BAPPENAS

UNIT PELAYANAN INFORMASI PUBLIK PPID

KLASIFIKASI INFORMASI PUBLIK

KEMENTERIAN PPN / BAPPENAS

Melayani Informasi, Memajukan Negeri


1

Unit pelayanan informasi publik PPID VISI Mewujudkan pelayanan informasi publik Kementerian PPN/ Bappenas yang mudah, cepat, dan akurat MISI Untuk mewujudkan visi yang telah ditetapkan, Unit Pelayanan Informasi Publik Kementerian PPN/Bappenas memiliki misi: 1. Menyediakan kegiatan pelayanan informasi publik dengan mengedepankan prinsip kemudahan, kecepatan, dan keakuratan, sesuai dengan standar pelayanan Informasi Publik. 2. Menyediakan sumber daya manusia dan infrastruktur pelayanan informasi yang memadai untuk terlaksananya kegiatan pelayanan Informasi Publik. 3. Memberikan pelayanan kepada setiap pemohon informasi publik secara transparan dan bertanggung jawab. MOTO Melayani Informasi, Memajukan Negeri

2


KLASIFIKASI INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS

A. INFORMASI PUBLIK YANG WAJIB DISEDIAKAN DAN DIUMUMKAN SECARA BERKALA NO

1.

KELOMPOK INFORMASI

Profil

RINCIAN INFORMASI 1. 2. 3. 4.

Profil Kementerian PPN/Bappenas Profil Unit Kerja Eselon I dan Eselon II Struktur Organisasi Kementerian PPN/Bappenas Daftar pejabat struktural dan fungsional Kementerian PPN/ Bappenas

1. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kementerian PPN/ Bappenas 2. Paket kegiatan di setiap unit organisasi yang telah dan sedang dalam pelaksanaan pelelangan (e-procurement) 2.

Ringkasan program dan/atau kegiatan

3. Pengumuman rekrutmen pegawai dan hasilnya 4. Proyek dengan skema Kerja Sama Pemerintah dan Swasta (KPS) di unit kerja 5. Daftar kerja sama setiap unit kerja dengan pihak-pihak terkait 6. Rencana Strategis (Renstra) Kementerian PPN/Bappenas

3.

4.

Ringkasan kinerja

1. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kementerian PPN/Bappenas 2. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) UKE I Kementerian PPN/Bappenas 3. Lampiran Pidato Presiden sesuai bidang UKE I Kementerian PPN/ Bappenas 4. Hasil Kajian dan Riset Kementerian PPN/Bappenas 5. Laporan Kegiatan Koordinasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Kajian UKE I Kementerian PPN/Bappenas (Dicek Peraturan Menteri)

Ringkasan laporan keuangan

1. Paket kegiatan di setiap unit organisasi yang telah dan sedang dalam pelaksanaan pelelangan (e-procurement) 2. Ringkasan laporan keuangan Kementerian PPN/Bappenas. (Laporan lengkap dapat diakses di sekretariat)


3

NO

KELOMPOK INFORMASI

RINCIAN INFORMASI 1. Jumlah pemohon informasi publik yang diterima

5.

Ringkasan laporan akses pelayanan informasi publik

2. Waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap permohonan informasi publik 3. Jumlah permohonan informasi publik, baik yang dikabulkan sebagian maupun seluruhnya, dan permohonan informasi publik yang ditolak 4. Alasan penolakan permohonan informasi publik 1. Peraturan perundang-undangan dalam lingkup tugas Kementerian PPN/Bappenas

6.

Peraturan, keputusan, dan/atau kebijakan

2. Dokumen rencana pembangunan (RPJPN, RPJMN, RKP) 3. Putusan pengadilan/arbitrase yang sudah berkekuatan hukum tetap (inkracht)

7.

Hak dan tata cara memperoleh informasi publik, tata cara pengajuan keberatan, serta proses penyelesaian sengketa informasi publik

8.

Pengaduan penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran

9.

Pengumuman pengadaan barang dan jasa sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait

10.

Prosedur peringatan dini dan evakuasi keadaan darurat

Informasi tentang pedoman pelayanan informasi publik di Kementerian PPN/Bappenas 1. Tatacara penanganan pengaduan dari masyarakat 2. Tindak lanjut terhadap laporan pengaduan masyarakat Proses pengadaan barang dan jasa (e-procurement) yang diinformasikan melalui website Kementerian PPN/Bappenas (www. bappenas.go.id) 1. Prosedur peringatan dini dan tanggap darurat dalam menghadapi bencana 2. Denah evakuasi keadaan darurat di lingkungan kantor Kementerian PPN/Bappenas

B. INFORMASI PUBLIK YANG WAJIB DIUMUMKAN SECARA SERTA MERTA NO 1.

KELOMPOK INFORMASI

RINCIAN INFORMASI

Dapat mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum 1. Melalui website www.bappenas.go.id

2.

4

Standar pengumuman informasi


2. Melalui papan pengumuman di gedung Kementerian PPN/Bappenas

C. INFORMASI PUBLIK YANG WAJIB TERSEDIA SETIAP SAAT NO

KELOMPOK INFORMASI

RINCIAN INFORMASI 1. Informasi publik Kementerian PPN/Bappenas yang disediakan melalui website www.bappenas.go.id

1.

2.

Daftar informasi publik yang berada di bawah Kementerian PPN/Bappenas, tidak termasuk Informasi yang Dikecualikan

Peraturan, keputusan, dan/atau kebijakan

2. Daftar informasi publik yang memuat -

Nomor

-

Ringkasan isi informasi

-

Pejabat atau UKE yang menguasai informas

1. Peraturan perundang-undangan dalam lingkup tugas Kementerian PPN/Bappenas 2. Putusan pengadilan/arbitrase yang sudah berkekuatan hukum tetap (inkracht) 1. Data statistik pegawai Kementerian PPN/Bappenas

3.

Kepegawaian dan keuangan

2. Rekapitulasi data pegawai Kementerian PPN/Bappenas 3. Formasi kebutuhan pegawai Kementerian PPN/Bappenas

4.

Perizinan

5.

Data perbendaharaan atau inventaris

Rekapitulasi barang milik negara di setiap unit kerja

6.

Rencana strategis

Rencana Strategis (Renstra) Kementerian PPN/Bappenas 1. Kegiatan pelayanan informasi publik yang telah dan sedang dalam pelaksanaan

7.

Kegiatan pelayanan informasi publik

2. Sarana dan prasarana layanan informasi publik yang dimiliki beserta kondisinya 3. Sumber daya yang menangani layanan informasi publik

8.

9.

10.

Pelanggaran yang ditemukan dalam pengawasan internal

Pelanggaran yang dilaporkan oleh masyarakat

Hasil-hasil penelitian

1. Jumlah pelanggaran dan gambaran umum pelanggaran yang ditemukan dalam pengawasan internal 2. Laporan penindakan terhadap pelanggaran 1. Jumlah pelanggaran dan gambaran umum pelanggaran yang dilaporkan oleh masyarakat 2. Tindak lanjut laporan pengaduan masyarakat Data dan dokumentasi kajian yang dilaksanakan Kementerian PPN/Bappenas


5

NO

11.

KELOMPOK INFORMASI Informasi dan kebijakan yang disampaikan pejabat publik dalam pertemuan yang terbuka untuk umum

RINCIAN INFORMASI 1. Berita terkini yang disediakan melalui website www. bappenas.go.id 2. Materi informasi dan kebijakan yang disampaikan dalam pertemuan terbuka untuk umum

D. INFORMASI YANG DIKECUALIKAN NO

KELOMPOK INFORMASI

RINCIAN INFORMASI 1. Alat bukti kasus 2. Dokumen penanganan perkara

1.

Apabila dibuka dan diberikan dapat menghambat proses penegakan hukum

3. Opini hukum 4. Surat/memo/catatan internal mengenai proses penyelesaian kasus yang belum final 5. Proses hukum pegawai negeri sipil (PNS) bermasalah 6. Kasus hukum yang masih dalam proses 1. Dokumen penawaran penyedia jasa

2.

Apabila dibuka dan diberikan dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha yang tidak sehat

1. Dokumen pendukung pengadaan barang dan jasa (Perlu diperjelas TOR, HPS, Spesifikasi) 2. Dokumen lelang dan kontrak kerja sama pemerintah dan swasta (Perlu diperjelas tidak dikecualikan) 3. Dokumen evaluasi pengadaan barang dan jasa. 1. Riwayat dan kondisi anggota keluarga Pejabat dan PNS Kementerian PPN/Bappenas 2. Riwayat kesehatan fisik dan psikis Pejabat dan PNS Kementerian PPN/Bappenas

3.

Apabila dibuka dan diberikan dapat mengungkap rahasia pribadi

3. Kondisi keuangan, aset, pendapatan, dan rekening bank seorang pejabat dan PNS Kementerian PPN/ Bappenas, kecuali yang telah diumumkan dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) oleh KPK 4. Hasil evaluasi, kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seorang pejabat dan PNS Kementerian PPN/Bappenas 5. Catatan yang menyangkut pribadi seorang pejabat dan PNS Kementerian PPN/Bappenas yang berkaitan dengan kegiatan pendidikan formal dan pendidikan nonformal

6


NO

4.

KELOMPOK INFORMASI Memorandum atau surat-surat antarbadan publik atau intrabadan publik yang menurut sifatnya dirahasiakan, kecuali atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan

RINCIAN INFORMASI 1. Memorandum, disposisi, dan surat-surat antarbadan publik atau intrabadan publik yang menurut sifatnya tidak disediakan untuk pihak lain 2. Bukti pembayaran (kuitansi) 3. Hasil pemeriksaan pengawas internal

5.

Tidak boleh diungkapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan

Arsip/dokumen naskah dinas yang klasifikasinya dinyatakan sangat rahasia, rahasia, terbatas, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang terkait dan aturan pelaksanaannya

6.

Rahasia jabatan

Informasi yang berkaitan dengan rahasia jabatan termasuk di dalamnya dokumen analisa jabatan

7.

Belum dikuasai atau didokumentasikan.

Semua data, surat-surat, laporan, penelitian, dan dokumen lainnya yang masih dalam proses dan belum dikuasai atau didokumentasikan


7

Sekretariat PPID Kementerian PPN / Bappenas Gedung TS2A, Lt. 2 Jl. Taman Suropati No. 2 Menteng Jakarta 10310 Telp. 021-31934283 Fax. 021-31901154 www.ppid.bappenas.go.id

8


BAPPENAS

Recommend Documents