Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL (MUSRENBANGNAS) TAHUN 2010 Jakarta, 28 April-1 Mei 2010 RISALAH KESEPAKATAN PEMBAHASAN SIDANG KELOMPOK MUSRENBANG NASIONAL TAHUN 2010 Pada hari ini, Kamis, tanggal 29 April 2010, telah dilaksanakan Sidang Kelompok Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) Tahun 2010, yang membahas Prioritas Nasional 1: Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola, dan Prioritas Lainnya Bidang Politik, Hukum dan Keamanan pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2011, yang diikuti oleh Bappeda seluruh Provinsi serta wakil dari Kementerian/Lembaga, dan Kementerian PPN/Bappenas. Seluruh pihak yang terlibat dalam pembahasan telah sepakat sebagai berikut: 1.
Sesuai dengan tugas dan kewenangannya masing-masing bersinergi bagi tercapainya sasaran prioritas Reformasi Birokrasi dan Tatakelola dan Prioritas Lainnya Bidang Politik, Hukum, dan Hankam, yaitu: a. Pemerintahan yang semakin demokratis; b. Meningkatnya keadilan dan kepastian hukum; c. Meningkatnya kinerja birokrasi ditandai dengan berkurangnya praktek KKN dan meningkatnya kualitas pelayanan publik; d. Meningkatnya keamanan dan ketertiban di dalam masyarakat Untuk pencapaian sasaran tersebut di atas dilakukan melalui kegiatan-kegiatan prioritas sebagai berikut : a. penataan kelembagaan instansi pemerintah pusat dan daerah, termasuk evaluasi atas PP 41/2007; b. perluasan dan pemantapan pelaksanaan reformasi birokrasi pusat dan daerah; c. penataan otonomi daerah melalui pembatasan pemekaran wilayah, fasilitasi implementasi otonomi daerah agar di wujudkan dengan pengelolaan anggaran sesuai kompetensi dan pembagian peran/urusan yang sudah di daerahkan, pertanggung jawaban dan pengawasan keuangan daerah serta penerapan sistem pengendalian intern; d. penyempurnaan kebijakan pengelolaan SDM aparatur terutama sistem rekrutmen, penerapan sistem merit dan sistem kesejahteraan pegawai; e. penguatan penerapan sistem pengendalian internal yang efektif; f. peningkatan sinkronisasi dan harmonisasi peraturan perundang-undangan, baik antar sektor maupun antara pemerintah dan pemerintah daerah;
g. peningkatan sinergi antara pusat dan daerah, antara lain melalui percepatan penyusunan SPM oleh K/L dan penerapannya oleh Daerah, disertai dukungan penyusunan SPM di daerah; h. peningkatan penegakan hukum, melalui peningkatan integritas dan sinergi antar lembaga penegak hukum; i. tersedianya sistem dan pemanfaatan data kependudukan yang akurat dan up to date. j. pelaksanaan koordinasi penanganan terorisme yang di awali dengan penguatan dan pengembangan nilai-nilai wawasan kebangsaan melalui berbagai aspek kegiatan kemasyarakatan; k. pelayanan dan perlindungan WNI/BHI di luar negeri; l. penguatan dan pemantapan hubungan kelembagaan pencegahan dan pemberantasan korupsi, pengembalian asset (asset recovery), peningkatan kepastian hukum; m. penguatan perlindungan HAM; n. pemberdayaan industri strategis bidang pertahanan; dan o. peningkatan pengawasan pelayanan publik untuk dapat menilai kemajuan berjalannya reformasi birokrasi dan good governance (UU 37/2008 tentang Ombudsman RI dan UU 25/2009 tentang Pelayanan Publik). p. penyelenggaraan Pemilu Kada sebagai pelaksanaan demokrasi di provinsi dan kabupaten/kota dapat dilaksanakan tepat waktu dengan ketersediaan dana yang memadai melalui anggaran APBD. q. mendukung reformasi keuangan pusat dan daerah yang adil dan proporsional sesuai dengan kebutuhan organisasi. 2.
Mendukung upaya pemerintah dalam penguatan penghormatan dan penegakan hak asasi manusia sebagaimana tertuang di dalam Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RAN HAM) dan Strategi Nasional Akses Terhadap Keadilan, terutama Program Bantuan Hukum bagi masyarakat miskin; serta Rencana Aksi Strategi Nasional Pemberantasan Korupsi yang sejalan dengan Konvensi Internasional Anti Korupsi 2003;
3.
Mendukung implementasi Asean Charter melalui dukungan kebijakan daerah yang tertuang dalam RKPD 2011 dan pelaksanaan action line yang tercantum dalam Cetak Biru ASEAN, yang di dahului dengan sosialisasi ke daerah.
4.
Mendukung proses institusionalisasi Indeks Demokrasi Indonesia ke dalam struktur lembaga pemerintah daerah antara lain melalui pengefektifan fungsi kelompok kerja Provinsi dan dukungan penyediaan data yang akurat secara rutin setiap tahun.
5.
Memberikan pelayanan dan perlindungan TKI, melalui pembinaan, pengaturan dan pengawasan terhadap PPTKI-S, serta revitalisasi BLK sesuai standar permintaan pasar kerja dan melakukan penguatan koordinasi antara pemerintah daerah, pemerintah pusat dan lembaga terkait lainnya.
6.
Mendukung implementasi UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Perpres No. 23/2010 tentang BNN, BNNP dan BNNK.
7.
Notulensi Sidang Kelompok 5 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Risalah Kesepakatan Pembahasan.
Butir – butir kesepakatan tersebut di atas akan digunakan untuk penyempurnaan RKP Tahun 2011 dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Renja K/L) Tahun 2011, serta pemantapan perencanaan dan penganggaran di daerah dalam mendukung pelaksanaan RKP Tahun 2011. Demikian risalah ini dibuat untuk dipergunakan dalam proses perencanaan dan penganggaran lebih lanjut, sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Yang bertanda tangan dibawah ini: 1. Bappeda Seluruh Provinsi 2. Kementerian/Lembaga (sebagaimana Daftar Terlampir)
