Notulensi Pertemuan
Kegiatan Tempat Tanggal
:
FGD Penilaian Tahap II Anugerah Pangripta Nusantara Tahun 2015 di Provinsi NTB
:
Ruang Rapat Bappeda Provinsi NTB
:
24 Maret 2015
Kegiatan Pembukaan Pemaparan APN 2015 Tanya Jawab
Narasumber Kepala Bappeda Provinsi NTB ( Pak khairul) Kapusbindiklatren Bappenas Kodrat Wibowo
Paparan/Pertanyaan
Tanggapan/Masukan
1. Apa saja kebijakan/program di provinsi NTB dalam rangka meningkatkan IPM yang sangat rendah ( nomor dua terendah seluruh provinsi)? 2. Bagaimana strategi Bappeda dalam menjaga kapasitas perencana di institusi Bappeda, dan mendorong distribusi para perencana agar dapat disebar ke bagian perencanaan SKPD lainnya? 3. Bagaimana provinsi mengakomodir usulanusulan dari kab/kota khususnya yang menjadi isu strategis baik skala nasional, provinsi, maupun kab/kota? 4. Bagaimana proses2 yang dinilai dalam pangripta nusantara dalam hal bottom up, topdown, politik, teknokratik, dan inovasi dilaksanakan oleh pemprov melalui koordinasikan oleh bappeda? Ka. Bappeda
RKPD 2015 NTB sudah diselaraskan dengan RKP, bahkan dalam prosesnya juga sudah
disesuaikan dengan rancangan RKP dalam rangka mengawal prioritas nasional yang terkait dengan pembangunan di prov NTB. Provinsi NTB sudah memiliki sistem perencanaan berjenjang secara online (RKPD Online) yang dapat diakses oleh kab/kota untuk pengusulan kegiatan dan anggarannya, bahkan sistem juga sudah memberikan wadah bagi masyarakat/dewan untuk mengusulkan aspirasinya melalui sistem tersebut. Sejumlah Inovasi yang dilakukan: 1. bekerjasama dengan BPS dan perguruan tinggi dalam rangka penyediaan basis data analisis data baseline perencanaan dengan mengeluarkan 7 kajian BPS dan 2 kajian universitas. 2 melaksanakan kegiatan Pra Forum SKPD dengan menugaskan Sekretaris Bappeda dan Kasubbag Program untuk berdiskusi dengan SKPD thd usulan yang bersifat strategis. 3. Melakukan Sarasehan Perencanaan Pembangunan dengan mengundang 100% stakeholder non-pemerintah. 4. Membuat kesepakatan dengan pemerintah kab/kota dalam bentuk Perjanjian Kerjasama terkait perencanaan dan penganggaran isu-isu strategis di NTB. Dimana, provinsi akan menyediakan pendanaan 50% dari dana yang dibutuhkan dan sisanya dapat di sediakan oleh kab/kota terkait, cth, program penanggulangan kemiskinan yaitu rehabilitasi rumah layak huni.
Pemred Media NTB (Pak Agus)
Bappeda Kab Lombok Utara
Bappeda Kab Sumbawa
Beberapa program yang dikembangkan baik oleh pemerintah pusat dan pemprov NTB secara perencanaan sudah baik, namun juga terdapat masalah ditataran implementasi, diantaranya: 1. Program Bumi Sejuta Sapi merupakan program bagus, tetapi implementasinya masih memiliki masalah hukum. 2. Program pengadaan alat kesehatan yang juga merupakan program pusat senilai 25 M, tetapi tidak sampai ke masyarakat. 3. Program pembangunan RSUD provinsi, sudah beberapa tahun belum juga dapat diselesaikan pemerintah. 4. Banyak program-program lainnya yang tibatiba muncul menjelang event pilkada yang merupakan program-program titipan. Sehubungan dengan kegiatan inovasi yg digagas oleh provinsi, yaitu Pra Forum SKPD, sebagian besar usulan kab/kota sudah tertampung di dalam RKPD Provinsi, karena dari kab/kota sendiri juga sudah melakukan assessment thd kegiatan2 yang diusulkan. Beberapa kegiatan yang terakomodir, diantaranya: Program Bumi Sejuta Sapi, pembangunan rumah layak huni, dan program pengolahan hasil pertanian (kakao, kopi, dll) menjadi komoditas bernilai tambah melalui dana bansos. Berdasarkan usulan kab Sumbawa, terdapat sejumlah program yang diakomodir oleh provinsi, diantaranya pengembangan rumah layak huni, bumi sejuta sapi, dan bantuan infrastruktur jalan Sumbawa Besar
LSM SDA LH dan anggota BKPRD (Pak..)
Universitas Lambung Mangkurat
RKPD Provinsi harus juga dapat mengakomodir isu-isu tentang adaptasi perubahan iklim yang sekarang ini terlihat mengancam sektor2 penting di NTB, seperti pertanian, perikanan kelautan, dan kehutanan. Perencanaan di Prov NTB sudah disusun dengan baik, namun belum secara optimal implementasinya, sehingga prog/dana yang digulirkan banyak yang menguap begitu saja karena tiak ada/kurangnya pendampingan di masyarakat. Perencanaan yang difokuskan pada pertumbuhan ekonomi ini juga berhati-hati terhadap degradasi lingkungan.
Universitas Mataram (Prayitno Basuki)
Kebijakan/program yang di keluarkan oleh pemerintah pusat atau provinsi hendaknya dilakukan need assesment yang cukup, sehingga tidak terjadi pemberian bantuan yang tidak bisa dipakai oleh masyarakat, cth. Ada beberapa peralatan pengolahan industri yang mangkrak karena ditempatkan di lokasi yg belum dialiri listrik. Universitas Mataram dilibatkan dalam pengawalan penyusunan dokumen perencanaan RPJMD dan RKPD prov NTB. Pengawalan dilakukan melalui beberapa kegiatan: 1. Penyusunan naskah akademik, sebagai contoh pengusulan kegiatan pembiayaan jalan dengan pendanaan multiyears 2. Pendampingan kepada pemprov dalam
Pemred Lombok Pos
melakukan Pra Forum SKPD ke kab/kota 3. Pendampingan sinkronisasi bantuan-bantuan dari lembaga donor agar selaras dengan dokumen perencanaan. Sejauh mana RKPD Provinsi mulai memperhatikan dan menyelaraskan dengan nawacita presiden jokowi seharusnya sudah terlihat dalam isi dokumen.
