KAJIAN RINGKAS
PEMBENTUKAN ULP KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS
BIRO HUKUM KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS 2012
Design Kegiatan
Evaluasi Permen 005/2007 dan keterkaitannya dengan Perpres 54/2010 Kajian & perumusan substansi perubahan Permen 005/2007 terkait dengan ULP Metodologi:
FGD STUDI KOMPARATIVE DESK STUDY STUDI REGULASI/KEBIJAKAN Jangka Waktu : Januari-Maret 2012
FGD
8 FEBRUARI 2012 Narasumber : Ir. Arif Rahman, MS (Direktur Bina Sertifikasi Profesi, LKPP) & Rudi Arifiyanto, S.Sos, MA, MSE (Panitia Pengadaan Barang/Jasa-PHLN) Peserta : Seluruh Panitia Pengadaan Barang/Jasa Bappenas, M. Nassir S.Kom, MSi (Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana), perwakilan Biro SDM, seluruh staf Biro Hukum Pimpinan Rapat : Karo Hukum
3 APRIL 2012 Peserta: Karo Hukum, Karo Renortala, Karo Umum, perwakilan Karo SDM, perwakilan IBAU, perwakilan IBKK, Seluruh Panitia Pengadaan Barang/Jasa Bappenas, M. Nassir S.Kom, MSi (Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana), seluruh staf Biro Hukum
OUTLINE
LATAR BELAKANG TENTANG ULP ULP PADA K/L/D/I LAIN SARAN UNTUK KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS
LATAR BELAKANG YURIDIS (Amanat Perpres 54/2010) : K/L/D/I diwajibkan mempunyai ULP yang dapat memberikan pelayanan/pembinaan di bidang Pengadaan Barang/Jasa (Pasal 14) ULP pada K/L/D/I sudah harus terbentuk pada tahun anggaran 2014 (Pasal 130)
LATAR BELAKANG EMPIRIS (berdasarkan FGD)
PA/KPA tidak pernah membuat Rencana Umum Pengadaan (karena tidak ada unit yang dibawahnya yang fokus membantu penyusunan RUP) Pengarsipan dokumen pengadaan tidak terlaksana dengan baik (saat panitia pengadaan ad hoc diganti panitia baru, dokumen pengadaan tidak jelas pengasipannya) Informasi dan publikasi mengenai hal-hal terkait pengadaan (daftar hitam, daftar asuransi dan bank penjamin, rincian harga pasar, dan lain sebagainya) tidak terkompilasi, sehingga tidak dapat dijadikan sebagai rujukan.
LATAR BELAKANG EMPIRIS (2)
Panitia Pengadaan bersifat adhoc dan harus ditetapkan oleh KPA untuk jangka waktu satu tahun anggaran sehingga Panitia pengadaan tahun anggaran berjalan enggan untuk melakukan proses pengadaan untuk kebutuhan tahun anggaran berikutnya (hal inilah yang menjadi salah satu penyebab keterlambatan pelaksanaan pengadaan) Sekretariat yang memiliki peran krusial diisi oleh staf outsources. Dalam prakteknya, karena keterbatasan waktu dari anggota Panitia Pengadaan, staf outsource melakukan kegiatan vitas seperti rekap penilaian masing-masing anggota (tanpa ada kesempatan mencheck kembali), membuat draft penetapan pemenang, dll.
LATAR BELAKANG EMPIRIS (3)
Karena keterbatasan waktu, anggota Panitia Pengadaan jarang mengontrol dan memantau Sekretariat untuk memastikan tidak adanya KKN antara sekretariat dengan penyedia atau melakukan pelanggaran lainnya (seperti post bidding, membocorkan rahasia, dll) Karena keterbatasan waktu, antar anggota Panitia jarang bertemu Karena keterbatasan waktu, pelaksanaan pelelangan/seleksi menjadi tidak cepat Tidak ada SOP yang baku
APA ULP? (Perpres 54/2010)
ULP adalah unit organisasi pemerintah yang berfungsi melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa di Kementerian/Lembaga/Daerah/Intitusi yang bersifat permanen, dapat berdiri sendiri atau melekat pada unit yang sudah ada ULP terdiri dari : a. b. c. d.
Kepala Sekretaris + Sekretariat Kelompok Kerja (beberapa) yang dipilih oleh Kepala Tenaga pendukung
Surat Edaran MenPAN Nomor 2 Tahun 2012
Tugas dan fungsi ULP dilekatkan/dintegrasikan pada unit struktural yang secara fungsional melaksanakan tugas dan fungsi di bidang pengadaan barang/jasa Apabila dipandang perlu, tugas dan fungsi ULP dapat diwadahi dalam unit struktural tersendiri yang pembentukannya tetap berpedoman kepada peraturan perundangundangan yang mengatur kelembagaan pemerintah
ULP PADA KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN MENTERI Sifat : Ad hoc, ditetapkan setiap tahun oleh Menteri
SEKJEN
Kepala ULP Sekretaris ULP
TENAGA AHLI STAF PENDUKUNG BID. ADMINISTRASI
STAF PENDUKUNG BID. TEKNIS
STAF PENDUKUNG BID. SARANA DAN PRASARANA
POKJA Saat ini Kementerian Perindustrian sedang mengusulkan kepada Menteri PAN dan RB untuk meletakkan ULP pada unit kerja struktural (Eselon II/III) yang sifatnya independen dan langsung bertanggung jawab kepada Menteri dan tidak di bawah Sekretariat Jenderal
ULP PADA PEMPROV JABAR GUBERNUR Sifat : Permanen , melekat pada struktur yang ada , dibentuk melalui Pergub Nomor : 1 Tahun 2012
Sekretariat merupakan staf PNS pada bagian Pengadaan & Distribusi Anggota Pokja merupakan staf pada SKPD lain
SETDA ASDA ADMINISTRASI KARO PENGELOAAN BARANG DAERAH
Kepala ULP
KABAG PENGADAAN BARANG & DISTRIBUSI
Sekretaris ULP
Seksi Pelayanan
Seksi info & Pengaduan
49 Pokja ULP
Seksi Umum/Peg/Keu
ULP PADA KPK Sifat : Permanen, Struktural Eselon III dibawah Biro Umum. Ditetapkan melalui Peraturan Pimpininan KPK Nomor 03 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemberantasan Korupsi
Kabag Pengadaan/ Merangkap Kepala ULP
Sekretariat ULP PIC Surat Menyurat PIC LPSE/Aplikasi PIC Humas/Pengumuman PIC Laporan Pengadaan PIC Laporan Keuangan +
Konsultan Pengadaan Staf Distribusi
POKJA ULP I
POKJA ULP II
POKJA ULP III
TENAGA PENDUKUNG
TENAGA PENDUKUNG
TENAGA PENDUKUNG
ULP PADA PEMKOT SURABAYA WALIKOTA Sifat : Permanen , melekat pada struktur yang ada , dibentuk melalui Perwali Nomor : 26 Tahun 2011
SETDA KABAG PERLENGKAPAN
KASUBBAG PENGADAAN
Kepala ULP Wakil Kepala ULP
13 Pokja ULP Kepala, Wakil, dan Sekretaris merupakan staf PNS pada bagian Perlengkapan Anggota Pokja merupakan staf pada SKPD-SKPD
Sekretaris ULP Administrator Pokja
Koordinator Bidang Administrasi
Tenaga Ahli Koordinator Bidang Sarana & Teknis
ULP KEMENTERIAN PARIWISATA & EKONOMI KREATIF NAMA : UNIT PELAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA MENTERI
Sifat : Permanen tapi bukan struktural, dibentuk melalui Keputusan Menteri Nomor : KM.06/Hk.001/MPEK/ 2012
BERTANGGUNG JAWAB KEPADA MENTERI
KEPALA
SEKRETARIS
Pokja Pengadaan Barang
Pokja Pengadaan Pekerjaan Konstruksi
Pokja Pengadaan Jasa lainnya
Pokja Pengadaan Jasa Konsultansi
ULP PADA PEMKOT CIMAHI NAMA : PUSAT PELAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA WALIKOTA CIMAHI
Sifat : Permanen tapi bukan struktural, dibentuk melalui Peraturan Walikota Cimahi Nomor 15 Tahun 2008,.
SEKRETARIS DAERAH
ASISTEN EKPROG
BAGIAN BINA PROGRAM
P3BJ KOORDINATOR SUBBAG
SUBBAG Tenaga Ahli
Unit Pelaksana Pengadaan
Sekretariat
Unit Pengembangan
ULP PADA KOTA YOGYAKARTA NAMA : UNIT PELAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA Sifat : Permanen tapi bukan struktural, dibentuk melalui Peraturan Walikota Nomor 30 Tahun 2011
DIBAWAH BAGIAN PENGENDALIAN PEMBANGUNAN
KABAG PENGENDALIAN PEMBANGUNAN
KEPALA
SEKRETARIS
POKJA POKJA POKJA
STAF PENDUKUNG
ULP KABUPATEN LUWU TIMUR NAMA : UNIT PELAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA Sifat : Permanen tapi bukan struktural, dibentuk melalui Peraturan Bupati Luwu Nomor 39 Tahun 2011
WALIKOTA LUWU TIMUR
SEKRETARIS DAERAH
KEPALA
SEKRETARIS
BERTANGGUNG JAWAB KEPADA BUPATI
Pokja Pengadaan Jasa Konsultansi & Jasa lainnya
Pokja Pengadaan Pekerjaan Konstruksi
Pokja Pengadaan Barang
ULP PADA KEMENTERIAN PU NAMA : UNIT PELAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA
Sifat : Melekat pada struktur yang telah ada, dibentuk melalui Keputusan Menteri Nomor : KM.515/KPTS/M/ 2011
Struktur: • Kepala • Sekretaris • Staf Pendukung • Pokja
ULP PUSAT TEMPAT : PUSAT PEMBINAAN PENYELENGGARAAN KONSTRUKSI KEPALA : KAPUS PEMBINAAN PENYELENGGARAAN KONSTRUKSI SEKRETARIS : KABID PEMILIHAN PENYEDIA BARANG/JASA
ULP SEKRETARIAT JENDERAL TEMPAT : BIRO PERENCANAAN KEPALA : KARO PERENCANAANI SEKRETARIS : KABAG PERENCANAAN UMUM ULP PADA BALAI (DI DAERAH) TEMPAT : MASING-MASING BALAI KEPALA : KEPALA BALAI SEKRETARIS : ESELON IV ATAU FUNGSIONAL
ULP KEMENTERIAN KEUANGAN PERMENKEU 184/PMK.01/2010 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENKEU
PUSAT LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK TEMPAT : UNIT KERJA ESELON II DIBAWAH SETJEN KEPALA : KAPUS LPSE
UNIT KERJA TERKAIT PENGADAAN BIRO PERLENGKAPAN CQ BAGIAN BIMBINGAN DAN LAYANAN PENGADAAN TUGAS : ANALISIS, PENYUSUNAN, DAN PENYIAPAN PEMBINAAN ADMINISTRASI, PENYUSUNAN JUKNIS, DAN KONSULTNASI PENGADAAAN BAGI UNIT KERJA + ULP, SERTA PELAKSANAAN, PENYIAPAN DOKUMEN, PELAPORAN LAYANAN PEMILIHAN PENYEDIA BARANG/JASA
UNIT LAYANAN PENGADAAN: Belum terbentuk, masih dalam proses kajian, idenya struktural seperti Pusat LPSE, hanya saja belum dapat dipastikan eselonisasinya
TERDAPAT 4 MODEL KELEMBAGAAN MODEL I
MODEL II
MODEL III
MODEL IV
Sifat
Ad hoc, tiap tahun dibentuk
Permanen
Permanen
Permanen
Kedudukan
Unit mandiri dibawah Sekjen
Unit mandiri dibawah Menteri/Walikota/Pejab at Struktural
Melekat pada unit kerja struktural yang telah ada
Berdiri sendiri/struktural
Kepala + Sekretariat
Bukan staf unit kerja struktural tertentu
Bukan staf unit kerja struktural tertentu
Staf pada unit kerja struktural yang dilekati
Staf pada unit kerja tersebut
Pokja
Bukan staf unit kerja struktural tertentu
Bukan staf unit kerja struktural tertentu
Staf pada unit kerja struktural yang dilekati+ staf dari unit kerja struktural lainnya
Staf pada unit kerja tersebut
K/L/D/I
Kementerian Perindustrian
Kementerian Par & Ekokreatif, Kota Jogja, Kab Luwu Timur, Pemkot Cimahi
Kementerian PU, Pemprov Jabar, Pemkot Surabaya
KPK, Kementerian Keuangan (dalam rencana), Kementerian Perindustrian (dalam proses)
KEUNTUNGAN-KERUGIAN MASING-MASING MODEL KELEBIHAN MODEL I
• Tidak perlu mengubah Peraturan Menteri/Perda tentang struktur organisasi
KELEMAHAN • Setiap tahun harus membentuk ULP • Setiap tahun harus memilih Kepala, Sekretaris, Pokja • Kepala, Sekretaris, Pokja tidak fokus melakasanakan tugas pengadaan karena harus juga melaksanakan tugas di unit kerjanya masing-masing • Tidak ada sekretariat yang permanen sehingga a. Perencanaan pengadaan tidak dapat dilaksanakan dengan baik; b. Kesinambungan proses tahun sebelumnya, dengan tahun berjalan, dan tahun yang akan datang tidak dapat terjaga; c. Jadwal pengadaan tidak tersusun dengan baik serta ketepatan pelaksanaan pengadaan tidak dapat dipantau dengan baik; dan d. dokumentasi tidak telaksana dengan baik • Mengatasi masalah secara sementara (masalah akan muncul lagi ditahun berikutnya)
KEUNTUNGAN-KERUGIAN MASING-MASING MODEL KELEBIHAN MODEL II
• Tidak perlu mengubah Peraturan Menteri/Perda tentang struktur organisasi • Tidak perlu membentuk ULP setiap tahun
KELEMAHAN • Setiap tahun harus memilih Kepala, Sekretaris, Pokja • Kepala, Sekretaris, Pokja tidak fokus melakasanakan tugas pengadaan karena harus juga melaksanakan tugas di unit kerjanya masing-masing • Tidak ada sekretariat yang permanen sehingga a. Perencanaan pengadaan tidak dapat dilaksanakan dengan baik; b. Kesinambungan proses tahun sebelumnya, dengan tahun berjalan, dan tahun yang akan datang tidak dapat terjaga; c. Jadwal pengadaan tidak tersusun dengan baik serta ketepatan pelaksanaan pengadaan tidak dapat dipantau dengan baik; dan d. dokumentasi tidak telaksana dengan baik • Mengatasi masalah secara sementara (masalah akan muncul lagi ditahun berikutnya)
KEUNTUNGAN-KERUGIAN MASING-MASING MODEL MODEL III
KELEBIHAN
KELEMAHAN
• Tidak perlu membentuk ULP setiap tahun • Tidak perlu memilih dan mengangkat Kepala dan Sekretaris • Kepala dan Sekretaris fokus melakasanakan tugas pengadaan karena tidak rangkap fungsi/tugas di unit kerja lain • ada sekretariat yang permanen sehingga a. Perencanaan pengadaan dapat dilaksanakan dengan baik; b. Kesinambungan proses tahun sebelumnya, dengan tahun berjalan, dan tahun yang akan datang dapat terjaga; c. Jadwal pengadaan tersusun dengan baik serta ketepatan pelaksanaan pengadaan dapat dipantau dengan baik; dan d. dokumentasi elaksana dengan baik Menjadi pintu utama tumbuhnya inovasi, kreativitas, dan penghematan dalam proses pengadaan
• perlu mengubah Peraturan Menteri/Perda tentang struktur organisasi , namun tidak menambah struktur yang ada (hanya menambahkan fungsi) • Setiap tahun harus memilih Pokja • Pokja tidak fokus melakasanakan tugas pengadaan karena harus juga melaksanakan tugas di unit kerjanya masingmasing (namun terbantu oleh adanya Kepala, Sekretaris dan Sekretariat yang permanen)
KEUNTUNGAN-KERUGIAN MASING-MASING MODEL KELEBIHAN MODEL IV
• Tidak perlu membentuk ULP setiap tahun • Tidak perlu memilih dan mengangkat Kepala Sekretaris, dan Pokja • Kepala ,Sekretaris, dan Pokja fokus melakasanakan tugas pengadaan karena tidak rangkap fungsi/tugas di unit kerja lain • ada sekretariat yang permanen sehingga a. Perencanaan pengadaan dapat dilaksanakan dengan baik; b. Kesinambungan proses tahun sebelumnya, dengan tahun berjalan, dan tahun yang akan datang dapat terjaga; c. Jadwal pengadaan tersusun dengan baik serta ketepatan pelaksanaan pengadaan dapat dipantau dengan baik; dan d. dokumentasi elaksana dengan baik Menjadi pintu utama tumbuhnya inovasi, kreativitas, dan penghematan dalam proses pengadaan
KELEMAHAN • perlu mengubah Peraturan Menteri/Perda tentang struktur organisasi (menambah struktur baru ) • Nomenklatur sekretaris tidak dikenal dalam jabatan struktural unit kerja eselon III/IV • Belum ada pola karier yang jelas bagi Anggota Pokja (jabatan fungsional pengadaan belum ada)
USULAN ULP KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS MODEL III Sifat & Kedudukan
Melekat pada UnitKerja Eselon II diusulkan Biro Umum
Kepala + Sekretariat
Kepala ULP dijabat Eselon III pada UKE II tersebut
Pokja
Staf pada bagian tersebut dan Biro/Direktorat lain yang bersertifikat daftar nama anggota Pokja ditetapkan dengan SK PA/KPA, penugasan dalam masing-masing pokja ditetapkan oleh Kepala ULP
USULAN ULP KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS
Pilihan Model III ini perlu ditindaklanjuti dengan Analisa Beban Kerja untuk mengetahui dengan tepat kelembagaan yang sesuai dari Unit Kerja Eselon II yang dilekati ULP
Namun demikian berdasarkan FGD ada dua alternatif kelembagaan yang diusulkan yakni 1.
Melekat pada Biro Umum yang telah ada; atau
2.
Melekat pada Biro Umum dengan catatan Bagian Keuangan dan Bagian Verifikasi pada Biro Umum menjadi Biro tersendiri (Dengan demikian maka harus ada Biro lain yang dilebur menjadi satu, mengingat Pasal 42 Perpres 82 tahun 2007 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional telah membatasi jumlah Biro di lingkungan Sestama maksimal 5 Biro).
USULAN ULP KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS ALTERNATIF 1 MODEL III Sifat & Kedudukan
Melekat pada Bagian Urusan Dalam pada Biro Umum
Kepala + Sekretariat
Kepala ULP dijabat oleh Kabag Urusan Dalam, Sekretaris ULP dijabat oleh Kasubag Persediaan ditetapkan dengan Permen
Pokja
Staf pada bagian Urdal dan Biro/Direktorat lain yang bersertifikat daftar nama anggota Pokja ditetapkan dengan SK PA/KPA, penugasan dalam masing-masing pokja ditetapkan oleh Kepala ULP
Tugas pokok Bagian Urusan dalam (Pasal 81 Permen 005/2007): Bagian Urusan Dalam mempunyai tugas melaksanakan pengadaan barang persediaan, pemeliharaan, pelayanan kerumahtanggaan, keamanan dan kebersihan, serta koordinasi urusan pelayanan angkutan
Diubah menjadi Bagian Urusan Dalam mempunyai tugas melaksanakan pengadaan barang/jasa, pemeliharaan, pelayanan kerumahtanggaan, keamanan dan kebersihan, serta koordinasi urusan pelayanan angkutan Jika diperlukan, nomenklatur dapat diubah dan sebagian fungsi lain (pemeliharaan, pelayanan kerumahtanggaan, keamanan dan kebersihan, serta koordinasi urusan pelayanan angkutan) dialihkan ke bagian lain pada Biro Umum
USULAN ULP KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS ALTERNATIF 1 Tugas pokok Sub Bagian Persediaan dan Pemeliharaan dalam (Pasal 84 Permen 005/2007): Sub Bagian Persediaan dan Pemeliharaan mempunyai tugas perencanaan usulan pengadaan barang persediaan dan pemeliharaan barang
Diubah menjadi Sub Bagian Pengadaan Barang/Jasa mempunyai tugas melaksanakan kesekretariatan dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa Nomenklatur sebaiknya diubah dan fungsi Sub Bagian Persediaan dan Pemeliharaan dialihkan ke sub bagian lain pada Biro Umum
Tugas dan Fungsi Biro Umum pada Pasal 74 dan pasal 75 Permen 005/2007 perlu ditambah dengan tugas dan fungsi di bidang pengadaan barang/jasa
USULAN ULP KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS ALTERNATIF 1 PERUBAHAN PERMEN OO5/2007 TTG ORTA
+
Berisi : • Menambah fungsi pengadaan pada Bagian Urdal • Mengubah nomenklatur Sub Bagian Persediaan dan Pemeliharaan menjadi Sub Bagian Pengadaan Barang/Jasa • Fungsi pemeliharaan dialihkan ke sub bagian lain
PERMEN PEMBENTUKAN ULP
Berisi : • Pernyataan Ketua ULP dijabat Kabag Urdal • Sekretaris ULP dijabat Kasubag Pengadaan Barang/Jasa • Organisasi dan Tata laksana ULP
STRUKTUR ALTERNATIF 1 MENTERI SESTAMA/SESKEMEN Kabag Lainnya : •Perlengkapan •Verifikasi •Keuangan
KARO UMUM KABAG URDAL KASUBAG PENGADAAN BARANG/JASA
Seksi…….. Remunerasi : • • • •
Gaji Pokok Tunjangan Jabatan Eselon III/IV Tunjangan Kinerja Kementerian PPN/Bappenas Jika terlibat dalam Pokja, maka mendapatkan honoraium perpaket sebesar 50% dari Honorium anggota Pokja (sesuai dengan Permenkeu Standar Biaya tahun 2012)
Kepala ULP Sekretaris ULP Seksi……
Pokja ULP Tenaga Ahli Seksi ……. Remunerasi :
• Gaji Pokok • Tunjangan Jabatan Eselon III/IV & Tunjangan Kinerja Kementerian PPN/Bappenas terkait tupoksi di UKE masing-masing • Honorium anggota Pokja (sesuai dengan Permenkeu Standar Biaya tahun 2012)
USULAN ULP KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS ALTERNATIF 2
MODEL III Sifat & Kedudukan
Melekat pada Bagian Pengadaan Barang/Jasa Dalam pada Biro Umum (perlu membentuk bagian baru pada Biro Umum selain bagian Urdal dan Bagian Perlengkapan, yakni Bagian Pengadaan Barang/Jasa)
Kepala + Sekretariat
Kepala ULP dijabat oleh Kabag Pengadaan barang/Jasa, Sekretaris ULP dijabat oleh Kasubag dibawahnya ditetapkan dengan Permen
Pokja
Staf pada Bagian Pengadaan Barang/Jasa dan Biro/Direktorat lain yang bersertifikat daftar nama anggota Pokja ditetapkan dengan SK PA/KPA, penugasan dalam masingmasing pokja ditetapkan oleh Kepala ULP
USULAN ULP KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS ALTERNATIF 2 (hal yang harus disiapkan)
PERUBAHAN PERMEN OO5/2007 TTG ORTA
+
Berisi : • Mengubah susunan Biro pada Sestama • Menambah Bagian Pengadaan Barang/Jasa pada Biro Umum • Mengeluarkan Kabag Verifikasi dan Kabag Keuangan dari Biro Umum
PERMEN PEMBENTUKAN ULP
Berisi : • Pernyataan Ketua ULP dijabat Kabag Pengadaan Barang/Jasa • Sekretaris ULP dijabat Kasubag dibawahnya • Organisasi dan Tata laksana ULP
STRUKTUR ALTERNATIF 2 MENTERI SESTAMA/SESKEMEN
Kabag Lainnya : •Perlengkapan •Urusan Dalam
KARO UMUM KABAG PENGADAAN BARANG/JASA
KASUBAG ….
Seksi…….. Remunerasi : • • • •
Gaji Pokok Tunjangan Jabatan Eselon III/IV Tunjangan Kinerja Kementerian PPN/Bappenas Jika terlibat dalam Pokja, maka mendapatkan honoraium perpaket sebesar 50% dari Honorium anggota Pokja (sesuai dengan Permenkeu Standar Biaya tahun 2012)
Kepala ULP Sekretaris ULP Seksi……
Pokja ULP Tenaga Ahli Seksi ……. Remunerasi :
• Gaji Pokok • Tunjangan Jabatan Eselon III/IV & Tunjangan Kinerja Kementerian PPN/Bappenas terkait tupoksi di UKE masing-masing • Honorium anggota Pokja (sesuai dengan Permenkeu Standar Biaya tahun 2012)
ULP KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS (1) Institutional Capacity Building Center of Education
TUJUAN • • • •
ULP
PERENCANAAN PELAKSANAAN PENGAWASAN PENDOKUMENTASIAN
YANG LEBIH BAIK Center of Integrity
Center of Information
ULP KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS (2)
Intitutional capacity building. Dengan dibentuknya ULP maka diharapkan dapat meningkatkan kapasitas institusi (ULP) secara terencana dan berkelanjutan, termasuk di dalamnya pembinaan dan pengembangan SDM ULP dan pengembangkan prosedur dan tata kerja terkait pengadaan.
Center of Information. Karena sifatnya yang permanen maka diharapkan informasiinformasi terkait pengadaan dapat terkompilasi dan terintegrasi dengan baik dan lengkap sehingga dapat dimanfaatkan sebagai pusat informasi pengadaan. ULP dapat menjadi pusat informasi yang dapat menjadi rujukan bagi organ pengadaan lain seperti Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran (PA/KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), dan pihak terkait lainnya yang mebutuhkan. Berbagai data dan informasi seperti (daftar hitam penyedia, daftar asuransi/bank penjamin/lembaga penjaminan, rincian harga pasar, dan lain sebagainya).
Center of Education. ULP dalam hal ini dapat melaksanakan fungsi konsultatif bagi organ pengadaan lain, misalnya PA/KPA dalam membuat Rencana Umum Pengadaan ataupun PPK dalam melaksanakan tugasnya (menyusun Harga Perkiraan Sendiri, rancangan kontrak, dan lain sebagainya). ULP pun dapat melaksanakan fungsi pengembangan dan pendidikan keahlian di bidang pengadaan barang/jasa bagi staf Kementerian PPN/Bapenas.
Center of Integrity. Pembentukan ULP juga diharapkan dapat mencegah terjadinya KKN yang dapat dilakukan antara Panitia dan Penyedia.
TERIMA KASIH
