Notulensi Pertemuan
Kegiatan Tempat Tanggal
:
DISKUSI ANUGERAH PANGRIPTA NUSANTARA TAHAP III SUMATERA UTARA
:
Ruang Rapat Utama
:
10 April 2015
Kegiatan Pembukaan
Narasumber Direktur Tata Ruang dan Pertanahan
Paparan/Pertanyaan
Pemaparan APN 2015
Kepala Bappeda Prov. Sumatera Utara Kabid Ekonomi Kabid Sarana dan Prasana
Mekanisme pembahasan adalah presentasi 20 menit kemudian dilanjutkan dengan diskusi sebanyak 70 menit Penilaian dalam diskusi akan dilakukan oleh tim penilai independen Diharapkan agar menyampaikan hal-hal yang prioritas karena keterbatasan waktu yang disediakan Nilai strategis RKPD 2015: Merupakan RKPD tahun kedua dari RPJMD Tahun 2013-2108; menjadi pedoman dalam penyusunan KUA/PPAS dan RAPBD. Dasar penyusunan RKPD Provinsi Sumatera Utara 2015 adalah: UU No. 25/2004; Perda No. 12/2008; RPJMN 2015-2019; RKP 2015 Proses penyusunan RKPD diawali dengan penyusunan rancangan awal RKPD, Forum Konsultasi Publik, Musrenbang rancangan RKPD, serta forum Pasca Musrenbang rancangan RKPD, dan penyusunan rancangan akhir RKPD Penetapan RKPD dilakukan pada Mei 2014 Telah dilakukan FKP dalam penyusunan RKPD 2015, yang terlibat adalah DPRD. Dalam masa reses DPRD mengumpulkan
Tanggapan/Masukan
aspirasi dari Dapil nya kemudian disampaikan dalam FKP berupa pokokpokok pikiran Dalam acara Musrenbang diundang dari BI, BPS, Akademisi, dan Praktisi Proses bottom-up: proses jarring asmara dari musrenbang Desa sampai kabupaten, Pelaksanaan Musrenbang Rancangan RKPD: (i) politik: DPRD menyampaikan pokokpokok pikiran; (ii) teknokratik: keterlibatan akademisi, praktisi; (iii) bottom-up: keterlibatan berbagai pihak, pembahasan trilateral desk, penyel..; (iv) inovasi: pembahasan alternative pembiayaan melalui skema KPS dan CSR, peningkatan peran perempuan dalam Musrenbangprov Pelaksanaan Paska Musrenbang RKPD: (i) politik; (ii) teknokratik; (iii) bottom-up; (iv) inovasi: dilakukan verifikasi rancangan renja SKPD dengan SKPD Penyusunan rancangan akhir RKPD diawali dengan perumusan rancangan akhir RKPD 2015, penyusunan draf Pergub, penetapan Pergub dan terakhir dilakukan Sosialisasi RKPD 2015 Kondisi makro ekonomi: rata-rata pertumbuhan ekonomi Provinsi Sumut diatas pertumbuhan ekonomi Nasional. Namun, belum sesuai target yang ditetapkan PDRB per kapita Provinsi Sumut mengalami peningkatan setiap tahunnya Pertumbuhan nilai ekspor minus dibanding
nilai impor Angka inflasi di Provinsi Sumut sebesar 8,17 dan dibawah inflasi nasional IPM di Sumut secara nasional ada di posisi 8 dengan nilai 75,5 dan diatas rata2 nasional 73,81. Tertinggi di Kota Medan dan Kota Pematangsiantar Persentase penduduk miskin telah tercapai sesuai target tahun 2014 sebesar 10,08%. Tingkat Pengangguran Terbuka mengalami penurunan pada bulan Agustus Tahun 2014 sebesar 0,3 % dari Tahun 2103. Sinkronisasi dokumen RKPD dengan perencanaan nasional dan perencanaan kab/kota telah dilakukan dari sisi tujuan strategi maupun sasaran pokok Tema RKPD sesuai dengan tema RKP Nasional. RPJMD Provinsi Sumut juga berada pada tahap ketiga dari RPJPD sesuai RPJMN dan RPJPN Sasaan utama pembangunan Provinsi Sumut Tahun 2015 adalah pertumbuhan ekonomi 6,28%, pengangguran terbuka 5,69 %, kemiskinan 9,4 %, inflasi 4,25, IPM sebesar 76,87 dan angka gini ratio 0,33 Alokasi pendanaan pembangunan menitikberatkan pada 3 fokus seperti dalam RPJMN yaitu pembangunan sektor unggulan, pembangunan kebutuhan dasar, dan upaya pengurangan kesenjangan Inovasi: hasil reses DPRD dikompilasi dan divalidasi oleh SKPD, penentuan bobot dan parameter pemberian dana BKP kepada
Kab/kota, ada staf penghubung (LO) dalam pelaksanaan Musrenbang Kab/Kota. Tanya Jawab
Pak Paulus W
Secara sosilogis pembangunan yang dirasakan oleh masyarakat tidak hanya secara ekonomi tapi juga secara kultural dan nilai-nilai sosial. Hasil pembangunan yang telah dilakukan apakah mendorong nilai kultural atau malah menurunkan Nilai atau kualitas pembangunan kultur masyarakat pada isu gender apakah cenderung menurun atau naik Unsur prosesual dalam perencanaan apakah sudah dilakukan seperti partisipasi dan dinamika masyarakat, apakah diberi tempat atau tidak selain karena faktor struktur maupun kultur.
Kepala Bappeda Prov. Sumut Pembangunan di Sumut dari segi perencaanaan telah diakomodasi seluruh pendapat dari berbagai stakeholder seluas-luasnya (tokoh agama, tokoh adat). Hasil ini telah diakomodasi dalam dokumen perencanaan. Selain itu proses perencanaan dari bawah keatas juga sudah mengalir. Nilai kultural ada yang naik dan ada yang turun. Satu hal yang turun adalah nilai gotong-royong. Hal ini karena berbeda dengan kebijakan pada jaman orba dengan adanya dana bantuan desa oleh pemerintah. Nilai yang naik adalah adanya kesediaan masyarakat yang berhasil di rantau ikut membantu pembangunan di Sumut. Terkait dengan persoalan partisipasi masy. Kegiatan yang terstruktur adalah misalnya masyarakat nelayan diberi bantuan asuransi nelayan. Selain itu, untuk membagi prioritas pembangunan dibagi wilayah pengembangan yaitu dataran tinggi, dataran pantai, KSN, Kawasan andalan. Pembangunan disesuaikan dengan kondisi wilayah tersebut dan kearifan lokal. Kabid Ekonomi
Terkait struktural, walaupun telah dilakukan tapi apakah kesenjangan menurun atau naik
Upaya mengurangi kesenjangan antarwilayah yaitu 4 kegiatan dimana 2 kegiatan merupakan kebijakan daerah. (i) kebijakan pembangunan berbasis kewilayahan; (ii) pendekatan pembangunan berbasis investasi (pelabuhan, KEK Sei Mankei, Kaw. Industri) Kabid Sarana dan Prasarana Terkait partisipasi masyarakat, ada SE Menteri Dalam Negeri. Telah dilakukan proses prosesual dan ada dalam Bab 8 RPJMD dan tiap tahun diimplementasikan dalam RKPD. Contoh masyarakat petani ikut terlibat dalam proses perencaanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi. Masyarakat dilibatkan dalam pembangunan fisik dengan mempersilahkan masyarakat memilih jenis konstruksi Isu gender juga telah dilibatkan dengan pembagian peran antara perempuan dan laki-laki Kesenjangan menurun walaupun secara fisik pantai timur lebih maju dibanding wilayah barat. Hal ini merupakan adanya warisan Belanda di wilayah timur dengan banyaknya perkebunan. Upaya yang dilakukan adalah dengan pemberian bantuan DAK yang lebih memihak kawasan timur sehingga cenderung meningkatkan daya saing masyarakat dan inovasi masyarakat
Pak Heri Suhermanto
Terkait gotong royong yang menurun, apa terobosan yang dilakukan oleh Sumut.
Dari perspektif ekonomi, adanya penurunan pertumbuhan dan penurunan kemiskinan. Hal ini berarti ada investasi dan sumbangan sektor informal. Ada anomali antara pertumbuhan, kemiskinan, dan ekspro-impor. Apa yang akan dilakukan untuk mengatasi hal ini. Siapa yang akan menjadi kunci? Apabila hal ini tidak tercapai apakah akan dilakukan oleh koreksi target Apa yang diharapkan dari Pemerintah Pusat (nasional) untuk membantu mengatasi persoalan tersebut Upaya mengurangi resiko bencana sudah dilakukan dengan baik. Namun bagaimana mendeteksi bencana tersebut Pada skala nasional pemerintah punya agenda untuk membenahi pangan, energi, industri, pariwisata, kemaritiman. Bagaimana mengintegrasikan lima agenda ini dengan perencanaan di Sumut
sehingga ketimpangan dapat menurun. Dengan adanya Marihulang nilainya meningkatkan terus terutama di wilayah Tapanuli Utara. Hal ini terlihat adanya penghargaan dari masyarakat setempat kepada warga perantau yang berhasil. Untuk meningkatkan nilai gotongroryong telah diberikan 50 juta per desa untuk 100 desa terpilih. Contoh untuk membangun jalan desa, bedah rumah yang dilakukan secara gotong-royong. Kepala Bappeda Prov. Sinkronisasi RKPD dengan Nawacita telah dilakukan, seperti pada fokus 1 pembangunan sektor unggulan. Untuk kedaulatan pangan telah ditindaklanjuti dengan program gerakan mandiri pangan, penyusunan Pergub LP2B untuk mencegah alih fungsi lahan produktif, diversifikasi pangan non beras, dilakukan one day no rice dilingkup PNS Provinsi. Untuk kedaulatan energi, akan dilakukan rencana pembangunan PLTA Asahan III sebesar 25 PLTMH Terkait kemaritiman, pengembangan pelabuhan kuala tanjung, asuransi nelayan, pengembangan Geopark, dukungan terhadap illegal fishing. Terkait fokus 2, telah berhasil mencapai target pendidikan 12 tahun di 2018, beasiwa untuk anak kurang mampu.
Apakah bantuan desa dikembangkan sejalan dengan agenda nawacita membangun dari pinggiran. Seperti apa perencanaan spasial untuk membangun wilayah tersebut
Perumahan, ada kerjasama pembangunan dengan TNI dalam pembangunan rumah. Dalam pengurangan kesenjangan, diberi bantuan permodalan kepada petani, pedagang kecil, dan nelayan serta pemberdaayaan masyarakat, bantuan keuangan kepada desa Penanganan daerah tertinggal dilakukan melalui upaya pemberian DAK yang memihak wilayah Timur Pertumbuhan ekonomi memang menurun tapi tetap diatas rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional. Ditopang oleh perkebunan seperti KEK Sei Mangkei diprioritaskan industri berbasis CPO atau Karet (Ban, sabun, dll). Rencana perubahan target akan berdasarkan sesuai evaluasi midterm seperti untuk target pertumbuhan ekonomi. Pada saat menyusun target pertumbuhan di 2013 kondisi ekonomi sangat baik Kabid Ekononi Kesenjangan ekonomi di Sumut masih rendah. Kinerja ekspor di Sumut menurun seperti di Nasional. Hal ini dikarenakan ekspor lebih banyak dilakukan dalam bentuk bahan mentah (raw material). Saat ini kebjakan yang ditempuh adalah peningkatan nilai tambah dari CPO dan
Peran legislative dalam upaya ini adalah Sumbangan DPRD dalam jaring asmara
karet. Pemain utama sektor ini adalah swasta Namun, rumah ekspor daerah sedang digagas untuk menyentuh komoditas unggulan seperti kopi, mukena dengan pemain utama UMKM Terkait stategi ekonomi, untuk menjaga ketersediaan pangan akan disusun Perda LP2B, memberikan bibit berkualitas untuk holtikultura, untuk energi Provinsi Sumut mengalami kemunduran energi sehingga dilakukan upaya sendiri untuk membangun pembangkit sendiri. Untuk pariwisata, dikembangkan Sail Mansala, Sail Nias dan sudah dianggarkan di APBD. Selain itu untuk Festival Toba sudah dianggarkan APBN. Hal ini tentu diharapkan akan menambah devisa Ada Perda masyarakat madiri pangan, untuk mendorong desa agar lebih maju dan mampu mengendalikan inflasi daerah melalui pemberian bantuan 20 juta untuk menanam komoditas yang mempengaruhi inflasi. Untuk inflasi yang sifatnya nasional tidak mampu ditahan oleh daerah Legislatif merupakan mitra pemerintah. Dalam hal ini memberikan dukungan penuh secara politik untuk gerakan mandiri pangan. Jaring asmara merupakan upaya penjaringan masukan dari bawah
Ibu Hayu
Peran provinsi sesuai UU No. 23/2014, apakah ada inovasi yang dilakukan oleh Sumut dalam berkoordinasi dengan Kab/kota Terkait kawasan andalan Mebidangro, merupakan salah satu andalan kawasan di luar Jawa. Apa yang sudah dihasilkan dari Mebidangro dari segi infrastruktur, dll. Apa yang akan dilakukan dalam mendukung Mebidangro dalam RKPD 2015
(tingkat desa). Dilakukan bersama dengan DPRD dan sesuai dengan karakteristik wilayah. Aspirasi DPRD hasil rese merupakan upaya penjaringan aspirasi dari desa sesuai Dapilnya. Pemprov melakukan pendampingan dalam bentuk LO. Kepala Bappeda Prov. Inovasi yang dilakukan adalah dilakukan pertemuan rutin setahun 4 kali (triwulanan) dengan tempat bergantian. Hal ini untuk membuka ruang diskusi dengan kab/kota Dibuat ruang untuk kab/kota terutama bupati dan walikota untuk sharing pengalaman dan success story. Namun belum ada penghargaan untuk bupati/walikota Musrenbang kab/kota dibacakan arahan Gubernur dalam pidato untuk mendukung visi misi Gubernur. Terkait mebidangro, ada 2 kota dan 2 kabupaten. Kesulitan yang dihadapi adalah pembentukan kelembagaan untuk mengatur kerjasama provinsi dan kab/kota. Masalah ada pada perbedaan peraturan dan kebijakan sehingga pembangunannya masih parsial. Beberapa sudah berjalan seperti air minum, ada MoU dengan kab/kota. Kabid Ekonomi Komunikasi dengan kab/kota terkendala keterbatasan fiskal provinsi.
Pak Oswar
Terkait penanggulangan bencana apakah sudah masuk dalam RTRW Provinsi dan Kab/kota Apakah RTRW menjadi acuan dalam penyusunan rencana pembangunan
Untuk itu digerakkan BUMN dan BUMD melalui dana CSR Dalam pelaksanaan Pramusrenbang telah dilibatkan pihak BUMN dan BUMD dalam pembahasan Kabid Sarana dan Prasarana Terkait deteksi bencana, BPBD telah menyusun masterplan penanggulangan bencana bekerjasama dengan instansi lain. Akan disusun 6 Perda yang mewajibkan perusahaan yang merusak DAS untuk membayar kompensasi dan akan dikembalikan kepada upaya penanggulangan bencana. Perda ini akan diikuti oleh Kab/Kota Terkait mebidangro, upaya pemenuhan infrastruktur sudah berjalan namun belum ada upaya yang mewadahinya. Seperti BRT sudah disiapkan namum bus belum diberian oleh Pihak Kementerian Perhubungan. Untuk monorel, telah disusun FS oleh akademisi dan sudah dilakukan upaya KPS namun pihak swasta belum memenuhi kriteria Kepala Bappeda Prov. RTRW Prov. Sumut belum diPerdakan karena masalah kehutanan yang belum selesai sehingga diharuskan mengulang proses dari awal dengan Kab/kota dan DPRD terkait kehutanan.
RTRW sudah menjadi acuan dalam mitigasi bencana dan penyusunan rencana pembangunan. RTRW merupakan salah satu pedoman dalam menyusun rencana dan sudah disampaikan kepada Kab/Kota Kabid Sarana dan Prasaran Masalah mitigasi bencana sudah diakomodir dalam RTRW. Hal ini ditunjukkan dengan adanya pembagian kawasan bencana. Masterplan yang disusun BPBD lebih detail terkait mitigasi bencana daripada RTRW. RTRW sudah menjadi acuan seperti dalam pembangunan bandara di Mandailing Natal Kabid Ekonomi Sudah disosialisasikan dipasang papan informasi rawan bencana
