PU
SA
N
EV _B P
H
N
REPUBLIK INDONESIA
STAF AHLI MENTERI BIDANG HUBUNGAN KELEMBAGAAN KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BAPPENAS
FGD DPHN di BPHN, JAKARTA - 9 NOVEMBER 2016
SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL (SPPN)
EV _B P
H
N
satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan
SA
N
untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat Pusat dan Daerah
PU
REPUBLIK INDONESIA
Sumber: UU NO. 25/2004 TENTANG SPPN
TUJUAN
REPUBLIK INDONESIA
EV _B P
H
N
A. MENDUKUNG KOORDINASI ANTARPELAKU PEMBANGUNAN;
GOAL
PU
SA
N
E. MENJAMIN TERCAPAINYA PENGGUNAAN SUMBER DAYA SECARA EFISIEN, EFEKTIF, BERKEADILAN, DAN BERKELANJUTAN.
B. MENJAMIN TERCIPTANYA INTEGRASI, SINKRONISASI, DAN SINERGI BAIK ANTARDAERAH, ANTARRUANG, ANTARWAKTU, ANTARFUNGSI PEMERINTAH MAUPUN ANTARA PUSAT DAN DAERAH;
D. MENGOPTIMALKAN PARTISIPASI MASYARAKAT; DAN
C. MENJAMIN KETERKAITAN DAN KONSISTENSI ANTARA PERENCANAAN, PENGANGGARAN, PELAKSANAAN, DAN PENGAWASAN; Sumber: UU NO. 25/2004 TENTANG SPPN
SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
RPJM Daerah
N
H
APBN
Dijabarkan
Bahan
Renstra SKPD
Pedoman
UU SPPN (No.25/2004)
RKP Daerah
Diacu
Pedoman
RAPBD
APBD
RKA - SKPD
Rincian APBD
Bahan
Renja - SKPD
Pedoman
UU Keuangan Negara (No.17/2003)
Pemerintah Daerah
Pedoman
RAPBN
Diserasikan melalui MUSRENBANG
N
Pedoman
Pedoman
RKP
Diperha(kan
Diacu
RPJP Daerah
RPJM Nasional
Dijabarkan
Rincian APBN
Bahan (diserasikan dlm RAKORPUS & MULTILATERAL, Bilateral, serta Trilateral Mee(ng)
Diacu
PU
RPJP Nasional
Pedoman
Bahan
RKA-KL
EV _B P
Pedoman
Renja - KL
Pedoman
Pemerintah Pusat
Renstra KL
Pedoman
SA
REPUBLIK INDONESIA
REPUBLIK INDONESIA
RPJMN 2015-2019 DALAM KERANGKA RPJPN 2005-2025
UU NO. 17 TAHUN 2007 TTG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG NASIONAL TAHUN 2005 – 2025
PU
SA
N
EV _B P
H
N
Visi Pembangunan 2005-2025 INDONESIA YANG MANDIRI, MAJU, ADIL DAN MAKMUR
PU
SA
N
EV _B P
H
N
REPUBLIK INDONESIA
REPUBLIK INDONESIA
VISI DAN MISI PEMBANGUNAN 2015 – 2019
VISI PEMBANGUNAN NASIONAL 2015-2019: "Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotongroyong"
N
2 Membangun tata kelola Pemerintahan yang bersih, efek\f, demokra\s dan terpercaya
8
Melakukan revolusi karakter bangsa
9 PROGRAM PRIORITAS NAWACITA
N
SA
PU
1
H
Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial
EV _B P
Visi ini diwujudkan melalui 7 (tujuh) MISI PEMBANGUNAN yaitu: 1. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya mari<m, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan. 2. Mewujudkan masyarakat maju, berkeseimbangan, dan demokra<s berlandaskan negara hukum. 3. Mewujudkan poli
9
Menghadirkan kembali Negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberi rasa aman pada seluruh warga negara
7
Memperkuat kehadiran Negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya
Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domes\k
6
Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka Negara Kesatuan
Meningkatkan produk\vitas rakyat dan daya saing di pasar internasional
Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia
5
3
4
REPUBLIK INDONESIA
EV _B P
H
TEMA RPJMN 2015-2019: INDONESIA YANG BERDAULAT, MANDIRI DAN BERKEPRIBADIAN BERLANDASKAN GOTONG ROYONG
N
Amanat RPJP (untuk RPJMN III): Memantapkan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan pencapaian daya saing kompetitif perekonomian berlandaskan keunggulan SDA dan SDM berkualitas, serta kemampuan IPTEK yang terus meningkat
• Tranformasi Struktur • Resiliensi: Pangan, Energi dan Air • Infrastruktur • Inovasi
KESRA
SA
• RB • Tertib hukum • Anti korupsi • Demokrasi • Stabilitas DN
EKONOMI
• Mutu SDM • Kemiskinan • Pemerataan • Kesempatan kerja • SJSN
PU
POLHUKAM
N
GEOPOLITIK, GEOEKONOMI, BONUS DEMOGRAFI, AGENDA PASKA 2015, PERUBAHAN IKLIM SDA-LH
DAERAH
• Pengelolaan SDA dan biodiversity • Kelautan • Mitigasi & Adaptasi Perubahan Iklim
• Pemerataan • SPM terpenuhi • Perkotaan - Perdesaan • Pelaksanaan Desentralisasi
KERANGKA PELAKSANAAN/DELIVERY MECHANISM
KERANGKA PENDANAAN: APBN DAN NON-APBN
KERANGKA REGULASI
KERANGKA KELEMBAGAAN
2025-2030 Landasan utk Menuju Negara Maju
• Membutuhkan comprehensive reform • Not Business as Usual (out of the box) • Prinsip berkelanjutan • Terpadu, tidak sendiri-sendiri
STRATEGI PEMBANGUNAN NASIONAL
RKP 2015*) MELANJUTKAN REFORMASI BAGI PERCEPATAN PEMBANGUNAN EKONOMI YANG BERKEADILAN
PU
SA
N
EV _B P
H
N
REPUBLIK INDONESIA
RKP 2016
RKP 2017
RKP 2018
RKP 2019
MEMPERCEPAT PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR UNTUK MEMPERKUAT FONDASI PEMBANGUNAN YANG BERKUALITAS
MEMACU PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DAN EKONOMI UNTUK MENINGKATKAN KESEMPATAN KERJA SERTA MENGURANGI KEMISKINAN DAN KESENJANGAN ANTARWILAYAH
Ditentukan dalam proses penyusunan RKP 2018
Ditentukan dalam proses penyusunan RKP 2019
*) Disiapkan oleh KIB II, kemudian direvisi melalui Perpres No. 3/2015 tentang Perubahan RKP 2015
SASARAN PEMBANGUNAN RPJMN 2015-2019
Pengangguran (%)
(Angka Realisasi & Penyesuaian Target)
Angka Kemiskinan (%)
(Angka Realisasi & Penyesuaian Target)
Gini ra\o (indeks)
(Angka Realisasi & Penyesuaian Target)
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indeks Pembangunan Masyarakat (IPMAS)***
5,8 (4,8)
6,6 (5,3)**
N
5,1 (5,0)
H
Rasio Pajak terhadap PDB (%) (Angka Realisasi & Proyeksi)
2016
EV _B P
(Angka Realisasi & Penyesuaian Target)
2015
2017
2018*
2019*
7,1 (5,5 – 5,9)
7,5
8,0
11,5 (10,9) 5,6-5,9 (5,94)
13,2 (10,6)
14,2 (12,2)**
14,6 (12,6-12,8)
15,2
16,0
5,5-5,8 (6,18)
5,2-5,5 (5,6 – 5,9)
5,0-5,3
4,6-5,1
4,0-5,0
9,0-10,0 (10,96)
9,5-10,5 (11,13)
9,0-10,0 (10,0 – 10,8)
8,5-9,5
(9,5-10,5)
7,5-8,5
7,0-8,0
0,40 (0,41)
0,39
0,38
0,37
0,36
73,8
74,8
75,3
75,7
76,1
76,3
0,55
n.a
n.a
n.a
n.a
meningkat
n.a (0,41)
N
Pertumbuhan Ekonomi (%)
2014 (BASELINE)
SA
INDIKATOR MAKRO
PU
REPUBLIK INDONESIA
(5,3 – 5,6)
Sumber: RPJMN 2015-2019 *) Dengan perkembangan keadaan saat ini, target-target tersebut perlu dipertimbangkan kembali Realisasi 2014 dan perkiraan realisasi 2015 **) Target APBN 2016 ***) Indeks baru dengan parameter: gotong royong, toleransi, dan rasa aman. Konsep masih dalam proses penyempurnaan dan pematangan, termasuk pembahasan variabel, sehingga target masih belum dapat ditetapkan secara kuantitatif.
N
Surat Menteri PPN/
PU
SA
N
EV _B P
H
Kepala Bappenas kepada Menteri Hukum dan HAM terkait Kerangka Regulasi dalam RPJMN 2015-2019 (hal.1/2)
Surat Menteri PPN/
PU
SA
N
EV _B P
H
N
Kepala Bappenas kepada Menteri Hukum dan HAM terkait Kerangka Regulasi dalam RPJMN 2015-2019 (hal. 2/2)
EV _B P
N
SA
PU
N
H
JUMLAH RUU UNTUK MENDUKUNG PELAKSANAAN RPJMN 2015-2019 DAN RKP 2015 Kementerian ESDM Kementerian Lingkungan Hidup & Kehutanan Kementerian Koperasi dan UKM Kementerian Keuangan Kementerian Dalam Negeri Kementerian Kelautan & Perikanan Kementerian Kebudayaan, Pendidikan Dasar & Menengah Kementerian Perindustrian Kementerian Komunikasi & Informa\ka Kementerian Sosial Kementerian PAN & Reformasi Birokrasi Kementerian Agama
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak LKPP Kementerian Agraria & Tata Ruang Kementerian PU dan PERA BAPPENAS Kementerian Hukum dan HAM Kementerian Perdagangan Kementerian Pertahanan Kementerian Kesehatan Kementerian Tenaga Kerja Kementerian BUMN Bapeten Kementerian Luar Negeri Total
PU
SA
N
EV _B P
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
RUU
N
Kementerian/Lembaga
H
No.
2 2 1 19 1 1 1 6 2 1 1 2 1 2 2 1 22 3 3 4 3 1 2 1 84
Total
2015
5 22 2 5 4 16 9
15 2 4 8
3 2 1
1 2
2
1 1 1 3 2 6 10 2
1 1 1 1 69 1 1 4 1 1 1 1 1 5 1 1
1 2 1 1 5 2 3 11 3 1 3 1
4 2 2 2 2 3 1 4
EV _B P
Kementerian Kebudayaan, Pendidikan Dasar & Menengah Kementerian Perindustrian Kementerian Komunikasi & Informa\ka Kementerian Sosial Kementerian PAN & RB Kementerian Agama Kemeko Perekonomian Kementerian PP & PA LKPP Kementerian Agraria & tata ruang Kemenko Polhukam Kementerian PU dan PERA BAPPENAS Kementerian Hukum dan HAM Kementerian Perdagangan Kementerian Pertahanan Kementerian Perhubungan Kementerian Pemuda dan Olah Raga Kementerian Kesehatan Kemenko PMK Kemnaker BNN BKKBN Kementerian PDT BKPM Komisi Pengawas Persaingan Usaha
N
8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
SA
Kementerian ESDM Kementerian Lingkungan Hidup & Kehutanan BMKG Kementerian Koperasi dan UKM Kementerian Keuangan Kementerian Dalam Negeri Kementerian Kelautan & Perikanan
PU
1 2 3 4 5 6 7
PP Jangka Menengah
N
Kementerian/Lembaga
H
No.
83
57
Perpres Jangka Menengah
97
2015
37
PU
SA
N
H
EV _B P
REKAP UU Jangka Menengah PP Jangka Menengah Perpres Jangka Menengah Kajian
N
JUMLAH JUMLAH 84 83 97 6
PU
SA
N
EV _B P
H
N
REPUBLIK INDONESIA
EV _B P
N
SA
PU
N
H
N
Pendekatan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2017 (1/3)
EV _B P
H
DOMAIN POLITIK (GIVEN)
3 Dimensi Pembangunan + Kondisi Perlu + Pembangunan Ekonomi
SA
Mul\lateral Mee\ng
N
23 Prioritas Nasional
PU
REPUBLIK INDONESIA
Money Follow Program
Bilateral Mee\ng Musrenbang Nasional Trilateral Mee\ng
PENYEDERHANAAN NOMENKLATUR
88 Program Prioritas 1171 Kegiatan Prioritas
DOMAIN PELAKSANAAN
Program dan Kegiatan KL Dan Urusan Pemerintah SKPD
REPUBLIK INDONESIA
Pendekatan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2017 (2/3) KEBIJAKAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN (ARAHAN PRESIDEN)
PENDEKATAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
HOLISTIK - TEMATIK
H
N
Penanganan secara menyeluruh dan terfokus pada kegiatan yang relevan dengan pencapaian tujuan program prioritas
Program Prioritas
LEVEL 2
PU
PRIORITAS NASIONAL
LEVEL 1
SA
N
EV _B P
1. Se
TERINTEGRASI
Keterpaduan seluruh kegiatan yang saling memperkuat dan selaras dalam mencapai sasaran prioritas nasional
SPASIAL Kegiatan prioritas direncanakan berdasarkan data dan
informasi yang baik serta lokasi yang jelas sehingga memudahkan proses integrasi dan pemantauan kegiatan di lapangan.
SEBARAN WILAYAH 31 RS
13 RS
27 RS
19 RS
13 RS
7 RS
20
REPUBLIK INDONESIA
Kerangka Regulasi
PU
Kriteria Regulasi Kriteria Regulasi
SA
N
EV _B P
H
N
PERAN KERANGKA REGULASI DALAM PEMBANGUNAN 1. Memberikan kemudahan bagi ak\vitas masyarakat dan mengurangi beban masyarakat 2. Mendorong potensi krea\f warga negara lebih mudah dilaksanakan 3. Mendorong efek\vitas dan efisiensi penyelenggaraan negara dan pembangunan 4. Memiliki nilai tambah atau insen\f bagi pelaku usaha untuk mendukung sasaran
REPUBLIK INDONESIA
Kerangka Kelembagaan
Kerangka Kelembagaan diperlukan untuk:
EV _B P
H
N
Prinsip-prinsip pelaksanaan kerangka kelembagaan:
PU
SA
N
Elemen-elemen kegiatan untuk memperkuat kapasitas kelembagaan:
22
REPUBLIK INDONESIA
Pendekatan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2017 (3/3) Mul\lateral Mee\ng
PENDEKATAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN Terintegrasi
Spasial
Musrenbang
Kab/Kota, Provinsi, Nasional
Trilateral Mee\ng
(Dukungan sistem informasi: E-Musrenbang, SIMU, E-Proposal,dst)
N
Holis\k - Tema\k
Bilateral Mee\ng
EV _B P
H
PROSES PERENCANAAN PEMBANGUNAN KONSEKUENSI PENDEKATAN PERENCANAAN
Kejelasan Pelaksana Kegiatan • Siapa berbuat apa (K/L, BUMN, Pemda, Swasta) • Memiliki indikator yang jelas dan terukur • Tahapan kegiatan prioritas
Kerangka Kelembagaan
1. Memberikan kemudahan bagi ak
1. Tidak ada tumpang
N
• Kebijakan menyeluruh se
Kerangka Regulasi
SA
• Fokus pada pencapaian prioritas nasional
Arah Kebijakan
PU
Sasaran Pembangunan
Kejelasan Sumber Pembiayaan • Belanja K/L, Belanja Non-K/L, Transfer Daerah, PMN, dan KPS • Kebijakan baru alokasi DAK
Kerangka Kewilayahan 1. Se
Revolusi Mental
Reforma Agraria
REPUBLIK INDONESIA
Pelayanan Pendidikan Pelayanan Kesehatan
Reformasi Regulasi
Perumahan & Permukiman
Reformasi Fiskal
N
Peningkatan Ekspor NonMigas
H
Kedaulatan Pangan
EV _B P
Peningkatan Iklim Investasi
Kedaulatan Energi
KERANGKA REGULASI
Kemaritiman dan Kelautan
N
Reformasi Birokrasi
Pembangunan Pariwisata
SA
Konsolidasi Demokrasi
PU
Percepatan Pertumbuhan Industri & Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)
Stabilitas Keamanan dan Ketertiban
Kepastian dan Penegakan Hukum
Peningkatan Konektivitas Nasional
Antarkelomp ok Pendapatan Daerah Perbatasan Perkotaa n
Desa dan Kawasan Perdesaan
Daerah Tertinggal
PU
SA
N
EV _B P
H
N
REPUBLIK INDONESIA
Terima Kasih!
