BAB I PENDAHULUAN. Pedoman Penyusunan Dokumen Kelitbangan Tahun 2016, Balitbang Prov. Sultra... 1

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Dinamika dan tuntutan terhadap peran pemerintah daerah dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat semakin besar sejalan dengan adanya otonomi daerah. Penyelenggaraan otonomi daerah tidak akan dapat berjalan secara efektif dan efisien apabila tidak didukung oleh kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Banyak kebijakan pemerintah yang kadangkala tidak sejalan dengan permasalahan dan kebutuhan masyarakat. Kondisi demikian ini antara lain disebabkan produk kebijakan publik yang diterapkan belum berlandaskan pada hasil-hasil kajian akademik atau penelitian. Untuk mendukung kebijakan-kebijakan strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan, dibutuhkan peran penelitian (litbang) agar kebijakan-kebijakan tersebut dapat dirumuskan secara tepat dan mengakomodir permasalahan, kebutuhan dan aspirasi masyarakat, serta dapat dipertanggungjawabkan secara normatif dan akademis. Sehubungan dengan itu, dalam rangka pencapaian sasaran otonomi daerah, Pemerintah Daerah harus mampu merumuskan berbagai kebijakan secara berkualitas. Dalam rangka menghasilkan kebijakan yang berkualitas dimaksud, tentunya perlu didukung oleh data yang valid, informasi yang faktual, serta direkomendasikan atas hasil analisis yang akurat. Atas dasar inilah, maka peran dan fungsi penelitian dan pengembangan sangat diperlukan dalam menetapkan skenario kebijakan strategis di daerah. Kegiatan penelitian dan pengembangan memiliki dimensi tugas yang luas, sehingga output yang dihasilkan akan dimanfaatkan oleh beragam pengguna. Dalam kaitannya

dengan

pengambilan

kebijakan

publik,

lembaga

penelitian

dan

pengembangan berperan untuk melakukan kegiatan-kegiatan penelitian, pengkajian atau telaahan untuk merumuskan berbagai rekomendasi atau masukan, yang oleh jajaran pimpinan pemerintahan daerah akan dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan dan langkah-langkah operasional secara lebih lanjut. Sejalan dengan itu, peran strategis yang diharapkan dari keberadaan Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sulawesi Tenggara dalam rangka mewujudkan

Pedoman Penyusunan Dokumen Kelitbangan Tahun 2016, Balitbang Prov. Sultra ........................................ 1

otonomi daerah dan pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek) di daerah adalah

sebagai

lembaga

Pemerintah

Daerah

berperan

dalam

melaksanakan,

mengkoordinasikan, dan memfasilitasi kegiatan penelitian dan pengembangan di daerah dalam rangka sinergi, efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan kegiatan kelitbangan. Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sulawesi Tenggara memiliki tugas menyiapkan data dan informasi serta menghasilkan berbagai rekomendasi dan masukan sebagai bahan perumusan kebijakan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan serta mewujudkan Sistem Inovasi Daerah (SIDa) di Sulawesi Tenggara. Tugas dan fungsi Badan Penelitian dan Pengembangan tersebut diwujudkan dalam kegiatan penelitian, pengembangan, pengkajian dan inovasi yang dilaksanakan secara berkelanjutan. Pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan ini mengacu pada prosedur dan ketentuan baku pada Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sulawesi Tenggara yang meliputi ketentuan administrasi dan mekanisme penelitian. Panduan pelaksanaan kegiatan kelitbangan dituangkan dalam pedoman penyusunan dokumen kelitbangan adalah sebagai panduan bagi Tim Kelitbangan dalam proses penyusunan kerangka acuan (Term of Reference/ToR) kegiatan, proposal penelitian/ kelitbangan, dan laporan penelitian/kelitbangan sekaligus sebagai peta jalan kegiatan penelitian yang dijalankan agar berjalan dengan baik dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Pedoman penyusunan dokumen kelitbangan ini secara sistematis memuat pokokpokok materi sebagai panduan bagi tim kelitbangan dalam menyusun kerangka acuan kegiatan kelitbangan maupun bagi para peneliti di dalam menyusun proposal penelitian/ kelitbangan yang akan diajukan kepada Balitbang Provinsi dan diuji oleh tim penjamin mutu kelitbangan. Dalam buku pedoman penyusunan dokumen kelitbangan ini juga dimuat mengenai panduan penyusunan proposal, rancangan penelitian, dan penulisan laporan penelitian. Penyusunan

pedoman

penyusunan

dokumen

kelitbangan

ini

untuk

menindaklanjuti Rencana Kerja (Renja) Program dan Kegiatan Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sulawesi Tenggara tahun anggaran 2016. Rencana kerja tersebut merupakan pengejawantahan Rencana Strategis (Renstra) Balitbang tahun 2013-2018 dan program prioritas Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara melalui


Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2013-2018 yaitu meningkatkan daya saing daerah dan membangun sinergitas penelitian dan pengembangan antara Lembaga Penelitian Perguruan Tinggi, Pemerintah Daerah dan Dunia Usaha serta membangun Sumber Daya Manusia berwawasan Iptek dan mengembangkan Sistem Inovasi Daerah (SIDa) yang mendukung pembangunan daerah Sulawesi Tenggara. B. Maksud dan Tujuan Penyusunan pedoman penyusunan dokumen kelitbangan merupakan tindak lanjut dari Rencana Kerja Program dan Kegiatan Badan Penelitian dan Pengembangan. Kerangka acuan ini dimaksudkan sebagai pedoman kegiatan kelitbangan yang dibiayai oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara melalui APBD Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun Anggaran 2016 dan hasilnya akan digunakan sebagai input dan bahan perumusan kebijakan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah. Adapun tujuan penyusunan buku pedoman kelitbangan ini adalah untuk menyediakan panduan atau petunjuk bagi Tim Kelitbangan (pejabat struktural dan pejabat fungsional keahlian Balitbang, serta tenaga ahli/pakar/praktisi dari Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian) dalam menyusun kerangka acuan (Term of Reference) kegiatan, penyusunan proposal, dan penyusunan laporan penelitian/kelitbangan kepada Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sulawesi Tenggara. C. Dasar Hukum Pedoman

penyusunan

dokumen

kelitbangan

Badan

Penelitian

dan

Pengembangan Provinnsi Sulawesi Tenggara Tahun 2016 mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pedoman Penelitian dan pengembangan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah. D. Fungsi dan Sifat Kelitbangan Kegiatan kelitbangan yang meliputi kegiatan penelitian, pengkajian, dan pengembangan memiliki fungsi untuk menghasilkan data dan informasi serta rekomendasi akademis yang dapat digunakan dalam merumuskan kebijakan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah.


Sifat kegiatan kelitbangan baik penelitian, pengkajian dan pengembangan yang dilaksanakan sebagaimana disebutkan dalam kerangka acuan ini adalah: 1) Aplikatif. Bentuk penelitian terapan yang mencakup penelitian kebijakan, penelitian tindakan/operasional, dan penelitian evaluasi. 2) Interkoneksitas. Kegiatan penelitian dilaksanakan dengan pendekatan multidisiplin dan lintas sektoral untuk mendapatkan data dan infromasi yang komprehensif. 3) Kontinuitas. Penelitian yang dijalankan tidak boleh tumpang tindih namun dapat saja dilakukan secara berkelanjutan pada kasus-kasus tertentu yang memerlukan penajaman lebih lanjut untuk pemecahan masalah yang lebih luas dan kompleks. 4) Representatif. Penelitian yang dilakukan harus mewakili gambaran kondisi Provinsi Sulawesi Tenggara secara umum dan atau mewakili secara khusus.


BAB II PENYUSUNAN KERANGKA ACUAN, PROPOSAL DAN LAPORAN PENELITIAN/KELITBANGAN

Dalam rangka mewujudkan tugas dan fungsi Balitbang Provinsi Sulawesi Tenggara dalam penyelenggaran urusan pemerintahan di bidang kelitbangan daerah guna menyiapkan data dan informasi serta rekomendasi akademik sebagai bahan perumusan kebijakan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan serta mewujudkan sistem inovasi daerah di Sulawesi Tenggara, maka diselenggarakan kegiatan penelitian, pengkajian, dan pengembangan. Kegiatan kelitbangan tersebut dilaksanakan sesuai prosedur kegiatan dan ketentuan yang meliputi ketentuan administrasi dan mekanisme penelitian. Guna mencapai standar kualitas penyusunan dokumen penelitian/kelitbangan, maka diperlukan buku pedoman penyusunan dokumen kelitbangan. Buku ini menyajikan garis besar cara penyusunan kerangka acuan kerja, proposal, dan laporan penelitian/kelitbangan. Isi buku pedoman ini dibagi menjadi 7, yaitu : 1. Petunjuk Umum Penyusunan Kerangka Acuan Kegiatan Penelitian/Kelitbangan; 2. Petunjuk Umum Penyusunan Proposal Penelitian/Kelitbangan; 3. Petunjuk Umum Penyusunan Rancangan Penelitian/Kelitbangan; 4. Petunjuk Umum Penyusunan Laporan Lokasi Penelitian/Kelitbangan; 5. Petunjuk Umum Penyusunan Draf Laporan Akhir Penelitian/Kelitbangan; 6. Petunjuk Umum Penyusunan Laporan Akhir Penelitian/Kelitbangan; 7. Tata cara Penulisan. A. Petunjuk Umum Penyusunan Kerangka Acuan Kegiatan Penelitian/Kelitbangan Kerangka acuan (Term of Reference) atau ToR dibuat dan disiapkan oleh Tim Kelitbangan Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sulawesi Tenggara yang selanjutnya ditindaklanjuti dengan usulan penelitian/kelitbangan (proposal). Usulan penelitian/kelitbangan tersebut kemudian dinilai oleh tim pengendali mutu kelitbangan. Kerangka acuan disusun sebagai tindak lanjut dari Rencana Kerja Program dan Kegiatan Balitbang Provinsi Sulawesi Tenggara yang telah ditetapkan.


Penyusunan kerangka acuan (ToR) kegiatan penelitian/kelitbangan terdiri atas: bagian awal, bagian utama, dan bagian akhir. 1. Bagian Awal Bagian awal mencakup halaman judul. Halaman Judul Bagian ini memuat judul kerangka acuan kegiatan penelitian/kelitbangan, lambang daerah/lembaga, mencantumkan penyusun (bidang), nama lembaga disertai dengan tempat dan tahun pembuatan, serta menggunakan sampul berwarna kuning muda. Contoh halaman judul dapat dilihat pada Lampiran 1a. Adapun penjelasannya sebagai berikut : ß

Judul kerangka acuan kegiatan penelitian/kelitbangan disesuaikan dengan Rencana Kerja Program dan Kegiatan Balitbang Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2016 yang telah ditetapkan.

ß

Lambang daerah dimaksud adalah lambang Sulawesi Tenggara yang berbentuk segi lima dengan diameter 5,5 cm dan berwarna.

ß

Kerangka acuan kegiatan disusun oleh bidang-bidang sesuai tugas pokok pada Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sulawesi Tenggara, Kendari. Diketik dengan huruf kapital.

ß

Waktu pengajuan ditunjukkan dengan menuliskan bulan dan tahun di bawah baris kata Kendari.

ß

Penyusunan pada halaman judul diketik dengan satu spasi.

2. Bagian Utama Bagian utama kerangka acuan kegiatan penelitian/kelitbangan memuat latar belakang, pokok permasalahan, tujuan dan sasaran, ruang lingkup dan kerangka pemikiran, metode penelitian, waktu dan pelaksana, dan pembiayaan. Adapun penjelasan mengenai urutan-urutan kerangka bagian utama sebuah kerangka acuan kegiatan penelitian/kelitbangan, yaitu : I. LATAR BELAKANG Latar belakang memuat penjelasan atau uraian singkat, padat dan jelas tentang masalah yang akan diteliti dan urgensinya sebagai bahan dalam perumusan


kebijakan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Penjelasan ini harus didukung dengan pemaparan fakta aktual (das sain) yang bersumber dari kegiatan penelitian dan pengkajian terdahulu (bagi kegiatan pengembangan) dan atau pendapat/tulisan yang telah dipublikasikan dan relevan dengan judul penelitian yang akan diusulkan. Dukungan fakta tersebut kemudian dibandingkan dengan kondisi ideal (das sollen) yang diharapkan dan dibahas keterkaitannya dengan teori-teori yang relevan. II. POKOK PERMASALAHAN Pokok permasalahan memuat penjelasan mengenai alasan mengapa masalah yang dikemukakan dalam kerangka acuan kegiatan penelitian/kelitbangan itu dipandang menarik, penting, dan perlu untuk diteliti. Permasalahan penelitian kemudian dirumuskan dalam bentuk poin-poin menggunakan kalimat yang singkat, jelas dan dalam kalimat tanya. III. TUJUAN DAN SASARAN Dalam bagian ini disebutkan secara spesifik tujuan dan sasaran yang ingin dicapai. Pengungkapan harus jelas, akurat, dan tidak menimbulkan kesalahan interpretasi. Pengungkapan yang jelas akan mencegah pembaca untuk bertanya lebih lanjut maksud atau makna ungkapan tersebut. IV. RUANG LINGKUP DAN KERANGKA PEMIKIRAN Ruang lingkup memuat batasan obyek yang akan diteliti agar kegiatan pencarian data penelitian lebih terarah. Kerangka pemikiran adalah uraian mengenai alur penelitian berikut variabel-variabel yang akan diteliti dan dibangun dalam bentuk narasi atau kalimat sendiri tanpa mencantumkan referensi dan bagan alir. V. METODE PENELITIAN Pemilihan metode penelitian yang akan dipakai dalam kegiatan penelitian/ kelitbangan adalah untuk memahami dan menjelaskan gejala atau permasalahan serta objek yang diteliti, dengan tujuan mempelajari fenomena atau meneliti hubunganhubungan diantara variabel-variabel penelitian. Metode yang biasa digunakan dalam penelitian yaitu metode kuantitatif (misalnya survei), metode kualitatif (misalnya deskriptif), dan metode campuran (mixed method).


VI. WAKTU DAN PELAKSANA 4.1. Waktu Penyusunan jadwal waktu pelaksanaan kegiatan penelitian/kelitbangan dapat dilakukan dengan urutan: a. Tahap penelitian; b. Rincian kegiatan pada setiap tahap; c. Untuk menjelaskan waktu yang diperlukan untuk melaksanakan setiap tahap, jadwal penelitian dapat disajikan dalam bentuk matriks atau uraian. 4.2. Pelaksana Organisasi pelaksana kegiatan penelitian/kelitbangan dinyatakan dalam susunan tim secara lengkap. Semua anggota tim dikemukakan dalam suatu daftar yang dilengkapi dengan uraian tugas dan bidang keahlian masing-masing dengan susunan seperti pada tabel dibawah ini, selain itu setiap anggota tim memasukkan Curriculum Vitae (CV) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari usulan penelitian (proposal). Posisi dan Nama

Bidang Keahlian/ Tugas

I. Penanggungjawab : Ketua Lembaga *) II. Pelaksana Kegiatan 1. Ketua Tim : **) 2. Anggota :

Disebutkan bidang keahlian setiap Anggota (termasuk Ketua) Pelaksana Kegiatan (Anggota Tim terdiri atas multidisiplin ilmu dan lintas sektor), mencantumkan latar belakang pendidikan yang jelas dan Ketua/Anggota Tim tidak boleh melakukan penelitian rangkap pada waktu yang bersamaan dalam lingkup Balitbang Provinsi Sulawesi Tenggara.

Tenaga Penunjang

Sebutkan Jabatan Tenaga Penunjang tersebut, Enumerator, Administrasi, Analis, dan lain-lain.

seperti

*) Pejabat bersangkutan adalah yang bertanda tangan pada lembaran pengesahan. **) Ketua Tim minimal strata 2 atau ahli di bidang yang akan diteliti dan mencantumkan pengalaman penelitian yang pernah dilakukan, sesuai dengan bidang kegiatan yang diteliti serta melampirkan bukti keterangan penelitian.

Lembaga penelitian selain Perguruan Tinggi yang bergerak di bidang penelitian dan pengembangan, wajib melampirkan: ß ß ß ß

Profil Lembaga Copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Nomor Seri Faktur Pajak bagi Lembaga Profit. Bukti-bukti hasil-hasil kegiatan penelitian, pengkajian, atau pengembangan yang pernah dilaksanakan.


VII. PEMBIAYAAN Biaya kegiatan penelitian/kelitbangan seluruhnya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sulawesi Tenggara dan sumber dana lainnya pada tahun anggaran 2016. Daftar Rincian Anggaran Biaya (RAB) disusun menurut kelompok anggaran belanja, dengan uraian: 1). Belanja Personalia Komponen belanja personalia dirinci pengeluaran

yang

merupakan

Honorarium dan diperuntukkan bagi Ketua Pelaksana, Peneliti, Pembantu Peneliti dan Petugas Lapangan di lokasi penelitian yang sifatnya tidak tetap. Pengenaan pajak penghasilan (pph 21) ditanggung peneliti dan akan langsung dibukukan pada tahap awal pembayaran. 2). Belanja Barang dan Jasa Belanja barang dan jasa dirinci dengan jelas jumlah masing-masing rencana pengeluaran untuk : a. Belanja Barang seperti bahan penelitian, yaitu kertas, ball point, bahan dokumentasi, serta bahan-bahan lain yang sifatnya pakai habis termasuk materai dan leges yang mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan. Khusus untuk kegiatan spesifik, misalnya yang memerlukan bahan kimia akan dilakukan penyesuaian sesuai kebutuhan. b. Belanja jasa terdiri dari: 1) Biaya persiapan, yaitu biaya yang dikeluarkan setelah proposal disetujui sampai pada tahap pengumpulan data; 2) Biaya pengumpulan data. Biaya yang dikeluarkan untuk pengumpulan data khususnya data sekunder ataupun primer pada lokasi penelitian; 3) Biaya tabulasi dan pengolahan data, yaitu biaya yang dikeluarkan untuk melakukan tabulasi dan pengolahan data; 4) Biaya analisis data, yaitu biaya yang dikeluarkan untuk melakukan analisis data baik analisis imprensial maupun deskriptif; 5) Biaya fotocopy adalah biaya yang dikeluarkan untuk fotocopy bahan penelitian atau data yang dikumpulkan di lapangan, dan untuk keperluan pelaksanaan kegiatan lain seperti pedoman wawancara, kuesioner, dll;


6) Biaya narasumber. Biaya yang dikeluarkan untuk jasa Narasumber dalam pelaksanaan kegiatan termasuk instansi/lembaga terkait dalam lingkup Provinsi dan Kabupaten/Kota yang diundang menghadiri seminar; 7) Biaya pertemuan adalah biaya yang dikeluarkan dalam setiap pertemuan interen peneliti; dan 8) Biaya cetak dan penggandaan adalah biaya yang digunakan pencetakan buku hasil penelitian minimal 30 eksamplar dan penggandaan laporan sebagai bahan presentasi pada setiap tahapan kegiatan. 3). Belanja Perjalanan Komponen Belanja Perjalanan dirinci dengan jelas rencana pengeluaran untuk perjalanan dalam melakukan kegiatan lapangan di lokasi pelaksanaan kegiatan penelitian/kelitbangan dengan memperkirakan volume kegiatan perjalanan, biaya bahan bakar, jarak tempuh dengan berpedoman pada ketentuan perjalanan dinas yang sumber dananya berasal dari APBD Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2016 (Ketentuan perjalanan dinas dapat diperoleh pada Sekretariat Balitbang Provinsi Sulawesi Tenggara). Rincian anggaran biaya kegiatan kelitbangan tidak diperkenankan adanya rencana pengeluaran yang mengambang, dengan kata lain tidak jelas peruntukannya, seperti lain-lain biaya, atau biaya tak terduga. Penentuan harga satuan dari masing-masing kegiatan mengacu pada dokumen harga satuan yang berlaku umum pada tahun berjalan, antara lain: 1) Harga Satuan Pokok Kegiatan (HSPK) diterbitkan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara; dan 2) Harga satuan lainnya yang berlaku khusus dalam lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara dan/atau Balitbang Provinsi Sulawesi Tenggara. Apabila terdapat kegiatan yang tidak mempunyai harga satuan dalam dokumen di atas, maka harus dilengkapi dengan dokumen harga satuan dari lembaga yang berkompeten atau dokumen harga penawaran minimal dari tiga toko/supplier. Rencana anggaran biaya kegiatan kelitbangan yang diusulkan akan diteliti kelayakannya dan telah melaksanakan seminar awal (Rencana Operasional Pelaksanaan Penelitian) sesuai format anggaran kinerja.


3. Bagian Akhir Bagian akhir berisi daftar pustaka. DAFTAR PUSTAKA Daftar pustaka hanya memuat pustaka yang diacu dalam kerangka acuan kegiatan penelitian/kelitbangan dan disusun ke bawah menurut abjad nama keluarga atau nama akhir penulis pertama. Penyusunan pustaka buku dan jurnal ilmiah tidak dibedakan, kecuali penyusunan keterangan dasar suatu penerbitan ke kanan, yaitu sebagai berikut: a. Buku: nama penulis, tahun terbit, judul buku, jilid, terbitan ke, nomor, halaman yang diacu (kecuali kalau seluruh buku), kota: nama penerbit. b. Jurnal imiah: nama penulis, tahun terbit, judul tulisan, nama jurnal dengan singkatan resminya, jilid, dan nomor halaman yang diacu. c. Internet: nama penulis, tahun revisi terakhir, judul tulisan, website/htttp, tanggal revisi terakhir, tanggal diakses. d. Sumber-sumber lain, seperti misalnya komunikasi pribadi (wawancara, korespondensi) disusun berdasarkan ketentuan yang berlaku pada disiplin ilmu yang bersangkutan.Contoh Penyusunan daftar pustaka dilihat pada lampiran 4. 4. Sistematika Penyusunan Kerangka Acuan Kegiatan Penelitian/Kelitbangan Format penyusunan kerangka acuan (Term of Reference) kegiatan penelitian/ kelitbangan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 20 Tahun 2011 dengan sistematika sebagai berikut: HALAMAN JUDUL I. LATAR BELAKANG II. POKOK PERMASALAHAN III. TUJUAN DAN SASARAN IV. RUANG LINGKUP DAN KERANGKA PEMIKIRAN V. METODE PENELITIAN VI. WAKTU DAN PELAKSANA VII. PEMBIAYAAN DAFTAR PUSTAKA


B. Petunjuk Umum Penyusunan Proposal Penelitian/Kelitbangan Proposal penelitian/kelitbangan dibuat peneliti/perekayasa berdasarkan kerangka acuan rencana kerja kegiatan penelitian/kelitbangan yang telah ditetapkan Balitbang Provinsi Sulawesi Tenggara. Proposal penelitian/kelitbangan terdiri atas: bagian awal, bagian utama, dan bagian akhir. 1. Bagian Awal Bagian awal mencakup halaman judul dan halaman pengesahan. a. Halaman Judul Halaman

judul

memuat

judul

Proposal

penelitian/kelitbangan, lambang

daerah/lembaga, mencantumkan nama tim dan anggota pengusul/ peneliti, nama lembaga disertai dengan tempat dan tahun pembuatan, serta menggunakan sampul berwarna kuning muda. Contoh halaman judul dapat dilihat pada Lampiran 1b. Adapun penjelasannya sebagai berikut : ß

Judul penelitian/kelitbangan disesuaikan dengan kerangka acuan kegiatan penelitian/kelitbangan maupun Rencana Kerja Program dan Kegiatan Balitbang Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2016 yang telah ditetapkan.

ß


ß

Ditulis lengkap, tidak boleh disingkat lengkap dengan gelar kesarjanaan. Nama diketik dengan huruf kapital pada setiap awal kata.

ß

Proposal diajukan kepada Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sulawesi Tenggara, Kendari. Diketik dengan huruf kapital, kecuali tulisan “kepada” diketik nonkapital.

ß


ß


b. Halaman Pengesahan Keaslian Halaman pengesahan keaslian dicantumkan: (a) judul; (b) nama penanggung jawab; (c) identitas ketua pelaksana; (d) alamat lengkap kantor dan rumah; (e) jangka waktu pelaksanaan kegiatan penelitian/kelitbangan; dan (f) total anggaran


kegiatan. Di bagian bawah halaman pengesahan dicantumkan nama dan tanda tangan Ketua Tim Pelaksana kegiatan penelitian/Kelitbangan dan disahkan oleh Penanggung Jawab Pelaksanaan Kegiatan. Contoh halaman pengesahan keaslian dapat dilihat pada Lampiran 2. c. Daftar Isi Daftar isi dimaksudkan untuk memberikan gambaran secara menyeluruh tentang isi proposal dan sebagai petunjuk pembaca yang akan melihat suatu bab atau subbab. Di dalam daftar isi tertera urutan judul bab, judul subbab, judul anak subbab, dan seterusnya dengan nomor halaman. 2. Bagian Utama Bagian utama proposal penelitian/kelitbangan memuat pendahuluan, tinjauan pustaka, dan metodologi penelitian.

Adapun penjelasan mengenai urutan-urutan

kerangka bagian utama sebuah proposal penelitian, yaitu : BAB I. PENDAHULUAN Pendahuluan berisi latar belakang, pokok permasalahan, tujuan dan sasaran, serta ruang lingkup dan kerangka pemikiran. 1.1. Latar Belakang Latar belakang memuat penjelasan atau uraian tentang masalah yang akan diteliti dan urgensinya sebagai bahan dalam perumusan kebijakan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Penjelasan ini harus didukung dengan pemaparan fakta aktual (das sain) yang bersumber dari kegiatan penelitian dan pengkajian terdahulu (bagi kegiatan pengembangan) dan atau pendapat/tulisan yang telah dipublikasikan dan relevan dengan judul penelitian yang akan diusulkan. Dukungan fakta tersebut kemudian dibandingkan dengan kondisi ideal (das sollen) yang diharapkan dan dibahas keterkaitannya dengan teori-teori yang relevan. 1.2. Pokok Permasalahan Pokok permasalahan memuat penjelasan mengenai alasan mengapa masalah yang dikemukakan dalam Proposal penelitian/kelitbangan itu dipandang menarik, penting, dan perlu diteliti. Permasalahan penelitian kemudian dirumuskan dalam bentuk poin-poin menggunakan kalimat yang singkat, jelas dan dalam kalimat tanya.


1.3. Tujuan dan Sasaran Dalam bagian ini disebutkan secara spesifik tujuan dan sasaran yang ingin dicapai. Pengungkapan harus jelas, akurat, dan tidak menimbulkan kesalahan interpretasi. Pengungkapan yang jelas akan mencegah pembaca untuk bertanya lebih lanjut maksud atau makna ungkapan tersebut. 1.4. Ruang Lingkup dan Kerangka Pemikiran Ruang lingkup memuat batasan obyek yang akan diteliti agar kegiatan pencarian data penelitian lebih terarah. Kerangka pemikiran adalah uraian mengenai alur penelitian berikut variabel-variabel yang akan diteliti dan dibangun dalam bentuk narasi atau kalimat sendiri tanpa mencantumkan referensi dan bagan alir. BAB II. TINJAUAN PUSTAKA Tinjauan pustaka memuat uraian sistematis tentang hasil penelitia yang didapat oleh peneliti terdahulu dan hubungannya dengan penelitian yang akan dilakukan. Dalam penyajian ini, hendaknya ditunjukkan bahwa permasalahan yang akan diteliti belum terjawab atau belum terpecahkan secara memuaskan. Secara umum tinjauan pustaka menjelaskan posisi penelitian yang dilakukan penulis diantara penelitian-penelitian terdahulu. Fakta yang dikemukakan harus diambil dari sumber asli. Semua sumber yang dipakai harus disebutkan dengan mencantumkan nama penulis dan tahun penerbitan, sesuai yang tercantum pada daftar pustaka. Tata cara penyebutan sumber dapat dilihat pada lampiran 3. BAB III. METODOLOGI PENELITIAN 3.1. Metode Penelitian Pemilihan metode penelitian yang akan dipakai dalam penelitian adalah untuk memahami dan menjelaskan gejala atau permasalahan serta objek yang diteliti, dengan tujuan mempelajari fenomena atau meneliti hubungan-hubungan diantara variabel-variabel penelitian. Metode dasar yang digunakan dalam penelitian yaitu metode kuantitatif (misalnya survei), metode kualitatif (misalnya deskriptif), dan metode campuran (mixed method).


3.2. Waktu Pelaksanaan Waktu pelaksanaan penelitian dapat dilakukan dengan urutan: d. Tahap penelitian; e. Rincian kegiatan pada setiap tahap; f. Untuk menjelaskan waktu yang diperlukan untuk melaksanakan setiap tahap, jadwal penelitian dapat disajikan dalam bentuk matriks atau uraian. 3.3. Pembiayaan Biaya kegiatan penelitian/ kelitbangan dapat seluruhnya atau sebagian bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sulawesi Tenggara dan sumber dana lainnya pada tahun anggaran berjalan. Jika kegiatan penelitian/ kelitbangan yang diusulkan, sebagian biayanya ditanggung pihak ketiga, maka pihak ketiga dan jumlah dananya dicantumkan pada daftar rencana anggaran sehingga tidak terjadi duplikasi anggaran yang disertai dengan Surat Pernyataan Kesediaan Penyertaan Anggaran dari pihak pemberi dana. Daftar Rincian Anggaran Biaya (RAB) disusun menurut kelompok anggaran belanja, dengan uraian: 1). Belanja Personalia Komponen belanja personalia dirinci pengeluaran

yang

merupakan

Honorarium dan diperuntukkan bagi Ketua Pelaksana, Peneliti, Pembantu Peneliti dan Petugas Lapangan di lokasi penelitian yang sifatnya tidak tetap. Pengenaan pajak penghasilan (pph 21) ditanggung peneliti dan akan langsung dibukukan pada tahap awal pembayaran. 2). Belanja Barang dan Jasa Belanja barang dan jasa dirinci dengan jelas jumlah masing-masing rencana pengeluaran untuk : a. Belanja barang seperti bahan penelitian, yaitu kertas, ballpoint, bahan dokumentasi, serta bahan-bahan lain yang sifatnya pakai habis termasuk materai dan leges yang mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan. Khusus untuk kegiatan spesifik, misalnya yang memerlukan bahan kimia akan dilakukan penyesuaian sesuai kebutuhan.


b. Belanja jasa terdiri dari: 1) Biaya persiapan, yaitu biaya yang dikeluarkan setelah proposal disetujui

sampai pada tahap pengumpulan data; 2) Biaya pengumpulan data. Biaya yang dikeluarkan untuk pengumpulan data

khususnya data sekunder ataupun primer pada lokasi penelitian; 3) Biaya tabulasi dan pengolahan data, yaitu biaya yang dikeluarkan untuk

melakukan tabulasi dan pengolahan data; 4) Biaya analisis data, yaitu biaya yang dikeluarkan untuk melakukan analisis

data baik analisis imprensial maupun deskriptif; 5) Biaya fotocopy adalah biaya yang dikeluarkan untuk fotocopy bahan

penelitian atau data yang dikumpulkan di lapangan, dan untuk keperluan pelaksanaan kegiatan lain seperti pedoman wawancara, kuesioner, dll; 6) Biaya narasumber. Biaya yang dikeluarkan untuk jasa Narasumber dalam

pelaksanaan kegiatan termasuk instansi/lembaga terkait dalam lingkup Provinsi dan Kabupaten/Kota yang diundang menghadiri seminar; 7) Biaya pertemuan adalah biaya yang dikeluarkan dalam setiap pertemuan

interen peneliti; dan 8) Biaya cetak dan penggandaan adalah biaya yang digunakan pencetakan buku

hasil penelitian minimal 30 eksamplar dan penggandaan laporan sebagai bahan presentasi pada setiap tahapan kegiatan. 3). Belanja Perjalanan Komponen Belanja Perjalanan dirinci dengan jelas rencana pengeluaran untuk perjalanan dalam melakukan kegiatan lapangan di lokasi pelaksanaan kegiatan penelitian, pengkajian, dan pengembangan dengan memperkirakan volume kegiatan perjalanan, biaya bahan bakar, jarak tempuh dengan berpedoman pada ketentuan perjalanan dinas yang sumber dananya berasal dari APBD Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2016 (Ketentuan perjalanan dinas dapat diperoleh pada Sekretariat Balitbang Provinsi Sulawesi Tenggara). Rincian anggaran biaya kegiatan kelitbangan tidak diperkenankan adanya rencana pengeluaran yang mengambang, dengan kata lain tidak jelas peruntukannya, seperti lain-lain biaya, atau biaya tak terduga.


Penentuan harga satuan dari masing-masing kegiatan mengacu pada dokumen harga satuan yang berlaku umum pada tahun berjalan, antara lain: 1) Harga Satuan Pokok Kegiatan (HSPK) diterbitkan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara; dan 2) Harga satuan lainnya yang berlaku khusus dalam lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara dan/atau Balitbang Provinsi Sulawesi Tenggara. Apabila terdapat kegiatan yang tidak mempunyai harga satuan dalam dokumen di atas, maka harus dilengkapi dengan dokumen harga satuan dari lembaga yang berkompeten atau dokumen harga penawaran minimal dari tiga toko/supplier. Rencana anggaran biaya kegiatan kelitbangan yang diusulkan akan diteliti kelayakannya dan telah melaksanakan seminar awal (Rencana Operasional Pelaksanaan Penelitian) sesuai format anggaran kinerja pada Peraturan Pemerintah RI Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011. 3. Bagian Akhir Bagian akhir berisi daftar pustaka. DAFTAR PUSTAKA Daftar pustaka hanya memuat pustaka yang diacu dalam Proposal penelitian dan disusun ke bawah menurut abjad nama keluarga atau nama akhir penulis pertama. Penyusunan pustaka buku dan jurnal ilmiah tidak dibedakan, kecuali penyusunan keterangan dasar suatu penerbitan ke kanan, yaitu sebagai berikut: a. Buku: nama penulis, tahun terbit, judul buku, jilid, terbitan ke, nomor, halaman yang diacu (kecuali kalau seluruh buku), kota: nama penerbit. b. Jurnal imiah: nama penulis, tahun terbit, judul tulisan, nama jurnal dengan singkatan resminya, jilid, dan nomor halaman yang diacu. c. Internet: nama penulis, tahun revisi terakhir, judul tulisan, website/htttp, tanggal revisi terakhir, tanggal diakses. d. Sumber-sumber lain, seperti misalnya komunikasi pribadi (wawancara, korespondensi) disusun berdasarkan ketentuan yang berlaku pada disiplin ilmu yang bersangkutan. Contoh penulisan daftar pustaka dilihat pada lampiran 4.


4. Sistematika Penyusunan Proposal Penelitian/Kelitbangan Format Proposal penelitian/kelitbangan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 20 Tahun 2011 dengan sistematika sebagai berikut: HALAMAN JUDUL HALAMAN PENGESAHAN DAFTAR ISI BAB I

PENDAHUUAN 1.1. Latar Belakang 1.2. Pokok Permasalahan 1.3. Tujuan dan Sasaran 1.4. Ruang Lingkup dan Kerangka Pemikiran

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

BAB III METODOLOGI PENELITIAN 3.1. Metode Penelitian 3.2. Waktu Pelaksanaan 3.3. Pembiayaan DAFTAR PUSTAKA

C. Petunjuk Umum Penyusunan Rancangan Penelitian/Kelitbangan Rancangan penelitian/kelitbangan sebagai kelanjutan dari proposal penelitian yang telah diterima. Proposal yang diterima harus dijabarkan lebih rinci dalam sebuah Rancangan Penelitian/Kelitbangan. Sebaliknya, jika tidak disetujui, maka proposal itu harus dikembalikan untuk diperbaiki. Rancangan penelitian/kelitbangan (Research Design) terdiri atas: Bagian Awal, Bagian Utama, dan Bagian Akhir. 1. Bagian Awal Bagian awal mencakup halaman judul, halaman pengesahan, dan abstrak. a. Halaman Judul Halaman judul memuat judul rancangan penelitian/kelitbangan, lambang daerah/ lembaga, mencantumkan nama tim dan anggota pengusul/ peneliti, nama lembaga disertai dengan tempat dan tahun pembuatan, serta menggunakan sampul berwarna kuning muda. Contoh halaman judul dapat dilihat pada Lampiran 1b. Adapun penjelasannya sebagai berikut :


ß

Judul penelitian/kelitbangan disesuaikan dengan kerangka acuan kegiatan penelitian/kelitbangan maupun Rencana Kerja Program dan Kegiatan Balitbang Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2016 yang telah ditetapkan.

ß


ß

Ditulis lengkap, tidak boleh disingkat lengkap dengan gelar kesarjanaan. Nama diketik dengan huruf kapital pada setiap awal kata.

ß

Proposal diajukan kepada Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sulawesi Tenggara, Kendari. Diketik dengan huruf kapital, kecuali tulisan “kepada” diketik nonkapital.

ß


ß


b. Halaman Pengesahan Keaslian Halaman pengesahan keaslian dicantumkan: (a) judul; (b) nama penanggung jawab; (c) identitas ketua pelaksana; (d) alamat lengkap kantor dan rumah; (e) jangka waktu pelaksanaan kegiatan penelitian/kelitbangan; dan (f) total anggaran kegiatan. Di bagian bawah halaman pengesahan dicantumkan nama dan tanda tangan Ketua Tim Pelaksana kegiatan penelitian/Kelitbangan dan disahkan oleh Penanggung Jawab Pelaksanaan Kegiatan. Contoh halaman pengesahan keaslian dapat dilihat pada Lampiran 2. c. Abstrak Abstrak merupakan uraian singkat dan lengkap tentang tujuan penelitian dan metode penelitian. Abstrak proposal maksimal 2 alinea dan panjangnya tidak lebih dari 100 kata dengan ketikan 1 spasi. Pada absktrak dicantumkan kata kunci tidak lebih dari 5 kata. Dalam rancangan penelitian tidak diharuskan untuk mencantuman abstrak. d. Daftar Isi Daftar isi dimaksudkan untuk memberikan gambaran secara menyeluruh tentang isi proposal dan sebagai petunjuk pembaca yang akan melihat suatu bab atau subbab. Di dalam daftar isi tertera urutan judul bab, judul subbab, judul anak subbab, dan seterusnya dengan nomor halaman.


2. Bagian Utama Bagian utama rancangan penelitian/kelitbangan pendahuluan, ruang lingkup, metode penelitian, serta waktu dan Pelaksana. Adapun penjelasan mengenai urutan-urutan kerangka bagian utama sebuah rancangan penelitian, yaitu : BAB I. PENDAHULUAN Pendahuluan berisi latar belakang, permasalahan, dan tujuan penelitian. 1.1. Latar Belakang Latar belakang memuat penjelasan atau uraian tentang masalah yang akan diteliti dan urgensinya sebagai bahan dalam perumusan kebijakan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Penjelasan ini harus didukung dengan pemaparan fakta aktual (das sain) yang bersumber dari kegiatan penelitian dan pengkajian terdahulu (bagi kegiatan pengembangan) dan atau pendapat/tulisan yang telah dipublikasikan dan relevan dengan judul penelitian yang akan diusulkan. Dukungan fakta tersebut kemudian dibandingkan dengan kondisi ideal (das sollen) yang diharapkan dan dibahas keterkaitannya dengan teori-teori yang relevan. 1.2. Permasalahan Permasalahan memuat penjelasan mengenai alasan mengapa masalah yang dikemukakan dalam Proposal penelitian/kelitbangan itu dipandang menarik, penting, dan perlu diteliti. Permasalahan penelitian kemudian dirumuskan dalam bentuk poinpoin menggunakan kalimat yang singkat, jelas dan dalam kalimat tanya. 1.3. Tujuan Penelitian Dalam bagian ini disebutkan secara spesifik tujuan yang ingin dicapai. Pengungkapan harus jelas, akurat, dan tidak menimbulkan kesalahan interpretasi. Pengungkapan yang jelas akan mencegah pembaca untuk bertanya lebih lanjut maksud atau makna ungkapan tersebut. BAB II. RUANG LINGKUP 2.1. Kerangka Pemikiran Kerangka pemikiran adalah uraian mengenai alur penelitian berikut variabelvariabel yang akan diteliti dan dibangun dalam bentuk narasi atau kalimat sendiri tanpa mencantumkan referensi dan bagan alir (flow chart). Pedoman Penyusunan Dokumen Kelitbangan Tahun 2016, Balitbang Prov. Sultra ........................................ 20

2.2. Tinjauan Pustaka Tinjauan pustaka memuat uraian sistematis tentang hasil penelitian yang didapat oleh peneliti terdahulu dan hubungannya dengan penelitian yang akan dilakukan. Dalam penyajian ini, hendaknya ditunjukkan bahwa permasalahan yang akan diteliti belum terjawab atau belum terpecahkan secara memuaskan. Secara umum tinjauan pustaka menjelaskan posisi penelitian yang dilakukan penulis diantara penelitian-penelitian terdahulu. Fakta yang dikemukakan harus diambil dari sumber asli. Semua sumber yang dipakai harus disebutkan dengan mencantumkan nama penulis dan tahun penerbitan, sesuai yang tercantum pada daftar pustaka. Tata cara penyebutan sumber dapat dilihat pada lampiran 3. BAB III. METODE PENELITIAN/KELITBANGAN Pemilihan metode yang akan dipakai dalam penelitian adalah untuk memahami dan menjelaskan gejala atau permasalahan serta objek yang diteliti, dengan tujuan mempelajari fenomena atau meneliti hubungan-hubungan diantara variabel-variabel penelitian. Metode dasar yang digunakan dalam penelitian yaitu metode kuantitatif (misalnya survei), metode kualitatif (misalnya deskriptif), dan metode campuran (mixed method). BAB IV. WAKTU DAN PELAKSANAAN Waktu dan pelaksanaan kegiatan penelitian/ kelitbangan dapat dilakukan dengan urutan-urutan: a. Tahapan kegiatan penelitian; b. Rincian kegiatan pada setiap tahap; c. Untuk menjelaskan waktu yang diperlukan untuk melaksanakan setiap tahap, jadwal penelitian dapat disajikan dalam bentuk matriks atau uraian. 3. Bagian Akhir Bagian akhir berisi daftar pustaka. DAFTAR PUSTAKA Daftar pustaka hanya memuat pustaka yang diacu dalam Proposal penelitian dan disusun ke bawah menurut abjad nama keluarga atau nama akhir penulis Pedoman Penyusunan Dokumen Kelitbangan Tahun 2016, Balitbang Prov. Sultra ........................................ 21

pertama. Penyusunan pustaka buku dan jurnal ilmiah tidak dibedakan, kecuali penyusunan keterangan dasar suatu penerbitan ke kanan, yaitu sebagai berikut: a. Buku: nama penulis, tahun terbit, judul buku, jilid, terbitan ke, nomor, halaman yang diacu (kecuali kalau seluruh buku), kota: nama penerbit. b. Jurnal imiah: nama penulis, tahun terbit, judul tulisan, nama jurnal dengan singkatan resminya, jilid, dan nomor halaman yang diacu. c. Internet: nama penulis, tahun revisi terakhir, judul tulisan, website/htttp, tanggal revisi terakhir, tanggal diakses. d. Sumber-sumber lain, seperti misalnya komunikasi pribadi (wawancara, korespondensi) disusun berdasarkan ketentuan yang berlaku pada disiplin ilmu yang bersangkutan.Contoh Penyusunan daftar pustaka dilihat pada lampiran 4. 4. Sistematika Penyusunan Rancangan Penelitian/Kelitbangan (Research Design) Format Penyusunan rancangan penelitian disusun dengan sistematika sebagai berikut: HALAMAN JUDUL HALAMAN PENGESAHAN ABSTRAK DAFTAR ISI BAB I

PENDAHUUAN 1.1. Latar Belakang 1.2. Pokok Permasalahan 1.3. Tujuan Penelitian

BAB II

RUANG LINGKUP 2.1. Kerangka Pemikiran 2.2. Tinjauan Pustaka

BAB III METODE PENELITIAN/KELITBANGAN BAB IV WAKTU DAN PELAKSANA DAFTAR PUSTAKA


D. Petunjuk Umum Penyusunan Laporan Lokasi Penelitian/Kelitbangan Laporan lokasi disusun oleh masing-masing anggota tim pelaksana kelitbangan sesuai lokasi yang menjadi sampel kelitbangan. 1. Bagian Utama Bagian utama dalam Penyusunan laporan lokasi penelitian terdiri dari pendahuluan, tinjauan teori, deskripsi lokasi penelitian, analisis data lapangan, dan penutup. BAB I. PENDAHULUAN Pendahuluan memuat latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan metode penelitian. 1.1. Latar Belakang Latar belakang memuat penjelasan atau uraian tentang masalah yang akan diteliti dan urgensinya sebagai bahan dalam perumusan kebijakan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Penjelasan ini harus didukung dengan pemaparan fakta aktual (das sain) yang bersumber dari kegiatan penelitian dan pengkajian terdahulu (bagi kegiatan pengembangan) dan atau pendapat/tulisan yang telah dipublikasikan dan relevan dengan judul penelitian yang akan diusulkan. Dukungan fakta tersebut kemudian dibandingkan dengan kondisi ideal (das sollen) yang diharapkan dan dibahas keterkaitannya dengan teori-teori yang relevan. Muatan latar belakang sama dengan yang ditulis pada rancangan penelitian/kelitbangan. 1.2. Rumusan Masalah Permasalahan memuat penjelasan mengenai alasan mengapa masalah yang dikemukakan dalam usulan penelitian/kelitbangan itu dipandang menarik, penting, dan perlu diteliti. Permasalahan penelitian kemudian dirumuskan dalam bentuk poinpoin menggunakan kalimat yang singkat, jelas dan dalam kalimat tanya. Rumusan masalah sama yang ditulis pada rancangan penelitian/kelitbangan. 1.3. Tujuan Penelitian Dalam bagian ini disebutkan secara spesifik tujuan yang ingin dicapai. Pengungkapan harus jelas, akurat, dan tidak menimbulkan kesalahan interpretasi.


Pengungkapan yang jelas akan mencegah pembaca untuk bertanya lebih lanjut maksud atau makna ungkapan tersebut. Tujuan penelitian sama dengan yang ditulis pada rancangan penelitian/kelitbangan. 1.4. Metode Penelitian Pemilihan metode penelitian yang akan dipakai dalam penelitian adalah untuk memahami dan menjelaskan gejala atau permasalahan serta objek yang diteliti, dengan tujuan mempelajari fenomena atau meneliti hubungan-hubungan diantara variabel-variabel penelitian. Metode dasar yang digunakan dalam penelitian yaitu metode kuantitatif (misalnya survei), metode kualitatif (misalnya deskriptif), dan metode campuran (mixed method). Metode penelitian sama dengan yang ditulis pada rancangan penelitian/kelitbangan. BAB II. TINJAUAN TEORI Tinjauan teori dijabarkan sebagai tuntutan untuk memecahkan masalah penelitian di lapangan. Jika hipotesis diperlukan dalam penelitian, maka tinjauan teori digunakan untuk merumuskan hipotesis. Tinjauan teori dapat pula berbentuk uraian kualitatif, model matematis, rumus, atau persamaan yang langsung berkaitan dengan bidang ilmu yang diteliti. BAB III. DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN Bagian ini menguraikan gambaran umum lokasi penelitian, karakteristik responden (populasi atau sampel penelitian), dan gambaran obyek penelitian. BAB IV. ANALISIS DATA LAPANGAN Bagian ini menyadikan data dan informasi lapangan. Data lapangan dalam penelitian kuantitatif harus disajikan dalam bentuk daftar (tabel), grafik, foto/gambar, atau bentuk lain dan ditempatkan dekat pembahasan, agar pembaca lebih mudah mengikuti uraian. Data hasil penelitian dipaparkan dalam bentuk yang paling jelas: daftar/tabel saja, atau gambar/grafik saja, dan tidak menggunakan semua bentuk untuk satu hasil yang sama. Data dan informasi hasil penelitian yang berupa uraian atau penelitian yang bersifat deskriptif-kualitatif sebaiknya disusun dengan sistematika yang menunjukkan urutan pemikiran, sehingga mudah diikuti pembaca.


BAB V. PENUTUP 5.1. Kesimpulan Kesimpulan dalam laporan lokasi ini merupakan pernyataan singkat dan tepat yang dijabarkan dari hasil-hasil penelitian lapangan terkait dengan permasalahan penelitian yang harus dijawab serta untuk membuktikan kebenaran hipotesis. Kesimpulan menyatakan apakah tujuan tercapai dan/atau hipotesis telah terbuktikan, tidak mengulang saja hasil-hasil penelitian yang diperoleh. 5.2. Rekomendasi Rekomendasi merupakan pernyataan singkat dan tepat tentang kesimpulan penelitian yang dapat diaplikasikan bagi pemerintah daerah, masyarakat maupun pihak-pihak terkait. 2. Sistematika Penyusunan Laporan Lokasi Penelitian/Kelitbangan Format laporan lokasi disusun dengan sistematika sebagai berikut: HALAMAN JUDUL BAB I

PENDAHUUAN 1.1. Latar Belakang 1.2. Rumusan Masalah 1.3. Tujuan Penelitian 1.4. Metode Penelitian

BAB II

TINJAUAN TEORI

BAB III

DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN

BAB IV

ANALISI DATA LAPANGAN

BAB V

PENUTUP 5.1. Kesimpulan 5.2. Rekomendasi


E. Petunjuk Umum Penyusunan Draft Laporan Akhir Penelitian/Kelitbangan Penyusunan draf laporan akhir penelitian terdapat 3 bagian: bagian awal, bagian utama, dan bagian akhir ditambah sistematika Penyusunannya. 1. Bagian Awal Bagian awal mencakup halaman sampul depan/judul, abstrak, dan kata pengantar. a. Halaman Judul Halaman judul memuat judul draf laporan akhir penelitian/kelitbangan, lambang daerah/lembaga, mencantumkan nama tim dan anggota pengusul/ peneliti, nama lembaga disertai dengan tempat dan tahun pembuatan, serta menggunakan sampul berwarna kuning muda. Contoh halaman judul dapat dilihat pada Lampiran 1e. b. Abstrak Abstrak merupakan uraian singkat dan lengkap tentang tujuan penelitian, metode penelitian, hasil penelitian, dan kesimpulan. Pada umumnya intisari terdiri atas 3 alinea dan panjangnya tidak lebih dari 250 kata dengan ketikan 1 spasi. Pada abstrak dicantumkan kata kunci tidak lebih dari 5 kata. c. Kata Pengantar Kata pengantar mengandung uraian singkat tentang maksud draf laporan akhir penelitian/ kelitbangan, penjelasan-penjelasan, dan ucapan terima kasih. 2. Bagian Utama Bagian utama dalam Penyusunan draf laporan akhir penelitian.kelitbangan terdiri dari pendahuluan, deskripsi lokasi penelitian, pembahasan, dan penutup. BAB I. PENDAHULUAN Pendahuluan memuat tinjauan teori dan metode penelitian/kelitbangan. 1.1. Tinjauan Teori Tinjauan teori dijabarkan sebagai tuntutan untuk memecahkan masalah penelitian di lapangan. Jika hipotesis diperlukan dalam penelitian, maka tinjauan teori digunakan untuk merumuskan hipotesis. Tinjauan teori dapat pula berbentuk uraian kualitatif, model matematis, rumus, atau persamaan yang langsung berkaitan dengan bidang ilmu yang diteliti.


1.2. Metode Penelitian/Kelitbangan Pemilihan metode penelitian yang akan dipakai dalam penelitian adalah untuk memahami dan menjelaskan gejala atau permasalahan serta objek yang diteliti, dengan tujuan mempelajari fenomena atau meneliti hubungan-hubungan diantara variabel-variabel penelitian. Metode dasar yang digunakan dalam penelitian yaitu metode kuantitatif (misalnya survei), metode kualitatif (misalnya deskriptif), dan metode campuran (mixed method). Metode penelitian sama dengan yang ditulis pada rancangan penelitian/kelitbangan. BAB II. DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN/KELITBANGAN Bagian ini menampilkan tabulasi data-data statistik hasil penelitian dan analisis data lapangan. 2.1. Tabulasi Bagian ini menyajikan data-data statistik hasil penelitian lapangan. Data lapangan dalam penelitian kuantitatif harus disajikan dalam bentuk daftar (tabel), grafik, foto/gambar, atau bentuk lain. Data hasil penelitian dipaparkan dalam bentuk yang paling jelas: daftar/tabel saja, atau gambar/grafik saja, dan tidak menggunakan semua bentuk untuk satu hasil yang sama. Data dan informasi hasil penelitian yang berupa uraian atau penelitian yang bersifat deskriptif-kualitatif sebaiknya disusun dengan sistematika yang menunjukkan urutan pemikiran, sehingga mudah diikuti pembaca. 2.2. Analisis Data Lapangan Bagian ini adalah melakukan interpretasi, pemaknaan dan penjelasan datadata hasil penelitian lapangan yang disajikan dalam bentuk daftar (tabel), grafik, foto/gambar, atau bentuk lain dilanjutkan dengan analisis kritis secara komprehensif terhadap fakta lapangan kemudian dikaitkan dengan kondisi yang harus dicapai. Melalui analisis data lapangan akan diperoleh informasi mengenai rekomendasi apa yang harus dilahirkan terkait dengan permasalahan penelitian. BAB III. PEMBAHASAN Bagian ini adalah melakukan pembahasan tentang hasil analisis data lapangan dan dituangkan berupa penjelasan teoritik, baik secara kualitatif atau kuantitatif.


Pembahasan hasil penelitian juga dapat disusun dalam bentuk perbandingan dengan hasil

penelitian

terdahulu.

Penelitian

yang

menggunakan

hipotesis

harus

menguraikan pembuktiannya.

BAB IV. PENUTUP 4.1. Kesimpulan Kesimpulan dalam laporan lokasi ini merupakan pernyataan singkat dan tepat yang dijabarkan dari hasil-hasil penelitian lapangan terkait dengan permasalahan penelitian yang harus dijawab serta untuk membuktikan kebenaran hipotesis. Kesimpulan menyatakan apakah tujuan tercapai dan/atau hipotesis telah terbuktikan, tidak mengulang saja hasil-hasil penelitian yang diperoleh. 4.2. Rekomendasi Rekomendasi merupakan pernyataan singkat dan tepat tentang kesimpulan penelitian yang dapat diaplikasikan bagi pemerintah daerah, masyarakat maupun pihak-pihak terkait. 3. Bagian Akhir Bagian akhir berisi daftar pustaka. DAFTAR PUSTAKA Daftar pustaka sama dengan yang ditulis pada usulan dan laporan awal penelitian/kelitbangan.


4. Sistematika Penyusunan Draf Laporan Akhir Penelitian/Kelitbangan Format draf laporan akhir disusun dengan sistematika sebagai berikut: HALAMAN JUDUL ABSTRAK KATA PENGANTAR BAB I

PENDAHUUAN 1.1. Tinjauan Teori 1.2. Metode Penelitian/Kelitbangan

BAB II

DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN/KELITBANGAN 2.1. Tabulasi 2.2. Analisis Data Lapangan

BAB III

PEMBAHASAN

BAB IV


DAFTAR PUSTAKA

F. Petunjuk Umum Penyusunan Laporan Akhir Penelitian/Kelitbangan Penyusunan laporan akhir penelitian/kelitbangan terdapat 3 bagian: bagian awal, bagian utama, dan bagian akhir. 1. Bagian Awal Bagian awal mencakup halaman sampul depan, halaman pengesahan, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, daftar lampiran, dan abstrak. a. Halaman Judul Halaman judul memuat judul laporan akhir penelitian/kelitbangan, lambang daerah/lembaga, mencantumkan nama tim dan anggota pengusul/ peneliti, nama lembaga disertai dengan tempat dan tahun pembuatan, serta menggunakan sampul berwarna kuning muda. Contoh halaman judul dapat dilihat pada Lampiran 1f.


b. Kata Pengantar Kata pengantar mengandung uraian singkat tentang maksud laporan penelitian/ kelitbangan, penjelasan-penjelasan, dan ucapan terima kasih. c. Daftar Isi Daftar isi dimaksudkan untuk memberikan gambaran secara menyeluruh tentang isi laporan penelitian/kelitbangan dan sebagai petunjuk bagi pembaca yang akan melihat suatu bab atau subbab. Di dalam daftar isi tertera urutan judul bab, judul subbab, judul anak subbab dan seterusnya yang disertai dengan nomor halaman. d. Daftar Tabel Jika dalam laporan penelitian/kelitbangan terdapat banyak tabel, perlu daftar tabel yang memuat urutan judul tabel beserta nomor halaman. Apabila jumlah tabel hanya sedikit (kurang dari lima) daftar ini tidak perlu dibuat. e. Daftar Gambar Daftar gambar berisi urutan judul gambar dan nomor halamannya. Perlu tidaknya suatu daftar gambar disusun tersendiri, sama persyaratannya dengan daftar tabel. f. Daftar Lampiran Sama dengan daftar tabel dan daftar gambar, daftar lampiran dibuat apabila laporan penelitian/kelitbangan dilengkapi dengan banyak lampiran dam berisi urutan judul lampiran dan nomor halaman. g. Abstrak Abstrak merupakan uraian singkat dan lengkap tentang tujuan penelitian, metode penelitian, hasil penelitian, dan kesimpulan. Pada umumnya intisari terdiri atas 3 alinea dan panjangnya tidak lebih dari 250 kata dengan ketikan 1 spasi. Pada abstrak dicantumkan kata kunci tidak lebih dari 5 kata. 2. Bagian Utama Bagian utama laporan akhir penelitian/kelitbangan memuat bab-bab pendahuluan, kerangka konseptual, gambaran umum, dan penutup. Adapun penjelasan mengenai urutan-urutan kerangka bagian utama laporan akhir penelitian/kelitbangan, sebagai berikut :


BAB I. PENDAHULUAN Pendahuluan memuat permasalahan, tujuan penelitian, dan kegunaan penelitian. 1.1. Permasalahan Bagian ini memuat penjelasan atau uraian tentang masalah yang akan diteliti dan urgensinya sebagai bahan dalam perumusan kebijakan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Penjelasan ini harus didukung dengan pemaparan fakta aktual (das sain) yang bersumber dari kegiatan penelitian dan pengkajian terdahulu (bagi kegiatan pengembangan) dan atau pendapat/tulisan yang telah dipublikasikan dan relevan dengan judul penelitian yang akan diusulkan. Dukungan fakta tersebut kemudian dibandingkan dengan kondisi ideal (das sollen) yang diharapkan dan dibahas keterkaitannya dengan teori-teori yang relevan. 1.2. Tujuan Penelitian Dalam bagian ini disebutkan secara spesifik tujuan yang ingin dicapai. Pengungkapan harus jelas, akurat, dan tidak menimbulkan kesalahan interpretasi. Pengungkapan yang jelas akan mencegah pembaca untuk bertanya lebih lanjut maksud atau makna ungkapan tersebut. 1.3. Kegunaan Penelitian Bagian ini dicantumkan secara jelas benefit (kegunaan) dan impact (dampak) yang diharapkan dari hasil pelaksanaan kegiatan penelitian/kelitbangan serta memberikan solusi yang dapat digunakan sebagai bahan perumusan kebijakan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di Sulawesi Tenggara.. BAB II. KERANGKA KONSEPTUAL Kerangka konseptual memuat hipotesis, tinjauan pustaka, dan metode penelitian/kelitbangan. 2.1. Hipotesis Hipotesis memuat pernyataan singkat yang merupakan jawaban sementara terhadap masalah yang dihadapi, serta selanjutnya harus dibuktikan kebenarannya. Melalui penelitian ilmiah hipotesis diuji untuk dinyatakan diterima atau ditolak


(derajat signifikan). Hipotesis dinyatakan dan dirumuskan dalam bentuk kalimat pernyataan yang ringkas dan jelas sehingga tidak menimbulkan kesalahan pemahaman dan pembaca. 2.2. Tinjauan Pustaka Tinjauan pustaka memuat uraian sistematis tentang hasil penelitian yang didapat oleh peneliti terdahulu dan hubungannya dengan penelitian yang akan dilakukan. Dalam penyajian ini, hendaknya ditunjukkan bahwa permasalahan yang akan diteliti belum terjawab atau belum terpecahkan secara memuaskan. Secara umum tinjauan pustaka menjelaskan posisi penelitian yang dilakukan penulis diantara penelitian-penelitian terdahulu. Fakta yang dikemukakan harus diambil dari sumber asli. Semua sumber yang dipakai harus disebutkan dengan mencantumkan nama penulis dan tahun penerbitan, sesuai yang tercantum pada daftar pustaka. Tata cara penyebutan sumber dapat dilihat pada lampiran 3. 2.3. Metode Penelitian Pemilihan metode penelitian yang akan dipakai dalam penelitian adalah untuk memahami dan menjelaskan gejala atau permasalahan serta objek yang diteliti, dengan tujuan mempelajari fenomena atau meneliti hubungan-hubungan diantara variabel-variabel penelitian. Metode dasar yang digunakan dalam penelitian yaitu metode kuantitatif (misalnya survei), metode kualitatif (misalnya deskriptif), dan metode campuran (mixed method). BAB III. GAMBARAN UMUM Bagian ini berisi gambaran populasi dan sampel serta temuan lapangan. 3.1. Gambaran Umum Populasi dan Sampel Bagian ini memuat gambaran umum kondisi dan karakteristik populasi serta responden yang bertindak sebagai sampel penelitian. Karakteristik populasi dan sampel tersebut sangat terkait dengan obyek penelitian serta mendukung analisis dan pembahasan hasil-hasil penelitian.


3.2. Temuan Lapangan Bagian ini menyajikan data-data statistik temuan lapangan. Data lapangan dalam penelitian kuantitatif harus disajikan dalam bentuk daftar (tabel), grafik, foto/gambar, atau bentuk lain. Data hasil penelitian dipaparkan dalam bentuk yang paling jelas: daftar/tabel saja, atau gambar/grafik saja, dan tidak menggunakan semua bentuk untuk satu hasil yang sama. Data dan informasi hasil penelitian yang berupa uraian atau penelitian yang bersifat deskriptif-kualitatif sebaiknya disusun dengan sistematika yang menunjukkan urutan pemikiran, sehingga mudah diikuti pembaca. 3.2.1. Analisis Bagian ini adalah melakukan interpretasi, pemaknaan dan penjelasan (eksplanasi) atas data-data hasil penelitian lapangan yang disajikan dalam bentuk daftar (tabel), grafik, foto/gambar, atau bentuk lain dilanjutkan dengan analisis kritis secara komprehensif terhadap fakta lapangan kemudian dikaitkan dengan kondisi yang harus dicapai. Melalui analisis data lapangan diperoleh informasi mengenai rekomendasi apa yang harus dilahirkan terkait dengan permasalahan penelitian serta input agenda kebijakan yang akan ditawarkan khususnya kepada pemerintah daerah dan masyarakat/pihak terkait. 3.2.2. Pembahasan Bagian ini adalah melakukan pembahasan tentang hasil analisis data lapangan dan dituangkan berupa penjelasan teoritik, baik secara kualitatif atau kuantitatif. Pembahasan hasil penelitian juga dapat disusun dalam bentuk perbandingan dengan hasil penelitian terdahulu. Penelitian yang menggunakan hipotesis harus menguraikan pembuktiannya.

BAB IV. PENUTUP 4.1. Kesimpulan Kesimpulan merupakan pernyataan singkat dan tepat yang dijabarkan dari analisis hasil penelitian dan pembahasan untuk membuktikan kebenaran hipotesis. Kesimpulan menyatakan apakah tujuan tercapai dan/atau hipotesis telah terbuktikan, tidak mengulang saja hasil-hasil penelitian yang diperoleh.


4.2. Rekomendasi Rekomendasi merupakan pernyataan singkat dan tepat tentang kesimpulan penelitian yang dapat diaplikasikan bagi pemerintah daerah, masyarakat maupun pihak-pihak terkait. Rekomendasi bagi pemerintah daerah sebagai masukan untuk kepentingan

perumusan

kebijakan

dalam

perencanaan

dan

pelaksanaan

pembangunan serta mewujudkan sistem inovasi daerah khususnya di Sulawesi Tenggara. Rekomendasi bagi masyarakat sebagai kontrol pada pemerintah daerah berkaitan dengan kebijakannya apakah sejalan dengan kepentingan masyarakat atau tidak. Bagi pihak terkait, rekomendasi yang dihasilkan sebagai input dalam memberikan daya dukung kepada pemerintah daerah dan masyarakat terkait kebijakan dan program pembangunan daerah. 3. Bagian Akhir Bagian akhir berisi daftar pustaka dan lampiran. DAFTAR PUSTAKA Daftar pustaka sama dengan yang ditulis pada Proposal dan laporan awal penelitian/kelitbangan. LAMPIRAN Lampiran dipakai untuk menempatkan data atau keterangan lain yang berfungsi untuk melengkapi uraian yang telah disajikan dalam bagian utama laporan penelitian/kelitbangan.


4. Sistematika Penyusunan Laporan Akhir Penelitian/Kelitbangan Format laporan akhir disusun dengan sistematika sebagai berikut: HALAMAN JUDUL KATA PENGANTAR DAFTAR ISI DAFTAR TABEL DAFTAR GAMBAR DAFTAR LAMPIRAN ABSTRAK BAB I

PENDAHUUAN 1.1. Permasalahan 1.2. Tujuan Penelitian 1.3. Kegunaan Penelitian

BAB II

KERANGKA KONSEPTUAL 2.1. Hipotesis 2.2. Tinjauan Pustaka 2.3. Metode Penelitian

BAB III

GAMBARAN UMUM 3.1. Gambaran Populasi dan Sampel 3.2. Temuan Lapangan 3.2.1. Analisis 3.2.2. Pembahasan

BAB IV


DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN


G. Tata Cara Penulisan Tata cara penulisan meliputi bahan dan ukuran, pengetikan, penomoran, daftar dan gambar, dan penulisan nama. 1. Bahan dan Ukuran Bahan dan ukuran mencakup sampul (warna, tulisan, dan ukuran) serta naskah. a. Sampul Sampul dibuat dari kertas Buffalo warna kuning gading dan dijilid hardcover. Tulisan yang tercetak pada sampul sama dengan yang terdapat pada halaman judul dan contohnya tertera pada Lampiran 1(a-c). b. Naskah Naskah dibuat di atas kertas HVS 80 g/m2, berwarna putih ukuran A4 (21 cm x 29,7 cm) dan tidak bolak balik. 2. Format Penulisan Penulisan menggunakan perangkat lunak komputer yang berkemampuan pengolah data. a. Jenis Huruf 1) Naskah diketik dengan huruf Times New Roman 12 pt, dan untuk seluruh naskah harus dipakai jenis huruf yang sama, kecuali tabel. 2) Kata asing dicetak dengan huruf miring (italic). 3) Lambang, simbol matematik, huruf yunani, atau tanda-tanda yang lain diketik dengan menggunakan fasilitas yang ada pada komputer. b. Bagian dan Satuan 1) Bilangan ditulis dengan angka, contoh: 10 g, kecuali pada permulaan kalimat, misalnya: Sepuluh gram. 2) Bilangan desimal ditandai dengan koma, bukan dengan titik., contoh: berat bahan 2,5 g. 3) Satuan dinyatakan dengan singkatan resminya tanpa titik di belakangnya, misalnya mg, kg, cal, dan lain-lain.


c. Jarak Baris Jarak antara 2 baris dibuat 2 spasi, kecuali intisari, kutipan langsung, judul daftar (tabel) dan gambar yang lebih dari 1 baris, dan daftar pustaka yang diketik dengan jarak 1 spasi. d. Batas Tepi Batas-batas pengetikan ditinjau dari tepi kertas, diatur sebagai berikut: 1) 2) 3) 4)

Tepi atas: 4 cm Tepi bawah: 3 cm Tepi kiri: 4 cm Tepi kanan: 3 cm

e. Pengisian Halaman Naskah Halaman naskah harus diisi penuh, artinya Penyusunan harus sesuai dengan ketentuan, kecuali kalau akan mulai dengan bab baru, subbab, dan anak subbab. f. Alinea Baru Alinea baru dimulai dengan jarak 1,5 cm dari margin kiri. g. Bab, Subbab, Anak Subbab, dan Subanak Subbab 1) Bab harus dimulai pada halaman baru, ditulis dengan huruf kapital, tebal (bold), simetris, dan tidak diakhiri dengan titik. 2) Subbab diketik simetris dan tebal (bold). Huruf pertama pada setiap kata diketik dengan huruf kapital, kecuali kata penghubung dan kata depan, tanpa diakhiri dengan titik. Kalimat pertama sesudah subbab dimulai dengan alinea baru. 3) Anak subbab diketik dari margin kiri dan tebal (bold). Huruf pertama pada setiap kata dimulai dengan huruf kapital, kecuali kata penghubung dan kata depan, tanpa diakhiri dengan titik. Kalimat pertama sesudah anak subbab dimulai dengan alinea baru. 4) Subanak subbab dan seterusnya diketik dari margin kiri dan tebal (bold). Huruf pertama pada setiap kata dimulai dengan huruf kapital, kecuali kata penghubung dan kata depan, tanpa diakhiri dengan titik. Kalimat pertama sesudah anak subbab dimulai dengan alinea baru.


3. Penomoran Bagian ini menjelaskan penomoran bab, subbab, anak subbab, subanak subbab, halaman, tabel, dan gambar. a. Penomoran Bab, Subbab, Anak Subbab, Subanak Subbab Penomoran bab, subbab, anak subbab, subanak subbab seperti berikut: No 1 2 3 4 5

Pembagian Bab Bab Subbab Anak Subbab Subanak Subbab dan seterusnya

Awal Nomor I. 1.1 1.1.1 1.1.1.1 1.1.1.1.1

b. Penomoran Halaman 1) Bagian awal dokumen penelitian, dimulai dari halaman judul sampai ke intisari, diberi nomor halaman dengan angka Romawi kecil. 2) Bagian utama dan bagian akhir, mulai dari pendahuluan (Bab I) sampai ke halaman terakhir, memakai angka Arab sebagai nomor halaman. 3) Nomor halaman ditempatkan di sebelah kanan atas. Nomor halaman untuk bab baru ditulis di bagian tengah bawah. 4) Nomor halaman diketik dengan jarak 3 cm dari tepi kanan dan 1,5 cm dari tepi atas atau tepi bawah. c. Penomoran Tabel Tabel diberi nomor urut dengan angka Arab sesuai dengan babnya. d. Penomoran Gambar Gambar diberi nomor urut dengan angka Arab sesuai dengan babnya. 4. Bahasa a. Bahasa yang Dipakai Bahasa yang dipakai ialah bahasa Indonesia yang baku dengan tata bahasa yang benar (ada subyek, predikat, dan obyek).


b. Bentuk Kalimat Bentuk kalimat tidak boleh menampilkan orang pertama dan orang kedua (saya, aku, kami, engkau, dan lain-lain), tetapi dibuat berbentuk pasif. Pada penyajian ucapan terima kasih pada kata pengantar, saya diganti penulis. c. Istilah 1) Istilah yang dipakai ialah istilah Indonesia atau sudah di Indonesiakan. 2) Jika terpaksa harus memakai istilah asing, harus ditulis dengan huruf miring (italic). d. Kesalahan yang Sering Terjadi 1) Kata penghubung seperti : “sehingga”, “dan”, “dengan”, dan “sedangkan” tidak boleh dipakai untuk memulai suatu kalimat. 2) Kata depan “pada” sering dipakai tidak pada tempatnya, misalnya diletakkan di depan subyek (merusak susunan kalimat). 3) Kata “dimana” dan “dari” sering kurang tepat pemakaiannya dan diperlakukan seperti kata”where” dan “of” dalam bahasa Inggeris. 4) Awalan “ke” dan “di” harus dibedakan dengan kata depan “ke” dan “di”. Contoh sebagai awalan : kedua, ditulis. Contoh sebagai kata depan: ke atas, di samping. 5) Tanda baca harus dipergunakan dengan tepat, misalnya “:” harus ditulis setelah kata terakhir tanpa spasi. 6) Pemenggalan kata di akhir baris diharuskan (sesuai dengan ejaan bahasa Indonesia EYD), untuk menghindari pola renggang antar kata pada baris. 5. Penyusunan Nama a. Nama Penulis yang Diacu Penulis yang tulisannya diacu dalam uraian hanya disebutkan nama akhirnya saja, dan kalau lebih dari 2 orang, hanya namaakhir penulis pertama yang dicantumkan diikuti dengan dkk atau et al. Contoh: 1) Menurut Calvin (1978) ............. 2) Pirolisis ampas tebu (Ortma dan Fernstrom, 1943) ............. 3) Bensin dapat dibuat dari metanol (Meisel dkk, 1976) .............


b. Nama Penulis dalam Daftar Pustaka Dalam daftar pustaka, nama semua penulis harus dicantumkan dan tidak boleh hanya penulis pertama ditambah dkk atau et al saja. Contoh: Hair, J.F,Jr., Black, W.C., Babin, B.J., and Anderson, R.E.. 2010, .............. tidak boleh hanya : Hair, J.F,Jr., dkk atau Hair, J.F,Jr., et al, c. Nama Penulis Lebih Dari Satu Jika nama penulis terdiri atas 2 kata atau lebih, cara Penyusunannya ialah nama akhir diikuti dengan koma, singkatan nama depan, tengah, dan seterusnya, yang semuanya diberi titik, atau nama akhir diikuti dengan suku kata nama depan, tengah, dan seterusnya. Contoh: 1) Sutan Takdir Alisyahbana ditulis Alisyahbana, S.T. atau Alisyahbana, Sutan Takdir. 2) Donald Fizgerald Othmer ditulis Othmer, D.F. 6. Catatan Bawah dan Kutipan a. Catatan Bawah Catatan bawah sebaiknya dihindari, kecuali diperlukan ditulis dengan jarak satu spasi dengan font yang lebih kecil (10 pt). b. Kutipan Kutipan ditulis dalam bahasa aslinya, diketik dua spasi menyatu dengan kalimat sebelumnya, diawali dan diakhiri dengan tanda petik (“.....”). Kutipan yang lebih dari tiga baris dimulai pada baris baru, diketik satu spasi menjorok ke dalam (sisi kanan dan kiri), tidak diterjemahkan, dan kutipan bahasa asing ditulis dengan huruf miring.


BAB III JADWAL KEGIATAN KELITBANGAN TAHUN 2016

Pelaksanaan kegiatan penelitian/kelitbangan dimulai dengan sosialisasi kerangka acuan (Term of Reference/ToR) kelitbangan tahun 2016 dan setiap calon peneliti mempelajari isi ToR dimaksud, selanjutnya mengajukan usulan penelitian dan calon peneliti yang ditunjuk sebagai pelaksana penelitian akan melaksanakan seminar awal yang menyajikan rencana operasional pelaksanaan penelitian, dan seminar akhir yang menyajikan draft laporan hasil pelaksanaan kegiatan penelitian, sampai dengan penyempurnaan, penyerahan, pencetakan laporan akhir (dalam bentuk buku dan compact disc), dan publikasi serta sosialisasi hasil penelitian yang telah dilaksanakan. Gambaran alur kerangka skematik kegiatan penelitian/kelitbangan pada Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sulawesi Tenggara seperti pada Lampiran 5. Dalam upaya mengefektifkan pelaksanaan kegiatan penelitian/kelitbangan, maka diperlukan penjadwalan kegiatan secara terencana yang dapat disajikan sebagai berikut: Tabel 1. Jadwal Pelaksanaan Kegiatan Kelitbangan Tahun 2016 No. 1 2

Kegiatan Sosialisasi Kerangka Acuan (ToR) Kelitbangan

Waktu (Bulan) Januari – Februari 2016

Pengajuan Usulan Penelitian

Februari 2016

Pelaksana Balitbang Prov. Sultra Lembaga Litbang (PTN/PTS) Pengguna Anggaran Balitbang Prov. Sultra Balitbang Prov. Sultra

4

Penetapan Pelaksana Kegiatan Kelitbangan Seminar Proposal Penelitian

Februari – Maret 2016 Maret – April 2016

5

Seminar Hasil Penelitian

Balitbang Prov. Sultra

6

Seminar Akhir Penelitian

7

Finalisasi dan Editing Naskah

Juli – Agustus 2016 September – Oktober 2016 Oktober November 2016 Desember 2016


Desember 2016


3

Pencetakan Buku Dokumen Penelitian/Kelitbangan Publikasi serta sosialisasi hasil 9 penelitian Sumber: Balitbang Prov. Sultra, 2016 8

Balitbang Prov. Sultra Balitbang Prov. Sultra


BAB IV KEGIATAN KELITBANGAN TAHUN 2016

A. Dasar Pelaksanaan Kegiatan Kelitbangan Penetapan kegiatan kelitbangan yang dilaksanakan pada tahun 2016 berdasarkan hasil identifikasi isu-isu aktual pemerintahan dan pembangunan di Sulawesi Tenggara maupun masukan dari Satuan Kerja Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara serta masyarakat yang membutuhkan dukungan kegiatan kelitbangan melalui penelitian, pengkajian, pengembangan dan Inovasi. Pelaksanaan kegiatan kelitbangan tersebut mengacu pada Peraturan Presiden RI Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah dan Peraturan Bersama Menteri Riset dan Teknologi RI dan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 3 Tahun 2012 dan Nomor 36 Tahun 2012 tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah (SIDa). Berdasar pada beberapa peraturan di atas, maka kegiatan penelitian/kelitbangan pada tahun 2016 dilaksanakan melalui swakelola oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sulawesi Tenggara dengan melibatkan tenaga ahli/pakar sesuai substansi kelitbangan yang diteliti. B. Uraian Kegiatan Kelitbangan Tahun 2016 Kegiatan kelitbangan melalui penelitian, pengkajian, dan pengembangan pada Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sulawesi Tenggara yang telah ditetapkan dalam APBD Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun Anggaran 2016 yang dilakukan melalui swakelola, yaitu :


Judul 1

DIVERSITAS PENGETAHUAN PETANI KAKAO PESERTA PROGRAM LEMBAGA EKONOMI MASYARAKAT SEJAHTERA DALAM MEREVITALISASI BUDIDAYA USAHA TANI KAKAO DI SULAWESI TENGGARA

Latar Belakang Kakao merupakan komoditas andalan di Sulawesi Tenggara, dari sisi luas areal menempati urutan kedua secara nasional di bawah Sulawesi Selatan. Sedangkan dari sisi produksi, Sulawesi Tenggara menempati uratan ketiga secara nasional setelah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tengah. Untuk meningkatkan nilai tambah kakao yang diperoleh petani, pada tahun 2009 Dinas Perkebunan dan Holtikultura (Disbunhorti) Sulawesi Tenggara merintis sebuah Lembaga Ekonomi Masyarakat (LEM) Sejahtera yang merupakan lembaga simpan pinjam bagi petani kakao. Terbentuknya lembaga ini karena masyarakat desa dianggap memiliki posisi lemah dalam permodalan dan proses produksi. LEM Sejahtera menjadi penghubung petani dengan berbagai pihak diantaranya pemerintah, perbankan, dan hubungan bisnis dengan pihak swasta dalam hal penyediaan saprodi murah berkualitas bagi anggota LEM Sejahtera, budidaya kakao yang manajemen keuangan yang baik sehingga pemasaran hasil produksi dengan harga maksimal. Namun dibalik sisi positif kelembagaan petani kakao, ada dampak negatif yang ditimbulkan terutama pada pola pikir dan mental petani di Sulawesi Tenggara. Kelembagaan petani kakao dinilai tidak mendorong terwujudnya suatu kemandirian akan tetapi justru memunculkan ketergantungan petani pada suatu system. Permasalahan 1. Bagaimana diversitas pengetahuan budidaya dan manajemen pemasaran petani kakao peserta program LEM Sejahtera sebelum mengikuti program LEM Sejahtera?. 2. Bagaimana perubahan pengetahuan budidaya dan manajemen pemasaran pada petani kakao peserta LEM Sejahtera setelah mengikuti program LEM Sejahtera?. 3. Bagaimana aktivitas budidaya dan manajemen pemasaran kakao yang dilakukan petani setelah mengikuti program LEM Sejahtera?.


Tujuan 1. Mendeskripsikan diversitas pengetahuan budidaya dan manajemen pemasaran petani kakao peserta program LEM Sejahtera sebelum mengikuti program LEM Sejahtera. 2. Mendeskripsikan perubahan pengetahuan budidaya dan manajemen pemasaran pada petani kakao peserta LEM Sejahtera setelah mengikuti program LEM Sejahtera. 3. Mengetahui aktivitas budidaya dan manajemen pemasaran kakao yang dilakukan petani setelah mengikuti program LEM Sejahtera.

Judul 2

KAJIAN PELAYANAN TENAGA KESEHATAN TERHADAP PENDERITA HIV/AIDS; ANTARA HARAPAN DAN KENYATAAN (SEBUAH RISET INTERVENSI KEBIJAKAN KESEHATAN)

Latar Belakang Para pembuat kebijakan di tingkat nasional melaporkan HIV/AIDS sebagai masalah kesehatan penting yang perlu ditangani. Sulawesi Tenggara melalui Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Penanggulangan HIV/AIDS, membahas cara – cara untuk memperkuat sistem kesehatan dengan menggunakan sumberdaya yang tersedia untuk mencegah dan menanggulangi penyakit HIV/AIDS. Reformasi kesehatan adalah upaya yang dilakukan pembuat kebijakan di Provinsi ini dengan mengintegrasikan program HIV/AIDS dengan program kesehatan lainnya. Dan melakukan strategi desentralisasi pelayanan dan desentralisasi pengambilan keputusan kekuasaan yang bertujuan menyediakan perawatan dan dukungan bagi penderita HIV/AIDS. Berdasarkan jumlah Orang Dengan HIV/AIDS (ODHA) yang semakin meningkat, maka kebutuhan ODHA terhadap layanan kesehatan yang ada di Sulawesi Tenggara baik dalam memperoleh pengobatan maupun perawatan akan semakin meningkat juga. Tingginya permintaan untuk layanan kesehatan, peningkatan beban penyakit, dan dampak penyakit epidemi pada sistem kesehatan tidak dapat dicapai dalam instansi atau organisasi apapun tanpa penguatan sumberdaya manusia di sektor kesehatan. Elemen pendukung yang dibutuhkan dalam penanganan HIV/AIDS adalah tersedianya tenaga kesehatan terlatih dalam memberikan akses menyeluruh bagi


pencegahan, pengobatan, perawatan, dan dukungan pada pasien HIV/AIDS dan mampu mengelola pasien HIV/AIDS secara komprehensif. Mengingat bahwa HIV/AIDS akan tetap menjadi masalah kesehatan masyarakat yang mempengaruhi kinerja sistem pelayanan kesehatan, diperlukan upaya untuk memperkuat sistem pelayanan kesehatan dengan menggunakan sumberdaya yang tersedia untuk mengurangi penyebaran epidemi HIV/AIDS. Respon kebijakan pemerintah di Sulawesi Tenggara tentang HIV/AIDS sangat penting dalam memastikan pendekatan yang lebih sinergis untuk penguatan sistem pelayanan kesehatan. Permasalahan 1.

Bagaimana pengetahuan, sikap, dan praktek atau tindakan tenaga kesehatan mengenai pengendalian infeksi HIV/AIDS di lingkungan kerja dan penyediaan perawatan bagi pasien HIV/AIDS? Dan apakah petugas kesehatan telah siap dalam menghadapi peningkatan kasus HIV/AIDS?

2.

Bagaimana kebutuhan pasien HIV/AIDS terhadap pelayanan tenaga kesehatan? dan apakah pelayanan kesehatan oleh tenaga kesehatan sesuai dengan harapan mereka?

3.

Bagaimana layanan fasilitas kesehatan menselaraskan peraturan dan penguatan kapasitas sebagai cara untuk menanggulangi dampak HIV/AIDS dan meningkatkan kinerja pelayanan tenaga kesehatan?

4.

Peran apa saja yang sudah dilakukan di unit – unit KPA di tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota? apakah telah sejalan dengan program Pemerintah Daerah dalam mencegah dan menanggulangi HIV/AIDS?

Tujuan 1. Deskripsi dan interpretasi pengetahuan, sikap, dan praktek atau tindakan tenaga kesehatan dalam mencegah epidemi HIV/AIDS menyebar lebih lanjut. 2. Mengkaji kebutuhan pasien HIV/AIDS terhadap pelayanan tenaga kesehatan, apakah pelayanan kesehatan oleh tenaga kesehatan sesuai dengan harapan mereka 3.

Memastikan perlindungan/promosi terhadap hak dan kewajiban tenaga kesehatan yang berinteraksi langsung dengan layanan HIV/AIDS termasuk hak untuk mengakses sistem perawatan kesehatan, hak atas peningkatan kapasitas sumberdaya manusia, pekerjaan dan privasi.


4.

Penyusunan rekomendasi kebijakan Pemerintah Daerah dan KPAD untuk mencegah penyebaran infeksi HIV/AIDS dan mengurangi dampak pribadi dan sosial terhadap tekanan pekerjaan di sektor tenaga kesehatan.

Judul 3 STRATEGI PEMASARAN PRODUK MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN PROVINSI SULAWESI TENGGARA

UMKM DALAM MASYARAKAT DI

Latar Belakang Sulawesi Tenggara yang mempunyai penduduk kategori miskin relative cukup tinggi yakni 314.09 ribu orang (12,77 %) pada bulan September 2014 (BPS, 2015). Sebagian besar penduduk miskin berada di daerah pedesaan yakni 294,01 ribu orang (85,90 % dari total penduduk miskin di Sulawesi Tenggara). Dengan jumlah penduduk miskin yang relative masih tinggi yakni diatas rata – rata nasional 28,59 juta orang atau 1,22 persen dari total penduduk Indonesia maka peran UMKM dalam pengurangan kemiskinan di Propinsi Sulawesi Tenggara sangat dibutuhkan. Kontribusi UMKM terhadap perekonomian cukup signifikan, namun berbagai kendala yang dihadapi salah satunya adalah faktor pemasaran produk maka dipandang perlu melakukan suatu penelitian yang berkaitan dengan strategi

pemasaran produk

UMKM dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat di Propinsi Sulawesi Tenggara. Permasalahan 1. Bagaimana kondisi pemasaran ditinjau dari aspek lingkungan internal dan eksternal yang dihadapi oleh UMKM di Provinsi Sulawesi Tenggara 2. Permasalahan pemasaran apa yang dihadapi oleh UMKM di Provinsi Sulawesi Tenggara sehingga tidak mengalami perkembangan. 3. Bagaimanakah strategi pemasaran UMKM di Provinsi Sulawesi Tenggara dalam meningkatkan kesejahtraan masyarakat Tujuan 1. Mengidentifikasi dan rnenqanalisis aspek pemasaran ditinjau dari lingkungan internal dan eksternal yang dihadapi oleh UMKM di Provinsi Sulawesi Tenggara.


2. Mengidentifikasi dan rnenganalisis permasalahan yang dihadapi oleh UMKM yang menyebabkan tidak berkembang 3. Merumuskan strategi pemasaran yang tepat bagi pengembangan UMKM untuk meningkatkan kesejahtraan masyarakat di Provinsi Sulawesi Tenggara.

Judul 4 PENGEMBANGAN PUPUK ALAM BERBASIS AGROMINEROLOGI UNTUK PENINGKATAN PRODUKTIVITAS LAHAN SUB OPTIMAL DI SULAWESI TENGGARA Latar Belakang Peningkatan produksi pangan dalam rangka mendukung program ketahanan pangan perlu didukung oleh teknologi yang mampu meningkatkan efisiensi pemupukan, ramah lingkungan dan mampu meningkatkan nilai produksi pangan. Salah satu kebijakan pemerintah dalam memenuhi target produksi yang tinggi adalah rnelalui penggunaan pupuk kimia/pupuk pabrik karena memiliki respon yang cepat terhadap pertumbuhan dan produksi tanaman. Sejalan dengan itu maka permintaan dan harga pupuk kimiawi terus meningkat. bahkan kemampuan produksi pupuk hingga saat ini masih jauh lebih rendah dari kebutuhan petani, sedangkan di sisi lain subsidi harga pupuk oleh pemerintah semakin dibatasi, akibatnya petani semakin sulit memperoleh pupuk sehingga kemampuan untuk meningkatkan produktivitas tanamannya semakin rendah. Provinsi Sulawesi Tenggara merupakan salah satu daerah yang sangat kaya akan potensi agrogeologi yang hingga saat ini belum banyak dimanfaatkan. Berbagai jenis batuan seperti batuan harsburgit, dunit, gabro, sekis,

gneiss,

filit,

serpih,

batugamping dan batulempung (Rusmana et al.,1993; Simandjuntak et al., 1994), dapat dijadikan sebagai pupuk alam karena mengandung banyak unsur hara esensial seperti K, Ca, Mg dan S sebagai sumber

unsur hara

makro untuk memenuhi

kebutuhan tanaman (Straaten, 2007). Selain itu di Provinsi Sulawesi Tenggara juga terdapat banyak deposit organik seperti guano yang akan akan sumber hara P, serta deposit gambut yang berpotensi digunakan

sebagai bahan pembenah tanah yang

hingga saat ini belum banyak dikaji dan dimanfaatkan. Minimnya data serta informasi yang akurat dan kredibel terkait potensi dan formulasi bahan-bahan tersebut sebagai bahan pembenah tanah menjadi latar belakang yang mendasari perlunya pengkajian ini


dilakukan, termasuk teknologi pengujian efektifitasnya di laboratorium dan di rumah kaca serta pengujian efisiensinya di lapangan, terutama sebagai pembenah tanah-tanah marginal (lahan suboptimal) yang sebararinya cukup luas di Sulawesi Tenggara. Tujuan a. Mengkarakterisasi dan memetakan potensi agrogeologi (jenis, manfaat, sebaran dan cadangan) sebagai sumber unsur hara (bahan baku pupuk alam) mendukung pembangunan pertanian berkelanjutan. b. Mengembangkan formulasi pupuk alam berbasis sumberdaya lokal asal batuan yang mudah dan murah dalam merehabilitasi lahan-lahan sub optimal/marginal sekaligus meningkatkan produksi mendukung ketahanan dan keamanan pangan. c. Menguji efektifitas pupuk alam asal batuan dalam menyediakan unsur hara bagi kebutuhan tanaman serta efisiensinya dalam meningkatkan produktifitas lahan.

Judul 5

KAJIAN PENINGKATAN DAYA SAING DAERAH BERBASIS KOMODITAS UNGGULN DI SULAWESI TENGGARA

Latar Belakang Provinsi Sulawesi Tenggara, berdasarkan hasil pemeringkatan daya saing daerah yang dilakukan oleh Alisyahbana, dkk (2002) terhadap sembilan indikator utama yaitu, perekonomian daerah, keterbukaan, SDM, sistem keuangan, kelembagaan, infrastruktur dan SDA, governance dan kebijakan, IPTEK, dan Manajemen dan Mikro Ekonomi; secara keseluruhan menempati peringkat ke 18 dari 26 provinsi di Indonesia. Indikator dengan nilai tertinggi yaitu governance dan kebijakan (pada peringkat 9) dan terendah yaitu infrastruktur dan

SDA (pada

peringkat 23). Hasil pemeringkatan tersebut

menunjukkan Provinsi Sulawesi Tenggara memiliki tingkat daya saing yang cukup rendah dibanding provinsi-provinsi di Indonesia. Tingkat daya saing Provinsi Sulawesi Tenggara ini, tentunya dibentuk oleh kemampuan daya saing kota-kota dan kabupaten - kabupatennya, di mana masingmasing kota dan kabupaten memiliki karakteristik perekonomian, infrastruktur dan sumber daya alam, serta sumber daya manusia yang berbeda-beda. Pengukuran tingkat daya saing terhadap 3 (tiga) variabel ini selanjutnya dilihat keterkaitannya dengan kebijakan pemerintah daerah.


Berdasarkan

hal tersebut,

sesuai

dengan

tujuan

pembangunan

daerah

Sulawesi Tenggara serta persiapan Sulawesi Tenggara dalam menghadapi ASEAN Economic Community 2015, maka sangat dibutuhkan adanya formulasi kebijakan serta strategi dalam meningkatkan daya saing daerah Sulawesi Tenggara komoditas

unggulan guna

menjamin

berbasis

kesiapan daerah Sulawesi Tenggara dalam

menghadapi kondisi tersebut. Permasalahan 1. Bagaimana daya saing daerah Sulawesi Tenggara di tinjau dari aspek daya saing komoditas unggulan. 2. Faktor-faktor apa sajakah yang menjadi pendorong dan penghambat daya saing daerah Sulawesi Tenggara berbasis komoditas unggulan. 3. Bagaimana formulasi Kebijakan, program, dan strategi dalam meningkatkan daya saing daerah Sulawesi Tenggara. Tujuan 1. Melakukan analisis daya saing daerah Sulawesi Tenggara berbasis komoditas unggulan, yakni; dengan melakukan analisis daya saing komoditas unggulan di Sulawesi Tenggara. 2. Mengidentifikasi faktor-faktor pendorong dan penghambat daya saing daerah Sulawesi Tenggara berbasis komoditas unggulan. 3. Menyusun Kebijakan, Program, dan Strategi dalam meningkatkan daya saing daerah Sulawesi Tenggara. Judul 6 KAJIAN GEOSPASIAL POTENSI RISIKO PERUBAHAN EKOLOGIS KORIDOR MOTUI–SAMPARA PROVINSI SULAWESI TENGGARA Latar Belakang Bentang alam koridor Motui-Sampara terletak pada wilayah administrasi Kabupaten Konawe dan Kabupaten Konawe Utara, dalarn kurun waktu sepuluh tahun terakhir terindikasi mengalami degradasi akibat eksploitasi sumberdaya alam untuk berbagai kepentingan. Potensi tambang nikel, penanaman kelapa sawit, pembangunan


smelter pengolahan bijih nikel, pembangunan pelabuhan untuk transportasi hasil galian tambang nikel dan berbagai aktifitas lainnya menjadikan kawasan ini tereksploitasi dengan cepat. Akibat eksploitasi kawasan yang dilakukan secara massif dan dalam waktu yang sangat cepat dengan luasan kawasan yang cukup luas, diindikasikan akan terjadi krisis ekologis yang tinggi pada kawasan tersebut. Sesuai yang tercantum dalam RPJMD Provinsi Sulawesi Tenggara 2013-2018, pembangunan Sulawesi Tenggara periode 2013-2018 mencanangkan visi "Mewujudkan Sulawesi Tenggara Sejahtera, Mandiri Dan Berdaya Saing". Berdasarkan

visi ini,

dikembangkan strategi pembangunan bidang lingkungan yaitu "Pembangunan yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan”. Untuk mengantisipasi berbagai dampak lingkungan yang mengalami perubahan akibat pelaksanaan pembangunan di Sulawesi Tenggara, maka penelitian

yang

berkaitan dengan kajian geospasial untuk mengidentifikasi potensi perubahan kondisi ekologis dipandang penting untuk dilaksanakan, mengingat amanah RPJMD Sulawesi Tenggara mencatatkan agar pelaksanaan pembangunan tidak merusak lingkungan hidup manusia sebagai tempat tumbuh dan berkembang. Tujuan 1. Mengidentifikasi risiko perubahan ekologis yang kemungkinan terjadi di koridor Motui - Sampara 2. Menganalisis parameter-parameter geospasial yang menentukan risiko perubahan ekologis yang kemungkinan terjadi di koridor Motui-sampara 3. Mengidentifikasi faktor-faktor strategis masa depan dalam pengembangan ekologis di koridor Motui – Sampara. Judul 7

KAJIAN STRATEGI PENGEMBANGAN INDUSTRI HILIR DALAM RANGKA PERCEPATAN PEMBANGUNAN EKONOMI DI WILAYAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA

Latar Belakang Provinsi Sulawesi Tenggara memiliki potensi Sumber Daya Alam yang melimpah. Potensi SDA dimaksud adalah pertambangan, pertanian tanaman pangan (padi, jagung dan palawija), perkebunan (cengkeh, kakao, kelapa, jabu mete, nilam),


kehutanan jati, kayu campuran, rotan, damar) perikanan/maritim (ikan tangkap laut lepas, tambak,), tambang (aspal, nikel, emas, minyak bumi, mar-mar, batu mulia). Namun potensi tersebut tidak belum dapat dimanfaatkan secara optimal dalam rangka percepatan pembangunan ekonomi di wilayah Sulawesi Tenggara. Kontribusi sektor industri/pengolahan dalam PDRB Sulawesi Tenggara sebesar 6,9 % harga berlaku dan untuk harga konstan sebesar 8,5 % pada tahun

2011.

Sementara kontribusi sektor lndustri dalam PDRB nasional telah mencapai 20,1 %. Penyebabnya apa, dan kenapa hal ini terjadi? Hasil analisis sementara mengatakan bahwa nilai tambah yang dihasilkan dari kegiatan ekonomi relatif kecil, karena produk- produk yang dihasilkan langsung dijual hanya dalam bentuk bahan mentah (gelondongan),

masih sangat terbatas yang sudah diolah

lebih

lanjut

dalam betuk setengah jadi atau barang/produk jadi. Harga jual (nilai tambah) produk gelondongan atau bahan mentah lebih rendah bila dibanding dijual dalam bentuk hasil olahan atau pabrik. Untuk itu, berdasarkan gambaran tersebut, maka dalam rangka mengembangkan potensi daerah Sulawesi Tenggara untuk kemakmuran masyarakat di provinsi Sulawesi Tenggara, maka diperlukan untuk menyusun suatu Grand Design Pengembangan Daerah yang diharapkan mampu merangsang pertumbuhan dan pengembangan industri di Sulawesi Tenggara serta mampu menciptakan daya saing dan keunggulan daerah serta mengarah kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Permasalahan 1. Faktor-faktor apa saja yang menjadi penghambat pengembangan industri hilir di Sulawesi Tenggara. 2. Faktor-faktor apa saja yang menjadi pendukung pengembangan industri hilir di Sulawesi Tenggara. 3. Jenis industri apa yang dapat dikembangkan di wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara 4. Kebijakan strategis apa saja yang sebaiknya ditetapkan pemerintah daerah untuk melakukan akselerasi pembangunan sektor industri khususnya industri hilir di Provinsi Sulawesi Tenggara.


Tujuan 1.

Mengungkap faktor-faktor penghambat berkembangnya sektor industri hilir di Provinsi Sulawesi Tenggara

2.

Menetapkan industri yang sesuai dikembangkan di wilayah Sulawesi Tenggara.

3.

Mengidentifikasi

berbagai

alternatif kebijakan

strategis

yang

tepat

untuk

diimplementasikan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka percepatan/ akselerasi pembangunan ekonomi khususnya pembangunan industri hilir di

Sulawesi

Tenggara. Judul 8

PENGENTASAN KEMISKINAN MELALUI PENGEMBANGAN KEWIRAUSAHAAN MANDIRI DI PROVINSI SULAWESI TENGGARA

Latar Belakang Berdasarkan data Jumlah penduduk miskin di Provinsi Sulawesi Tenggara selama dua tahun terakhir cenderung meningkat baik secara absolut maupun secara relatif. Secara absolut jumlah penduduk miskin di Sulawesi Tenggara pad.a tahun 2014 tercatat sebanyak 314.085 jiwa meningkat pada tahun 2015 menjadi 321.880 jiwa atau naik sebesar 7.795 jiwa atau naik 2,48 persen. Secara relatif jumlah penduduk miskin meningkat dari 12,77 persen pada tahun 2014 menjadi 12,96 persen pada tahun 2015 atau naik sebesar 0,13 persen dari jumlah penduduk (BPS Sultra, 2015). Ini berarti bahwa penduduk miskin di Provinsi Sulawesi Tenggara selama dua tahun terakhir masih

cukup

besar. Oleh karena itu

masih

diperlukan berbagai solusi

altematif dalam upaya memecahkan masalah kemiskinan. Upaya yang dilakukan oleh pemerintah melalui berbagai program pengentasan kemiskinan, belum dapat memberikan hasil yang optimal

dalam mengentaskan

kemiskinan. Program-program pengentasan kemiskinan yang telah dikucurkan oleh pemerintah antara lain bantuan langsung tunai (BLT), proyek padat karya, program nasional pembedayaan masyarakat (PNPM), program penaggulangan dampak krisis ekonomi (PDKE), program penanggulangan kemiskinan perkotaan (P2KP) dan lainlain. Seharusnya program-program yang dikucurkan pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan dengan anggaran yang cukup besar sudah dapat mengurangi kemiskinan secara siginifikan. Namun kenyataannya angka kemiskinan masih relatif besar.


Permasalahan 1. Bagaimana kewirausahaan pelaku industri makanan dan minuman di Provinsi Sulawesi Tenggara 2. Apakah kewirausahaan berpengaruh signifikan terhadap pengentasan kemiskinan di Provinsi Sulawesi Tenggara. 3. Bagaimana model pengembangan kewirausahaan mandiri di Provinsi Sulawesi Tenggara 4. Bagaimana model pengentasan kemiskinan pelaku usaha industri makanan dan minuman di Sulawesi Tenggara.

Tujuan l. Mengetahui kewirausahaan pelaku industri makanan dan minuman di Provinsi Sulawesi Tenggara 2. Mengetahui pengaruh kewirausahaan terhadap pengentasan kerniskinan di Provinsi Sulawesi Tenggara 3. Merumuskan model pengernbangan kewirausahaan mandiri di Provinsi Sulawesi Tenggara 4. Merumuskan model pengentasan kemiskinan pelaku usaha industri makanan dan minuman melalui pengembangan kewirausahaan mandiri di Sulawesi Tenggara

Judul 9

PENGEMBANGAN MODEL TURBIN PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA ANGIN PROVINSI SULAWESI TENGGARA

Latar Belakang Laju konsumsi listrik yang rendah juga menunjukkan rasro

elektrifikasi

nasional yang rendah, dimana pada tahun 2013 rasio elektrifikasi adalah

sebesar

S:0.4°0 yang berarti bahwa masih terdapat 19,6% penduduk Indonesia yang belum mendapatkan layanan listrik.

Hingga tahun

2015, rasio

elektrikasi Indonesia

rnengalami peningkatan menjadi 87,4% dan hanya 12,6% wilayah Indonesia yang belum teraliri listrik. Sulawesi Tenggara dengan rasio elektrifikasi kurang dari 70%, menjadikan provinsi ini masih berada dalam tahap defisit pasokan listrik.


Krisis listrik yang terjadi di Sulawesi Tenggara sudah sangat mengganggu aktivitas

masyarakat sehari-hari

baik di wilayah

daratan

Sulawesi

ataupun

kepulauan. Pemerintah daerah serta pelaku dunia usaha yang sangat tergantung pada keberadaan energy listrik bahkan seringkali terhenti aktivitasnya akibat krisis listrik ini. Defisit listrik ini akan terns terjadi dan akan menjadi semakin parah jika tidak ada upaya dari pemerintah serta masyarakat untuk mencari solusi konkrit. Terlebih dengan adanya pemekaran wilayah baru di Sulawesi Tenggara. Mengacu pada Undang-Undang Rl Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi dimana rnengatur penggunaan sumber daya energi tak terbarukan serta mengatur kondisi terjadinya krisis energi dan darurat energi yang menimbulkan terganggunya fungsi

pernerintahan,

kehidupan

sosial

kernasyarakatan dan/atau

kegiatan

perekonornian, pernerintah wajib melaksanakan tindakan penanggulangan yang diperlukan,

salah

satunya

dengan

menggunakan

surnber

energi

terbarukan.

Permasalahan kelistrikan dan besamya potensi energi baru terbarukan yang dimilikinya, terkait penyediaan energi listrik di Sulawesi

Tenggara, utamanya di

daerah pesisir dan terpencil yang masih belum terjangkau oleh layanan PT. PLN. Permasalahan 1. Bagaimana potensi angin serta kelayakan pembangunan PLTB untuk wilayah tersebut? 2. Bagaimana konfigurasi PLTB yang

tepat agar produksi energy listrik yang

dihasilkan konstan dan masa operasionalnya optimal? 3. Bagaimana mengoptimalkan peran masyarakat dalam pemeliharaan infrastruktur PLTB ini? 4. Bagaimana cara mewujudkan solusi tersebut? Tujuan 1. Untuk mengetahui potensi angin dan kelayakan PLTB di Sulawesi Tenggara 2. Untuk mengetahui jenis/tipe system PLTB yang sesuai dengan daerah Sulawesi Tenggara 3. Untuk merancang prototype PLTB yang dapat digunakan didaerah daratan dan pesisir di Sulawesi Tenggara.


4. Untuk melakukan bimbingan khusus mengenai pengoperasian dan pemeliharaan prototype system PLTB

Judul 10

KAJIAN PENINGKATAN PROFESIONALISME DAN DISTRIBUSI GURU PENDIDIKAN DASAR DI PROVINSI SULAWESI TENGGARA

Latar Belakang Karakteristik geografis Sulawesi Tenggara menyebabkan distribusi guru antar Kabupaten/Kecamatan tidak merata. serta memiliki berbagai wilayah sulit yang dikenal dengan daerah 3T (terdepan, terluar, tertinggal). Pada umumnya guru enggan ditempatkan dan bertugas di daerah-daerah tersebut dalam jangka waktu yang lama. Akibatnya, guru cenderung terkonsentrasi di daerah-daerah nyaman. Disisi lain, di daerah-daerah perkotaan pun ketidakmerataan guru antar sekolah kerap terjadi yang disebabkan oleh penempatan dan penataan guru yang

lebih didasarkan pada

pertimbangan politis dibandingkan kebutuhan sekolah. Kendala yang sedang dihadapi pemerintah antara lain masih terdapat guru pengampu mata pelajaran tertentu yang tidak rnemiliki kualifikasi sesuai dengan bidang yang diajarkan. Meskipun rasio guru telah tercapai, namun karena distribusi jumlah guru tidak merata hal ini mengakibatkan di beberapa daerah terpencil/tertinggal/terluar masih mengalami kekurangan guru, sementara di tempat lain mengalami kelebihan jumlah guru. Upaya pemenuhan guru di sebagian wilayah masih merupakan kendala dalam pemerataan guru di tingkat Pendidikan dasar. Untuk mengatasi pemerataan,

ketimpangan dalam pelayanan pendistribusian

pelayanan

pendidikan adalah dengan pendidikan.

Jadi

guru

penataan,

tidak

hanya

berkumpul di daerah perkotaan, tetapi semua wilayah yang terpencil itu pun harus dijangkau guru-guru dengan kualitas yang sama. Permasalahan 1. Bagaimana gambaran

penataan dan distribusi guru secara proporsional pada

tingkat pendidikan dasar di empat kabupaten/kota di Sulawesi Tenggara? 2. Bagaimanakah peta kompetensi guru pada tingkat pendidikan

dasar di empat

kabupaten/kota secara keseluruhan ditinjau berdasarkan jenis kompetensinya?


3. Bagaimanakah peta kompetensi guru pada tingkat pendidikan dasar di empat kabupaten/kota tersebut ditinjau berdasarkan kabupatennya? 4. Apakah distribusi guru proporsional mengacu pada kompetensi profesional guru pada tingkat pendidikan dasar di empat kabupaten/kota tersebut

Tujuan 1. Gambaran penataan distribusi guru proporsional pada tingkat pendidikan dasar di empat

kabupaten/kota (Muna,

Kolaka

Utara,

Kota

Bau Bau

dan Kota

Kendari) 2. Peta kompetensi guru pada tingkat pendidikan dasar di empat kabupaten/kota (Muna, Kolaka Utara, Kota Bau Bau dan Kota Kendari) secara keseluruhan ditinjau berdasarkan jenis kompetensinya. 3. Peta kompetensi guru pada tingkat pendidikan dasar di empat kabupaten/kota tersebut ditinjau berdasarkan kabupatennya. 4. Pendistribusian guru secara

proporsional dengan

meninjau aspek

kompetensi

profesionalisme guru pada tingkat pendidikan dasar di empat kabupaten/kota

Judul 11

PENINGKATAN PENGETAHUAN DAN SIKAP TENTANG KESEHATAN REPRODUKSI REMAJA MELALUI INTERVENSI PENYULUHAN PADA SISWA SMP DAN SMA NEGERI DI SULAWESI TENGGARA

Latar Belakang Berdasarkan survei perilaku seksual remaja di kota Kendari tahun 2007 oleh KPA (Komisi Penanggulangan HIV/AIDS) diketahui bahwa terjadi variasi tren seksual di kalangan remaia, yaitu 2% melakukan hubungan seks, 1 % melakukan oral seks, 2% hanya menempelkan alat kelamin dan 10% sebatas memegang area sensitif serta tren seks tertinggi sebesar 85% perilaku seks lainnya. Perilaku seks remaja ini berpotensi memberikan resiko _bagi mereka untuk terinfeksi HIV/AIDS dan penyakit menular seksual lainnya akibat dari ketidaktahuan mereka mengenai pengetahuan dan sikap tentang kesebatan reproduksi. Dari [penelitian sebelumnya oleh Betty (2008) ditemukan bahwa tingkat pengetahuan pada siswa SMA dan SMK di kota Kendari tentang kesehatan reproduksi sangat rendah dan Pedoman Penyusunan Dokumen Kelitbangan Tahun 2016, Balitbang Prov. Sultra ........................................ 56

cenderung untuk melakukan perilaku seksual yang negatif. Hal ini didukung dengan semakin banyaknya fasilitas hiburan

eksklusif

bagi

tempat hiburan malam yang menyediakan pelayanan

pelanggan,

termasuk

didalamnya

pelayanan

seksual.

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan diketahui ternyata banyak tempat hiburan malam yang mempekerjakan remaja sebagai daya tarik tersendiri bagi pengunjung Permasalahan

1. Apakah ada pengaruh intervensi penyuluhan terhadap peningkatan pengetahuan tentang kesehatan reproduksi remaja pada siswa SMP dan SMA Negeri di Sulawesi Tenggara? 2. Apakah ada pengaruh intervensi penyuluhan terhadap sikap yang positif tentang kesehatan reproduksi remaja pada siswa SMP dan SMA Negeri di Sulawesi Tenggara? 3. Apakah ada perbedaan pengetahuan tentang kesehatan reproduksi remaja pada siswa SMP dan SMA Negeri di Sulawesi Tenggara sebelum dan setelah intervensi penyuluhan? 4. Apakah ada perbedaan sikap yang positif tentang kesehatan reproduksi remaja pada siswa SMP dan SMA Negeri di Sulawesi Tenggara sebelum dan setelah intervensi penyuluhan? Tujuan 1. Untuk mengetahui peningkatan pengetahuan tentang kesehatan reproduksi remaja SMP dan SMA Negeri di Sulawesi Tenggara setelah dilakukan

intervensi

penyuluhan. 2. Untuk mengetahui adanya perubahan sikap yang positif tentang kesehatan reproduksi remaja pada siswa SMP dan SMA Negeri di Sulawesi Tenggara setelah dilakukan intervensi penyuluhan. 3. Untuk mengetahui perbedaan tingkat pengetahuan tentang kesehatan reproduksi remaja pada siswa SMP dan SMA Negeri di Sulawesi Tenggara sebelum dan setelah intervensi penyuluhan. 4. Untuk

mengetahui adanya perbedaan sikap

reproduksi remaja pada siswa

yang

SMP dan SMA

positif

tentang

kesehatan

Negeri di Sulawesi

Tenggara

sebelum dan setelah intervensi penyuluhan.


Judul 12

KAJIAN PENGEMBANGN SEKTOR EKONOMI BERORIENTASI EKSPOR DI SULAWESI TENGGARA

Latar Belakang Keberhasilan

pemerintah daerah

dalam

meletakan

infrastruktur dasar

membawa pengaruh yang cukup penting terhadap pembangunan ekonomi khususnya pertumbuhan ekonomi di Sulawesi Tenggara. Selama periode 2008 - 2013 perekonomian Sulawesi Tenggara terus mengalami pertumbuhan kecuali tahun 2013 yang sedikit mengalami perlambatan dibanding tahun sebelumnya. Selama periode 2008-2013 pertumbuhan ekonomi Sulawesi Tenggara masih banyak

ditopang

oleh

sektor

pertanian.

pertanian terus mengalami penurunan

Walaupun demikian kontribusi sektor

selama periode tersebut. lndikasi ini

menunjukkan bahwa telah terjadi pergeseran struktur dalam perekonomian di Sulawesi Tenggara. Sektor-sektor yang mengalami peningkatan dalam kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi adalah sektor pertambangan dan penggalian, sektor konstruksi, sektor perdagangan, hotel dan restoran, dan sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan. Permasalahan 1. Sektor-sektor ekonomi yang manakah masih mendominasi ekspor Sulawesi Tenggara?. 2. Sektor-sektor ekonomi manakah yang menjadi sektor unggulan di Sulawesi Tenggara?. 3. Sektor-sektor ekonomi manakah yang memiliki peluang ekspor di Sulawesi Tenggara?. Tujuan 1. Mengetahui dan mengkaji sektor-sektor ekonomi yang masih mendominasi ekspor Sulawesi Tenggara. 2. Mengetahui dan menganalisis sektor-sektor unggulan di Sulawesi Tenggara. 3. Mengetahui dan menganalisis sektor-sektor ekonomi yang memiliki peluang ekspor di Sulawesi Tenggara.


Judul 13

MODEL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN USAHA MIKRO (PUM) DI SULAWESI TENGGARA

Latar Belakang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dalam perkembangannya terbukti menjadi pilar kekuatan ekonomi dan semakin terus menjadi pusat perhatian dan target psmbinaan dari berbagai pihak, terutama pemerintah. Walaupun secara khusus data pelaku UMKM di setiap Kabupaten/kota tidak tersedia secara detail, namun data UMKM Provinsi Sulawesi Tenggara saat ini berjumlah 198.262 unit usaha atau menempati porsi 99,8% dari total unit usaha yang ada (Sensus Ekonomi BPS, 2005). Keberadaan UMKM tersebut diharapkan dapat menjadi lokomotif sektor riil yang mampu

mengakselerasi pertumbuhan

Kendala yang penguasaan

ekonomi

Provinsi

Sulawesi

Tenggara.

dihadapi UMKM seperti keterbatasan SOM, akses permodalan,

teknologi, pemasaran produk dan panjangnya rantai birokrasi yang

menimbulkan ekonomi biaya tinggi dan kurang memadainya infrastruktur penunjang usaha juga menjadi kondisi riil di lapangan yang tidak bisa dipungkiri dan harus menjadi pertimbangan dalam menyusun strategi dan pendekatan pemberdayaan UMKM. Perempuan usaha mikro dalam menghadapi persoalan kultural dan struktural. berhubungan dengan relasi dalam

keluarga,

seclngkan

persoalan struktural

berhubungan dengan kebijakan formal. Kesulitan ekonomi yang dihadapi keluarga menuntut peran aktif perempuan untuk tidak tergantung Persoalan krusial

yang biasa

muncul

kepada penghasilan suami.

dalam keluarga adalah jika usaha yang

dijalankan perempuan tidak berkembang, bahkan tidak mernberikan nilai ekonomi yang layak, maka perempuan harus menanggung beban dalam perekonomian keluarga. Perempuan dituntut untuk mencari nafkah tambahan bagi keluarga demi merijaqa kelangsungan hidup keluarga. Adanya pembagian kerja yang tidak adil dalam rumah tangga menjadi beban tersendiri bagi perempuan. Permasalahan 1. Bagaimana kondisi modal sosial dan modal fisik PUM di Sulawesi Tenggara?. 2. Bagaimana model pemberdayaan PUM di Sulawesi Tenggara?.


3. Bagaimana strategi implementasi model pemberdayaan PUM di Sulawesi Tenggara?. Tujuan 1. Menganalisis modal sosial dan modal fisik PUM di Sulawesi Tenggara. 2. Menemukan model pemberdayaan PUM di Sulawesi Tenggara. 3. Merumuskan strategi implementasi model pemberdayaan PUM di Sulawesi Tenggara.

Judul 14

KAJIAN TENTANG POLARISASI MASYARAKAT DALAM PEMILUKADA DAN PENGARUHNYA TERHADAP KETAHANAN NASIONAL DI PROVINSI SULAWESI TENGGARA

Latar Belakang Pemilihan umum sebagai sarana perwujudan kedaulatan rakyat di dalam memilih wakil-wakil rakyat di lembaga Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati/ Walikota dan Wakil Bupati/Wakil Walikota yang mampu mencerminkan nilai-nilai demokrasi serta dapat menyerap dan memperjuangkan aspirasi rakyat termasuk kepentingan daerah. Demikian pula halnya pemilihan kepala daerah pada tataran lokal. Dinamika demokratisasi, otonomi daerah dan pemilukada berdampak pada semakin menguatnya politik identitas kedaerahan/ kesukuan dan primordialisme yang dapat melahirkan disintegrasi sosial. Liberalisasi sistem politik juga telah melahirkan elit-elit politik lokal (power-seeking politician) yang memanfaatkan birokrasi rente (rent-seeking bureaucrats) untuk mendapatkan akses kekuasaan dan sumber daya bagi kepentingan pribadi atau kelompok politiknya. Pertumbuhan opisisi lokal dan kelompok-kelompok pengkritisi, seringkali juga menimbulkan masalah pada pertikaian/ konflik sosial pada pemilukada dan jalannya pemerintahan daerah. Dalam hal ini, masyarakat terpolarisasi dalam berbagai kelompok atau kubu dan saling berhadapan. Kondisi ini dapat menjadi ancaman stabilitas bila bersifat frontal tanpa pengelolaan konflik yang berarti dan benar.


Permasalahan 1. Sejauhmana demokratisasi pelaksanaan pemilihan umum Kepala Daerah di Sulawesi Tenggara? 2. Faktor-faktor apakah yang menyebabkan terjadinya polarisasi masyarakat dalam pemilihan umum Kepala Daerah di Sulawesi Tenggara? 3. Apakah polarisasi masyarakat dalam pemilihan Kepala Daerah secara langsung dapat mempengaruhi ketahanan nasional di Sulawesi Tenggara? 4. Strategi apa yang dapat digunakan agar polarisasi masyarakat dalam pemilihan Kepala Daerah secara langsung tidak

mempengaruhi ketahanan nasional di

Sulawesi Tenggara? Tujuan Penelitian 1. Demokratisasi pelaksanaan pemilihan umum Kepala Daerah di Sulawesi Tenggara pada tahun 2015. 2. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya polarisasi masyarakat dalam pemilihan umum Kepala Daerah di Sulawesi Tenggara. 3. Pengaruh polarisasi masyarakat dalam pemilihan Kepala Daerah secara langsung dalam mempengaruhi ketahanan nasional di Sulawesi Tenggara. 4. Strategi yang dapat digunakan agar polarisasi masyarakat masyarakat dalam pemilihan Kepala Daerah secara langsung tidak mempengaruhi ketahanan nasional di Sulawesi Tenggara.

Judul 15 KAJIAN STRATEGI PENGEMBANGAN INDUSTRI HILIR DALAM RANGKA PERCEPATAN PEMBANGUNAN EKONOMI DI WILAYAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA Latar Belakang Upaya memajukan daya saing perekonomian nasional secara berkelanjutan, Pemerintah berkomitmen untuk meningkatkan iklim penanaman modal dengan terus mengembangkan kegiatan-kegiatan ekonomi masyarakat untuk mengubah keunggulan komparatif menjadi keunggulan kompetitif. Sejalan dengan itu, diperlukan perencanaan pembangunan ekonomi yang terarah pada pemberdayaan ekonomi masyarakat yang berbasis pada pemanfaatan sumber daya ekonomi lokal.


Sulawesi Tenggara sebagai salah satu provinsi yang memiliki potensi sumberdaya alam yang cukup melimpah baik sumberdaya alam yang dapat diperbaharui di sektor kelautan, kehutanan, pertanian dalam arti luas maupun sumberdaya alam yang tidak dapat diperbaharui. Sumberdaya yang ada belum dikelola secara optimal, sehingga belum memberikan manfaat kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat maupun dalam upaya peningkatan pendapatan daerah. Sektor pertanian merupakan komponen penyerap tenaga kerja terbesar, juga merupakan penyumbang sektor dengan kontribusi tertinggi terhadap perekonomian Sulawesi Tenggara. Namun dalam dua tahun terakhir terjadi perlambatan pertumbuhan sektor pertanian. Hal ini berdampak pada menurunnya kontribusi pertanian terhadap PDRB Sulawesi Tenggara disertai dengan perlambatan angka pertumbuhan. Permasalahan 1. Faktor-faktor yang menjadi penghambat pengembangan industri hilir di Sulawesi Tenggara?. 2. Faktor-faktor yang berpengaruh kuat dalam pengembangan industri hilir di Sulawesi Tenggara?. 3. Jenis industri yang dapat dikembangkan di wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara?. 4. Kebijakan strategis yang tepat oleh Pemerintah Daerah dalam usaha pengembangan industri hilir di Sulawesi Tenggara?. Tujuan Penelitian 1. Mengungkap faktor-faktor penghambat berkembangnya sektor industri hilir di Sulawesi Tenggara. 2. Menetapkan faktor-faktor yang berpengaruh kuat dalam pengembangan industri hilir di Sulawesi Tenggara. 3. Menetapkan industri yang sesuai dikembangkan di wilayah Sulawesi Tenggara. 4. Mengidentifikasi berbagai alternatif kebijakan strategis yang tepat untuk diimplementasikan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka percepatan/akselerasi pembangunan ekonomi khususnya pengembangan industri hilir di Sulawesi Tenggara.


Judul 16 PEMETAAN ANAK PUTUS SEKOLAH (EX-SD), FAKTOR PENYEBAB DAN ALTERNATIF PEMECAHANNYA DI PROVINSI SULAWESI TENGGARA Latar Belakang Salah satu upaya pemerintah mencerdaskan bangsa melalui pendidikan dapat dilihat dari Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 6 Tahun. Sasaran dari program ini adalah 95% penduduk wajib mendapatkan pendidikan sekolah dasar. Pendidikan di sekolah dasar merupakan pendidikan anak yang berusia antara 7-13 tahun sebagai pendidikan di tingkat dasar yang dikembangkan sesuai dengan satuan pendidikan, potensi daerah/karakteristik daerah, sosial budaya masyarakat setempat bagi siswa. Pendidikan yang dicanangkan pemerintah belum dinikmati seluruh masyarakat, oleh karena permasalahan yang kompleks dalam dunia pendidikan. Banyak anak-anak usia sekolah yang putus sekolah dan tidak bisa melanjutkan pendidikannya. Jumlah anak putus sekolah di Indonesia terbilang relatif tinggi. Hasil kajian tentang anak putus sekolah oleh Kementerian Pendidikan, UNESCO, dan UNICEF tahun 2011, terdapat 2,5 juta anak usia 7-15 tahun masih tidak bersekolah, dimana kebanyakan dari mereka putus sekolah sewaktu masa transisi dari SD ke SMP. Pemetaan anak putus sekolah usia 7-13 tahun penting dilakukan untuk mengetahui tingkat ketuntasan program dan untuk merumuskan bentuk kebijakan yang diambil dalam rangka penuntasan wajib belajar 9 tahun. Banyak kebijakan pemerintah untuk menangani masalah putus sekolah antara lain pemberian Bantuan Operasional Sekolah, Bantuan Beasiswa Miskin, Bantuan Beasiswa Bakat dan Prestasi dan lain-lain, namun sejauh ini masih terdapat peserta didik yang putus sekolah. Permasalahan 1. Faktor-faktor apa yang menyebabkan terjadinya anak putus sekolah di Provinsi Sulawesi Tenggara. 2. Bagaimana sikap orang tua terhadap pendidikan anaknya yang putus sekolah. 3. Bagaimana metode pembinaan orang tua terhadap anak putus sekolah di Provinsi Sulawesi Tenggara. 4. Bagaimana cara masyarakat menanggulangi anak putus sekalah di Provinsi Sulawesi Tenggara.


5. Bagaimana peran pemerintah, lembaga swadaya masyarakat dan lembaga swasta untuk mengatasi anak putus sekolah di Provinsi Sulawesi Tenggara. Tujuan Penelitian 1. Mengidentifikasi faktor-faktor penyebab terjadinya anak putus sekolah di Provinsi Sulawesi Tenggara. 2. Mengetahui sikap orang tua terhadap pendidikan anaknya yang putus sekolah. 3. Mengetahui metode pembinaan orang tua terhadap anak putus sekolah di Provinsi Sulawesi Tenggara. 4. Mengetahui cara masyarakat menanggulangi anak putus sekalah di Provinsi Sulawesi Tenggara. 5. Merumuskan peran pemerintah, lembaga swadaya masyarakat dan lembaga swasta untuk mengatasi anak putus sekolah di Provinsi Sulawesi Tenggara.

Judul 17 PEMETAAN DAN ANALISA SEBARAN SEKOLAH UNTUK PENINGKATAN LAYANAN PENDIDIKAN BERBASIS GIS DI SULAWESI TENGGARA Latar Belakang Pemerintah berkewajiban memberikan layanan dan menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara. Untuk mewujudkan pendidikan yang bermutu tersebut, Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP). Kebijakan pemerintah tersebut diharapkan memberikan kesempatan kepada seluruh warga negara untuk memperoleh pendidikan yang berkualitas. Provinsi Sulawesi Tenggara tergolong atau masuk ke dalam golongan daerah yang masih tertinggal di dalam bidang pendidikan dibandingkan dengan provinsi lainnya di pulau Sulawesi. Menurut data Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2013, disebutkan bahwa APK dan APM provinsi Sulawesi Tenggara masingmasing 89,12% dan 72,31%. Secara nasional provinsi Sulawesi Tenggara menduduki peringkat ke 20 dari 33 provinsi di Indonesia. Peringkat Sulawesi Tenggara masih di bawah Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah dan Sulawesi Selatan.


Salah satu upaya peningkatan pelayanan pendidikan kepada masyarakat ialah dengan mengkaji persebaran lokasi pendidikan. Penyebaran lokasi pendidikan berkaitan erat dengan perluasan kesempatan pendidikan yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat, selain hambatan ekonomi, jarak juga menjadi salah satu kendala bagi masyarakat yang hendak melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi. Penyediaan fasilitas pendidikan yang memadai menjadi tanggungjawab pemerintah, dengan membangun sekolah mulai dari jenjang pendidikan dasar, pendidikan menengah hingga perguruan tinggi. Pendekatan yang dapat dilakukan untuk memetakan dan menganalisisa sebaran sekolah guna peningkatan layanan pendidikan adalah dengan penerapan basis geographic information system (GIS). GIS dipilih karena penyajian data dengan menggunakan media peta lebih mudah dipahami dibandingkan penyajian data dengan tulisan. Penelitian ini akan memetakan, menganalisis sebaran fasilitas pendidikan dan mengevaluasi kualitas pelayanan pendidikan dalam hal ini kualitas pelayanan sekolah. Permasalahan 1. Bagaimana memetakan sekolah menengah atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di Sulawesi Tenggara berbasis GIS?. 2. Bagaimana pola sebaran sekolah menengah atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di Sulawesi Tenggara yang digambarkan dan dianalis berbasis GIS?. 3. Sejauhmanakah kualitas layanan pendidikan di sekolah menengah atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di Sulawesi Tenggara?. Tujuan Penelitian 1. Mengetahui pemetaan sekolah menengah atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di Sulawesi Tenggara berbasis GIS. 2. Mengetahui pola sebaran sekolah menengah atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) yang digambarkan dan dianalis dalam bentuk GIS untuk peningkatan layanan pendidikan di Sulawesi Tenggara. 3. Mengetahui kualitas layanan pendidikan sekolah menengah atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di Sulawesi Tenggara.


BAB V PENUTUP

Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sulawesi Tenggara yang memiliki tugas, fungsi dan peran menyelenggarakan kelitbangan daerah melalui kegiatan penelitian, pengembangan, pengkajian, penerapan, perekayasaan, pengoperasian, analisis kebijakan, administrasi dan manajemen kelitbangan, serta sebagai koordinator dalam penguatan Sistem Inovasi Daerah (SIDa) dalam pembangunan daerah yang dilaksanakan secara berkelanjutan. Pelaksanaan kegiatan kelitbangan tersebut berpedoman pada prosedur kegiatan dan ketentuan yang meliputi ketentuan administrasi dan mekanisme penelitian yang tertuang dalam pedoman penyusunan dokumen kelitbangan ini. Dengan selesainya penyusunan pedoman ini diharapkan menjadi panduan bagi semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan kelitbangan pada Balitbang Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2016, dengan harapan agar seluruh kegiatan kelitbangan dapat berjalan dengan baik dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Adapun hal-hal yang belum diatur di dalam pedoman kelitbangan ini akan diatur dan disampaikan lebih lanjut oleh pihak Balitbang. Demikian pembuatan buku pedoman penyusunan dokumen kelitbangan Balitbang Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2016, kepada tim penyusun buku pedoman ini disampaikan terima kasih. Demikian pula kepada semua pihak yang akan terlibat dalam pelaksanaan kegiatan kelitbangan tahun 2016 disampaikan selamat bekerja semoga menghasilkan data dan informasi serta rekomendasi yang bermanfaat bagi pembangunan daerah.


Lampiran 1a. Contoh Halaman Judul Kerangka Acuan (Term of Reference)

Kerangka Acuan (Term of Reference)

JUDUL PENELITIAN/KELITBANGAN

Penyusun: Bidang Tugas

BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PROVINSI SULAWESI TENGGARA KENDARI 2016


Lampiran 1b. Contoh Halaman Judul Proposal Penelitian

Proposal Penelitian


Diajukan oleh Tim Pengusul (Nama Ketua dan Anggota Tim)

Kepada BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PROVINSI SULAWESI TENGGARA KENDARI 2016


Lampiran 1c. Contoh Halaman Judul Rancangan Penelitian

Rancangan Penelitian


Diajukan oleh Tim Peneliti (Nama Ketua dan Anggota Tim)



Lampiran 1d. Contoh Halaman Judul Laporan Lokasi

Laporan Lokasi





Lampiran 1e. Contoh Halaman Judul Draf Laporan Akhir

Draf Laporan Akhir





Lampiran 1f. Contoh Halaman Judul Laporan Akhir

Laporan Akhir





Lampiran 2. Contoh Halaman Pengesahan

HALAMAN PENGESAHAN

1. Judul Penelitian

:

2. Penanggungjawab

:

3. Ketua Tim Pelaksana a. Nama Lengkap b. NIP *) c. Pangkat/Gol.*) d. Bidang Keahlian*) e. Fakultas *) f. Universitas/Lembaga

: : : : : :

4. Alamat a. Kantor / Telp/Fax b. Rumah/Telp/HP c. e-Mail

: : :

5. Anggota Tim Pelaksana

:

6. Jangka Waktu Pelaksanaan Kegiatan

:

7. Sumber Dana Kegiatan

:

8. Total Anggaran Kegiatan

:

Kendari, .......................... 2016 Penanggungjawab Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sulawesi Tenggara

Ketua Tim Pelaksana

( Nama lengkap) Drs. H. BACHRUN, M. Si Pembina Utama Madya, Gol. IV/d NIP. 19570501 198607 1 001

*) Disesuaikan dengan kondisi Lembaga/Instansi pelaksana.


Lampiran 3. Contoh Cara Penulisan Sumber Pustaka

Penulisan sumber pustaka dalam uraian dapat dijalankan sebagai berikut: 1. Nama penulis pada bagian permulaan kalimat. Contoh: Mubyarto (1973:94) menyatakan bahwa “modal adalah barang atau uang yang bersama-sama faktor produksi, tanah, dan tenaga kerja menghasilkan barang-barang baru”. 2. Nama penulis pada bagian tengah kalimat. Contoh: Modal atau kapital oleh Adam Smith (1776) dalam The Wealth of Nation, dibedakan menjadi “capital” dan “circulating capital”. 3. Nama penulis pada bagian akhir kalimat. Contoh: Rakyat merupakan sumber dari kekuasaan politik yang sewaktu-waktu dapat mengganti pemerintahan yang dipandangnya tidak lagi mampu melaksanakan tugas-tugas yang melekat padanya, walaupun sifat kekuasaan adalah begitu besarnya kekuasaan, tetapi ia dapat dikontrol dan kekuasaan dibuat bertanggung jawab kepada rakyat (MacIver, 1985:124). 4. Penulis 2 orang Jika penulis terdiri dari 2 orang, maka keduanya harus disebutkan. “Philips dan Andrew (1966) menemukan ..............................” 5. Penulis lebih dari 2 orang Apabila penulis lebih dari 2 orang, maka yang dicantumkan hanya penulis pertama diikuti dengan dkk atau et al.


Lampiran 4. Contoh Daftar Pustaka

DAFTAR PUSTAKA Agere, S., 2000, Promoting Good Governance: Principles, Practices and Perspectives, London: Commonwealth Secretariat. APHSA, 2011, A Guidebook for Building Organizational Effectiveness Capacity: A Training System Example, New York: American Public Human Service Association. Branen, J., 1997, Memadu Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif, (Terjemahan oleh Nuklah Arfawi, Imam Safei, Noohaidi), Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset. Bryan, C. dan White G. L., 1990, Manajemen Pembangunan untuk Negara Berkembang, Jakarta: LP3ES. Buckingham, D., 1999, Young people, politics and news media: Beyond political socialisation, Oxford Review of Education, Vol. 25, No. 1 / 2, pp. 171-184. Bumi, A., 2010, Mengukur Keberhasilan Pembangunan Daerah, http:// viat lembata.blogspot.com/2010/11/mengukur-keberhasilan-pembangunan.html. (27/11/2013) Calabrese, D., 2008, Strategic Communication for Privatization, Public-Private Partnerships, and Private Participation in Infrastructure Projects, Washington, D.C.: The World Bank. Conyers, D., 1994, Perencanaan Sosial di Dunia Ketiga, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. Dissanayake, W.,1977, Communication Research and Cultural Values, Singapore: AMCRI. Drucker, P.F., 1978, Manajemen Tugas dan Tanggung Jawab. Jakarta: Gramedia. Ferlie, E., 1996, The New Public Management in Action, New York: Oxford University Press. Guimarães, J.P.C., 2009, Participatory Approaches to Rural Development and Rural PovertyAlleviation, Netherlands: UN-ESCAP Hair, J.F,Jr., Black, W.C., Babin, B.J., and Anderson, R.E.. 2010, Multivariate Data Analysis Seventh Edition, Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall. Inayatullah, 1967,Toward a Non-Western Model of Development, In Lerner, D., and Schramm, W. (eds): Communication and Change in the Developing Countries, Honolulu:East-West Center Press. Jayawera, N. and Anumagama, S.,1987, Rethinking Development Communication. Singapore: The Asian Mass Communication Research and Information Centre. Kooiman, J., 1993, Moderen Governance: New Government-Society Interactions, London: Sage Publications. Lerner, D., 1958. The Passing of Traditional Society: Modernizing the Middle East. New York: Free Press.


Mody, B., 1991. Designing Messages for Development Communication : An Audience Participatory Based Approach. New Delhi: Sage. Oakley, P., et al., 1991, Project With Participation: The Practice of Participation in Rural Development. Geneva: International Labour Office. Paul, S., 1987, Community Participation in Development Projects. Washington, D.C.: World Bank. Pearce, B., 1986. Development as Communication : A Perspective on India. Carbondale Southern : Illinois University Press. Quebral, N.C, 1973. “What Do We Mean by Development Communication”. International Development Review. Rietbergen, J, Cracken, M, and Narayan, d., 1998, Participation and Social Assessment Tools and Techniques, Washington DC: The World Bank. Riley, M., 1992. Traditional Resources for Development Communication. The Journal Resources of Development Communication 3. Rogers, E.M. and Shoemaker, F.F., 1971, Communication of Innovation: A Cross Cultural Approach, New York: Free Press. Ruben, R., 2001, Public-Private Partnerships in Developing Countries, Amsterdam: Ministry of Foreign Affairs of the Netherlands. Schramm, W. and Lerner, D., 1976, Communication and Change, The Last Ten Yearsand The Next, Honolulu: University Press of Hawaii. Stiglitz, J.E., 2002, Partcipation and Development: Perspectives from the Comprehensive Development Paradigm. Review of Development Economics, Vol. 6 (2), pp. 163-182. Tashakkori, A. and Teddlie, C., 1998, Mixed Methodology, Combining Qualitative and Quantitative Approaches, Thousand Oaks London-New Delhi: SAGE Publications. Uphoff, N.T., 1986, Local Institutional Development, West Hartford, Connecticut: Kumarian Press. Vredenbregt, J., 1978, Metode dan Teknik Penelitian Masyarakat. Jakarta: PT. Gramedia.


Lampiran 5. Kerangka Skematik Kegiatan Kelitbangan Melalui MoU

KERANGKA SKEMATIK KEGIATAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN (KELITBANGAN) MELALUI PERJANJIAN KERJASAMA (Memorandum of UnderstandinG/MoU)

Dokumen Perencanaan

Inventarisasi Masalah Aktual

Lingkungan Strategis

Penyampaian Informasi / Kebutuhan Penelitian, Pengkajian dan Pengembangan Dari Dinas/Instansi/Masyarakat

Kerangka Acuan (Term of Reference/ToR)

∑ Lembaga Penelitian PTN/ PTS ∑ Lembaga Penelitian Swasta Terakreditasi

Penilaian Administrasi

Seminar Awal

Seminar Akhir

Laporan Akhir



PEDOMAN PENYUSUNAN DOKUMEN KELITBANGAN TAHUN 2016

BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PROVINSI SULAWESI TENGGARA KENDARI 2016 Pedoman

PEDOMAN PENYUSUNAN DOKUMEN KELITBANGAN TAHUN 2016

BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PROVINSI SULAWESI TENGGARA KENDARI 2016 Pedoman Penyusunan Dokumen Kelitbangan Tahun 2016, Balitbang Prov. Sultra ........................................ 80

TIM PENYUSUN PEDOMAN PENYUSUNAN DOKUMEN KELITBANGAN TAHUN 2016

Penanggung Jawab

: Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sulawesi Tenggara

Koordinator

: Dr. Drs. La Ode Mustafa Muchtar, M.Si

Anggota

: Early Wulandari Muis, S.Sos., M.A

ii Pedoman Penyusunan Dokumen Kelitbangan Tahun 2016, Balitbang Prov. Sultra ........................................ 81

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Allah SWT atas perkenan-Nya sehingga buku pedoman penyusunan dokumen kelitbangan ini diterbitkan. Buku pedoman ini berisi hal-hal yang perlu diketahui oleh semua pihak terkait dan bertanggungjawab atas penyelenggaraan urusan kelitbangan daerah dengan harapan pelaksanaan tugas-tugas kelitbangan dalam menyiapkan data dan informasi serta menghasilkan berbagai rekomendasi sebagai bahan perumusan kebijakan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan serta mengembangkan inovasi daerah di Sulawesi Tenggara dapat berjalan secara efektif dan efisien. Tujuan penyusunan buku ini adalah untuk menyediakan panduan atau petunjuk bagi Tim Kelitbangan (pejabat struktural dan pejabat fungsional keahlian Balitbang, serta tenaga ahli/pakar/praktisi dari Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian) dalam menyusun kerangka acuan (Term of Reference) kegiatan, penyusunan proposal, dan penyusunan laporan penelitian/kelitbangan kepada Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sulawesi Tenggara, agar seluruh tahapan kegiatan kelitbangan dapat berjalan dengan baik dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Pedoman ini juga memuat prosedur kegiatan, ketentuan administrasi dan mekanisme kelitbangan. Selaku Pimpinan Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sulawesi Tenggara, saya sangat menghargai kerja keras penyusun pedoman penyusunan dokumen kelitbangan tahun 2016 ini yang telah bekerja dengan baik dalam menerbitkan buku ini. Semoga pedoman ini dapat memperlancar proses pelaksanaan kegiatan kelitbangan dan dapat mensukseskan tugas-tugas Balitbang. Kendari,

Februari 2016

Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sulawesi Tenggara

Drs. H. BACHRUN, M. Si Pembina Utama Madya, Gol. IV/d NIP. 19570501 198607 1 001

iii


DAFTAR ISI Halaman KATA PENGANTAR ................................................................................................. iii DAFTAR ISI ................................................................................................................ iv DAFTAR LAMPIRAN ............................................................................................... vi BAB I

BAB II

PENDAHULUAN ....................................................................................

1

A. B. C. D.

1 3 3 4

Latar Belakang ..................................................................................... Maksud dan Tujuan .............................................................................. Dasar Hukum ....................................................................................... Fungsi dan Sifat Kelitbangan ................................................................

PENYUSUNAN KERANGKA ACUAN, PROPOSAL DAN LAPORAN PENELITIAN/KELITBANGAN ...............................................

A. Petunjuk Umum Penyusunan Kerangka Acuan Kegiatan Penelitian/Kelitbangan ........................................................................ 1. Bagian Awal .................................................................................... 2. Bagian Utama .................................................................................. 3. Bagian Akhir ................................................................................... 4. Sistematika Penyusunan Kerangka Acuan Kegiatan Penelitian/Kelitbangan ...................................................................

5 6 6 7 11 11

B. Petunjuk Umum Penyusunan Propossal Penelitian/Kelitbangan .......... 12 1. Bagian Awal .................................................................................... 12 2. Bagian Utama .................................................................................. 13 3. Bagian Akhir ................................................................................... 17 4. Sistematika Penyusunan Proposal Penelitian/Kelitbangan ............ 18 C. Petunjuk Umum Penyusunan Rancangan Penelitian/Kelitbangan ........ 18 1. Bagian Awal .................................................................................... 18 2. Bagian Utama .................................................................................. 20 3. Bagian Akhir ................................................................................... 21 4. Sistematika Penyusunan Rancangan Penelitian/Kelitbangan .......... 22 D. Petunjuk Umum Penyusunan Laporan Lokasi Penelitian/ Kelitbangan ........................................................................................... 23 1. Bagian Utama ................................................................................. 23 2. Sistematika Penyusunan Laporan Lokasi Penelitian/Kelitbangan 25 E. Petunjuk Umum Penyusunan Draf Laporan Akhir Penelitian/ Kelitbangan .......................................................................................... 1. Bagian Awal .................................................................................... 2. Bagian Utama .................................................................................. 3. Bagian Akhir ................................................................................... 4. Sistematika Penyusunan Draf Laporan Akhir Penelitian/ Kelitbangan ..................................................................................... iv

26 26 26 28 29


F. Petunjuk Umum Penyusunan Laporan Akhir Penelitian/ Kelitbangan ............................................................................................ 29 1. Bagian Awal .................................................................................... 29 2. Bagian Utama .................................................................................. 30 3. Bagian Akhir ................................................................................... 34 4. Sistematika Penyusunan Laporan Akhir Penelitian/ Kelitbangan ... 35 G. Tata cara penulisan .............................................................................. 36 BAB III

JADWAL KEGIATAN KELITBANGAN TAHUN 2016 ....................... 41

BAB IV

KEGIATAN KELITBANGAN TAHUN 2016 ......................................... 42 A. Dasar Pelaksanaan Kegiatan Kelitbangan ............................................. 42 B. Uraian Kegiatan Kelitbangan Tahun 2016 ........................................... 42

BAB V

PENUTUP ................................................................................................ 66

LAMPIRAN

v Pedoman Penyusunan Dokumen Kelitbangan Tahun 2016, Balitbang Prov. Sultra ........................................ 84

DAFTAR LAMPIRAN

Halaman Lampiran 1a Lampiran 1b Lampiran 1c Lampiran 1d Lampiran 1e Lampiran 1f Lampiran 2 Lampiran 3 Lampiran 4 Lampiran 5

Contoh Halaman Judul Kerangka Acuan Contoh Halaman Judul Proposal Penelitian Contoh Halaman Judul Rancangan Penelitian Contoh Halaman Judul Laporan Lokasi Contoh Halaman Judul Draf Laporan Akhir Contoh Halaman Judul Laporan Akhir Contoh Halaman Pengesahan Contoh Cara Penulisan Sumber Pustaka Contoh Daftar Pustaka Kerangka Skematik Kegiatan Kelitbangan Melalui MoU

67 68 69 70 71 72 73 74 75 77

vi Pedoman Penyusunan Dokumen Kelitbangan Tahun 2016, Balitbang Prov. Sultra ........................................ 85

BAB I PENDAHULUAN. Pedoman Penyusunan Dokumen Kelitbangan Tahun 2016, Balitbang Prov. Sultra... 1

Recommend Documents