STRATEGI PENGURANGAN KETIMPANGAN DALAM RPJM 2015‐2019 Leonard Tampubolon / Bappenas
J 1
OUTLINE
1
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan Dasar Substansi RPJMN 2015-2019
2 3 4 5
Arah kebijakan, Sasaran, dan Strategi RPJMN 2015-2019 Arah kebijakan, Sasaran, Strategi & Kerangka Ekonomi Makro RPJMN 2015‐2019 Perkembangan Kemiskinan dan Pemerataan
Arah kebijakan dan strategi penanggulangankemiskinan
2
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan Dasar Penulisan Substansi RPJMN 2015‐2019
3
3
SPPN & PROSES PERENCANAAN Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat pusat dan daerah. 1.
Proses Politik : Pemilihan langsung dipandang sebagai proses perencanaan karena menghasilkan rencana pembangunan dalam bentuk Visi, Misi, dan Program yang ditawarkan Presiden/Kepala Daerah terpilih selama kampanye.
2.
Proses Teknokratik : Perencanaan yang dilakukan oleh perencana profesional, atau oleh lembaga/unit organisasi yang secara fungsional melakukan perencanaan
3.
Proses Partisipatif : Perencanaan yang melibatkan para pemangku kepentingan pembangunan (stakeholders) Antara lain melalui pelaksanaan Musrenbang
4.
Proses Bottom‐Up dan Top‐Down : Perencanaan yang aliran prosesnya dari atas ke bawah atau dari bawah ke atas dalam hirarki pemerintahan
4
4
SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
Renstra KL Pedoman
RPJP Nasional
Diacu
Bahan
RPJM Nasional
RPJM Daerah Pedoman
Renstra SKPD
Pedoman
RKP
RAPBN
APBN
RAPBD
APBD
RKA ‐ SKPD
Rincian APBD
Diserasikan melalui MUSRENBANG
Diperhatikan
Pedoman
RKA‐KL
Rincian APBN
Bahan (diserasikan dlm RAKORPUS & Trilateral Meeting)
Diacu Dijabarka n
Pedoman
Dijabarka n
Bahan Pedoman
UU SPPN (No.25/2004)
RKP Daerah
Diacu
Pedoman
Bahan
Renja ‐ SKPD
Pedoman
Pemerintah Daerah
RPJP Daerah
Pedoman
Renja ‐ KL
Pemerintah Pusat
Pedoman
UU KeuNeg (No.17/2003) 5
UUD 45 – RPJPN – RPJMN – RKP UUD 45 (Visi Misi Abadi) VISI Negara Indonesia Yang Merdeka, Bersatu, Berdaulat, Adil dan Makmur
MISI •
•
Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia • Memajukan kesejahteraan umum • Mencerdaskan kehidupan bangsa Ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan kedilan sosial
R P J P N (Visi Misi Interim, 2005‐2025) RPJMN 2004‐2009
RKP RKP 2006 RKP 2006 RKP 2006 2009 RKP 2009
RPJMN 2010‐2014
RKP RKP 2006 RKP 2006 RKP 2006 2014 RKP 2014
RPJMN 2015‐2019
RKP RKP 2006 RKP 2006 RKP 2006 2019 RKP 2019
RPJMN 2020‐2024
RKP RKP 2006 RKP 2006 RKP 2006 2025 RKP 2024 6
Bidang‐bidang Pembangunan Dalam RPJPN 2005‐2025 1)
Sosial budaya dan kehidupan beragama
2)
Ekonomi,
3)
Ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK),
4)
Politik,
5)
Pertahanan dan keamanan,
6)
Hukum dan aparatur,
7)
Pembangunan wilayah dan tata ruang,
8)
Penyediaan sarana dan prasarana,
9)
Pengelolaan sumber daya alam (SDA) dan lingkungan hidup. 7
Tahapan Pembangunan dalam RPJPN 2005‐2025 RPJM 4 (2020‐2024) RPJM 3 (2015‐2019) RPJM 2 (2010‐2014) RPJM 1 (2005‐2009) Menata kembali NKRI, membangun Indonesia yang aman dan damai, yang adil dan demokratis, dengan tingkat kesejahteraan yang lebih baik. 8
Memantapkan penataan kembali NKRI, meningkatkan kualitas SDM, membangun kemampuan iptek, memperkuat daya saing perekonomian
Memantapkan pem‐ bangunan secara menyeluruh dengan menekankan pem‐ bangunan keunggulan kompetitif perekonomian yang berbasis SDA yang tersedia, SDM yang berkualitas, serta kemampuan iptek
Mewujudkan masya‐ rakat Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur melalui percepatan pembangunan di segala bidang dengan struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif.
8
Bagan Alur Penyusunan RPJMN 4
Aspirasi Masyarakat RPJPN 20052025 Background Study Hasil Evaluasi RPJMN
Musrenbang Jangka Menengah Nasional
SIDANG KABINET
Platform Presiden
6
5
Rancangan Teknokratik RPJMN
1
RANCANGAN AWAL RPJMN
3
RANCANGAN RPJMN
RPJMN 2015-2019
RANCANGAN AKHIR RPJMN
Pedoman Penyesuaian SIDANG KABINET
Bilateral Meeting Penyesuaian Renstra K/L
TRILATERAL MEETING
Pedoman Penyusunan
Rancangan Teknokratik Renstra K/L
Ko
Hasil Evaluasi Renstra
Penelaaha n
Rancangan Renstra K/L
2
RENSTRA K/L
Pembagian Tugas
ord ina
si
Bahan penyusunan dan Perbaikan
PEMERINTAH DAERAH
RPJMD
Bilateral Meeting Penyesuaian RPJMD
9
DASAR SUBSTANSI PENULISAN RPJMN 2015 ‐ 2019 1.
AMANAT UU No. 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005 – 2025 •
Memuat tahapan pembangunan dimulai dari RPJMN 1 – RPJMN 4
•
Arah pembangunan untuk RPJM ke‐3 (2015‐2019) Memantapkan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan pencapaian daya saing kompetitif perekonomian berlandaskan keunggulan sumber daya alam (SDA) dan sumber daya manusia (SDM) berkualitas serta kemampuan ilmu dan teknologi (IPTEK) yang terus meningkat .
2.
VISI DAN MISI PRESIDEN • •
10
Visi, Misi dan Program Aksi Prioritas Nasional 2015 – 2019
10
Muatan RPJMN 2015 ‐ 2019 Menurut UU 25 Tahun 2004, Pasal 4 ayat 2
RPJMN merupakan Penjabaran Visi, Misi dan Program Presiden Memuat: o o o o
Srategi pembangunan Nasional, dan Kebijakan Umum Program Kementerian/Lembaga (K/L), dan Lintas K/L Program Kewilayahan dan Lintas Wilayah Kerangka Ekonomi Makro, termasuk: • •
Arah kebijakan fiskal Kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif
11
Arah kebijakan, Sasaran, Strategi & Kerangka Ekonomi Makro RPJMN 2015‐2019
12
Latar Belakang 2010
Threshold Middle Income Trap
USD 12.000
2010
2020
2015
RPJM 2 Pertumbuhan PDB
PDB per kapita
2030
BONUS DEMOGRAPHIC
RPJM 3
2025
2030
RPJM 4
6 ‐ 8 % per tahun 2013 Sktr USD 3.500
2019: > USD 6.000
2025: > USD 12.000
Kemiskinan Pengangguran 13
13
Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan Dalam RPJMN 2015‐2019
PERTUMBUHAN BERKELANJUTAN (SUSTAINABLE GROWTH)
(1) KEBERLANJUTAN FISKAL DAN STABILITAS MONETER (2) SEKTOR RIIL PENGGERAK EKONOMI (3) INVESTASI BERKELANJUTAN DAN PEMBIAYAANNYA
MAMPU LEPAS DARI JERAT MIDDLE (4) PERDAGANGAN BERKELANJUTAN INCOME (Middle Income Trap) (5) PERTUMBUHAN YANG LEBIH INKLUSIF
14
TRANSFORMASI EKONOMI MELALUI INDUSTRIALISASI YANG BERKELANJUTAN Negara yang lebih adil dan makmur:
PERTUMBUHAN EKONOMI
Ekspor
Impor
Investasi
Export Oriented Industries
UKM
INOVASI TEKNO‐ LOGI ‐ ‐ ‐
Domestic Oriented Industries
Konsumsi Govt. Spending
TRANSFORMASI EKONOMI MELALUI INDUSTRIALISASI
INFRA‐ STRUK TUR
SDM dan Tenaga Kerja
Lingkungan Hidup Peningkatan Ketersediaan energi Kebijakan Ketenagakerjaan
•Pertumbuhan •Kemiskinan & Kesenjangan •Pengangguran •Emisi karbon
Pengurangan Kesenjangan (pendapatan, akses, kewilayahan)
Kebijakan fiskal
Governance
Kebijakan moneter dan keuangan
= prioritas Enabling Environment:
‐ ‐
Reformasi regulasi dan birokrasi Politik, Hankam, HAM
‐
MODAL SOSIAL
15
Peningkatan TFP Untuk Mendukung Transformasi Ekonomi Melalui Industrialisasi Inclusive growth
TFP 1. 2. 3. 4.
INFRASTRUKTUR SDM INOVASI TEKNOLOGI GOVERNANCE • RIGHT POLICY • NO CORRUPTION 5. POLITICAL STABILITY
Sustainability Growth
Comprehensive Reform (High Scenario): • Timely • Scale • Scope
Daya saing
Growth
UU RPJP 17/2007 (RPJM ke‐3, 2015 – 2019): ditujukan untuk lebih UU RPJP 17/2007 (RPJM ke‐3, 2015 – memantapkan pembangunan secara 2019): ditujukan untuk lebih menyeluruh di berbagai bidang memantapkan pembangunan dengan menekankan pencapaian daya secara menyeluruh di berbagai saing kompetitif perekonomian bidang dengan menekankan berlandaskan keunggulan sumber pencapaian daya saing kompetitif daya alam dan sumber daya manusia perekonomian berlandaskan berkualitas serta kemampuan ilmu keunggulan sumber daya alam dan dan teknologi yang terus meningkat. sumber daya manusia berkualitas serta 16 kemampuan ilmu dan teknologi yang terus meningkat.
Growth with Value Equity Added Resource‐ Based Growth
16
Fokus RPJMN 2015‐2019 Comprehensive Reform/High Scenario (tercapainya Potential Growth)
TFP + C + L
Kebijakan Sektor Lainnya
Catatan: kebijakan sektor lainnya selain mengacu kepada pencapaian comprehensive reform, juga harus memformulasikan kebijakan dengan fokus mendorong sektor industri
UU RPJP 17/2007 (RPJM ke‐3, 2015 – 2019): ditujukan untuk lebih memantapkan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan pencapaian daya saing kompetitif perekonomian berlandaskan keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia berkualitas serta kemampuan ilmu dan teknologi yang terus meningkat.
KEBIJAKAN MAKRO
Kebijakan Transformasi Ekonomi
Usulan fokus RPJMN 2015‐2019
Inclusive growth sustainability growth
Daya saing
Growth
Growth with Equity Value Added Resour ce based growth
17
Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Indonesia 2015‐2019 Realisasi 2010 2011 2012 Y 6.2 6.5 6.2 K 3.7 3.9 3.6 L 1.6 1.6 1.6 TFP 0.9 1.0 1.0
As Business As Usual Low
2013 5.8 3.2 1.6 1.0
2014 6.0 3.3 1.6 1.1
2015 6.0 3.3 1.6 1.1
2016 6.1 3.3 1.7 1.1
2017 6.2 3.4 1.7 1.1
2018 6.3 3.4 1.7 1.2
Partial Reform Baseline
2019 6.4 3.4 1.8 1.2
2013 2014 5.8 6.0 3.2 3.3 1.6 1.6 1.0 1.1
2015 6.2 3.3 1.7 1.2
PROYEKSI PERTUMBUHAN EKONOMI 2015‐2019
2016 6.4 3.4 1.7 1.3
2017 6.8 3.5 1.8 1.5
Comprehensive Reform High
2018 7.0 3.6 1.8 1.6
2019 2013 7.1 5.8 3.6 3.2 1.8 1.6 1.7 1.0
2014 6.0 3.3 1.6 1.1
2015 6.3 3.4 1.7 1.2
2016 6.5 3.5 1.7 1.3
2017 7.0 3.7 1.8 1.5
2018 2019 7.4 7.8 3.8 4.0 1.9 1.9 1.7 1.9
Comprehensive Reform akan
membawa Indonesia mencapai “Potential Growth” tumbuh mendekati 8% pada akhir 2019 (rata rata sekitar 7% selama 2015‐2019), yang sebagian besar ditopang oleh kenaikan capital accumulation dan productivity (TFP). 18
18
Skenario Pertumbuhan Ekonomi 2015‐2019 Sisi Pengeluaran/Permintaan Y C G I X M
Y C G I X M
Y C G I X M
2013 5.8 5.3 6.1 5.6 6.4 5.8
2013 5.8 5.3 6.1 5.6 6.4 0.7
2013 5.8 5.3 6.1 5.6 6.4 0.7
2014 6.0 5.4 7.2 5.7 6.7 6.0
BUSINESS AS USUAL 2015 2016 6.0 6.1 5.4 5.4 5.6 5.7 5.7 5.7 6.7 6.8 6.0 6.0
2017 6.2 5.4 5.7 5.7 7.2 7.2
2018 6.3 5.5 5.8 5.8 7.4 7.6
2019 6.4 5.5 5.8 5.8 7.5 7.7
2014 6.0 5.4 7.2 5.7 6.7 6.0
PARTIAL REFORM 2015 2016 6.2 6.4 5.5 5.6 7.4 7.6 6.5 6.6 7.0 7.3 6.6 6.7
2017 6.8 5.6 7.8 7.0 7.5 7.9
2018 7.0 5.7 7.8 7.2 8.0 9.0
2019 7.1 5.7 7.8 7.2 8.0 10.4
2014 6 5.4 7.2 5.7 6.7 6.0
COMPREHENSIVE REFORM 2015 2016 6.3 6.5 5.5 5.6 7.4 7.7 7.0 7.5 7.2 7.8 7.1 9.2
2017 7 5.7 8.2 8.6 8.5 10.9
2018 7.4 5.7 8.9 8.9 9.3 11.7
2019 7.8 5.8 9.2 9.1 10.4 12.9
19
Skenario Pertumbuhan Ekonomi 2015‐2019 Sisi Penawaran/Produksi 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Pertumbuhan Ekonomi Sisi Produksi (%)
6.2
6.5 6.2 5.8 6.0 6.3 6.5 7.0 7.4 7.8
Pertanian, Peternakan, Kehutanan dan Perikanan
3.0
3.4 4.0 3.3 3.4 3.6 3.6 3.7 4.1 4.3
Pertambangan
3.9
1.4 1.5 0.3 0.3 0.5 0.6 0.8 1.0 1.1
Industri Pengolahan
4.7
6.1 5.7 5.5 5.7 6.0 6.1 7.5 7.8 7.8
Listrik, Gas dan Air Bersih
5.3
4.8 6.4 6.3 6.4 6.7 6.7 7.3 7.5 7.7
Konstruksi
7.0
6.6 7.5 7.0 7.1 7.3 7.3 7.4 7.9 8.3
Perdagangan, Hotel dan Restoran
8.7
9.2 8.1 6.6 6.8 7.2 7.2 7.8 8.3 8.7
Transportasi dan Komunikasi
13.4 10.7 10.0 10.2 10.3 10.5 10.5 10.8 11.2 11.6
Keuangan
5.7
6.8 7.1 7.7 7.7 7.9 7.9 7.9 8.0 8.5
Jasa‐jasa
6.0
6.7 5.2 5.2 5.3 5.4 5.6 5.8 6.1 7.4 20
Gambaran Pertumbuhan Beberapa Sektor Utama (Persen)
Sektor
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Pertanian, Peternakan, Kehutanan dan Perikanan
3.0
3.4
4
3.3
3.4
3.6
3.6
3.7
4.1
4.3
Industri Pengolahan
4.7
6.1
5.7
5.5
5.7
6
6.1
7.5
7.8
7.8
Perdagangan, Hotel dan Restoran
8.7
9.2
8.1
6.6
6.8
7.2
7.2
7.8
8.3
8.7
Transportasi dan Komunikasi
13.4 10.7 10 10.2 10.3 10.5 10.5 10.8 11.2 11.6
21
PERKEMBANGAN KEMISKINAN DAN PEMERATAAN, PERMASALAHAN, DAN TANTANGAN SERTA AMANAT UNTUK MENGURANGI KEMISKINAN DAN KESENJANGAN
22
TINGKAT KEMISKINAN 2004‐2014
Sejak tahun 2010, penurunan kemiskinan melambat, secara absolut menurun sekitar 1 juta penduduk miskin per tahun. Tingkat kemiskinan pada bulan September 2013 sebesar 11,47% (target APBN 2013 sebesar 9,5%‐10,5%). Kenaikan tingkat kemiskinan dari 11,37% pada Maret 2013 ini disebabakan terutama karena tingkat inflasi yang lebih tinggi dari target pada APBN‐P. Dampak dirasakan terutama karena kenaikan harga bahan pokok makanan sebagai dampak antara lain karena kenaikan BBM pada bulan Juni 2013 dan perubahan iklim.
Target APBN 2014 sebesar 9,0%‐10,5% (Revisi RPJMN 2009‐2014: 8,0%‐10,0%).
23
23
KEMISKINAN KRONIS DAN KERENTANAN TERUS BERLANJUT Mobilitas dalam 3 tahun (20082010) Keluar dari miskin, namun tetap rentan
Jumlah RTM 1.5 juta
Keluar dari sangat miskin, 2.1 juta namun tetap miskin
Keluar dari kondisi sangat miskin, tapi jatuh lagi
0.9 juta
Senantiasa dalam kemiskinan kronis
1.5 juta
RTM
6.0 juta
•
4.5 juta RTM (75%) tidak pernah keluar dari kemiskinan selama 3 tahun
•
1.5 juta (25%) tidak pernah membaik tingkat kemiskinan
Rumah Tangga Miskin (10%, PPLS 2011)
24
24
ISU KESENJANGAN DAN KERENTANAN Kurva pertumbuhan Konsumsi Rumah Tangga, 2003‐2010 Pertumbuhan Konsumsi Rumah Tangga /Kapita/tahun (%)
8 7 6 5 4 3
2/3 Rumah Tangga konsumsi terendah tumbuh di bawah rata2 nasional
2 1
Growth Incidence 2003 to 2010
0 1
11
21
31
41
51
61
Persentil Konsumsi Rumah Tangga Per Kapita
71
81
91
Growth in mean
Sumber: Susenas, World Bank calculations
Semakin banyak penduduk yang berpendapatan menengah, namun rentan terhadap guncangan ekonomi yang dapat dengan sangat mudah membawa mereka ke bawah garis kemiskinan. Sampai dengan persentil 40 dianggap masih rentan. Kesenjangan meningkat karena 2/3 rumah tangga termiskin tumbuh di bawah rata2 nasional. Pertumbuhan lebih besar rumah tangga terkaya. 25
KESENJANGAN TINGKAT KEMISKINAN DAN JUMLAH KEMISKINAN TAHUN 2013 Tingkat kemiskinan masih tinggi di sebagian besar Indonesia bagian Timur Namun, Jumlah penduduk miskin masih didominasi di Pulau Jawa Jumlah penduduk miskin tertinggi
26
GINI RATIO PER PROVINSI TAHUN 2012 Rata‐rata Gini Ratio seluruh provinsi relatif tinggi, Gini Ratio tertinggi di Indonesia bagian Timur
27
CATATAN UNTUK GINI RASIO
Gini rasio digunakan sebagai ukuran kesenjangan/ketimpangan distribusi pendapatan atau kekayaan antar tingkat golongan pendapatan dalam suatu negara, yang merupakan hasil atau konsekuensi dari perkembangan kehidupan yang dinamis dan kegiatan-kegiatan pembangunan yang dilakukan secara simultan.
Nilai Gini Rasio tidak hanya tergantung semata-mata perubahan pendapatan dalam suatu negara, namun juga tergantung pada faktor-faktor lain seperti struktur demografis. Banyak metode dan pendekatan untuk menghitung Gini Rasio, yang masing-masing memberikan nilai yang berbeda. Umumnya perhitungan Gini Rasio menggunakan pendekatan pendapatan. Namun karena keterbatasan ketersediaan data, perhitungan Gini Rasio di Indonesia menggunakan pendekatan pengeluaran.
Peningkatan Gini Rasio di Indonesia pada akhir-akhir ini bukan karena menurunnya pendapatan masyarakat berpendapatan rendah dan kenaikan pendapatan masyarakat golongan berpendapatan tinggi, tetapi karena peningkatan pendapatan masyarakat berpendapatan tinggi lebih cepat dibandingkan dengan peningkatan masyarakat berpendapatan rendah.
28
CATATAN UNTUK GINI RASIO
Apabila penurunan Gini Rasio akan digunakan sebagai sasaran, maka untuk memperkecil ketimpangan yang digambarkan Gini Rasio (menurunkan Gini Rasio), paling tidak ada 2 hal yang harus dilakukan, yaitu menurunkan atau menahan laju peningkatan pendapatan golongan masyarakat berpendapatan tinggi dan mendorong peningkatan pendapatan golongan masyarakat berpendapatan rendah golongan miskin/tidak mampu)
Menurunkan atau menahan laju peningkatan pendapatan golongan masyarakat berpendapatan tinggi tidak mungkin dilakukan karena akan menimbulkan ketidakadilan (tidak fair) bagi kelompok masyarakat berpendapatan tinggi. Hal ini juga tidak lazim dilakukan di negara-negara lain. Yang lazim dilakukan adalah memanfaatkan tingginya pendapatan kelompok masyarakat berpendapatan tinggi untuk meningkatkan penerimaan pemerintah dengan cara meningkatkan pajak progresif secara lebih intensif. Hal ini memang dapat berdampak pada laju kenaikan pendapatan golongan masyarakat berpendapatan tinggi, namun belum tentu akan menahan laju peningkatan pendapatan golongan tersebut. Selanjutnya, apabila kebijakan ini akan dilaksanakan, diperlukan perubahan undang-undang dan peraturan perundang-undangan perpajakan yang terkait dengan pajak progressive. 29
CATATAN UNTUK GINI RASIO
Mendorong peningkatan pendapatan kelompok masyarakat berpendapatan rendah (golongan miskin/tidak mampu) adalah hal yang secara terus menerus dilaksanakan dengan melakukan langkah yang konkrit untuk memberdayakan masyarakat terutama masyarakat kelompok berpendapatan terendah agar mempunyai kemampuan untuk meningkatkan pendapatan yang lebih baik untuk semakin mengurangi kesenjangan seperti upaya‒upaya yang sedang dilakukan dalam program-program pro-rakyat yang diantaranya meliputi bantuan siswa miskin, Jamkesmas, PNPM Mandiri, PKH (Program Keluarga Harapan), penguatan kapasitas UMKM, KUR, rumah murah, dan sebagainya, dan yang segera akan diimplementasikan seperti Master Plan Percepatan Perluasan Pengurangan Kemiskinan Idonesia (MP3KI) yang berisikan strategi nasional menuju kehidupan yang berkelanjutan dengan sistem jaminan sosial yang melindungi rakyat miskin.
Dengan demikian, meskipun upaya untuk mendorong peningkatan pendapatan masyarakat golongan berpendatan rendah terus dilakukan, namun karena upaya untuk menahan laju peningkatan pendapatan golongan masyarakat berpenghasilan tinggi tidak layak untuk dilakukan, belum tentu Gini Rasio akan menurun.
30
CATATAN UNTUK GINI RASIO
Oleh karena itu gini rasio tidak tepat untuk dijadikan sasaran karena tidak ada instrumen yang terukur untuk mengejar sasaran yang ditetapkan yang harus dicapai. Gini koefisien memang sangat bermanfaat untuk menilai kondisi kesenjangan yang ada pada periode waktu tertentu untuk dijadikan dasar bagi pengambilan kebijakan untuk lebih memberdayakan masyarakat yang berpendapan rendah.
Tidak ada jaminan bahwa negera-negara yang sedang berkembang Gini Rasionya tinggi dan negara-negara maju Gini Rasionya rendah. Data dari berbagai negara menunjukkan bahwa banyak negara maju yang gini rasionya tinggi, dan hanya negaranegara sosialis yang gini rasionya relatif lebih rendah. Selain itu tidak ada jaminan bahwa semakin maju suatu negara akan semakin rendah Gini Rasionya.
Negara Argentina Colombia Paraguay Ekuador Peru Thailand Rusia Papua Nugini
Gini Index 2009 46,13 56,67 51,04 49,43 49,05 40,02 40,11 51,04
2010 44,49 55,91 52,42 49,26 48,14 ‐‐ ‐‐ 52,42
31
PENINGKATAN KESENJANGAN INDONESIA TERTINGGI DI ASIA Perubahan Koefisien Gini Beberapa Negara Asia 2,0 1,5
10
1,0 5
0,5 0,0
0
-5
-10
20002012
• Meskipun ekonomi tumbuh, namun terdapat persepsi publik bahwa kesejahteraan belum dinikmati semua orang/belum adil dan merata.
Indonesia memiliki peningkatan tertinggi selama periode dan peningkatan per tahun tertinggi kedua
20042009
20022008
2002- 19992008 2005
Change over Period (LHS)
-0,5
% Perubahan per tahun
% Perubahan selama periode tertentu
15
• Kesenjangan memiliki potensi dampak negatif terhadap kohesi sosial dan politik.
-1,0 -1,5
2002- 1999- 20002008 2009 2009
2004- 20012008 2007
Change per Year (RHS)
Sumber: Bank Dunia, 2012; diolah dari World Development Indicators, Susenas
• Kesenjangan yang meningkat akan mengurangi pertumbuhan ekonomi melalui beberapa hal: • Perubahan pola permintaan (Marshall 1988) • Perubahan ukuran pasar domestik (Murphy et. al. 1989; Mani 2001) • Berkurangnya kegiatan kewirausahaan (Banerjee and Newman 1993) • Investasi yg tidak produktif (Mason 1998) • Investasi SDM yg lebih rendah (Galor and Zeira 1993) • Keterkaitan ekonomi politik dan instabilitas bagi perlambatan pertumbuhan ekonomi (Gupta, 1990; Keefer and Knack, 2002; Alesina and Rodrik, 1994; dan Persson and Tabellini, 1994)
• Ketidakmampuan kelompok miskin kronis keluar dari kemiskinan akan memperlebar kesenjangan dan melemahkan pertumbuhan ekonomi yad. • Masih cukup besar jumlah masyarakat miskin dan rentan yang tidak terlindungi/mendapatkan manfaat bantuan dan jaminan sosial. 32
PERMASALAHAN KERENTANAN ANAK, LANSIA, PENYANDANG CACAT DAN KORBAN GUNCANGAN EKONOMI
33
IMPLEMENTASI BANTUAN SOSIAL MEMERLUKAN PENYEMPURNAAN
Pelaksanaan bantuan sosial yang ada (1) belum sempurna dari sisi penargetan; (2) belum terintegrasi dan terfokus; serta (3) pada jenis layanan tertentu belum memiliki standar layanan dan pengendalian yang kuat.
34
PERMASALAHAN KEMISKINAN SEBAGAI PERMASALAHAN MULTIDIMENSI
35
(Lokasi KecamatanKecamatan Miskin)
SUMBER DAYA MANUSIA
KESADARAN BERSEKOLAH KHUSUSNYA DIWILAYAH PERDESAAN RELATIF RENDAH POLA HIDUP TIDAK SEHAT
INFRASTRUKTUR
EKONOMI
FASILITAS AIR (MINUM DAN BAKU) KURANG
DIVERSIFIKASI KEAHLIAN KURANG
JALAN PERDESAAN DAN IRIGASI SANGAT DIPERLUKAN
ARUS BARANG TIDAK LANCAR KARENA INFRASTRUKTUR
PENYEDIAAN LISTRIK
KEWIRAUSAHAAN PERLU DIGALI DAN DIKEMBANGKAN
PERMUKIMAN YANG LAYAK
35
LINGKUNGAN STRATEGIS
Stabilitas Kondisi Makro
Afirmatif Program PK
Kelembagaan
Demografi
36
• Kunci keberhasilan program‐program penanggulangan kemiskinan adalah dengan stabilitas ekonomi makro yang terjaga dan dukungan kebijakan pro poor lainnya dari sektor. • Kapasitas masyarakat miskin relatif rendah untuk pengembangan diri dan berpartisipasi dalam pembangunan. • Pelaksanaan program‐program penanggulangan kemiskinan masih tumpang tindih dan akses pelayanan dasar bagi masyarakat miskin dan rentan relatif masih rendah (tidak inklusif) • Pengangguran yang masih tinggi dan rendahnya akses perlindungan tenaga kerja • Kapasitas usaha mikro untuk mengembangkan usaha masih rendah • Struktur, mekanisme, dan prosedur kelembagaan yang terdesentralisasi tidak semuanya memberikan prioritas terhadap penanggulangan kemiskinan • Peran dan kapasitas TKPKD di beberapa daerah belum optimal/tidak berjalan;
• Laju pertumbuhan penduduk yang sulit dikendalikan, dimana rata‐rata masyarakat miskin justru memiliki banyak anak
36
ISU STRATEGIS PENGURANGAN KEMISKINAN DAN KESENJANGAN DALAM KORIDOR EKONOMI
Koridor Ekonomi memiliki ciri khas masing‐masing sehingga Penanggulangan Kemiskinan perlu mengikuti karakteristiknya:
penyebab utama kemiskinan potensi penghidupan berkelanjutan
Penanggulangan kemiskinan di daerah pesisir menjadi strategi kebijakan utama dalam strategi PK setiap koridor ekonomi di wilayah yang berbatasan dengan laut
Contoh Strategi Utama Koridor Ekonomi Sumatera • Peningkatan penyerapan tenaga kerja miskin dan rentan produkif ke dalam sektor industri pengolahan unggulan • Pengembangan aktivitas rantai pengolahan yang bersifat penambahan nilai (value added) untuk mendukung pengembangan ekonomi lokal dan komoditas unggulan berbasiskan agro industri • Perbaikan rantai distribusi komoditas unggulan yang berpihak kepada petani kecil • Pengembangan ekonomi lokal di pulau‐pulau terluar berbasis potensi alam daerah setempat
37
TANTANGAN SAAT INI:
1. Perlu pertumbuhan yang cukup tinggi dan konsisten, serta stabilitas harga bahan pokok yang terjaga untuk mempercepat kemiskinan secara signifikan. Pertumbuhan saat ini tidak diimbangi oleh peningkatan kapasitas produksi dalam negeri yang menyerap tenaga kerja penduduk miskin (seperti pertanian).
2. Globalisasi meningkatkan kerentanan ekonomi dan masyarakat miskin. 3. Perubahan iklim Penduduk miskin (terutama petani dan nelayan) paling menderita akibat dampak musim yg tidak teratur, menurunnya ketersediaan air, bencana, dan munculnya berbagai penyakit akibat pemanasan global
KEDEPAN 1. Mewujudkan Perlindungan Sosial yang komprehensif dan integratif untuk seluruh penduduk, termasuk masyarakat berkebutuhan khusus (anak, lansia, penyandang cacat, rentan, dll) 2. Mempertahankan pertumbuhan dan stabilitas ekonomi 3. Desentralisasi dan sinkronisasi program penanggulangan kemiskinan yang dilaksanakan oleh berbagai pihak: Public, People, Private Partnerships 4. Semakin banyak penduduk miskin usia produktif sehingga perlu meningkatkan keahlian mereka dan mendapatkan lapangan pekerjaan yang tepat 5. Globalisasi yang meningkatkan kerentanan masyarakat miskin:
Keterbukaan pasar –kerentanan pasar domestik dan fluktuasi harga mempengaruhi daya beli kesejahteraan masyarakat miskin. Perubahan iklim global membuat masyarakat miskin menjadi lebih rentan 38
AMANAT RPJPN 20052025: MEWUJUDKAN PEMERATAAN PEMBANGUNAN DAN BERKEADILAN •
Mengurangi kesenjangan sosial, ditujukan keberpihakan kepada masyarakat, kelompok dan wilayah/daerah yang masih lemah
•
Menanggulangi kemiskinan dan pengangguran secara signifikan
•
Menyediakan akses pelayanan sosial serta sarana dan prasarana ekonomi yang sama bagi masyarakat
ARAH KEBIJAKAN • Penanggulangan kemiskinan diarahkan pada penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak‐hak dasar rakyat secara bertahap dengan mengutamakan prinsip kesetaraan dan nondiskriminasi. • Pengembangan sistem perlindungan dan jaminan sosial untuk memastikan dan memantapkan pemenuhan hak‐hak rakyat akan pelayanan sosial dasar, terutama kelompok masyarakat yang kurang beruntung • Meningkatkan peran koperasi dan pemberdayaan usaha mikro dan kecil • Peningkatan kesempatan kerja penduduk miskin 39
39
TAHAPAN DAN SKALA PRIORITAS RPJMN KE3 (2015 – 2019) Kesejahteraan rakyat terus membaik, meningkat sebanding dengan tingkat kesejahteraan negaranegara berpenghasilan menengah, dan merata yang didorong oleh meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas yang disertai terwujudnya lembaga jaminan sosial. Kualitas sumber daya manusia terus membaik ditandai oleh meningkatnya kualitas dan relevansi pendidikan, termasuk yang berbasis keunggulan lokal dan didukung oleh manajemen pelayananan pendidikan yang efisien dan efektif; meningkatnya derajat kesehatan dan status gizi masyarakat; meningkatnya kesetaraan gender; meningkatnya tumbuh kembang optimal, serta kesejahteraan dan perlindungan anak; tercapainya kondisi penduduk tumbuh seimbang; dan mantapnya budaya dan karakter bangsa.
40
PENGURANGAN KEMISKINAN DAN KESENJANGAN DALAM PERATURAN PERUNDANGAN UU Nomor 17 Tahun 2007 Tentang RPJP 20052025 :
Masalah kemiskinan bersifat multidimensi, karena bukan hanya menyangkut ukuran pendapatan, melainkan karena juga kerentanan dan kerawanan orang atau masyarakat untuk menjadi miskin. Kemiskinan juga menyangkut kegagalan dalam pemenuhan hak dasar dan adanya perbedaan perlakuan seseorang atau kelompok masyarakat dalam menjalani kehidupan secara bermartabat
UU Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial: Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.
UU No. 4/1997 tentang Kesejahteraan Penyandang Cacat dan UU No. 19/2011 tentang Ratifikasi Konvensi Penyandang Disabilitas
UU No. 23/2002 tentang Perlindungan Anak dan UU No. 11/2012 tentang Perlindungan Khusus Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Pidana
UU No. 13/1998 Kesejahteraan Lansia
UU Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin Fakir miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi ‘tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak’ bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya.
•
UU No. 40/2004 tentang SJSN dan UU No. 24/2011 tentang BPJS Negara mengembangkan SJSN sebagai salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak. SJSN diselenggarakan melalui BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan.
41
SASARAN PENGURANGAN KEMISKINAN RPJMN 20152019 RPJPN 2005‐2025 MP3KI 2013‐2025 Background Study RPJMN 2015 ‐ 2019 Evaluasi RPJMN 2010 ‐ 2014
Rancangan RPJMN Teknokratis
RPJMN 2005‐2009
RPJMN 2010‐2014
RPJMN 2015‐2019
RPJMN 2020‐2024
20052009
20102014
20152019***
20202024***
Target
8,2
9,0 – 10,5**
6,0 8,0
4,0 – 5,0
Realisasi
14,15 ‐ 15,97
11,47*
Catatan: * September 2013; ** sesuai revisi APBN 2014 (Target RPJMN 8,010,0%); *** sesuai MP3KI dan revisi RKP 2014
42
42
ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENANGGULANGANKEMISKINAN
43
43 43
ARAH KEBIJAKAN TATA KELOLA EKONOMI Kebijakan Ekonomi • Stabilitas harga (bahan pokok) • Manajemen fiskal yang berorientasi pada kemiskinan dan pemerataan pendapatan • Kebijakan perdagangan luar negeri (ekspor dan impor) yang memperhitungkan kepentingan kelompok miskin. Kebijakan Sektor Misal Pertanian: Reformasi Agraria, Pengaturan Subsidi Pertanian, dan Peningkatan Produktifitas.
MANAJEMEN DEMOGRAFI • Pertumbuhan penduduk yang seimbang dan berkualitas • Pengelolaan mobilitas dan migrasi penduduk
KEBIJAKAN AFIRMATIF Strategi Penanggulangan Kemiskinan 1. Sistem perlindungan sosial yang komprehensif 2. Peningkatan pelayanan dasar 3. Pengembangan penghidupan berkelanjutan Strategi Peningkatan Lapangan Kerja dan Kesempatan Kerja Strategi Peningkatan Kewirausahaan dan UKM
KELEMBAGAAN Harmonisasi regulasi dan program penanggulangan kemiskinan, baik secara horizontal (antar K/L) maupun secara vertikal (pusat dan daerah).
• Penataan administrasi kependudukan 44
STRATEGI PENANGGULANGAN KEMISKINAN 1. SISTEM PERLINDUNGAN SOSIAL YANG KOMPREHENSIF
JAMINAN SOSIAL Penguatan komplementaritas jaminan dan bantuan sosial
BANTUAN SOSIAL 1. Integrasi layanan dan rujukan bantuan sosial reguler dan temporer 2. Perbaikan penargetan 3. Standarisasi layanan & panti 4. Optimalisasi potensi pendanaan, pekerja sosial ASURANSI SUKARELA
2. PENINGKATAN PELAYANAN DASAR
3. PENGEMBANGAN PENGHIDUPAN PENGEMBANGAN SUSTAINABLE LIVELIHOOD
INFRASTRUKTUR DAN SARANA PELAYANAN PUBLIK
1.
PERLUASAN JANGKAUAN PELAYANAN PUBLIK UNTUK PENDUDUK MISKIN DAN RENTAN
2. 3. 4. 5. 6.
Pemberdayaan dan penguatan usaha mikro dan kecil Peningkatan akses terhadap pelayanan keuangan Peningkatan peluang usaha penduduk miskin Peningkatan produktifitas masyarakat miskin Pengembangan perekonomian perdesaan berbasis pelatihan Pengembangan peluang kesempatan kerja penduduk miskin 45
PRASYARAT UTAMA PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAN PENINGKATAN PEMERATAAN
MENGEMBANGKAN SISTEM PERLINDUNGAN SOSIAL NASIONAL
STRATEGI UTAMA
MENINGKATKAN PELAYANAN DASAR BAGI MASYARAKAT MISKIN DAN RENTAN
MENGEMBANGKAN PENGHIDUPAN BERKELANJUTAN
Perluasan kepesertaan dan layanan SJSN, serta penguatan supply side dan sistem pendukung
Perluasan program bersasaran (targeted)
Pengembangan koridor pulau dan kawasan khusus di pusat pertumbuhan dan non pusat pertumbuhan
STRATEGI PELAKSANAAN
46
SINERGI LOKASI, TARGET, DAN WAKTU PELAKSANAAN PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN
Komponen
Saat ini
MP3KI 2013 ‐ 2014
2015 ‐ 2025
A. Mekanisme Ekonomi ‐ Pertumbuhan Ekonomi
Pertumbuhan inklusif (MP3EI)
‐ Stabilitas Ekonomi Makro
Pengendalian inflasi dan kesinambungan fiskal untuk menjaga daya beli masyarakat
B. Afirmasi (Keberpihakan) ‐ Program 4 Klaster
Belum terpadu lokasi dan waktu
• Terpadu lokasi target dan waktu
‐ Sistem Jaminan Sosial
Sistem dan cakupan terbatas
• Sistem diperbaiki (BPJS Kesehatan) • Sistem semakin dan cakupan diperluas lengkap dan universal coverage
‐ Sustainable Livelihood
Terbatas dalam meningkatkan daya tahan penduduk miskin
• Peningkatan income generating activities (wirausaha, financial inclusion dan supply chain MP3EI)
‐ Dukungan
Data belum terpadu
• Data sasaran terintegrasi (PPLS), bertahap menuju social security number (e‐KTP)
47
47
• Sinergi dengan program daerah dan CSR
• Konsolidasi program bantuan sosial unified data base
47
PRASYARAT UTAMA UNTUK SINERGI
REGULASI
Mekanisme pelaksanaan dan koordinasi antar Kementerian/ Lembaga, Pemerintah Daerah, dan stakeholders lainnya (BUMN, Swasta, NGO/LSM)
SISTEM PROSEDUR 48
Landasan hukum yang dapat memberikan kekuatan dan dukungan dalam melaksanakan kebijakan PK
• Basis data yang akurat dengan update regular yang dilakukan melalui kelembagaan yang solid • Definisi kemiskinan yang tepat dan dapat mencerminkan taraf kesejahteraan rakyat
DATA 48
REDEFINISI KEMISKINAN DILAKUKAN UNTUK MENGAKOMODASIKAN DUA FUNGSI UTAMA DATA KEMISKINAN * UU Nomor 17 Tahun 2007 Tentang RPJP 20052025 * UU Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial * UU Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin
Dua Fungsi Utama Data Kemiskinan: Mengukur Tingkat Kemiskinan Nasional Identifikasi target penerima program kemiskinan
Harmonisasi mekanisme pengukuran dan pengambilan data
Amanat Perundang‐undangan Definisi Kemiskinan
Indikator Kemiskinan
Kriteria Target Program Kemiskinan
Pengukuran Kemiskinan
Targeting Program Kemiskinan
Tingkat Kemiskinan Nasional
Mekanisme Updating 49
KEBIJAKAN DUAL TRACK STRATEGY AKAN DIPERKUAT DENGAN REGULASI, SISDUR, DAN DATA YANG MENUNJANG
Kebijakan Ekonomi
SISDUR
PRO POOR
REGULASI
NonMiskin FOUR TRACK STRATEGY
DUAL TRACK
GROWTH WITH EQUITY
Miskin Kebijakan Afirmatif
DATA REGULASI SISDUR 50
Klasifikasi Program dan Kegiatan
Fase MP3KI
AGENDA TRANSFORMASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN MP3KI 20132025 DAN RPJMN 2015 – 2019
Keberlanjutan
Rekonsiliasi
Transformasi & Ekspansi
Bantuan & perlindungan sosial
Sistem perlindungan sosial yang komprehensif
Sistem jaminan sosial Sistem bantuan sosial
Pemenuhan kebutuhan dasar & program pro rakyat
Peningkatan pelayanan dasar bagi penduduk miskin & rentan
Jaminan layanan dasar Infrastruktur dasar terpadu
Pemberdayaan masyarakat dan UMKM
Pengembangan penghidupan penduduk miskin & rentan
Kapabilitas & produktivitas Pembangunan partisipatif
RPJMN 2010 ‐ 2014
RPJMN 2015 ‐ 2019
20132014
20152019
20202025
51
TRANSFORMASI KLASTER I Saat ini (2013) Pelayanan Panti Anak, Lansia, Disable
Tunjangan Lansia Tunjangan Penyandang Disabilitas Tunjangan Anak Terlantar Beasiswa Siswa Miskin Program Keluarga Harapan (PKH) Raskin
2025 Pelayanan, rehabilitasi, & pemberdayaan sosial Berbasis Institusi/Komunitas: Lansia, Penyandang Disabilitas, dan Anak Telantar
Bansos Reguler
Pelayanan, rehabilitasi & pemberdayaan Berbasis Keluarga: Bantuan Tunai Bersyarat bagi Keluarga Miskin sesuai karakteristik keluarga (a.l. anak balita, usia sekolah, ibu hamil, disabilitas)
SINERGI DAN INTEGRASI Sistem Rujukan Terpadu, Perbaikan Penargetan
Bansos korban bencana alam
Bansos Temporer
Bansos korban bencana sosial Bantuan Langsung Tunai Bansos korban bencana ekonomi
PENGUATAN IMPLEMENTASI Penyusunan SPM Kesos, Penataan Kelembagaan, Penguatan Pekerja Sosial
Jamkesmas
Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) ►
52
Jaminan Sosial Ketenagakerjaan
► ► ►
Jaminan Kecelakaan Kerja Jaminan Kematian Jaminan Hari Tua Jaminan Pensiun52
52
TRANSFORMASI KLASTER II, III, IV DAN KETERLIBATAN CSR DALAM PENGKAYAAN 5 ASSET 2025 Sustainable Livelihood
2013 Klaster II, III, IV PNPM UMKMK Program Pro‐Rakyat Pembangunan rumah murah dan sangat murah Penyediaan air bersih untuk rakyat Penyediaan listrik murah dan hemat serta terjangkau Penyediaan angkutan umum murah Peningkatan kehidupan nelayan Peningkatan kehidupan masyarakat miskin perkotaan
Klaster IV 53
Program CSR
• Bantuan kredit, pelatihan usaha kecil mandiri, dan bantuan integrasi terhadap pasar (aset finansial)
Transformasi dan Harmonisasi
• Balai pelatihan kerja (bekerjasama dengan industri, sertifikasi, pendidikan universal (aset manusia) • Perbaikan kampung, listrik mudah pakai dan jaringan air bersih (aset infrastruktur)
Sinkronisasi
• Perlindungan lingkungan dan penanggulangan polusi (aset alam) • perencanaan partisipatif komunitas (aset sosial) 53
TRANSFORMASI PELAYANAN DASAR DAN PENGHIDUPAN BERKELANJUTAN Bantuan Sosial K L A S T E R I
K L AS T E R II III IV
1. Raskin 2. BLT (diperlukan saat krisis) 3. dll.
SISTEM PERLINDUNGAN SOSIAL YANG KOMPREHENSIF
JAMINAN SOSIAL BANTUAN SOSIAL
1. Bantuan Regular 2. Bantuan Temporer 3. Jaminan Kesehatan dan Ketenagakerjaan
ASURANSI SUKARELA
Aset fisik
Pelayanan Dasar 1. Beasiswa Miskin 2. Jamkesmas 3. PKH
• PNPM • UMKMK • Program Pro Rakyat
KONDISI SAAT INI 54
PENINGKATAN PELAYANAN DASAR
PENGEMBANGAN PENGHIDUPAN (PENGUATAN PENGHIDUPAN EKONOMI)
INFRASTRUKTUR DAN SARANA PELAYANAN PUBLIK PERLUASAN JANGKAUAN PELAYANAN PUBLIK UNTUK PENDUDUK MISKIN DAN RENTAN
PENGEMBANGAN SUSTAINABLE LIVELIHOOD
STRATEGI DAN KEBIJAKAN
Aset Manusia
1. Beasiswa Miskin 2. Rumah Layak Huni 3. Sanitasi 4. PKH 5. Infrastruktur dasar lainnya
1. Pinjaman modal dan aset 2. Peningkatan keterampilan 3. Peningkatan akses pasar
PROGRAM/ KEGIATAN
Aset SDA
Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat, serta Perluasan dan Peningkatan Kesempatan Kerja
Aset Sosial
Aset Finansial
SASARAN/ OUTCOME
54
ARAH KEBIJAKAN PERLINDUNGAN SOSIAL YANG KOMPREHENSIF berdasarkan SIKLUS KEHIDUPAN JANINBALITA (05)
USIA SEKOLAH (618)
Peningkatan Kesejahteraan Sosial Anak
MEMASUKI USIA PRODUKTIF (1924)
USIA PRODUKTIF (2560)
Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penduduk Rentan dengan Resiko Tertentu (ODD, ODHA, KAT, dsb)
LANSIA (>60 TAHUN)
Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia
Peningkatan Kesejahteraan Sosial Orang Dengan Disabilitas Bantuan Sosial Sementara/Temporer (tidak terfokus pada siklus hidup) Integrasi Pelayanan dan Rujukan Perlindungan Sosial Terpadu Penguatan Implementasi dan Penataan Bantuan Sosial Komplementaritas Jaminan dan Bantuan Sosial 55
55
ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN PERLINDUNGAN SOSIAL YANG KOMPREHENSIF (1/2) STRATEGI KEBIJAKAN Peningkatan Kesejahteraan Sosial Balita dan Anak
STRATEGI PELAKSANAAN • • • • •
Bantuan reguler anak dan balita dalam RTSM Pelayanan, bantuan, dan rehabilitasi sosial anak dan balita telantar berbasis keluarga dan komunitas Bantuan hukum bagi anak Pengurangan pekerja anak Pengarusutamaan perlindungan anak
Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penduduk Rentan & Usia Produktif dengan Resiko Tertentu
• •
Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia
• • • •
Bantuan reguler lansia Layanan sosial lansia berbasis keluarga dan komunitas Pemberdayaan ekonomi Pengarusutamaan dan inklusifitas lansia
Peningkatan Kesejahteraan Sosial Orang Dengan Disabilitas
• • •
Bantuan reguler orang dengan disabilitas berat Layanan dan rehabilitasi sosial berbasiskan komunitas dan keluarga Advokasi inklusifitas layanan publik, kebijakan, serta pasar kerja terhadap penyandang disabilitas
•
Pemberdayaan ekonomi fakir miskin Pemberdayaan ekonomi dan bantuan sosial penduduk usia produktif dengan resiko tertentu: tuna sosial Dukungan implementasi SJSN: sosialisasi SJSN pada sasaran program, bantuan iuran untuk pekerja informal (Askesos)
56
ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN PERLINDUNGAN SOSIAL YANG KOMPREHENSIF (2/2)
STRATEGI KEBIJAKAN
STRATEGI PELAKSANAAN
Bantuan Sosial Sementara/Temporer (tidak terfokus pada siklus hidup)
•
Integrasi Pelayanan dan Rujukan Perlindungan Sosial Terpadu
•
•
Transformasi Raskin menjadi bantuan temporer (masih memerlukan pembahasan lebih lanjut) Bantuan sosial temporer bagi korban bencana alam, bencana sosial, dan guncangan ekonomi
•
Pembangunan sistem rujukan terpadu (termasuk pemutakhiran Basis Data Terpadu, pengaduan, dan respon) Penataan dan perbaikan pendataan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) Peningkatan komplementaritas antara bantuan dan jaminan sosial
Optimalisasi Pelaksanaan Bantuan Sosial
• • • • •
Penyusunan Program Kesejahteraan Sosial Penataan panti Optimalisasi pendanaan alternatif Penguatan pekerja sosial Perbaikan metode pembayaran bansos
Implementasi Sistem Jaminan Sosial Nasional (Jaminan Kesehatan dan Ketenagakerjaan)
• • • •
Perluasan kepesertaan Penguatan kelembagaan (termasuk sustainabilitas keuangan) BPJS Peningkatan kualitas layanan dan manfaat Penguatan monitoring dan evaluasi
•
57
PENINGKATAN KESEMPATAN BERUSAHA DAN BEKERJA BAGI PENDUDUK MISKIN DAN RENTAN (1/2) STRATEGI KEBIJAKAN Pemberdayaan dan penguatan usaha mikro dan kecil di berbagai bidang pertanian, industri, dan jasa Peningkatan akses terhadap pelayanan keuangan mikrokredit, tabungan, dan asuransi
Meningkatkan peluang berusaha bagi penduduk miskin
STRATEGI PELAKSANAAN •
Meningkatkan kualitas pengelolaan usaha, peningkatan kualitas barang dan jasa yang dihasilkan,
•
peningkatan akses pasar dan akses pembaruan/peningkatan teknologi, dan
•
peningkatan kepastian usaha melalui perlindungan hukum yang memadai.
•
Meningkatkan akses terhadap jasa keuangan (financial access),
•
perlindungan konsumen (consumer protection) dan
•
Peningkatan pemahaman (“melek”) tentang jasa keuangan dan pengelolaan keuangan (financial literacy).
•
Meningkatkan pembinaan dan perlindungan terhadap usaha mikro dan kecil.
•
Penyediaan lembaga‐lembaga yang memfasilitasi peningkatan kualifikasi dan kualitas tenaga kerja penduduk miskin.
•
Pemberdayaan dan pembinaan usaha kecil mikro dan kecil di perkotaan.
58
PENINGKATAN KESEMPATAN BERUSAHA DAN BEKERJA BAGI PENDUDUK MISKIN DAN RENTAN (2/2) STRATEGI KEBIJAKAN
STRATEGI PELAKSANAAN
Meningkatkan produktifitas masyarakat miskin dan keuntungan ekonomi dari usaha pertanian
Pengembangan insiatif‐inisiatif yang mendukung inovasi, adopsi teknologi, manajemen bisnis dan nilai tambah usaha produksi, dan
Pengembangan Perekonomian Perdesaan Berbasis Pelatihan.
Pengembangan peluang kesempatan kerja penduduk miskin
•
Pengembangan sumberdaya yang dilakukan secara partisipatif.
•
Penyediaan pendampingan usaha pasca pelatihan yang dilakukan secara komprehensif profesional dan berkelanjutan.
•
Pengembangan kemitraan yang berkelanjutan dengan seluruh pemangku kepentingan, terutama dunia usaha.
•
Pengembangan sistem pelatihan yang lebih berkelanjutan
•
Memperluas akses informasi kesempatan kerja dan fasilitas penempatan kerja bagi tenaga kerja miskin dan berpendidikan rendah.
59
TERIMAKASIH
60
