1 PENDAHULUAN. LKIP BAPPEDA Prov. Gorontalo 2015

LKIP BAPPEDA Prov. Gorontalo

1

2015

PENDAHULUAN

1.1 Dasar Pembentukan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Gorontalo dibentuk sebagai realisasi pelaksanaan dari prinsip Desentralisasi kewenangan otonomi daerah, sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang Undang Nomor 32 Tahun 2003 tentang Pemerintah Daerah dan juga merupakan konsekuensi logis dari terbentuknya Provinsi Gorontalo berdasarkan Undang Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo, serta Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2014 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga-lembaga Teknis Daerah Provinsi Gorontalo. Terbentuknya

Bappeda

Provinsi

Gorontalo

sebagai

salah

satu

organisasi/perangkat daerah yang mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan Daerah di Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah. 1.2 Aspek Strategi Organisasi Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2014 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga-lembaga Teknis Daerah Provinsi Gorontalo serta Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 17 Tahun 2014 tentang tugas dan fungsi Bappeda Provinsi Gorontalo Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Gorontalo mempunyai tugas “melaksanakan kewenangan otonomi daerah dalam rangka tugas desentralisasi dan dekonsentrasi dibidang Perencanaan, Tata Ruang, Data dan Pembangunan Daerah”. Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi serta sebagai upaya pencapaian visi dan misi Pemerintah Daerah Provinsi Provinsi Gorontalo, BAPPEDA selalu berupaya untuk terus meningkatkan kinerjanya sebagai unsur staf yang handal dalam semua aspek termasuk penerapan good governance. Dalam lima tahun ke depan, Sekretariat Daerah memprioritaskan pada peningkatan kapasitas, kecepatan dan mutu perencanaan, serta efisiensi dan

1


2015

efektifitas pengelolaan sumberdaya yang dimiliki. Anggaran berbasis kinerja akan menjadi dasar penganggaran, sehingga sasaran dan indikator pencapaian hasil dari program pembangunan dipersiapkan secara jelas dan terukur serta digunakan dalam pengendalian dan evaluasi secara konsisten. Untuk menjawab perubahan lingkungan strategis internal dan eksternal, setiap bagian harus mampu mengantisipasi perubahan multi dimensi dalam menyusun perencanaan dan merumuskan kebijakan pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing Bagian lingkup BAPPEDA Provinsi Gorontalo. Sistem pengendalian dan evaluasi akan terus dioptimalkan dalam proses perencanaan dan pelaksanaan serta kajian Strategis pembangunan daerah, baik yang terkait dengan metodologi dan pelaksanaannya maupun penggunaan dan tindak lanjut hasilnya. Selain itu, peningkatan kemampuan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi seluruh insan BAPPEDA akan terus dipacu mengingat produk yang dinamis, efektif dan efisien sangat bergantung pada kualitas pengetahuan dan ketrampilan sumber daya aparatur pelaksananya.

Terorganisirnya basis data dan informasi pembangunan merupakan salah satu prioritas program ke depan, sehingga BAPPEDA dan pemangku kepentingan lainnya akan lebih mudah untuk mengakses, mencari dan mengungkapkan data dan informasi sebagai input dalam proses pelaksanaan. BAPPEDA akan terus pula melakukan segala upaya untuk menjamin tidak saja berdaya guna dan berdaya hasil bagi penentu kebijakan tetapi juga dapat dimanfaatkan oleh stakeholders dan publik. Dasar utama penyusunan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam bentuk suatu organisasi adalah adanya urusan pemerintahan yang perlu ditangani, namun tidak berarti setiap penanganan urusan pemerintahan harus dibentuk dalam suatu organisasi sendiri. Besaran organisasi perangkat daerah harus mempertimbangan dan memperhatikan beberapa faktor, yaitu : a. Kemampuan keuangan daerah; b. Kebutuhan daerah dan ketersediaan SDAP; c. Cakupan tugas yang meliputi sasaran tugas yang harus diwujudkan; d. Jenis dan banyaknya tugas; 2


2015

e. Luas wilayah kerja dan kondisi geografis; f. Jumlah kepadatan penduduk, dan; g. Potensi daerah yang berkaitan dengan urusan yang akan ditangani serta ketersedian sarana dan prasarana penunjang tugas. Dari cakupan berbagai faktor di atas diharapkan pembentukan Satuan Kerja Perangkat Daerah sudah menganut prinsip “ HEMAT STRUKTUR DAN KAYA FUNGSI“ yang berarti bahwa walaupun struktur organisasi minimal, namun secara fungsional dapat melaksanakan tugas secara maksimal. 1.3 Tugas Pokok dan Fungsi Berdasarkan Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 17 Tahun 2014 tentang tugas dan fungsi Bappeda Provinsi Gorontalo. 1. Tugas pokok Bappeda mempunyai tugas melaksanakan kewenangan otonomi daerah dalam rangka melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah serta tugas desentralisasi dan dekonsentrasi dibidang perencanaan dan pembangunan daerah. 2. Fungsi Untuk menyelenggarakan tugas pokok, Badan Perencanana Pembangunan Daerah Povinsi Gorontalo mempunyai fungsi : a. Perumusan perencanaan pembangunan daerah; b. Merumuskan kebijakan teknis perencanaan pembangunan daerah melalui lintas sector untuk peningkatan pembangunan Daerah; c. Mengarahkan perencanaan pembangunan daerah sesuai program untuk pencapaian tujuan pembangunan daerah; d. Melakukan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah. 3. Kewenangan Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud, BAPPEDA mempunyai kewenangan sebagai berikut : a. Melakukan koordinasi terhadap penyusunan rencana program/kegiatan bidang perencanaan pembangunan daerah;

3


2015

b. Melakukan koordinasi perencanaan pembangunan daerah bersama SKPD, instansi vertical, stakeholder, dan lembaga swadaya masyarakat. Dari Tupoksi dan Kewenangan tersebut diatas lebih lanjut dijabarkan secara operasional dan terinci pada masing-masing Kepala Bidang dan Kepala Sub Bidang. Dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dalam pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Provinsi Gorontalo. 1) Tugas dan Fungsi a. Kepala Badan Dalam pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan Kepala Badan mempunyai tugas sebagian tugas kepala daerah dibidang perencanaan pembagunan daerah (pasal 5 Peraturan Gubernur Gorontalo No. 14 Tahun 2014). Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 2, Kepala Badan mempunyai fungsi : 1. Penyusunan program dan kegiatan badan; 2. Perumusan kebijakan makro perencanaan pembangunan daerah; 3. Pengorganisasian penyusunan perencanaan pembangunan daerah; 4. Pembinaan

dan

pelaksanaan

tugas

di

bidang

perencanaan

pembangunan daerah; 5. Memimpin

dan

mengkoordinir

pelaksanaan

perencanaan

pembangunan menurut bidang Perencanaan Ekonomi dan Industri, Perencanaan Sosial Budaya

dan Pemerintahan, Perencanaan

Wilayah SDA dan Lingkungan Hidup dan Bidang Data dan Analisa Program; 6. Pengawasan pelaksanaan program dan kegiatan di lingkungan badan; 7. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Gubernur mengenai langkah atau tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya; 8. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait baik tingkat pusat maupun tingkat daerah; 9. Mengikuti, memenuhi petunjuk-petunjuk dari dan bertanggung jawab kepala kepala daerah. 4

2015


b. Bagian Sekretariat Sekretariat mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, penyusunan perencanaan dan evaluasi, keuangan,

hubungan

masyarakat

(humas).

Menurut

Peraturan

Pemerintah Nomor 17 Tahun 2014 pada Pasal 9 bahwa Sekretarian terdiri dari Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, Sub Bagian Keuangan, dan Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi. Dalam menyelenggarakan tugasnya sekretaris mempunyai fungsi sebagai berikut: 1. Pelaksanaan

perencanaan,

evaluasi

dan

pengendalian

serta

menyusun laporan; 2. Pengelolaan administrasi, keuangan dan urusan rumah tangga; 3. Pengelolaan umum dan kepegawaian; 4. Penyelenggaraan pelayanan kehumasan; 5. Penyusunan bahan laporan pelaksanaan kegiatan Sekretariat dan kegiatan badan secara berkala; 6. Pengkoordinasian, pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas bawahan. d. Bidang Perencanaan Ekonomi dan Industri Bidang Perencanaan Ekonomi dan Industri mempunyai tugas melaksanakan

dan

mengkoordinasikan

penyusunan

perencanaan

pembangunan di Bidang Ekonomi dan Industri. Bidang Perencanaan Ekonomi dan Industri terdiri dari: 1) Sub Bidang Ekonomi, yang melaksanakan tugas Penyusunan Rencana dan Program Pembangunan Bidang Pertanian, Peternakan, Perkebunan, Perikanan Dan Kelautan, Pertambangan dan ESDM, Pariwisata, Penanaman Modal Dan Keuangan Daerah, 2) Sub Bidang Industri, yang melaksanakan tugas Penyusun Rencana

dan

Program

Pembangunan

Bidang

Perindustrian

dan

Perdagangan, Jasa, UMKM, Koperasi, Dunia Usaha. d. Bidang Perencanaan Sosial Budaya dan Pemerintahan dan Kependudukan 5


2015

Bidang Perencanaan Sosial Budaya dan SDM terdiri dari : 1) Sub Bidang Sosial Budaya, 2) Sub Bagian Pemerintahan dan Kependudukan. Bidang Perencanaan Sosial Budaya dan Pemerintahan dan Kependudukan mempunyai fungsi : a. Melaksanakan inventarisasi permasalahan pembangunan dibidang Perencanaan Sosial Budaya dan Pemerintahan dan merumuskan langkah-langkah pemecahannya; b. Menyusun program/kegiatan pembangunan bidang Perencanaan Sosial Budaya dan Pemerintahan secara Inovatif; c.

Mengkoordinasikan Program/Kegiatan Pembangunan bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan yang diusulkan oleh SKPD Provinsi, Lintas Kab./Kota dan Instansi Vertikal;

d. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugasnya. f.

Bidang Perencanaan Wilayah, SDA dan Lingkungan Hidup Bidang Perencanaan Tata Ruang yang terdiri dari : 1) Sub Bidang Pengembangan Wilayah dan Lingkungan Hidup, 2) Sub Bidang Sumber Daya Alam. Bidang Perencanaan Wilayah, SDA dan Lingkungan Hidup mempunyai

tugas

melaksanakan

dan

mengkoordinasikan

kegiatan

perencanaan di bidang pengembangan wilayah, Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup. g. Bidang Data dan Analisa Program Bidang Data dan Analisa Program terdiri dari : 1) Sub Bidang Data dan Analisis Program, 2) Sub Bidang Evaluasi dan Pelaporan. Bidang Data dan

Analisa

pembangunan

Program daerah

mempunyai jangka

tugas

panjang,

menyusun menengah

perencanaan dan

tahunan,

Melakukan analisis program dan evaluasi serta pelaporan program pembangunan daerah. h. UPT Kerjasama Pembangunan UPT Kerjasama Pembangunan mempunyai kedudukan sebagai unsur pelaksana teknis operasional daerah. UPT Kerjasama Pembangunan dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung

6


2015

jawab kepada Gubernur melalui Kepala Badan. Pengaturan tentang UPT mengenai nomenklatur, jumlah dan jenis susunan organisasi, tugas dan fungsi ditetapkan dengan Peraturan Gubernur berdasarkan perundangundangan. UPT Kerjasama terdiri dari : 1) Sub Bagian Tata Usaha; 2) Sub Bagian Kerja Regional; 3) Sub Bagian Kerja Internasional. i.

UPT Data Analisa Pembangunan UPT Data Analisa Pembangunan mempunyai kedudukan sebagai unsur pelaksana teknis operasional daerah. Sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 68 Tahun 2013 tentang Organisasi Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pusat Data dan Analisa Pembangunan Daerah. UPT Data Analisa Pembangunan dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Kepala Badan. Pengaturan tentang UPT mengenai nomenklatur, jumlah dan jenis susunan organisasi, tugas dan fungsi ditetapkan dengan Peraturan Gubernur berdasarkan perundang-undangan. UPT Kerjasama terdiri dari : 1) Seksi Bagian Tata Usaha; 2) Seksi Bagian Informasi dan Komunikasi; 3) Seksi Bagian Pendataan dan Analisa.

1.4 Struktur Organisasi Sebagaimana diuraikan pada Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 17 Tahun 2014 tentang Tugas dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Gorontalo, maka susunan organisasi BAPPEDA Provinsi Gorontalo terdiri dari : 1. Kepala Badan 2. Bagian Sekretariat 3. Bidang Perencanaan Ekonomi Dan Industri 4. Bidang Perencanaan Sosial Budaya dan Pemerintahan 5. Bidang Perencanaan Wilayah, Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup 6. Bidang Data dan Analisa Program 7. UPT Kerjasama Pembangunan 8. UPT Data Analisa Pembangunan

7


2015

Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Gorontalo yang telah diuraikan diatas dapat digambarkan dalam Bagan Struktur Organisasi sebagai berikut :

8


2015

KEPALA BAPPEDA Budiyanto Sidiki,S.Sos,M.Si

Kelompok Jabatan Fungsional

LAMPIRAN PERATURAN DAERAH PROV. GORONTALO NOMOR : 17 Tahun 2014 TANGGAL : 13 Maret 2014 TENTANG : TUGAS DAN FUNGSI BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI GORONTALO

SEKRETARIS BAPPEDA

Abd. Wahab Otaya, S.Sos

Sub Bagian Perencanaan & Evaluasi Rahma Yahya, S.Pt, M.Si

Kepala Bidang Perencanaan Ekonomi & Industri

Irvan I.T. Katili, ST, M.Si

Kepala Bidang Perencanaan Sosbud & Pemerintahan Hj. Fatma Biki, SE, M.Si

Kepala Bidang Perencanaan Wilayah, SDA & LH

Sulastri Husain, SE, M.Si

Sub Bagian Umum & Kepegawaian Drs. Mohamad Saleh

Kepala Bidang Data & Analisa Program Agus Irwin Sumba, SE

Ka. Subbid Sosial Budaya Armita Botutihe, SH

Ka. Subbid Sumber Daya Alam Dessy Rahmayanti, SE

Ka. Subbid Data & Analisa Program Moh. Dicky Sidiki, SE

Ka. Subbid Pemerintahan

Ka. Subbid Pengembangan

dan Kependudukan

Wilayah & LH Winardi Dayi, ST, MT

Ka. Subbid Evaluasi & Pelaporan Mahyudin Humalanggi, SE, M.Si

Ka. Subbid Ekonomi Tity Iriani Datau, S.TP Ka. Subbid Industri Max Moerad, SE, MM

Sub Bagian Keuangan Liliyah Muhammad,SE Ak, MM

Ilham Safarudin Maku, SH, MH

Kepala UPTB Kerjasama Pembangunan Ir. J. I. Baskoro, M.Si

Kepala UPTB Data Analisa Pembangunan Sagita Wartabone, ST,MM

Kasie Kerjasama Internasional

Ka. Subbag Tata Usaha

Kasie Kerjasama Regional

Kasie Informasi & Komunikasi

Ka. Subbag Tata Usaha

Rusovanny Halalutu, SH, M.Si

Didi Hermawan, S.Sos, M.Si

Wiwik Junus Ismail, SS, M.Pd

Syahrul M. Biki, S.STP,M.Ec.Dev

Nursia Umar, SE

Kasie Pendataan & Analisa

Aten Nggule, SE

9


2015

1.5 Sumber Daya Manusia Berdasarkan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, secara umum menyampaikan bahwa dalam rangka usaha mencapai tujuan nasional untuk mewujudkan

masyarakat

madani

yang

taat

hukum

berperadaban

modern,

demokratis, makmur, adil dan bermoral tinggi diperlukan Pegawai Negeri yang merupakan unsure aparatur negara yang bertugas sebagai abdi masyarakat yang menyelenggarakan pelayanan secara adil dan merata. Untuk melaksanakan tugas tersebut diperlukan Pegawai Negeri yang profesional dan bertanggung jawab dalam menyelenggarakan tugas pemerintahan dan pembangunan, serta bersih KKN. Kelancaran penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan nasional sangat tergantung pada kesempurnaan aparatur negara khususnya Pegawai Negeri. Dukungan sumber daya manusia yang berkualitas dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Bappeda Provinsi Gorontalo secara terintegrasi dan komprehensif akan sangat menentukan, maka karena itu peningkatan profesionalisme serta pengembangan budaya kerja diharapkan dilaksanakan secara terus-menerus dan berkesinambungans. Untuk menghadapi perkembangan teknologi modern saat ini, perlu diimbangi dengan peningkatan sumber daya manusia yang memadai dan mampu menjawab segala tantangan. Berikut ini data mengenai Pegawai Negeri Sipil yang berada dilingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Gorontalo berdasarkan tingkat pendidikan, golongan dan kriteria gender : 1. Tingkat Pendidikan Sampai dengan 31 Desember 2015 Sumber Daya Manusia yang ada di BAPPEDA Provinsi Gorontalo berjumlah 86 orang dengan berbagai tingkat pendidikan mulai dari SLTA sampai dengan S3. Berdasarkan rekapitulasi yang disusun oleh Sub Bagian Umum dan Kepegawaian BAPPEDA Provinsi Gorontalo dari 86 orang PNS kalau dirangking menurut tingkat pendidikan maka pendidikan S2 menduduki urutan

10

2015


Kedua dengan jumlah 21 orang urutan pertama adalah pendidikan S1 yaitu sebanyak 57 orang dan urutan ketiga adalah pendidikan SLTA sebanyak 5 orang. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat tabel rekapitulasi pendidikan PNS dilingkungan BAPPEDA Provinsi Gorontalo, sebagai berikut : Tabel 1 Sumber Daya Aparatur BAPPEDA Provinsi Gorontalo Menurut Tingkat Pendidikan No. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Bagian/Bidang Kepala/Sekretariat BAPPEDA Bidang Perencanaan Ekonomi dan Industri Bidang Perencanaan Sosbud dan Pemerintahan Bidang Perencanan Wil. SDA dan Lingkungan Hidup Bidang Data dan Analisa Program UPT Kerjasama Pembangunan UPT Data Analisa Pembangunan Jumlah

Pendidikan S.3

S.2 S.1 D.3 SLTA

Jumlah

-

4

13

1

1

19

-

4

7

1

-

12

-

2

9

-

1

12

-

5

8

-

-

13

-

2

7

-

1

10

-

2

7

1

-

10

-

2

6

-

2

10

-

21

57

3

5

86

Sumber : BAPPEDA Provinsi Gorontalo, Tahun 2015

2. Tingkat Golongan dan Kriteria Gender Dalam rangka memenuhi kebutuhan akan aparatur yang handal dan profesional di bidangnya, maka BAPPEDA Provinsi Gorontalo secara terus menerus berusaha meningkatkan kemampuan aparaturnya baik dari pendidikan maupun kepangkatan sehingga dapat memenuhi kebutuhan dan terpenuhinya syarat administrasi pemerintahan. Pangkat dan golongan seorang PNS ditentukan oleh pendidikan dan eselon. Sampai dengan 31 Desember 2015 PNS dilingkungan BAPPEDA Provinsi Gorontalo yang memiliki golongan III sebanyak 69 orang diikuti oleh golongan IV sebanyak 11 orang, dan golongan II sebanyak 6 orang. 11


2015

Berikut tabel rekapitulasi PNS di lingkungan BAPPEDA Provinsi Gorontalo berdasarkan golongan : Tabel 2 Sumber Daya Aparatur BAPPEDA Provinsi Gorontalo Menurut Golongan No. 1. 2. 3. 4. 5.

Bagian/Bidang Kepala/Sekretariat BAPPEDA Bidang Perencanaan Ekonomi dan Industri Bidang Perencanaan Sosbud dan Pemerintahan Bidang Perencanan Wil. SDA dan Lingkungan Hidup Bidang Perencanaan Data dan Informasi

Golongan

Jumlah

IV

III

II

I

2

15

2

-

19

3

8

1

-

12

1

10

1

-

12

2

11

-

-

13

1

8

1

-

10

6.

UPT Kerjasama Pembangunan

1

8

1

-

10

7.

UPT Data Analisa Pembangunan

1

9

-

-

10

11

69

6

-

86

Jumlah Sumber : BAPPEDA Provinsi Gorontalo, Tahun 2015

Hal yang tidak kalah pentingnya untuk menunjang terselenggaranya pemerintahan adalah formasi jabatan struktural yang tersedia, sehingga pelaksanaan manajemen pemerintahan dapat berjalan dengan baik dan terpenuhinya syarat administrasi jabatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

12


2015

Tabel 3 Sumber Daya Aparatur BAPPEDA Provinsi Gorontalo Berdasarkan Kriteria Gender No. 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Bagian/Bidang

Laki-laki Perempuan

Kepala/Sekretariat BAPPEDA Bidang Perencanaan Ekonomi dan Industri Bidang Perencanaan Sosbud dan Pemerintahan Bidang Perencanan Wil. SDA dan Lingkungan Hidup Bidang Perencanaan Data dan Analisa Program UPT Kerjasama Pembangunan Jumlah

Jumlah

5

14

19

4

8

12

6

6

12

9

4

13

4

6

10

5

5

10

33

43

86


1.6 Sarana dan Prasarana Kantor Kemajuan teknologi membuka konsekuensi dengan tuntutan perubahan untuk mengikuti perkembangan teknologi tersebut, bilamana sarana dan prasarana tidak dipersiapkan untuk menghadapi perkembangan dan kemajuan teknologi tersebut berakibat mengalami ketertinggalan atau keterbelakangan di segala bidang. Untuk

menjamin

terlaksananya

Pemerintahan

dan

sekaligus

untuk

dapat

melaksanakan tugas pokok dan fungsi BAPPEDA Provinsi Gorontalo diperlukan sarana dan prasarana yang memadai. Berdasarkan data dari Bendahara Barang BAPPEDA Provinsi Gorontalo sampai dengan 31 Desember 2015, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Gorontalo memiliki sarana dan prasarana sebagai berikut :

13


2015

1. PRASARANA  Luas Tanah

: 3.000 M2

 Luas Bangunan

: 2.200 M2 dengan Konstruksi bangunan 3 (tiga) lantai

2. SARANA No.

Sarana

Jumlah

Ket

a. Kendaraan 1. Kendaraan Roda 4

4 Unit

2. Kendaraan Roda 2

24 Unit

b. Meja 1. Meja Kayu/Rotan

4 Buah

2. Meja Rapat

28 Buah

3. Meja Biro

38 Buah

4. Meja Komputer

1 Buah

5. Meja Kerja Pejabat Ess III

8 Buah

6. Meja Kerja Pejabat Ess IV

20 Buah

Meja Kerja Pegawai Non Struktural

10 Buah

8. Meja Kerja Pejabat Lain-lain

1 Buah

7.

c. Kursi/Sofa 1. Kursi Rapat

341 Buah

2. Kursi Tamu

6 Buah

3. Kursi Putar

20 Buah

4. Kursi Biasa

29 Buah

5. Sofa

2 Buah

6. Kursi Kerja Pejabat Ess III

1 Buah

7. Kursi Kayu/Rotan/Bambu

1 Buah

8. Moubiler lainnya

1 Buah

d. Lemari 1. Lemari Besi

1 Buah

2. Lemari Kayu

26 Buah

14


3. Filling Besi/Metal

2015

17 Buah

4. Bran Kas

1 Buah

5. Rak Kayu

1 Buah

e. Alat Elektronik 1. Komputer/PC

31 Unit

2. Printer

21 Unit

3. UPS

28 Unit

4. Monitor Dispaly

21 Unit

5. Perlengkapan Komputer

12 Unit

6. Proyektor/LCD

1 Unit

7. Scanner

2 Unit

8. Lemari Es

2 Unit

9. AC Unit

31 Unit

10. AC Split

2 Unit

11. Televisi

8 Unit

12. Ampliifiler

1 Unit

13. Equalizer

1 Unit

14. Sound System

1 Unit

15. Wirelless

2 Unit

16. Microphone

3 Unit

17. Microphone Floor Stand

1 Unit

18. Microphone Table Stand

2 Unit

19. Camera Digital

2 Unit

20. Dispenser 21. Mimbar/Podium

3 Buah 1 Unit

22. Handy Cam

2 Buah

23. Laptop

22 Unit

24. Note Book

8 Unit

25. CPU

2 Unit

26. Hard Disk

2 Buah

27. Router

18 Unit

28. Modem

2 Buah

15


29. Peralatan Komputer Mainframe

1 Unit

30. Peralatan Personal Komputer

2 Unit

31. Internet

1 Unit

32. Mesin Ketik Manual Portable

2 Unit

33. Mesin Ketik Listrik Portable

2 Unit

34. Mesin Ketik Elektronik

1 Unit

35. Mesin Penghitung Uang

1 Unit

36. Mesin Foto copy

2 Unit

37. Alat Penghancur Kertas

1 Unit

38. Mesin Absensi

2 Unit

2015

f. Alat Bengkel dan Alat Ukur 1. Global Positioning System

1 unit

g. Alat Studio dan Alat Komunikasi 1. Camera + Attachment

3 Unit

2. Proyektor + Attachment

1 Unit

3. Unintemuptible Power Supply

1 Unit

4. Peralatan studio Visual lainnya

3 Unit

5. Lensa Kamera

1 Unit

6. Telephone Mobile

1 Unit

7. Handy Talky

1 Unit

8. Facsimile

1 Unit

h. Alat Kedokteran 1. Cardiac Recorder

1 Buah

i. Alat Laboratorium 1. Screen

1 Buah


16


2

2015

PERENCANAAN & PERJANJIAN KINERJA

2.1 Rencana Strategi Perencanaan Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2012 – 2017 adalah suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dan dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Gorontalo selama kurun waktu satu sampai dengan lima tahun yaitu tahun 2012-2017, dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul. Perencanaan

Strategis

(RENSTRA)

Badan Perencanaan Pembangunan

Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2012-2017 ini dimaksudkan untuk memberikan landasan kebijaksanaan operasional bagi seluruh aparat BAPPEDA Provinsi Gorontalo dalam melaksanakan tugas sehari-hari, baik program dan kegiatan sesuai dengan peran, tugas pokok dan sasaran Perencanaan Pembangunan Pembangunan Daerah serta tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Disamping itu juga dimaksudkan untuk mewujudkan keterpaduan pelaksanaan, sehingga dapat dicapai hasil yang optimal secara selaras, serasi dan seimbang, dengan demikian semua potensi yang ada dapat didayagunakan dengan sebaik-baiknya untuk mencapai tujuan.

17


2015

1. Visi Visi BAPPEDA dirumuskan untuk mendukung Visi dan Misi Provinsi Gorontalo. Secara dimensional pernyataan visi berfokus kemasa depan berdasarkan pemikiran masa kini dan pengalaman masa lalu. BAPPEDA Provinsi Gorontalo mempunyai visi kedepan sesuai dokumen RENSTRA BAPPEDA Provinsi GorontaloTahun 2012-2017, sebagai berikut :

“Perencanaan Berkualitas, yang Inovatif dan Fokus” Maksud Visi Bappeda Provinsi Gorontalo yaitu “Perencanaan berkualitas, yang Inovatif dan Fokus”, mempunyai bukti yang lebih luas, yaitu : a. Data dan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan; b. RPJMD, Renstra SKPD, RKPD, Renja SKPD yang berkualitas dan tepat syarat; c. Terkendalianya pelaksanaan program dan kegiatan; d. Sinergitas Program dan Kegiatan antar SKPD Provinsi Gorontalo; e. Sinergitas Program dan Kegiatan antar Tingkat Pemerintahan (K/L – Provinsi – Kabupaten/Kota); f. Meningkatnya ketepatan pencapaian 10 Arah Pembangunan Provinsi Gorontalo 2012-2017; g. Koordinasi/sinkronisasi pembangunan yang tepat syarat; h. Terlembaganya sisdur perencanaan di tiap SKPD; i. Optimalnya pemanfaatan ruang dan pengendalian ruang; j. Mekanisme perencanaan yang semakin berkualitas; k. Bappeda Provinsi Gorontalo sebagai pusat Studi Banding Bidang Perencanaan.

18

2015


2. Misi Untuk mewujudkan visi diatas, harus ditetapkan misi organisasi yang jelas, adapun misi Bappeda Provinsi Gorontalo adalah : a. Melembagakan

Sistem

Perencanaan

pembangunan

yang

menghasilkan

perencanaan yang berkualitas dan inovatif untuk percepatan pembangunan di Provinsi Gorontalo; b. Meningkatkan kualitas pelayanan pengkajian dan pelayanan perencanaan untuk percepatan pembangunan di Provinsi Gorontalo yang inovatif dan fokus; c. Meningkatkan kualitas tata kerja yang akuntabel dan transparansi serta peningkatan

kualitas

pembelajaran

dan

pertumbuhan

untuk

pelayanan

perencanaan yang berkualitas. 3. Tujuan Dengan memperhatikan Visi dan Misi SKPD BAPPEDA Provinsi Gorontalo dengan tetap mengacu pada Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Dearah dalam peride 2012-2017, tujuan yang ingin di capai BAPPEDA Provinsi Gorontalo adalah : a. Melembagakan sistem dan prosedur perencanaan di tiap SKPD lingkup Provinsi Gorontalo; b. Mewujudkan

sinkronisasi,

koordinasi

dan

sinergitas

perencanaan

pembangunan antar SKPD Provinsi dan Kabupaten/Kota; c. Penyusunan Data Dasar

Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi

Gorontalo; d. Mewujudkan perencanaan pembangunan daerah berbasis keruangan; e. Terwujudnya pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah yang optimal dan terpadu; f. Mewujudkan Aparatur BAPPEDA yang Profesional dalam Perencanaan pembangunan Daerah.

19

2015


g. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana serta pelayanan administrasi bagi aparatur perencana. 4. Sasaran Sasaran adalah tahapan untuk mewujudkan tujuan. Adapun sasaran Bappeda Provinsi Gorontalo adalah : a. Terlaksananya Sinergitas Perencanaan Pembangunan antara Provinsi dan Kabupaten/Kota b. Meningkatnya

Aksebilitas

Data/Informasi

dalam

rangka

Perencanaan

Pembangunan Daerah c. Meningkatnya Pengendalian dan Pemanfaatan Tata Ruang Daerah 5. Indikator Kinerja Indikator kinerja adalah deskripsi kuantitatif atau kualitatif terhadap capaian kinerja. Indikator kinerja digunakan sebagai salah satu alat untuk menilai dan melihat perkembangan kinerja yang dicapai selama jangka waktu tertentu. Indikator kinerja merupakan sarana atau alat untuk melakukan pengukuran kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi yang dikaitkan dengan pencapaian tujuan dan/atau target. Pada dasarnya, perumusan indikator kinerja adalah tanggung jawab manajemen, akan tetapi dapat juga dirumuskan berdasarkan kesepakatan bersama antara manajemen dengan mengikutsertakan pihak-pihak terkait yang dianggap berkepentingan. Dalam hal indikator kinerja telah dibuat manajemen,

20


2015

maka manajemen dapat meminta kepada auditor untuk mereview apakah indikator kinerja yang disusun telah sesuai dengan syarat-syarat indikator kinerja yang baik. Untuk melakukan penilaian terhadap keberhasilan pencapaian sasaran yang telah ditetapkan di atas, maka ditetapkan indikator kinerja sasaran yang sangat berguna untuk memudahkan perhitungan kinerja pada penyusunan LAKIP setiap tahunnya. Adapun indikator kinerja sasaran tersebut secara lengkap dapat dilihat pada tabel berikut ini: Tabel 5 Penentuan Indikator Kinerja Sasaran BAPPEDA Provinsi Gorontalo 2012-2017 Sasaran 1. Terlaksananya Sinergitas Perencanaan Pembangunan antara Provinsi dan Kabupaten/Kota

Indikator Kinerja -

Jumlah SKPD yang melaksanakan tahapan Perencanaan Presentase usulan Program/Kegiatan yang telah disinkronisasikan dan di koordinasikan pelaksanaannya dengan Kabupaten/Kota

2. Meningkatnya Aksebilitas Data/Informasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Daerah

- Jumlah Data dan Informasi yang dapat di akses untuk perencanaan pembangunan daerah - Jumlah pengguna data dan informasi perencanaan pembangunan daerah

3. Meningkatnya Pengendalian dan Pemanfaatan Tata Ruang Daerah

-

Jumlah Aplikasi Penataan ruang Geospasial Keruangan Jumlah pengguna Aplikasi penataan ruang geospasial keruangan

21


2015

6. Strategi Rumusan strategi merupakan pernyataan-pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai serta selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian kebijakan. Kebijakan adalah pedoman yang wajib dipatuhi dalam melakukan tindakan untuk melaksanakan strategi yang dipilih, agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran. Strategi pokok Badan Perencanaan Pembangunan Daerah akan ditempuh melalui : a. Penyempurnaan penyusunan dokumen sisdur perencanaan untuk lingkup SKPD yang didukung dengan kualitas dan kuantitas data dan informasi; b. Meningkatkan kompentensi tenaga perencana yang berkualitas dan handal di tiap SKPD yang profesional c. Dukungan kerjasama dengan BPKP untuk penilaian penyelenggaraan sisdur perencanaan sebagai bagian dari SPIP di lingkup Pemerintahan Provinsi Gorontalo; d. Penyempurnaan ranwal RPJMD dan ranwal Renstra SKPD sesuai data dan informasi yang akurat; e. Meningkatkan kualitas dan kuantitas MUSRENBANG RPJMD dan RENSTRA SKPD; f. Penyempurnaan RPJMD Provinsi Gorontalo dan RENSTRA SKPD sesuai data dan informasi yang berkualitas; g. Terselenggaranya Sosialisasi dan Diseminasi RPJMD Provinsi Gorontalo; h. Meningkatkan

kualitas

kajian

dalam

rangka

proses

perencanaan

pembangunan, penyusunan kebijakan pembangunan diberbagai bidang untuk mendukung tujuan dan sasaran RPJMD 2012-2017; i.

Membangun sistem perencanaan yang sinergis antara SKPD Provinsi dan Kabupaten/Kota;

j.

Penyempurnaan penyusunan Provinsi Gorontalo Dalam Angka sesuai data dan informasi yang akurat;

22


2015

k. Membangun rekonsiliasi dan sinkronisasi data dan informasi renbangda tematik yang didukung dengan kualitas data dan informasi; l.

Meningkatkan kualitas data dan informasi renbangda yang valid didukung dengan kualitas dan kuantitas data dan informasi yang akurat;

m. Meningkatkan Sumber Daya Manusia, sarana dan prasarana serta pedoman penyediaan dan pengelolaan Data Base Perencanaan; n. Pelaksanaan proses penyusunan kajian perencanaan pembangunan daerah berbasis keruangan; o. Mengupayakan pencapaian target dan kinerja dalam RPJMD 2012-2017; p. Meningkatkan kompentensi aparatur perencanaan yang berkualitas dan handal; q. Penyediaan sarana dan prasarana yang berkualitas serta pelayanan administrasi bagi aparatur perencana; r. Penyusunan SOP administrasi perkantoran yang baku & diterapkan dengan baik 7. Kebijakan Strategi menentukan garis besar atau dasar-dasar pokok pedoman pencapaian tujuan dan sasaran. Sedangkan, untuk mencapai tujuan dan sasaran organisasi, maka strategi memerlukan persepsi dan tekanan khusus dalam bentuk kebijakan. Kebijakan yang diambil menjadi pedoman pelaksanaan tindakantindakan organisasi. Lebih lanjut, untuk mengoperasionalisasikan sasaran strategis Bappeda Provinsi Gorontalo, beberapa kebijakan tehnis yang dapat dijadikan pedoman, adalah : a. Penerapan dokumen sisdur perencanaan untuk lingkup SKPD; b. Peningkatan dukungan manajemen tenaga perencana yang handal di tiap SKPD; c. Penguatan kerjasama dengan BPKP terkait penilaian penyelenggaraan sisdur perencanaan di lingkup Pemerintahan Provinsi Gorontalo;

23


2015

d. Mendorong peningkatan kualitas ranwal RPJMD dan ranwal Renstra SKPD sesuai data dan informasi yang akurat sebagai dasar dalam Penyusunan RPJMD dan Renstra SKPD; e. Peningkatan sumber daya dan sarana prasarana dalam pelaksanaan MUSRENBANG RPJMD dan RENSTRA SKPD; f. Mendorong peningkatan kualitas penyusunan RPJMD Provinsi Gorontalo dan RENSTRA SKPD sesuai data dan informasi yang berkualitas dan tepat syarat; g. Mendorong dan berpatisipasi aktif dalam penyelenggaraan sosialisasi dan diseminasi RPJMD Provinsi Gorontalo; h. Peningkatan kualitas serta pedoman pelaksanaan kajian dalam rangka proses perencanaan

pembangunan,

penyusunan

kebijakan

pembangunan

di

berbagai bidang untuk mendukung tujuan dan sasaran RPJMD 2012-2017; i.

Penguatan kualitas sistem perencanaan yang sinergis antara SKPD Provinsi dan Kabupaten/Kota;

j.

Peningkatan kualitas data dan informasi yang akurat dalam penyusunan Provinsi Gorontalo dalam Angka;

k. Penguatan rekonsiliasi dan sinkronisasi data dan informasi renbangda tematik yang didukung dengan kualitas data dan informasi yang akurat; l.

Penerapan Perencanaan pembangunan daerah dan penganggaran berbasis kinerja serta penyediaan data perencanaan yang lengkap dan akurat;

m. Penguatan Sumber Daya Manusia, sarana dan prasarana serta pedoman penyediaan dan pengelolaan Data Base Perencanaan; n. Peningkatan kualitas kajian perencanaan pembangunan daerah berbasis keruangan o. Peningkatan sumber daya dan sarana prasarana dalam pelaksanaan Rakordal; p. Berperan aktif dalam monitoring pelaksanaan RKTL hasil rakordal; q. Peningkatan sumberdaya dan sarana prasarana dalam rangka pelaksanaan Musrenbang; 24


2015

r. Mengupayakan peningkatan kompetensi kualitas aparatur perencana yang handal; s. Peningkatan kualitas sarana dan prasarana dan pelayanan administrasi bagi aparatur perencana

25


2015

Untuk dapat melihat relevansi dan konsistensi antar pernyataan visi, misi, tujuan, sasaran, Strategi dan kebijakan, dapat dilihat pada tabel 6 berikut ini. Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan BAPPEDA Provinsi Gorontalo Visi

: Perencanaan Berkualitas yang Inovatif dan Fokus

Misi 1 : Melembagakan Sistem Perencanaan pembangunan yang menghasilkan perencanaan yang berkualitas dan inovatif untuk percepatan pembangunan di Provinsi Gorontalo. 1.

Tujuan

Sasaran

Mewujudkan Sinergitas Perencanaan Pembangunan antar SKPD Provinsi dan Kabupaten/Kota

Terlaksananya Sinergitas Perencanaan Pembangunan antara Provinsi dan Kabupaten/Kota

Indikator Kinerja 1. Jumlah SKPD yang melaksanakan tahapan Perencanaan 2. Presentase usulan Program/Kegiatan yang telah disinkronisasikan dan di koordinasikan pelaksanaannya dengan Kabupaten/Kota

Indikator Sasaran 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Dokumen Perencanaan (Setiap SKPD) Dokumen RPJMD Dokumen RKPD KUA dan PPAS KUA dan PPAS Perubahan Dokumen LKPJ

Misi 2 : Meningkatkan kualitas pelayanan pengkajian dan pelayanan perencanaan untuk percepatan pembangunan di Provinsi Gorontalo yang inovatif dan fokus. Tujuan 1. Penyusunan Data Dasar

Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Gorontalo.

Sasaran Meningkatnya Aksebilitas Data/Informasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Daerah

Indikator Kinerja 1. 2.

Jumlah Data dan Informasi yang dapat di akses untuk perencanaan pembangunan daerah Jumlah pengguna data dan informasi perencanaan pembangunan daerah

Indikator Sasaran 1. 2. 3. 4. 5. 6.

RPJMD RKPD KUA-PPAS LKPJ RTRW Dokumen Rancang Bangun Kawasan Pertanian Terpadu

25


2015 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16.

2. Mewujudkan perencanaan

pembangunan daerah berbasis keruangan.

Meningkatnya Pengendalian dan Pemanfaatan Tata Ruang Daerah

-

Jumlah Aplikasi Penataan ruang Geospasial Keruangan Jumlah pengguna Aplikasi penataan ruang geospasial keruanga

-

-

Dokumen Matriks Data Kerjasama Pembangunan Daerah Dokumen Kerjasama Lembaga Donor Gorontalo Dalam Angka Profil Daerah Data Capaian Target MDG’s Data Pembentukan Lembaga Pusat Data dan Daerah Data Perencanaan Pembangunan berbasis Capaian IPM Dokumen Pengembangan Kawasan Perdesaan berkelanjutan Berbasis Geospasial Dokumen Pengembangan Kawasan Perkotaan Terintegrasi Berbasis Geiospasial Dokumen Pengembangan Kawasan DOB Berbasis Geospasial. Aplikasi e-Taru yaitu Sebuah Aplikasi yang menjelaskan tentang Pengolahan data spasial dan non spasial berbasis Web yang mendukung penataan ruang. Instansi pemerintah provinsi, kab/kota, masyarakat luas.

Misi 3 : Meningkatkan kualitas tata kerja yang akuntabel dan transparansi serta peningkatan kualitas pembelajaran dan pertumbuhan untuk pelayanan perencanaan yang berkualitas. Tujuan

Sasaran

1. Terwujudnya pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah yang

Meningkatnya kualitas perencanaan dan Evaluasi kinerja serta akuntabilitas

Indikator Kinerja 1. Jumlah Dokumen Perencanaan 2. Jumlah Dokumen Evaluasi

Indikator Sasaran 1. 5 Dokumen Perencanaan (RPJMD, RKPD, KUA-PPAS, Renstra, Renja) 2. 3 Dokumen Evaluasi Pelaporan (LKPJ,

26


optimal dan terpadu

2. Mewujudkan Aparatur BAPPEDA yang Profesional dalam Perencanaan pembangunan Daerah.

keuangan

Meningkatnya pelayanan administrasi jasa perkantoran dan penyediaan sarana dan prasarana serta pengelolaan kepegawaian

2015

3. Persentase keselarasan Pelaksanaan Program dengan dokumen perencanaan 4. Hasil penilaian AKIP SKPD oleh Inspektorat Provinsi 5. Jumlah Laporan Keuangan SKPD yang sesuai dengan SAP 6. Persentase tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi keuangan 1. Jumlah jasa kantor yang tersedia tepat waktu

2. Jumlah Sarana dan prasarana yang tersedia 3. Persentase tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi jasa perkantoran dan saranan prasarana 4. Persentase pegawai yang mengikuti diklat sesuai rencana 5. Persentase kelengkapan database kepegawaian yang dapat diselesaikan tepat waktu 6. Jumlah dokumen kepegawaian 7. Persentase tingkat kepuasan pegawai terhadap pengelolaan kepegawaian

LAKIP, LPPD) 3. 100% 4. Nilai Evaluasi Lakip "CC" 5. 2 Laporan Keuangan (Semester dan Tahunan) 6. 95% Baik 1. Belanja Air, Belanja Listrik, Belanja Surat Kabar, Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Kabel/TV Satelit, Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Instruktur 2. 15 Paket 3. 95% Baik 4. 95% 5. 95% 6. 15 Dokumen Kepegawaian 7. 95% Baik

27

2015


8. Program/Kegiatan Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2015 adalah sebagai berikut: a. Peningkatan Perencanaan, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan : 1) Forum Koordinasi Kabupaten/Kota dan Lintas Kemeterian/Lembaga 2) Diseminasi Perencanaan Pembangunan Daerah 3) Penataan dan Penyusunan Laporan Keuangan b. Pengendalian Pemanfaatan Ruang : 4) Penguatan Kapasitas, Peran dan Fungsi BKPRD dalam Penataan Ruang 5) Sosialisasi Perda DAS c. Pengembangan Data/Informasi : 6) Penyusunan Profil Daerah Gorontalo 7) Pengembangan Simpul Jaringan Sistem INA Geospasial 8) Penyediaan Data Perencanaan Daerah Berbasis Elektronik d. Kerjasama Pembangunan Daerah : 9) Koordinasi Perencanaan dan Kerjasama Regional Sulawesi, KTI dan Nasional 10) Fasilitasi

Kerjasama

Pembangunan

Internasional/Lembaga

Mitra

Internasional/ Lembaga Donor 11) Evaluasi Kerjasama Pembangunan Daerah e. Perencanaan Pembangunan Daerah : 12) Penyusunan

Laporan

Keterangan

Pertanggungjawaban

Gubernur

Gorontalo 13) Fasilitasi dan Koordinasi Penyusunan Dokumen RPJMD Kabupaten/Kota 14) Perencanaan Pembangunan Tahunan Daerah f. Peningkatan Perencanaan Pembangunan Ekonomi : 15) Perencanaan Pembangunan Sektor Ekonomi Daerah g. Peningkatan Perencanaan Pembangunan Sosial dan Budaya 16) Koordinasi Program dengan Kementerian/Lembaga Bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan 17) Pemantauan dan Evaluasi RAD MDG’s Provinsi Gorontalo

28


2015

18) Sosialisasi, Sinkronisasi dan Koordinasi Perencanaan Pembangunan berbasis Capaian IPM Tahun 2015 di 5 Kabupaten se-Provinsi Gorontalo 19) Koordinasi Perencanaan Penanggulangan Kemiskinan h. Perencanaan

Bidang

Penataan

Ruang,

Infrastruktur,

Perhubungan,

Perumahan dan Lingkungan Hidup 20) Koordinasi

Perencanaan

Kegiatan

Tata

Ruang,

Infrastruktur,

Perhubungan dan Lingkungan Hidup 21) Koordinasi Perencanaan Pengelolaan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan 22) Implementasi RAD GRK (Gas Rumah Kaca) Keseluruhannya

yang

akan

dilaksanakan

oleh

Badan

Perencanaan

Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Provinsi Gorontalo Tahun 2015 berjumlah 8 (delapan) Program dan 22 (dua puluh dua) kegiatan. Berdasarkan visi, misi serta tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka upaya pencapaiannya kemudian dijabarkan secara lebih sistematis melalui perumusan program dan kegiatan prioritas. Program yang disusun oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Gorontalo merupakan program prioritas RPJMD yang sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Gorontalo yang selanjutnya dijabarkan kedalam beberapa kegiatan untuk masing-masing program tersebut. Pemilihan kegiatan untuk masing-masing program ini didasarkan atas strategi dan kebijakan jangka menengah. Indikator keluaran program yang telah ditetapkan merupakan indikator kinerja program yang berisi outcome program. Outcome program merupakan manfaat yang diperoleh dalam jangka menengah yang mencerminkan keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program. Sedangkan kelompok sasaran adalah pihak yang menerima manfaat langsung dari kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. Pendanaan indikatif merupakan perkiraan kebutuhan anggaran pembiayaan/pendanaan untuk melaksanakan program/kegiatan pertahun.

29


2015

Adapun tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan Tahun 2015 berdasarkan masing-masing misi adalah sebagai berikut: Misi 1 : Melembagakan Sistem Perencanaan pembangunan yang menghasilkan perencanaan yang berkualitas dan inovatif untuk percepatan pembangunan di Provinsi Gorontalo. No. 1.

Tujuan Mewujudkan Sinergitas Perencanaan Pembangunan antar SKPD Provinsi dan Kabupaten/Kota

Sasaran Indikator Kinerja Terlaksananya - Jumlah SKPD Sinergitas yang Perencanaan melaksanakan Pembangunan tahapan antara Provinsi Perencanaan dan Kabupaten/Kota - Presentase usulan Program/Kegiatan yang telah disinkronisasikan dan di koordinasikan pelaksanaannya dengan Kabupaten/Kota

Program a. Perencanaan Pembangunan Daerah

1. 2. 3.

b. Perencanaan Pembangunan Sosial dan Budaya

1.

2. 3.

4.

Kegiatan Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Gubernur Gorontalo Perencanaan Pembangunan Tahunan Daerah Fasilitasi dan Koordinasi Penyusunan Dokumen RPJMD Kabupaten/Kota Koordinasi Program dengan Kementerian/Lembaga Bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan Pemantauan dan Evaluasi RAD MDG’s Provinsi Gorontalo Sosialisasi, Sinkronisasi dan Koordinasi Perencanaan Pembangunan berbasis Capaian IPM Tahun 2015 di 5 Kabupaten se-Provinsi Gorontalo Koordinasi Perencanaan Penanggulangan Kemiskinan

c. Perencanaan Pembangunan Ekonomi

1.

Perencanaan Pembangunan Sektor Ekonomi Daerah

d. Kerjasama Pembangunan Daerah

1.

Fasilitasi Kerjasama Pembangunan Internasional/ Lembaga Mitra Internasional/ Lembaga Donor Evaluasi Kerjasama Pembangunan Daerah Koordinasi Perencanaan dan Kerjasama Regional Sulawesi, KTI dan Nasional

2. 3.

30


2015

Misi 2 : Meningkatkan kualitas pelayanan pengkajian dan pelayanan perencanaan untuk percepatan pembangunan di Provinsi Gorontalo yang inovatif dan fokus.

No.

Tujuan

1.

Penyusunan Data Dasar Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Gorontalo

2.

Mewujudkan perencanaan pembangunan daerah berbasis keruangan

Indikator Kinerja Meningkatkan - Jumlah Data Perencanaan dan Informasi yang berbasis yang dapat di Data di Instansi akses untuk Pemerintah perencanaan pembangunan daerah - Jumlah pengguna data dan informasi perencanaan pembangunan daerah Sasaran


Jumlah Aplikasi Penataan ruang Geospasial Keruangan - Jumlah pengguna Aplikasi penataan ruang geospasial keruangan -

Program

Kegiatan

a. Pengembangan Data / Informasi

1. Penyusunan Profile Daerah Gorontalo 2. Pengembangan Simpul Jaringan Sistem INA Geospasial 3. Penyediaan Data Perencanaan Daerah berbasis Elektronik

a. Pengendalian Pemanfaatan Ruang

1. Penguatan Kapasitas, Peran dan Fungsi BKPRD dalam Penataan Ruang 2. Sosialisasi Perda DAS

b. Perencanaan Bidang Penataan Ruang, Infrastruktur, Perhubungan, Perumahan dan Lingkungan Hidup

1. Koordinasi Perencanaan Kegiatan Tata Ruang, Infrastruktur, Perhubungan dan Lingkungan Hidup 2. Koordinasi Perencanaan Pengelolaan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan 3. Implementasi RAD GRK (Gas Rumah Kaca

31


2015

Misi 3 : Meningkatkan kualitas tata kerja yang akuntabel dan transparansi serta peningkatan kualitas pembelajaran dan pertumbuhan untuk pelayanan perencanaan yang berkualitas.

No. 1.

Tujuan Terwujudnya pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah yang optimal dan terpadu

Sasaran Meningkatnya kualitas perencanaan dan Evaluasi kinerja serta akuntabilitas keuangan

1. 2. 3.

4.

5.

6.

2.

Mewujudkan Aparatur BAPPEDA yang Profesional dalam Perencanaan pembangunan Daerah.

Meningkatnya pelayanan administrasi jasa perkantoran dan penyediaan sarana dan prasarana serta pengelolaan kepegawaian

Indikator Program Kinerja Jumlah Dokumen a. Peningkatan Perencanaan, Perencanaan Monitoring, Evaluasi dan Jumlah Dokumen Pelaporan Evaluasi Persentase keselarasan Pelaksanaan Program dengan dokumen perencanaan Hasil penilaian AKIP SKPD oleh Inspektorat Provinsi Jumlah Laporan Keuangan SKPD yang sesuai dengan SAP Persentase tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi keuangan

1. Jumlah jasa a. Peningkatan Pelayanan kantor yang Administrasi, Sarana tersedia tepat Prasarana dan SDM waktu Aparatur 2. Jumlah Sarana dan prasarana yang tersedia 3. Persentase tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi jasa perkantoran dan saranan prasarana

Kegiatan 1. 2. 3.

Forum Koordinasi Kabupaten/Kota dan Lintas Kementerian/Lembaga Diseminasi Perencanaan Pembangunan Daerah Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Keuangan

1. Pelayanan Jasa Administrasi Perkantoran 2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran 3. Peningkatan Sumber Daya Aparatur (Pendidikan,Pelatihan, Bimbingan Teknis dan Sosialisasi) 4. Pelayanan Jasa Administrasi (UPTB-KP) 5. Peningkatan Sarana dan Prasarana kantor (UPTB KP) 6. Pelayanan Jasa Administrasi (UPTB Data) 7. Peningkatan Sarana dan Prasarana kantor (UPTB Data)

4. Persentase pegawai yang mengikuti diklat sesuai rencana

32


2015

5. Persentase kelengkapan database kepegawaian yang dapat diselesaikan tepat waktu 6. Jumlah dokumen kepegawaian 7. Persentase tingkat kepuasan pegawai terhadap pengelolaan kepegawaian

2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2015 Pada

dasarnya

Rencana

Kinerja

(Performance

Plan)

Tahun

2015

menguraikan target kinerja yang hendak dicapai oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Gorontalo selama tahun 2015. Target kinerja mempresentasikan nilai kuantitatif yang harus dicapai dalam tahun 2015 dari semua indikator kinerja yang melekat pada tingkat sasaran maupun tingkat kegiatan. Target kinerja pada tingkat sasaran akan dijadikan benchmark dalam mengukur keberhasilan organisasi di dalam upaya pencapaian misi dan visinya. Sedangkan target kinerja untuk tingkat kegiatan didefinisikan dalam Rencana Kerja Tahun 2015 untuk tujuan pengukuran efisiensi dan efektifitas kegiatan. Untuk dapat mengukur keberhasilan dan implementasi Rencana Strategi di atas, BAPPEDA Provinsi Gorontalo menetapkan target untuk masing-masing sasaran yang harus dicapai. Sedangkan target ditetapkan untuk setiap indicator kinerja, baik untuk Indikator tingkat sasaran maupun indikator kinerja (input, output, outcome) tingkat kegiatan

33


2015

Tabel 8 Penetapan Kinerja Sasaran beserta Indikatornya Tahun 2015 No.

Sasaran

1.


-

Meningkatnya Aksebilitas Data/Informasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Daerah


2.

3.

Indikator Kinerja

Satuan

Target

Anggaran

Kegiatan dan Dokumen

4 Dokumen (dalm 5 tahun)

3.368.463.000



16 Dokumen

- Jumlah Aplikasi Penataan ruang Geospasial Keruangan - Jumlah pengguna Aplikasi penataan ruang geospasial keruangan


Aplikasi eTaru dan Instansi pemerintah provinsi, kab/kota, masyarakat luas

-

Jumlah SKPD yang melaksanakan tahapan Perencanaan Presentase usulan Program/Kegiatan yang telah disinkronisasikan dan di koordinasikan pelaksanaannya dengan Kabupaten/Kota

Jumlah

Ket.

1.103.000.000

1.081.650.000

5.553.113.000

34

2015


3

AKUNTABILITAS KINERJA Akuntabilitas

kinerja

adalah

kewajiban

untuk

menjawab

dari

perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihakpihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah. Bappeda

Provinsi

melaksanakan

Gorontalo

kewajiban

selaku

pengemban

berakuntabilitas

melalui

amanah

masyarakat

penyajian

Laporan

Akuntabilitas Kinerja Bappeda Provinsi Gorontalo yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem

Akuntabilitas

Kinerja

Instansi

Pemerintah

(SAKIP).

Laporan

ini

memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam Renstra Tahun 2012-2017 maupun Rencana Kerja Tahun 2015. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan Visi dan Misi Bappeda. 3.1

Capaian Kinerja Organisasi Dalam

rangka

pengukuran

dan

peningkatan

kinerja

serta

lebih

meningkatkan akuntabiitas kinerja instansi pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan indikator kinerja utama (IKU). Untuk pertama kali yang perlu dilakukan instansi pemerintah adalah menentukan apa yang menjadi kinerja utama dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Kienja Utama dari Instansi adalah hal utama apa yang akan diwujudkan oleh instansi yang bersangkutan, atau untuk mewujudkan apa instansi pemerintah dibenuk, yang manjadi core area/business dan tertuang dalam tugas dan fungsi serta kewenangan utama instansi pemerintah. Dengan demikian kinerja utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga IKU (Key Performance Indicator) adalah

35

2015


merupakan ukuran keberhasilan dan suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Pengukuran

indikator

kinerja

yang

dilaksanakan

adalah

dengan

membandingkan antara target kinerja sasaran dengan realisasi kinerja sasaran, atau dengan kata lain membandingkan capaian indikator kinerja sampai dengan tahun berjalan dengan target kinerja 5 (lima) tahunan yang direncanakan. Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran. Pengukuran dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran digunakan untuk menunjukkan secara langsung kaitan antara sasaran dengan indikator kinerjanya, sehingga keberhasilan sasaran berdasarkan rencana kinerja tahunan yang ditetapkan dapat dilihat dengan jelas. Selain itu, untuk memberikan penilaian yang lebih independen melalui indikator-indikator

outcomes atau minimal outputs dari kegiatan yang terkait langsung dengan sasaran yang diinginkan. Pencapaian kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Gorontalo dalam tahun 2015 merupakan kemampuan perencanaan dan hasil pelaksanaan baik kegiatan pembangunan maupun rutin. 1. Metode Pengukuran Kinerja Adapun pengukuran kinerja dilakukan dengan cara membandingkan target setiap Indokator Kinerja Sasaran dengan realisasinya. Setelah dilakukan

penghitungan

akan

diketahui

selisih

atau

celah

Kinerja

(performance gap). Selanjutnya berdasarkan selisih Kinerja tersebut dilakukan evaluasi guna mendapatkan strategi yang tepat untuk peningkatan Kinerja dimasa yang akan datang (performance improvement). Terdapat dua jenis skala penilaian pengukuran : a. Bilamana Indikator Sasaran mempunyai makna progres positif, maka skala yang digunakan sebagai berikut :

36


2015

Skor

Rentang Capaian

Kategori Capaian

4

Lebih dari 100 %

Sangat Baik

3

75 % sampai 100 %

Baik

2

55 % sampai 75 %

Cukup

1

Kurang dari 55 %

Kurang

b. Sebaliknya bilamana Indikator Sasaran mempunyai makna progress negatif, maka skala yang digunakan sebagai berikut : Skor

Rentang Capaian

Kategori Capaian

1

Lebih dari 100 %

Kurang

2

75 % sampai 100 %

Cukup

3

55 % sampai 75 %

Baik

4

Kurang dari 55 %

Sangat Baik

Dalam rangka pengembangan Sistem AKIP pada tahap pengukuran dan evaluasi atas kinerja, beberapa kegiatan ditetapkan indikator kinerja

outcomes yang lebih tinggi (ultimateoutcomes) serta disajikan perbandingan dengan capain kinerja pada tahun sebelumnya. Namun demikian, karena keterbatasan

data

sebagai

akibat

belum

terbangunnya

sistem

dan

pengumpulan data serta indikator keberhasilan kinerja tahun sebelumnya menggunakan indikator kinerja yang berbeda-beda, maka analisis lebih lanjut terhadap peningkatan dan penurunan kinerja belum dapat disajikan. Untuk dapat mengetahui tingkat capaian kinerja, Pengukuran kinerja tahun 2015 dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dan realisasi kinerja, melalui pengukuran tingkat pencapaian sasaran yang merupakan tingkat pencapaian target dari masing-masing indikator sasaran yang telah ditetapkan, sebagaimana dituangkan dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT), dimana tingkat pencapaian sasaran didasarkan pada data hasil pengukuran kinerja kegiatan yang berhubungan dengan sasaran

37


tersebut.

Pengukuran

pencapaian

sasaran

ini

menggunakan

2015 formulir

Pengukuran Kinerja. 2. Metode Penyimpulan Capaian Kinerja Sasaran Hasil pengukuran capaian kinerja disimpulkan baik untuk masingmasing indikator kinerjanya maupun untuk capaian pada tingkat sasaran. Penyimpulan dilakukan dengan menggunakan skala pengukuran ordinal sebagai berikut : Tabel 9 Metode Penyimpulan Capaian Kinerja Sasaran Urutan

Rencana Capaian

Kategori Capaian

I

>85

Sangat Berhasil

II

70<X ≤ 85

Berhasil

III

55< X ≤ 70

Cukup Berhasil

IV

≤ 55

Tidak Berhasil

Untuk capaian masing-masing indikator kinerja sasaran disimpulkan berdasarkan “Metode Rata-Rata Data Kelompok”. Penyimpulan capaian sasaran tersebut dijelaskan berikut ini. Penyimpulan pada tingkat sasaran dilakukan dengan mengalikan jumlah indikator untuk setiap kategori (sangat berhasil, berhasil, cukup berhasil dan tidak berhasil) yang ada disetiap kelompok sasaran dengan nilai mean (ratarata) skala ordinal dari setiap kategori, dibagi dengan jumlah indikator yang ada di kelompok sasaran tersebut.

Capaian Sasaran =

Jumlah indikator untuk setiap kategori X Nilai mean setiap kategori Jumlah indikator kinerja sasaran

Nilai mean setiap kategori ditetapkan sebagai berikut: Sangat Berhasil

: 92,5

Berhasil

: 77,5

Cukup Berhasil

: 62,5

38


Tidak Berhasil Hasil

2015

: 27,5 perkalian

tersebut

disimpulkan

kembali

berdasarkan

skala

pengukuran ordinal dengan katagori sangat berhasil, berhasil, cukup

berhasil, dan tidak berhasil. Adapun Indikator Kinerja Sasaran BAPPEDA Provinsi Gorontalo, sebagai berikut :

39

2015


Tabel 10 Perbandingan Target Indikator Kinerja Tujuan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2013 s/d Tahun 2015 Realisasi (%)

Indikator Kinerja Tujuan

Target (%)

2013

2014

2015

Mewujudkan Sinergitas Perencanaan Pembangunan antar SKPD Provinsi dan Kabupaten/Kota

- Jumlah SKPD yang melaksanakan tahapan Perencanaan - Presentase usulan Program/Kegiatan yang telah disinkronisasikan dan di koordinasikan pelaksanaannya dengan Kabupaten/Kota

100

94.75

92.99

94.05

2.

Penyusunan Data Dasar Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Gorontalo


100

86.77

83.06

91.95

3.

Mewujudkan perencanaan pembangunan daerah berbasis keruangan


100

90.83

37.35

93.49

90.78

71.13

93.16

No.

Tujuan

1.

TOTAL

Ket

Pencapaian kinerja tujuan pada Tahun 2013 sebesar 90.78 persen. Tetapi pada tahun 2014 capaian kinerja ini turun menjadi 71.13 persen atau sebesar 19,65 persen. Pada Tahun 2015 capaian kinerja sasaran kembali naik mencapai 93.16 persen. Target RPJMD yang harus tercapai di tahun 2017 sebesar 100 persen untuk semua Indikator Tujuan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Gorontalo.

40

2015


Tabel 11 Perbandingan Target Indikator Kinerja Sasaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2013 s/d Tahun 2015 No.

Sasaran

1.


2.

Meningkatnya Aksebilitas Data/Informasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Daerah

Indikator Sasaran -

-

-

-

-

-

Dokumen Perencanaan (Setiap SKPD) Dokumen RPJMD Dokumen RKPD KUA dan PPAS KUA dan PPAS Perubahan Dokumen LKPJ RPJMD RKPD KUA-PPAS LKPJ RTRW Dokumen Rancang Bangun Kawasan Pertanian Terpadu Dokumen Matriks Data Kerjasama Pembangunan Daerah Dokumen Kerjasama Lembaga Donor Gorontalo Dalam Angka Profil Daerah Data Capaian Target MDG’s Data Pembentukan Lembaga Pusat Data dan Daerah Data Perencanaan Pembangunan berbasis Capaian IPM Dokumen

Satuan Kegiatan dan Dokumen


Target 2013 6 Kegiatan dan 4 Dokumen

2014 2 Kegiatan dan 1 Dokumen

2015 4 Dokumen (Dalam 5 Tahun)

14 Kegiatan dan 8 Dokumen


16 Dokumen

Ket

41


3.


Pengembangan Kawasan Perdesaan berkelanjutan Berbasis Geospasial - Dokumen Pengembangan Kawasan Perkotaan Terintegrasi Berbasis Geiospasial. - Aplikasi e-Taru - Instansi pemerintah provinsi, kab/kota, masyarakat luas




2015

Aplikasi eTaru

Pencapaian Indikator Kinerja Sasaran pada tahun 2013 sampai dengan tahun 2017 berbeda-beda sesuai dengan rencana kegiatan dan dokumen yang akan dibuat. Beberapa kegiatan dan dokumen yang bersifat tahunan akan dibuat setiap tahunnya. Tetapi adapun kegiatan dan dokumen yang bersifat jangka menengah atau panjang yang sudah dibuat pada tahun sebelumnya yang sudah memenuhi target sudah tidak perlu untuk dibuat tahun berikutnya. Pada indikator sasaran berisi semua dokumen yang akan memenuhi daripada sasaran. Dari kedua indikator diatas disimpulkan untuk perbandingan dan capaian kinerja tahun 2014 dan tahun 2015 serta target tahun 2017 adalah sebagai berikut :

42


2015

Tabel 12 Perbandingan dan Capaian Kinerja Tahun 2014 dan 2015 Dan Target Tahun 2017 Sasaran

Indikator Kinerja

Realisasi 2014

%

2015

Target %

2017

Ket

Tujuan : Mewujudkan Sinergitas Perencanaan Pembangunan antar SKPD Provinsi dan Kabupaten/Kota Terlaksananya Sinergitas Perencanaan Pembangunan antara Provinsi dan Kabupaten/Kota

- Jumlah SKPD yang melaksanakan tahapan Perencanaan - Presentase usulan Program/Kegiatan yang telah disinkronisasikan dan di koordinasikan pelaksanaannya dengan Kabupaten/Kota

13 Kegiatan 5 Dokumen

92,99

4 Dokumen (Dalam 5 Tahun)

94,05

7 Dokumen (100%)

Tujuan : Penyusunan Data Dasar Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Gorontalo Meningkatnya Aksebilitas Data/Informasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Daerah


3 Kegiatan, 3 Dokumen

83,06

16 Dokumen

91,95

6 Dokumen (100%)

93,49

3 Kegiatan, 1 Aplikasi, 6 Kab/Kota, 1 Dokumen (100%)

Tujuan : Mewujudkan perencanaan pembangunan daerah berbasis keruangan Meningkatnya Pengendalian dan Pemanfaatan Tata Ruang Daerah


6 Kegiatan, 1 Perda, 2 Dokumen

37,35

Aplikasi eTaru dan Instansi pemerintah provinsi, kab/kota, masyarakat luas

Adapun target kinerja pada tahun 2017 merupakan target terakhir Renstra 2012-2017 yang telah direvisi menurut Indikator Kinerja Utama. Pada tabel ini menjelaskan capaian realisasi dari pelaksanaan sasaran berdasarkan indikator yang telah direncanakan. Pada tahun 2014 terlihat bahwa ada beberapa sasaran yang tidak memenuhi target disebabkan adanya permasalahan-permasalahan. Tetapi

43


2015

pada tahun berikutnya permasalahan tersebut dapat diatasi dan bisa dilaksanakan semaksimal mungkin. 3.2

Realisasi Anggaran Dalam

rangka

akuntabilitas

instansi

pemerintah

terhadap

penyelenggaraan pemerintahan, maka evaluasi kinerja instansi pemerintah melalui evaluasi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) merupakan salah satu bentuk instrument pertanggunggungjawaban dan juga merupakan bentuk mekanisme memberikan umpan balik guna perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas instansi pemerintah. Evaluasi kinerja menjadi sangat penting bagi instansi pemerintah untuk memperbaiki kinerja organisasinya. Sebagai langkah awal dalam proses penyusunan LKIP adalah Pengukuran Kinerja yang merupakan proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi, misi dan stratejik instansi pemerintah. Proses ini dimaksudkan untuk menilai pencapaian setiap indikator kinerja guna memberikan gambaran tentang keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran. Selanjutnya dilakukan analisis akuntabilitas kinerja yang menggambarkan keterkaitan pencapaian kinerja kegiatan dengan program dan kebijakan dalam rangka mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi sebagaimana ditetapkan dalam Renstra. Evaluasi dapat dilakukan secara efisien dan efektif sebagai ukuran keberhasilan masing-masing tingkatan organisasi dalam perencanaan tahunan, penganggaran, pengukuran dan pelaporan terdapat keterkaitan yang baik sehingga mudah dalam mengukurr, mengevaluasi dan menilai kinerja. Berdasarkan evaluasi terhadap pencapaian setiap indikator kinerja, evaluasi bertujuan agar diketahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam rangka pencapaian misi, agar dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program/kegiatan dimasa yang akan datang. Dalam evaluasi kinerja

44


2015

dilakukan pula analisis efisiensi dengan cara membandingkan antara output dengan input untuk rencana maupun realisasi. Analisis ini menggambarkan tingkat efisiensi yang dilakukan oleh unit organisasi dengan memberikan data nilai output perunit yang dihasilkan oleh suatu input tertentu. Tahap

berikutnya

dilakukan

pula

pengukuran/penentuan

tingkat

efektivitas yang menggambarkan tingkat kesesuaian antara tujuan dengan hasil, manfaat, atau dampak. Selain itu evaluasi juga dilakukan terhadap setiap perbedaan kinerja (performance gap) yang terjadi, baik terhadap penyebab terjadi gap maupun strategi pemecahan masalah yang telah dan akan dilaksanakan. Dalam melakukan evaluasi kinerja, perlu juga digunakan pembandinganpembandingan antara :  Target Kinerja tahun ini dengan realisasi tahun ini.  Realisasi tahun ini dan tahun lalu  Capain tahun ini dan tahun lalu.  Capaian target tahun ini dengan target akhir Renstra  Standar nasional (kalau ada)  Permasalahan dan solusi. Berdasarkan hasil pengukuran dengan menggunakan pendekatan rumus capaian kinerja, tingkat pencapaian kinerja sasaran BAPPEDA Provinsi Gorontalo tahun 2015 adalah sebagai berikut:

45

2015


Tabel 13 Tingkat Capaian Kinerja Sasaran BAPPEDA Provinsi Gorontalo Tahun 2015 Skala Pengukuran Ordinal

1.

2.

3.

Capaian Kinerja


94,05

Sangat Berhasil 85 s.d. 100 Sangat berhasil

Meningkatnya Aksebilitas Data/Informasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Daerah.

91,95

Sangat berhasil


93,49

Rata-Rata Capaian Sasaran :

93,16

No

Sasaran

Berhasil 70 s.d. 85

Cukup Berhasil 55 s.d.70

Kurang Berhasil < 55

Sangat Berhasil Sangat Berhasil

Perolehan capaian indikator kinerja terhadap sasaran selama tahun 2015 cukup variatif, ada sasaran yang menunjukkan presentasi capaian cukup tinggi dan ada sasaran yang menunjukkan presentasi capaian berhasil. Nilai capaian kinerja sasaran tersebut dapat dikelompokkan pada tabel sebagai berikut: Tabel 14 Kelompok Capaian Kinerja Sasaran BAPPEDA Provinsi Gorontalo Tahun 2015 No

Capaian Kinerja Sasaran

Predikat

Jumlah Sasaran

1

Diatas 85

Sangat Berhasil

3

2.

70 s/d kurang dari 85

Berhasil

-

3.

55 s/d kurang dari 70

Cukup Berhasil

-

4.

Kurang dari 55

Kurang Berhasil

-

Jumlah

3

46


2015

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa Capaian Kinerja Sasaran BAPPEDA Provinsi Gorontalo Tahun 2015 mencapai predikat Sangat Berhasil untuk semua Capaian Sasaran dan setelah dirata-ratakan seluruh sasarannya berpredikat

Sangat Berhasil. Dari

evaluasi

terhadap

seluruh

kegiatan

pembangunan

Badan

Perencanaan Pembangunan Daerah yaitu sebanyak 3 sasaran dengan 8 program yang mencakup 22 kegiatan, dengan menggunakan rumus-rumus yang telah ditetapkan dihasilkan capaian kinerja sasaran rata-rata sebesar 93,16% (Sangat Berhasil). Berikut akan dipaparkan uraian dan analisis capaian kinerja masing-masing sasaran, sedangkan untuk realisasi penggunaan anggaran akan dijelaskan pada Akuntabilitas Keuangan.

1. Pencapaian Sasaran 1 (Terlaksananya Sinergitas Perencanaan Pembangunan antara Provinsi dan Kabupaten/Kota) : No. 1.

Sasaran

Indikator Kinerja

Terlaksananya - Jumlah SKPD yang Sinergitas melaksanakan Perencanaan tahapan Pembangunan Perencanaan antara Provinsi - Presentase usulan dan Program/Kegiatan Kabupaten/Kota yang telah disinkronisasikan dan di koordinasikan pelaksanaannya dengan Kabupaten/Kota

Satuan

Target

Realisasi

Kegiatan - 34 SKPD - Seluruh SKPD dan -4 Se-Provinsi Dokumen Dokumen Gorontalo

% 94,05

(dalam 5 - RPJMD, RKPD, Tahun) KUA-PPAS, LKPJ

Secara umum realisasi pencapaian sasaran terhadap Indikator Kinerja Utama (IKU) pada BAPPEDA Provinsi Gorontalo, Tahun Anggaran 2015 dapat terlaksana 94,05% (sangat berhasil). Hal ini tercermin dari dapat dicapainya indikator

47


2015

capaian program tepat pada sasaran. Walaupun dari aspek pelaksanaan ada beberapa kegiatan dengan target waktu tidak dapat dilaksanakan sesuai yang telah ditetapkan. Dari pengukuran kinerja pencapaian sasaran 1 tahun 2015 di atas menunjukan capaian kinerja melalui indikator persentase pencapaian target kinerja sebesar 94,05% (sangat berhasil). Capaian kinerja ini disebabkan antara lain terjalinnya koordinasi dan sinkronisasi yang baik dalam hal perencanaan; implementasi dan pelaporan baik antara bidang di Bappeda Provinsi Gorontalo maupun dengan SKPD di Tingkat SKPD Provinsi Gorontalo maupun

dengan

pemerintah

Kab./Kota;

terkoordinasinya

perencanaan

pembangunan daerah Provinsi Gorontalo tahun 2014–2015, Terfasilitasinya Penyusunan Dokumen RPJMD Kabupaten/Kota, serta tersusunnya dokumen Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Gorontalo Tahun 2015. Kemudian Tingginya capaian kinerja ini disebabkan antara lain : terlaksananya FGD tentang pembentukan KAPET GOPANDANG di 4 Kecamatan; Terwujudnya Teluk Tomini Terfasilitasi

Studi

sebagai Kawasan Strategis Nasional (KSN);

Pengembangan

Kawasan

Industri

Prov.

Gorontalo;

Tersusunnya Dokumen Master Plan Pengembangan Kawasan Wisata Olele dan Kawasan Wisata Botutonuo; Terkoordinasinya program-program pro rakyat (PKH, Jamkesmas, BOS, Raskin, PNPM, AKT, PUG, IDI, TMMD, TKPK, Mahyani, KTM, dll; Tersedianya data untuk penyusunan perencanaan dan pembangunan bidang ekonomi untuk perencanaan pembentukan KAPET dan Kawasan Pertanian Terpadu di Provinsi Gorontalo; Desiminasi dan Lounching Data Base MGDs (P3BM); Terlaksananya sosialisasi perencanaan pembangunan berbasis capaian IPM; Tersusunnya Laporan hasil sosialisasi perencanaan pembangunan berbasis capaian IPM; Terkoordinasinya program penanggulangan kemiskinan antara

pemerintah

Province/Sister

City

pusat;

Terwujudnya

serta meningkatnya

fasilitasi

pembentukan

pemetaan wilayah kerja

Sister mitra

pembangunan Internasional; Terlaksananya koordinasi kerjasama Sulawesi (BKPRS) dan Forum KTI (BaKTI); Tercapainya integrasi

48


program kerjasama pembangunan pembangunan

Internasional,

2015

daerah dengan Kementerian/Lembaga

Terwujudnya

fasilitasi

pembentukan

Sister

City/Sister Province serta Review dan rencana tindak perjanjian kerjasama/MoU dengan Kementerian/Lembaga dalam pelaksanaan program strategis daerah. Output sasaran 1 yang menunjang pencapaian kinerja program dan sasaran antaral lain :  Tersusunnya Rencana Kerja (RENJA) SKPD Tahun 2016 lingkup SKPD Provinsi Gorontalo, sebagai pedoman pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2016 di Provinsi Gorontalo serta tersusunnnya RKPD 2016 yang merupakan guidelines atas penyusunan rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2016;  Terfasilitasinya

Penyusunan

Dokumen

RPJMD

Kabupaten/Kota,

yang

diharapkan agar terciptanya singkronisasi perencanaan pembangunan antara provinsi dengan kabupaten/kota dalam menyusun RPJMD serta terbangunnya komitmen bersama kabupaten/kota dalam menyusun RPJMD

berkorelasi

dengan dokumen RPJMD Provinsi;  Tersusunnya Dokumen Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Gubernur Gorontalo Tahun 2015, sebagai bahan evaluasi selama 1 tahun yang

menitikberatkan

pada

penilaian

pencapaian

target

yang

telah

ditetapkan dalam RPJMD. Hasil pencapaian kemudian dianalisis untuk menghasilkan rekomendasi. Rekomendasi hasil evaluasi akan menjadi bahan masukan

untuk

pembangunan

rencana

tahun

yang

akan datang;  Terlaksananya FGD tentang Pembentukan

KAPET

GOPANDANG di 4 (empat) Kecamatan;  Tersusunnya

laporan

untuk

rancang bangun Kawasan Pertanian Terpadu;

49


2015

 Terkoordinasinya Lintas antar SKPD,

Kementerian

dan

Lembaga  Terfasilitasi

dan

terkoordinasinya Teluk Tomini sebagai

Kawasan

Strategis

Nasional;  Terkoordinasinya program

pro

Jamkesmas,

programrakyat

BOS,

(PKH, Raskin,

PNPM, AKT, PUG, IDI, TMMD, TKPK, Mahyani, KTM, dll;  Terkoordinasinya Pemerintah

Program

Daerah

dengan

Pusat;  Terlaksananya Sosialisasi dan Laporan

Hasil

Perencanaan

Pembangunan

berbasis

Capaian IPM;  Tersusunnya

Laporan

Pencapaian Target MDGs;  Tercapainya optimalisasi peran TNP2K

dalam

rangka

penanggulangan kemiskinan di Provinsi Gorontalo;  Terlaksananya kegiatan koordinasi Perencanaan Penanggulangan Kemiskinan  Terwujudnya fasilitasi pembentukan Sister City/Sister Province;  Terlaksananya pemetaan wilayah kerja mitra pembangunan Internasional;  Terlaksananya koordinasi kerjasama Sulawesi (BKPRS) dan Forum KTI (BaKTI);

50


2015

 Tercapainya integrasi program kerjasama

pembangunan

daerah

dengan

Kementerian/Lembaga pembangunan Internasional  Review dan Rencana Tindak Perjanjian Kerjasama / MoU dengan

Kementerian/

Lembaga dalam pelaksanaan program strategis daerah. Hambatan-hambatan

dan

kendala-kendala

yang

dihadapi

dalam

pencapaian target kinerja antara lain : 1. Penjadwalan kegiatan yang dilaksanakan secara bersama-sama pada triwulan II, sehingga penyediaan dana anggaran untuk kegiatan tersebut mengalami hambatan walaupun sudah meminta pencairan dana tambahan untuk 3 kegiatan melalui tambahan uang (TU). 2. Perencanaan tidak sesuai, sehingga sebagian jenis belanja kegiatan tidak dapat dilaksanakan; 3. Tidak disiplinnya pelaksana kegiatan melaksanakan ROK yang sudah disusun sebelumnya dan minimnya dukungan anggaran yang diberikan terhadap kegiatan yang sudah diusulkan. Solusi antara lain : 1. Perlu penjadwalan/pengkajian kembali pelaksanaan kegiatan, sehingga penyediaan dana anggaran untuk tiap-tiap kegiatan tersedia dan tidak mengalami hambatan; 2. Pelaksanaan setiap kegiatan harus sesuai ROK (Rencana Operasional Kegiatan), sehingga pelaksanaan kegiatan bisa diatur sesuai jadwal yang telah ditentukan serta perlu adanya penambahan dukungan anggaran pada beberapa kegiatan rutin yang dilaksanakan antara lain : a) kegiatan Perencanaan Pembangunan

51


2015

Tahunan Daerah, Karena Kegiatan ini akan digunakan untuk fasilitasi seluruh tahapan perencanaan tahunan untuk penguatan sinkronisasi dan sinergi perencanaan pembangunan baik itu dengan Pemerintah pusat maupun Kab/Kota dan kegiatan ini merupakan tugas dan fungsi utama Bappeda sebagai koordinator perencanaan tahunan; b) Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Dokumen RPJMD singkronisasi

Kabupaten/Kota

perencanaan

yang

pembangunan

diharapkan antara

agar

terciptanya

provinsi

dengan

kabupaten/kota dalam menyusun RPJMD serta terbangunnya komitmen bersama kabupaten/kota dalam menyusun RPJMD

berkorelasi dengan

dokumen RPJMD Provinsi; c) Penyusunan Dokumen Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Gubernur Gorontalo, yang merupakan bahan evaluasi selama 1 tahun Gubernur Gorontalo yang menitikberatkan pada penilaian pencapaian target yang telah ditetapkan dalam RPJMD. Hasil pencapaian

kemudian

dianalisis

untuk

menghasilkan

rekomendasi.

Rekomendasi hasil evaluasi akan menjadi bahan masukan untuk rencana pembangunan tahun yang akan datang.

52


2015

2. Pencapaian Sasaran 2 (Meningkatnya Aksebilitas Data/Informasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Daerah) : No.

Sasaran

1.

Meningkatnya Aksebilitas Data/Informasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Daerah.

Indikator Kinerja - Jumlah Data dan Informasi yang dapat di akses untuk perencanaan pembangunan daerah - Jumlah pengguna data dan informasi perencanaan pembangunan daerah

Satuan

Target

Kegiatan 16 dan Dokumen Dokumen

Realisasi -

-

-

-

-

-

RPJMD RKPD KUA-PPAS LKPJ RTRW Dokumen Rancang Bangun Kawasan Pertanian Terpadu Dokumen Matriks Data Kerjasama Pembangunan Daerah Dokumen Kerjasama Lembaga Donor Gorontalo Dalam Angka Profil Daerah Data Capaian Target MDG’s Data Pembentukan Lembaga Pusat Data dan Daerah Data Perencanaan Pembangunan berbasis Capaian IPM Dokumen Pengembangan Kawasan Perdesaan berkelanjutan Berbasis Geospasial Dokumen Pengembangan Kawasan Perkotaan Terintegrasi Berbasis

% 91,95

53


2015

Geiospasial - Dokumen Pengembangan Kawasan DOB Berbasis Geospasial

Dari pengukuran kinerja pencapaian sasaran 2 tahun 2015 di atas menunjukan capaian kinerja melalui indikator persentase pencapaian target kinerja sebesar 91,95% (sangat berhasil). Tingginya capaian kinerja ini disebabkan

antara

Meningkatnya

lain

pembagian

: Pagu

Anggaran karena adanya UPTB Data Analisa

Pembangunan

yang

baru

terbentuk pada tahun 2015 yang mengurusi Sasaran

salah 2

anggaran

satu

yang yang

Tersusunnya

kegiatan

memerlukan cukup

besar,

Data/Informasi

Pembangunan Daerah yang Valid dan Terorganisi dalam bentuk pembuatan Dokumen Buku Profil Pembangunan Daerah

Provinsi

Pembuatan

Aplikasi

Gorontalo, Data

berbasis

Elektronik (e-Data) pada tahun 2015 yang

diawali

dengan

pelaksanaan

Rakor Data Perencanaan Pembangunan Berbasis Elektronik, Pengembangan Server, Belanja Software untuk Pengembangan Aplikasi INA Geospasial menjadi aplikasi e-Taru, Terlaksananya dokumen pengem bangan kawasan berbasis Elektronik. Output sasaran 2 yang menunjang pencapaian kinerja program dan sasaran antaral lain : a. Terinformasinya Data Perencanaan Pembangunan Kepada Masyarakat;

54


2015

b. Terintegrasi Data Perencanaan Pembangunan antara Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota; c. Terintegrasinya Data Perencanaan Pembangunan Daerah yang Valid dan Akurat; d. Terlaksananya Studi Pembentukan Lembaga Pusat Data Daerah; e. Terlaksananya Rakor Data Perencanaan Pembangunan Daerah Berbasis Elektronik f. Terwujudnya Dokumen Pengembangan Kawasan Di Provinsi Gorontalo Berbasis Geospasial. Hambatan-hambatan

dan

kendala-kendala

yang

dihadapi

dalam

pencapaian target kinerja antara lain : a. Penjadwalan kegiatan yang dilaksanakan secara bersama-sama pada triwulan II, sehingga penyediaan dana anggaran untuk kegiatan tersebut mengalami hambatan walaupun sudah meminta pencairan dana tambahan melalui tambahan uang (TU); b. Ketersediaan SDM yang masih kurang dalam hal rekayasa piranti lunak

(Software) dan dalam mendesain dan mengupdating Website, pengumpulan data yang kurang cepat dan optimal, proses updating data yang tetap melibatkan ahli dari pihak luar karena keterbatasan SDM dalam hal penguasaan teknologi informasi di Bappeda Provinsi Gorontalo, serta kurangnya dukungan anggaran. Solusi antara lain : a. Perlu penjadwalan/pengkajian kembali pelaksanaan kegiatan, sehingga penyediaan dana anggaran untuk tiap-tiap kegiatan tersedia dan tidak mengalami hambatan; b. Perlu dianggarakan belanja untuk peningkatan SDM dalam hal rekayasa piranti lunak, sehingga kedepannya tidak perlu melibatkan tenaga ahli dari pihak luar untuk mendesain dan mengupdating Website, pengumpulan data, serta proses updating data.

55


2015

3. Pencapaian Sasaran 3 (Meningkatnya Pengendalian dan Pemanfaatan Tata Ruang Daerah) : No.

Sasaran

Indikator Kinerja

Satuan

Target

Realisasi

%

1.




Aplikasi

- Aplikasi e-Taru (Pengolahan data spasial dan non spasial berbasis Web yang mendukung penataan ruang) - Instansi pemerintah provinsi, kab/kota, masyarakat luas.

93,49

Dari pengukuran kinerja pencapaian sasaran 3 tahun 2015 di atas menunjukan capaian kinerja melalui indikator persentase pencapaian target kinerja sebesar 93,49% (Berhasil). Output sasaran 3 yang menunjang pencapaian kinerja program dan sasaran antaral lain : a. Terkoordinasinya program/proyek tata

ruang,

perhubungan

infrastruktur, dan Lingkungan

Hidup. b. Tersedianya

Dokumen

studi/Master plan Pembangunan & Pengendalian Kawasan kota & sekitarnya; c. Tersedianya Perda RP3KP; d. Tersedianya Perda KSP Pertambangan dan Perda KSP Gopandang; e. Tersosialisasi Pembangunan Wilayah Terpadu Provinsi Gorontalo; f. Tersusunnya hasil Revisi Perda Danau Limboto g. Tersosialisasinya Program AMPL, PAMSIMAS, PPSP Provinsi Gorontalo

56


2015

h. Tersedianya data pemantauan, evaluasi dan pelaporan GRK Provinsi Gorontalo i. Terlaksananya Kegiatan Koordinasi, Fasilitasi, Pemantauan, Bimtek Penataan Ruang dan Rapat-rapat BKPRD j. Tersosialisasinya Perda DAS di Kabupaten/Kota Hambatan-hambatan

dan

kendala-kendala

yang

dihadapi

dalam

pencapaian target kinerja antara lain : a. Penjadwalan kegiatan yang dilaksanakan secara bersama-sama, sehingga penyediaan dana anggaran untuk kegiatan tersebut mengalami hambatan walaupun sudah meminta pencairan dana tambahan. b. Tidak disiplinnya pelaksana kegiatan melaksanakan ROK yang sudah disusun sebelumnya dan minimnya dukungan anggaran yang diberikan terhadap kegiatan yang sudah diusulkan. Solusi antara lain : a. Perlu penjadwalan/pengkajian kembali pelaksanaan kegiatan, sehingga penyediaan dana anggaran untuk tiap-tiap kegiatan tersedia dan tidak mengalami hambatan; b. Pelaksanaan setiap kegiatan harus sesuai ROK (Rencana Operasional Kegiatan), sehingga pelaksanaan kegiatan bisa diatur sesuai jadwal yang telah ditentukan serta perlu adanya dukungan anggaran pada beberapa kegiatan di tahun 2015 antara lain : Kegiatan Penguatan kapasitas, peran dan fungsi BKPRD dalam penataan ruang; dan Sosialisasi Pengelolaan Air Minum dan Lingkungan;

57


2015

3.3 Akuntabilitas Keuangan Sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 93 yang menyatakan bahwa penyusunan Rencana Kerja Anggaran SKPD berdasarkan prestasi kerja, indikator kinerja dan capaian atas target kinerja, analisis standar belanja, standar satuan harga dan standar pelayanan minimal. Indikator Kinerja adalah ukuran keberhasilan yang akan dicapai dari program dan kegiatan yang direncanakan. Capaian Kinerja merupakan ukuran prestasi kerja yang akan di capai yang berwujud kualitas, kuantitas, efisien, dan efektifitas dari pelaksanaan program kegiatan. Analisis Standar Belanja merupakan penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya yang digunakan untuk melaksanakan suatu kegiatan. Standar Satuan Harga merupakan harga satuan unit barang/jasa yang berlaku disuatu daerah yang ditetapkan dengan keputusan Kepala Daerah. Standar Pelayanan Minimal merupakan tolok ukur kinerja dalam menentukan capaian jenis dan mutu pelayanan dasar. 1. Realisasi Keuangan a. Realisasi Keuangan Per Sasaran Strategis 1. Pencapaian Sasaran 1 (Terlaksananya Sinergitas Perencanaan Pembangunan antara Provinsi dan Kabupaten/Kota) Pada tahun anggaran 2015 alokasi anggaran pada pada sasaran 1 sebesar Rp. 3.368.463.000,- (Tiga Milyar Tiga Ratus Enam Puluh Delapan

Juta Empat Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Rupiah), sedangkan realisasi anggaran tahun 2015 pada sasaran 1 sebesar Rp. 3.249.368.347,- (Tiga

Milyar Dua Ratus Empat Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Tiga Ratus Empat Puluh Tujuh Rupiah) atau sebesar 94,05%, naik sebesar 0,11% di tahun 2015 (Tahun 2014 alokasi Anggaran pada Sasaran 1 Rp. 3.251.115.200,- sedangkan realisasinya sebesar Rp. 3.033.744.560 atau sebesar 93,94%). Penurunan ini

58

2015


disebabkan tidak terealisasinya belanja Narasumber/ Tenaga Ahli/ Instruktur Rp. 26.800.000,- (Dua puluh enam juta delapan ratus ribu

rupiah) pada kegiatan Perencanaan Pembangunan Tahunan Daerah. 2. Pencapaian Sasaran 2 (Meningkatnya Aksebilitas Data/Informasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Daerah) Pada Tahun Anggaran 2015 alokasi anggaran pada sasaran 2 sebesar Rp. 1.103.000.000,- (Satu Milyar Seratus Tiga Juta Rupiah), sedangkan realisasi anggaran tahun 2015 sebesar Rp. 1.029.074.800,- (Satu Milyar

Dua Puluh Sembilan Juta Tujuh Puluh Empat Ribu Delapan Ratus Rupiah) atau 91,95%. Capain Sasaran 2 naik sebesar 8,35% di tahun 2015 (Tahun 2014 alokasi Anggaran pada Sasaran 2 Rp. 515.680.000,sedangkan realisasinya sebesar Rp. 428.344.860,- atau sebesar 83,6%). Tingginya realisasi anggaran pada Tahun 2015 dikarenakan karena adanya tambahan anggaran dibeberapa kegiatan. 3. Pencapaian Sasaran 3 (Meningkatnya Pemanfaatan Tata Ruang Daerah)

Pengendalian

dan

Adapun pada Tahun Anggaran 2015 alokasi anggaran pada sasaran 4 sebesar Rp. 983.082.000,- (Sembilan Ratus Delapan Puluh Tiga Juta

Delapan Puluh Dua Ribu Rupiah) . Sedangkan realisasi anggaran tahun 2015 sebesar Rp. 908.881.266 (Sembilan ratus delapan juta delapan ratus

delapan puluh satu ribu dua ratus enam puluh enam rupiah) atau 93,49%. Capaian Sasaran 3 Naik sangat besar 55,74% di tahun 2015 (Tahun 2014 alokasi Anggaran pada Sasaran 4 Rp. 2.840.008.200,sedangkan

realisasinya

sebesar

Rp.

1.071.990.700

atau

sebesar

37,75%). Penurunan ini tahun 2014 disebabkan tidak terealisasinya

Belanja

Penyusunan

Pembangunan

dan

Studi/Master Pengembangan

Plan Kota

Perencanaan Gorontalo

dan

Sekitarnya sebesar Rp. 1.700.000.000,- (satu milyar tujuh ratus juta rupiah) pada kegiatan Koordinasi dan Evaluasi Tata Ruang, Infrastruktur, Perhubungan dan Lingkungan Hidup. Sedangkan untuk tahun ini seluruh

59


2015

kegiatan pada Sasaran 3 terlaksana dengan baik oleh karenanya terjadi kenaikan realisasi baik fisik maupun keuangan. 4. Pencapaian Program/Kegiatan yang berasal dari Dana APBN. Bappeda Provinsi Gorontalo mendapatkan Dana APBN dari Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Bappenas dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Ketiga kementerian ini memiliki Program dan kegiatan masing-masing dan telah dilaksanakan oleh Bappeda Provinsi Gorontalo sesuai dengan ketentuan. a. Kementerian Dalam Negeri ( Program Bina Pembangunan Daerah) memiliki 2 Kegiatan yaitu : 1. Kegiatan Pembinaan Penyelenggaraan dan Pembangunan Urusan Pemerintah Daerah I. Kegiatan ini diberikan Pagu anggaran Rp. 360.000.000,-. Pada akhir tahun 2015 hasil realisasi kegiatan ini secara keuangan Rp. 358.310.950,- atau sebesar 99,53%. Kegiatan ini selesai dengan hasil yang baik. 2. Kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Bina Bangda. Kegiatan ini diberikan Pagu anggaran Rp. 690.000.000,- tetapi kegiatan ini terdapat permasalahan karena adanya perubahan struktur di Tingkat Pusat yang menyebabkan keterlambatan DIPA dalam kegiatan ini sehingga realisasi keuangan sebesar Rp. 548.211.675,- atau hanya sebesar 79,45%. b. Kementerian Bappenas. Program Perencanaan Pembangunan Nasional yang memiliki 1 kegiatan yaitu Perencanaan Pembangunan Nasional Lintas Bidang. Kegiatan ini diberikan pagu anggaran sebesar Rp. 1.063.891.000,Hasil realisasi keuangan pada kegiatan ini sebesar Rp. 1.062.450.550,atau 99,53%. c. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat memiliki 3 Kegiatan: 2. Sosialisasi Kebijakan dan Program Nasional 3. Sinkronisasi Pendataan Bidang Perumahan

60


2015

4. Fasilitasi Pemberdayaan Pokja PKP Provinsi Ketiga kegiatan ini memiliki realisasi fisik dan keuangan hingga tanggal 20 Desember 2015 sebesar Rp. 834.262.020,- atau 84,2% dari total DIPA Rp. 990.810.000,-.

b. Realisasi Keuangan Per Jenis Belanja Pada tahun 2015 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Gorontalo mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 17.409.886.784,- (Tujuh

belas milyar empat ratus sembilan juta delapan ratus delapan puluh enam ribu tujuh ratus delapan puluh empat rupiah) yang terdiri dari Belanja Tidak Langsung (Belanja Pegawai) sebesar Rp. 6.809.886.784,- (Enam milyar delapan

ratus Sembilan juta delapan ratus delapan puluh enam ribu tujuh ratus delapan puluh empat rupiah), sedangkan Belanja Langsung sebesar Rp.10.600.000.000,(Sepuluh milyar enam ratus juta rupiah). Dari jumlah anggaran tersebut sampai dengan 31 Desember 2015 terealisasi sebesar Rp. 16.691.633.907,- (Enam belas

milyar enam ratus sembilan puluh satu juta enam ratus tiga puluh tiga ribu sembilan ratus tujuh rupiah) atau 95,87%. Adapun rincian anggaran dan realisasi perjenis belanja diuraikan sebagai berikut :

Tabel 15 Realisasi Keuangan Per Jenis Belanja BAPPEDA Provinsi Gorontalo Tahun 2015

61


2015

62


2015

63


2015

c. Realisasi Keuangan sesuai Belanja Rutin Pengeluaran belanja administrasi umum Tahun Anggaran 2015 yang telah dipertanggungjawabkan, dengan rincian : Tabel 16 Realisasi Keuangan sesuai Belanja Rutin BAPPEDA Provinsi Gorontalo Tahun 2015 Program / Kegiatan

Target (Rp)

Anggaran Realisasi (Rp)

Program Pelayanan Administrasi, Sarana Prasarana dan SDM Aparatur - Pelayanan Jasa Administrasi Perkantoran 662.275.000 567.215.668 3.029.010.000 2.900.129.387 - Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran 90.000.000 78.630.100 - Pelayanan Jasa Administrasi Perkantoran (UPTB-KP) 48.400.000 43.921.000 - Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran (UPTB-KP) 142.000.000 100.349.800 - Pelayanan Jasa Administrasi Perkantoran (UPTB Data) 148.362.000 147.766.000 - Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran (UPTB Data) 169.400.000 166.640.900 - Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur (Pendidikan dan Pelatihan, Bimbingan Teknis dan Sosialisasi) Program Peningkatan Perencanaan, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 150.000.000 143.824.705 - Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Keuangan Belanja Tidak Langsung (BTL) 6.809.886.784 6.803.700.781 - Belanja Pegawai

TOTAL

11.249.333.784

10.952.178.251

% 85,65 95,75 87,37 90,75 70,67 99,60 98,37

95,88 99,91

97,36

Pada Tahun Anggaran 2014 alokasi anggaran belanja rutin sebesar Rp. 9.123.271.482,- (Sembilan milyar seratus dua puluh tiga juta dua ratus tujuh

puluh satu ribu empat ratus delapan puluh dua rupiah). Sedangkan realisasi anggaran

belanja

rutin

Tahun

Anggaran

2014

adalah

sebesar

Rp.

8.840.877.472,- (Delapan milyar delapan ratus empat puluh juta delapan ratus

tujuh puluh tujuh ribu empat ratus tujuh puluh dua rupiah) atau sekitar 96,90% Adapun Pada Tahun Anggaran 2015 alokasi anggaran belanja rutin sebesar Rp. 11.249.333.784,- (Sebelas milyar dua ratus empat puluh sembilan

juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu tujuh ratus delapan puluh empat rupiah). Sedangkan realisasi anggaran belanja rutin Tahun Anggaran 2015 adalah sebesar

64


2015

Rp. 10.952.178.251,- (Sepuluh milyar Sembilan ratus lima puluh dua juta seratus

tujuh puluh delapan ribu dua ratus lima puluh satu rupiah) atau sekitar 97,36%, (naik sebesar 0,46% di tahun 2015). d. Realisasi Keuangan Per Kegiatan Pada tahun 2015, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Gorontalo telah merencanakan dan melaksanakan kegiatan pembangunan yang merupakan tugas pokok dan fungsi dengan perincian sebagai berikut: Tabel 17 Realisasi Keuangan Per Kegiatan BAPPEDA Provinsi Gorontalo Tahun 2015

65


2015

66

2015


2. Alokasi Anggaran Pada tahun 2015 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Gorontalo mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 10.600.000.000,- (sepuluh

milyar enam ratus juta rupiah). Besarnya jumlah anggaran tersebut terdiri dari APBD Murni sebesar Rp. 10.150.000.000,- (Sepuluh milyar seratus lima

puluh juta rupiah) dan APBD perubahan sebesar Rp. 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut : Tabel 18 Alokasi Anggaran BAPPEDA Provinsi Gorontalo Tahun 2015 No. Jenis Belanja Anggaran Belanja Tidak Langsung 6.809.886.784 1. Gaji dan Tunjangan 4.305.386.784 2. Tambahan Penghasilan (TKD) 2.504.500.000 Belanja Langsung 10.600.000.000 1. Belanja Pegawai 436.390.000 2. Belanja Barang dan Jasa 8.240.873.000 3. Belanja Modal 1.922.737.000 Jumlah 17.409.886.784

Ket.

Untuk Provinsi Gorontalo secara keseluruhan total Anggaran Pendapatan Belanja

Daerah

1.518.827.829.806.-.

Tahun Jika

Anggaran dibandingkan

2015

yang

dengan

total

berjumlah APBD

Rp.

Provinsi

Gorontalo, maka APBD Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2015 hanya 0,70% dari total APBD Provinsi Gorontalo.

67


4

2015

P ENUTUP

4.1 Kesimpulan Pengukuran dan evaluasi kinerja terhadap program dan kegiatan yang telah dilaksanakan adalah sangat diperlukan, hal ini guna mengetahui tingkat keberhasilan yang telah dicapai dan sekaligus memberikan laporan pertanggung jawaban terhadap publik pada umumnya dan kepada pimpinan pada khususnya. Berdasarkan pengukuran pencapaian kinerja sasaran dan kinerja kegiatan yang telah dilakukan, bahwa Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Gorontalo sudah berupaya dengan optimal dan telah dapat berhasil melaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya. Hal tersebut terlihat dari presentase tingkat pencapaian target sasaran dengan nilai antara 91,95% sampai dengan 94,05% dari 3 (lima) indikator sasaran yang direncanakan, serta dapat dilihat pula pada presentase pencapaian target indikator kegiatan yang pada dasarnya dengan penilaian berkategori baik untuk seluruh kegiatan, yaitu 22 (dua puluh dua) kegiatan. Semua kegiatan terealisasi dengan baik sesuai dengan target perencanaan. 4.2 Saran Untuk

mengoptimalkan

peningkatkan

kinerja

Badan

Perencanaan

Pembangunan Daerah Provinsi Gorontalo berdasarkan dari hasil pengukuran dan evaluasi kinerja pencapaian sasaran dan kegiatan, saran-saran yang dapat dilakukan sebagai masukan antara lain adalah : i. Senantiasa meningkatkan koordinasi dengan OPD dan pihak-pihak terkait, guna kelancaran dalam pelaksanaan tugas pokok; ii. Perlu adanya penambahan alokasi anggaran untuk mendukung aktivitas dan proses peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah di masa yang akan datang;

68


2015

iii. Perlu adanya peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang perencanaan baik pendidikan formal maupun non formal melalui pendidikan teknis dan fungsional; iv. Perlu adanya penambahan sarana dan prasarana untuk mendukung operasional kegiatan dalam rangka melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah bidang perencanaan pembangunan; v. Meningkatkan bentuk-bentuk pengawasan/monitoring yang efektif terhadap pelaksanaan kegiatan yang sudah direncanakan, baik intern maupun dengan melibatkan pihak-pihak terkait; vi. Perlu adanya sistem dan prosedur pengendalian dan evaluasi tahapan perencanaan tahunan serta keterkaitan antar dokumen perencanaan, agar konsistensi dan sinkronisasi antar dokumen lebih terkendali dan dapat di pertanggungjawabkan. Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Gorontalo ini dibuat, dengan harapan segala kritikan dan saran yang positif sangat diharapakan demi perbaikan serta penyempurnaan ditahun-tahun yang akan datang.

69

1 PENDAHULUAN. LKIP BAPPEDA Prov. Gorontalo 2015

Recommend Documents