REGHI PERDANA, SH, LLM STAF KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS
OUTLINE PAPARAN ARTI PENTING SINERGITAS PERNCANAAN DAN
PENGANGGARAN KONDISI SAAT INI DAN CONTOH FAKTUAL SEBAB REGULASI SAAT INI SARAN PERBAIKAN
ARTI PENTING SINERGITAS PENGANGGARAN Pasal 23 ayat (1) UUD 45 APBN sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan UU dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung
jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
PERENCANAAN Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia
PLANNING LEAD THE WAY
(Dr. Anggito Abimanyu) PERENCANAAN TANPA PENGANGGARAN = MIMPI PENGANGGARAN TANPA PERENCANAAN = INEFISIENSI BELANJA NEGARA + TIDAK EFEKTIFNYA PENCAPAIAN TUJUAN NEGARA
SINERGITAS PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN
Kondisi Saat Ini PENG ANGGARAN
?
PERENCANAAN
REGULASI
? LEGAL COMPLIENCE
5
CONTOH FAKTUAL Penelitian Rini Octaviani (UNAND, 2008) memetakan konsistensi perencanaan dan penganggaran Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah di Kabupaten Solok Selatan. Hasil penelitian tersebut menyimpulkan bahwa Hanya 60% APBD sinkron dengan Renja Dinas Pendidikan bidang Pendidikan Dasar; dan Hanya 25% APBD sinkron dengan Renja Dinas Pendidikan bidang Pendidikan Menengah.
CONTOH FAKTUAL PROGRAM PELAYANAN DAN BANTUAN HUKUM DEVIASI TUJUAN – CAPAIAN RKP 2009 DEVIASI TUJUAN PROGRAMKEGIATAN RKP
DEVIASI TUJUAN PROGRAMKEGIATAN RKAKL
DEVIASI TUJUAN PROGRAMCAPAIAN RKP
Mendukung
Mendukung
Mendukung
Tidak Jelas
Tidak Jelas
Tidak Jelas
Tidak Mendukung
Tidak Mendukung
Tidak Mendukung
40%
42%
30%
33% 55%
60% 25% 0%
Sumber : Budiman Soedarsono, SH, MA Dit. Analisa Peraturan Perundang-Undangan Kementerian PPN/Bappenas
15%
EVALUASI ORGANISASI (2009) Perencanaan dan penganggaran belum sinergi dan belum konsisten implementasinya
BEBERAPA SEBAB Di
tingkat pusat fungsi koordinasi penyusunan perencanaan pembangunan nasional ada di Kementerian PPN/Bappenas, sedangkan fungsi penganggaran ada di Kementerian Keuangan Keuangan. Apapun yang direncanakan, keputusan akhir ada di anggaran (Dr. Anggito Abimanyu, FGD di Jogjakarta 14 July 2011 ) Tata cara pelaksanaan perencanaan dan penganggaran belum jadi satu kesatuan yang sistemik serta diatur dalam banyak peraturan yang terpisah bahkan di antaranya ada yang bertentangan (Dr. Darminto, SH, LLM/FH UNDIP, Rizang Wrihatnolo, S.Sos, MA/BAPPENAS FGD Jakarta 19 Mei 2011)
ALUR PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN Pedoman
Pedoman
RPJP Nasional Diacu
RPJM
Dijabar kan
Rincian APBN
RAPBN
APBN
Diserasikan melalui Musrenbang
Dijabar kan
Pedoman
Renstra SKPD
Pedoman
RKP
Diperhatikan
RPJM Daerah
RKA-KL
Diacu
Nasional
Pedoman
Pedoman
RKP Daerah
Pedoman
RAPBD
APBD
RKA SKPD
Rincian APBD
Diacu Pedoman
UU SPPN
Renja SKPD
Pedoman
UU KN
Pemerintah Daerah
RPJP Daerah
Pedoman
Renja KL
Pemerintah Pusat
Renstra KL
(1) APBN disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan negara dan kemampuan dalam menghimpun pendapatan negara. (2) Penyusunan Rancangan APBN sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berpedoman kepada rencana kerja Pemerintah dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan bernegara
• Berpedoman? • rencana kerja Pemerintah = RKP?
Pasal 25 UU 25/2004
RKP menjadi pedoman penyusunan RAPBN
(1) Dalam rangka penyusunan rancangan APBN, menteri/ pimpinan lembaga selaku pengguna anggaran/pengguna barang menyusun rencana kerja dan anggaran kementerian negara/lembaga tahun berikutnya. (2) Rencana kerja dan anggaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disusun berdasarkan prestasi kerja yang akan dicapai (3) Rencana kerja dan anggaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disertai dengan prakiraan belanja untuk tahun berikutnya setelah tahun anggaran yang sedang disusun (4) Rencana kerja dan anggaran dimaksud dalam ayat (1) disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk dibahas dalam pembicaraan pendahuluan rancangan APBN (5) Hasil pembahasan rencana kerja dan anggaran disampaikan kepada Menteri Keuangan sebagai bahan penyusunan rancangan undang-undang tentang APBN tahun berikutnya (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan rencana kerja dan anggaran kementerian negara/lembaga diatur dengan Peraturan Pemerintah
• RKA-KL merujuk RenjaK/L + RKP? • Pembahasan dgn DPR melibatkan instansi perencana?
Pasal 6 ayat (1) & (2) Presiden selaku Kepala Pemerintahan memegang kekuasaan pengelolaan keuangan negara sebagai bagian dari kekuasaan pemerintahan. Kekuasaan tersebut dikuasakan kepada Menteri Keuangan Pasal 8 Dalam rangka pelaksanaan kekuasaan atas pengelolaan fiskal, Menteri Keuangan mempunyai tugas menyusun rancangan APBN dan rancangan Perubahan APBN Pasal 15 1) Pemerintah Pusat mengajukan Rancangan Undang-undang tentang APBN, disertai nota keuangan dan dokumen-dokumen pendukungnya kepada Dewan Perwakilan Rakyat pada bulan Agustus tahun sebelumnya. 2) Pembahasan Rancangan Undang-undang tentang APBN dilakukan sesuai dengan undang-undang yang mengatur susunan dan kedudukan Dewan Perwakilan Rakyat. 3) Dewan Perwakilan Rakyat dapat mengajukan usul yang mengakibatkan perubahan jumlah penerimaan dan pengeluaran dalam Rancangan Undang-undang tentang APBN. 4) Pengambilan keputusan oleh Dewan Perwakilan Rakyat mengenai Rancangan Undang-undang tentang APBN dilakukan selambatlambatnya 2 (dua) bulan sebelum tahun anggaran yang bersangkutan dilaksanakan. 5) APBN yang disetujui oleh DPR terinci sampai dengan unit organisasi, fungsi, program, kegiatan, dan jenis belanja.
Di mana fungsi perencanaan dan dokumen perencanaan ?
Wakil Direktur Lembaga Penelitian, Pendidikan, dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES) Sudar D Atmanto ”Sering kali karena egosektoral, maka proyek pemerintah tumpang-tindih. Sudah begitu, tiada pengawasan saat sejumlah uang dialokasikan ke kementerian tertentu.” “Semua kewenangan, mulai dari perencanaan hingga sinkronisasi, kini di Kementerian Keuangan. Bappenas hanya berperan dalam koridor besar untuk mengawal rencana pembangunan jangka menengah yang masih di awang-awang” “Kalau dulu Bappenas berwenang untuk menghentikan sementara penyaluran dana pembangunan ke daerah, sekarang tak dapat lagi”. (KOMPAS, 19 maret 2011)
Ketua Dewan Guru Besar Fakultas Ekonomi UI Profesor Prijono Tjiptoherijanto “kini kewenangan perencanaan memang di tangan Kementerian Keuangan. Jadi Musrenbang seolah seremoni belaka. Namun bagaimana lagi, undangundang telah menyurutkan wewenang Bappenas”. “bilamana dipandang perlu, DPR perlu didekati supaya melakukan revisi atas Undang-Undang Keuangan Negara”.
(KOMPAS, 19 maret 2011)
ISU Memperjelas makna RKP
Fungsi Perencanaan Pembangunan
USULAN
PASAL YG DIUBAH
Perlu diperjelas definisi RKP dalam UU 17/2003. Definisi RKP tersebut harus sama dengan definisi RKP dalam UU 25/2004
Pasal 1 UU 17/2003 ditambah dengan definisi RKP
Proses penyusunan APBN/APBD dalam UU 17/2003 belum memperhatikan fungsi perencanaan pembangunan sebagai bagian dari siklus penyusunan APBN/APBD
Perlu memasukan fungsi perencanaan pembangunan sebagai bagian dalam siklus penyusunan APBN/APBD dalam Bab III dan Bab IV
Pasal 12 ayat (2), phrase “rencana kerja Pemerintah” diubah menjadi “RKP”
ISU Peran lembaga perencanaan dalam penyusunan APBN/APBD
USULAN Dalam rangka sinergitas perencanaan dan penganggaran perlu diperjelas peran lembaga perencanaan dalam penyusunan APBN/APBD
PASAL YG DIUBAH Dalam Penjelasan Pasal 8 perlu dijelaskan bahwa “Penyusun APBN dilaksanakan oleh Menteri Keuangan bersama dengan Kementerian yang bertanggungjawab di bidang perencanaan pembangunan” Dalam Penjelasan Pasal 10 ayat (2) perlu dijelaskan bahwa “Penyusun APBD dilaksanakan oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah bersama dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bertanggungjawab di bidang perencanaan pembangunan”
CURRICULUM VITAE Nama Telepon
: :
Email
:
Pendidikan :
Kantor
:
Reghi Perdana, SH, LLM +62 21 3926252 (office hours) +62 21 815 988 1095
[email protected] [email protected] Master of Law Majoring in Law & Economics Utrecht University, the Netherlands, 2003-2004 Bachelor of Law Majoring in Commercial Law Airlangga University, Surabaya 1994-1998 Biro Hukum Bappenas Jl. Taman Suropati 2 Jakarta
TERIMA KASIH
