BAPPENAS

Kementerian PPN/BAPPENAS

PEDOMAN

Penilaian dan Pemberian Anugerah Pangripta Nusantara PENILAIAN KABUPATEN/KOTA

2014 Penghargaan Perencanaan Pembangunan Terbaik


PEDOMAN Penilaian dan Pemberian Anugerah Pangripta Nusantara Tahun 2014

PENILAIAN KABUPATEN/ KOTA


PENGANTAR

P

eningkatan mutu rencana pembangunan menjadi tugas dan kewajiban seluruh pemangku kepentingan. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas mempunyai peran dalam peningkatan mutu rencana pembangunan. Dalam hal ini, salah satu langkah yang dilakukan oleh Kementerian PPN/Bappenas untuk meningkatkan mutu rencana pembangunan adalah memberikan penghargaan Pangripta Nusantara kepada daerah yang telah berhasil menyusun dokumen rencana pembangunan secara baik.

i

Pemberian penghargaan yang sudah dimulai pada tahun 2011 untuk menilai dokumen perencanaan RPJMD, dilanjutkan pada tahun 2012 untuk menilai dokumen perencanaan RKPD 2012 tingkat provinsi. Kemudian di tahun 2013, penilaian dan penghargaan tidak saja diberikan kepada provinsi namun juga diberikan kepada Kabupaten/Kota berprestasi dalam perencanaan pembangunan daerahnya. Di tahun 2014 ini, penilaian dan penghargaan juga akan dilakukan untuk tingkat provinsi dan Kabupaten/Kota. Buku Pedoman ini diharapkan dapat dijadikan sebagai acuan dalam melakukan penilaian dan pemberian Anugerah Pangripta Nusantara Tahun 2014 untuk lingkup Kabupaten/Kota sehingga penilaian dapat dilakukan secara, transparan, kredibel, dan dapat dipertanggung jawabkan. Semoga buku pedoman ini dapat memberikan manfaat dalam melaksanakan penilaian perencanaan pembangungan dalam lingkup Kabupaten/Kota. Terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang terlibat dalam seluruh rangkaian penilaian dan pemberian Anugerah Pangripta Nusantara tahun 2014.

Jakarta, Januari 2014

Deputi Pengembangan Regional dan Otonomi Daerah BAPPENAS

Buku Pedoman Penilaian dan Pemberian Anugerah Pangripta Nusantara 2014


DAFTAR ISI P E N G A N T A R ......................................................................

i

D A F T A R IS I........................................................................

ii

1 . P E N D A H U L U A N ................................................................

1

1 .1 . L a ta r B e la k a n g ..........................................................

1

1 .2 . T u ju a n d a n S a sa ra n ..................................................

1

1 .2 .1 . T u ju a n .............................................................

1

1 .2 .2 . S a sa ra n ..........................................................

2

2 . P E N E R IM A P E N G H A R G A A N ..............................................

2

3 . M E K A N IS M E P E N IL A IA N ...................................................

2

4 . K R IT E R IA P E N IL A IA N .........................................................

5

5 . M E T O D E P E N IL A IA N .........................................................

9

6 . O R G A N IS A S I P EL A K S A N A ..................................................

14

6 .1 . S u su n a n T im P e n ye le n g g a ra P ro v in si.......................

14

6 .2 .T u g a s T im P e n y e le n g g a ra P ro v in si............................

14

7 . P E N G H A R G A A N ................................................................

16

8 . M E K A N IS M E P E N E R IM A A N P E N G H A R G A A N ....................

17


ii


LAMPIRAN Lam piran 1 Param eter, Indikator, Dan Skala Penilaian Dokum en RKPD Kabupaten/Kota 2014 Lam piran 2 Penilaian Verifikasi Proses Penyusunan Dokum en RKPD Kabupaten/Kota 2014 Lam piran 3

Penilaian Presentasi dan W aw ancara

Lam piran 4 Anugerah Penghargaan Pangripta Nusantara Tahun 20112013 Lam piran 5 Jadw al Penyelenggaraan Anugerah Pangripta Nusantara Tahun 2014

iii



1.

PENDAHULUAN

1.1.

Latar Belakang

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, perencanaan pembangunan adalah rangkaian proses kegiatan dalam menentukan tindakan masa depan yang tepat melalui serangkaian pilihan, yang ditujukan untuk mencapai tujuan pembangunan. Perencanaan yang baik menjadi salah satu penentu keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan nasional. Sejalan dengan pelaksanaan otonomi daerah, setiap daerah mempunyai isu, karakteristik dan kapasitas yang berbeda dalam penyusunan dokumen rencana pembangunan. Salah satu langkah untuk meningkatkan mutu rencana pembangunan adalah memberikan penghargaan kepada daerah yang telah berhasil menyusun dokumen rencana pembangunan secara baik.

1 3 Penilaian penghargaan ini diharapkan dapat memberikan dorongan semangat bagi masing-masing daerah untuk meningkatkan mutu dokumen rencana pembangunan. Selain itu, pemberian penghargaan ini juga dapat memperkuat kerjasama dan kemitraan dalam mewujudkan perencanaan pembangunan yang lebih bermutu. 1.2.

Tujuan dan Sasaran

1.2.1. Tujuan Pemberian Anugerah Perencanaan Pangripta Nusantara kepada Kabupaten/Kota bertujuan mendorong setiap daerah untuk menyiapkan dokumen rencana pembangunan secara lebih baik, konsisten, komprehensif, terukur dan dapat dilaksanakan; serta sekaligus menciptakan insentif bagi pemerintah daerah untuk mewujudkan perencanaan yang lebih baik dan bermutu.



1.2.2 Sasaran Sasaran yang ingin dicapai dari Pedoman Anugerah Perencanaan Pangripta Nusantara adalah: 1. Tersusunnya mekanisme dan kriteria penilaian dokumen rencana pembangunan; 2. Terlaksananya penilaian dokumen rencana pembangunan; 3. Terpilihnya dokumen rencana pembangunan yang terbaik sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan.

2.

PENERIMA PENGHARGAAN

Penghargaan diberikan kepada Pemerintah Daerah yang berprestasi dalam perencanaan pembangunan daerahnya. Pada Tahun 2014 yang akan menerima penghargaan adalah: 1.

2

Pemerintah Daerah Provinsi dengan penilaian terhadap dokumen RKPD Tahun 2014 Provinsi. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dengan penilaian terhadap dokumen RKPD Tahun 2014 Kabupaten/Kota.

2.

3.

MEKANISME PENILAIAN

Penghargaan untuk Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten/Kota terbaik dilakukan melalui rangkaian kegiatan sebagai berikut: (1) Penetapan Dokumen Rencana Pembangunan yang dinilai Dokumen rencana pembangunan yang dinilai adalah dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten/Kota yang berlaku secara sah baik dalam bentuk Peraturan Bupati/Walikota maupun Peraturan Daerah. Pemerintah Kabupaten/Kota menyampaikan RKPD Kabupaten/Kota Tahun 2014 kepada Pemerintah Provinsi.



(2) Penilaian tahap I Penilaian tahap I dilaksanakan terhadap dokumen RKPD Kabupaten/Kota oleh Tim Penilai Provinsi. Penilaian dilakukan berdasarkan empat (4) parameter dan enam belas (16) indikator yang telah ditetapkan. Proses penilaian tahap I menghasilkan 3 Kabupaten/Kota terbaik di setiap provinsi. Penilaian terhadap dokumen perencanaan pada tahap I ini memiliki bobot nilai 30% dari seluruh penilaian. (3) Penilaian tahap II Penilaian tahap II dilaksanakan melalui wawancara terhadap 3 Kabupaten/Kota terbaik oleh Tim Penilai Provinsi. Penilaian dilakukan berdasarkan lima (5) parameter dan sepuluh (10) indikator yang telah ditetapkan. Penilaian wawancara pada tahap II ini memiliki bobot nilai 40% dari seluruh penilaian. Hasil penilaian tahap II akan menghasilkan 1 Kabupaten/Kota terbaik di setiap provinsi. (4) Penilaian tahap III Pada penilaian tahap III, Tim Penilai Provinsi mengajukan 1 Kabupaten/Kota terbaik pada masing-masing provinsi kepada Tim Penilai Pusat, dengan melampirkan hasil penilaian Tahap I dan Tahap II terhadap 3 (tiga) Kabupaten/Kota terbaik pada lingkup provinsinya.

Tim Penilai Pusat akan melakukan penilaian terhadap 32 Kabupaten/Kota terbaik dari masing-masing provinsi (tidak termasuk Provinsi DKI Jakarta) dalam bentuk presentasi dan wawancara di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas dengan bobot nilai 30%.


3


Penjelasan parameter, kriteria dan skala penilaian dokumen RKPD Kabupaten/Kota terlampir. Seluruh proses penilaian dapat digambarkan sebagai berikut:

Pedoman Penilaian RKPD Kab/Kota

Pengumpulan RKPD Kab/Kota di lingkup Provinsi

Penilaian Tahap I RKPD Kab/Kota 2014 oleh Tim Penilai Provinsi (Bobot 30%)

Shortlist 3 Kab/Kota nominasi di tiap provinsi

4

Penilaian Tahap III Presentasi dan Wawancara 33 Kab/Kota terbaik setiap provinsi di pusat (Bobot 30%)

Penilaian Tahap II Verifikasi Proses P enyusunan Dokumen RKPD Kab/Kota nominasi oleh Tim Penilai Provinsi (Bobot 40%)

Penetapan Pemenang Kabupaten/Kota



4.

KRITERIA PENILAIAN

Kriteria penilaian untuk RKPD Kabupaten/Kota Tahun 2014 menggunakan empat (4) parameter dan enam belas (16) indikator sebagai berikut: (1) Keterkaitan Penilaian didasarkan pada keterkaitan dokumen RKPD Kabupaten/Kota Tahun 2014 dengan dokumen RPJMD Kabupaten/Kota dan RKPD Provinsi Tahun 2014 dengan menggunakan indikator, yaitu: (a) tersedianya penjelasan tentang strategi dan arah kebijakan dalam RKPD Kabupaten/Kota 2014 yang terkait dengan visi dan misi, strategi dan arah kebijakan dalam RPJMD Kabupaten/Kota; (b) tersedianya penjelasan tentang tujuan dan sasaran, strategi dan arah kebijakan, dan prioritas dalam RKPD Kabupaten/Kota 2014 yang terkait dengan tujuan dan sasaran, strategi dan arah kebijakan, dan prioritas dalam RKPD Provinsi 2014. (2) Konsistensi Penilaian didasarkan pada konsistensi dokumen RKPD Kabupaten/Kota 2014 terutama konsistensi antara hasil evaluasi dengan isu strategis, isu strategis dengan prioritas, dan prioritas dengan penganggaran. Indikator yang digunakan untuk menilai konsistensi RKPD Kabupaten/Kota 2014 adalah: (a) terwujudnya konsistensi hasil evaluasi pelaksanaan RKPD Kabupaten/Kota Tahun 2013 dengan rumusan isu strategis tahun 2014; (b) terwujudnya konsistensi isu strategis dengan prioritas pembangunan; (c) terwujudnya konsistensi antara prioritas pembangunan dalam RKPD Kabupaten/Kota Tahun 2014 dengan pagu anggaran SKPD; dan (d) terwujudnya konsistensi antara prioritas pembangunan dalam RKPD Kabupaten/Kota Tahun 2014 dengan program/kegiatan SKPD.


5


(3) Kelengkapan dan Kedalaman

6

Penilaian didasarkan pada kelengkapan dan kedalaman dokumen RKPD Kabupaten/Kota 2014 dalam menyajikan kerangka ekonomi daerah; kerangka kebijakan keuangan daerah; analisa, arah kebijakan dan prioritas pengembangan wilayah; strategi dan arah kebijakan percepatan pertumbuhan ekonomi daerah (pro-growth); strategi dan arah kebijakan pengurangan kemiskinan (pro-poor); strategi dan arah kebijakan pengurangan pengangguran (pro-job); strategi dan arah kebijakan pembangunan berwawasan lingkungan (pro-environment); serta strategi dan arah kebijakan percepatan pencapaian tujuan pembangunan milenium (MDG’s). Indikator yang digunakan untuk menilai kelengkapan dan kedalaman dokumen RKPD Kabupaten/Kota 2014 adalah: (a) tersedianya penjelasan tentang kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan tahun 2014; (b) tersedianya penjelasan tentang kerangka kebijakan keuangan daerah 2014; (c) tersedianya penjelasan tentang analisa, arah kebijakan pembangunan wilayah, dan prioritas wilayah 2014; (d) tersedianya penjelasan tentang strategi, arah kebijakan dan prioritas percepatan pertumbuhan ekonomi (Pro-Growth) berdasarkan evaluasi tahun sebelumnya; (e) tersedianya penjelasan strategi, arah kebijakan dan prioritas pengurangan kemiskinan (Pro-Poor) berdasarkan evaluasi tahun sebelumnya; (f) tersedianya penjelasan tentang strategi, arah kebijakan dan prioritas pengurangan pengangguran (Pro-Job) berdasarkan evaluasi tahun sebelumnya; (g) tersedianya penjelasan tentang strategi, arah kebijakan dan prioritas pembangunan berwawasan lingkungan (Pro-Environment) berdasarkan evaluasi tahun sebelumnya; dan (h) tersedianya penjelasan tentang strategi, arah kebijakan dan prioritas percepatan pencapaian tujuan pembangunan milenium (MDG’s).



(4) Keterukuran Penilaian didasarkan pada keterukuran tujuan dan sasaran RKPD 2014 yang dilengkapi dengan indikator kinerja, dan prakiraan maju anggaran tahun berikutnya. Indikator yang digunakan untuk menilai keterukuran dokumen RKPD Kabupaten/Kota 2014 adalah: (a) tersedianya penjelasan tentang rumusan tujuan dan sasaran pembangunan daerah, program dan kegiatan, dan pagu anggaran SKPD Kabupaten/Kota tahun 2014 yang disertai dengan indikator kinerja yang terukur; dan (b) tersedianya penjelasan tentang prakiraan maju anggaran tahun berikutnya. Berdasarkan hasil penilaian dokumen RKPD Kabupaten/Kota 2014 kemudian dilakukan verifikasi proses penyusunan RKPD Kabupaten/Kota 2014 dengan menggunakan 5 (lima) parameter dan 10 (sepuluh) indikator. (1) Proses Perencanaan Dari Bawah Penilaian Proses Perencanaan Dari Bawah (bottom-up) didasarkan pada optimalisasi forum Musrenbang dan keterlibatan masyarakat dalam penyusunan RKPD Kabupaten/Kota 2014. Penilaian menggunakan 2 (dua) parameter, yaitu: (1) usulan dari Musrenbang Desa/Kelurahan dan Musrenbang Kecamatan dalam penyusunan RKPD Kabupaten/Kota 2014 dengan indikator persentase usulan Musrenbang Desa/Kelurahan dan Musrenbang Kecamatan yang menjadi kegiatan RKPD Kabupaten/Kota 2014; (2) partisipasi masyarakat dalam penyusunan RKPD Kabupaten/Kota 2014 dengan indikator persentase keterlibatan masyarakat dalam Musrenbang RKPD Kabupaten/Kota 2014 .


7


(2) Proses Perencanaan Dari Atas Penilaian Proses Perencanaan Dari Atas (top-down) didasarkan pada sinkronisasi dan sinergitas kebijakan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam penentuan kegiatan RKPD Kabupaten/Kota 2014. Penilaian menggunakan 2 (dua) parameter, yaitu: (1) Sinkronisasi Prioritas Kabupaten/Kota dalam RKPD Kabupaten/Kota 2014 dan Prioritas Provinsi dalam RKPD Provinsi 2014 dengan indikator tingkat kesesuaian tujuan dan sasaran, isu strategis dan prioritas pembangunan dalam RKPD Kabupaten/Kota 2014 dan RKPD Provinsi 2014; (2) Sinergitas program dan kegiatan dalam RKPD Kabupaten/Kota 2014 dengan indikator persentase program dan kegiatan RKPD Kabupaten/Kota 2014 yang mendukung RKPD Provinsi 2014. (3) Proses Perencanaan Teknokratik

8

Penilaian Proses Perencanaan Teknokratik didasarkan pada kapasitas Bappeda dalam penyusunan RKPD Kabupaten/Kota 2014 berbasis kinerja. Penilaian menggunakan 2 (dua) parameter, yaitu: (1) ketersediaan dan kelengkapan sumber data dan informasi dalam penyusunan RKPD Kabupaten/Kota 2014 dengan indikator persentase program dan kegiatan RKPD Kabupaten/Kota 2014 yang dilengkapi dengan indikator kinerja; (2) kapasitas Perencana Daerah dalam Penyiapan RKPD Kabupaten/Kota 2014 dengan indikator tingkat kapasitas perencana Bappeda Kabupaten/Kota dalam penyusunan RKPD Kabupaten/Kota 2014. (4) Proses Perencanaan Politik Penilaian Proses Perencanaan Politik didasarkan pada optimalisasi peran DPRD Kabupaten/Kota dalam penyusunan RKPD Kabupaten/Kota 2014. Penilaian menggunakan 2 (dua) parameter, yaitu: (1) Pertimbangan dan Pendapat DPRD Kabupaten/Kota dalam penyusunan RKPD Kabupaten/Kota 2014 dengan indikator persentase kesesuaian prioritas program



dan kegiatan RKPD Kabupaten/Kota 2014 dengan usulan DPRD Kabupaten/Kota; (2) konsultasi Publik dalam penyusunan RKPD Kabupaten/Kota 2014 dengan indikator persentase kesesuaian prioritas program dan kegiatan RKPD Kabupaten/Kota 2014 dengan usulan masyarakat sipil (LSM, Perguruan Tinggi, dan pelaku usaha). (5) Inovasi Penilaian Proses Perencanaan yang memasukkan unsur inovasi dari pimpinan daerah tanpa melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penilaian ini menggunakan 2 (dua) parameter, yaitu: (1) Inovasi pada proses perencanaan melalui pendekatan nonkonventional; dan (2) Inovasi pada kebijakan dan program pembangunan.

5.

METODE PENILAIAN

Penilaian RKPD Kabupaten/Kota dilakukan dengan metode pembobotan dengan menggunakan empat (4) parameter dan enam belas (16) indikator sebagai berikut:

(1) Keterkaitan (Bobot 10%) Penilaian didasarkan pada keterkaitan dokumen RKPD Kabupaten/Kota Tahun 2014 dengan dokumen RPJMD Kabupaten/Kota dan RKPD Provinsi Tahun 2014 dengan menggunakan dua indikator, yaitu: (a) tersedianya penjelasan tentang strategi dan arah kebijakan dalam RKPD Kabupaten/Kota 2014 yang terkait dengan visi dan misi, strategi dan arah kebijakan dalam RPJMD Kabupaten/Kota (bobot 5%); (b) tersedianya penjelasan tentang tujuan dan sasaran, strategi dan arah kebijakan, dan prioritas dalam RKPD Kabupaten/Kota 2014 yang terkait dengan tujuan dan sasaran, strategi dan arah kebijakan, dan prioritas dalam RKPD Provinsi 2014 (bobot 5%).


9


(2) Konsistensi (Bobot 30%) Penilaian didasarkan pada konsistensi dokumen RKPD Kabupaten/Kota 2014 terutama konsistensi antara hasil evaluasi dengan isu strategis, isu strategis dengan prioritas, dan prioritas dengan penganggaran. Indikator yang digunakan untuk menilai konsistensi RKPD Kabupaten/Kota 2014 adalah: (a) terwujudnya konsistensi hasil evaluasi pelaksanaan RKPD Kabupaten/Kota Tahun 2013 dengan rumusan isu strategis tahun 2014 (bobot 10%); (b) terwujudnya konsistensi isu strategis dengan prioritas pembangunan (bobot 10%); (c) terwujudnya konsistensi antara prioritas pembangunan dalam RKPD Kabupaten/Kota Tahun 2014 dengan pagu anggaran SKPD (bobot 5%); dan (d) terwujudnya konsistensi antara prioritas pembangunan dalam RKPD Kabupaten/Kota Tahun 2014 dengan program/kegiatan SKPD (bobot 5%). (3) Kelengkapan dan Kedalaman (Bobot 40%)

10

Penilaian didasarkan pada kelengkapan dan kedalaman dokumen RKPD Kabupaten/Kota 2014 dalam menyajikan kerangka ekonomi daerah; kerangka kebijakan keuangan daerah; analisa, arah kebijakan dan prioritas pengembangan wilayah; strategi dan arah kebijakan percepatan pertumbuhan ekonomi daerah (pro-growth); strategi dan arah kebijakan pengurangan kemiskinan (pro-poor); strategi dan arah kebijakan pengurangan pengangguran (pro-job); strategi dan arah kebijakan pembangunan berwawasan lingkungan (pro-environment); serta strategi dan arah kebijakan percepatan pencapaian tujuan pembangunan milenium (MDG’s). Indikator yang digunakan untuk menilai kelengkapan dan kedalaman dokumen RKPD Kabupaten/Kota adalah: (a) tersedianya penjelasan tentang kerangka ekonomi daerah 2014 (bobot 5%); (b) tersedianya penjelasan trentang kerangka kebijakan keuangan daerah 2014 (bobot 5%); (c) tersedianya penjelasan tentang analisa, arah kebijakan pembangunan wilayah, dan prioritas wilayah 2014 (bobot 5%); (d) tersedianya penjelasan



tentang strategi, arah kebijakan dan prioritas percepatan pertumbuhan ekonomi (Pro-Growth) berdasarkan evaluasi tahun sebelumnya (bobot 5%); (e) tersedianya penejlasan strategi, arah kebijakan dan prioritas pengurangan kemiskinan (Pro-Poor) berdasarkan evaluasi tahun sebelumnya (bobot 5%); (f) tersedianya penjelasan tentang strategi, arah kebijakan dan prioritas pengurangan pengangguran (Pro-Job) berdasarkan evaluasi tahun sebelumnya (bobot 5%); (g) tersedianya penjelasan tentang strategi, arah kebijakan dan prioritas pembangunan berwawasan lingkungan (Pro-Environment) berdasarkan evaluasi tahun sebelumnya (bobot 5%); dan (h) tersedianya penjelasan tentang strategi, arah kebijakan dan prioritas percepatan pencapaian tujuan pembangunan milenium (MDG’s) (bobot 5%). (4) Keterukuran (Bobot 20%) Penilaian didasarkan pada keterukuran tujuan dan sasaran RKPD Kabupaten/Kota 2014 yang dilengkapi dengan indikator kinerja, dan prakiraan maju anggaran tahun berikutnya. Indikator yang digunakan untuk menilai keterukuran dokumen RKPD Kabupaten/Kota 2014 adalah: (a) tersedianya penjelasan tentang rumusan tujuan dan sasaran pembangunan daerah, program dan kegiatan, dan pagu anggaran SKPD Kabupaten/Kota tahun 2014 yang disertai dengan indikator kinerja yang terukur (bobot 10%); dan (b) tersedianya penjelasan tentang perkiraan maju anggaran tahun berikutnya (bobot 10%). Berdasarkan hasil penilaian dokumen RKP Kabupaten/Kota 2014 kemudian dilakukan verifikasi proses penyusunan RKPD Kabupaten/Kota Tahun 2014 dengan menggunakan 5 (lima) parameter dan 10 (sepuluh) indikator.


11


(1) Proses Perencanaan Dari Bawah (Bobot 25%) Penilaian Proses Perencanaan Dari Bawah (bottom-up) didasarkan pada optimalisasi forum Musrenbang dan keterlibatan masyarakat dalam penyusunan RKPD Kabupaten/Kota 2014. Penilaian menggunakan 2 (dua) parameter, yaitu: (1) usulan dari Musrenbang Desa/Kelurahan dan Musrenbang Kecamatan dalam penyusunan RKPD Kabupaten/Kota 2014 dengan indikator persentase usulan Musrenbang Desa/Kelurahan dan Musrenbang Kecamatan yang menjadi kegiatan RKPD Kabupaten/Kota 2014 (bobot 12.5%); (2) partsipasi masyarakat dalam penyusunan RKPD Kabupaten/Kota 2014 dengan indikator persentase keterlibatan masyarakat dalam Musrenbang RKPD Kabupaten/Kota 2014 (bobot 12.5%). (2) Proses Perencanaan Dari Atas (Bobot 20%)

12

Penilaian Proses Perencanaan Dari Atas (top-down) didasarkan pada sinkronisasi dan sinergitas kebijakan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam penentuan kegiatan RKPD Kabupaten/Kota 2014. Penilaian menggunakan 2 (dua) parameter, yaitu: (1) Sinkronisasi Prioritas Kabupaten/Kota dalam RKPD Kabupaten/Kota 2014 dan Prioritas Provinsi dalam RKPD Provinsi 2014 dengan indikator tingkat kesesuaian tujuan dan sasaran, isu strategis dan prioritas pembangunan dalam RKPD Kabupaten/Kota 2014 dan RKPD Provinsi 2014 (bobot 10%); (2) Sinergitas program dan kegiatan dalam RKPD Kabupaten/Kota 2014 dengan indikator persentase program dan kegiatan RKPD Kabupaten/Kota 2014 yang mendukung RKPD Provinsi 2014 (bobot 10%). (3) Proses Perencanaan Teknokratik (Bobot 20%) Penilaian Proses Perencanaan Teknokratik didasarkan pada kapasitas Bappeda dalam penyusunan RKPD Kabupaten/Kota 2014 berbasis kinerja. Penilaian menggunakan 2 (dua) parameter, yaitu: (1) ketersediaan dan kelengkapan sumber data



dan informasi dalam penyusunan RKPD Kabupaten/Kota 2014 dengan indikator persentase program dan kegiatan RKPD Kabupaten/Kota 2014 yang dilengkapi dengan indikator kinerja (bobot 10%); (2) kapasitas Perencana Daerah dalam Penyiapan RKPD Kabupaten/Kota 2014 dengan indikator tingkat kapasitas perencana Bappeda Kabupaten/Kota dalam penyusunan RKPD Kabupaten/Kota 2014 (bobot 10%). (4) Proses Perencanaan Politik (Bobot 20%) Penilaian Proses Perencanaan Politik didasarkan pada optimalisasi peran DPRD Kabupaten/Kota dalam penyusunan RKPD Kabupaten/Kota 2014. Penilaian menggunakan 2 (dua) parameter, yaitu: (1) Pertimbangan dan Pendapat DPRD Kabupaten/Kota dalam penyusunan RKPD Kabupaten/Kota 2014 dengan indikator persentase kesesuaian prioritas program dan kegiatan RKPD Kabupaten/Kota 2014 dengan usulan DPRD Kabupaten/Kota (bobot 10%); (2) konsultasi Publik dalam penyusunan RKPD Kabupaten/Kota 2014 dengan indikator persentase kesesuaian prioritas program dan kegiatan RKPD Kabupaten/Kota 2014 dengan usulan masyarakat sipil (LSM, Perguruan Tinggi, dan pelaku usaha) (bobot 10%). (5) Inovasi (Bobot 15%) Penilaian Proses Perencanaan yang memasukkan unsur inovasi dari pimpinan daerah tanpa melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penilaian ini menggunakan 2 (dua) parameter, yaitu: (1) Inovasi pada proses perencanaan melalui pendekatan nonkonventional (bobot 7.5%); dan (2) Inovasi pada kebijakan dan program pembangunan (bobot 7.5%). Berdasarkan penilaian dokumen RKPD Kabupaten/Kota 2014 dan hasil verifikasi proses penyusunan RKPD Kabupaten/Kota tahun 2014 kemudian dilakukan wawancara langsung kepada Bappeda Kabupaten/Kota oleh Tim Penilai Pusat di Jakarta.


13


6.

ORGANISASI PELAKSANA

6.1.

Susunan Tim Penyelenggara Provinsi

Tim Penyelenggara terdiri dari Tim Pengarah, Penanggung jawab dan Tim Pelaksana. Tim Pelaksana terdiri dari:

14

1. Tim Penilai Utama; Tim Penilai Utama adalah Pejabat Eselon III 2. Tim Penilai Teknis; Tim Penilai Teknis adalah Pejabat Eselon IV dan staf 3. Tim Penilai Independen; Tim Penilai Independen adalah para ahli non PNS yang mempunyai pengetahuan dan pemahaman mengenai kebijakan publik termasuk pembangunan ekonomi, pengembangan wilayah, kelembagaan, dan disiplin ilmu lainnya. 4. Tim Perancang Penghargaan dan Acara (Optional) Tim Perancang Penghargaan dan Acara adalah staf yang merancang desain trofi dan penghargaan, serta mengatur susunan acara penerimaan penghargaan Anugerah Pangripta Nusantara Tahun 2014 lingkup Provinsi.

6.2.

Tugas Tim Penyelenggara Provinsi

Tim Pengarah bertugas: 1. Memberikan arahan kebijakan kepada Penanggung jawab dan Tim Pelaksana; 2. Melaksanakan evaluasi atas laporan dari Tim Pelaksana; 3. Melaporkan hasil penyelenggaraan Anugerah Pangripta Nusantara Tahun 2014 kepada Kepala Bappeda Provinsi.



Penanggung jawab bertugas: 1. Memberikan arahan dan melakukan koordinasi kepada Tim Pelaksana; 2. Melaksanakan pengendalian terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Tim Pelaksana; 3. Menyampaikan laporan hasil penyelenggaraan Anugerah Pangripta Nusantara Tahun 2014 kepada Tim Pengarah.

Tim Pelaksana bertugas: 1. Melakukan persiapan kegiatan penilaian dan pemberian Anugerah Pangripta Nusantara Tahun 2014; 2. Melakukan penilaian sesuai dengan indikator/kriteria dan tahapan/mekanisme yang telah ditetapkan; 3. Melakukan verifikasi terhadap proses penyusunan perencanaan; 4. Menetapkan pemenang Anugerah Pangripta Nusantara Tahun 2014 berdasarkan penilaian yang telah dilaksanakan; 5. Melaporkan hasil kegiatan penilaian dan penetapan pemenang Anugerah Pangripta Nusantara Tahun 2014 kepada Tim Pengarah; 6. Merancang, mempersiapkan, dan mengatur tata cara penyerahan piala dan piagam untuk pemenang Anugerah Pangripta Nusantara Tahun 2014; 7. Melaporkan hasil penyelenggaraan Anugerah Pangripta Nusantara Tahun 2014 kepada Tim Pengarah. Secara khusus, Tim Penilai Teknis bertugas: 1. Melakukan review secara rinci pada dokumen RKPD yang dinilai sehingga menghasilkan penilaian terhadap seluruh RKPD; 2. Membantu Tim Penilai Utama dan Tim Penilai Independen dalam melakukan verifikasi proses penyusunan dokumen perencanaan.


15


Tim Penilai Utama dan Tim Penilai Independen bertugas: 1. Membahas seluruh hasil penilaian Tim Penilai Teknis dan menyusun nominasi daerah terbaik; 2. Melakukan verifikasi proses penyusunan dokumen perencanaan melalui wawancara atau/dan tinjauan lapangan terhadap nominasi daerah terbaik; 3. Membahas seluruh hasil penilaian terhadap nominasi daerah terbaik, serta menetapkan pemenang 1 (satu) Kabupaten/Kota terbaik untuk disampaikan kepada Tim Penilai Pusat.

7. PENGHARGAAN Penghargaan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional kepada pemerintah Kabupaten/Kota dengan perencanaan pembangunan terbaik ini dinamakan:

16

“Anugerah Pangripta Nusantara” Trofi Anugerah Pangripta Nusantara, yang artinya kurang lebih “Anugerah perencanaan pembangunan nasional” ini pada penampilannya melambangkan semakin mantap dan tegaknya pembangunan di lima wilayah kepulauan Indonesia yang menggambarkan keseluruhan 33 provinsi, yang berbeda-beda namun mewujudkan kesatuan bangsa dan negara Indonesia.



8. (1)

(2) (3)

(4)

MEKANISME PENERIMAAN PENGHARGAAN Berdasarkan seluruh hasil penilaian Tim Penilai Teknis, Tim Penilai Utama dan Tim Penilai Independen di Provinsi, baik melalui Tahap I dan tahap II, dilaksanakan Penilaian Akhir di Pusat oleh Tim Pelaksana Anugerah Pangripta Nusantara 2014 melalui verifikasi/wawancara langsung terhadap 32 RKPD kabupaten/kota. Tim Pelaksana Pusat melaporkan seluruh hasil penilaian kepada Tim Pengarah Pusat. Tim Pengarah Pusat membahas dan menyampaikan hasil penilaian Tim Penilai Independen kepada Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas menetapkan Para Pemenang Kabupaten/Kota Terbaik.

17



LAM PIRAN PED O M AN Penilaian dan Pem berian Anugerah Pangripta N usantara 18

Tahun 2014



LAMPIRAN 1 PARAMETER, INDIKATOR, DAN SKALA PENILAIAN DOKUMEN RKPD KABUPATEN/KOTA TAHUN 2014 PARAMETER

INDIKATOR

4

KETERKAITAN (10%)

1.Tersedianya penjelasan strategi dan arah kebijakan RKPD Kabupaten/Kota yang terkait dengan: visi dan misi, strategi dan arah kebijakan RPJMD (5%)

3

1

0

2.Tersedianya penjelasan strategi dan arah kebijakan RKPD 2014 yang terkait dengan tujuan, sasaran, dan prioritas RKPD Provinsi 2014 (5%)

4

SKALA PENILAIAN RKPD Kabupaten/Kota 2014 menyebutkan dan menjabarkan visi, misi, strategi dan arah Sangat kebijakan RPJMD jelas Kabupaten/Kota secara lengkap dan runtut dalam bentuk matrik

Jelas

Kurang jelas

Tidak jelas

Sangat jelas

RKPD Kabupaten/Kota 2014 menyebutkan visi, misi, strategi dan arah kebijakan RPJMD Kabupaten/Kota, tapi kurang lengkap dan kurang runtut RKPD Kabupaten/Kota 2014 menyebutkan visi, misi, strategi dan arah kebijakan RPJMD Kabupaten/Kota, tapi tidak lengkap dan tidak jelas RKPD Kabupaten/Kota 2014 tidak berpedoman pada RPJMD Kabupaten/Kota

RKPD Kabupaten/Kota 2014 menyebutkan dan menjabarkan tujuan, sasaran, dan prioritas RKPD Provinsi 2014 secara lengkap dan runtut dalam bentuk matrik


19


PARAMETER

INDIKATOR

3

SKALA PENILAIAN RKPD Kabupaten/Kota 2014 menyebutkan dan menjabarkan tujuan, sasaran, dan prioritas Jelas RKPD Kabupaten/Kota 2014tapi kurang lengkap dan kurang runtut

1

Kurang jelas

0

Tidak jelas

20 4

KONSISTENSI (30%)

3. Terwujudnya konsistensi antara hasil evaluasi pelaksanaan RKPD Kabupaten/ Kota 2013 dengan isu strategis (10%)

3

1

Sangat jelas

Jelas

Kurang jelas

RKPD Kabupaten/Kota 2014 menyebutkan tujuan, sasaran, dan prioritas RKP Kabupaten/Kota 2014, tapi tidak lengkap dan tidak jelas RKPD Kabupaten/Kota 2014 tidak berpedoman pada RKPD Provinsi 2014 RKPD Kabupaten/Kota 2014 memuat dan menjelaskan hasil evaluasi pelaksanaan RKPD Kabupaten/Kota 2013 sebagai dasar identifikasi isu strategis secara lengkap dan runtut RKPD Kabupaten/Kota 2014 memuat hasil evaluasi pelaksanaan RKPD Kabupaten/Kota 2013 sebagai dasar identifikasi isu strategis, tapi tidak lengkap dan tidak runtut RKPD 2014 memuat hasil evaluasi pelaksanaan RKPD 2013,tapi tidak digunakan sebagai dasar identifikasi isu strategis



PARAMETER

INDIKATOR

0

4. Terwujudnya konsistensi antara isu strategis dengan prioritas pembangunan (10%)

4

Sangat jelas

3

Jelas

1

0

4 5. Terwujudnya konsistensi antara prioritas pembangunan dalam RKPD Kabupaten/Kota 2014 dengan pagu anggaran SKPD (5%)

SKALA PENILAIAN RKPD Kabupaten/Kota 2014 tidak memuat hasil Tidak evaluasi pelaksanaan jelas RKPD Kabupaten/Kota 2013

3

1

Kurang jelas

Tidak jelas

Sangat jelas

Jelas

Kurang jelas

RKPD Kabupaten/Kota 2014 memuat dan menjelaskan isu strategis dan prioritas pembangunan, tapi tidak lengkap dan tidak runtut RKPD Kabupaten/Kota 2014 memuat isu strategis,tapi tidak digunakan sebagai dasar penentuan prioritas pembangunan RKPD Kabupaten/Kota 2014 tidak memuat isu strategis dan prioritas pembangunan RKPD Kabupaten/Kota 2014 memuat dan menjelaskan prioritas pembangunan dan pagu anggaran SKPD secara lengkap dan runtut RKPD Kabupaten/Kota 2014 memuat prioritas pembangunan dan pagu anggaran SKPD, tapi tidak lengkap dan tidak runtut RKPD Kabupaten/Kota 2014 memuat prioritas pembangunan,tapi tidak digunakan sebagai dasar penentuan pagu anggaran SKPD


21


PARAMETER

INDIKATOR

0

4

6. Terwujudnya konsistensi antara prioritas pembangunan dalam RKPD Kabupaten/Kota 2014 dengan program/ kegiatan SKPD (5%)

22

3

1

0

KELENGKAPAN DAN KEDALAMAN

(40%)

7. Tersedianya kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan 2014 (5%)

4

SKALA PENILAIAN RKPD Kabupaten/Kota 2014 tidak memuat Tidak prioritas pembangunan jelas dan pagu anggaran SKPD

Sangat jelas

Jelas

Kurang jelas

Tidak jelas

Sangat jelas

RKPD Kabupaten/Kota 2014 memuat dan menjelaskan prioritas pembangunan dan program/kegiatan SKPD secara lengkap dan runtut RKPD Kabupaten/Kota 2014 memuat prioritas pembangunan dan program/kegiatan SKPD, tapi tidak lengkap dan tidak runtut RKPD Kabupaten/Kota 2014 memuat prioritas pembangunan,tapi tidak digunakan sebagai dasar penentuan program/kegiatan SKPD RKPD Kabupaten/Kota 2014 tidak memuat prioritas pembangunan dan program/kegiatan SKPD RKPD Kabupaten/Kota 2014 memuat dan menjabarkan kerangka ekonomi daerah 2014 dan kerangka pendanaan 2014 secara lengkap dan runtut



PARAMETER

INDIKATOR

3

1

0

4

8. Tersedianya kerangka kebijakan keuangan daerah 2014 (5%)

Jelas

Kurang jelas

Tidak jelas

Sangat jelas

3

Jelas

1

Kurang jelas

0

Tidak jelas

SKALA PENILAIAN RKPD Kabupaten/Kota 2014 memuat dan menjabarkan kerangka ekonomi daerah2014 dan kerangka pendanaan 2014, tapi kurang lengkap dan tidak runtut RKPD Kabupaten/Kota 2014 hanya memuat kerangka ekonomi daerah 2014, tapi tidak menjelaskan kerangka pendanaan 2014 RKPD Kabupaten/Kota 2014 tidak memuat kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan 2014 RKPD Kabupaten/Kota 2014 memuat dan menjabarkan kerangka kebijakan keuangan daerah 2014 secara lengkap dan runtut RKPD Kabupaten/Kota 2014 memuat dan menjabarkan kerangka kebijakan keuangan daerah 2014, tapi kurang lengkap dan tidak runtut RKPD Kabupaten/Kota 2014 memuat kerangka kebijakan keuangan daerah 2014, tapi tidak ada penjelasan RKPD Kabupaten/Kota 2014 tidak memuat kerangka kebijakan keuangan daerah 2014


23


PARAMETER

INDIKATOR

SKALA PENILAIAN

4

24

9. Tersedianya analisa, arah kebijakan pembangunan wilayah, dan prioritas pembangunan wilayah kecamatan 2014 (5%)

10. Tersedianya uraian strategi dan arah kebijakan pertumbuhan ekonomi (Pro Growth) berdasarkan evaluasi tahun sebelumnya (5%)

Sangat jelas

3

Jelas

1

Kurang jelas

0

Tidak jelas

4

Sangat jelas

RKPD Kabupaten/Kota 2014 memuat dan menjabarkan analisa, arah kebijakan pembangunan wilayah, dan prioritas pembangunan wilayah kabupaten/kota secara lengkap dan runtut RKPD Kabupaten/Kota 2014 memuat dan menjabarkan analisa, arah kebijakan pembangunan wilayah, dan prioritas pembangunan wilayah kecamatan, tapi kurang lengkap dan kurang runtut tidak runtut RKPD Kabupaten/Kota 2014memuat analisa, arah kebijakan pembangunan wilayah, dan prioritas pembangunan wilayah kecamatan, tapi tidak ada penjabaran RKPD Kabupaten/Kota 2014 tidak memuat analisa, arah kebijakan pembangunan wilayah, dan prioritas pembangunan wilayah kecamatan RKPD Kabupaten/Kota 2014memuat dan menjelaskan strategi dan arah kebijakan pertumbuhan ekonomi (Pro-Growth) berdasarkan evaluasi tahun sebelumnya secara lengkap dan runtut



PARAMETER

INDIKATOR

3

1

0

11. Tersedianya uraian strategi dan arah kebijakan pengurangan kemiskinan (Pro Poor) berdasarkan evaluasi tahun sebelumnya (5%)

4

3

Jelas

Kurang jelas

Tidak jelas

Sangat jelas

Jelas

SKALA PENILAIAN RKPD Kabupaten/Kota 2014 memuat strategi dan arah kebijakan pertumbuhan ekonomi (Pro Growth) berdasarkan evaluasi tahun sebelumnya secara lengkap, tapi tidak runtut RKPD Kabupaten/Kota 2014 memuat uraian strategi dan arah kebijakan pertumbuhan ekonomi (Pro-Growth) berdasarkan evaluasi tahun sebelumnya, tapi tidak lengkap dan tidak runtut RKPD Kabupaten/Kota 2014 tidak memuat uraian strategi dan arah kebijakan pertumbuhan ekonomi (Pro-Growth) berdasarkan evaluasi tahun sebelumnya RKPD Kabupaten/Kota 2014 memuat dan menjelaskan strategi dan arah kebijakan pengurangan kemiskinan (Pro Poor)secara lengkap dan runtut RKPD Kabupaten/Kota 2014 memuat strategi dan arah kebijakan pengurangan kemiskinan (Pro Poor) berdasarkan evaluasi tahun sebelumnya secara lengkap, tapi tidak runtut


25


PARAMETER

INDIKATOR

1

0

26

12. Tersedianya uraian strategi dan arah kebijakan pengurangan pengangguran (Pro Job) berdasarkan evaluasi tahun sebelumnya (5%)

4

3

1

SKALA PENILAIAN RKPD Kabupaten/Kota 2014 memuat uraian strategi dan arah kebijakan pengurangan Kurang kemiskinan (Pro Poor) jelas berdasarkan evaluasi tahun sebelumnya, tapi tidak lengkap dan tidak runtut RKPD Kabupaten/Kota 2014 tidak memuat uraian strategi dan arah Tidak kebijakan pengurangan jelas kemiskinan (Pro Poor) berdasarkan evaluasi tahun sebelumnya

Sangat jelas

Jelas

Kurang jelas

RKPD Kabupaten/Kota 2014 memuat dan menjelaskan strategi dan arah kebijakan pengurangan pengangguran (Pro Job) berdasarkan evaluasi tahun sebelumnya secara lengkap dan runtut RKPD Kabupaten/Kota 2014 memuat strategi dan arah kebijakan pengurangan pengangguran (Pro Job) berdasarkan evaluasi tahun sebelumnya secara lengkap, tapi tidak runtut RKPD Kabupaten/Kota 2014 memuat uraian strategi dan arah kebijakan pengurangan pengangguran (Pro Job) berdasarkan evaluasi tahun sebelumnya, tapi tidak lengkap dan tidak runtut



PARAMETER

INDIKATOR

0

4

13. Tersedianya uraian strategi dan arah kebijakan berwawasan lingkungan (Pro Environment) berdasarkan evaluasi tahun sebelumnya (5%)

3

1

0

SKALA PENILAIAN RKPD Kabupaten/Kota 2014 tidak memuat uraian strategi dan arah Tidak kebijakan pengurangan jelas pengangguran (Pro Job) berdasarkan evaluasi tahun sebelumnya

Sangat jelas

Jelas

Kurang jelas

Tidak jelas

RKPD Kabupaten/Kota 2014 memuat dan menjelaskan strategi dan arah kebijakanberwawasan lingkungan (Pro Environment)secara lengkap dan runtut RKPD Kabupaten/Kota 2014 memuat strategi dan arah kebijakan berwawasan lingkungan (Pro Environment) berdasarkan evaluasi tahun sebelumnya secara lengkap, tapi tidak runtut RKPD Kabupaten/Kota 2014 memuat uraian strategi dan arah kebijakan berwawasan lingkungan (Pro Environment) berdasarkan evaluasi tahun sebelumnya, tapi tidak lengkap dan tidak runtut RKPD Kabupaten/Kota 2014 tidak memuat uraian strategi dan arah berwawasan lingkungan (Pro Environment) berdasarkan evaluasi tahun sebelumnya


27


PARAMETER

INDIKATOR

4

14. Tersedianya uraian strategi dan arah kebijakan MDG’s (5%)

3

1

0

SKALA PENILAIAN RKPD Kabupaten/Kota 2014 memuat uraian isu, Sangat tujuan dan sasaran jelas MDG’s secara lengkap dan runtut

Jelas

Kurang jelas

Tidak jelas

28

4

KETERUKURAN (20%)

15. Tersedianya rumusan sasaran pembangunan daerah, hasil program, dan output kegiatan tahun 2014 dengan indikator kinerja yang terukur (berbasis kinerja) – berdasarkan matrik (10%)

3

Sangat jelas

Jelas

1

Kurang jelas

0

Tidak jelas

RKPD Kabupaten/Kota 2014 memuat uraian isu, tujuan dan sasaran MDG’s secara lengkap, tapi tidak runtut RKPD Kabupaten/Kota 2014 memuat uraian isu, tujuan dan sasaran MDG’s, tapi tidak lengkap dan tidak runtut RKPD Kabupaten/Kota 2014 tidak memuat uraian isu, tujuan dan sasaran MDG’s RKPD Kabupaten/Kota 2014 memuat sasaran dengan indikator kinerja terukur secara lengkap dan runtut RKPD Kabupaten/Kota 2014 memuat sasaran dengan indikator kinerja secara lengkap, tapi tidak runtut RKPD Kabupaten/Kota 2014 memuat sasaran dengan indikator kinerja, tapi tidak lengkap dan tidak jelas RKPD Kabupaten/Kota 2014 tidak memuat sasaran dengan indikator kinerja terukur



PARAMETER

INDIKATOR

SKALA PENILAIAN

4

16. Tersedianya prakiraan maju anggaran tahun berikutnya (10%)

3

1

0

Sangat jelas

Jelas

Kurang jelas

Tidak jelas

RKPD Kabupaten/Kota 2014 memuat prakiraan maju anggaran tahun berikutnya secara lengkap dan runtut RKPD Kabupaten/Kota 2014 memuat prakiraan maju anggaran tahun berikutnya lengkap, tapi tidak runtut RKPD Kabupaten/Kota 2014 memuat prakiraan maju anggaran tahun berikutnya, tapi tidak lengkap dan tidak jelas RKPD Kabupaten/Kota 2014 tidak memuat prakiraan maju anggaran tahun berikutnya


29


LAMPIRAN 2 PENILAIAN VERIFIKASI PROSES PENYUSUNAN DOKUMEN RKPD KABUPATEN/KOTA TAHUN 2014 Proses wawancara/verifikasi terhadap proses penyusunan dokumen RKPD Kabupaten/Kota 2014 dilakukan dengan menggunakan instrumen sebagai berikut:

PRINSIP

Bobot (%)

30 Dari Bawah (BottomUp)

PARAMETER

INDIKATOR

1. Usulan dari Musrenbang Desa/Kelura han dan Musrenbang Kecamatan dalam penyusunan RKPD Kabupaten/ Kota 2014

Persentase usulan Musrenbang Desa/Kelurah an dan Musrenbang Kecamatan yang menjadi kegiatan RKPD Kabupaten/Ko ta 2014

SKALA PENILAIAN

Bobot (%)

12.5

4

Pelaksanaan lebih dari 80%

3

Pelaksanaan 60%-80%

1

Pelaksanaan 30% -60%

0

Pelaksanaan 0 -30%

4


3

Pelaksanaan 60%-80%

1


25

2. Partisipasi masyarakat dalam penyusunan RKPD Kabupaten/ Kota 2014

Persentase keterlibatan masyarakat dalam Musrenbang RKPD Kabupaten/Ko ta 2014

12.5

0

Pelaksanaan 0 -30%



PRINSIP

Dari Atas (TopDown)

TEKNO KRATIK

Bobot (%)

20

20

PARAMETER

INDIKATOR

3. Sinkronisasi Prioritas Daerah dalam RKPD Kabupaten/ Kota 2014 dan Prioritas Provinsi dalam RKP Provinsi 2014

Tingkat kesesuaian tujuan dan sasaran, isu strategis dan prioritas pembangunan dalam RKPD Kabupaten/ Kota 2014

4. Sinergitas program dan kegiatan dalam RKPD Kabupaten/ Kota 2014 dan RKPD Provinsi 2014

Persentase program dan kegiatan RKPD Kabupaten/ Kota 2014 yang mendukung RKPD Provinsi 2014

5. Ketersediaan dan kelengkapan sumber data dan informasi dalam penyusunan RKPD Kabupaten/ Kota 2014

6. Kapasitas Perencana Daerah dalam Penyiapan RKPD Kabupaten/ Kota 2014

Persentase program dan kegiatan RKPD Kabupaten/ Kota 2014 yang dilengkapi dengan indikator kinerja Tingkat kapasitas perencana Bappeda Provinsi dalam penyusunan RKPD Kabupaten/ Kota 2014

SKALA PENILAIAN

Bobot (%)

4 3 10 1

10

Pelaksanaan lebih dari 80% Pelaksanaan 60%-80% Pelaksanaan 30% -60%

0

Pelaksanaan 0 -30%

4


3

Pelaksanaan 60%-80%

1


0 4

Pelaksanaan 0 -30% Pelaksanaan lebih dari 80%

3

Pelaksanaan 60%-80%

1


0

Pelaksanaan 0 -30%

10

4 3 10 1 0

Pelaksanaan lebih dari 80% Pelaksanaan 60%-80% Pelaksanaan 30% -60% Pelaksanaan 0 -30%


31 27


PRINSIP

POLITIK

Bobot (%)

PARAMETER

INDIKATOR

7. Pertimba ngan dan Pendapat DPRD Kabupaten/ Kota dalam penyusunan RKPD Kabupaten/ Kota 2014

Persentase kesesuaian prioritas program dan kegiatan RKPD Kabupaten/ Kota 2014 dengan usulan DPRD Kabupaten/ Kota

20

8. Konsultasi Publik dalam penyusunan RKPD Kabupaten/ Kota 2014

32

INOVASI

15

9. Inovasi pada proses perencanaan

Persentase kesesuaian prioritas program dan kegiatan RKPD Kabupaten/Ko ta 2014 dengan usulan masyarakat sipil (LSM, PT, dan pelaku usaha) Tingkat kapasitas Perencana Daerah untuk melakukan inovasi pada proses perencanaan melalui pendekatan nonkonventional

SKALA PENILAIAN

Bobot (%)

4

10


3

Pelaksanaan 60%-80%

1


0

Pelaksanaan 0 -30%

4


3

Pelaksanaan 60%-80%

1


10

0

4

Pelaksanaan 0 -30%


3

Pelaksanaan 60%-80%

1


7.5

0

Pelaksanaan 0 -30%



PRINSIP

Bobot (%)

15

PARAMETER

INDIKATOR

10. Inovasi pada kebijakan dan program pembangunan

Tingkat kapasitas Perencana Daerah untuk melakukan inovasi pada kebijakan dan program, pembangunan contoh terkait dengan regulasi, efisiensi pembiayaan

SKALA PENILAIAN

Bobot (%)

4

7.5


3

Pelaksanaan 60%-80%

1


0

Pelaksanaan 0 -30%

33



LAMPIRAN 3 PENILAIAN PRESENTASI DAN WAWANCARA

NO.

34 27

KRITERIA

BOBOT

SKALA NILAI

1

KETERKAITAN

5%

4,3,1,0

2

KONSISTENSI

5%

4,3,1,0

3

KEDALAMAN DAN KELENGKAPAN

5%

4,3,1,0

4

KETERUKURAN

5%

4,3,1,0

5

DARI BAWAH (BOTTOM-UP)

5%

4,3,1,0

6

DARI ATAS (TOP-DOWN)

5%

4,3,1,0

7

TEKNOKRATIK

5%

4,3,1,0

8

POLITIK

5%

4,3,1,0

9

INOVASI

5%

4,3,1,0

TAMPILAN DAN MATERI PRESENTASI (Visualisasi(tabel, gambar, grafik, peta),

25%

4,3,1,0

30%

4,3,1,0

10

alur, konsistensi, IT) 11

KEMAMPUAN PRESENTASI DAN PENGUASAAN MATERI

(bahasa penyampaian, gesture, kualitas argumentasi, waktu)



LAMPIRAN 4 ANUGERAH PENGHARGAAN PANGRIPTA NUSANTARA TAHUN 2011 Pada tahun 2011, penganugerahan Pangripta Nusantara pertama kali diberikan kepada pemerintah provinsi dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi terbaik. Dengan memperhatikan hasil penilaian Tim, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas menetapkan tiga dokumen RKPD Provinsi terbaik. Ketiga provinsi dengan nilai tertinggi tersebut adalah: 1. Provinsi Sumatera Selatan, sebagai Provinsi Terbaik I 2. Provinsi Jambi, Provinsi Terbaik II 3. Provinsi Jawa Barat, Provinsi Terbaik III 35 27



ANUGERAH PENGHARGAAN PANGRIPTA NUSANTARA TAHUN 2012 Untuk tahun 2012, penghargaan diberikan kepada pemerintah provinsi dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) terbaik. Selain Tim Penilai Teknis dan Tim Penilai Utama dari unsur Bappenas, penilaian juga dilakukan oleh Tim Penilai Independen. Tim Penilai Independen tahun 2012 terdiri dari Prof. DR Herman Haeruman JS (Institut Pertanian Bogor), Prof. Bambang Bintoro Soedjito (Institut Teknologi Bandung), Dr Kodrat Wibowo (Universitas Padjajaran), Dr Wicaksono Sarosa (Kemitraan/Partnership), dan Agung Pambudhi (Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah).

36 27

Dengan memperhatikan hasil penilaian Tim, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas menetapkan tiga dokumen RKPD Provinsi terbaik. Ketiga provinsi dengan nilai tertinggi tersebut adalah: 1. Provinsi Jawa Barat, sebagai Provinsi Terbaik I 2. Provinsi DI Yogyakarta, Provinsi Terbaik II 3. Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Terbaik III



ANUGERAH PENGHARGAAN PANGRIPTA NUSANTARA TAHUN 2013 Untuk tahun 2013, Tim Penilai Independen terdiri dari Prof. Herman Haeruman (Dosen Ilmu Lingkungan, Universitas Indonesia dan Institut Pertanian Bogor); Dr Wicaksono Sarosa (Direktur Eksekutif Kemitraan Indonesia); Kodrat Wibowo, SE, Ph.D (Dosen Departemen Ilmu Ekonomi Universitas Padjajaran); Soedarti Surbakti, Ph.D (Peneliti Utama Badan Pusat Statistik); Robert Endi Jaweng, MAP (Direktur Eksekutif Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah); Dr. Ning Purnomohadi (Widyaiswara Kementerian Lingkungan Hidup); Prof Dr. Paulus Wirutomo (Pakar Sosiologi Universitas Indonesia). Pemenang Anugerah Kabupaten/Kota

Pangripta

Nusantara

2013

Tingkat

Kabupaten/Kota penerima Anugerah Pangripta Nusantara Utama Tahun 2013, sebagai berikut: KELOMPOK A 1. Terbaik I Kabupaten Deli Serdang 2. Terbaik II Kabupaten Kepulauan Talaud 3. Terbaik III Kabupaten Gunungkidul KELOMPOK B 1. Terbaik I 2. Terbaik II 3. Terbaik III

Kabupaten Sarolangun Kabupaten Karimun Kota Baubau

Kabupaten/Kota penerima Anugerah Pangripta Nusantara Pratama Tahun 2013, sebagai berikut: KELOMPOK A 1. Terbaik I Kabupaten Bekasi 2. Terbaik II Kabupaten Badung 3. Terbaik III Kota Cilegon KELOMPOK B 1. Terbaik I Kabupaten Bengkulu Selatan 2. Terbaik II Kabupaten Maluku Tengah 3. Terbaik III Kabupaten Pidie Jaya Buku Pedoman Penilaian dan Pemberian Anugerah Pangripta Nusantara 2014

37 27


38 27



LAMPIRAN 5 JADWAL PENYELENGGARAAN ANUGERAH PANGRIPTA NUSANTARA TAHUN 2014 AGENDA ANUGERAH PANGRIPTA NUSANTARA TAHUN 2014 NO 1.

WAKTU M1-M2 Jan

KEGIATAN Persiapan Tim Pelaksana

2. M3 Jan 3. 4.

M4 Jan

5. M4 Jan 6.

7.

M1 –M2 Feb

8.

M2-M3 Feb

Penilaian Tahap II Penilaian Proses Penyusunan Dokumen Perencanaan

9.

M1-M3 Mar 10.

Pengumpulan Dokumen RKPD Provinsi 2014 Sosialisasi dan Penyampaian Informasi APN 2014 kepada Daerah Penilaian Tahap I Dokumen RKPD Provinsi dan RKPD Kab/Kota

URAIAN Penetapan SK Tim Penilai Pusat (Tim Penilai Independen, Tim Penilai Utama, dan Tim Penilai Teknis) Penyiapan Rancangan Indikator/Kriteria & Mekanisme Penilaian Kesepakatan/Penetapan Indikator/Kriteria & Mekanisme Penilaian oleh Tim Penilai Sensitisasi kepada TPI, TPU, dan TPT Pengumpulan Dokumen RKPD Provinsi 2014 kepada Sekretariat APN 2014 Penyampaian Informasi APN 2014 dan Teknis Pelaksanaan Penilaian kepada Daerah (Kick-off Meting, Surat Menteri, Triwulan Bappeda) Penilaian Dokumen RKPD Provinsi oleh Tim Penilai Teknis Pusat Penilaian Dokumen RKPD Kab/Kota oleh Tim Penilai Teknis Provinsi Penilaian Proses Penyusunan Dokumen Perencanaan Provinsi oleh Tim Penilai Pusat (Verifikasi Lapangan) Penilaian Proses Penyusunan Dokumen Perencanaan Kab/Kota oleh Tim Penilai Provinsi + Penyampaian Hasil Penilaian Kab/Kota terbaik per provinsi kepada Tim Penilai Pusat


39 27


AGENDA ANUGERAH PANGRIPTA NUSANTARA TAHUN 2014 NO

WAKTU

11. M1 Apr

KEGIATAN Penilaian Tahap III Presentasi dan Wawancara

12. 13.

M2 Apr

14.

M2-M3 Apr

15.

M4 Apr

Penetapan Pemenang Penyiapan dan Penyerahan Trofi

URAIAN Penilaian Presentasi dan Wawancara nominasi terbaik provinsi oleh Tim Penilai Pusat Penilaian Presentasi dan Wawancara nominasi terbaik Kab/Kota oleh Tim Penilai Pusat Penetapan Pemenang Provinsi dan Kabupaten/ Kota terbaik Penyiapan Trophy Pemenang Award Penyerahan Trophy APN 2014 pada acara penutupan Pra Musrenbang Nasional

40


Sekretariat Anugerah Pangripta Nusantara Tahun 2014 Direktorat Perkotaan dan Perdesaan Bappenas Gedung Madiun Lantai 4 Jalan Taman Suropati No. 2 Jakarta Pusat 1030 Telp/Fax (021)-3905643/3926319

BAPPENAS

Recommend Documents