STRATEGI DAN KEBIJAKAN PERCEPATAN PEMBANGUNAN DAERAH PERBATASAN MELALUI PENGEMBANGAN INVESTASI KAWASAN PERBATASAN PADA DAERAH TERTINGGAL DALAM KERANGKA RPJMN 2015-2019 Dr. Ir. Suprayoga Hadi, MSP (
[email protected]) Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS Rapat Sosialisasi Bantuan Pemerintah Pengembangan Daerah Perbatasan Tahun 2017 Direktorat Jenderal Pengembangan Daerah Tertentu, Kementerian Desa PDTT Bogor, 18 Mei 2017
KERANGKA PENJELASAN 1. 2. 3. 4. 5. 6.
Latar Belakang Arahan dan Strategi dalam RPJMN 2015-2019 Sasaran dalam RPJMN 2015-2019 Capaian Paruh Waktu RPJMN 2015-2019 Upaya Terobosan PLBN dan PKSN dalam 2017-2019 Peranan Bantuan Pemerintah Kemendesa PDTT 2017-2019
7. Penutup dan Rencana Tindak Lanjut
2
LATAR BELAKANG
Lambannya Pertumbuhan Ekonomi dan Minimnya Pelayanan Sosial Dasar
Minimnya ketersediaan Energi di Kawasan Perbatasan Negara
Keterisolasian karna Keterbatasan Infrastruktur Dasar
Minimnya akses Telekomunikasi untuk warga Perbatasan
** Diolah dari RPJMN 2015-2019, Rencana Induk Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan 2015 – 2019 BNPP, serta Hasil Survey Lapangan.
ISU STRATEGIS PERBATASAN Belum Efektifnya Pengembangan Pusat Kegiatan Strategis Nasional
Banyak Aktifitas Ilegal karena minimnya Pengamanan
Pengelolaan Perbatasan masih mementingkan ego Sektoral
LANDASAN KEBIJAKAN UU 17 Tahun 2007
UU 26 Tahun 2007
UU 43 Tahun 2008
RPJPN: Arah Kebijakan Pembangunan Perbatasan yang Outward Looking.
Penataan Ruang Wilayah Nasional, mencakup ruang darat, ruang laut dan ruang udara.
Mengatur pengelolaan dan pemanfaatan Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan
Perpres RTR KPN
UU 23 Tahun 2014
PP 26 Tahun 2008
Perpres No. 179/2014, Perpres No. 31/2015, Perpres No. 32/2015, Perpres No. 33/2015, dan Perpres No. 34/2015
Pemerintah Kewenangan Pengelolaan Perbatasan
Pusat penuh
memiliki dalam Kawasan
Penetapan Kawasan Perbatasan sebagai Kawasan Strategis Nasional
Nawacita
Perpres 2/2015
Pemerataan pembangunan antar wilayah terutama desa, Kawasan Timur Indonesia, dan kawasan perbatasan.
Mewujudkan halaman depan negara sebagai pintu gerbang aktivitas ekonomi dan perdagangan. Penetapan 10 PKSN
Perpres 3/2016 Pemerintah melakukan percepatan Proyek Strategis Nasional (PSN) yang dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau Badan Usaha (Pembangunan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) merupakan PSN)
Inpres 6/2015 Prioritas Pembangunan 7 Pos Lintas Batas Negara : Aruk, Entikong, Badau, Wini, Mota’ain, Motamasin, Skouw
REPLIKASI TRANSFORMASI KEUNGGULAN NASIONAL DALAM PEMBANGUNAN KAWASAN PERBATASAN NEGARA BERBASIS POTENSI RINDUK KPN 2015-2019
2020
Keunggulan Kompetitif
DAYA SAING BERBASIS EFISIENSI
2013 Keunggulan Komparatif
Kawasan Perbatasan Negara
DAYA SAING BERBASIS FAKTOR INPUT
•Sumber Daya Alam: Pertanian, Kelautan dan Perikanan, Pertambangan •Pariwisata: Wisata Alam, Wisata Seni dan Budaya, Wisata Kuliner
2025 Keunggulan Kompetitif DAYA SAING BERBASIS INOVASI
• Ekonomi kreatif • Pusat Inovasi, Riset dan Pengembangan Daerah • Tenaga profesional • Kerjasama: Pemda-Universitas dan Swasta •SDM terampil dan terdidik •Infrastruktur dasar: jalan, air bersih, listrik, telekomunikasi dan informasi •Infrastruktur ekonomi: pasar, bank, pusat perdagangan •Jaringan transportasi darat, laut dan udara Diadaptasi dari: The Global Competitiveness Report 2011-2012 (World Economic Forum)
5
SKEMA PENGEMBANGAN WILAYAH KAWASAN PERBATASAN NEGARA POTENSI DAERAH
RPJMN 2015-2019 (TRISAKTI DAN NAWA CITA)
MASALAH DAERAH • • • • •
• Perikanan dan Kelautan • Pertanian dan Perkebunan • Industri pengolahan • Pariwisata
Kemiskinan Pengangguran Ketertinggalan Keterisolasian Keterbatasan Usaha
PENGEMBANGAN WILAYAH • • • • •
FAKTOR PENENTU
Kesesuaian RTRW Kesiapan Lahan Keterlibatan Masyarakat Kesiapan Pemda Kerjasama Perguruan Tinggi dan Kerjasama Swasta
KAWASAN PERBATASAN NEGARA BERBASIS POTENSI
• • • • • •
MANAJEMEN KINERJA K/L DAN PEMDA Regulasi Pengorganisasin Perencanaan Penganggaran Pelaksanaan dan Pelaporan Pengendalian dan Evaluasi
TRANSFORMASI DAN AKSELERASI PEMBANGUNAN PERBATASAN NEGARA • Klaster pertanian dan perkebunan, agribisnis dan agroindustri • Klaster perikanan dan industri maritim • Klaster Wisata
Budidaya Produksi Destinasi Wisata
Pengolahan
(Iptek, Prasarana dan Sarana)
Jasa (Akomodasi, Transportasi, Kerajinan dan Festival)
Pemasaran
(Media, Promosi, Networking)
Pemasaran
(Media, Promosi, Networking)
Meningkatnya Produktivitas, Nilai Tambah, Kesempatan Kerja, Ekspor, Pendapatan, Daya Saing dan Keunggulan Daerah
Pendapatan Pendapatan
6
STRATEGI BIDANG PEMBANGUNAN KAWASAN PERBATASAN NEGARA DALAM RPJMN 2015 - 2019 Sasaran Nasional
Arah Kebijakan
Strategi
1. Pengembangan Pusat Ekonomi Perbatasan (Pusat Kegiatan Strategis Nasional/PKSN) yang meliputi: 10 PKSN, 187 Lokpri Kecamatan, 7 PLBN 2. Peningkatan keamanan dan kesejahteraan masyarakat perbatasan: 92 Pulau-Pulau Kecil Terluar/terdepan 1. Pembangunan infrastruktur Kawasan Perbatasan 2. Peningkatan keamanan wilayah perbatasan sebagai halaman depan negara 3. Peningkatan kesejahteraan masyarakat wilayah perbatasan melalui peningkatan penyediaan kebutuhan fasilitas sosial dan ekonomi 1. Pengembangan pusat pertumbuhan ekonomi kawasan perbatasan negara berdasarkan karakteristik wilayah, potensi lokal, dan mempertimbangkan peluang pasar 2. Membangun konektivitas simpul transportasi utama Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) dengan lokasi prioritas (Kecamatan disekitarnya) 3. Membangun sumber daya manusia (SDM) yang handal serta pemanfaatan pengetahuan dan teknologi (IPTEK) 4. Melakukan transformasi kelembagaan lintas batas negara, yaitu Costum, Immigration, Quarantine, Security (CIQS) menjadi satu sistem pengelolaan yang terpadu 5. Mempercepat penyelesaian status kewarganegaraan pelintas batas 6. Meningkatkan arus perdagangan ekspor-impor dan kerjasama antar negara di perbatasan 7. Meningkatkan kualitas pengaturan, pembinaan pemanfaatan, dan pengawasan rencana tata ruang 8. Menerapkan kebijakan desentralisasi asimetris untuk kawasan perbatasan negara dalam memberikan pelayanan publik (infrastruktur dasar wilayah dan sosial dasar) 9. Menerapkan kebijakan khusus dan menata pembentukan Daerah Otonom Baru (DOB) 10. Mereformasi pelayanan publik di kawasan perbatasan
7
ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KAWASAN PERBATASAN
ASPEK INFRASTRUKTUR KAWASAN PERBATASAN 1. Meningkatnya aksesibilitas lokpri 2. Meningkatnya kualitas pelayanan transportasi
ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KAWASAN PERBATASAN (Peraturan BNPP No.1 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pengelolaan Perbatasan Negara Tahun 2015-2019)
ASPEK PERTUMBUHAN EKONOMI KAWASAN PERBATASAN Meningkatnya nilai tambah ekonomi komoditi unggulan lokpri melalui pemanfaatan teknologi pengolahan dan fasilitas Pemasaran ASPEK PELAYANAN SOSIAL DASAR KAWASAN PERBATASAN 1. Terpenuhinya kebutuhan infrastruktur dasar permukiman yang memadai 2. Terpenuhinya kebutuhan pelayanan pendidikan dan kesehatan yang memadai 3. Meningkatnya kualitas SDM masyarakat perbatasan 4. Tertatanya sistem tata kelola pemerintahan kawasan perbatasan 5. Meningkatnya kualitas pelayanan serta sarpras pelayanan pemerintahan 8
LOKASI SASARAN DAN TARGET PEMBANGUNAN KAWASAN PERBATASAN NEGARA DALAM RPJMN 2015 – 2019 10 PKSN Konsentrasi Pengembangan 2015-2019 PKSN Darat 1. 2. 3. 4. 5.
Paloh-Aruk Entikong Nanga Badau Atambua Jayapura
PKSN Laut 1. 2. 3. 4. 5.
Sabang Ranai Nunukan Tahuna Saumlaki
SASARAN PEMBANGUNAN KAWASAN PERBATASAN NEGARA INDIKATOR Pengembangan Pusat Ekonomi Perbatasan (Pusat Kegiatan Strategis Nasional/PKSN) yang meliputi: 10 PKSN, 187 Lokpri Kecamatan, 7 PLBN Peningkatan keamanan dan kesejahteraan masyarakat perbatasan: 92 Pulau-Pulau Kecil Terluar/terdepan
2014 (Baseline) 3 (111 lokasi prioritas)
12 pulau – pulau kecil terluar berpenduduk
2015
2016
2017
2018
2019
50 Lokpri
100 Lokpri
10 PKSN
10 PKSN
10 PKSN
3 PLBN
7 PLBN
150 Lokpri
187 Lokpri
187 Lokpri
7 PLBN
16 PLBN
16 PLBN
50
92 pulau kecil terluar/ 92 pulau kecil terluar/ 9 terdepan terdepan
10
30
SEBARAN SASARAN LOKASI PRIORITAS PER WILAYAH PULAU 2015-2019 Jumlah Kabupaten/Kota Sasaran dalam Buku III RPJMN 2015 - 2019
Wilayah Kepulauan
Target
Daerah Tertinggal
Target Penanganan Wilayah Perbatasan
(kabupaten)
(kab/kota)
Pengentasan
Target Penanganan Pembangunan Perdesaan
Target
Target Desa
Target
Pengentasan
Berkembang
Pembangunan
Desa Tertinggal
Menjadi Mandiri
Kawasan Perdesaan
Target Wilayah Rawan Bencana (kab/kota)
Papua
9
6
280
33
4
10
Maluku
11
4
351
43
3
12
Nusa Tenggara
20
7
460
47
9
15
Sulawesi
14
2
723
173
7
24
9
9
707
146
4
18
11
13
1.229
416
4
21
6
-
360
1.115
8
36
80
41
5.000
2.000
39
136
Kalimantan Sumatera
Jawa Nasional
Target Reforma Agraria
10
187 KECAMATAN TERLUAR LOKASI PRIORITAS (LOKPRI) DAN 26 PKSN 2015-2019 Provinsi
Kabupaten/ Kota
Jumlah Lokasi Prioritas * 1
Jumlah PKSN
Aceh
Kota Sabang
Sumatera Utara
Serdang Bedagai
1
Riau
Rokan Hilir Kep. Meranti Bengkalis Indragiri Hilir Kota Dumai Pelalawan
2 6 5 3 5 1
1
Kota Batam Bintan Natuna Kep. Anambas Karimun
8 5 8 6 9
2
Kalimantan Barat
Sambas Bengkayang Sanggau Sintang Kapuas Hulu
2 2 2 2 6
5
Kalimantan Timur
Mahakam Ulu
2
1
Kalimantan Utara
Nunukan Malinau
10 5
4
Kepulauan Riau
11 * Rincian nama Lokpri sesuai dengan Rencana Induk Perbatasan Tahun 2015-2019
1
Provinsi
Jumlah Lokasi Prioritas *
Jumlah PKSN
TTU
8
3
Kupang Belu Malaka Rote Ndao Alor Sabu Raijua
7 7 5 4 7 1
Sulawesi Utara
Kepulauan Sangihe Kepulauan Talaud
5 3
2
Maluku
MBD MTB Kep. Aru
4 7 2
3
Maluku Utara
Morotai
5
1
Papua
Supiori Kota Jayapura Keerom Peg. Bintang Boven Digoel Merauke
3 2 5 8 6 5
3
Papua Barat
Raja Ampat
2
Nusa Tenggara Timur
Jumlah
Kabupaten/ Kota
41 Kabupaten/Kota
187 Lokpri
26 PKSN
SASARAN DAN ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KAWASAN PERBATASAN NEGARA 2015-2019
12
RENCANA
RENCANA
MID-TERM REVIEW RPJMN 2015-2019 PEMBANGUNAN KAWASAN PERBATASAN NEGARA
SASARAN NASIONAL
1.
RPJMN 2015-2019 2017
PERSIAPAN
2016
MONITORING
EVALUASI
2015
2018
2019
2.
Pengembangan Pusat Ekonomi Perbatasan (Pusat Kegiatan Strategis Nasional/PKSN) yang meliputi: 10 PKSN, 187 Lokpri Kecamatan, 7 PLBN Peningkatan keamanan dan kesejahteraan masyarakat perbatasan: 92 Pulau-Pulau Kecil Terluar/terdepan Tercapai/on-track/ on-trend Perlu kerja keras
Sangat sulit tercapai
Bagaimana keterkaitan program dan kegiatan dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMN 2015-2019?
13
Capaian Sasaran Pengembangan Kawasan Perbatasan Negara Tahun 20152019 2014 Sasaran Kegiatan
Satuan
Pengembangan Pusat Ekonomi Perbatasan (Pusat Kegiatan Strategis Nasional/PKSN)
Peningkatan keamanan dan kesejahteraan masyarakat perbatasan Keterangan
2015
2016 Target 2018 Target 2019
Perkiraan Capaian 2019 (Notifikasi)
(baseline)
Target
Suplemen
Realisasi
Target
Realisasi*
PKSN
3
-
-
2
10
9*
10
10
1
PLBN
-
-
3
-
7
7
7
7
1
Lokpri Kecamatan
111
50
-
50
100
78
150
187
3
Pulau-Pulau Kecil Terluar
12
10
-
10
30
20
32
92
3
On track/on trend/ tercapai
Perlu kerja keras
1
2
Sangat sulit tercapai
3
Sumber: Sekretariat Tetap BNPP (2016, diolah) Ket:*perkiraan capaian 2016 7 PLBN (Entikong, Paloh-Aruk, Nanga Badau, Motaain, Motamasin, Wini, Skouw 10 PKSN (Entikong, Paloh-Aruk, Nanga Badau, Atambua, Jayapura, Sabang, Ranai, Nunukan, Tahuna, Saumlaki)
14
INDIKASI LOKASI PROYEK K/L DI DAERAH
REPUBLIK INDONESIA
Lokasi Prioritas Kawasan Perbatasan Aceh
Aceh Besar
Sumatera Utara
Serdang Bedagai
Riau
Rokan Hilir
Kota Dumai
Bengkalis
Kep. Meranti
Pelalawan
Kepri
Karimun
Bintan
Batam
Anambas
Natuna
Kalbar
Sambas
Bengkayang
Sanggau
Sintang
Kapuas Hulu
Kaltim
Mahakam Hulu
Berau
Kaltara
Malinau
Nunukan
Sulawesi
Sulawesi Utara
Sangihe
Talaud
NTT
Sabu Raijua
Rote Ndao
Alor
Kupang
Malaka
Belu
Maluku
MBD
MTB
Kep. Aru
Maluku Utara
Morotai
Papua
Merauke
Supiori
Pegunungan Bintang
Keerom
Boven Digul
Papua Barat
Raja Ampat
Sumatera Kalimantan
Maluku
Papua Legenda :
0 % Lokpri Ditangani
< 50 % Lokpri Ditangani
> 50 % Lokpri Ditangani
> 75 % Lokpri Ditangani
Indragiri Hilir
TTU
100 % Lokpri Ditangani
15
PERSEBARAN WILAYAH PLBN DAN PKSN
PKSN Nunukan
PLBN Motamasin
16
ISU STRATEGIS PEMBANGUNAN 7 PLBN Pusat Pertumbuhan Kawasan Perbatasan
Fokus Kemen. PUPERA (Cipta Karya)
3. Zona Pendukung PLBN
2. Zona Sub Inti PLBN • •
• •
Perumahan Pegawai Sarpras Linkungan
Rest Area Pasar
•
Public Area
1. Zona Inti PLBN Bangunan Pos Lintas Batas
2015
2016
Ground Breaking
Perlu dukungan K/L lain dalam penyediaan fasilitas CIQS dan
Berfungsi Terpadu
Pembangunan Zona Inti PLBN
2017
Pembangunan Zona Sub Inti dan Zona Pendukung PLBN
2018
ISU STRATEGIS • Perlu secepatnya ditetapkan SOP pelaksanaan kegiatan CIQS dan regulasi yang mengatur pengelolaan PLBN secara terpadu; • Perlu dirumuskannya mekanisme koordinasi lintas K/L dalam pengelolaan PLBN; • Perlu adanya rencana zonasi PLBN untuk menetapkan zona steril di dalam kawasan PLBN; • Perlu adanya persiapan pembangunan PLBN Tahap II dengan fokus pada pembangunan rumah pegawai, kantor, pasar, dan sarana penunjang lainnya sehingga menjadi pusat pertumbuhan; • Perlu adanya transisi pengelolaan PLBN dari Kementerian PUPR ke BNPP dan Pemda pada bulan Juli; • Adanya permintaan pengembangan 9 PLBN lain di luar 7 PLBN sesuai Inpres 6 tahun 2015. Namun Bappenas tetap fokus pembangunan 7 PLBN hingga tahun 2019 dengan pertimbangan bahwa pembangunan kawasan pendukung PLBN dan operasionalisasi 7 PLBN masih belum tuntas.
17
SARANA PRASARANA PENDUKUNG 7 plbn NO
PLBN
Rencana Kebutuhan
Kapasitas Terpasang
Keterangan/Langkah Yang Sudah Dilakukan
1
Aruk
435 KVA
435 KVA
Sudah Cukup/Terpenuhi
2
Entikong
865 KVA
450 KVA
Sudah Cukup/Terpenuhi
3
Nanga Badau
1100 KVA
581,8 KVA
Sudah Cukup/Terpenuhi
4
Motamasin
445 KVA
550 KVA
Sudah Cukup/Terpenuhi
5
Motaain
550 KVA
229 KVA (sementara)
Tersedia Cadangan Genset dengan Kapasitas 500 KVA (2 buah @250 KVA)
6
Wini
240 KVA (Belum termasuk kebutuhan X-Ray Kargo)
Menunggu spesifikasi X-Ray Kargo
Tersedia genset untuk cadangan listrik dengan kapasitas 260 KVA
7
Skouw
1100 KVA
350 KVA
1. Listrik didukung oleh genset Nindya Karya 2. Menunggu penyambungan PLN Januari 2017
18
INISIASI PENYUSUNAN PRODUK HUKUM UNTUK MENDUKUNG PERCEPATAN PENGEMBANGAN KAWASAN STRATEGIS EKONOMI PERBATASAN UU No. 26 Tahun 2007
UU No. 23 Tahun 2014
Tentang Penataan Ruang
Tentang Pemerintahan Daerah
PP No. 15 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan PR
Tentang RTRWN
Perpres RTR Perbatasan
Inisiasi Penyusunan oleh Pemda
RDTR PKSN RDTR PKSN
PP No. 26 Tahun 2008
Perpres No. 179 Tahun 2014 dan Perpres No. 31 Tahun 2015
Inpres No. 6 Tahun 2015
PERDA Kawasan Strategis Ekonomi Perbatasan
Pemerintah Pusat menetapkan RDTR dan Izin Pemanfaatan Ruang
Rencana Percepatan Pengembangan Kawasan Strategis Ekonomi Perbatasan
Bentuk Hukum ?
KAJIAN
Instansi Terkait: • Kementerian PUPera • Kementerian Perdagangan • Kementerian ATR • Bappenas • Pemerintah Daerah • dll
INPRES NO. 6 TAHUN 2015 DAN PERPRES NO. 3 TAHUN 2016
1.
Inpres No. 6 Tahun 2015
Perpres No. 3 Tahun 2016
Tentang Percepatan Pembangunan Tujuh Pos Lintas Batas Negara Terpadu Dan Sarana Prasarana Penunjang Di Kawasan Perbatasan Negara
Tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional
Percepatan Pembangunan 7 (Tujuh) Pos Lintas Batas Negara Terpadu dan Sarana Prasarana Penunjang di Kawasan Perbatasan;
1. 2.
2.
Mengambil langkah – langkah pembangunan sesuai tugas, fungsi dan kewenangan masingmasing secara terkoordinasi dan terintegrasi
3.
3.
BNPP menetapkan masterplan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Terpadu yang dituangkan dalam Peraturan Kepala BNPP.
5.
4.
6. 7.
Pembangunan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) & Sarana Penunjang Entikong, Kab. Sanggau; Pembangunan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) & Sarana Penunjang Nanga Badau, Kab. Kapuas Hulu; Pembangunan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) & Sarana Penunjang Aruk, Kab. Sambas; Pembangunan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) & Sarana Penunjang Mota’ain, Kab. Belu; Pembangunan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) & Sarana Penunjang Motamassin, Kab. Malaka; Pembangunan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) & Sarana Penunjang Wini, Kab. Timor Tengah Utara; Pembangunan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) & Sarana Penunjang Skouw, Kota Jayapura.
SASARAN PEMENUHAN KEBUTUHAN INFRASTRUKTUR FISIK
ENERGI
TELEKOMUNIKASI
KONEKTIVITAS WILAYAH)
INFRASTRUKTUR JALAN
PEMB. JALAN BARU 2017
RENCANA PEMB. JALAN BARU 2018
Jalan Paralel Kalimantan
146,0 km
311,46 km
Jalan Sabuk Merah Perbatasan NTT
104,1 km
25,10 km
8 km
205,9 km
Jalan Perbatasan Papua KEGIATAN Pembangunan, Rehabilitasi, dan Pemeliharaan prasarana Bandar Udara di Kawasan Perbatasan KEGIATAN
Penyediaan Sarana dan Prasarana Transportasi Laut di Kawasan Perbatasan
KEGIATAN
Pembangunan/Peningkatan BTS, Jaringan Terestrial, Internet, dll KEGIATAN
Pembangunan Pembangkit Listrik, Peningkatan Jaringan Listrik, dll
TARGET 2017 16 Bandara TARGET 2017
107 Pelabuhan
TARGET 2018 37 Bandara TARGET 2018
25 Pelabuhan
TARGET 2017
TARGET 2018
25 paket kegiatan
1.232 paket kegiatan
TARGET 2017
RENCANA TARGET 2018
284 unit
432 unit 21
SASARAN PEMENUHAN INFRASTRUKTUR LAINNYA (PERMUKIMAN, EKONOMI, PENDIDIKAN, KESEHATAN, PEMERINTAHAN) KEGIATAN (*)
TARGET 2017
TARGET 2018
187 Lokpri & 10 PKSN
-
Pembangunan SPAM, Pembangunan Embung, Pembangunan Rumah Khusus, dll
-
448 paket kegiatan
KEGIATAN
TARGET 2017
TARGET 2018
169 paket
149 paket
TARGET 2017
TARGET 2018
187 Lokpri
-
-
603 paket kegiatan
TARGET 2017
TARGET 2018
187 Lokpri & 10 PKSN
-
-
1.461 paket kegiatan
TARGET 2017
TARGET 2018
143 unit
15 unit
DAK Reguler (Perumahan, Pemukiman, Air Bersih)
Pembangunan/Revitalisasi Pasar Rakyat, dll KEGIATAN (*) DAK Reguler (Yankes Dasar, Rujukan, Farmasi) dan DAK Afirmasi Kesehatan
Pembangunan/Rehab Puskesmas, Pengadaan Kendaraan Medis, Pengadaan Alat Kesehatan,dll KEGIATAN (*) DAK Reguler (Bidang SD, SMP, SMA) Pembangunan/Rehab Unit Sekolah, Ruang Kelas, Rumah Dinas KEGIATAN Pembangunan Sarana Prasarana Pemerintahan (Kantor Camat, Kantor Desa,dll)
22
RANGKAIAN FORUM KOORDINASI PUSAT-DAERAH DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN KAWASAN PERBATASAN NEGARA TAHUN 2018 MULAI DISUSUN TAHUN 2016 (T-2) JUNI (M2-3)
JUNI (M3)
JULI (M3-4)
AGUSTUS (M1-4)
Konsolidasi penyusunan Renaksi dengan pemerintah provinsi & kabupaten (per Wilayah)
Bappenas membuat kisi-kisi penyusunan Renaksi, format & mekanisme perencanaan
Konsolidasi bersama BNPP
Jadwal Penyusunan; Mekanisme; Format RENAKSI
Penyusunan Kerangka Renaksi 2018 oleh BNPP
Penyampaian format Renaksi kepada pemerintah provinsi & kabupaten
BNPP menyusun Rancangan Awal Renaksi 2018
SEPTEMBER (M1-4)
NOVEMBER (M1) s/d DESEMBER (M1)
melakukan koordinasi dengan K/L
Finalisasi Rancangan Renaksi
Masukan Renaksi terbentuk di tiap daerah
Konsolidasi dengan K/L dan daerah
JANUARI –Mei 2017 •Musrenbangnas •Penyusunan RKP •Penyusunan Renja K/L
Final Renaksi Perbatasan 2018 23
CONTOH PERLUNYA KETERPADUAN DALAM PEMBANGUNAN KAWASAN PERBATASAN: MANGRAKNYA PABRIK PENGOLAHAN RUMPUT LAUT DI KABUPATEN MTB (Hasil Pemantauan Direktorat DTTP BAPPENAS tahun 2016)
Pabrik Pengolahan Rumput laut
Lantai Jemur
Menara Air 1. Lokasi Pabrik Rumput Laut berada di Desa Lematang, Kec. Tanimbar Selatan; 2. Nilai Investasi Pabrik Rp. 6 Milyar yang berasal dari Kegiatan Prukab, KPDT Tahun 2010 sebesar Rp. 5 M, dan kegiatan Perbatasan, BNPP Tahun 2014 sebesar Rp. 1 M; 3. Kendala utama belum adanya akses air bersih kedalam Pabrik sehingga pabrik belum beroperasi dari awal pembangunannya; 4. Terdapat sumber air di Desa Bomaki dengan jaraknya 12 KM, sehingga diperlukan 24 Pipanisasi untuk disalurkan ke Pabrik;
PETA RENCANA PENGEMBANGAN EKONOMI LOKAL ENTIKONG DAN SEKAYAM
ENTIKONG
Sumber : Hasil Kajian, 2015
PERANAN BANTUAN PEMERINTAH KEMENDESA PDTT DALAM PDP DI DT 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
Bantuan pemerintah dan bantuan sosial yang disalurkan KPDT dan Kemendesa PDTT telah memberikan andil dalam upaya pengentasan daerah tertinggl di perbatasan, 7 DT di 20102014, dan 5 DT di 2015-2016 Menu bantuan PDP selama ini sudah dikoordinasikan dengan Bappenas dan BNPP untuk fokus pada Lokpri, dan mendukung pemenuhan kebutuhan sarpras di Lokpri Dalam rangka percepatan pembangunan daerah perbatasan tertinggal, telah disusun profil potensi investasi dan rencana bisnis-investasi daerah perbatasan tertinggal, namun belum diimplementasikan oleh Pemda Bantuan Kemendesa PDTT belum sepenuhnya diarahkan untuk mendukung kawasan perbatasan maupun dalam mendukung PLBN dan PKSN Dalam implementasi program unggulan Pengembangan Kawasan Beranda Indonesia (PKBI) yang berbasis potensi kawasan perbatasan, perlu fokus pada investasi dengan lokus pada lokpri dan PLBN dalam kerangka PKSN Pada perbatasan laut, rencana pengembangan aquaculture estate pada pulau kecil terluar, perlu disinergikan dengan lokpri batas laut dan PKSN berbasis klaster pulau terluar Rencana Bisnis dan Investasi daerah perbatasan yang telah disusun masih belum ditindaklanjuti Pemda terkait, sehingga belum sinergis dengan pengembangan ekonomi kawasan perbatasan dalam kerangka PKSN dengan PLBN sebagai entry dan outlet lokpri-nya
26
Penutup dan Rencana Tindak Lanjut 1. 2. 3. 4.
5. 6.
7.
Dalam rangka paruh waktu kedua RPJMN 2015-2019, Kemendesa PDTT perlu lebih fokus pada fasilitasi kabupaten daerah tertinggal di perbatasan yang memiliki peluang terentaskan pada 2018-2019; Sasaran lokasi prioritas fasilitasi bantuan pemerintah perlu memperhatikan pula upaya pengentasan desa tertinggal dan pemandirian desa berkembang di kecamatan lokpri yang berada di daerah perbatasan tertinggal, sebagai lokus prioritas pengembangan kawasan perbatasan; Perlu sosialisasi dan tindak lanjut Rencana Bisnis dan Investasi Perbatasan oleh Pemda, khususnya 6 (enam) Pemda yang telah disusun rencananya, dalam kerangka pengembangan PKSN dengan PLBN yang telah dibangun; Upaya percepatan pembangunan daerah perbatasan tertinggal melalui fasilitasi bantuan pemerintah dan peningkatan investasi memerlukan koordinasi yang lebih intensif oleh Kemendesa PDTT dengan BNPP, Bappenas, Kemenko Perekonomian, BKPM, dan K/L terkait, serta Pemprov dan Pemkab; Keberadaan Tim Pengembangan Kawasan Ekonomi Perbatasan perlu disinergikan dengan Tim pengembangan kawasan lainnya, dalam kerangka PKSN yang terpadu, termasuk dengan Kawasan Ekonomi Khusus, seperti kasus KEK Pulau Morotai; Dalam mengantisipasi penurunan anggaran fasilitasi Kemendesa PDTT untuk PDP di 2017-2019, maka perlu lebih difokuskan pada penguatan potensi investasi daerah perbatasan, sebagai komplemen dan selanjutnya substitusi terhadap pembiayaan pembagunan perbatasan dalam jangka menengah sampai panjang; Kemendesa perlu lebih meningkatkan peranannya dalam pemanfaatan dana desa yang jumlahnya semakin meningkat, untuk mendukung percepatan pengentasan desa tertinggal dan pemandirian desadesa berkembang yang berlokasi di kecamatan lokpri pada kabupaten daerah perbatasan yang tertinggal.
27
TERIMA KASIH
28
