan Kelembagaan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan sarana dan prasarana kelembagaan masyarakat. Penjabaran tugas pokok dan fungsi sebagaimana tersebut : a.

Mengumpulkan dan mengolah data tentang penyelenggaraan dan pembinaan lembaga masyarakat dan pelatihan masyarakat.

b.

Menyiapkan bahan dan melaksanakan inventarisasi kegiatan pembinaan lembaga masyarakat dan pelatihan masyarakat.

c.

Menyiapkan bahan pengintegrasian program pembinaan lembaga masyarakat dan pelatihan masyarakat.

d.

Menyiapkan bahan informasi dan sosialisasi pembinaan lembaga masyarakat dan pelatihan masyarakat.

e.

Menyiapkan bahan dan mengembangkan kerjasama antar lembaga terkait

dalam

pembinaan

lembaga

masyarakat

dan

pelatihan

masyarakat. f.

Menyiapkan bahan dan penyusunan laporan pelaksanaan pembinaan lembaga masyarakat dan pelatihan masyarakat.


Page

g.

Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

2)

Sub Bidang Kompetensi Masyarakat. Sub Bidang Kompetensi Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pendataan potensi masyarakat. Penjabaran tugas pokok dan fungsi sebagaimana tersebut : a.

Menyiapkan

bahan

dan

mengumpulkan

data,

mengolah

serta

menganalisa data pembinaan dan potensi masyarakat. b.

Menyiapkan bahan dan melaksanakan inventarisasi dan permasalahan pembinaan dan pendataan potensi masyarakat.

c.

Menyiapkan bahan, menyusun dan melaksanakan petunjuk teknis, pembinaan dan pendataan potensi masyarakat.

d.

Menyiapkan bahan dan mengembangkan kerjasama antar lembaga terkait dalam pembinaan dan pendataan potensi masyarakat.

e.

Menyiapkan

bahan,

memberikan

fasilitasi

dan

mengembangkan

kerjasama pembinaan dan pendataan potensi masyarakat. f.

Menyiapkan bahan informasi dan sosialisasi pembinaan dan pendataan potensi masyarakat.

g.

Menyiapkan

bahan dan menyusun laporan pembinaan dan potensi

masyarakat. h.

Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan atasan yang sesuai dengan bidang tugasnya.

C.

BIDANG PEMERINTAHAN DESA; Bidang Pemberdayaan Pemerintahan Desa dipimpin oleh seorang Kepala

Bidang yang mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Pemerintahan Desa. Untuk itu bidang Pemerintahan Desa mempunyai fungsi sebagai berikut : a.

Merumuskan dan menetapkan kebijakan teknis pemerintahan desa sesuai dengan kebijakan

yang

ditetap

oleh Bupati berdasarkan peraturan

perundang-undangan yang berlaku. b.

Merumuskan dan menetapkan kenijakan operasional, memfasilitasi dan memberikan dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan desa.


Page

c.

Merumuskan

dan

menetapkan

kebijakan

mengkoordinasikan,

mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan program pemerintahan desa. d.

Merumuskan

dan

menetapkan

kebijakan,

mengkoordinasikan

dan

mengendalikan pelaksanaan program pemerintahan desa. e.

Merumuskan dan menetapkan kebijakan, mengendalikan pelaksanaan program dibidang manajemen pemerintahan desa.

f.

Mengevaluasi pelaksanaan tugas .

g.

Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tanggung jawabnya. Untuk melaksanakan tugas-tugas dan fungsi dimaksud bidang Pemerintahan

Desa mempunyai 2 (dua) sub bidang yaitu : 1)

Sub Bidang Lembaga Pemerintahan Desa; Sub

Bidang

Lembaga

Pemerintahan

Desa

mempunyai

tugas

menyiapkan bahan pembinaan, penyusunan program, petunjuk teknis dan koordinasi

penyelenggaraan

kegiatan

pembinaan

kelembagaan

pemerintahan desa. Penjabaran tugas pokok dan fungsi sebagaimana tersebut : a.

Menyiapkan bahan dan penyusunan program penyelenggaraan kegiatan dibidang pembinaan aparatur pemerintahan desa.

b.

Menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan petunjuk teknis kegiatan pembinaan aparatur pemerintahan desa .

c.

Menyiapkan bahan dan melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas dinas daerah dan lembaga teknis daaerah dibidang pembinaan aparatur pemerintahan desa.

d.

Menghimpun dan mengolah data kegiatan

pembinaan aparatur

pemerintahan desa. e.

Menyiapkan bahan dan melaksanakan kegiatan di bidang pembinaan aparatur pemerintahan desa.

f.

Menyiapkan bahan dan melaksanakan pembinaan kepala desa dan aparatur pemerintahan desa.

g.

Menyiapkan bahan dan melaksanakan pembinaan serta fasilitasi pelaksanaan pemilihan kepala desa pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan kepala desa terpilih.


Page

h.

Menyiapkan

bahan

dan

melaksanakan

pembinaan

peningkatan

kemampuan sumberdaya aparatur pemerintah desa. i.

Menyiapkan permasalahan

bahan,

menginventarisasi

penyelenggaraan

dan

kegiatan

mengidentifikasi

pembinaan

aparatur

pemerintahan desa. j.

Menyiapkan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintah kabupaten di bidang pembinaan aparatur pemerintahan desa.

k.

Menyiapkan bahan pembinaan dan pelayanan administratif kepada seluruh aparatur pemerintahan desa di bidang aparatur pemerintahan desa.

l.

Menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan petunjuk teknis administrasi

pencalonan,

pengusulan,

pengangkatan

dan

pemberhentian aparatur pemerintah desa. m.

Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait di bidang tugas nya

n.


o.

Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuan dengan bidang tugasnya.

2) Sub Bidang Manajemen Pemerintahan Desa. Sub

Bidang

Manajemen

Pemerintahan

Desa

mempunyai

tugas

menyiapkan bahan pembinaan, penyusunan program, petunjuk teknis dan koordinasi penyelenggaraan kegiatan manajemen pemerintahan desa. Penjabaran tugas pokok dan fungsi sebagaimana tersebut : a.

Menyiapkan bahan dan menyusun program penyelenggaraan kegiatan di bidang pembinaan administrasi desa.

b.

Menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan petunjuk teknis kegiatan pembinaan administrasi desa.

c.

Menyiapkan bahan dan melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas dinas daerah dan lembaga teknis daerah di bidang pembinaan administrasi desa.

d.

Menghimpun dan mengolah data kegiatan pembinaan administrasi desa

e.

Menyiapkan bahan dan melaksanakan kegiatan di bidang pembinaan administrasi desa.

f.

Menyiapkan bahan dan melaksanakan pembinaan dalam hal pengisian buku-buku administrasi desa.


Page

g.

Menyiapkan bahan dan melaksanakan pembinaan serta fasilitasi pembuatan produk hukum desa.

h.

Menyiapkan bahan dan melaksanakan pembinaan pembuatan laporan pelaksanaan tugas aparatur pemerintahan desa.

i.

Menyiapkan bahan menginventarisasi dan mengidentifikasi. permasalahan penyelenggaraan kegiatan pembinaan administrasi desa

j.

Menyiapkan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintah kabupaten di bidang pembinaan administrasi desa.

k.

Menyiapkan bahan pembinaan dan pelayanan administrative kepada seluruh perangkat daerah di bidang pembinaan administrasi desa.

l.

Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait di bidang tugasnya

m.


n.

Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

D.

BIDANG USAHA EKONOMI KELUARGA dan MASYARAKAT; Bidang Usaha Ekonomi Keluarga dan Masyarakat dipimpin oleh seorang

Kepala Bidang yang mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan kebijakan dan bahan koordinasi dan pembinaan bidang usaha ekonomi keluarga dan masyarakat. Untuk itu bidang Usaha Ekonomi Keluarga dan Masyarakat mempunyai fungsi sebagai berikut : a.

Menyusunan

program,

Mengatur,

mengendalikan

dan

mengevaluasi

pelaksanaan kegiatan pembinaan dan pengembangan usaha ekonomi keluarga dan masyaraka; b.

Menyusunan program, mengaturan, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan

kegiatan

peningkatan

program,

mengatur,

sarana

dan

prasarana

ekonomi

pedesaan; c.

Menyusunan

mengendalikan

dan

mengevaluasi

pelaksananan program usaha ekonomi keluarga dan masyarakat d.

Menyusun

program,

mengatur,

mengendalikan

dan

mengevaluasi

pelaksanaan bimbingan dan petunjuk teknis pengembangan usaha ekonomi keluarga dan masyarakat serta peningkatan pendayagunaan teknologi tepat guna dan pemanfaatan SDA pedesaan e.

Mengevaluasi pelaksanaan tugas


Page

f.

Melaksanakan tugas-tugas lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai bidang tugasnya Untuk melaksanakan tugas-tugas dan fungsi dimaksud bidang Usaha Ekonomi

Masyarakat mempunyai 2 (dua) sub bidang yaitu : 1)

Sub Bidang Usaha Ekonomi Keluarga, Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan. Sub Bidang Usaha Ekonomi Keluarga, Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan

mempunyai

tugas

menyiapkan

bahan

dan

melaksanakan

pembinaan usaha ekonomi keluarga, masyarakat dan penanggulangan kemiskinan. Penjabaran tugas pokok dan fungsi sebagaimana tersebut : a.

Menghimpun, mengumpulkan, mengolah dan menyajikan data usaha ekonomi keluarga dan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.

b.

Menyiapkan

bahan,

menghimpun

dan

melaksanakan

pengkajian

kebijakan dan peraturan perundang-undangan di bidang pengembangan usaha

ekonomi

keluarga

dan

masyarakat

dan

penanggulangan

kemiskinan. c.

Menyiapkan bahan dan melaksanakan kerjasama dengan instansi dan lembaga terkait dalam pengembangan dan penyajian informasi di bidang pengembangan

usaha

ekonomi

keluarga

dan

masyarakat

dan

penanggulangan kemiskinan. d.

Menyiapkan bahan dan kerjasama dengan instansi terkait dalam sosialisasi dan penyuluhan tentang pengembangan usaha ekonomi keluarga dan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.

e.

Menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi dan bimbingan teknis pengembangan

usaha

ekonomi

keluarga

dan

masyarakat

dan

penanggulangan kemiskinan. f.

Menyiapkan bahan dan melaksanakan analisa kegiatan pengembangan usaha

ekonomi

keluarga

dan

masyarakat

dan

penanggulangan

kemiskinan. g.


h.

Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan atasan sesuai bidang tugasnya.


Page

2)

Sub Bidang Pendayagunaan Teknologi Tepat Guna dan Pemanfaatan SDA Pedesaan. Sub Bidang Pendayagunaan Teknologi Tepat Guna dan Pemanfaatan SDA

Pedesaan

menyiapkan

bahan

dan

melaksanakan

pengelolaan

pendayagunaan teknologi tepat guna dan pemanfaatan SDA pedesaan. Penjabaran tugas pokok dan fungsi sebagaimana tersebut : a.

Menyusun program, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan

kegiatan

pembinaan

dan

pengembangan

dan

pendayagunaan teknologi tepat guna b.

Menyusun program, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pembinaan, pengembangan dan pemanfaatan SDA pedesaan

c.

Menyusun program, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanan program bidang SDA dan teknologi tepat guna

d.

e. f.

E.

Menyusun program, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan bimbingan dan petunjuk teknis pengembangan dan pendayagunaan teknologi tepat guna dan pemanfaatan SDA pedesaan Mengevaluasi pelaksanaan tugas Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL;

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa sesuai dengan keahlian dan kebutuhan SKPD ini. Struktur organisasi dan tata kerja Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Kabupaten Tanah Bumbu terdiri dari : 1. 2. 3. 4. 5.

Kepala Badan Sekretaris Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat Kepala Bidang Pemerintahan Desa Kepala Bidang Usaha Ekonomi Keluarga dan Masyarakat

Selanjutnya Sekretariat membawahi sub bagian dan Kepala Bidang membawahi sub-sub bidang sebagai berikut : 1. Sekretariat : a. Sub bagian Umum dan Kepegawaian. b. Sub bagian Perencanaan dan Keuangan. c. Sub bagian Evaluasi, Dokumentasi dan Pelaporan 2. Bidang Pemberdayaan Masyarakat : a. Sub bidang Sarana dan Kelembagaan Masyarakat


Page

3.

4.

b. Sub bidang Kompetensi Masyarakat Bidang Pemberdayaan Pemerintahan Desa : a. Sub bidang Lembaga Pemerintahan Desa b. Sub bidang Manajemen Pemerintahan Desa Bidang Usaha Ekonomi Keluarga dan Masyarakat : a. Sub Bidang Usaha Ekonomi Keluarga, Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan. b. Sub Bidang Pendayagunaan Teknologi Tepat Guna dan Pemanfaatan SDA Pedesaan.

Berikut adalah Struktur Organisasi BPMPD Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 20 Tahun 2011: dapat dilihat pada table lampiran .1,


Page

2.2

Sumber Daya Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Tidak Tetap (PTT) di lingkungan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Kabupaten Tanah Bumbu adalah sebagai berikut : 1.

2.

3.

4.

Jabatan Eselonering:  Eselon II.b

:

1 orang

 Eselon III.a

:

1 orang

 Eselon III.b

:

3 orang

 Eselon IV.a

:

9 orang

Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) BPMPD menurut golongan :  Gol./Ruang IV.c

:

1 orang

 Gol./Ruang IV.b

:

2 orang

 Gol./Ruang IV.a

:

1 orang

 Gol./Ruang III.d

:

2 orang

 Gol./Ruang III.c

:

6 orang

 Gol./Ruang III.b

:

12 orang

 Gol./Ruang III.a

:

10 orang

 Gol./Ruang II.d

:

1 orang

 Gol./Ruang II.c

:

5 orang

 Gol./Ruang II.b

:

1 orang

 Gol./Ruang II.a

:

2 orang

Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) BPMPD menurut tingkat pendidikan : 

S.2

:

2 orang



S.1

:

31 orang



D.3

:

6 orang



SLTA / Sederajat

:

4 orang

Jumlah Pegawai Tidak Tetap (PTT) menurut tingkat pendidikan BPMPD : 

S.1

:

36 orang



D.3

:

6 orang



SLTA / Sederajat

:

11 orang

Jumlah

PNS

BPMPD

Kabupaten

Tanah

Bumbu

berdasarkan

diklat

penjenjangan struktural dan fungsional adalah sebagai berikut : A.

Struktural  Diklat Pim II

:

1 orang

 Diklat Pim III

:

3 orang

 Diklat Pim IV

:

5 orang


Page

B.

Fungsional 

Kursus Manajemen Proyek (KMP)

:

 Orang



Kursus Bendaharawan/Pemegang Kas

:

 Orang



Manajemen Pengelolaan Barang dan Jasa

:

 Orang



Penjenjangan Pranata Komputer Tingkat Terampil Penyetaraan Arsiparis Tingkat Terampil

:

 orang

:

 Orang



Adapun data asset milik daerah yang ada dilingkungan Badan pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa, sampai dengan ahir Desember 2012, disajikan pada table Lampiran .2.


Page

2.3. Kinerja Pelayanan Dalam

rangka

pelaksanaan

tugas

pemberdayaan

masyarakat

dan

pemerintahan desa diperlukan berbagai layanan teknis kepada instansi terkait dengan pemberdayaan masyarakat di Kalimantan Selatan. Bentuk jenis layanan tersebut adalah sebagai berikut : a)

Konsultasi/koordinasi antar petugas SKPD mitra kerja dan stakeholders terkait perencanaan, pelaksanaan dan monitoring kegiatan pemantapan dan pengembangan

kelembagaan

serta

keswadayaan

masyarakat,

pengembangan usaha ekonomi masyarakat, peningkatan pemanfaatan sumber daya alam berwawasan lingkungan dan pendayagunaan teknologi tepat guna sesuai kebutuhan masyarakat, dan pemantapan kapasitas penyelenggaraan pemerintahan Desa; b)

Konsultasi/koordinasi antar SKPD kabupaten dan kota terkait perencanaan, pelaksanaan dan monitoring kegiatan pemantapan dan pengembangan kelembagaan ekonomi

serta

keswadayaan

masyarakat,

peningkatan

masyarakat, pemanfaatan

pengembangan sumber

daya

usaha alam

berwawasan lingkungan dan pendayagunaan teknologi tepat guna sesuai kebutuhan

masyarakat,

dan

pemantapan

kapasitas

penyelenggaraan

pemerintahan Desa; c)

Konsultasi/koordinasi antar masyarakat, dunia usaha, dan akademisi peminat data pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kabupaten Tanah Bumbu;

d)

Fasilitasi antar instansi pusat terkait koordinasi perencanaan, pelaksanaan dan monitoring kegiatan pemantapan dan pengembangan kelembagaan serta keswadayaan masyarakat, pengembangan usaha ekonomi masyarakat, peningkatan pemanfaatan sumber daya alam berwawasan lingkungan dan pendayagunaan teknologi tepat guna sesuai kebutuhan masyarakat, dan pemantapan kapasitas penyelenggaraan pemerintahan Desa;

e)

Pengumpulan data dan informasi pelaksanaan kegiatan pemantapan dan pengembangan

kelembagaan

serta

keswadayaan

masyarakat,

pengembangan usaha ekonomi masyarakat, peningkatan pemanfaatan sumber daya alam berwawasan lingkungan dan pendayagunaan teknologi tepat guna sesuai kebutuhan masyarakat, dan pemantapan kapasitas penyelenggaraan pemerintahan Desa dan Kelurahan di wilayah Kabupaten Tanah Bumbu.


Page

Tingkat capaian kinerja BPMPD Kabupaten Tanah Bumbu sampai Desember 2012 melalui kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan, yaitu : 1.

Bidang Pemerintahan Desa a. Realisasi program dan kegiatan :  Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa. 

Kegiatan Penyelenggaraan proses pemilihan dan pelantikan Kepala Desa dan pelantikan BPD 

Alokasi APBD Kabupaten



Realisasi fisik



Realisasi Keuangan

: Rp. 99.400.000,: 65 % : Rp. 56.550.000,- ( 56,89%)

 Program Peningkatan partisipasi Masyarakat dalam membangun desa. 

b.

Kegiatan Pembinaan kelompok masyarakat membangun desa 

Alokasi APBD Kabupaten

: Rp. 103.755.000,-



Realisasi fisik

: 95 %



Realisasi Keuangan

: Rp.56.015.000,- ( 53,99%)

Tingkat pencapaian standard pelayanan minimal :  Terpilihnya Kepala Desa defniitif dan BPD  Pembinaan kelompok masyarakat pembangunan desa

c.

Proses Program dan Kegiatan yang dilaksanakan.  Proses Pemilihan Kades  Rapat Pembentukan Panitia Pilkades oleh BPD meliputi :  Penerbitan SK Panitia.  Pembentukan / Penyusunan Tatatertib Pilkades.  Rapat waktu Pendaftaran.  Pengumuman waktu pendaftaran dan penutupan berakhirnya masa pendaftaran calon kades.  Pembukaan Pendaftaran calon dan penutupan.  Penjaringan dan penyaringan jumlah calon yang mendaftar.  Verivikasi berkas bakal calon oleh panitia.  Rapat pemantapan calon dari hasil veripikasi berkas calon oleh panitia.


Page

 Penerbitan keputusan panitia pilkades tentang jumlah calon yang berhak dipilih sekaligus pencabutan surat suara.  Rapat panitia tentang penetapan hari “H”.  Pelaksanaan Pilkades. 

Proses pelantikan kades.  Keputusan panitia tentang calon pemenang dari pilkades.  Berita acara pemenang pilkades oleh panitia.  Keputusan BPD tentang penetapan calon kades terpilih.  Panitia pilkades / BPD menyerahkan kekecamatan untuk mendapatkan rekomendasi atas penetapan calon kades terpilih.  Penyusunan

draf

SK

Bupati

tentang

pengesahan

atas

penetapan kades terpilih.  Pelantikan kades oleh Bupati Tanah Bumbu.



Proses pelantikan BPD, Rapat pembentukan panitia pemilihan BPD oleh kades meliputi :  Penerbitan

SK

Paniti,Pembuatan

tata

tertib

dan

rapat

penentuan pendaftaran BPD.  Pengumuman waktu pendaftaran dan penutupan calon BPD.  Pembukaan Pendaftaran.  Penjaringan / penyaringan calon BPD tentang keterwakilan masing – masing RT.  Verifikasi berkas calon oleh Panitia.  Rapat Pelaksanaan pemilihan BPD oleh Panitia berdasarkan keterwakilan masing-masing RT.  Keputusan kades tentang susunan kepengurusan BPD terpilih.  Penetapan/rapat penetapan ketua,wakil ketua,dan seterusnya oleh calon BPD terpilih.  Pengajuan ke kecamatan untuk mendapatkan rekomendasi camat tentang penetapan ketua,wakil ketua dan seterusnya.  Penyusunan

draf

SK

Bupati

tentang

pengesahan

atas

pengangkatan ketua,wakil ketua,dan seterusnya.  Pelantikan BPD oleh Bupati atau yang ditunjuk.



Kegiatan Monitoring,Evaluasi dan Pelaporan :


Page

 Melakukan pengawasan mengenai pelaksanaan penggunaan alokasi dana desa

( ADD ) dan bantuan keuangan

kepada desa  Melakukan

evaluasi

mengenai

pelaksanaan

penggunaan

alokasi dana desa (ADD) dan bantuan keuangan kepada desa  Melaporkan

pelaksanaan,dan

pertanggungjawaban

penggunaan add dan bantuan keuangan kepada desa



Kegiatan Aparatur Pemerintahan Desa dalam bidang Manajemen Pemerintahan Desa, meliputi :  Pelatihan Pengelolaan Keuangan Desa.  Pelatihan Produk Hukum Desa.  Pelatihan Administrasi Desa.  Pelatihan Kelembagaan Desa.  Pelatihan Propil Desa.  Program

Peningkatan

partisipasi

Masyarakat

dalam

membangun desa.  Kegiatan Pembinaan kelompok masyarakat membangun desa.  Pemberian stimulant pembanguan desa. 2.

Bidang Usaha Ekonomi Keluarga dan Masyarakat a.

Realisasi Program dan Kegiatan.  Program Pengembangan Ekonomi Pedesaan.  Kegiatan Pelatihan ketrerampilan manajemen Badan Usaha Milik Desa.  Alokasi APBD Kabupaten

: Rp. 25.325.000,-

 Realisasi fisik

: 99 %

 Realisasi Keuangan

: Rp.21.030.000,- (53,99%)

 Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan.  Kegiatan pelatihan Keterampilan Usaha Industri Kerajinan  Alokasi APBD Kabupaten

: Rp. 45.675.000,-

 Realisasi fisik

: 100%


: Rp.36.955.000,-( 80,91%)


Page

b.

Tingkat Pencapaian standard pelayanan minimal.  Meningkatkan kemampuan masyarakat pedesaan dalam membangun desa khususnya meningkatkan pendapatan masyarakat desa  Penggunaan TTG dapat melembaga di masyarakat

c.

Proses Program dan Kegiatan yang dilaksanakan.  Program Pengembangan Ekonomi Pedesaan 

Kegiatan Pelatihan ketrerampilan manajemen Badan Usaha Milik Desa.  Melaksanakan Pembinaan di setiap kecamatan dan desa.  Melaksanakan pelatihan manajemen pen gelolaan keuangan BUMDES.  Melaksanakan Monitoring dan evaluasi.

 Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan. 

Kegiatan pelatihan Keterampilan Usaha Industri Kerajinan.  Melaksanakan Pembinaan disetiap kecamatan dan desa  Melaksanakan pelatihan keterampilan  Melksanakan lomba  Melksanakan monitoring dan evaluasi

3.

Bidang Pemberdayaan masyarakat (PEMMAS) a. Realisasi Program dan Kegiatan  Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan 

Kegiatan Fasilitasi Kemitraan Swasta dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah di perdesaan.  Alokasi APBD Kabupaten

: Rp. 576.900.000,-

 Realisasi fisik

: 6%


: Rp.272.240.000 (47,19%)

 Program Peningkatan keberdayaan Masyarakat Perdesaan 

Kegiatan Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan.  Alokasi APBD Kabupaten


: Rp. 73.950.000,-

Page

 Realisasi fisik

: 75%


: Rp.42.825.000 (57,91%)

b. Tingkat Pencapaian standard pelayanan minimal.  Pembinaan Kelompok Masyarakat Pembangunan Desa  Terpenuhinya Kebutuhan Masyarakat dalam daerah menuju desa mandiri,

sejahtera dan terlaksananya kegiatan bimbingan manajemen

Usaha bagi perempuan dalam mengelola usaha. c. Proses Program dan Kegiatan yang dilaksanakan.  Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan 

Kegiatan Fasilitasi Kemitraan Swasta dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah di perdesaan

 Program Peningkatan keberdayaan Masyarakat Perdesaan 

Kegiatan Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan

Berikut adalah table 2.1.

tentang pencapaian kinerja pelayanan Badan

Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa

Dan Table 2.2. tentang

Anggaran Kinerja Pelayanan BPMPD Kabupaten Tanah Bumbu sebagai Berikut;


Page

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD Adapun peluang yang dapat dikembangkan dalam pembangunan perdesaan yang ditangani Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa antara lain : 1.

Potensi sumber daya alam yang belum dikembangkan;

2.

Kualitas sumber daya manusia yang mulai membaik;

3.

Masih kuatnya budaya gotong royong dikalangan masyarakat perdesaan;

4.

Meningkatnya

mobilitas

masyarakat perdesaan,

dan

lancarnya

transportasi

yang

menyangkut

sehingga memudahkan pemasaran hasil pertanian,

perkebunan dan lain-lain; 5.

Adanya kepedulian pemerintah secara khusus terhadap kondisi masyarakat miskin dalam segala aspeknya. Adapun tantangan dalam pelaksanaan kegiatan BPMPD dalam upaya

mempercepat

terwujudnya

kesejahteraan

masyarakat

melalui

peningkatan

pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat antara lain : 1.

Masih besarnya jumlah penduduk miskin, karena kurang berkembangnya usaha ekonomi produktif keluarga miskin, yang disebabkan oleh terbatasnya akses keluarga miskin terhadap kegiatan ekonomi dan kesempatan berusaha;

2.

Kurang optimalnya pemanfaatan sumber daya lokal, pengetahuan dan kesadaran masyarakat dalam kelestarian lingkungan;

3.

Belum memadainya kelembagaan (Pemerintah Desa/Kelurahan, BPD, LKMD atau sebutan lain, TPPKK) yang dapat mengakomodasi kepentingan masyarakat lokal;

4.

Keterbatasan sarana dan prasarana, sumber dana serta rendahnya kemampuan masyarakat dalam memelihara hasil-hasil pembangunan;

5.

Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap teknologi tepat guna yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat;

6.

Sulitnya kondisi geografis lokal sehingga menyebabkan banyaknya wilayah tertinggal belum tertangani oleh program-program pembangunan.


Page

BAB III ISU – ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI 3.1 Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Badan

Pemberdayaan

Masyarakat

dan

Pemerintahan

Desa

(BPMPD)

Kabupaten Tanah Bumbu adalah merupakan perangkat daerah yang mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa di Kabupaten Tanah Bumbu. Tantangan untuk mensejahterakan masyarakat saat ini tidaklah ringan mengingat ada semacam fenomena dimana sementara bangsa-bangsa lain sudah saling berkompetisi untuk terus maju dalam rangka meningkatkan daya saingnya, bangsa kita justru terpuruk dalam pembenahan masalah-masalah ekonomi, sosial maupun politik di dalam negeri. Dibalik itu semua ada permasalahan yang paling mendesak untuk dicari pemecahannya saat ini adalah masalah kemiskinan. Mengingat permasalahan kemiskinan ini seakan beranjak di tempat terlebih bila kita melihat kondisi kemiskinan bangsa Indonesia terkini. Terungkap dari kajian terbaru dari Bank Dunia yang menyimpulkan bahwa kemiskinan di negara kita bukan sekadar 10-20% penduduk yang hidup dalam kemiskinan absolut (extreme poverty). Tapi ada kenyataan lain yang membuktikan bahwa kurang lebih tiga per lima atau 60%3 penduduk Indonesia saat ini hidup di bawah garis kemiskinan. Kondisi di atas jelas memprihatinkan mengingat realita kemiskinan di atas jelas bukanlah permasalahan yang mudah diatasi mengingat kondisi kemiskinan yang harus ditanggulangi mencakup banyak segi. Pemilikan sumber daya yang tidak merata, kemampuan masyarakat yang terbatas dan ketidaksamaan kesempatan dalam menghasilkan akan menyebabkan keikutsertaan dalam pembangunan tidak merata. Ini semua pada gilirannya menyebabkan perolehan pendapatan tidak seimbang dan selanjutnya menimbulkan struktur masyarakat yang timpang. Dalam pelaksanaannya upaya pengentasan kemiskinan melalaui program pemberdayaan masyarakat di Kabupaten Tanah Bumbu telah dilaksanakan secara intensif dalam kurun waktu terakhir ini. Implementasi program pembangunan yang menerapkan

strategi

pemberdayaan

masyarakat

tersebut

merupakan

suatu

konsekuensi dari pergeseran paradigma pembangunan nasional yang mengarah kepada tercapainya upaya pembangunan yang berpusat pada manusia (people

centered development). Perubahan paradigma pembangunan tersebut mau tak mau menuntut

adanya

perubahan

strategi

pembangunan

yang

t op-down

ke

pembangunan yang bottom-up yaitu dengan memberikan kesempatan dan akses


Page

yang sama kepada masyarakat melalui kebijakan pemihakan dan pemberdayaan (demokratisasi pembangunan). Untuk meningkatkan efektivitas penanggulangan kemiskinan dan penciptaan lapangan

kerja,

pemerintah

meluncurkan

Program

Nasional

Pemberdayaan

Masyarakat (PNPM) Mandiri mulai tahun 2007. Melalui PNPM Mandiri dirumuskan kembali mekanisme upaya penanggulangan kemiskinan yang melibatkan unsur masyarakat, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga pemantauan dan evaluasi. Melalui proses pembangunan partisipatif, kesadaran kritis dan kemandirian masyarakat, terutama masyarakat miskin, dapat dapat ditumbuhkembangkan sehingga

mereka

bukan

sebagai

obyek

melainkan

sebagai

subyek

upaya

penanggulangan kemiskinan. Pelaksanaan PNPM Mandiri di Kalimantan Selatan pada tahun 2007 dimulai dengan Program Pengembangan Kecamatan (PPK) sebagai dasar pengembangan pemberdayaan masyarakat di perdesaan beserta program pendukungnya seperti PNPM Generasi; Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) sebagai dasar bagi pengembangan pemberdayaan masyarakat di perkotaan; dan Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Khusus (P2DTK) untuk pengembangan daerah tertinggal, pasca bencana, dan konflik. PPK merupakan program pemerintah yang telah dioperasionalkan sejak tahun anggaran 1998/1999 dengan cakupan pelaksanaan di hampir seluruh propinsi di Indonesia. PPK dirancang sebagai bagian dari program pembangunan untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan khususnya di wilayah perdesaan. Program diimplementasikan melalui pengelolaan di tingkat kecamatan dalam bentuk pemberian dana bergulir untuk usaha ekonomi produktif dan penyediaan prasarana dan sarana yang menunjang kegiatan ekonomi, yang kesemuanya itu diarahkan sebagai upaya peningkatan kemampuan masyarakat (capacity building investment). Strategi pemberdayaan masyarakat dalam bantuan PPK ini diwujudkan dalam bentuk : 1) partisipasi masyarakat dalam merencanakan, melaksanakan, dan melestarikan pembangunan ; 2) pemberian kepercayaan kepada masyarakat untuk memilih kegiatan yang dibutuhkan ; 3) pemihakan pada penduduk miskin ; 4) pemberian akses informasi kepada setiap penduduk desa mengenai peluang, kebebasan memilih, dan memutuskan ; 5) penciptaan suasana kompetisi yang sehat dalam pengajuan usulan kegiatan ; 6) penerapan teknologi tepat guna dan padat karya ; dan 7) penggalakkan swadaya masyarakat dalam pelaksanaan dan pelestarian pembangunan. Khusus berbicara tentang pemberian bantuan langsung dana bergulir (revolving block grant) maka dalam PPK telah diciptakan mekanisme perguliran dana


Page

itu melalui wadah/lembaga keuangan milik masyarakat yang disebut unit pengelola keuangan (UPK). UPK merupakan institusi pengelola dana yang dibentuk di kecamatan yang mempunyai peranan untuk memfasilitasi program dana bergulir yang berputar di masyarakat. UPK pada nantinya diharapkan dapat berkembang menjadi lembaga keuangan alternatif milik masyarakat (LKM) yang tumbuh dari masyarakat sendiri. LKM ini merupakan embrio lahirnya lembaga keuangan yang mengikuti prinsip-prinsip perbankan dan di dalam penyelenggarannya menerapkan prinsip kebersamaan (kooperatif). Diharapkan nantinya UPK ini dapat berperan sebagai lembaga keuangan milik masyarakat yang dapat menampung dan mengelola berbagai program pembangunan yang masuk ke daerah. Sehingga berbagai program pembangunan yang masuk ke daerah, dananya dapat langsung dikontrol dengan mudah oleh masyarakat itu sendiri. Dengan demikian kebocoran-kebocoran dana bantuan program pembangunan dapat diminimalisir bahkan dapat dihilangkan. Kontrol publik ini merupakan upaya yang sangat efektif dalam mengantisipasi segala kemungkinan kebocoran dalam pengelolaan program-program pembangunan di daerah. Selanjutnya mulai tahun 2008 PNPM Mandiri diperluas dengan melibatkan Program Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW) untuk mengintegrasikan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi dengan daerah sekitarnya. PNPM Mandiri diperkuat dengan berbagai program pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan oleh berbagai departemen/sektor dan pemerintah daerah. Pelaksanaan PNPM Mandiri 2008 juga akan diprioritaskan pada desa-desa tertinggal. Dengan pengintegrasian berbagai program pemberdayaan masyarakat ke dalam kerangka kebijakan PNPM Mandiri, cakupan pembangunan diharapkan dapat diperluas hingga ke daerah-daerah terpencil dan terisolir. Efektivitas dan efisiensi dari kegiatan yang selama ini sering berduplikasi antar proyek diharapkan juga dapat diwujudkan. Mengingat proses pemberdayaan pada umumnya membutuhkan waktu 5-6 tahun, maka PNPM Mandiri akan dilaksanakan sekurang-kurangnya hingga tahun 2015. Hal ini sejalan dengan target waktu pencapaian tujuan pembangunan milenium atau Millennium Development Goals (MDGs). Pelaksanaan PNPM Mandiri yang berdasar pada indikator-indikator keberhasilan yang terukur akan membantu Indonesia mewujudkan pencapaian target-target MDGs tersebut. Kemudian

untuk

meningkatkan

kapasitas

penyelenggaraan

dan

pengembangan pemerintahan desa dan kelurahan pemerintah melalui kebijakan nasional telah mengangkat para sekretaris desa menjadi pegawai negeri sipil sebagai bagian dari perangkat daerah.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintahan Daerah dalam Pasal 202 ayat (3) mengamanatkan Sekretaris Desa diisi


Page

dari PNS yang memenuhi persyaratan, sehingga sekretaris desa yang ada selama ini yang bukan PNS, secara bertahap diangkat menjadi PNS sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah ini bertujuan meningkatkan kinerja pelayanan administrasi pemerintahan kepada masyarakat yang selama ini tidak optimal. Untuk Provinsi Kalimantan Selatan pengangkatan sekretaris desa menjadi pegawai negeri sipil dilakukan secara bertahap. Saat ini di Provinsi Kalimantan Selatan terdapat 1958 desa dan kelurahan. Dari jumlah tersebut terdapat sebanyak sebanyak 911 orang sekretaris desa yang memenuhi persyaratan untuk diangkat menjadi pegawai negeri sipil. Pada tahap pertama tahun 2007 telah direalisasikan pengangkatan sekretaris desa menjadi pegawai negeri sipil sebanyak 416 orang. Kemudian tahap kedua yaitu pada tahun 2009 telah direalisasikan dan diserahkan surat keputusan pengangkatan sebagai pegawai negeri sipil untuk 246 orang sekretaris desa. Direncanakan sisanya yaitu sebanyak 249 orang akan bisa diangkat sebagai pegawai negeri sipil pada tahap ketiga yang akan dilaksanakan pada tahun 2010. Selain itu untuk meningkatkan pengembangan pemerintahan desa dan kelurahan Pemerintah Kabupaten khususnya Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Tanah Bumbu membuat peraturan daerah kabupaten tentang desa baik itu mengenai penyelenggaraan, kelembagaan, keuangan maupun kerjasama antar desa. Pemerintahan Desa merupakan lembaga perpanjangan pemerintah pusat memiliki peran yang strategis dalam pengaturan masyarakat desa/kelurahan dan keberhasilan pembangunan nasional. Karena perannya yang besar, maka perlu adanya Peraturan-peraturan atau Undang-Undang yang berkaitan dengan pemerintahan desa yang mengatur tentang pemerintahan desa, sehingga roda pemerintahan berjalan dengan optimal. Peraturan Desa (Perdes), merupakan bentuk peraturan perundang-undangan yang relatif baru, dalam kenyataan di lapangan belum begitu populer dibandingkan dengan bentuk peraturan perundang-undangan yang lain. Karena masih relatif baru dalam praktek-praktek penyelenggaraan pemerintahan di tingkat desa, seringkali Perdes ini diabaikan. Bahkan masih banyak dari pemerintah dan bahkan masyarakat desa

mengabaikan

Perdes

ini

sebagai

dasar

penyelenggaraan

urusan

kepemerintahan di tingkat desa. Kenyataan seperti itu berdampak pada kurangnya perhatian pemerintahan desa dalam proses penyusunan sampai pada implementasi suatu Perdes.


Page

Adapun mempercepat

kendala

dalam

terwujudnya

pelaksanaan

kesejahteraan

kegiatan

BPMPD

masyarakat

dalam

melalui

upaya

peningkatan

pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat antara lain : 1.

Masih besarnya jumlah penduduk miskin, karena kurang berkembangnya usaha ekonomi produktif keluarga miskin, yang disebabkan oleh terbatasnya akses keluarga miskin terhadap kegiatan ekonomi dan kesempatan berusaha;

2.

Kurang optimalnya pemanfaatan sumber daya lokal, pengetahuan dan kesadaran masyarakat dalam kelestarian lingkungan;

3.

Belum memadainya kelembagaan (Pemerintah Desa/Kelurahan, BPD, LKMD atau sebutan lain, TPPKK) yang dapat mengakomodasi kepentingan masyarakat lokal;

4.

Keterbatasan sarana dan prasarana, sumber dana serta rendahnya kemampuan masyarakat dalam memelihara hasil-hasil pembangunan;

5.

Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap teknologi tepat guna yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat;

6.

Sulitnya kondisi geografis lokal sehingga menyebabkan banyaknya wilayah tertinggal belum tertangani oleh program-program pembangunan.

3.2 Telahaan visi, misi, dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih 3.2.1 Visi kepala daerah dan wakil kepala daerah.

Pembangunan Kalimantan selatan pada RPJM Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2011-2015, merupakan tahapan kedua dari pelaksanaan RPJP Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2005-2025 yang fokus pada pemantapan fondasi pembangunan daerah tentunya akan menuntut perhatian lebih, karena tidak hanya untuk

melanjutkan

hal-hal

yang

belum

terselesaikan,

juga

dalam

rangka

melaksanakan rencana pembangunan tahapan kedua dari RPJP Daerah, dan juga untuk mengantisipasi perubahan yang muncul dimasa yang akan datang. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2011-2015 ini, selain menyelesaikan isu yang bersifat lokal, juga mempertimbangkan isu-isu yang bersifat nasional dan global. Seperti pertumbuhan dan pemerataan, kemiskinan, pengangguran, lingkungan hidup dan penataan ruang. Adapun Visi Kabupaten Tanah Bumbu yang hendak dicapai pada tahun 20112015 adalah:


Page

“Terwujudnya

Kabupaten

Tanah

Bumbu

sebagai

pusat

pelabuhan, perdagangan dan pariwisata terdepan di Kalimantan berbasis ekonomi kerakyatan menuju Tanah Bumbu yang Maju, Unggul, Mandiri, Sejahtera, Aman, Religius dan Berakhlak Mulia serta Berintelektual Tinggi”. Penjabaran makna dari visi Kabupaten Tanah Bumbu adalah sebagai berikut: `Maju mengandung makna: semua lapisan masyarakat maju dan berkembang dengan kemampuan dan fondasi ekonomi, sosial dan budaya lokal yang kokoh serta mandiri dengan jati diri yang kuat untuk dapat bertahan dari segala terpaan krisis yang melanda baik bersifat lokal, daerah dan nasional maupun global. Unggul mengandung makna : kokohnya ketahanan pilar-pilar pembangunan dan daya saing daerah yang tinggi, baik dalam bidang ekonomi, sosial budaya dan politik, maupun kualitas sumber daya manusia; agar tercipta sumber daya manusia yang kreatif dan mampu berinovasi dalam meningkatkan produktivitas yang kompetitif dalam persaingan global. Mandiri mengandung makna : daerah yang mempunyai keunggulan kompetitif dan komparatif yang bersumber dari sumber daya alam dan sumber daya manusia akan dapat mendorong

tumbuhnya daya saing daerah, sehingga

daerah

akan mampu

mewujudkan kemandirian daerah dalam pembiayaan pembangunannya. Sejahtera mengandung makna : Masyarakat dapat menikmati hasil-hasil pembangunan secara merata, adil dan berkesinambungan menuju masyarakat yang maju dalam aspek pendidikan dan ilmu pengetahuan, kehidupan ekonomi , kemandirian bekerja dan berusaha untuk mencapai kehidupan yang sejahtera baik lahir maupun bathin (material dan spiritual). Aman mengandung makna : terciptanya kondisi keamanan yang kondusif, tidak terlepas dari tatanan masyarakat yang terbentuk baik secara individual dan kolektif maupun secara kelembagaan yang menyadari kewajiban dan haknya sebagai warga masyarakat dan secara sadar mematuhi peraturan dan norma yang berlaku sesuai dengan posisi dan peran sosial nya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Religius mengandung makna :


Page

suasana kehidupan masyarakat yang menjunjung tinggi norma-norma dan nilai-nilai agama, merupakan tatanan sosial dan budaya yang religius yang dapat

dijadikan

sebagai

modal

dasar

penyelenggaraan

pemerintahan,

pembangunan dan kegiatan kemasyarakatan. Berakhlak mulia mengandung makna : pembangunan daerah yang dilaksanakan pada hakekatnya merupakan pembangunan manusia seutuhnya yang didasarkan pada iman dan takwa sebagai perwujudan masyarakat yang berakhlak mulia. Berintelektual tinggi mengandung makna : Pembangunan daerah yang dilaksanakan pada hakekatnya merupakan pembangunan manusia seutuhnya yang menguasai

ilmu pengetahuan dan

teknologi dengan dilandasi iman dan taqwa kepada Tuhan YME. Dalam upaya mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2011-2015 tersebut, maka misi pembangunan Kabupaten Tanah Bumbu adalah sebagai berikut: 1.

Menyelenggarakan pembangunan

penataan berkelanjutan

ruang dengan

wilayah

yang

peningkatan

mendorong ketersediaan

infrastruktur yang berkualitas. 2.

Meningkatkan daya saing daerah yang berbasis ekonomi kerakyatan melalui peningkatan jaringan jasa distribusi lokal, regional dan nasional.

3.

Mengembangkan Wisata Unggulan yang selaras dengan Pembangunan Kehidupan Beragama, Sosial dan Budaya.

4.

Pengelolaan lingkungan hidup dan pemanfaatan Sumber Daya Alam yang berkelanjutan.

5.

Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing dengan peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan yang terjangkau.

6. 3.3

Menyelenggarakan tata kelola birokrasi yang baik dan bersih.

Telaan Rentra BPMPD dengan RPJMD Kabupaten Tanah Bumbu Dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, ditegaskan bahwa Pemerintah Daerah, yang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut azas otonomi dan tugas pembantuan

diarahkan

untuk

mempercepat

terwujudnya

kesejahteraan

masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta


Page

masyarakat. Dari pengertian tersebut maka kebijakan pemerintah daerah dalam peningkatan upaya pemberdayaan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan merupakan kewajiban seluruh jajaran Pemerintah Daerah secara komprehensif meliputi pemberdayaan masyarakat dalam aspek ekonomi, sosial budaya, politik dan lingkungan, dengan prioritas program yang disesuaikan dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat serta dilaksanakan secara berkesinambungan. Satu hal penting yang tidak boleh terlewatkan adalah partisipasi masyarakat

dalam

proses

penyusunan

peraturan

perundang-undangan

sebagaimana diatur dalam pasal 53 UU No. 10 / 2004 yang menyatakan bahwa masyarakat berhak memberi masukan secara lisan atau tertulis dalam rangka penetapan maupun pembahasan rancangan undang-undang dan rancangan peraturan daerah. Dari ketentuan ini kita dapat melihat bahwa apakah ruang bagi partisipasi masyarakat hanya terbuka bagi penyusunan dan penetapan Undang-undang dan peraturan daerah. Salah satu ukuran keberhasilan pelaksanaan Otonomi Desa adalah Pemerintahan

Desa

semakin

mampu

memberikan

pelayanan

kepada

masyarakatnya dan mampu membawa kondisi masyarakat ke arah kehidupan yang lebih baik. Dengan terselenggaranya Otonomi Desa, maka hal itu akan menjadi pilar penting Otonomi Daerah. Keberhasilan Otonomi Daerah sangat ditentukan oleh berhasil tidaknya Otonomi Desa. Namun demikian, realitas yang terjadi pada era otonomi dan desentralisasi yang muatannya sarat akan nilai-nilai demokrasi dan transparansi ini cenderung sering menghadirkan permasalahan yang kompleks di desa. Selain itu dalam bidang kelembagaan masyarakat perdesaan telah terbentuk lembaga-lembaga pemasyarakatan ditingkat desa dan keluarahan seperti BPD (Badan Permusyawaratan Desa), LKMD atau sebutan lain TPPKK, RT, RW, Karang Taruna dan lain sebagainya, sedangkan pemerintahan desa dan kelurahan pada umumnya telah berjalan berdasarkan UU nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, serta akan lebih ditingkatkan lagi dengan telah di keluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah RI nomor 73 tahun 2005 tentang Kelurahan; Sesuai dengan tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2011-2015, maka tugas pokok dan fungsi dari Badan Pemberdayaan Masyarakat termasuk kedalam misi kelima dan ke enam yaitu:


Page



( Misi Kelima ) Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing dengan peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan yang terjangkau.



(Misi

Ke enam) Menyelenggarakan tata kelola birokrasi yang baik dan

bersih. 3.4

Penentuan isu-isu strategis ISU-ISU STRATEGIS BERKAITAN DENGAN TUGAS DAN FUNGSI BPMPD Isu-isu strategis lain yang dapat dihimpun sesuai dengan bidang-bidang yang ada pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Tanah Bumbu adalah sebagai berikut : 1. Bidang Pemerintahan Desa a.

Banyaknya Kabupaten/Kota yang belum melaksanakan tata administrasi sesuai Permendagri Nomor 32 Tahun 2006;

b.

Masih adanya pemahaman yang salah tentang kedudukan BPD dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa (terutama dalam pengelolaan ADD dan LPPD);

c.

Perlunya peningkatan pemahaman tentang Permendagri Nomor 37 tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan masih banyaknya pengelolaan ADD yang belum sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 serta adanya ketergantungan dengan Pemerintah Kabupaten dalam pengelolaan keuangan desa;

d.

Pengelolaan kekayaan dan asset desa yang belum teradministrasi dengan baik dan belum sesuai dengan ketentuan;

e.

Masih adanya membuat Peraturan Daerah tentang urusan/ kewenangan desa sehingga menghambat peningkatan kapasitas dan kemandirian desa.

f.

Minimnya dana pembangunan untuk kelurahan sehingga banyak kelurahan yang berkeinginan mengubah statusnya menjadi desa kembali;

g.

Belum tertatanya batas desa secara baik dan benar sehingga rawan muncul konflik antar desa;

h.

Standar penghasilan aparat pemerintahan desa yang masih minim bahkan dibawah standard UMR;

i.

Data profil dan monografi desa belum tercatat dan teradministrasi dengan baik;

j.

Kualitas sumber daya manusia yaitu aparatur pemerintahan desa masih rendah baik dari segi pendidikan maupun pengetahuan dan wawasan,


Page

sehingga belum mampu bekerja secara optimal dalam menjalankan tugastugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat; k.

Minimnya anggaran yang dikelola oleh desa sehingga desa belum bisa optimal dalam menyelenggarakan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.

2. Bidang Pemberdayaan Masyarakat a. masih kurang berperannya lembaga kemasyarakatan; b. masih rendahnya kemampuan masyarakat dalam mengelola pembangunan dan dalam penyusunan RPJMDes; c.

masih

kurang

dilibatkannya

lembaga

kemasyarakatan

dalam

proses

pembangunan; d. Belum terbentuknya Pokjanal Posyandu sesuai dengan Permendagri No. 54 tahun 2007; e. Belum terdanainya Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat; f.

Kurangnyan kemampuan masyarakat dalam pengisian Profil Desa;

g. Belum teridentifikasinya Lembaga Kemasyarakatan 3. Bidang Usaha Ekonomi Keluarga dan Masyarakat a. Terbatasnya alokasi dana Pemberian Bantuan Stimulan Pembangunan Desa untuk Desa Tertinggal di Kalimantan Selatan; b. Belum terbentuknya

Bumdes percontohan di Kabupaten Tanah Bumbu

dengan dukungan dana dari APBD Kabupaten; c.

Kurangnya pembinaan terhadap Manajemen dan SDM usaha ekonomi keluarga;

d. Belum terinventarisirnya pengusaha mikro di pedesaan; e. Belum

teriventarisirnya

program-program

pemerintah

dibidang

pengembangan usaha ekonomi mikro yang bersifat lintas sektoral

yang

masuk ke Pedesaan; f.

Belum dibentuknya Unit Pengaduan Masyarakat Terpadu (UPMT) ditiap Kabupaten/Kota berdasarkan Kepres 13 Tahun 2009 tentang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan;

g. Belum dibentuknya TKPK berdasarkan Kepres Nomor 13 Tahun 2009 Tentang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan; h. Belum mantapnya koordinasi antar instansi terkait dalam kegiatan UPM-PKPS BBM berdasarkan PP Nomor 9 Tahun 2006

tentang Perubahan

atas PP

Nomor 55 Tahun 2005 tentang harga jual eceran bahan bakar minyak tanah (BBM) dalam negeri khususnya mengenai harga jual eceran jenis minyak


Page

tanah untuk rumah tangga dan usaha kecil serta kelancaran pengaduan masyarakat dan pemantauan bahan bakar minyak tanah; i.

Belum mantapnya koordinasi dan sinkronisasi antar instansi terkait dalam kegiatan Cadangan Pangan Pemerintah Desa (CPPD);

j.

Belum optimalnya koordinasi program-program penanggulangan kemiskinan yang dilaksanakan oleh swasta terutama dalam pembinaan usaha mikro kecil dan menengah dipedesaan;

k.

Peningkatan pemberdayaan masyarakat dalam pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna;

l.

Meningkatkan sosialisasi kebijakan pengelolaan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna yang berbasis masyarakat;

m. Pengembangan pengkajian kebutuhan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna.


Page

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN, STRATEGIS DAN KEBIJAKAN 4.1 Visi dan Misi BPMPD Sebagai salah satu komponen dari Perencanaan Strategis, Visi yang dirumuskan merupakan gambaran tentang keadaan masa depan yang diinginkan oleh BPMPD Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2012-2015. Adapapun Visi BPMPD Kabupaten Tanah Bumbu tahun 2012-2015 adalah “Sebagai Penggerak Utama Masyarakat Berdaya,Mandiri dan Sejahtera” a. VISI Visi Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintahan Desa Kabupaten Tanah Bumbu mengacu pada visinya kabupaten yakni “ Sebagai Penggerak Utama Terwujudnya Masyarakat Berdaya, Mandiri Dan Sejahtera” Mengandung makna bahwa bahwa dalam 5 (lima) tahun ke depan terwujud suatu kondisi dinamis yang memungkinkan masyarakat mampu melaksanakan berbagai kebijakan dan program pembangunan serta mengambil keputusan dalam membangun dirinya, keluarganya dan lingkungannya berdasarkan potensi, kebutuhan, aspirasi, dan kewenangan yang ada pada masyarakat sendiri yang pada gilirannya akan meningkatkan kapasitas penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan, tentunya dengan difasilitasi oleh pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan atau stakeholder di bidang pemberdayaan masyarakat. b. MISI Dalam

mewujudkan

visi

Badan

Pemberdayaan

Masyarakat

dan

Pemerintahan Desa tersebut ditempuh melalui misi sebagai berikut : 

Pemantapan kelembagaan, kehidupan sosial budaya dan pengembangan partisipasi serta kewaspadaan masyarakat.



Pengembangan usaha ekonomi masyarakat.



Peningkatan pemanfaatan sumber daya alam berwawasan lingkungan dan pendayagunaan teknologi tepat guna.



Pemantapan penyelenggaraan pemerintahan desa dan pemerintahan kelurahan.

4.2 Tujuan dan sasaran Jangka Menengah BPMPD Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi dan tujuan sebagai hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 2012-2015. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada Visi dan Misi sehingga rumusannya harus dapat menunjukan suatu kondisi yang ingin dicapai dimasa


Page

mendatang. Untuk itu tujuan disusun untuk memperjelas pencapaian sasaran yang ingin diraih dari masing-masing misi. Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh organisasi dalam jangka waktu tahunan, semesteran, triwulanan atau bulanan. Sasaran menggambarkan hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan

yang

akan

dilakukan

untuk

mencapai

tujuan,

sasaran

memberikan fokus pada penyusunan kegiatanan sehingga bersifat spesifik, terinci, dapat dicapai dan diupayakan dalam bentuk kuantitatif dan dapat diukur. Tujuan dan sasaran

Pembangunan Jangka Menengah BPMPD Kabupaten

Tanah Bumbu Tahun 2012-2015, adalah sebagai berikut : 4.2.1 Misi Kesatu : Pemantapan kelembagaan, kehidupan social budaya dan pengembangan partisipasi serta kewaspadaan masyarakat. Tujuan : Meningkatkan peran aktif masyarakat dan lembaga kemasyarakatan. Sasaran :



terwujutnya pemantapan kelembagaan didesa dan pengembangan partisifasi masyarakat dalam pengambilan keputusan,perencanaan,pelaksanaan , pemantawan dan pelestarian pembangunan secara partisifatif

4.2.2 Misi Kedua : Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat. Tujuan : Meningkatkan pendapatan dan ketahanan ekonomi masyarakat. Sasaran :



terwujudnya lembaga ekonomi desa, dalam rangka meningkatkan pendapatan asli desa melalui pengembangan potensi yang ada didesa.

4.2.3 Misi Ketiga : Peningkatan pemanfaatan sumber daya alam berwawasan lingkungan dan pendayagunaan tekhnologi tepat guna. Tujuan : Mengali dan mengembangkan pemanfaatan sumber daya alam melalui tekhnolodi tepat guna. Sasaran :



Terwujutnya masyarakat desa yang diberdayakan melalui inventarisasi dan stimulasi manajerial berbagai program agar mampu menghasilkan masyarakat yang mandiri


Page

4.2.4 Misi Keempat : Pemantapan penyelenggaraan pemerintahan desa dan pemerintahan kelurahan. Tujuan : Memantapkan dan penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan. Sasaran :



Meningkatnya kualitas Sumber Daya Aparatur pemerintahan desa secara dinamis dan berkelanjutan serta penguatan penyelenggaraan pemerintahan desa yang baik

Berikut adalah tabel 1.4 tentang Tujuan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan BPMPD Tahun 2012 s.d 2015;


Page

4.3

Strategi dan kebijakan. Visi dan Misi yang telah dirumuskan dan dijelaskan tujuan serta sasarannya

perlu dipertegas tentang upaya atau cara untuk mencapai tujuan dan sasaran misi tersebut melalui strategi dan kebijakan, yaitu : 4.3.1

Untuk Mewujudkan misi kesatu : Pemantapan kelembagaan, kehidupan social budaya dan pengembangan partisipasi serta kewaspadaan masyarakat Strategi

: Menjadikan masyarakat miskin sebagai kelompok sasaran,

menguatkan

partisifatir,serta

system

pembangunan

mengembangkan

kelembagaan

kerjasama antar desa Kebijakan

:

Meningkatkan kesejahtraan dan kesempatan kerja masyarakat mendorong

miskin

di

kemandirian

pedesaan dalam

dengan

pengambilan

keputusan dan pengelolaan pembangunan 4.3.2

Untuk Mewujudkan misi kedua : Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Strategi

: untuk meningkatkan kesejahtraan yang didorong oleh terciptanya penghasilan yang lebih meningkat dalam bentuk simpanan / asset keluarga dalam pertumbuhan ekonomi yang semakin berkualitas

Kebijakan

: 1. Meningkatnya

kerjasama

penanggulangan

kemiskinan dengan pemerintah pusat,propinsi Kalimantan selatan serta perusahaan yang ada di kabupaten tanah bumbu 2. Meningkatkan usaha ekonomi keluarga dan masyarakat

melalui

bantuan

usaha

bagi

masyarakat miskin 3. Memberikan peluang dan kesempatan kerja bagi masyarakat desa 4.3.3

Untuk Mewujudkan misi ketiga : Peningkatan pemafaatan sumber daya alam berwawasan lingkungan dan pendayagunaan tekhnologi tepat guna.


Page

Strategi

:

1. Meningkatkan

dan

mengembangkan

keterampilan desa/kelurahan sebagai upaya memajukan dan mengembangkan pusat – pusat pertumbuhan ekonomi desa 1. Meningkatkan peran kaum perempuan dalam pembangunan dan mewujudkan kemandirian desa

untuk

dibidang

mengembangkan

teknologi

tepat

keterampilan guna

serta

mengembangkan kawasan terpadu antara desa Kebijakan

:

1. Meningkatkan Usaha Ekonomi pedesaan melalui penerapan teknologi tepat guna 2. Meningkatkan kerjasama dengan pemerintah pusat,propinsi

Kalimantan

selatan

serta

perusahaan yang ada di kabupaten tanah bumbu 3. Peningkatan

pembangunan

sarana

dan

prasarana yang mampu menjadi pengungkit perekonomian di pedesaan 4.3.4

Untuk Mewujudkan misi keempat : Pemantapan penyelenggaraan pemerintahan desa dan pemerintahan kelurahan. Strategi

: 1. Mewujudkan Pemerintahan Desa yang baik 2. Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat 3. Meningkatkan kemandirian masyarakat

Kebijakan

: Pemantapan penyelenggaraan Pemerintahan Desa


Page

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF 5.1.

Kelompok Sasaran Kelompok sasaran yang menjadi target koordinasi dalam melaksanakan kegiatan pemberdayaan masyarakat adalah semua SKPD yang diklasifikasikan menjalankan kegiatan pembangunan berbasis pemberdayaan masyarakat. Inilah yang menjadi kerangka kebijakan serta acuan dan pedoman bagi pelaksanaan berbagai program pemberdayaan masyarakat dalam rangka penanggulangan kemiskinan.

No

Bidang Layanan

1

Sekretariat

2

Bidang Pemerintahan Desa

3

Bidang Pemberdayaan Masyarakat

4

Bidang Usaha ekonomi keluarga dan Masyarakat


Kelompok Sasaran Lingkungan BPMPD Kabupaten Tanah Bumbu dan seluruh SKPD yang menjadi bagian perencanaan dilingkungan BPMPD Kab 1. Pelaksana kegiatan bidang pemdes di BPMPD tingkat desa/kecamatan 2. LSM, organisasi profesi, akademisi, masyarakat umum dan pemangku kepentingan terkait dengan kegiatan bidang pemdes di tingkat kecamatan dan kabupaten 1. pelaksana kegiatan bidang Pemberdayaan Masyarakat di BPMPD tingkat kecamatan 2. LSM, organisasi profesi, akademisi, masyarakat umum dan pemangku kepentingan terkait dengan kegiatan bidang Pemberdayaan masyarakat di tingkat Kabupaten dan kecamatan. 1. pelaksana kegiatan bidang usaha ekonomi keluarga dan masyarakat di BPMPD tingkat kecamatan 2. LSM, organisasi profesi, akademisi, masyarakat umum dan pemangku kepentingan terkait dengan kegiatan bidang bidang usaha ekonomi keluarga dan masyarakat di tingkat kabupaten dan kecamatan

Page

5.2.

Objek dan Indikator Kinerja Pelayanan

No

Uraian Tugas

1

SEKRETARIAT a. Menyusun program, menkoordinasi, membina, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data; b. Menyusun program, menkoordinasi, membina, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan penyusunan program dan rencana kegiatan serta laporan; c. Menyusun program, menkoordinasi, membina, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan penyusunan rencana anggaran; d. Menyusun program, menkoordinasi, membina, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi pengelolaan penatausahaan keuangan dan penyusunan laporan pertanggungjawaban keu; e. Menyusun program, menkoordinasi, membina, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan urusan ketatausahaan; f. Menyusun program, menkoordinasi, membina, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi pengelolaan administrasi kepegawaian;

2

3

PEMERINTAHAN DESA a. Menyusun program, menkoordinasi, membina, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan fasilitasi pengembangan desa dan kelurahan; b. Menyusun program, menkoordinasi, membina, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan fasilitasi pengelolaan administrasi desa dan kelurahan; c. Menyusun program, menkoordinasi, membina, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan fasilitasi pemerintahan desa dan kelurahan; d. Menyusun program, mengatur dan mengendalikan pelaksanaan bimbingan dan petunjuk teknis pengembangan desa dan kelurahan; BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT a. Menyusun program, menkoordinasi, membina, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan pembinaan kelembagaan masyarakat;

Indikator Kinerja LAKIP, LPPD, LKPJ

RPJM, RENSTRA

RENSTRA, RPJPD RFK, LRA

RKBU, RTBU, Daftar Inventaris Barang

Koordinasi perencanaan, pelaksanaan dan monitoring Buku Profil Desa

Koordinasi perencanaan, pelaksanaan dan monitoring

b. Menyusun program, menkoordinasi, membina, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan pembinaan pelatihan masyarakat; c. Menyusun program, menkoordinasi, membina, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan pendataan potensi masyarakat;


Page

d. Menyusun program, menkoordinasi, membina, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi bimbingan dan petunjuk teknis pembinaan kelembagaan masy dan pelatihan masy serta pendataan potensi masyarakat; 4

BIDANG USAHA EKONOMI KELUARGA DAN MASYARAKAT a. Menyusun program, menkoordinasi, membina, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan pembinaan dan pengembangan usaha ekonomi keluarga dan masyarakat; b. Menyusun program, menkoordinasi, membina, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan peningkatan sarana dan prasarana ekonomi perdesaan; c. Menyusun program, menkoordinasi, membina, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksananaan program usaha ekonomi masy; d. Menyusun program, menkoordinasi, membina, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan bimbingan dan petunjuk teknis pengembangan usaha ekonomi masy dan peningkatan sarana dan prasarana ekonomi perdesaan; a. Menyusun program, menkoordinasi, membina, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan pembinaan, pengembangan dan pemanfaatan sumber daya alam; b. Menyusun program, menkoordinasi, membina, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan pembinaan, pengembangan dan pemanfaatan teknologi tepat guna; c. Menyusun program, menkoordinasi, membina, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan program bidang SDA dan TTG; d. Menyusun program, menkoordinasi, membina, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan bimbingan dan petunjuk teknis pengembangan dan pemanfaatan SDA dan TTG;

Isu

pokok

di

bidang

pemberdayaan



masyarakat

sekaligus

sasaran

pembangunan di Kabupaten Tanah Bumbu adalah pengentasan kemiskinan. Kemiskinan sendiri merupakan masalah multidimensi dan lintas sektor yang dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan, antara lain: tingkat pendapatan, kesehatan, pendidikan, akses terhadap barang dan jasa, lokasi, geografis, gender, dan kondisi lingkungan. Salah satu penyebab meningkatnya jumlah penduduk miskin pada tahun 2006 adalah tingginya tingkat inflasi akibat kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM). Namun, berangsur-angsur kondisi ini


Page

terus membaik. Meskipun secara persentase di Kabupaten Tanah Bumbu telah terjadi penurunan, namun jumlah penduduk miskin yang ada masih harus terus diturunkan. Sehubungan dengan itu, diperlukan kerja keras untuk menanggulangi kemiskinan yang

menjadi

tanggung

jawab

bersama,

baik

Pemerintah

Kabupaten/Kota,

Pemerintah Provinsi, instansi swasta maupun masyarakat pada umumnya. Jumlah penduduk miskin yang masih cukup besar dan permasalahan kemiskinan yang kompleks dan luas menuntut penanganan yang komprehensif dan berkelanjutan dalam menurunkan jumlah penduduk miskin. Faktor lain yang masih memperlambat pencapaian penurunan kemiskinan sebagai berikut: 1. Belum meratanya program pembangunan, khususnya di perdesaan, daerah terpencil, dan daerah perbatasan. Sekitar 63,5 persen penduduk miskin hidup di daerah perdesaan. Oleh karena itu, upaya penanganan kemiskinan seharusnya lebih difokuskan di daerah-daerah tersebut. 2. Masih terbatasnya akses masyarakat miskin terhadap pelayanan dasar. 3. Masih besarnya jumlah penduduk yang rentan untuk jatuh miskin, baik karena guncangan ekonomi, bencana alam, dan juga akibat kurangnya akses terhadap pelayanan dasar dan sosial. Hal ini menjadi permasalahan krusial yang harus dihadapi dalam penanganan kemiskinan. 4. Kondisi kemiskinan sangat dipengaruhi oleh fluktuasi harga kebutuhan pokok. Fluktuasi ini berdampak besar pada daya beli masyarakat miskin. Sehubungan dengan itu, upaya penanggulangan kemiskinan melalui stabilisasi harga kebutuhan pokok harus dilakukan secara komprehensif dan terpadu. Hal ini bertujuan agar penanggulangan kemiskinan, baik di perdesaan maupun perkotaan dapat berjalan secara efektif dan efisien. Berbagai kebijakan dan upaya penanggulangan kemiskinan sejak tahun 2005 hingga tahun 2008 senantiasa disempurnakan agar pengurangan angka kemiskinan dapat tercapai secara efektif. Dari berbagai permasalahan tersebut, upaya penurunan tingkat kemiskinan sangat bergantung pada pelaksanaan dan pencapaian pembangunan di berbagai bidang. Oleh karena itu, agar pengurangan angka kemiskinan dapat tercapai, dibutuhkan sinergi dan koordinasi program-program pembangunan di berbagai sektor, terutama program yang menyumbang langsung pada penurunan kemiskinan. Program Strategis Pemberdayaan Masyarakat yang akan dilaksanakan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Tanah Bumbu sebagai penjabaran Visi dan Misi adalah meliputi 6 (enam) program yang merupakan penjabaran dari program umum yang terdiri dari :


Page

1.

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;

2.

Program Peningkatan sarana prasarana aparatur;

3.

Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan;

4.

Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa;

5.

Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Perdesaan;

6.

Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa

7.

Program Peningkatan Kapasitas Pengwmbangan Desa

8.

Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Sementara itu yang dimaksud indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan suatu program dan kegiatan, baik kuantitatif maupun kualitatif yang secara khusus dinyatakan sebagai pencapaian tujuan yang dapat menggambarkan skala atau tingkatan yang digunakan sebagai alat kegiatan pemantauan dan evaluasi, baik kinerja input, proses, output, outcame sesuai dengan sasaran rencana program dan kegiatan. Hubungan antara program dan kegiatan secara terinci berdasarkan kelompok sasaran adalah sebagai berikut : 1. Sasaran Strategis Pemantapan kelembagaan, kehidupan sosial budaya dan pengembangan partisipasi serta kewaspadaan masyarakat. a. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan dengan kegiatan antara lain;

b.

1)

Pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat pedesaan

2)

Pembinaan Pemberdayaan masyarakat desa

3)

Pembinaan dan Sosialisasi PPSP

Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa, dengan kegiatan antara lain : 1)

Pembinaan Kelompok Masyarakat Pembangunan Desa

2)

Pemberian stimulan pembanguan desa

2. Sasaran Strategis Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat. a.

Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Perdesaan, dengan kegiatan antara lain : 1)

Pelatihan Ketrampilan manajemen Badan Usaha Milik Desa


Page

2)

Fasilitasi Kemitraan Swasta dan Usaha Mikro kecil dan Menengah di Perdesaan

3)

Pengembangan BUMDES dan usaha Ekonomi masyarakat Perdesaan

4)

Fasilitasi Permodalan bagi usaha kecil dan menengah di pedesaan

5)

Monitoring,Evaluasi dan Pelaporan

3. Sasaran

Strategis

Peningkatan

Pemanfaatan

Sumber

Daya

Alam

berwawasan lingkungan dan pendayagunaan teknologi tepat guna a.

Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Perdesaan, dengan kegiatan antara lain : 1)

Pelatihan Keterampilan Usaha Industri Kerajinan

4. Sasaran Strategis Pemantapan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Pemerintahan Kelurahan. a.

Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa, dengan kegiatan 1)

Penyelenggaraan proses Pemilihan dan Pelantikan Kepala Desa dan Pelantikan BPD

2)

Pelatihan

Aparatur

Pemerintah

Desa

dalam

bidang

manajemen

pemerintahan desa 3)

Monitoring,evaluasi dan pelaporan ADD

4)

Fasilitasi Penyusunan dan Pendaya Gunaan Data Profil Desa

5)

Penilaian Lomba Desa dan Kelurahan

6)

Fasilitasi Pengelolaan AdminiStrasi Desa

Sementara itu untuk uraian lebih lengkap mengenai target indikator kinerja program dan kegiatan, kelompok sasaran serta besaran pagu pendanaan indikatif yang diproyeksikan untuk dilaksanakan mulai tahun 2012 – 2015 secara keseluruhan dapat dilihat pada tabel 5.1


Page

BAB VI INDIKATOR KINERJA BPMPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) Penyusunan indikator kinerja pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Tanah Bumbu ini disesuaikan dengan tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah atau RPJMD. Penyusunan indikator ini dimaksudkan untuk memberikan arah untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan dan juga untuk memonitor dan mengevaluasi pencapaian kinerja dan membandingkannya dengan target kinerja. Indikator merupakan alat ukur yang dapat digunakan untuk mengevaluasi keadaan suatu kegiatan atau organisasi yang menunjukkan sejauh mana posisi suatu kegiatan atau organisasi tersebut berada dalam mencapai tujuannya. Indikator kinerja BPMPD yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD untuk tahun 2012 – 2015, sebagai berikut : 1) Terfasilitasinya pembentukan lembaga permasyarakatan desa dan kelurahan 2) Berperannya

lembaga

permasyarakatan

sebagai

mitra

pemerintah

desa/kelurahan 3) Terlaksananya pelatihan lembaga dan organisasi di desa 4) Terfasilitasinya pokjana- posyandu 5) Terlaksananya Bimtek dan Rakor Manajemen BUMDES 6) Terlaksananya pelatihan dan keikutsertaan dalam gelar TTG tingkat Nasional 7) Terlaksananya penerima bantuan keuangan BUMDES 8) Terbentuknya TKPK 9) Terselenggaranya koordinasi monitoring dan pembinaan kegiatan TKPK 10) Terlaksananya koordinasi kegiatan konversi mitan ke LPG 11) Terbentuknya

UPMT

(Unit

Pengaduan

Masyarakat

Terpadu)

program

penanggulangan kemiskinan 12) Terlaksananya koordinasi Unit Pengaduan Masyarakat terpadu (UPMT) 13) Terlaksananya tugas SI2APD sebagai Inisiator, Inivator, Aktivator Pembangunan Desa 14) Terlaksananya kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong (BBGR) masyarakat 15) Meningkatnya partisipasi dalam perencanaan, pelaksanaan dan pelestarian kegiatan PNPM-MP dan PNPM-Integrasi 16) Terlaksananya rapat tim penilai Lomba Desa, Pembinaan dan Penilaian ke lokasi lomba desa/kelurahan


Page

17) Terpasilitasinya permodalan bagi usaha ekonomi keluarga dan mikro 18) Terlaksananya pelatihan manajemen PEMDES dan rapat koordinasi pemerintahan desa 19) Terlaksananya Bimtek profil desa/kelurahan dan fasilitasi pendataan profil desa/kelurahan 20) Terlaksananya sosialisasi, rapat koordinasi, monev dan pelaporan pelaksanaan ADD 21) Terlaksananya pemilihan BPD, Kades, pelantikan BPD dan pelantikan Kades 22) Terlaksananya pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat perdesaan 23) Peningkatan perekonomian masyarakat perdesaan 24) Terwujudnya pemanfaatan teknologi tepat guna bagi masyarakat 25) Meningkatnya kemampuan pembangunan masyarakat di desa 26) Sosialisasi Pedum stimulant Pembangunan desa 27) Monev stimulant bantuan keuangan 28) Terlaksananya pembinaan kepada masyarakat dalam membangun desa 29) Terlaksananya Sosialisasi dan Fasilitasi PPSP 30) Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan dan Pendayagunaan data profil desa 31) Terfasilitasinya pengelolaan administrasi desa indikator kinerja BPMPD Kabupaten Tanah Bumbu dapat dilihat dalam tabel berikut :


Page

BAB VI PENUTUP

Penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Tanah Bumbu dimaksudkan untuk dijadikan bahan kelengkapan dokumen Perencanaan Pembangunan Kabupaten Tanah Bumbu tahun 2012 sampai tahun 2015. Hal ini merupakan dokumen perencanaan program dan kegiatan yang disusun berdasarkan Perda Kabupaten Tanah Bumbu no 17 tahun 2011 tentang RPJMD Kabupaten Tanah Bumbu tahun 2011 – 2015 yang berisikan penjabaran visi misi BPMPD Kabupaten Tanah Bumbu dalam rangka mewujudkan pembangunan Kabupaten Tanah Bumbu. Renstra BPMPD dalam penyusunannya memperhatikan situasi, kondisi, dan potensi Kabupaten Tanah Bumbu serta memperhatikan indikator kinerja yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD. Dengan tersusunnya Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Tanah Bumbu ini diharapkan dapat dijadikan sebagai acuan / pedoman bagi jajaran Aparatur Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Tanah Bumbu dalam melaksanakan tugas sesuai dengan tupoksinya. Renstra SKPD Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Tanah Bumbu ini akan dapat diimplementasikan dengan baik apabila mendapat dukungan sepenuhnya dari berbagai pihak terkait serta dukungan dana dan sarana yang cukup serta dukungan SDM yang memadai baik secara segi kualitas maupun kuantitas didayagunakan secara optimal sesuai situasi dan kondisi yang ada. Hasil Pelaksanaan RENSTRA BPMPD tahun 2012 – 2015 akan menjadi tolak ukur keberhasilan BPMPD yang disampaikan dalam bentuk Laporan Kinerja, Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD), dan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Tanah Bumbu.

Gunung Tinggi,10 Desember 2013 Plt, Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Tanah Bumbu,

SURYADI, S.Sos Pembina NIP. 196411021986021006


Page

KATA PENGANTAR Dengan memanjatkan puji syukur serta berkat rakhmat Tuhan Yang Maha Kuasa, Revisi Rencana Strategis ( RENSTRA ) Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2012-2015 telah selesai, guna menuju terwujudnya kemandirian masyarakat dan Pemerintahan Desa di Kabupaten Tanah Bumbu sampai dengan Tahun 2015. Berbagai perkembangan dan perubahan lingkungan strategis yang dinamis menuntut perubahan / penyesuaian kebijakan hal ini perlu diadakannya revisi Renstra BPMPD Kabupaten Tanah Bumbu. Revisi Rencana Strategis ini secara operasional, dokumen akan disusun untuk menterjemahkan Visi dan Misi Pemerintah

Kabupaten Tanaha Bumbu. Dokumen ini

menguraikan pokok-pokok pikiran pemberdayaan masyarakat dan peningkatan kapasitas pemerintahan desa/kelurahan; kinerja, permasalahan dan tantangan; visi, misi, tujuan dan sasaran; strategi serta program pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa. Rencana Strategis Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Tahun 2012-2015 ini disusun dengan memperhatikan kinerja pembangunan yang sedang berjalan, kelemahan dan kekuatannya, serta dinamika lingkungan strategis dan tantangan global masa depan. Rencana program serta sumber daya yang tersedia pada periode ini difokuskan kepada: 1) pemantapan dan pengembangan kelembagaan; 2) peningkatan partisipasi masyarakat serta keswadayaan masyarakat; 3) pengembangan usaha ekonomi masyarakat; 4) peningkatan

pemanfaatan

sumber

daya

alam

berwawasan

lingkungan

dan

pendayagunaan teknologi tepat guna sesuai kebutuhan masyarakat; dan 5) pemantapan kapasitas penyelenggaraan pemerintahan Desa dan Kelurahan. Akhirnya, kami jajaran Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Tanah Bumbu mengharapkan kritik, saran, dan masukan dari semua pihak, demi suksesnya pelaksanaan seluruh kegiatan yang telah diprogramkan dalam Renstra ini,semoga mendapat ridho Tuhan Yang Maha Kuasa. Amin. Gunung Tinggi,10 Desember 2013 Plt, Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Tanah Bumbu,

SURYADI, S.Sos Pembina NIP. 196411021986021006


Page

DAFTAR ISI Halaman KEPUTUSAN KEPALA BPMPD KABUPATEN TANAH BUMBU NOMOR 82 TAHUN 2012 KATA PENGANTAR DAFTAR ISI DAFTAR TABEL Bab I

i ii Iii

PENDAHULUAN 1.1. 1.2. 1.3. 1.4.

Latar Belakang Landasan Hukum Maksud dan Tujuan Sistematika Penulisan

Bab II GAMBARAN PELAYANAN BPMPD KABUPATEN TANAH BUMBU 2.1. 2.2. 2.3. 2.4.

Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Sumber Daya Kinerja Pelayanan Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN PUNGSI 1.

Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan 2. Telaan Visi, Misi, dan Perogram Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpiih 3.3. telaan Rentra BPMPD dengan RPJMD Kabupaten 6.4. Penentuan Isu-isu Strategis BAB IV VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGI DAN KEBIJAKAN 4.1. Visi dan Misi BPMPD Kabupaten Tanah Bumbu 4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah BPMPD Kabupaten Tanah Bumbu 4.3. Strategi dan Kebijakan

1 1 2 3 5 7 7 20 21 27 29 29 34 36 38 41 41 42 44

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

46

BAB VI INDIKATOR KINERJA YANG MENGACU KEPAA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

53

BAB VII PENUTUP

55


Page

DAFTAR TABEL

Halaman

Table 1.1 Struktur organisasi BPMPD Kabupaten Tanah Bumbu………………………………….1 Tabel 1.2 Data Aset BPMPD Kabupaten Tanah Bumbu……………………………………………….2 Tabel 2.1 Pencapaian Kinerja Pelayanan BPMPD 2006-2010……………………………………….3 Tabel 2.2. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan BPMPD tahun 2006-2010……….4 Tabel 4.1. Tujuan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan BPMPD tahun 2012-2015……….5 Tabel 5.1. Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Sasaran, dan Pendanaan Indikatif BPMPD Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2012-2015………………………6 Table 6.1. Indikator BPMPD Yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2012-2015………………………………………………………………7


Page


Page

STRUKTUR ORGANISASI BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KABUPATEN TANAH BUMBU PERDA KABUPATEN TANAH BUMBU NOMOR : 20 TAHUN 2011 TANGGAL : 20 SEPTEMBER 2011

KEPALA BADAN

JAB FUNGSIONAL

SEKRETARIS SURYADI.S.Sos PEMBINA NIP.19641102 198602 1 006

KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN RAHMINI PENATA Tk I NIP.196611241986022004

KABID PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

KASUBAG PERENC DAN KEUANGAN

KASUBAG DOK DAN PELAPORAN

TAUFIQ SYAFARNI SUYANA,S.Sos PENATA

NIP.197602202008012009

MURNIYATI NILASARI,S.Sos PENATA NIP.197504172007012019

A.Ma.Pd KABID USAHASUKMAWATI, EKONOMI KELUARGA DAN MASYARAKAT

FANSYURI,MM. PEMBINA NIP.19621216 198608 1 003

KABID PEMBERDAYAAN PEMERINTAHAN DESA IKHSAN BUDIMAN,SH.MM PENATA Tk I NIP. 19761205 200604 1 016

NIP.

NIP.

KASUBID SARANA DAN KELEMBAGAAN MASYARAKAT ISMAIL,S.Sos PENATA NIP.19700808 199403 1 010

KASUBID LEMBAGA PEMERINTAHAN DESA

KASUBID UEKM & PK

NORMAWATY,S.Sos. ICHSAN SHIRAZI,S.Sos PEMBINA PENATA NIP.197910172007011008 NIP.010 159 458

HENDRI,S.Sos.MIP. PENATA NIP.19720620 20031212 1 011

NIP. KASUBID KOMPETENSI MASYARAKAT

NIP. KASUBID MANAJEMEN PEMERINTAHAN DESA

SUKMAWATI,S.AP PENATA Tk I NIP.19620515 198406 2 003

AYATOLLAH CHOTIM, SE PENATA NIP.1979030220030121008

NIP. KASUBID PENDAYAGUNAAN TTG DAN PEMANFAATAN SDA PEDESAAN SRI ADIAWATI,S.PdI PENATA NIP.196705291989082002

NIP.

MUHAMMAD FAUZAN,A.Md Pembina Tk I NIP.19610822 198303 1 018

BAB II GAMBARAN PELAYANAN SKPD 2.3 Kinerja Pelayanan SKPD Tabel 2.1 Pencapaian Kinerja Pelayanan BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2006 s/d 2010 Target Indikator Lainnya No

Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD

(1) 1

(2)

Target SPM (3)

Meningkatkan kapasitas kelembagaan Pemerintahan desa dan perangkat pemerintahan desa

2

Peningkatan dan penguatan lembaga usaha ekonomi masyarakat pedesaan 3 Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM) 4

Swadaya masyarakat terhadap program pemberdayaan masyarakat

5

Pemeliharaan paska program pemberdayaan masyarakat

6

(4) Jumlah lembaga Pemerintah desa yang dibina / jumlah Lembaga Pemerintahan desa x 100%

Jumlah Perangkat Desa yang dibina / Jumlah Perangkat desa x 100%

Jumlah Bumdes yang dibina / jumlah BUMDES x 100% Jumlah kelompok binaan LPM / jumlah LPM Jumlah swadaya masyarakat yang mendukung program pemberdayaan masyarakat / total program pemberdayaan masyarakat x 100% Jumlah Pemberdayaan masyarakat yang dikembangkan dan dipelihara masyarakat / Total Pasca Program pemberdayaan masyarakat x 100%

LPM berprestasi Jumlah LPM berprestasi / jumlah LPM x 100%

7

Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa

Target Renstra SKPD Tahun ke-

Target IKK (5)

Realisasi Capaian Tahun ke-

Rasio Capaian pada Tahun ke-

2006

2007

2008

2009

2010

2006

2007

2008

2009

2010

2006

2007

2008

2009

2010

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

(18)

(19)

(20)

Formulir .2.4 Evaluasi Terhadap Hasil Renstra SKPD Lingkup Kabupaten Tanah Bumbu Renstra Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Tanah Bumbu Periode Pelaksanaan: 2012 - 2015 Indikator dan target Kinerja Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa yang mengacu pada Sasaran RPJMD Kabupaten Tanah Bumbu

No

Sasaran

Program/ Kegiatan

Indikator Kinerja

Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan

Realisasi Capaian Tahun ke-

2012 -6 -1

-2

-3 1. Program Peningkatan keberdayaan masyarakat perdesaan

-4

Pembinaan dan sosialisasi PPSP

Terlaksananya Sosialisaasi dan Fasilitasi PPSP di 4 kecamatan

2. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa.

Meningkatnya Partisipasi masyarakat dalam membangun desa

Pemberian Stimulan Pembangunan Desa

Pembinaan Kelompok Masyarakat Pembangunan Desa

fasilitasi penyelenggaraan lomba desa

2013

-7 Rp

K

Unit Penanggung Jawab 2012

-8 Rp

K

2013

-9 Rp

K

2012

-10 Rp

K

Meningkatkan Pengetahuan dan Wawasan Tentang Lembaga Ekonomi Pedesaan Terlaksananya tugas SI2APD sebagai Insiator, Inovator, Aktivator Pembangunan Desa Terselenggaranya Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat Mendorong pemberdayaan masyarakat melalui keswadayaan dan gotong royong masyarakat meningkatnya partisipasi dalam perencanaan, pelaksanaan dan pelestarian keg PNPM MP dan PNPM Integrasi Rapat tim penilai lomba desa, Pembinaan dan Penilaian ke lokasi lomba desa/kelurahan

terlaksananya lomba desa tk. Kabupaten, Tk. Provensi dan Pembinaan hasil lomba desa

10 Kec

4 kec

3,477,395,000

10 Kec

530,715,000

70,025,000

0

0

445

209,250,000

0

4,421,810,000

60 unit

10 kec

10 kec

75.00

42,825,000

445

K

76,835,000

0

0

-

0

0

22,205,000

As

169,760,000

0

3,991,100,000 10 kec

0

0

66,555,000

o

29,920,000

924,545,000

65.00

0

56,015,000

0

203

-11 Rp

Rata- Rata Kelompok binaan Lembaga pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan lembaga dan Meningkatnya Keerdayaan Masyarakat organisasi masyarakat perdesaan

1

-5

K

Rasio Capaian pada Tahun ke-

Target Renstra SKPD kabupaten/kotaTahun ke-

Target Capaian pada Akhir Tahun Perencanaan

651,888,000

-12 Rp

K

Rp

-22

3. Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan.

1,097,730,000 0

Fasilitas kemitraan swasta dan usaha mikro kecil dan menengah di pedesaan

2

Pembinaan kelompok masyarakat pembangunan desa, Meningkatkan Kemampuan pembanguan masyarakat desa.

1. Terwujudnya lembaga Pengembangan Bumdes dan ekonomi desa, dalam Usaha Ekonomi Masyarakat Meningkatnya pendapatan masyarakat dan desa rangka meningkatkan Perdesaan pendapatan asli desa Pelatihan ketrampilan usaha Pelaksanaan Pelatihan dan Keikutsertaan dalam melalui pengembangan industri kerajinan gelar TTG Tk. Nasional potensi yang ada didesa. 2. Terwujutnya Pelatihan ketrampilan masyarakat desa yang manajemen badan usaha milik Bintek dan Rakor Manajemen Bumdes diberdayakan melalui desa inventarisasi dan stimulasi Fasilitas Permodalan Bagi Usaha manajerial berbagai Jumlah desa penerima bantuan keuangan Mikro Kecil & Menengah di program agar mampu BUMDES Perdesaan menghasilkan masyarakat yang mandiri

Monotoring, evaluasi dan pelaporan

4. Program Peningkatan Kapasitas aparatur Pemerintahan Desa.

Terbentuknya TKPK, terselenggaranya koordinasi, monitoring dan pembinaan kegiatan TKPK, koordinasi kegiatan konversi mitan ke LPG, terbetuknya UPMT (Unit Pengaduan Masyarakat Terpadu) Program penanggulangan kemiskinan, terlaksananya koordinasi UPMT dan termonitoringnya kegiatan permodalan

10 kec

143,200,000

10 kali

160 orang

10 kec

10 kec.

0

143,200,000

60.00 0

0

0

0

0

0

272,240,000 0

0

0

0

0

432,870,000 10 kec.

49,600,000

117 desa

101,900,000

100.00

36,955,000

117 desa

93,840,000

383,410,0003 kegiatan

37,725,000

40 desa

75,685,000

99.00

21,030,000

40 desa

66,306,000

27,840,000

0

0

20 desa

9,934,000

0

0

30 desa

12,695,000

20 desa

27,840,000

0

0

20 desa

10 Kec

110,410,000

0

0

30 desa

Meningkatnya Pengetahuan dan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa

0

1,522,981,500

25410000

77,500,000

811,642,200

56,550,000 956,770,500

3

Meningkatnya kualitas Sumber Daya Aparatur pemerintahan desa secara dinamis dan berkelanjutan

Penyelenggaraan proses pemilihan dan pelantikan kepala desa dan pelantikan BPD.

Terlaksananya pemilihan BPD,Pemilihan Kepala Desa, Pelantikan BPD dan Pelantikan Kepala Desa

Terlaksananya pelatihan ketua BPD,Pelatihan Pelatihan Aparatur Pemerintah Kepala Desa dan Sekdes dan Bimtek dan Desa dalam Bidang Manajemen Sosialisasi Profil Desa serta Fasilitasi pendataan Pemerintahan Desa profil desa

Monotoring, evaluasi dan pelaporan (ADD)

Sosialisasi, Rapat koordinasi, Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan ADD

Rata-rata capaian kinerja (%) Predikat kinerja

Faktor pendorong pencapaian kinerja: Faktor penghambat: Usulan tindak lanjut pada Renja SKPD kabupaten/kota berikutnya: Usulan tindak lanjut pada Renstra SKPD kabupaten/kota berikutnya:

80 Desa

417,550,000

20 Desa

77,500,000

122 ORG

145 desa

923,291,500

0

0

1952 ORG

713,730,500

0

725 org

182,140,000

0

0

725 org

182,140,000

0

60,900,000 22 DESA

92 ORG

59,971,400

0

1977 ORG

610,823,800

0

725 org

140,847,000

56,550,000

BAB II GAMBARAN PELAYANAN SKPD 2.3 Kinerja Pelayanan SKPD Tabel 2.2 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2011 s.d 2015 Anggaran pada tahun ke-

Uraian (1)

Belanja Tidak Langsung Belanja Pegawai Belanja Barang Jasa Belanja Modal Jumlah

2011

2012

2013

(2)

(3)

(4)

-

1,802,263,602 986,383,000 1,655,870,000 78,650,000 4,523,166,602

3,229,622,340 1,249,267,000 2,959,258,500 43,160,000 7,481,307,840

Rasio antara Realisasi dan Anggaran pada tahun keRata-rata Pertumbuhan 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015 Anggaran Realisasi

Realisasi Anggaran pada tahun ke2014 2015 2011 (5)

(6)

-

(7)

-

-

2012

2013

(8)

(9)

1,566,626,661 853,569,000 1,180,531,425 75,670,000 3,676,397,086

3,082,884,432 1,168,299,000 2,270,332,260 43,160,000 6,564,675,692

(10)

(11)

-

(12)

-

(13)

86.93 86.54 71.29 96.21 81.28

(14)

95.46 93.52 76.72 100.00 87.75

(15)

(16)

(17)

(18)

-

-

Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa kabupaten Tanah Bumbu Page 31

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD Tabel 4.1 Tujuan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA Tahun 2012 s.d 2015 NO

TUJUAN

SASARAN

INDIKATOR SASARAN

(1)

(2)

(3)

(4)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1

terwujutnya pemantapan kelembagaan didesa dan Meningkatkan pengembangan partisifasi peran aktif masyarakat dalam masyarakat dan pengambilan lembaga keputusan,perencanaan,pel kemasyarakatan aksanaan , pemantawan dalam dan pelestarian membangun desa. pembangunan secara partisifatif

TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE2012 2013 2014 2015 (5)

(6)

(7)

(8)

Pelatihan Lembaga dan Organisasi di desa

-

1 kali

Pelatihan Pokjanal kader Posyandu Rakor Pokjanal kader Posyandu Rakor S12APD Rakerda SI2APD kegiatan PKK Sosialisasi kegiatan KSW Sanitasi Masyarakat (SANIMAS) Sosialisasi Pemberian Dana Stimulan untuk pembangunan Rakor Pemberian Stimulan

-

1 kali

3 kali

1 kali -

1 kali

-

-

-

-

-

1861 orang

1861 orang

-

-

4 kec

4 kec

-

1 keg

1 keg

1 keg

3 kali

3 kali

10 desa

10 desa

10 Pelatihan FK,FT dan PJO Kec.PNPM-MPD Integrasi

-

2 kali

11 Pelatihan masyarakat (TPM) Tk.Kec 12 Pelatihan Masyarakat (TPM) Tk.Kab 13 Penyehatan pinjaman 14 Community base Monitoring

-

10 kec

-

10 kec

-

2 kali

-

10 kec

-

10 kec

-

2 kali

-

2 kali

-

4 kali

-

1 kali

-

1 kali 3 kali 1 kali

10 desa

2 kali 1 kali 10 desa

15 Pelatihan Pengurus Kelompok SPP 16 Sosialisasi PNPM-MP dan PNPM-MPD Integrasi 17 Rakor (evaluasi PNPM-MP / PNPM-MPD Integrasi Kab.) 18 19 20 21 22 23 24 25

Rakor (evaluasi PNPM-MP / PNPM-MPD Integrasi Kec.) Mengikuti Jambore Expo/Jambore UPK PNPM-MP/PNPMMPD Integrasi Tk.Propinsi Mengikuti Expo PNPM-MP/PNPM-MPD Integrasi dlm rangka BBGR luar prop Rakor SI2APD Rakerda Si2APD dan Kades Rakor BBGR Rakerda BBGR Lomba desa Tk.kab

pembangunan secara partisifatif

NO

TUJUAN

SASARAN

INDIKATOR SASARAN

(1)

(2)

(3)

(4)

26 Lomba Desa Tk.Prop 1

2

3

1. Terwujudnya lembaga ekonomi desa, dalam rangka meningkatkan pendapatan asli desa Meningkatkan melalui pengembangan pendapatan dan potensi yang ada didesa. ketahanan 2. Terwujutnya masyarakat ekonomi desa yang diberdayakan masyarakat. melalui inventarisasi dan stimulasi manajerial berbagai program agar mampu menghasilkan masyarakat yang mandiri

6

pelatihan Pengembangan bumdes rakor Pengembangan bumdes Lomba TTG Pelatihan Keterampialan Rakor Pelatihan Keterampialan Rakor Lomba TTG

7

Pengiriman Peserta mengikuti gelar TTG Nasional

8

Pelatihan manajemen Bumdes rakor Pelatihan manajemen Bumdes Sosialisasi pemberian modal bagi usaha mikro kecil dan menengah diperdesaan Rakor pemberian modal bagi usaha mikro kecil dan menengah diperdesaan Rakor TK-PK 2.Rakor Tim Koordinasi UPMT-PK Pemilihan kepala desa dan BPD Pelantikan Kepala Desa dan BPD Pelatihan kepemimpinan aparatur desa Pelatihan Administrasi Desa Bintek Propil Desa Sosialisasi Bintek Pengelolaan ke uangan desa Rakor ADD Tk. Kab Rakor ADD Tk. Kec Sosialisasi Pelaksanaan ADD Serah Terima ADD

2 3

4 5

9 10

11 13

14 1 2 3 Memantapkan 4 dan Meningkatnya kualitas 5 penyelenggaraan Sumber Daya Aparatur pemerintahan pemerintahan desa secara 6 desa dan dinamis dan berkelanjutan 7 8 kelurahan. 9 10 11


(6)

(7)

(8)

1 desa

1 desa

1 desa

1 desa

-

-

5 keg 3 kali

5 keg 3 kali

1 keg

1 keg

1 keg

1 keg

1 keg

1 keg

1 keg

1 keg

-

1 kali

1 kali

1 kali

1 kali

1 Kali

1 kali

1 kali

9 orang

4 orang

7 orang

7 orang

3 kegiatan 3 kegiatan -

3 keg. 3 keg.

3 keg 3 kali

3 keg 3 kali

1 kali

1 kali

1 kali

-

1 kali

1 kali

1 kali

3 kali 1 kali 20 kali 20 kali 1 kali 1 kali 2 kali 1 keg 1 kali 2 kali 11 kali 1 kali

2 kali 5 kali 20 kali 20 kali 2 kali 2 kali 2 kali 3 kali 11 kali 11 kali 1 kali

2 kali 5 kali 20 kali 20 kali 2 kali 2 kali 2 kali 3 kali 11 kali 11 kali 1 kali

20 kali 20 kali -

NO

TUJUAN

SASARAN

INDIKATOR SASARAN

(1)

(2)

(3)

(4)


(6)

(7)

(8)

Tabel 4.1 elayanan BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA Tahun 2012 s.d 2015

BAB VI INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD Tabel 6.1 Indikator BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2011 s.d 2015 No

Indikator

(1) I

(2)

1 II 2 3 4 5 6 7 8 9

Satuan

Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD Tahun 0 (3)

2012 (4)

2013 (5)

2014 (6)

2015 (7)

Kondisi Kinerja pada akhir periode (9)

90,00

0

96,67

100,00

99,52

0,00

0,03

0,07

0,13

100,00

0,06 0 0,00 100,00 100,00

0,06 0 3,33 100,00 100,00

0,06 0 6,67 100,00 100,00

2,43 0 13,33 100,00 100,00

47,00

50,00

63,00

66,00

70,00

75,00

78,75

85,00

Target Capaian Setiap Tahun 2010

2011

Otonomi Daerah,Pemerintahan Umum,Adm.Keu.daerah,Perangkat Daerah,kepegawaian,dan Persandian Cakupan Sarana dan Prasarana Perkantoran Desa yang baik

%

0

%

0

%

0

% % % %

0 0 0 0

%

0

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Rata-Rata Jumlah Kelompok binaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Rata-Rata Jumlah Kelompok binaan PKK Jumlah LSM LPM berprestasi PKK Aktif Posyandu Aktif Swadaya masyarakat Terhadap Program Pemberdayaan Masyarakat Pemeliharaan Paska Program Pemberdayaan Masyarakat

Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa

0 100,00 100,00

100,00

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF 5.1 Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2011 s.d 2015

Tujuan

(1)

Sasaran

(2)

Indikator Sasaran

Program dan Kegiatan

Kode

(3)

-4

1

22

1

22

(5)

01 00 00

BELANJA TIDAK LANGSUNG 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1

22

1

22

01 01

1

22

1

22

Penyediaan jasa 01 01 02 komunikasi, sumber daya air dan listrik

22

Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan 01 01 06 Perizinan kendaraan Dinas / Operasional

1

22

1

22

1

22

1

22

1

22

Penyediaan jasa 01 01 09 perbaikan peralatan kerja

1

22

1

22

01 01 10

22

Penyediaan barang 01 01 11 cetakan dan penggandaan

22

Penyediaan Jasa 01 01 03 peralatan dan perlengkapan Kantor

1

22

22

1

1

(6)

Penyediaan Alat tulis kantor

Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output) Revisi Renstra

(6)

Tersedianya barang cetak & penggandaan

(12)

(13)

(14)

(15)

Target

(19)

12 bulan

1,901,863,602 12 bulan

3,403,220,195 12 bulan

3,711,670,618 12 bulan

4,157,071,093 12 bulan

1,625,384,000

1,778,017,000

2,454,558,000

2,832,058,000

17,220,000 12 bulan

- 10 unit

1 thn

157,686,000 12 bulan

- 27 Unit

23,460,000 12 bulan

30,000,000 12 bulan

62,325,000 15 unit

83,325,000 17 unit

116,492,000 1 tahun

132,160,000 1 tahun

11,250,000 27 Unit

13,173,825,508

8,690,017,000

42,600,000 12 bln

113,280,000

100,000,000 17 unit

245,650,000

200,686,000 4 Tahun

607,024,000

11,250,000 27 Unit

11,250,000 81 Unit

33,750,000

Tersedianya jasa peralatan dan perlengkapan kantor

Tersedianya peralatan dan pelengkapan kantor

Tersedianya barang cetak & penggandaan

1 thn

22,000,000 12 bulan

40,210,000 1 tahun

45,375,000 1 tahun

67,500,000 4 Tahun

175,085,000

Tersedianya jasa peralatan dan perlengkapan kantor

1 thn

93,649,500 12 bulan

579,300 1 Tahun

3,054,000 1 Tahun

5,000,000 4 Tahun

102,282,800

Tersedianya peralatan dan pelengkapan kantor

0 thn

12 bulan

39,800,000 1 Tahun

68,900,000 1 Tahun

100,000,000 3 Tahun

208,700,000

1 thn

476,922,000 12 bulan

545,354,000 1 Tahun

789,696,000 1 Tahun

800,022,000 4 Tahun

2,611,994,000

Tersedianya Tenaga Non PNS

55 orang

690,900,000 55 orang

860,600,000 55 orang

860,600,000 55 orang

1,060,000,000 55 orang

3,472,100,000

Mengikuti rapat rapat antar instansi

1 thn

133,750,000 12 bulan

56,060,000 1 tahun

400,000,000 1 Tahun

400,000,000 4 Tahun

989,810,000

415,000,000

415,000,000

22

01 01 19

22

(11)

130,341,200

1

1

(10)

45,000,000 4 Tahun

22

22

(9)

30,198,000 1 tahun

1

1

(8)

(7)

21,886,700 1Tahun

Rapat-rapat Koordinasi Terlaksananya koordinasi dan Terlaksananya koordinasi dan 01 01 18 dan konsultasi ke luar konsultasi ke luar daerah konsultasi ke luar daerah daerah Penyedian jasa tenaga Terpenuhinya kebutuhan non PNS pegawai

Mengikuti rapat rapat antar Rapat-rapat Koordinasi instansi 01 01 22 Dalam Daerah Tingkat kepuasan / kemudahan dalam proses kerja. Tingkat kepuasan / 01 02 10 Pengadaan Meubeuler kemudahan dalam proses kerja. 01 02

Rp

33,256,500 12 bulan

22

22

Target

1 thn

1

1

Rp

Tersedianya alat tulis kantor

22

22

Target

Tersedianya alat tulis kantor

1

1

Rp

Jumlah peralatan kantor yang Jumlah peralatan kantor yang tersedia tersedia

22

2. Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur

Target

Kelancaran pelayanan prima yang meningkat

1

22

Rp

1 thn

22

1

2015

Target

Tersedianya Jasa Komunikasi,sumber daya air dan listrik

Terselenggaranya administrasi keuangan

2014

Rp

Tersedianya Jasa Komunikasi,sumber daya air dan listrik Kendaraan Operasional / Dinas yang terpelihara

2013

Unit Kerja Kondisi Kinerja pada akhir periode SKPD Renstra SKPD Penanggu ng jawab

Target

1 Thn

1

22

2012

Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran

Penyediaan peralatan 01 01 13 dan perlengkapan kantor

1

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran

Terselenggaranya Penyediaan jasa administrasi keuangan 01 01 07 administrasi keuangan

1

1

Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output) Renstra

Data Capaian pada Tahun 2011 Awal Perencan aan Targe Rp t

Tingkat kepuasan / kemudahan dalam proses kerja. Tersedianya Meja dan Kursi Kerja

6 set

4,500,000 0

- 6 set

4,500,000 -

- 12 set

9,000,000

(20)

Lokasi

(21)

1

1

1

1

Pelatihan Lembaga dan Organisasi di desa

2

Pelatihan Pokjanal kader Posyandu

3

4 5 6

1

1

Meningka tkan peran aktif masyarak at dan lembaga kemasyar akatan dalam memban gun desa.

terwujutn ya pemanta pan kelemba gaan didesa dan pengemb angan partisifasi masyara kat dalam pengamb ilan keputusa n,perenc anaan,pe laksanaa n, pemanta wan dan pelestari an pembang unan secara partisifatif

2

1

2

3

4 1

2

3

4

1 Rakor Pokjanal kader Posyandu Rakor S12APD Rakerda SI2APD kegiatan PKK Sosialisasi kegiatan KSW Sanitasi Masyarakat 1 Sosialisasi Pemberian Dana 1 Stimulan untuk pembanguna Rakor Pemberian 1 Stimulan Pelatihan FK,FT dan PJO Kec.PNPMMPD Integrasi Pelatihan masyarakat (TPM) Tk.Kec Pelatihan Masyarakat (TPM) Tk.Kab Penyehatan pinjaman Community base Monitoring Pelatihan Pengurus Kelompok SPP Sosialisasi PNPM-MP dan PNPMMPD Integrasi Rakor (evaluasi PNPM-MP / 1 PNPM-MPD Integrasi Kab.)

22

22

22

22

1

1

1

1

22

Pemeliharaan rutin/berkala 01 02 24 kendaraan dinas/operasional

Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional .

22

Pemeliharaan rutin/berkala 01 02 26 perlengkapan gedung kantor 3. Program Peningkatan keberdayaan masyarakat perdesaan

7 unit

36,210,000 0

Terpeliharanya perlengkapan Terpeliharanya peralatan gedung kantor kantor

5 unit

5,000,000 0

Rata- Rata Kelompok binaan Meningkatnya keberdayaan Lembaga pemberdayaan masyarakat perdesaan Masyarakat

80

22

01 15

22

Terlaksananya Pelatihan Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi di lembaga dan 01 15 01 desa dan terfasilitasinya organisasi masyarakat pokjanal posyandu perdesaan

Pembinaan dan sosialisasi PPSP 22

1

22

22

1

22

01 17

22

1

22

01 17 03

Pemberian Stimulan Pembangunan Desa

1

22

Meningkatnya Keerdayaan Masyarakat

80

Terlaksananya Sosialisaasi dan Fasilitasi PPSP di 4 kecamatan

0


37

-

- 5 unit

300

70,025,000 300 orang

- 0

6 unit

20,000,000 5 unit

3276

1,135,790,000

10 lembaga

845

1,135,790,000

10 lembaga

365,000,000 7 unit

50,000,000 15 unit

4501

1,135,790,000 10 lembaga

401,210,000

75,000,000

4,008,110,000

3,477,395,000

- 4 kali

219,100,000 4 kali

311,615,000 8 kali

530,715,000

2,656

2,656

6,325

4,421,810,000

0 1 15 0 6 4. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa.

22

Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional .


Meningkatkan Pengetahuan dan Wawasan Tentang Sosialisasi Pemerian stimulan Lembaga Ekonomi Pedesaan

Terlaksananya tugas SI2APD sebagai Insiator, Inovator, Aktivator Pembangunan Desa Terselenggaranya Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat Mendorong pemberdayaan masyarakat melalui keswadayaan dan gotong Pembinaan Kelompok royong masyarakat Meningkatnya Fartisifasi 01 17 01 Masyarakat meningkatnya partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa dalam perencanaan, Membangun Desa pelaksanaan dan pelestarian keg PNPM MP dan PNPM Integrasi Rapat tim penilai lomba desa, Pembinaan dan Penilaian ke lokasi lomba desa/kelurahan

-

37

976

0

40 orang

66,555,000 936 org

29,920,000 40 orang

59,920,000 40 orang

924,545,000 1416 0rang

1,500,000,000 1416 0rang

79,920,000 120 org

1,500,000,000 3805 org

169,760,000

3,991,100,000

secara partisifatif

1

5

6

7

8 9 10

Meningka tkan pendapat an dan ketahana n ekonomi masyarak at.

Pelatihan Musrenbang

2

Pelatihan Tenaga Pelatih Masyarakat (TPM)

3

Sosialisasi PNPM-MP dan PNPM MPD Integrasi SPP-SPPN

5

6 7

8 1 2 3 1 2

37

66,555,000 936 org

924,545,000 1416 0rang

22

1

22

1

18 5

Terpilihnya Pemenang Lomba Desa Tingkat Kecamatan,Kabupaten,Provins i

Fasilitasi Penyelenggaraan Lomba Desa

terbinanya pemenang lomba desa

1

4

22

1,500,000,000 1416 0rang

1,500,000,000 3805 org

3,991,100,000

130,475,000 2400 org

260,950,000

Rakor BBGR

1

1. Terwujud nya lembaga ekonomi desa, dalam rangka meningk atkan pendapat an asli desa melalui pengemb angan potensi yang ada didesa. 2. Terwujut nya masyara kat desa yang diberday akan melalui inventaris asi dan stimulasi manajeri al berbagai program agar mampu menghas ilkan masyara kat yang mandiri

1

Rakor (evaluasi PNPM-MP / PNPM-MPD Integrasi Mengikuti Jambore Expo/Jambo re UPK PNPMMP/PNPMMengikuti Expo PNPMMP/PNPMMPD Integrasi dlm Rakor SI2APD Rakerda Si2APD dan Kades

11 Rakerda BBGR terlaksanany 1 a lomba desa tk. Kab. terlaksanany 2 a lomba 1 desa tk. Prov 3

22

Bhakti Gotong Royong Masyarakat Mendorong pemberdayaan masyarakat melalui keswadayaan dan gotong Pembinaan Kelompok royong masyarakat Meningkatnya Fartisifasi 01 17 01 Masyarakat meningkatnya partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa dalam perencanaan, Membangun Desa pelaksanaan dan pelestarian keg PNPM MP dan PNPM Integrasi Rapat tim penilai lomba desa, Pembinaan dan Penilaian ke lokasi lomba desa/kelurahan

Pelatihan 1 Workshop PNPM-MPD Integrasi

22

1

5. Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan.

Menigkatnya Pengetahuan dan wawasan Masyarakat tentang lembaga ekonomi pedesaan

22

01 16

Pembinaan kelompok masyarakat pembangunan desa, Meningkatkan Kemampuan pembanguan masyarakat desa.

Meningkatnya Pengetahuan dan wawasan tentang lembaga Ekonomi Pedesaan

Pembinaan kelompok masyarakat pembangunan desa, Meningkatkan Kemampuan pembangunan masyarakat desa.

1200 org

205

206

187

22

1

22

Fasilitas kemitraan swasta dan usaha 01 16 05 mikro kecil dan menengah di pedesaan

22

1

22

Pelatihan ketrampilan 01 16 03 usaha industri kerajinan

Pelaksanaan Pelatihan dan Keikutsertaan dalam gelar TTG Tk. Nasional

Meningkatnya Pengetahuan dan wawasan tentang lembaga Ekonomi Pedesaan

30

49,600,000 116 desa

88,570,000 117 desa

22

1

22

Pelatihan ketrampilan 01 16 02 manajemen badan usaha milik desa

Meningkatnya Pengetahuan Bintek dan Rakor Manajemen dan wawasan tentang lembaga Bumdes Ekonomi Pedesaan

30

37,725,000 40 desa

75,685,000 40 desa

145

143,200,000 0

130,475,000 1200 org

0

0

187

0

0

785

0

1,097,730,000

145 desa

143,200,000

144,700,000 117 desa

150,000,000 380 desa

432,870,000

120,000,000 40 desa

150,000,000 150 desa

383,410,000

Seminar Kabupaten PNPM-MPD Integrasi Musrenbang Kec Rakor PNPM Tk.Kec Rakor PNPM tk.Kab Lomba TTG Pelatihan 1 Keterampial Rakor Pelatihan Pelatihan manajemen Bumdes 1 rakor Pelatihan manajemen

at.

diberday akan melalui inventaris asi dan stimulasi manajeri al berbagai program agar mampu menghas 1 ilkan masyara kat yang 2 mandiri 1

1 Rakor TKPK

2

Rakor TKPK

3

2.Rakor Tim Koordinasi UPMT-PK

1

2

1

Memanta pkan dan penyelen ggaraan pemerinta han desa dan kelurahan

Meningk atnya kualitas Sumber Daya Aparatur pemerint ahan desa secara dinamis dan berkelanj utan

Sosialisasi pemberian modal bagi usaha mikro 1 Rakor pemberian modal bagi

2 3 4

5

1 2 3

22

1

22

Fasilitas Permodalan Bagi Usaha Mikro Kecil Jumlah desa penerima Terlaksananya koordinasi 01 16 05 & Menengah di bantuan keuangan BUMDES kedesa Perdesaan

0

0

20 desa

27,840,000 0

0

0

30 desa

25,410,000 30 desa

0

20 desa

27,840,000

50,000,000 90 desa

110,410,000

1

22

1

22

01 16 07

Monotoring, evaluasi dan pelaporan

Terbentuknya TKPK, terselenggaranya koordinasi, monitoring dan pembinaan kegiatan TKPK, koordinasi kegiatan konversi mitan ke Terlaksananya Monitoring dan LPG, terbetuknya UPMT (Unit Evaluasi Pengaduan Masyarakat Terpadu) Program penanggulangan kemiskinan, terlaksananya koordinasi UPMT dan termonitoringnya

1

22

1

22

01 18

6. Program Peningkatan Kapasitas aparatur Pemerintahan Desa.

Meningkatnya Pengetahuan Meningkatnya Pengetahuan dan Kapasitas Aparatur dan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa Pemerintahan Desa

40

77,500,000

2799

22

Terlaksananya pemilihan Penyelenggaraan Terlaksananya pemilihan, BPD,Pemilihan Kepala Desa, proses pemilihan dan Pelantikan Kepala Desa dan 01 18 05 Pelantikan BPD dan pelantikan kepala desa BPD Pelantikan Kepala Desa dan pelantikan BPD.

40

77,500,000

122 orang

40,050,000 122 org

100,000,000 122 org

200,000,000 406 org

417,550,000

22

Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa 01 18 03 dalam Bidang Manajemen Pemerintahan Desa

0

0

1952 org

216,676,500 290 org

206,615,000 290 org

500,000,000

2532 org

923,291,500

22

Monotoring, evaluasi 01 18 04 dan pelaporan (ADD)

0

0

725 orang

173,940,000

725 org

173,940,000

22

Fasilitasi Penyusunan dan pendayagunaan data profil desa

0

0

0

0

188 org

355,173,000

188 0rang

355,173,000

376 org

710,346,000

0

0

0

0

1058 0rang

485,312,000

1058 0rang

485,312,000

2,116

970,624,000

0

0

0

0

0

0

150 orng 700,000,000

150 orng

700,000,000

100

245 set

40,000,000

Pemilihan kepala desa dan BPD 1 Pelantikan Kepala Desa dan BPD

22

1

35,000,000 30 desa

430,666,500 600

661,788,000 600

1,055,173,000 4039

2,225,127,500

Pelatihan kepemimpin an aparatur desa Pelatihan Administrasi Desa 1 Bintek Propil Desa Sosialisasi

22

1

Terlaksananya Bintek dan Sosialisasi Profil desa serta Fasilitasi Pendataan Profil Desa

Terlatihnya Kades,Sekdes,BPD dan tersusunnya data profil Desa

Bintek Pengelolaan ke uangan desa Rakor ADD Tk. Kab Rakor ADD Tk. Kec Sosialisasi 1 Pelaksanaan ADD

4

Serah Terima ADD

1

terlaaksanan ya bintek 1 profil desa

1

22

22

22

1

1

1

22

1

1

18 6

18 7

1

22

1

22

1

18 0

1

22

1

22

01 03

Pasilitasi pengolahan administrasi desa

Fasilitasi kemitraan perguruan tinggi dalam peninkatan bidang manajemen pemdes

7. Program peningkatan disiplin aparatur.

Sosialisasi, Rapat koordinasi, Sosialisasi, Rapat koordinasi, Monitoring, evaluasi dan Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan ADD pelaporan pelaksanaan ADD

terlaksanya peningkatan kapasitas pemerintahan desa, pembinaan dan pengelolaan administrasi desa

terlaksanya peningkatan kapasitas pemerintahan desa, pembinaan dan pengelolaan administrasi desa

terlaksananya peningkatan kapasitas pemerintahan desa, pembinaan, dan pengelolaan administrasi desa

Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Desa,PemBinaan dan Pengelolaan Administrasi Desa

Terciptanya Aparatur Pemdes yang terampil dalam menjalankan manajemen Pemdes

Disiplin Aparatur Meningkat Disiplin Aparatur Meningkat

45

0 orang

100

0 orang

1.Pengadaan Pakaian Olah Raga

1

22

1

22

pengadaan pakaian 01 03 05 khusus hari-hari tertentu

8. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pendidikan dan Pelatihan Pormal

Terlaksananya pengadaan Pakaian Olah Raga

Terlaksananya pengadaan Pakaian Olah Raga

-

0

45 set

9,000,000

100 set

20,000,000

100 set

40,000,000

245 set

40,000,000

Meningkatnya SDM Aparatur

Jumlah aparatur yang terlatih

0

- 0

- 0

- 10 org

40,000,000 10 org

40,000,000 20 org

80,000,000

Pengendalian dan Evaluasi terhadap Kebijakan Renja SKPD.......... Kabupaten/kota:…………………….. Hasil Pengendalian dan Evaluasi No

(1)

1.

2.

3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 10.a.

10.b.

Jenis Kegiatan

(2)

Kesesuaian Ada

Tidak Ada

(3)

(4)

Faktor Penyebab Ketidak Sesuaian

(5)

Pembentukan tim penyusun Renja SKPD dan Penyusunan Agenda Kerja.

Pengolahan data dan informasi.

Analisis gambaran pelayanan SKPD kabupaten/kota. Mengkaji hasil evaluasi renja-SKPD kabupaten/kota tahun lalu berdasarkan renstraSKPD kabupaten/kota. Penentuan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPDkabupaten/kota. Penelaahan rancangan awal RKPD kabupaten/kota. Perumusan tujuan dan sasaran. Penelaahan usulan masyarakat. Perumusan kegiatan prioritas. Pelaksanaan forum SKPD kabupaten/kota. Menyelaraskan program dan kegiatan SKPD kabupaten/kota dengan usulan program dan kegiatan hasil Musrenbang kecamatan. Mempertajam indikator dan target kinerja program dan kegiatan SKPD kabupaten/kota sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD kabupaten/kota.

Mensinkronkan program dan kegiatan antar SKPD 10.c. kabupaten/kota dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan kewenangan dan sinergitas pelaksanaan. Menyesuaikan pendanaan program dan kegiatan 10.d. prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masingmasing SKPD kabupaten/kota sesuai surat edaran bupati/walikota. 11.

12.

13.

14.

Sasaran program dan kegiatan SKPD kabupaten/kota disusun berdasarkan pendekatan kinerja, perencanaan dan penganggaran terpadu. Program dan kegiatan antar SKPD kabupaten/kota dengan SKPD lainnya dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran prioritas pembangunan daerah telah dibahas dalam forum SKPD kabupaten/kota. Pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masing SKPD kabupaten/kotatelah menyusun dan memperhitungkan prakiraan maju. Dokumen Renja SKPD kabupaten/kota yang telah disyahkan.

..................., tanggal .................. KEPALA SKPD KABUPATEN/KOTA ..................... (

)

KPD..........

Formulir VII.G.7 .

dalian dan Evaluasi

Kesimpulan Pengendalian dan Evaluasi terhadap Kebijakan Renja SKPD

Tindak Lanjut Penyempurnaan Apabila Tidak

(6)

Kabupaten/kota:…………………….. No

Aspek

1.

Perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah tahunan lingkup kabupaten/kota telah berpedoman pada kebijakan umum dan program pembangunan jangka menengah daerah kabupaten/kota serta mengacu pada RKPD provinsi dan RKP.

2.

Perumusan rencana program dan kegiatan prioritas daerah lingkup kabupaten/kota dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan jangka menengah daerah kabupaten/kota serta pencapaian sasaran pembangunan tahunan provinsi serta pencapaian sasaran pembangunan tahunan nasional

..................., tanggal .................. KEPALA BAPPEDA KABUPATEN/KOTA ..................... (

.., tanggal .................. ..................... )

)

ir VII.G.7 .

luasi terhadap Kebijakan Renja SKPD

ta:…………………….. Penjelasan Hasil Pengendalian dan Evaluasi


)

Formulir VII.D.7 Pengendalian dan Evaluasi terhadap Kebijakan Perencanaan Pembangunan Tahunan Daerah Lingkup Kabupaten/Kota :…………………….. Hasil Pengendalian dan Evaluasi No

(1) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

10.

11.

12.

13. 14. 15. 16.

Jenis Kegiatan

(2) Pembentukan tim penyusun RKPD dan penyusunan rencana kerja. Pengolahan data dan informasi. Analisis gambaran umum kondisi daerah Analisis ekonomi dan keuangan daerah. Evaluasi kinerja tahun lalu. Penelaahan terhadap kebijakan pemerintah. Penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD kabupaten/kota. Perumusan permasalahan pembangunan daerah kabupaten/kota. Perumusan rancangan kerangka ekonomi daerah dan kebijakan keuangan daerah. Perumusan RKPD kabupaten/kota sesuai dengan visi, misi, arah kebijakan dan program bupati/walikota yang ditetapkan dalam RPJMD kabupaten/kota. Perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah. Perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah tahunan kabupaten/kota telah berpedoman pada kebijakan umum dan program pembangunan jangka menengah daerah kabupaten/kota. Perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah tahunan kabupaten/kota telah mengacu pada RKP. Perumusan program prioritas beserta pagu indikatif. Pelaksanaan forum konsultasi publik. Penyelarasan rencana program prioritas daerah beserta pagu indikatif.

Faktor Penyebab

Kesesuaian

Ada

Tidak Ada

Ketidak Sesuaian

(3)

(4)

(5)

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

24.a.

24.b.

24.c. 24.d. 25.

26.

27.

Perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah tahunan kabupaten/kota telah berpedoman pada kebijakan umum. Perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah tahunan kabupaten/kota telah berpedoman padaprogram pembangunan jangka menengah daerah kabupaten/kota. Perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah tahunan kabupaten/kota telah mengacu pada RKP. Perumusan rencana program dan kegiatan prioritas daerah kabupaten/kota dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan jangka menengah daerah kabupaten/kota. Perumusan rencana program dan kegiatan prioritas daerah kabupaten/kota dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan jangka menengah daerah kabupaten/kota. Perumusan rencana program dan kegiatan prioritas daerah kabupaten/kota dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan tahunan nasional. Pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masingmasing SKPD kabupaten/kota telah memperhitungkan prakiraan maju. Musrenbang RKPD yang bertujuan : Menyelaraskan program dan kegiatan prioritas pembangunan daerah kabupaten/kotadengan arah kebijakan, prioritas dan sasaran pembangunan nasional serta usulan program dan kegiatan hasil musrenbang kecamatan. Mengklarifikasi usulan program dan kegiatan yang telah disampaikan masyarakat kepada pemerintah daerah kabupaten/kota pada musrenbang RKPD kecamatan dan/atau sebelum musrenbang RKPD kabupaten/kota dilaksanakan. Mempertajam indikator dan target kinerja program dan kegiatan pembangunan kabupaten/kota. Menyepakati prioritas pembangunan daerah serta rencana kerja dan pendanaan. Naskah kesepakatan hasil musrenbang RKPD. Sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan RKPD kabupaten/kota yang diatur dalam peraturan Menteri Dalam Negeri ini. Dokumen RKPD yang telah disyahkan.


)

p

ian dan Evaluasi Tindak Lanjut Penyempurnaan Apabila Tidak (6)


)

Pengendalian dan Eva Kabupaten/kota SKPD Periode Renja SKPD Periode RKA SKPD

Kode

: : : :

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Rencana Tahun ............ (tah

Indikator Kinerja Program/Kegiatan

Lokasi (1)

(3)

(2) Renja

(4) RKA

Renja

RKA

Pengendalian dan Evaluasi terhadap Pelaksanaan Renja SKPD

Rencana Tahun ............ (tahun rencana)

Prakiraan Maju Rencana Tahun .........

Target Capaian Kinerja

Dana

Target Capaian Kinerja

Dana

(5)

(6)

(7)

(8)

Renja

RKA

Renja

RKA

Renja

RKA

Kesesuaian

(9)

Renja

RKA

Ya

Disusun ......................., tanggal ................... KEPALA SKPD…………………. KAB/KOTA .................................... (

)

Kesesuaian

(10) Tidak

., tanggal ...................

D…………………. .................................

Evaluasi

Tindak Lanjut

Hasil Tindak Lanjut

(11)

(12)

(13)

Evaluasi Terhadap Hasil Ren Renja SKPD....................... Kab Periode Pelaks Indikator dan target kinerja SKPD Kabupaten/Kota yang mengacu pada sasaran RKPD:

………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………

No

Sasaran

Program/Kegi atan

1

2

3

Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)

4

Target Renstra SKPD pada Tahun 2015 (Akhir Periode Renstra SKPD)

Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD sampai dengan Renja SKPD Tahun Lalu (n-2) (2011)

5

6

K

Rp

K

Rp

Rata-rata capaian kinerja (%

Predikat kinerj Faktor pendorong keberhasilan kinerja: Faktor penghambat pencapaian kinerja: Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*): Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja SKPD kabupaten/kota berikutnya*):

Evaluasi Terhadap Hasil Renja SKPD Lingkup Kabupaten/kota Renja SKPD....................... Kabupaten/kota........................................ Periode Pelaksanaan:……………………

Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun berjalan (Tahun n-1) (2012) yang dievaluasi

Realisasi Kinerja Pada Triwulan

7 K

Rp

K

I

II

III

IV

8

9

10

11

Rp

K

Rp

K

Rp

K

Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang dievaluasi

Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2012 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2012)

12

13 = 6 + 12

Rp


Disusun ......................., tanggal ................... KEPALA SKPD…………………. KAB/KOTA .................................... (

)

K

Rp

K

Rp

unit SKPD Penanggung Jawab Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d tahun … (%) 14=13/5 x100% K

Rp

Dievaluasi ......................., tanggal ................... KEPALA BAPPEDA KAB/KOTA .................................... (

)

15

No

Sasaran

Kode

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan

1

2

3

4 Urusan Pilihan Kelautan dan Perikanan Program Pengembangan Perikanan Tangkap Kegiatan Pengadaan Alat Tangkap

Faktor pendorong keberhasilan kinerja: Faktor penghambat pencapaian kinerja: Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya: Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya:

Formulir VII.F.9 Evaluasi Terhadap Hasil RKPD Kabupaten/kota …….. Tahun .... Sasaran Pembangunan Tahunan Kabupaten/kota: ……………………………………………………………………………………………………………………..

Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Target RPJMD/Renstra Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota sampai dengan Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kabupaten/kota pada Tahun 2015 Kabupaten/kota Tahun Berjalan Kegiatan (output) RKPD Kabupaten/kota Tahun (Akhir Periode RPJMD) (Tahun n-1) 2012 yang Dievaluasi Lalu (n-2) 2011

5

Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap

6 K

7 Rp

51.616,40 Ton

K

100,000,000.00

20.000 ton

8 Rp

20,000,000.00

K

Rp

15.000 ton

20,000,000.00


Disusun ......................, tanggal ................... KEPALA BAPPEDA PROVINSI ....................................

(

Disetujui ......................., tanggal ................... BUPATI/WALIKOTA KABUPATEN/KOTA ....................................

) (

)

ota: ………………………..

Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi

Realisasi Kinerja Pada Triwulan

I

II

9 K

III

10 Rp

......., tanggal ...................

EN/KOTA ....................................

K

K

Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun … (%)

14 = 7 + 13

15=14/6 x100%

IV

11 Rp

Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun ....... (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun....)

12 Rp

K

13 Rp

K

15.000 ton

Rp

20,000,000.00

K

35.000 ton

Rp

40,000,000.00

K

67.81

Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun … (%)

15=14/6 x100% Rp

40

SKPD Penanggung Jawab

16

Evaluasi kinerja Pelaksanaan Perencanaan Daerah sampai dengan Tahun Berjalan Provinsi/Kabupaten/Kota …………*)

Kode



Target capaian kinerja RPJMD Tahun 2015 (akhir periode RPJMD)

1

2

3

4

Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun

Angka Partisipasi Murni (APM)

100%

1

WAJIB

1

22

pemberdayaan masyarakat dan desa

1

1

1

1

1

1

1

Kegiatan Pembangunan gedung sekolah.

Jumlah sekolah yang terbangun

250

1

1

1

2

Kegiatan pembangunan rumah dinas kepala sekolah, guru, penjaga sekolah

Jumlah rumah dinas kepala sekolah yang terbangun

250

1

1

1

3

Penambahan ruang kelas sekolah

Jumlah ruang kelas terbangun

400

1

1

1

4

Dst....................

1

2

1

2

1

1

1

1

1

3

1

3

Kesehatan Program ......... 1

Kegiatan …………….

Dst ...................... 1

Program..................

Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun lalu (n-2) 2012

Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d dengan tahun 2011 (tahun n3) Target RKPD tahun Realisasi RKPD tahun 2012 (tahun n-2) .2012 (tahun n-2) 2012 2012

Perkiraan realisasi capaian target RPJMD sampai dengan tahun berjalan Target program / kegiatan RKPD tahun berjalan (tahun n-1) 2013

Tingkat Realisasi (%)

Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun 2013 (tahun berjalan/n-1)

5

6

7

8=(7/6)

9

10=(5+7+9)*

45%

65%

65%

100%

80%

80%

120

50

50

100.0%

40

210

100

50

50

100%

50

180

180

60

48

80%

60

288

Perkiraan realisasi capaian target PJMD sampai dengan tahun berjalan SKPD PENANGGUNG JAWAB Tingkat capaian realisasi target s/d tahun 2013 (%)

11=(10/4)*

12

80%

Diknas

84%

Diknas

72%

Diknas

72%

No. (1) (2) (3) (4) (5)

INTERVAL NILAI REALISASI KINERJA

KRITERIA PENILAIAN REALISASI KINERJA

91% ≤ 100%

Sangat tinggi

76% ≤ 90%

Tinggi

66% ≤ 75%

Sedang

51% ≤ 65%

Rendah

≤ 50%

Sangat Rendah

Evaluasi kinerja Pelaksanaan Perencanaan Daerah sampai dengan Tahun Berjalan Provinsi/Kabupaten/Kota …………*)

Kode



1

2

3

4

5

6

7

8=(7/6)

9

1780

0

80

68

85%

445

513

28.82%

BPMPD

22

1

22

1

22

15

1

22

1

22

15

1

22

1

22

16

1

22

1

22

16

6

1

22

1

22

16

2

Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun 2013 (tahun berjalan/n-1)

Tingkat capaian realisasi target s/d tahun 2013 (%)

10=(5+7+9)* 11=(10/4)*

SKPD PENANGGUN G JAWAB

12

22

pemberdayaan masyarakat dan desa

1

22

16

1

3

1

22

1

22

16

5

1

22

1

22

16

7

1

Target program / kegiatan RKPD tahun berjalan (tahun n-1) 2013

WAJIB

1

1

Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran Realisasi kegiatan s/d Target RKPD Tingkat tahun 2012 RKPD tahun dengan tahun (tahun n-2) .2012 (tahun Realisasi (%) 2011 (tahun 2012 n-2) 2012 n-3)

Perkiraan realisasi capaian target RPJMD sampai dengan tahun berjalan

Target capaian kinerja RPJMD Tahun 2015 (akhir periode RPJMD)

1

1

Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun lalu (n-2) 2012

22

22

1

1

22

22

Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyaqrakat

Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan

Meningkatnya keberdayaan masyarakat perdesaan

445

0

80

68

85%

300

368

82.70%

BPMPD

Berkembangnya lembaga ekonomi perdesaan

120

0

20

20

100%

20

40

33.33%

BPMPD

terlaksananya pelatihan BUMDES

10

0

10

10

100%

0

10

100.00%

BPMPD

terlaksananya pelatihan BUMDES Pelatihan ketrampilan manajemen badan usaha milik desa Terlaksananya Rakor BUMDES

110

0

20

20

100%

30

50

45.45%

BPMPD

50

0

20

20

100%

10

30

60.00%

BPMPD

Rakor Pelatian

85

0

10

10

100%

25

35

41.18%

BPMPD

Pelatihan TTG

175

0

25

25

100%

50

75

42.86%

BPMPD

Rakor Lomba TTG

75

0

0

0

0%

25

25

33.33%

BPMPD

Lomba TTG

30

0

0

0

0%

10

10

33.33%

BPMPD

Gelar TTG Tk. Nasional

26

0

5

5

100%

7

12

46.15%

BPMPD

Terlaksananya koordinasi ke desa

20

0

0

0

0%

20

20

100.00%

BPMPD

terlaksananya monitoring dan evaluasi

90

0

0

0

0%

30

30

33.33%

BPMPD

5664

0%

936

936

100%

976

1912

33.76%

BPMPD

terlaksananya pelatihanPJOK, FK, F T

127

0

37

37

100%

30

67

52.76%

BPMPD

terlaksananya pelatihan CBM

1200

0

0

0

0%

400

400

33.33%

BPMPD

30 org

terlaksananya pelatihanSPP

900

0

0

0

0%

300

300

33.33%

BPMPD

400 org

terlaksananya pelatihan Penyehatan pinjaman

90

0

0

0

0%

30

30

33.33%

BPMPD

300 org

terlaksananya pelatihankegiatan sosialisasi PMPM integrasi

480

0

0

0

0%

160

160

33.33%

BPMPD

30 org

terlaksananya rakor PNPM-MP

600

0

0

0

0%

200

200

33.33%

BPMPD

160 org

Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan Fasilitas kemitraan swasta dan usaha mikro kecil dan menengah di pedesaan

Pelatihan ketrampilan usaha industri kerajinan

Fasilitasi permodalan bagi usaha mikro kecil dan menengah di perdesaan Monitoring, evaluasi dan pelaporan Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa

17

17

Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan

1

Pembinaan kelompok masyarakat pembangunan desa

Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam membangun desa

1

22

1

22

17

1

22

1

22

17

1

22

1

22

18

1

1

1

22

22

22

1

1

1

22

22

22

18

18

18

1

3

3

4

5

terlaksananya Monev PNPM Pembinaan kelompok masyarakat pembangunan desa terlaksananya Pembinaan adm. PNPM-MP

90

0

0

0

0%

30

30

33.33%

BPMPD

200 org

90

0

0

0

0%

30

30

33.33%

BPMPD

30 org

terlaksananya Lomba Desa Tk. Kab. Dan Tk. Prov.

10

0

0

0

0%

10

10

100.00%

BPMPD

30 org

terlaksananya pameran/ jambore UPK Tk. Prov.

12

0

0

0

0%

4

4

33.33%

BPMPD

10 org

terlaksananya expo PNPM-MPd Integrasi

24

0

0

0

0%

8

8

33.33%

BPMPD

4 org

Terlaksananya Keg.Lomba Desa

1010

0

1000

1000

0%

10

1010

100.00%

BPMPD

8 org

terlaksananya kegiatan BBGR

100

0

0

0

0%

100

100

100.00%

BPMPD

10 orang

terlaksanyan rakerda SI2APD

210

0

0

0

0%

70

70

33.33%

BPMPD

100 org 70 orang

'terlaksanyan rakor SI2APD

102

0

0

0

0%

34

34

33.33%

BPMPD

Pemberian stimulan pembangunan desa

Sosialisasi Pemberian Stimulan

120

0

0

0

0%

40

40

33.33%

BPMPD

Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa

Meningkatnya Pengetahuan dan kapasitas aparatur pemerintah desa.

1852

0

40

44

110%

463

507

27.38%

BPMPD

Terlatihnya Kades

435

0

0

0

0%

145

145

33.33%

BPMPD

Terlatihnya Sekdes

435

0

0

0

0%

145

145

33.33%

BPMPD

Terlatihnya BPD

435

0

0

0

0%

145

145

33.33%

BPMPD

Tersusunnya Propil Desa

145

0

0

0

0%

28

28

19.31%

BPMPD

Terlaksananya sosialisasi ADD

435

0

0

0

0%

435

435

100.00%

BPMPD

Terlaksananya serah terima ADD

145

0

0

0

0%

145

145

100.00%

BPMPD

Terlaksananya Rakor ADD

145

0

0

0

0%

145

145

100.00%

BPMPD

Terlaksananya Pemilihan Kades

406

0

20

22

110%

48

70

17.24%

BPMPD

Terlaksananya Pelantikan Kades

145

0

20

22

110%

48

70

48.28%

BPMPD

48 org

Terlaksananya Pemilihan BPD

145

0

20

22

110%

13

35

24.14%

BPMPD

13 org

Terlaksananya Pelantikan BPD

145

0

20

22

110%

13

35

24.14%

BPMPD

13 org

Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang manajemen pemerintahan desa

Monitoring, evaluasi dan pelaporan

Penyelenggaraan Proses Pemilihan dan Pelantikan Kepala Desa dan Pelantikan BPD *)

48 org

30 org 400 org 300 org

30 org 160 org

200 org 30 org 30 org

10 org 4 org 8 org 10 orang 100 org 70 orang

145 Kades 145 Kades 145 BPD 28 Desa 435 org

145 org

145 org

48 org 48 org 13 org 13 org

Renstra BPMPD Kab. Tanah Bumbu

Recommend Documents