INOVASI RELEVANSI DENGAN MATERI. Bandiklat Prov Jateng

KRITERIA PENILAIAN KELOMPOK     

KEPEMIMPINAN KEKOMPAKAN EDUKASI KREATIFITAS/INOVASI RELEVANSI DENGAN MATERI

Bandiklat Prov Jateng

STRUKTUR ORG MEKANIK

Technical

CULTURE BLOCK

Stable env,managerial, kewenangan

ADAPTIF

STRUKTUR ORG ORGANIK

Change and innovation

kaku+kurang sensitif thd perubahan,

CULTURE BUILDING (character building)

MANAGEMENT

FORMAL AUTHORITY (lack of competencies)

ASN

INFORMAL AUTHORITY

DINAMIS

FINITE/TERBATAS (Sumber: World Bank Institute), modifikasi Budiati, 2014

KEPEMIMPINAN DALAM PERSPEKTIF PEMBANGUNAN DAERAH

Ranah Berpikir Kritis

Pencapaian Tujuan Pembangunan

Aspek Manajerial Mengelola organisasi & Administrasi

Ranah Berpikir Kreatif Aspek Mengelola Perubahan

KAPASITAS LOKAL

GOOD GOVERNMENTAL GOVERNANCE

CIVIL SOCIETY

Kultur Birokrasi

Kultur Adaptasi & Inovasi

Mobilisasi Sosial

Teknis - Administratif

Fungsional

Transformasi Sosial

Manajemen

Kebijakan

Kewenangan dari UU Atribusi, Delegasi & Mandat

Kewenangan Diskresional

Reformasi Sosial

OTORITAS INFORMAL

OTORITAS FORMAL (Diatur dengan UU)

Lilin Budiati, 2016

KEPEMIMPINAN FORMAL (Kepemimpinan Birokratik)

LAN BANDIKLAT

Memperbesar Otoritas Informal

Diklatpim

KOMPETENSI

Tidak diatur Dengan UU INKLUSI, KOLABORASI & KEMITRAAN

KEPEMIMPINAN INFORMAL

KEPEMIMPINAN LOKAL

KAPABILITAS


AKUNTABILITAS DIKLAT PRAJABATAN GOLONGAN III

Lilin Budiati NIP. 1961 0210 198603 2 011 Pembina Utama Muda / IV d (Widyaiswara Ahli Utama)

4

www.themegallery.com


KUALITAS DAN PEMAHAMAN TERHADAP AKUNTABILITAS UNTUK MEMBANGUN INTEGRITAS ORGANISASI

INTEGRITAS ORGANISASI

Io=a {ACE}-c

AKUNTABILITAS

KOMPETENSI

ETIKA

1.Bertindak sesuai kebutuhankepentingan masy 2. Keterbukaan

dlm pembuatan

keputusan Hasil kinerja administratif,efektif-efisien

3.

4.

Dampak sosial kinerja adm

Pengesahan scr demokratis thd kinerja adm

5.

(minus) KORUPSI

c= D + M - A

KOMPETENSI = K + S + A ...... (kognitif, afektif)

Etika Publik (Norma bg ASN dlm jalankan tugas yan-publik)

C= corruptin D=Descretion M= Monopoli A=Accountability

Klitgaard, Abaroa dan Paris, (2002)

FUNGSI “PEMERINTAH” DALAM PELAYANAN PUBLIK 1. Fungsi Politik

PEMERINTAH ADA 2 FUNGSI

DIKOTOMI, POLITIK & ADM

Berkaitan dgn pembuatan kebijakan (public policy making)

2. Fungsi Administrasi Berkaitan dg pelaksanaan kebijakan (1)

“Apa yang Menjadi Keinginan Negara?” • Kekuasaan membuat kebijakan publik berada pd kekuasaan politik (political master) • Melaksanakan kebijakan politik maupun kekuasaan “Adm. Negara”. • Memiliki kewenangan disebut (“Discretionary power”*) kekuasaan unt menafsirkan su/ kebijakan politik dlm bentuk program +proyek

Apakah ada jaminan dan bgm menjamin bhw kewenangan itu digunakan unt scr baik dan tidak scr buruk yg dpt dipertanggungjwbkan pd publik


PERTANYAAN 1. Apakah selalu akuntabilitas berkaitan dengan hukum 2. Apakah jika tidak akuntabel itu sama dengan melanggar hukum



TAHAP FORMULASI 1. Apakah kebijakan, rencana dan program yg direncanakan mrp keinginan publik 2. Seberapa besar publik dpt turut m’pengaruhi proses pengambilan keputusan 3. Apakah manfaat kebijakan, rencana dan program tlh bersama2 ditetapkan dgn masy 4. Apakah masy memiliki kesadaran dan melegitimasi bhw kebijakan yg tlh ditetapkn pem unt sebesar2nya kesejahteraan rakyat



TAHAP IMPLEMENTASI : 1.

Apakah pemerintah tlh melaksanakn dgn efektif dan efisien standard operational procedure (SOP) beserta nilai2 yg dpt diterima o/ masy; 2. Apakah masy mematuhi mekanisme dan prosedure yg ditetapkan pem.



TAHAP EVALUASI : 1.

Bgm publik dpt mengakses laporan p’tanggungjwban kebijakan, rencana dan program yg tlh dilaksanakan pem; 2. Apa indikator kinerja yg dpt dikategorikan berhasil/gagal baik berdasrkan pd aturan dan nilai2 yg berkembang di masy; 3. Apakah prinsip good governance jadi landasan dlm proses perumusan dan pelaksanaan kebijakan, rencana dan program



Tantangan Dalam Internalisasi Integritas+Akuntabilitas (1), I Made sedana, 2009





   

Kondisi pelayanan publik yg dilakukan aparat birokrasi sering mengabaikan etika dlm pelayanan, shg menimbulkan praktek maladministrasi Manusia itu pd dasarnya adalah konservatif, shg ada kecenderungan mempertahankan sgl sst yg sdh biasa dilakukan – sekalipun kebiasaan buruk. Tantangan terbesar yg dihadapi : perubahan perilaku (shifting of behaviour) Kebijakan nasional yang kaku terhadap upaya reformasi - "satu ukuran cocok untuk semua”; one size fits all (Dwiyanto,Agus, 2008) Kerangka regulasi nasional dan kebijakan yg usang thd upaya reformasi, (Dwiyanto,Agus, 2008) Kurangnya komitmen pimpinan lembaga unt melaksanakan reformasi (Dwiyanto,Agus, 2008)


Tantangan Dalam Internalisasi Integritas+Akuntabilitas (2)  Transformasi ke arah demokrasi mengandung pergeseran dr sistem nondemokratis (apapun bentuknya) ke arah sistem yg demokratis. Indonesia, transformasi ke arah demokrasi berkaitan dg perubahan dr hub yg memiliki karakter zero-sum artinya negara sangat kuat dan masy sipil sangat lemah, berubah jadi hub yg positive-sum.  Terjadinya distorsi aspirasi yg datang dari masy, serta menghindari penyalahgunaan kekuasaan (abuse of power).  Peran birokrasi diragukan dlm menghidupkan-mendinamisasikan proses demokratisasi, krn sifat birokrasi pasti tdk dinamis (Suseno, 1992). Sutoro Eko (2003) : raksasa birokrasi Indo yg tdk bermutu, justru menjadi beban yg sangat berat bagi negara dan masy



1) Patologi akibat persepsi, perilaku, gaya manajerial menyebabkan lemahnya integritas : penyalahgunaan wewenang, statusquo, menerima sogok, takut perubahan dan inovasi, sombong, menghindari kritik, nopotisme, otoriter, dsb; 2) Patologi akibat pengetahuan dan keterampilan : puas diri,tdk teliti bertindak tanpa berpikir, counter produktif, tidak mau berkembang/belajar, pasif, 3) Patologi karena tindakan melanggar hukum : mark-up, menerima suap, tidak jujur, korupsi, penipuan, kriminal, sabotase, dsb. 4) Patologi akibat perilaku : kesewenangan, pemaksaan, konspirasi, diskriminasi, tidak sopan, indisipliner, kepentingan sendiri, non profesional, vested interest, pemborosan dsb. 5) Patologi akibat situasi internal : tujuan dan sasaran tidak efektif dan efisien, kewajiban sebagai beban, eksploitasi, pengangguran terselubung, kondisi kerja yang tidak nyaman


WoG Dalam Perspectif Kebijakan Publik

KEMISKINAN APA ???

WHOLE of GOVERNMENT (WoG) MODEL PENDEKATAN INTEGRATIF FUNGSIONAL SATU ATAP

• • • • • • • •

BIROKRASI TDK EFISIEN, TDK EFEKTIF & KORUP

PERUBAHAN IKLIM

KORUPSI

SASARAN????

WICKED PROBLEMS

Tkt PENDIDIKAN RENDAH PELAYANAN KESEHATAN BURUK

Karakteristik Cara pandang holistik thd masalah Koordinasi – kolaborasi vertikal & horisontal Agenda, kepentingan dan tujuan bersama (Common Agenda, Interest & Goal), misalnya: Smart City, Semarang RC, People centered Melintas batas kewenangan & fungsi(Boundary Spanning) Integrasi fungsi-fungsi dlm satu atap Restrukturissasi & reorganisasi Heterarchy bukan hierarchy

PENGANGGURAN

• • • • • • • •

IPM & DAYA SAING RENDAH KERUSAKAN LINGKUNGAN

Karakteristik Sulit didefinisikan dengan jelas Multi sebab yang saling terkait è kompleks/rumit Solusi pd satu sektor bisa menimbulkan masalah di sektor lain (mengandung kontradiksi/paradoks) Multi dimensi, multi perspektif dan multi responsibility Tdk bisa diselesaikan oleh 1 atau 2 instansi Tidak stabil atau selalu berubah Tidak ada solusi yang benar-benar tepat/jelas Selalu menyangkut perubahan perilaku

Sumber: Lilin Budiati, 2017


KAPAN WoG DIBUTUHKAN ?????

• • • • •

FAKTOR-FAKTOR PENDORONG EKSTERNAL (EXTERNAL DRIVERS) Wabah penyakit pandemik (MARS, AIDS, Flu Burung, dll) Perubahan Iklim dan pemanasan Global Globalisasi (Liberalisasi pasar bebas, MEA, Outsourcing, fenomena konvergensi, dll. Kemanan Nasional (separatisme, radikalisme & terorisme berbasis SARA) Perkembangan IPTEK (Internet & e-government

WICKED PROBLEMS

FAKTOR-FAKTOR PENDORONG INTERNAL (INTERNAL DRIVERS) • Koordinasi dan kolaborasi lemah • Tidak ada jejaring kerja dan integrasi • Tekanan anggaran • Kebutuhan dan tuntutan masyarakat • Profil Demografi • Tuntutan Pelayanan Publik Baru (NPS) • Best Practice Pelayanan Publik

WoG Sumber: Center of Effective Service (CES), 2015, dielaborasi oleh Lilin, 2017


KAPAN WOG DIBUTUHKAN ??? EXTERNAL DRIVERS (FAKTOR PENDORONG EKSTERNAL) Wicked problems

PANDEMI PENYAKIT

Tekanan Anggaran

Best Practice Pelayanan Publik PERUBAHAN IKLIM

GLOBALISASI

KEAMANAN NASIONAL

PERKEMBANGAN IPTEK

INTERNAL DRIVERS FAKTOR PENDORONG INTERNAL

Koordinasi Lemah

Tdk ada Networking

Kebutuhan Masyarakat

Pelayanan Publik Baru (NPS) Profil Demografi


ORSI: MOBOKRASI (anarkhis) Mob:tindakan yg tdk suai dg nilai2 demokrasi; Krasi : rakyat

INTEREST BASED APPROACH

RIGHT BASED APPROACH

POWER BASED APPROACH ORLA ORLA

INTEREST BASED APPROACH

RIGHT BASED APPROACH

POWER BASED APPROACH

: AUTORITARIANISME : TOTALITARIANISME


Patologi Birokrasi di Indonesia (1) organisasi dan kewenangan yang belum tepat fungsi dan sasaran; (2) pelayanan publik belum memenuhi kebutuhan dan kepuasan masyarakat; (3) pola pikir dan budaya kerja belum mendukung birokrasi yang efisien, efektif, produktif, profesional dan melayani; (4) peraturan perundang-undangan yang tumpang tindih; dan (5) SDM Aparatur Sipil Negara (PNS) yang “tidak kompeten”. 

Sumber : Azwar Abubakar, Menpan RB, (01/03/2012), http://forum.kompas.com/nasional/69520-wah-95persen-pns-indonesia-tak-kompeten.html, diakses tanggal 28 April 2014.


Fakta menunjukkan..........  fakta empiris bahwa 95% PNS Indonesia tidak kompeten,  kompetensi yang dimiliki pegawai ternyata tidak sesuai dengan tupoksi kedinasan, terjadi ketimpangan distribusi, di satu sektor kelebihan pegawai sedangkan di sektor lain justru kekurangan pegawai.  Jokowi-Gubernur DKI, pada Peringatan Hari Korpri, 29 November 2012, http://sosbud.kompasiana.com/2012/11/29/pns-kebanyakan-dan-tidakberkompeten-salah-satu-masalah-di-ibukota-512793.html, diakses tanggal 28 April 2014.


Perubahan paradigma birokrasi Aspek

Old Public Administration (OPA)

New Public Management (NPM)

Dasar Teoritis

Teori Politik

Teori Demokrasi

Clients & Constituent

Customer

Citizen’s

Rowing

Steering

Pelaksana

Badan Pemerintah

Organisasi Privat dan Organisasi Non Profit

Akuntabilitas

Hierarki Administrasi dengan struktur jenjang yg tegas dan kaku

Diferensisasi struktur dan fungsi sejalan dg kebutuhan dan kecenderungan pasar

Diskresi Administrasi

Diskresi terbatas

Diskresi diberikan secara luas

Serving Kolaborasi antar Organisasi Publik, Organisasi Non Profit+Privat Multidimensi: akuntabilitas hukum, nilai2, komunitas, norma politik, standar profesionalisme Diskresi dibutuhkan ttp dibatasi dengan aspek2 akuntabilitas+transparasi Struktur Network yg kolaboratif dg shared ownership scr internal eksternal Pelayanan yg ditunjang dg wawasan,moralitas,etika, sikap + perilaku unt melayani publik

Responsifitas birokrasi publik Peran pemerintah

Struktur Organisasi

Asumsi Thd motivasi pegawai

Birokratik, Sentralistik dan Desentralisasi, kontrol Otoritatif dengan utama pd para Agen via pendekatan Top-Down pendekatan Bottom-Up Gaji, Pangkat, Promosi, Kekuasaan dan Hak Istimewa

Enterpreneurship

New Public Service (NPS) Teori Demokrasi

Sumber: Dielaborasi dari Denhard & Denhardt(2008)


AKUNTABILITAS

Mata Diklat ini membekali peserta dengan pembelajaran mengenai nilai-nilai dasar dan konsep akuntabilitas publik, konflik kepentingan dlm masyarakat, netralitas PNS, keadilan dalam pelayanan publik, sikap perilaku yg konsisten. Mata Diklat disajikan dengan proses experiential learning, memberikan penekanan pada proses internalisasi nilainilai dasar, metode ceramah interaktif, diskusi, studi kasus, simulasi, film pendek. Keberhasilan peserta dinilai dari kemampuannya mengaktualisasikan nilainilai dasar akuntabilitas dalam tugasnya.


√ √ √ √

MATERI POKOK AKUNTABILITAS

"Mediocrity isn't a quest to be pursued." Kita tidak akan "jadi apa-apa" atau menciptakan apaapa, bila selalu "sekadar" pegawai, "sekadar" manajer, atau "sekadar" orang kecil……

1. Teori, Konsep, Prinsip A. Definisi akuntabilitas B. Aspek –aspek akuntabilitas C. Pentingnya akuntabilitas D. Tingkatan akuntabilitas

E. Prinsip-prinsip akuntabilitas F. Dimensi Akuntabilitas G. Bentuk dan Ciri-ciri akuntabilitas Bandiklat Prov Jateng

MATERI POKOK AKUNTABILITAS 2. Mekanisme Akuntabilitas A. Mekanisme Akuntabilitas di birokrasi B. Lingkungan kerja yang akuntabel C. Framework sistem dan lingkungan yg akuntabel

3. Akuntabilitas dalam Konteks

"Mediocrity isn't a quest to be pursued." Kita tidak akan "jadi apa-apa" atau menciptakan apaapa, bila selalu "sekadar" pegawai, "sekadar" manajer, atau "sekadar" orang kecil……

A. B. C. D.

Transparansi dan akses informasi Praktek kecurangan dan perilaku korup Penggunaan sumberdaya milik negara Penyimpangan dan penggunaan data-informasi pemerintah E. Konflik kepentingan


4. Menjadi ASN yg akuntabel A. B. C. D. E. F.

Prinsip-prinsip profesi ASN Perilaku individu yg akuntabel Perilaku akuntabel dlm transparansi dan akses informasi Menghindari perilaku curang dan koruptip Perilaku akuntabel dlm penggunaan SD negara Perilaku akuntabel dlm penyimpanan dan penggunaan data serta informasi G. Menghindari konflik kepentingan H. DAMPAK PERILAKU INDIVIDU THD KEBIJAKAN PUBLIK

5. Analisis Penerapan Akuntabilitas melalui : Studi Kasus Akuntabilitas A. Potongan berita terpilih ttg akuntabilitas ASN B. Film/video C. SIMULASI : Akuntabilitas Faktor Penentu dlm Mewujudkan Tata Kelola Kepemerintahan Yang Baik (handout terlampir) Bandiklat Prov Jateng

MATERI POKOK 1. Konsep Akuntabilitas       

Apa Akuntabilitas; 5 Aspek Penting Akuntabilitas; Mengapa Penting Bagaimana Tingkatan Akuntabilitas Prinsip-prinsip akuntabilitas Dimensi Akuntabilitas Bentuk dan Ciri-ciri akuntabilitas

2. Mekanisme Akuntabilitas

5. Analisis Kasus Simulasi; Role playing; Kliping film

AKUNTABILITAS

4. Menjadi PNS yang Akuntabel Apa yg dharapkn dr PNS? (Personal Behaviour);  Perilaku Berkaitan dg Transparansi dan Akses Informasi (Transparency and Official Information Access) ;  Menghindari Perilaku Curang Koruptif (Fraudulent and Corrupt Behaviour)

Mekanisme; Bgm ciptakn Ling Kerja Akuntabel; Langkah yg hrs Dilakukan dlm Menciptakan Framework Akun

3. Akuntabilitas dalam Konteks Transparansi+ Akses Informasi Praktek Kecurangan (Fraud) dan Perilaku Korup; Penggunaan Sumber Daya Milik Negara ;  Penyimpanan+Penggunaan Data + Info Pem ;Konflik Kepentingan


1. MODUL 2. BAHAN BACAAN 3. SLIDES 4. MIND MAPING 5. KASUS


1. Teori,Konsep, Prinsip Akuntabilitas a. Definisi akuntabilitas b. Aspek –aspek akuntabilitas c. Pentingnya akuntabilitas d. Tingkatan akuntabilitas e. Prinsip-prinsip akuntabilitas f. Dimensi Akuntabilitas g. Bentuk dan Ciri-ciri akuntabilitas

30

a. KONSEP AKUNTABILITAS: (1) Sumber : Riyadi, PKP2A I LAN, 2011

The Oxford Advance Learner’s Dictionary: “required or expected to give an explanation for one’s action” (Sesuatu yang dibutuhkan atau diharapkan untuk memberikan penjelasan/jawaban mengenai suatu tindakan) J.B. Ghartey: “Akuntabilitas ditujukan untuk mencari jawaban terhadap pertanyaan yang berhubungan dengan pelayanan apa, siapa, kepada siapa, milik siapa, yang mana, dan bagaimana.” Ledvina V. Carino: “Akuntabilitas merupakan suatu evolusi kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh seorang petugas, baik masih berada pada jalur otoritasnya atau sudah berada jauh di luar tanggung jawab dan kewenangannya.” 31


a. KONSEP AKUNTABILITAS: (2) Deklarasi Tokyo (1985): “Akuntabilitas merupakan kewajiban-kewajiban dari individu-individu atau penguasa yang dipercayakan untuk mengelola sumber-sumber daya publik dan yang bersangkutan dengannya untuk dapat menjawab hal-hal yang menyangkut pertanggungjawaban fiskal, manajerial, dan program”. Pedoman LAKIP (No. 589/IX/6/Y/1999 -- 235/IX/6/8/2003): “Akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau untuk menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/badan hukum/pimpinan kolektif suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau kewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban”. Akuntabilitas merupakan perwujudan kewajiban seseorang atau unit organisasi untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban secara periodik. (Modul 1 AKIP) 32


B. Aspek –Aspek Akuntabilitas 1. Akuntabilitas berorientasi pada hasil (Accountability is results-oriented) 2. Akuntabilitas adalah sebuah hubungan (Accountability is a relationship) 3. Akuntabilitas membutuhkan adanya laporan (Accountability requires reporting) 4. Akuntabilitas memerlukan konsekuensi (Accountability is meaningless without consequences) 5.Akuntabilitas memperbaiki kinerja (Accountability improves performance)



C. Pentingnya akuntabilitas 1. Untuk menyediakan kontrol demokratis (peran demokrasi) 2. Untuk mencegah korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan (peran konstitusional) 3. Untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas (peran belajar) 4. menjamin kewenangan digunakan dgn baik dan dpt dp’tanggungjwbkn pd publik (Lilin, 2015)



D. Tingkatan dalam Akuntabilitas?

35


E. Prinsip-prinsip akuntabilitas (1)

1. Ada komitmen dari pimpinan + seluruh pegawai 2. Mrp su/ sistem yg dpt jamin penggunaan sumber2 daya scr konsisten dgn per-UU-an 3. Menunjukkan tingkat capaian tujuan+sasaran yg ditetapkan; 4. Berorientasi pd pencapaian visi dan misi serta hasil dan manfaat yg diperoleh; 5. Jujur, obyektif, transparan, dan inovatif sebagai katalisator perubahan manajemen (agent of change) www.themegallery.com


E. Prinsip-Prinsip dan Indikator Akuntabilitas (2) Definisi Operasional Variabel

Prinsip-Prinsip

1.

2.

AKUNTABILITAS (Norma bagi Aparat Sipil Negara dalam menjalankan tugas pelayanan publik)

3.

4.

5.

6.

Bertindak sesuai kebutuhankepentingan masy Keterbukaan dlm pembuatan keputusan Hasil kinerja administratif,efektif-efisien Dampak sosial kinerja adm Pengesahan scr demokratis thd kinerja adm

Sub Indikator

Indikator

Ukuran/ Skala

Kualitas pendidikan

Kualitas kesehatan Memenuhi kebutuhan dasar Mekanisme partisipasi masy Pengesahan secara demokratis terhadap kinerja administratif - Media dan sarana untuk mengekspresikan opini public - Teknologi Informasi Menahan krisis

Menjalankan peran sosial

Ketaatan peraturanprosedur

Sumber: An Ethics Framework for Applying the Public Sector Values, Principles, Codes and Standards


F. Dimensi Akuntabilitas (1) 1. Siapa yg melaksanakan; 2. Kepada siapa disampaikan/diserahkan; 3. Standar apa yg digunakan untuk penilaiannya; 4. Bagaimana Nilai akuntabilitasnya. Pihak yang berkepentingan (Stakeholders) dalam akuntabilitas: 1. Publik dan Konsumen; 2. Pemimpin dan Pengawas; 3. Petugas pelaksana Kegiatan www.themegallery.com


F. Dimensions of Accountability (2)

+

+

-

-


H. BENTUK DAN CIRI-CIRI AKUNTABILITAS (1) Akuntabilitas Politis

Akuntabilitas Administrasi

Akuntabilitas Profesi

Prinsip dasar operasional

Bertindak mengikuti Bertindak mengikuti Bertindak peraturan dan ketentuan Pemerintah aturan dan prosedur yang praktek teknis profesi telah ada

Akuntabilitas internal, untuk siapa?

Otoritas politik yg paling kuat

Akuntabilitas eksternal, untuk siapa?

Parlemen (Dewan Perwakilan Rakyat)

Perihal

Hasil kinerja administratif

Kriteria

- Kriteria politis - Kriteria teknis atau objektif

- Otoritas politik yg paling kuat - Otoritas atau lembaga administratif yg paling kuat - Lembaga pengawas dan pengendali eksternal - Warga Negara - Lembaga Peradilan Bentuk dan prosedur diikuti tindakan administratif Kriteria formal: memenuhi peraturan dan prosedur yg sudah ditetapkan

-Otoritas atau lembaga profesi yg paling kuat (evaluasi teknis) -Otoritas atau lembaga administratif yg paling kuat (evaluasi administratif) Lembaga pengawas dan pengendali eksternal (teknis maupun administratif) Peraturan dan praktek profesi profesi diikuti tindakan administratif K riteria profesional: memenuhi peraturan dan praktek profesi yang sudah ditetapkan

Akuntabilitas Demokrasi Bertindak sesuai kebutuhan dan kepentingan masyarakat

Masyarakat (kelompok tertentu maupun keseluruhan) Hasil kinerja administratif Dampak sosial kinerja administratif


H. BENTUK DAN CIRI-CIRI AKUNTABILITAS (2) Akuntabilitas Politis Mekanisme

Konsekwensi

- Mekanisme pengawasan dan pengendalian internal (tanggungjawab internal) - Mekanisme pengendalian Parlemen - Kritik dan pengakuan politis - Pengunduran diri atau pemecatan

Akuntabilitas Administrasi

Akuntabilitas Profesi

- Mekanisme pengawasan dan pengendalian internal - Mekanisme pengawasan dan pengendalian eksternal - Tuntutan administratif - Prosedur peradilan

-Mekanisme pengawasan dan pengendalian internal (teknis maupun administratif) -Mekanisme pengawasan dan pengendalian eksternal (teknis maupun administratif)

- Revisi tindakan Sanksi atau pengakuan dari administratif dinas terkait (Penguatan, modifikasi pembatalan) - Sanksi atau pengakuan dari dinas terkait - Kompensasi bagi warga negara

Akuntabilitas Demokrasi

- Mekanisme partisipasi masy - Media dan sarana untuk mengekspresikan opini public - Teknologi Informasi - Adopsi tindakan administrative - Revisi keputusan administrative - Pengesahan secara demokratis terhadap kinerja administratif


2. Mekanisme Akuntabilitas A. Mekanisme Akuntabilitas di birokrasi B. Lingkungan kerja yg akuntabel C. Framework sistem+lingkungan yg akuntabel

42

A. Mekanisme Akuntabilitas di birokrasi

1. Perencanaan Strategis 2. Kontrak Kinerja 3. Laporan Kinerja



B. Menciptakan Lingkungan Kerja yg Akuntabel? Kepemimpinan

Transparansi

Integritas

Tanggungjawab (Responsibilitas)

Keadilan

Kepercayaan

Keseimbangan

Kejelasan

Septiana Dwiputrianti, 44

Konsistensi


C. Framework: Sistem dan Lingkungan Akuntabel (1)

45


C. Accountability Framework (2) AKUNTABILITAS KINERJA PELAYANAN PUBLIK EFEKTIF KONTEKS ANS

ASN

KOMPETENSI

INDIKATOR

Basic Knowledge

Basic Skill, Attitude & Behavior

Definition, Identification, Mapping, Tools, Measurement, Benchmarking

LEVEL

PEGAWAI/ANS

ASN

EDUCATOR/TRAINER WIDYAISWARA

PENILAI/EXPERT

Elaborated from John Holt & Simon A. Perry,2010, Pragmatic Guide to Competency: Framework, Tools and Assessment, by Lilin Budiati & BS. Toton Van Bureen, 2014


Framework Standar Etika Publik Untuk Lembaga yg Akuntabel (3)

Merancang Tatanan Etika

Merencanakan Elemen

Mengelola Sistem

Kepemimpinan Etis Menciptakan Sistem Etika Mengevaluasi Kinerja Organisasi

Melaporkan Pelanggaran

Membangun Komitmen

Memperkuat Perilaku Etis

Membuat Panduan Perilaku Etis

Mengembangkan Ketrampilan Etis Sumber: dielaborasi dari “An Ethics Framework For Applying the Public Sector Values, Principles, Codes and Standards – by Lilin Budiati & BS. Toton


3. Akuntabilitas dalam Konteks A. Transparansi dan akses informasi B. Praktek kecurangan dan perilaku korup C. Penggunaan sumberdaya milik negara D. Penyimpangan dan penggunaan data-informasi pemerintah E. Konflik kepentingan

48

A. Transparansi dan akses informasi UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, perwujudan transparansi tata kelola keterbukaan informasi publik

B. Praktek kecurangan dan perilaku korup 1) Adanya peluang 2) Insentif atau tekanan untuk melakukan praktik curang 3)

Sikap atau rasionalisasi untuk membenarkan perilaku curang



PENTINGNYA DALAM MENJALANKAN FUNGSI PEMERINTAH

ETIKA

Pedoman/ acuan, referensi bagi “Administrasi Negara” (birokrasi Publik) Dalam tugas + kewenangannya, agar dinilai baik, terpuji, tidak tercela

(etika Birokrasi ) ada

2 FUNGSI unt AKUNTABILITAS

“Standar Penilaian” Mengenai sifat, perilaku, dan tindakan birokrasi publik, dinilai baik, terpuji, tidak tercela

• Refleksikan nilai2 dasar masy yg dilayani; • Kepentingan publik diatas kepentingan pribadi, kelompok + organisasi (Dwiyanto, 2002). • Utamakan masy luas (Dwiyanto, 2002). • Efektif, pencapaian apa yg jadi tujuan + sasaran. • Sederhana, prosedur dan tata cara yg mudah, tepat, tidak berbelit, mudah dipahami, mudah dilaksanakan

• Kejelasan dan kepastian** Bandiklat Prov Jateng

KEJELASAN DAN KEPASTIAN**)      

Prosedur tata cara pelayanan Syarat pelayanan (teknis + adm) Unit kerja + pejabat yang berwenang Tarif + tata cara pembayaran Jadwal waktu penyelesaian Keterbukaan prosedural/ tata cara


Masalahnya : Pertama, siapa yg menentukan apakah sstu sasaran, ukuran, atau hasil yg dikehendaki didsrkan pd kepentingan umum, bukan kepentingan si pengambil keputusan, atau kelompoknya, atau kelompok yg ingin diuntungkan. Kedua, di mana letak batas antara hak perorangan dan kepentingan umum. Jika kepentingan umum mencerminkan dg mudah kepentingan banyak individu, mk masalahnya sederhana. Namun, jika ada perbedaan tajam antara keduanya, mk akan timbul masalah. Ketiga, bagaimana membuat perhitungan yg tepat bhw langkah2 yg dilakukan akan menguntungkan kepentingan umum dan tdk merugikan. Hal ini penting karena kekuatan pendekatan (utilitarianism) ini adalah neracanya harus diperoleh manfaat yg sebesar2nya dan kerugian yg sekecil2nya, unt kepentingan masy scr keseluruhan. Atau dengan kata lain efisiensi



C. Penggunaan sumberdaya milik negara  Semua penggunaan sesuatu dengan aturan dan prosedur yang berlaku  Menggunakannya secara bertanggung-jawab, dan dalam penggunaannya menggunakan secara efisien  Memelihara fasilitas secara benar dan bertanggungjawab.



D. Penyimpangan dan penggunaan data-informasi pemerintah

 Pemerintah/ aparatur dpt menjelaskan aktifitasnya dgn memberikan data –info yg akurat yang telah-sedang-akan dilaksanakan,

E. Konflik kepentingan Kompetensi ASN masalah krusial yg perlu diperbaiki melalui proses belajar. Kultur birokrasi yg efisien, efektif dan responsif thd perubahan perlu dibangun mengacu pd paradigma “pelayanan publik” berbasis pd

nilai publik:

nilai-

akuntabilitas, transparansi, imparsialitas, objektifitas

dan integritas ASN merekonstruksi posisi, peran dan fungsinya agar memberikan kontribusi yg bermanfaat, lebih luas dan lebih berdampak bagi pembangunan berkelanjutan www.themegallery.com


DELAPAN BENTUK MAL-PRAKTEK (mal-administrasi),

1

Nigro dan Nigro dalam (Widodo, 2001:259-262),

1. Ketidak-jujuran (dishonesty), Suatu tindakan administrasi yang tidak jujur. Misalnya; mengambil uang dan barang publik untuk kepentingan sendiri, menerima uang suap dari langganan (client), menarik pungutan liar. Dikatakan ketidak-jujuran karena tindakan ini berbahaya dan menimbulkan ketidak-percayaan (dis-trust), dan merugikan kepentingan organisasi atau masyarakat.

2. Perilaku yang buruk (unethical behaviour) Misalnya, kecenderungan pegawai untuk memenangkan perusahaan koleganya dalam tender proyek; seorang pembesar minta kepada kepala personalia supaya familinya diluluskan dalam seleksi.

3. Mengabaikan hukum (disregard of the law), Pegawai (administrator publik) dpt mengabaikan hukum atau membuat tafsiran hukum yg menguntungkan kepentingannya. Misalnya pegawai menggunakan mobil dinas untuk keluarga, padahal fasilitas kantor yg scr hukum hny diperuntukkan pegawai dan untuk kepentingan dinas.


Delapan bentuk mal-praktek (mal-administrasi), 2

4. Favoritisme dalam menafsirkan hukum. Pejabat atau pegawai di suatu instansi tetap mengikuti hukum yg berlaku, ttp hukum tsb ditafsirkan unt menguntungkan kepentingan ttt. Misalnya “gubernur” sbg pembina politik di wilayahnya hrs bersikap netral, namun dlm pemilu sebagai kader partai A mrs terpanggil memenangkan partai tsb. Perlakuan yg tdk adil thd pegawai. Pegawai diperlakukan scr tdk adil. Misalnya bos menghambat pegawai yang berprestasi karena merasa disaingi.

5. Inefisiensi bruto (gross inefficiency). Betapapun bagus maksudnya, jika suatu instansi tidak mampu melakukan tugas secara memadai, para administrator disitu dinilai gagal, misalnya pemborosan dana secara berlebihan


Delapan bentuk mal-praktek (mal-administrasi), 3 6. Menutup-nutupi kesalahan. Pimpinan atau pegawai menutupi kesalahannya sendiri atau bawahannya, atau menolak diperiksa atau dikontrol oleh legislatif, atau melarang pers meliput kesalahan instansinya 7. Gagal menunjukkan inisiatif. Sebagian pegawai gagal membuat keputusan yang positif atau menggunakan diskresi (keleluasaan/kelonggaran) yang diberikan hukum kepadanya. 8. Perlakuan yang tidak adil terhadap pegawai. Pegawai diperlakukan secara tidak adil. Misalnya bos menghambat pegawai yang berprestasi karena merasa disaingi Bandiklat Prov Jateng

A.Prinsip-prinsip profesi ASN B.Perilaku individu yang akuntabel C. Perilaku akuntabel dlm transparansi dan akses informasi D. Menghindari perilaku curang dan koruptip E. Perilaku akuntabel dalam penggunaan SD negara F. Perilaku akuntabel dlm penyimpanan dan penggunaan data serta informasi G. Menghindari konflik kepentingan H. DAMPAK PERILAKU INDIVIDU THD KEBIJAKAN PUBLIK

ASN YANG AKUNTABEL : A – G (1) 1. 2. 3.

4.

5.

Perilaku Individu (Personal Behaviour) PNS bertindak sesuai dengan persyaratan legislatif, kebijakan lembaga dan kode etik yang berlaku untuk perilaku mereka Kebiasaan kerja PNS, perilaku dan tempat kerja pribadi dan profesional hubungan berkontribusi harmonis, lingkungan kerja yang aman dan produktif PNS tidak akan menyalahgunakan informasi resmi untuk keuntungan pribadi atau komersial untuk diri mereka sendiri atau yang lain PNS akan mematuhi persyaratan legislatif, kebijakan setiap instansi dan semua arahan



ASN YANG AKUNTABEL : A – G (2) 6. PNS tidak akan terlibat dalam penipuan atau korupsi 7. Penipuan merupakan kegiatan yang tidak jujur yang menyebabkan kerugian keuangan aktual atau potensial untuk setiap orang atau badan tersebut 8. PNS akan melaporkan setiap perilaku curang atau korup 9. PNS akan melaporkan setiap pelanggaran kode etik dalam profesinya dan/atau organisasinya 10. PNS bertanggung jawab untuk pengeluaran yang resmi 11. PNS menggunakan sumber daya yang didanai publik secara benar sesuai peruntukannya dan efisien 12. PNS tidak menggunakan waktu kantor atau sumber daya untuk pekerjaan partai politik atau keuntungan pribadi atau keuangan



ASN YANG AKUNTABEL : A – G (2) 13. PNS mematuhi kebijakan dan pedoman dalam penggunaan setiap instansi komputasi dan komunikasi fasilitas, dan menggunakan sumber daya tersebut secara bertanggung jawab dan secara praktis 14. PNS merekam tindakan dan keputusan mereka untuk memastikan transparansi 15. PNS menjamin penyimpanan aman informasi sensitif atau rahasia 16. PNS memastikan mereka mematuhi pencatatan semua data dan informasi rencana masing-masing agenda dan komitmen yang telah ditetapkan secara internal maupun eksternal



ASN YANG AKUNTABEL : A – G (3) 17. PNS, di mana diperbolehkan, berbagi informasi untuk mendorong efisiensi dan kreatifitas 18. PNS akan memastikan kepentingan pribadi atau keuangan tidak bertentangan dengan kemampuan mereka untuk melakukan tugastugas resmi mereka dengan tidak memihak 19. Ketika konflik kepentingan yang timbul antara kinerja tugas publik dan kepentingan pribadi atau personal , PNS akan memastikan mereka mengatur secara hati-hati untuk kepentingan umum www.themegallery.com


Tantangan Pembangunan - Krisis Mulidimensi - IPM & Daya Saing Rendah - Kesenjangan ekonomi & Sosial Masalah Pembangunan - Infrastruktur minim - Kualitas SDM rendah - Birokrasi Tidak Efisien, Tidak efektif & Korup - SDA kritis & Lingkungan rusak Modal Pembangunan - Modal Ekonomi - Modal SDA - Modal Sosial

Sumber: Harry (1995)

Pembangunan - Pertumbuhan ekonomi - Pemerataan - Pemberantasan Kemiskinan (Todaro, 1994:90) Pergeseran Paradigma - Pr. Pertumbuhan - Pr. Kesejahteraan - Pr. Pembangunan Manusia

Pembangunan Bidang Sosial

Sumber: dielaborasi dari Didiet Widowati, 2009

Pembangunan Sosial Konsentrasi pada Peningkatan kualitas hidup manusia dlm arti luas Sumber : elaborasi oleh Lilin Budiati, 2014

Pembangunan Manusia Konsentrasi pada peningkatan modal manusia yg diukur dg indikator: pendidikan dan kesehatan Kebijakan Publik Bidang Pembangunan Sosial

Pembangunan Kesra Sosial Konsentrasi pada peningkatan modal sosial yg diukur dg indikator keberfungsian sosial yi. Kemampuan utk: memenuhi kebutuhan dasar, menjalankan peran sosial & menahan krisis

5. Studi Kasus Akuntabilitas A. Potongan berita terpilih B. Film/video C. SIMULASI : Akuntabilitas Faktor Penentu dalam Mewujudkan Tata Kelola Kepemerintahan Yang Baik (handout terlampir)



Integritas berarti konsistensi antara dua hal, yaitu pikiran dan tindakan, untuk pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan etis melibatkan proses penalaran etis yang didalamnya mengelaborasi kesadaran moral dan kemampuan moral kognitif seseorang yang pada akhirnya diwujudkan di dalam bentuk pengambilan keputusan.



Integritas meliputi komitmen seseorang terhadap suatu prinsip yg harus dimaknai sebagai loyalitas kepada prinsip dan nilai moral universal, dan bukan kepada prinsip dan nilai moral yang dipegang pada taraf individu, organisasi, ataupun masyarakat

The only thing even in this world is the number of hours in a day. The difference in winning or losing is what you do with those hours. Woody Hayes





Kesadaran moral tdk ditentukan oleh perasaan, melainkan oleh kemampuan intelektual, yaitu kemampuan unt memahami dan mengerti sst scr rasional (Magnis-Suseno,2000). Kohlberg (1955) tidak berbicara tentang prinsip moral tertentu, tidak bicara tentang apa yang benar dan tidak secara moral, melainkan meneliti kompetensi untuk memberikan penalaran etis Maka ..inilah sikap pribadi personal yg akuntabel


(2)  Integritas bukan sekadar istilah yang merujuk pada perilaku etis, tetapi lebih jauh dalam lagi, integritas mengandaikan tingkat pemahaman moral yang universal yang secara rasional dapat dipertanggungjawabkan. Hal ini membawa implikasi bahwa tidak setiap perilaku etis dapat dinilai sebagai tindakan berintegritas dan hanya perilaku etis yang dilakukan atas dasar prinsip dan nilai moral universal yang dapat dikatakan berintegritas moral  Kode etik organisasi dapat menjadi koridor perilaku anggota organisasi. Tetapi, penerapan yang disertai dengan mekanisme hukuman dan imbalan memiliki efek negatif. Sistem hukuman dan imbalan sering digunakan untuk membangun dan menguatkan budaya organisasi, termasuk menekan perilaku tidak etis yang dilakukan oleh karyawan.


Keterkaitan Etika, Integritas dan Good Governance AKUNTABILITAS

INTEGRITAS

Synergistic (Win/Win)

The image cannot be displayed. Your computer may not have enough memory to open the image, or the image may have been corrupted. Restart your computer, and then open the file again. If the red x still appears, you may have to delete the image and then insert it again.

Respectful (Compromise)

Defensive (Win/Lose or Lose/Win) Low

ETIKA

High


DAFTAR PUSTAKA Anggara Wisesa, Integritas Moral Dalam Konteks Pengambilan Keputusan Etis, Jurnal Manajemen Teknologi Vol 10 Number 1, 2011 Lilin Budiati, Evaluasi Persepsi Tentang Kompetensi Dan Pendayagunaan Alumni Pendidikan Dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat III Provinsi Jawa Tengah, 2012 Lilin Budiati, 2014, Etika Publik Sebagai Basis Pelayanan Sektor Publik, artikel I Wayan Sudana, 2009, Mewujudkan Birokrasi yang Mengedepankan Etika Pelayanan Publik Diposkan dalam Administrasi dan Pelayanan Publik, Orasi Ilmiah, tagged Birokrasi; Etika Pelayanan Publik pada 6 Juni 2009 | 5 Comments » Septiana Dwiputrianti, SE, M. Com (Hons), Ph,D,dkk, Akuntabilitas PNS, Training of Trainers (TOT) and Training of Facilitator (TOF) Diklat Prajabatan Pola Baru Lembaga Administrasi Negara RI Angkatan I pada Badiklatprov Jawa Tengah Semarang, 14-16 Januari 2015



INOVASI RELEVANSI DENGAN MATERI. Bandiklat Prov Jateng

Recommend Documents