Erik Teguh Primiantoro, S.Hut., MES Kabid Pengembangan Sistem KDL

Kebijakan PPLH dan PSDA Terkait dengan AMDAL

Erik Teguh Primiantoro, S.Hut., MES Kabid Pengembangan Sistem KDL Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) Deputi I Bidang Tata Lingkungan Asdep Kajian Dampak Lingkungan

Data Nara Sumber 1 Nama

:

Erik Teguh Primiantoro, S.Hut., MES

2. Jabatan

:

Kepala Bidang Pengembangan Sistem Kajian Dampak Lingkungan pada Unit Asdep Kajian Dampak Lingkungan Deputi I MENLH Bidang Tata Lingkungan

3. Pendidikan

:

S2 Master in Environmental Studies (MES) Faculty of Environmental Studies York University, Toronto Canada (1998-2000) S1 Kehutanan Universitas Lambung Mangkurat, Banjarbaru Kalimantan Selatan (1988-1994)

4. Alamat

:

Kementerian Lingkungan Hidup Jl. D.I. Panjaitan Kav 24 Kebon Nanas Gedung A Lantai 6 Jakarta Timur 13410 Telp: 021-85904925, Fax: 021-85906168 Email: [email protected]

Topik Bahasan Kebijakan PPLH dan PSDA Terkait AMDAL 1. 1

Pendahuluan

2.

Pengantar Keterkaitan antara AMDAL UKL-UPL dengan sistem perizinan dan Instrumen PPLH Lainnya

2

33. Tata Ruang, Amdal dan Kawasan Lindung 44. Ketentuan-ketentuan dalam PUU bidang PPLH terkait dengan AMDAL, UKL UPL, Izin lingkungan dan izin PPLH

55. PUU sector yang berkaitan dengan AMDAL, UKL-UPL, Izin lingkungan

6. 6

Konsep SEB MENLH & MENDAGRI Pelaksanaan Pasal 121 UU 32/2009

1 Pendahuluan

Pembangunan Berkelanjutan dan Berwawasan Lingkungan Ekonomi Menguntungkan secara ekonomi (economically viable)

Sosial Diterima secara sosial (socially acceptable)

Pembangunan Berkelanjutan

Ramah lingkungan (environmentally Lingkungan sound) “Pembangunan yang memenuhi kebutuhan generasi sekarang tanpa mengurangi kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhannya (WCED – Our Common Future)

“THE EGG OF SUSTAIABILITY”: ANALOGI PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN Kualitas LH Kualitas (Ecosystem Well-Being)

Manusia (Human Well-Being)

OUTCOME

TIDAK BERKELANJUTAN

LINGKUNGAN HIDUP

TIDAK BERKELANJUTAN TIDAK BERKELANJUTAN BERKELANJUTAN

MANUSIA KETERANGAN: MENINGKAT

MENURUN

Hubungan antara Sistem Sosial Manusia & Ekosistem/Lingkungan EKOSISTEM (Ecological System) KONDISI KUALITAS HIDUP MANUSIA (the Standard of Living)

RESPON EKOSISTEM

KONDISI EKOSISTEM: STRUKTUR DAN FUNGSI ALIRAN ENERGI (Energy Flow)

RESPON MANUSIA (Human Responses) TATA NILAI (Values)

TEKNOLOGI (Technology)

PENGETAHUAN (Knowledge)

SIKLUS MATERI (Mineral Cycles) TEKANAN MANUSIA TERHADP EKOSISTEM

SIKLUS AIR (Water Cycle)

KELEMBAGAAN (Institutions)

DINAMIKA KOMUNITAS (Community Dynamics)

INTERAKSI SOSIAL (People-to-people Pressures)

PERUBAHAN-PERUBAHAN ALAMI (Naturally-caused environmental changes)

KOOPERASI KOLABORASI, KOMPETISI, KONFLIK

Iklim, tanah (edafis), topografi, geologi, physiografi

SISTEM-SISTEM SOSIAL MANUSIA (Human Social Systems) Sumber: Konsep tersebut dimodifikasi dari konsep yang terdapat dalam buku “Strategies for National Sustainable Development” (Carew-Reid et all 1994)

PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN = ↑ KUALITAS HIDUP & ↑ KUALITAS LINGKUNGAN (Ingat! Telur Berkelanjutan)

Dua Pilar Pembangunan Berkelanjutan (The Twin Pillars of Sustainable Development) 1

2 Peningkatan Kualitas (Kelestarian Fungsi) Lingkungan Hidup

Peningkatan Kesejahteraan/ Kualitas Hidup Manusia

2a Konservasi Sistem Penyangga Kehidupan 2b Konservasi Keanekaragaman Hayati 2c Pastikan pemanfaatan SDA yang dapat diperbaharui berlangsung secara berkelanjutan i.e. tanah, TSL, hutan etc. 2d Cegah deplesi SDA yang tidak dapat diperbaharui i.e. mineral, minyak, gas dan batubara Sumber: IUCN/WWF/UNEP, 1991

2e Pastikan pemanfaatan SDA tetap berada di dalam batas daya dukung LH (Carrying Capacity)

Kesehatan, pendidikan, akses terhadap SDA yang dibutuhan bagia kehidupan yang layak, income per kapita

Pembangunan Berkelanjutan & Triple Bottomline Kegiatan Bisnis Perusahaan/Investasi Kinerja Perusahaan dievaluasi dari tiga dimensi: • Dimensi Keuntungan Financial (Financial Result); • Dampaknya terhadap orang (karyawan perusahaan dan komunitas di sekitar perusahaan); • Dampaknya terhadap lingkungan Sumber: Scott Bedbury (Mantan Chief Marketing Strategis di Nike and Starbucks) dalam Hermawan Kartajaya (2005) Note: Triple Bottom Line merupakan jargon teknis di dunia bisnis yang diciptakan oleh John Elkington dan diketengahan untuk pertama kalinya dalam bukunya yang berjudul “Ecology of Tomorrow’s World (1980)  Sumber: Noke Kiroyan (Chairman Rio Tinto), 2005.

TrippleBottomline = 3 Pilar Pembangunan Berkelanjutan Berdasarkan Triple Bottomline tersebut, Jika Ingin terus bertahan dan berkelanjutan maka kegiatan Bisnis/investasi harus: Ekonomi

Menguntungkan secara ekonomi (economically viable)

Ramah lingkungan (environmentally sound) Lingkungan Hidup

Sosial Diterima secara sosial (socially acceptable)

Kebijakan Pembangunan Ekonomi Indonesia: Sustainable Growth with Equity Presiden SBY: “Indonesia memiliki Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Undang-undang ini secara tegas mengamanatkan internalisasi aspek lingkungan hidup, dalam berbagai ranah pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Pemanfaatan sumber daya alam untuk menggerakan per-tumbuhan ekonomi, kita jalankan dengan tidak mengorbankan daya dukung, daya tampung, dan produktivitas lingkungan. Indonesia terus mencari keseimbangan yang tepat antara kepentingan pembangunan ekonomi dengan kepentingan pelestarian lingkungan hidup. Pada tahun 2005, saya perkenalkan tiga pilar strategi pembangunan sosialekonomi yaitu pro-growth, pro-poor, dan projob. Kemudian, sejak tahun 2007 kami tambahkan lagi pro-environment. Berbagai kebijakan pemerintah yang dilandaskan pada keempat pilar ini, yang sejatinya adalah “sustainable growth with equity”.”

Empat Pilar Strategi Pembangunan 1. 2. 3. 4.

Pro-growth, Pro-poor, Pro-job and Pro-environment

Sustainable Growth with Equity

Sumber: SAMBUTAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA PADA ACARA PELUNCURAN ASIA PACIFIC HUMAN DEVELOPMENT REPORT (APHDR) 2012 Jakarta, 10 Mei 2012

Izin Lingkungan: Safeguard untuk mewujudkan Amanah UUD 1945 & Sustainable Growth wit Equty

UUD 1945 Pasal 28 H ayat (1):

KLHS

“Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan

Tata ruang

lingkungan hidup yang baik dan sehat ...”

BML

Kualitas Lingkungan Hidup Sustainable Growth with Equity

Sosial

Kegiatan Ekonomi

KBKL

AMDAL UKL-UPL Perizinan

Instrumen ekonomi LH PUU berbasis LH Anggaran berbasis LH

ARLH Audit LH

Instrumen lain sesuai kebutuhan

Instrument PPLH

Pasal 33 ayat 4 UUD 1945: “Perekonomian nasional [i.e. Perkebunan, Pertambangan, MIGAS dll ] diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan,

berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional

Rio Declaration on Environment and Development Prinsip ke-17 dari Deklarasi Rio Environmental Impact Assessment (EIA) sebagai instrument nasional, yang harus dilakukan untuk rencana usaha dan/atau kegiatan yang menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan dan menjadi subyek pengambilan keputusan dari pihak yang berwenanang

Agenda 21 Pembangunan Berkelanjutan Agenda 21 menyatakan bahwa pemerintah harus: • Mendorong pengembangan berbagai metodologi yang tepat untuk mengintegrasikan pengambilan keputusan terkait dengan energi, lingkungan dan sosial untuk pembangunan berkelanjutan melalui Environmental Impact Assessment (EIA); • Mengembangkan, meningkatkan dan menerapkan Environmental Impact Assessment to mendorong pembangunan industri yang berkelanjutan; • Melaksanakan analisis investasi dan studi kelayakan, yang mencakup Environmental Impact Assessment untuk membangun perusahan pemroses yang berbasis hasil hutan; • Menerapkan prosedur Environmental Impact Assessment yang tepat untuk rencana proyek yang menimbulkan dampak penting terhadap kehati, menyediakan informasi yang tepat untuk mendorong peninagkatan peran serta masyarakat, dan mendorong kajian dampak lingkungan dari kebijakan dan program yang relevan terhadap kehati

1999 1993

Perbaikan (PP Nomor 27 tahun 1999)

2010

2012

revitalisasi

PP Nomor 27 tahun 2012: Integrasi Izin Lingkungan dalam Proses Amdal & UKL-UPL & Streamlining

Pengembangan (PP Nomor 51 tahun 1993

1986

tonggak awal (PP Nomor 29 tahun 1986)

UU Lingkungan Hidup Peraturan Pemerintah tentang AMDAL

2009 UU 32/2009

1997

Inovasi Kebijakan: PP No 27/2012 Merupakan PP Generasi Ke-4 (empat) yang mengatur tentang Amdal di Indonesia

UU 23/1997

1982 UU 4/1982

15

Semangat PP NO. 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan 1. Menghindari terjadinya birokrasi baru. Dalam PP ini, Izin lingkungan diintegrasikan ke dalam proses Amdal dan UKL-UPL; 2. Pelaksanaan Amdal, UKL-UPL dan Izin Lingkungan harus lebih streamlining dan bermutu, serta menuntut profesionalisme, akuntabilitas dan integritas semua pihak; 3. Kaidah Amdal sebagai Kajian Ilmiah; 4. Penegakan hukum atas pelanggar Amdal-UK-UPL dan Izin Lingkungan; 5. Memperkuat Akses Partisipasi Masyarakat; 6. Mengubah Mindset Seluruh Pemangku Kepentingan; 7. Izin Lingkungan = Filter Investasi Hijau  Pro-Lingkungan dan Pro-Investasi Hijau

Evolusi Pengaturan tentang AMDAL di Beberapa UU Lingkungan Hidup di Indonesia (1982, 1997 dan 2009) UU No. 4 Tahun 1982 Hanya ada dua pasal yang mengatur atau menyebutkan tentang AMDAL, yaitu: 1. Pasal 1 angka 10 terkait dengan Pengertian AMDAL; 2. Pasal 16: Kewajiban Amdal bagi Setiap rencana yang diperkirakan mempunyai dampak penting terhadap lingkungan

UU No. 23 Tahun 1997 Ada tiga pasal yang mengatur atau menyebutkan tentang Amdal, yaitu: 1. Pasal 1 angka 20: Pengertian tentang Amdal; 2. Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2): • Kewajiban Amdal bagi Setiap rencana yang diperkirakan mempunyai dampak penting terhadap lingkungan • Amanah untuk menyusun PP terkait dengan penentuan rencana usaha dan/atua kegiatan yang berdampak besar dan penting terhadap LH, penyusunan dan penilaian AMDAL 3. Pasal 18: Keterkaitan Amdal dengan penerbitan izin usaha dan/atau kegiatan

UU No. 32 Tahun 2009 Ada 23 Pasal yang mengatur atau menyebutkan Amdal, yaitu: 1. Pasal 1 angka 11 dan angka 35: Pengertian Amdal dan keterkaitan amdal dan izin lingkungan; 2. Pasal 22: Dampak penting dan Amdal 3. Pasal 23: Usaha dan/atau kegiatan wajib Amdal; 4. Pasal 24: Dokumen Amdal dan SKKL 5. Pasal 25: Dokumen Amdal 6. Pasal 26: Pelibatan masyarakat dalam penyusunan dokumen Amdal 7. Pasal 27: Pihak lain dalam penyusunan dokumen Amdal; 8. Pasal 28: Sertifikasi penyusunan Amdal; 9. Pasal 29: Penilaian Amdal oleh Komisi Penilai Amdal; 10. Pasal 30: Anggota KPA, Tim Teknis dan Sekretariat KPA; 11. Pasal 31: Hasil penilaian Amdal dan penetapan SKKL; 12. Pasal 32: Amdal untuk golongan ekonomi lemah; 13. Pasal 36: Keterkaitan amdal , SKKL dan izin lingkungan 14. Pasal 37: keterkaitan permohonan izin lingkungan dengan Amdal;

Lanjutan - Evolusi Pengaturan tentang AMDAL di Beberapa UU Lingkungan Hidup di Indonesia UU No. 4 Tahun 1982

UU No. 23 Tahun 1997

UU No. 32 Tahun 2009 Ada 23 Pasal yang mengatur atau menyebutkan Amdal, yaitu: 15. Pasal 40: Keterkaitan izin lingkungan dengan izin usaha dan/atau kegiatan; 16. Pasal 63: Tugas dan wewenangan pemerintah, pemprov dan pemkab/kota dalam penetapan dan pelaksanaan kebijakan Amdal; 17. Pasal 65: hak masyarakat untuk mengajukan usul dan/atau keberatan terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan yang menimbulkan dampak penting; 18. Pasal 69: larangan menyusun Amdal tanpa sertifikat kompetensi; 19. Pasal 93: gugartan adminsitrasi penerbitan izin lingkungan tanpa Amdal 20. Pasal 110: tindakan pidana terhadap penyusun Amdal tanpa sertifikat kompetensi; 21. Pasal 111: tindakan pidana Penerbitan izin lingkungan tanpa Amdal 22. Pasal 121: ketentuan peralihan terkait dengan Usaha dan/atau kegiatan tanpa dokumen Amdal; 23. Pasal 122: ketentuan peralihan penerapan sertifikasi kompetensi penyusun Amdal

Evolusi Pengaturan tentang Amdal di Indonesia sesuai dengan PP 29/1986, PP 51/1993, PP27/1999 dan PP 27/2012 No

Komponen

AMDAL 1.0

AMDAL 2.0

AMDAL 3.0

AMDAL 4.0

1.

Dasar Hukum

UU 4/1982 PP 29/1986

UU 4/1982 PP 51/1993

UU 23/1997 PP 27/1999

UU 32/2009 PP 27/2012

2.

Definisi Amdal

Hasil studi mengenai dampak suatu kegiatan yang direncanakan terhadap lingkungan, hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan

Hasil studi mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan terhadap lingkungan, hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan

Kajian mengenai dampak besar dan prnting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup, yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan

Kajian mengenai dampak prnting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup, yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan

3.

Penapisan

Dua tahap: 1) berdasarkan uraian kegiatan, 2) berdasarkan PIL

Satu tahap: dengan daftar kegiatan wajib Amdal



4.

Dokumen Amdal

PIL, KA-ANDAL, ANDAL, RKL, RPL

KA-ANDAL, ANDAL, RKL, RPL

KA-ANDAL, ANDAL, RKL, RPL dan RE

KA, ANDAL, RKL-RPL

Lanjutan Beberapa Perbedaan Mendasar antar Berbagai PP yang mengatur tentang Amdal di Indonesia No

Komponen

AMDAL 1.0 PP 29/2986

AMDAL 2.0 PP 51/1993

AMDAL 3.0 PP 27/1999

AMDAL 4.0 PP 27/2012

5.

Sertifikasi Kompetensi Penyusun Amdal

Tanpa persyaratan sertifikasi kompetensi

Tanpa persyaratan sertifikasi kompetensi

persyaratan sertifikasi kompetensi (2008)

persyaratan sertifikasi kompetensi

6.

Komisi Penilai AMDAL (KPA)

• Komisi Pusat: Departemen atau LPND Sektoral • Komisi Daerah: Daerah Tingkat I Provinsi

• Komisi Pusat: Departemen atau LPND Sektoral • Komisi Daerah: Daerah Tingkat I Provinsi • Komisi Penilai Amdal Terpadu/ Multisektoral : BAPEDAL

• Komisi Penilai Amdal Pusat: BPEDAL/KLH • Komisi Penilai Amdal Provinsi: Instansi LH Provinsi

• Komisi Penilai Amdal Pusat: KLH • Komisi Penilai Amdal Provinsi: Instansi LH Provinsi • Komisi Penilai Amdal Kabupaten/Kota: Instansi LH Kab/Kota

Sejak Tahun 2000: Komisi Penilai Amdal Kabupaten/Kota

6.

Lisensi Komisi Penilai Amdal

Tanpa lisensi KPA

Tanpa lisensi KPA

Lisensi KPA Kab/kota sejak 2008

• Lisensi KPA Pusat & Lisensi KPA Provinsi (2010) dan • KPA Kab/Kota (2008)

7.

Proses Penilaian & waktu

1) PIL = 30 hari 2) KA-ANDAL = 30 hari 3) ANDAL = 90 hari 4) RKL-RPL = 30 hari

1) KA-ANDAL = 12 hari 2) ANDAL & RKLRPL = 45 hari

1) KA-ANDAL = 75 hari 2) ANDAL & RKL-RPL = 75 hari

1. KA = 30 hari 2. ANDAL & RKL-RPL = 75 hari

Lanjutan Beberapa Perbedaan Mendasar antar Berbagai PP yang mengatur tentang Amdal di Indonesia No

Komponen

AMDAL 1.0 PP 29/2986

AMDAL 2.0 PP 51/1993

AMDAL 3.0 PP 27/1999

AMDAL 4.0 PP 27/2012

8.

Alternatif AMDAL

SEMDAL (PEL, SEL, RKL-RPL) untuk kegiatan sudah berjalan

UKL-UPL untuk rencana kegiatan yang tidak berdampak penting



9.

Keterbukaan Informasi

Pengumuman dan akses dokumen




10.

Keterlibatan Masyarakat

Saran dan masukan lisan atau tertulis sebelum pemberian izin

Saran dan masukan lisan atau tertulis sebelum keputusan persetujuan Amdal

Saran, pendapat dan tanggapan sejak awal, konsultasi masyarakat (KAANDAL) dan keterwakilan dalam KPA

Saran, pendapat dan tanggapan sejak awal, konsultasi masyarakat (KA) dan keterwakilan dalam KPA, saran, pendapat dan tanggapan masyarakat terkait izin lingkungan (ANDAL & RKL-RPL serta Keputusan Izin Lingkungan

11.

Keputusan

Persetujuan AMDAL

Persetujuan Amdal

Keputusan Kelayakan Lingkungan

• Keputusan Kelayakan Lingkungan • Izin Lingkungan

12.

Mekanisme Banding

Ada

Ada

Tidak Ada

Tidak Ada

2 Pengantar Ket Keterkaitan erkaitan Amdal, UKL--UPL dan Sistem Perizinan serta UKL Instrumen PPLH Lainnya

PERIZINAN LINGKUNGAN • Izin lingkungan: • Izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH) Usaha dan dan//atau Kegiatan • Izin PPLH merupakan pengembangan dari instrumen izin lingkungan. • Izin PPLH merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari izin lingkungan

Pengertian dan Konsep Dasar Izin Lingkungan Instrumen tata usaha negara untuk pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan

Kualitas Lingkungan

Izin Lingkungan 1. Izin yang diberikan kepada setiap orang 2. yang melakukan usaha dan/atau kegiatan wajib Amdal atau UKL-UPL 3. dalam rangka Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 4. sebagai prasyarat untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan

Usaha dan/atau Kegiatan

Efektivitas Izin Lingkungan: Usaha/Kegiatan Ramah Lingkungan dan Kualitas LH yang baik dan sehat Proses Amdal & UKLUPL sesuai NSPK

Implementasi Izin Lingkungan & Pengawasan

Ekonomi

Sosial Izin Lingkungan sebagai Safeguard yang Effektif

Rencana Usaha dan/atau Kegiatan ramah lingkungan

Rencana Usaha dan/atau Kegiatan tidak ramah lingkungan




Disetujui

Lingkungan

Usaha dan/atau Kegiatan Ramah Lingkungan Ditolak

Tujuan utama Izin Lingkungan : menetapkan tingkat kinerja yang diperlukan oleh suatu usaha dan/atau kegiatan yang diikat secara hukum (legally binding commitment and performance) agar tetap memenuhi BML & KBKL dalam upaya untuk melindungi lingkungan dan kesehatan manusia.

Interkoneksitas Sistem Kajian Dampak Lingkungan dengan Sistem Pembangunan Berkelanjutan lainnya di Indonesia Sistem Penataan Ruang

Sistem Perbankan: Green Banking

Izin Usaha dan/atau Kegiatan Izin Lokasi

AMDAL & UKL-UPL Melalui sistem Kajian Dampak Lingkungan (KDL) dan Izin Lingkungan, Kementerian Lingkungan Hidup telah membangun interkoneksitas Sistem Pembangunan Berkelanjutan – GREEN ECONOMY) di Indonesia

Audit LH Sistem Kajian Dampak Lingkungan

Izin Lingkungan

Sistem Perizinan Sektor

Izin PPLH Sistem Perizinan Lingkungan

Sistem Penaatan Lingkungan

Infrastruktur Kajian Dampak Lingkungan PUU

Panduan Teknis

Sistem Informasi

Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan

Kelembagaan Pandanaan

SDM

Pengawasan Lingkungan Penegakan Hukum Lingkungan

Instrumen Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup (UU 32/2009) KLHS

a

Tata ruang

b

h

i PUU berbasis LH

Baku mutu LH c

j

Kriteria baku kerusakan LH d AMDAL UKL-UPL Perizinan

Anggaran berbasis LH

k Analisis risiko LH

e

l

f g

Instrumen ekonomi LH

Lingkungan

Audit LH

m Instrumen lain

sesuai kebutuhan

Amdal bukan sebagai alat serbaguna yang dapat menyelesaikan segala persoalan lingkungan hidup. Efektivitas amdal sangat ditentukan oleh pengembangan berbagai instrument lingkungan hidup lainnya Sumber: Pasal 14 UU 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Keterkaitan Amdal, UKLUKL-UPL dan Izin Lingkungan dengan Instrumen PPPLH Lainnya Pengembangan KRP

Usaha/ Kegiatan Tahap Perencanaan

Usaha/ Kegiatan Tahap PraKonstruksi, Konstruksi &Operasi

Izin PPLH

Usaha/ Kegiatan Tahap Pasca Operasi

BML

KBKL

Tata Ruang Rencana Usaha dan/atau kegiatan

izin Usaha dan/atau kegiatan

Pelaksanaan usaha dan/atau kegiatan

Penutupan Usaha dan/atau Kegiatan

RTRW/RDTR

RPPLH

KLHS

ARLH

Daya Dukung & Daya Tampung Lingkungan Hidup

Amdal atau UKL-UPL Izin Lingkungan

ARLH Hasil ERA merupakan bagian dari Amdal

Instrumen Ekonomi LH

Implementasi Izin Lingkungan & Izin PPLH serta Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan atau Pelepasan Kawasan HPK


Continuous Improvement

Audit LH

BML

Tata Ruang Paska Usaha/ Kegiatan

ARLH Pencana Penutupan Usaha dan/atau kegiatan serta Persetujuannya

Pengawasan Lingkungan Hidup Penaatan

ARLH

KBKL

Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Instrumen Ekonomi LH

Pemanfaatan Ruang Paska Usaha/Kegiatan


Izin Lingkungan: Jantungnya Sistem Perizinan di Indonesia • Proses Penilaian Amdal oleh KPA; • Proses Pemeriksaan UKL-UPL oleh Instansi LH

Diterbitkan oleh MENLH, Gubernur, atau Bupati/Walikota


Pemrakarsa Rencana Usaha dan/atau Kegiatan

Izin PPLH Proses Amdal atau UKL-UPL

Proses Penyusunan Amdal atau UKL-UPL oleh Pemrakarsa

Izin Lingkungan

Pengawasan Lingkungan Hidup & Penegakan Hukum Lingkungan

Dilakukan oleh MENLH, Gubernur, atau Bupati/ Walikota

Izin Usaha dan/atau Kegiatan

•

•

Pelaksanaan Usaha dan/atau Kegiatan Pelaksanaan Izin Lingkungan & Izin PPLH

Diterbitkan oleh Menteri terkait, Gubernur, atau Bupati/Walikota

• IZIN LINGKUNGAN merupakan ‘Jantung-nya’ Sistem Perizinan di Indonesia. Secara legal, sesuai PUU PSDA dan PPLH izin usaha

Penaatan terhadap BML & KBKL

dan/atau kegiatan tidak dapat diterbitkan tanpa adanya izin lingkungan. •

•

Izin Lingkungan merupakan hasil dari Proses Amdal atau UKLUPL (Sistem KDL) yang disusun oleh Pemrakarsa dan dinilai oleh KPA atau diperiksa oleh Instansi LH; Izin lingkungan instrumen utama penurunan Beban Pencemaran Lingkungan dan Laju Kerusakan Lingkungan & Pengawasan LH

Penurunan Beban Pencemaran dan Laju Kerusakan LH

Izin Lingkungan: Produk Proses Amdal atau UKL-UPL Usaha dan/atau Kegiatan Wajib AMDAL

Proses penyusunan dan Penilaian Amdal

Wajib Memiliki Usaha dan/atau Kegiatan Wajib UKL/UPL Catatan: Usaha dan/atau Kegiatan wajib SPPL tidak wajib memiliki izin lingkungan

Izin lingkungan = diterbitkan pada tarap perencanaan & persyaratan untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan

IZIN LINGKUNGAN

Proses penyusunan dan Pemeriksaan UKL-UPL

Izin PPLH

1. Izin PPLH diterbitkan pada tahap operasional. 2. Izin PPLH diterbitkan berdasarkan persyaratan dan kewajiban izin lingkungan yang harus ditaati oleh perusahaan

IZIN Usaha dan/atau Kegiatan Izin PPLH, antara lain: a. Izin pembuangan air limbah ke sungai; b. Izin pemanatan air limbah untuk aplikasi ke tanah c. Izin pembuangan air limbah ke laut d. Izin injeksi air limbah e. Izin PLB3

Esensi Dasar Amdal & UKLUKL-UPL dalam PP 27/2012 Amdal dan UKL:-UPL: Dokumen LH yang menyediakan informasi yang diperlukan untuk proses pengambilan keputusan (i.e. Penerbitan Izin Lingkungan, Kredit Perbankan, dokumen lelang untuk Proyek KPS dalam kaitannya dengan Penjaminan Investasi, Due Diligence, pengawasan lingkungan)

Pengambil Keputusan Rencana Usaha dan//atau Kegiatan dan

AMDAL atau UKL UKL--UPL = Menyediakan Informasi

Izin Lingkungan

Informasi yang disajikan dalam Amdal atau UKL-UPL: • •

Dampak lingkungan yang terjadi akibat rencana usaha dan/atau kegiatan, dan Langkah-langkah pengendaliannya dari aspek teknologi,sosial dan institusi, pemantauan lingkungannya serta komitmen pemrakarsa

NSPK & Instrumen PPLH pada Tahap Pengembangan KRP & Tahap Perencanaan Usaha dan/atau Kegiatan izin Usaha dan/atau Kegiatan

Rencana Usaha dan/atau kegiatan

Pelaksanaan usaha dan/atau kegiatan

RTRW Amdal atau UKL-UPL

KLHS

PerMenLH No. 09/2011 tentang Pedoman Umum Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS);

Izin Lingkungan

Izin PPLH

• PP No 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan • PerMenLH N0. 05/2012 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan Amdal ; • PerMenLH No. 16/2012 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan; • PerMenLH No. 17/2012 tentang Pedoman Keterlibatan Masyarakat dalam Amdal & Izin Lingkungan • PerMenLH 13/2010 tentang UKL-UPK dan SPPL (PerMenLH 8/2013); • PerMenLH No. 07/2010 tentang Sertifikasi Kompetensi Penyusun Dokumen Amdal dan Persyaratan LPJP Dokumen Amdal; • PerMenLH No. 15/2010 tentang Persyaratan dan tatacara lisensi Komisi Penilai Amdal; • PerMenLH No. 5/2008 Tata Kerja Komisi Penilai Amdal (PerMenLH 8/2013) • PerMenLH No. 24/2009 Penilaian Dokumen Amdal (PeMenLH 8/2013) • PerMenLH No. 25/2009 tentang Binwas Komisi Penilai Amdal Daerah

NSPK & Instrumen PPLH pada Tahap Pelaksanaan Usaha dan/atau Kegiatan Izin LH & Izin PPLH

Pelaksanaan Usaha dan/atau Kegiatan

Audit LH

Peraturan MENLH No. 03 Tahun 2013 tentang Audit Lingkungan Hidup sebagai revisi dari: • KepMenLH No. 42 Tahun 1994 • KepMenLH No. 30 Tahun 2001 • PerMenLH No. 17 Tahun 2010

Dampak Penting & Dampak LH lainnya Implementasi Persyaratan & Kewajiban dalam Izin Lingkungan & Izin PPLH serta Continuous

Improvement

• KepMenLH No. 45 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Pelaksanaan RKL-RPL (LAPORAN PELAKSANAAN IZIN LINGKUNGAN) • • •

Pengawasan Lingkungan Hidup

Penaatan terhadap Baku Mutu Lingkungan (BML) & Kriteria Baku Kerusakan Lingkungan (KBKL)

• •

KepMenLH No.07 Th 2001 tentang PPLH dan PPLHD KepMenLH No.56 Th 2002 tentang Pedoman Umum Pengawasan LH KepMenLH No.57 Th 2002 tentang Tata Kerja PPLH KepMenLH No.58 Th 2002 tentang Tata Kerja PPLHD; Peraturan MENLH No. 2 Tahun 2013: Penerapan Sanksi Administrasi

3 Tata Ruang, Kawasan Lindung dan AMDAL

Isu Strategis: Keterkaitan antara Tata Ruang dan Lingkungan Hidup TATA RUANG

LINGKUNGAN

Penataan Ruang (UU No. 26 Tahun 2007)

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU No. 32 Tahun 2009) TOOL

TOOL

AMDAL & Izin Lingkungan (PP No. 27 Tahun 2012)

Ruang, Lingkungan Yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan

1. Dalam perlindungan & pengelolaan lingkungan, penataan ruang merupakan ujung tombak sebab proses perubahan lingkungan diawali dengan proses perubahan ruang. 35 2. Dalam penataan ruang: perlindungan & pengelolaan lingkungan hidup menjadi kunci untuk menjamin keberlanjutan fungsi lingkungan hidup.

Pelaksanaan Penataan Ruang

Pemanfaatan Ruang

Kota

Kabupaten

Provinsi

Nasional

Perencanaan Tata Ruang Penyusunan RTRWN

Upaya pencapaian tujuan penataan ruang melalui pelaksanaan rencana tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfatn ruang Pengendalian Pemanfaatan Ruang

Perumusan kebijaksaan srategis operasionalisasi RTRWN Perumusan program sektoral Nasional Pelaksanaan pembangunan

Rencana Rinci

Penyusunan RTRWP

Penyusunan & penetapan SPM Penetapan standar kualitas lingkungan Perumusan kebijaksaan srategis operasionalisasi RTRWP Perumusan program sektoral provinsi Pelaksanaan pembangunan

Rencana Rinci

Penyusunan RTRWKab

Penyusunan RTRWKot

Perizinan

Penetapan pedoman pelaksanaan SPM Perumusan pedoman pelaksanaan standar kualitas lingk. Perumusan kebijaksaan srategis operasionalisasi RTRWK Perumusan program sektoral kabupaten Pelaksanaan pembangunan

Rencana Rinci

Peraturan Zonasi

Perangkat Insetif dan Disinsentif

Pelaksanaan SPM Pelaksanaan standar kualitas lingkungan Perumusan kebijaksaan srategis operasionalisasi RTRWK

Sanksi

Perumusan program sektoral Kota Pelaksanaan pembangunan

Rencana Rinci

Pelaksanaan SPM Pelaksanaan standar kualitas lingkungan

36

Rencana Umum dan Rencana Rinci Tata Ruang RENCANA UMUM TATA RUANG

WILAYAH

RTRW NASIONAL

RENCANA RINCI TATA RUANG RTR PULAU / KEPULAUAN RTR KWS STRA. NASIONAL

RTRW PROVINSI RTRW KABUPATEN

RTR KWS STRA. PROVINSI RTR KWS STRA KABUPATEN RDTR WIL KABUPATEN

PERKOTAAN

RTR KWS METROPOLITAN

RTRW KOTA

Kajian Daya Dukung & Daya Tampung LH serta KLHS

RTR KWS PERKOTAAN DLM WIL KABUPATEN RTR BAGIAN WIL KOTA RTR KWS STRA KOTA RDTR WIL KOTA

Tata Ruang: Syarat Utama Proses Penyusunan & Penilaian Amdal serta Penentuan Kelayakan Lingkungan

Pasal 13 ayat (1) Huruf a PP 27/2012: Pengecualian AMDAL di RDTR dan/atau RTR Kawasan Strategis Kab/Kota

Amdal dan Tata Ruang Tahap Perencanaan 1

2

Rencana Umum

Studi Kelayakan

3

4

Disain Rinci

Pra Kontruksi dan Konstruksi

5 Operasi

Amdal disusun oleh pemrakarsa pada tahap perencanaan suatu usaha dan/atau kegiatan Tidak sesuai KA 1 ANDAL 2 RKL-RPL 3

Dokumen AMDAL

Lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan wajib sesuai dengan

rencana tata ruang Sumber: Pasal 4-5 PP 27/2012 Izin Lingkungan

dengan rencana tata ruang, dokumen Amdal tidak dapat dinilai dan wajib dikembalikan kepada pemrakarsa

Pengecualian Jenis Usaha/Kegiatan Wajib Amdal Usaha dan/atau Kegiatan

Dalam PP 27/1999: Amdal Kawasan  RKL-RPL Rinci (pasal 4), Ketentuan Amdal dan RDTR belum diatur

Dampak Penting Lingkungan Hidup Usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting terhadap LH dikecualikan dari kewajiban memiliki Amdal apabila: 1 lokasi rencana usaha dan/atau kegiatannya berada di kawasan yang telah memiliki Amdal kawasan

UKL/UPL

lokasi rencana usaha dan/atau kegiatannya berada pada kabupaten/kota yang telah memiliki rencana detail tata ruang kabupaten/kota dan rencana tata ruang kawasan strategis kabupaten/kota

2

usaha dan/atau kegiatannya dilakukan dalam rangka tanggap darurat bencana

3

Sumber: Pasal 13 PP 27/2012 Izin Lingkungan

Pola Ruang dan AMDAL Pola Ruang UU 26/2007 dan PP 26/2008 Rencana Usaha dan/atau Kegiatan sesuai dengan Rencana Tata Ruang

Kawasan Budidaya

Rencana Usaha dan/atau Kegiatan diizinkan oleh PUU PSDA

Kawasan Lindung

Terbatas Tetap

PP 26/2008-RTRWN Kawasan Budi Daya Nasional

Konversi

Hutan Produksi

Hutan Rakyat

Perikanan

Industri

Pariwisata

Pemukiman

Lainnya

40

 RTRWN menjadi pedoman utk penetapan lokasi dan fungsi ruang utk investasi (Pasal 20 ayat (2) huruf e)  RTRW Provinsi menjadi pedoman utk penetapan lokasi dan fungsi ruang utk investasi (Pasal 23 ayat (2) huruf e)  RTRW Kabupaten menjadi pedoman utk penetapan lokasi dan fungsi ruang utk investasi (Pasal 26 ayat (2) huruf e)

Keterkaitan Tata Ruang, dan PIPIB dengan Proses Amdal, UKL-UPL dan Izin Lingkungan Rencana Usaha dan/atau Kegiatan

• •

Proses Amdal dan Izin Lingkungan, atau Proses UKL-UPL dan Izin Lingkungan

Tidak

Apakah Lokasinya • Sesuai dengan Rencana Tata Ruang, dan/atau • Sesuai dengan Ketentuan PUU PPLH & SDA

ya

Sesuai

Apakah lokasinya berada di dalam Kawasan Hutan Primer & Lahan Gambut dalam Peta Indikatif Penundaan Izin Baru (PIPIB) ?

ya

Apakah termasuk usaha dan/atau Kegiatan yang DIKECUALIKAN?

Tidak

Tidak Sesuai

Ditolak

Inpress 06/2013 penganti Inpres 10/211

Ditolak

Usaha dan/atau kegiatan yang dikecualikan dalam Inpres 10/2011 (Inpres 06/2013) • Permohonan yang telah mendapat persetujuan prinsip dari Menteri Kehutanan; • Pelaksanaan pembangunan nasional yang bersifat vital, yaitu: geothermal,

migas,

ketenagalistrikan, lahan untuk padi dan tebu • Pemanfaatan izin pemanfaatan hutan dan/atau penggunaan kawasan hutan yang telah ada sepanjang izin di bidang usahanya masih berlaku

Contoh Rencana Pembangunan SUTET di Jateng dalam Rencana Tata Ruang Pulau Jawa dan RTRW Provinsi Jawa Tengah

Arahan Jaringan SUTET di Semarang dan Sekitarnya dalam PERPRES 28 TAHUN 2012 (RTR PULAU JAWA) Dalam Peta Struktur Ruang tercatat Jalur: Jepara-Kudus-Demak-Semarang-Ungaran

Arahan Jaringan Sutet dalam RTRWP Jawa Tengah (Perda No. 6 Tahun 2010) Dalam Peta Struktur Ruang tercatat dengan Jalur: Jepara-Wd Gunung Rowo-Demak-SemarangUngaran

Surat Men PU selaku Ketua Tim Pelaksana BKPRN tgl 19 April 2012 Nomor TR.03 03-Mn/237 perihal Rekomendasi thd renc pengembangan PLTU Btg:  Renc. Pemb. PLTU di Kab. Batang yg terletak dan memanfaatkan wil daratan Kab. Batang sudah sesuai dgn PP 26/2008, Perda Prov. Jateng 6/2010, Perda Kab. Batang 07/2011 ttg RTRW Kab. Batang.  Renc. Pemb. PLTU di Kab. Batang yg memanfaatkan wil laut harus memperhatikan keberadaan Kws Taman Wisata Alam Laut Daerah (sebagaimana PP 26/2008, Perda Prov. Jateng 6/2010, ) dan Kawasan Konservasi Laut Daerah sebagimana Perda Kab. Batang 07/2011 ttg RTRW Kab. Batang.  Diperlukan AMDAL dan Izin Lingkungan thd Renc. Pembangunan PLTU Kab. Batang.  Pemkab. Batang agar menyiapkan RDTR pada Kws yg mengakomodasi Renc. Pemb. PLTU Batang, termasuk ketentuan zonasi wilayah baik daratan maupun laut.

 Kepmen. Kelautan dan Perikanan tanggal 14 Juni 2012 No. Kep.29/Men/2012 ttg Penetapan Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-pulau Kecil Ujungnegoro Roban Kab. Batang Prov. Jateng. :    

Menetapkan sebagian wilayah pesisir Kab Batang Sbg Kws Konservasi Pesisir dan Pulau-pulau Kecil Ujungnegoro-Roban Kab Batang di Prov Jateng. Kws tsb ditetapkan sebagai Taman Pesisir Ujungnegoro-Roban Kab Batang di Prov Jateng. Sesuai Pasal 28 ayat (4) UU 27/2007, kws konservasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil ditetapkan dgn peraturan menteri. Analisis : a. b. c.

d.

Perlu dikaji konsistensi kesesuaian amanah UU 27/2007 yg mengatur penetapan kws konservasi pesisir dan pulau-pulau kecil seharusnya dgn peraturan menteri, tetapi utk Kws Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Ujungnegoro-Roban Kab Batang di Prov Jateng hanya dengan keputusan menteri. Kepmen Kelautan dan Perikanan mengatur obyek pesisir dan pulau-pulau kecil Ujungnegoro – Roban dgn fungsi sbg taman pesisir berbeda dgn obyek dan fungsi yg ditetapkan dlm PP 26/2008 ttg RTRWN (Lamp VIII No. 313 ) yg menetapkan Taman Wisata Alam Laut Daerah Pantai Ujungnegor-Roban sbg Kws Lindung Nasional. Dikeluarkannya Kepmen Kelautan Dan Perikanan tgl 14 Juni 2012 tsb tdk dlm konteks mengatur pengelolaan Taman Wisata Alam Laut Daerah Pantai Ujungnegor-Roban sbg Kws Lindung Nasional yg ditetapkan dlm PP 26/2008 ( sebagaimana ketentuan Pasal 6 ayat (5) UU 26/2007 : ruang laut dan ruang udara, pengelolaan nya diatur dgn UU tersendiri). Kepmen Kelautan Dan Perikanan No. Kep.29/Men/2012 tdk mengatur pengalihan obyek dan fungsi maupun pengelolaan Taman Wisata Alam Laut Daerah Pantai Ujungnegor-Roban sbg Kws Lindung Nasional yg ditetapkan dlm PP26/2008.

Peta Indikatif Penundaan Izin Baru (PIPIB) – Inpres 10/2011 (2011(2011-2013) Lokasi yang masih boleh ada izin baru

Hutan Alam Primer Lahan Gambut

di dalam dan di luar kawasan Hutan

Lokasi PIPIB (Moratorium) –

Tidak Boleh Ada Izin Baru

Catatan: Tidak semua jenis kawasan lindung ini dicantumkan dalam Lampiran III Peraturan MENLH No. 05/2012

Daftar Kawasan Lindung dalam Peraturan MENLH No. 05 Tahun 2012 Kawasan lindung yang dimaksud dalam Peraturan Menteri ini: : 1. Kawasan hutan lindung • Tidak semua kawasan 2. Kawasan bergambut lindung yang tercantum 3. Kawasan Resapan Air dalam PP No. 26/2008 dan 4. Sempadan Pantai Keppres 32/1990 5. Sempadan Sungai dicantumkan dalam daftar 6. Kawasan Sekitar Danau atau Waduk kawasan lindung di 7. Suaka Margasatwa dan Suaka Margasatwa Laut Peraturan MENLH Ini; 8. Cagar Alam dan Cagar Alam Laut 9. Kawasan Pantai Berhutan Bakau • Kawasan lindungan = 10. Taman Nasional dan Taman Nasional Laut kawasan yang telah 11. Taman Hutan Raya DITETAPKAN sebagai 12. Taman Wisata Alam dan Taman Wisata Alam Laut kawasan lindung 13. Kawasan Cagar Budaya dan Ilmu Pengetahuan • Usaha dan/atau kegiatan di 14. Kawasan Cagar Alam Geologi kawasan lindung adalah 15. Kawasan Imbuhan Air Tanah usaha dan/atau kegiatan 16. Sempadan Mata Air yang diizinkan sesuai 17. Kawasan Perlindungan Plasma Nutfah 18. Kawasan Pengungsian Satwa dengan ketentuan PUU 19. Terumbu Karang 20. Kawasan Koridor Bagi Jenis Satwa dan Biota Laut yang Dilindungi

Catatan

Kawasan lindung  wilayah yang DITETAPKAN dengan fungsi utama untuk melindungi kelestarian lingkungan hidup mencakup SDA dan Sumber Daya Buatan. Penetapan kawasan lindung tersebut dilakukan sesuai dengan ketentuan PUU

Rencana Usaha/Kegiatan di dalam dan/atau berbatasan langsung dengan kawasan Lindung Wajib Memiliki AMDAL (Pasal 3 Peraturan MENLH No. 05/2012) Jenis rencana usaha dan/atau kegiatan yang lokasinya berada di dalam kawasan lindung  jenis rencana usaha dan/atau kegiatan yang diizinkan sesuai peraturan perundang-undangan, misal: tambang di hutan lindung, wisata alam di kawasan lindung

1 Batas proyek terluar yang bersinggungan dengan batas terluar dari kawasan lindung

Dampak potensial dari rencana usaha dan/atau kegiatan yang akan dilaksanakan tersebut secara nyata mempengaruhi kawasan lindung terdekat

Kawasan Lindung Yang tercantum dalam Lampiran Permen LH & telah ditetapkan sesuai dengan PUU

2

Dampak potensial

3 Keterangan: = Rencana Usaha dan/atau kegiatan

Jenis rencana usaha dan/atau kegiatan yang berada di dalam dan/atau berbatasan langsung dengan kawasan lindung yang dikecualikan dari kewajiban menyusun Amdal adalah rencana usaha dan/atau kegiatan: 1. Eksplorasi pertambangan, migas dan panas bumi; 2. Penelitian dan pengembangan di bidang ilmu pengetahuan; 3. Yang menunjang pelestarian kawasan lindung; 4. Yang terkait dengan kepentingan pertahanan dan keamanan negara yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan; 5. Budidaya yang secara nyata tidak berdampak penting bagi lingkungan hidup; 6. budidaya yang diizinkan bagi penduduk asli dengan luasan tetap dan tidak mengurangi fungsi lindung kawasan dan di bawah pengawasan ketat.

Jenis Kegiatan yang izinkan dalam Kawasan Lindung Sesuai dengan Ketentuan Pasal 99-Pasal 106 PP No. 26 Tahun 2008 No.

Kawasan Lindung Dalam Peraturan MENLH No. 05 Tahun 2012

1. Kawasan Hutan

Lindung

Indikasi Arahan Peraturan Zonasi Kawasan Lindung Nasional Sesuai dengan Ketentuan Pasal 99-Pasal 106 PP No. 26 Tahun 2008

a. wisata alam tanpa merubah bentang alam; b. kegiatan budidaya hanya diizinkan bagi penduduk asli dengan luasan tetap, tidak mengurangi fungsi lindung kawasan, dan di bawah pengawasan ketat

2. Kawasan bergambut a. wisata alam tanpa merubah bentang alam 3. Kawasan Resapan

Air

4. Sempadan Pantai

a. kegiatan budi daya tidak terbangun yang memiliki kemampuan tinggi dalam menahan limpasan air hujan; b. penyediaan sumur resapan dan/atau waduk pada lahan terbangun yang sudah ada a. pemanfaatan ruang untuk ruang terbuka hijau; b. pengembangan struktur alami dan struktur buatan untuk mencegah abrasi; c. pendirian bangunan yang dibatasi hanya untuk menunjang kegiatan rekreasi pantai;

Lanjutan - Jenis Kegiatan yang izinkan dalam Kawasan Lindung Sesuai dengan Ketentuan Pasal 99-Pasal 106 PP No. 26 Tahun 2008 No.



5. Sempadan Sungai

a.

6. Kawasan sekitar danau/waduk

b. c.

7. Suaka margasatwa dan a. suaka margasatwa laut b. 8. Cagar alam dan cagar alam laut 9. Kawasan pantai berhutan bakau

a.

pemanfaatan ruang untuk ruang terbuka hijau; bangunan untuk pengelolaan badan air dan/atau pemanfaatan air; pendirian bangunan dibatasi hanya untuk menunjang fungsi taman rekreasi; penelitian, pendidikan, dan wisata alam; pendirian bangunan dibatasi hanya untuk menunjang kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a; kegiatan pendidikan, penelitian, dan wisata alam




10. Taman Nasional atau taman nasional laut

a. wisata alam tanpa merubah bentang alam; b. pemanfaatan ruang kawasan untuk kegiatan budidaya hanya diizinkan bagi penduduk asli di zona penyangga dengan luasan tetap, tidak mengurangi fungsi lindung kawasan, dan di bawah pengawasan ketat

11. Taman hutan raya

a. penelitian, pendidikan, dan wisata alam; b. pendirian bangunan dibatasi hanya untuk menunjang kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a;

12. Taman Wisata Alam dan Taman Wisata Alam Laut

a. wisata alam tanpa mengubah bentang alam; b. pendirian bangunan dibatasi hanya untuk menunjang kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a; dan




13. Kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan

a. penelitian, pendidikan, dan pariwisata; dan b. pelarangan kegiatan dan pendirian bangunan yang tidak sesuai dengan fungsi kawasan

14. Kawasan cagar alam geologi

a. pariwisata tanpa mengubah bentang alam b. kegiatan penggalian dibatasi hanya untuk penelitian arkeologi dan geologi c. pelindungan bentang alam yang memiliki ciri langka dan/atau bersifat indah untuk pengembangan ilmu pengetahuan, budaya, dan/atau pariwisata. d. pelindungan kawasan yang memiki ciri langka berupa proses geologi tertentu untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan/atau pariwisata.




15. Kawasan imbuhan air tanah

a. kegiatan budi daya tidak terbangun yang memiliki kemampuan tinggi dalam menahan limpasan air hujan; b. penyediaan sumur resapan dan/atau waduk pada lahan terbangun yang sudah ada

16. Sempadan mata air

a. ruang terbuka hijau

17. Kawasan perlindungan a. wisata alam tanpa mengubah bentang alam; plasma nutfah b. pelestarian flora, fauna, dan ekosistem unik kawasan 18. Kawasan pengungsian satwa

a. wisata alam tanpa mengubah bentang alam; b. pelestarian flora dan fauna endemik kawasan;

19. Terumbu Karang

a. pariwisata bahari

20. Kawasan koridor bagi jenis satwa atau biota laut yang dilindungi

Jenis Kegiatan yang diizinkan dalam Kawasan Konservasi (KSA) dan KPA sesuai dengan PP 28/2011 No

Jenis Pemanfaatan KSA dan KPA

1. penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan 2. pendidikan dan peningkatan kesadartahuan konservasi alam koleksi kekayaan keanekaragaman hayati 3. penyerapan dan/atau penyimpanan karbon 4. pemanfaatan air serta energi air, panas, dan angin serta wisata alam terbatas 5. pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar

Kawasan Suaka Alam (KSA) Cagar Suaka Alam (CA) Margasatwa (SM)  

Kawasam Pelestarian Alam (KPA) Taman Taman Taman Nasion Wisata Hutan al (TN) Alam Raya (TWA) (Tahura)   

































Sumber: Pasal 33-37 PP No. 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam

Jenis Kegiatan yang diizinkan dalam Kawasan Konservasi (KSA) dan KPA sesuai dengan PP 28/2011 No

6. 7. 6.

7.

Jenis Pemanfaatan KSA dan KPA

Kawasan Suaka Alam (KSA) Cagar Suaka Alam Marga(CA) satwa (SM) pemanfaatan sumber plasma nutfah untuk   penunjang budidaya pemanfaatan tradisional oleh masyarakat setempat. pembinaan populasi melalui penangkaran dalam rangka pengembangbiakan satwa atau perbanyakan tumbuhan secara buatan dalam lingkungan yang semi alami. pembinaan populasi dalam rangka penetasan telur dan/atau pembesaran anakan yang diambil dari Alam

Kawasam Pelestarian Alam (KPA) Taman Taman Taman Nasion Wisata Hutan al (TN) Alam Raya (TWA) (Tahura)    









Sumber: Pasal 33-37 PP No. 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam

Kawasan Lindung Sempadan Pantai Mangrove PP 26/2008 Pasal 57 ayat (5), Keppres 32/1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung, Pasal 27 dan Kepmen LH No. 201 Tahun 2004

KAWASAN LINDUNG Sempadan pantai hutan mangrove = 130 x nilai rata-rata perbedaan air pasang tertinggi dan terendah tahunan, DIUKUR dari garis air surut teredah Pasal 101 ayat 3 PP 26/2008: 26/2008 Kawasan pantai berhutan bakau  pemanfaatan utk keg. Pendidikan, penelitan & wisata alam, pelarangan pemanfaatan kayu bakau, pengurangan luas dan pencemaran ekosistem bakau

Keppres 32/1990 Pasal 26: Perlindungan terhadap kawasan pantai berhutan bakau dilakukan untuk melestarikan hutan bakau sebagai pembentuk ekosistem hutan bakau dan tempat berkembangbiaknya berbagai biota laut disamping sebagai pelindung pantai dan pengisian air laut serta perlindungan usaha budidaya di belakangnya

Kriteria Kawasan Lindung Sempadan Pantai Zonasi untuk sempadan pantai: Pemanfaatan untuk RTH, Pengembangan struktur alami dan struktur buatan untuk menunjang kegiatan rekreasi pantai, Pelarangan pendirian bangunan, Pelarangan semua jenis kegiatan yang dapat menurunkan luas, nilai ekologis, dan estetika kawasan (Pasal 100 ayat (1) PP 26 Tahun 2008 tentang RTRWN)

Kawasan Lindung Sempadan Pantai = 100 meter Garis batas sempadan pantai

Berdasarkan PP 26/2008 Pasal 56 ayat (2), Keppres 32/1990 Pasal 14: Sempadan pantai diukur 100 meter dari garis pasang tertinggi

Perlindungan Ekosistem Terumbu Karang Terumbu karang merupakan Kawasan Lindung (Pasal 52 ayat (6) PP 26/2008 tentang RTRWN) Zonasi Terumbu Karang •

Pemanfaatan untuk wisata bahari

•

Pelarangan kegiatan penangkapan ikan dan pengambilan terumbu karang

•

Pelarangan kegiatan yang dapat menimbulkan pencemaran air

(Pasal 103 ayat (6) PP 26/2008 tentang RTRWN) Larangan penambangan terumbu karang yg menimbulkan kerusakan, pengambilan terumbu karang di kawasan konservasi, penggunaan peralatan, cara tau metode lain yg merusak ekosistem terumbu karang (Pasal 35 UU 27/2007 tentang PWP & PPK)

Kawasan Lindung Sempadan Sungai S. Bone di Kab. Bolmong, Prop. Sulut

PP 82/2001 Pengelolaan Kualitas Air & Pengendalian Pencemaran Air

PP 26 Tahun 2008 tentang Tata Ruang Nasional & Keppres 32/1990 tentang Kawasan Lindung Zonasi sempadan sungai • Pemanfaatan Ruang utk RTH; • Pelarangan mendirikan bangunan

Sungai

Pasal 100 ayat 2 PP 26/2008

Pasal 38 UU 41/1999 tentang Kehutanan Pasal 38 (1) Penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan hanya dapat dilakukan di dalam kawasan hutan produksi dan kawasan hutan lindung. (2) Penggunaan kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan tanpa mengubah fungsi pokok kawasan hutan. (3) Penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pertambangan dilakukan melalui pemberian izin pinjam pakai oleh Menteri dengan mempertimbangkan batasan luas dan jangka waktu tertentu serta kelestarian lingkungan. (4) Pada kawasan hutan lindung dilarang melakukan penambangan dengan pola pertambangan terbuka. (5) Pemberian izin pinjam pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang berdampak penting dan cakupan yang luas serta bernilai strategis dilakukan oleh Menteri atas persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 24 TAHUN 2010 TENTANG PENGGUNAAN KAWASAN HUTAN Pasal 3 (1) Penggunaan kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 hanya dapat dilakukan di dalam: a. kawasan hutan produksi; dan/atau b. kawasan hutan lindung. (2) Penggunaan kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan tanpa mengubah fungsi pokok kawasan hutan dengan mempertimbangkan batasan luas dan jangka waktu tertentu serta kelestarian lingkungan. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai batasan luas dan jangka waktu tertentu serta kelestarian lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan peraturan Menteri.

Usaha dan/atau Kegiatan di Hutan Lindung yang Diiziinkan/Diperbolehkan oleh PP 24/2010 Penggunaan kawasan hutan (Hutan Produksi dan Hutan Lindung) untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan hanya dapat dilakukan untuk kegiatan yang mempunyai tujuan strategis yang tidak dapat dielakkan, meliputi kegiatan: 1. religi; 2. pertambangan; 3. instalasi pembangkit, transmisi, dan distribusi listrik, serta teknologi energi baru dan terbarukan; 4. pembangunan jaringan telekomunikasi, stasiun pemancar radio, dan stasiun relay televisi; 5. jalan umum, jalan tol, dan jalur kereta api; 6. sarana transportasi yang tidak dikategorikan sebagai sarana transportasi umum untuk keperluan pengangkutan hasil produksi; 7. sarana dan prasarana sumber daya air, pembangunan jaringan instalasi air, dan saluran air bersih dan/atau air limbah; 8. fasilitas umum; 9. industri terkait kehutanan; 10. pertahanan dan keamanan; 11. prasarana penunjang keselamatan umum; atau 12. penampungan sementara korban bencana alam. Sumber: Pasal 4 PP No. 24 Tahun 2010 tentang Penggunaan Kawasan Hutan

Pertambangan di Kawasan Hutan Lindung (PP 24/2010) Pasal 5 (1) Penggunaan kawasan hutan untuk kegiatan pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b dilakukan dengan ketentuan: a. dalam kawasan hutan produksi dapat dilakukan: 1. penambangan dengan pola pertambangan terbuka; dan 2. penambangan dengan pola pertambangan bawah tanah; b. dalam kawasan hutan lindung hanya dapat dilakukan penambangan dengan pola pertambangan bawah tanah dengan ketentuan dilarang mengakibatkan: 1. turunnya permukaan tanah; 2. berubahnya fungsi pokok kawasan hutan secara permanen; dan 3. terjadinya kerusakan akuiver air tanah. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penambangan bawah tanah pada hutan lindung diatur dengan Peraturan Presiden. Pasal 6 (1) Penggunaan kawasan hutan dilakukan berdasarkan izin pinjam pakai kawasan hutan.

 Pengendalian pemanfaatan ruang dilakukan melalui penetapan peraturan zonasi, perizinan, pemberian insentif dan disinsentif, serta pengenaan sanksi (Pasal 35)  Izin pemanfaatan ruang yg tidak sesuai dgn RTRW dibatalkan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya (Pasal 37 ayat (2))  Izin pemanfaatan ruang yg dikeluarkan dan/atau diperoleh dgn tidak melalui prosedur yg benar, batal demi hukum (Pasal 37 ayat (3))  Izin pemanfaatan ruang yg diperoleh melalui prosedur yg benar tetapi kemudian terbukti tidak sesuai RTRW, dibatalkan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya (Pasal 37 ayat (4))

 Dlm pemanfaatan ruang, setiap orang wajib menaati rencana tata ruang yg telah ditetapkan (Pasal 61 huruf a).

 Setiap orang yg tidak menaati rencana tata ruang yg telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dlm Pasal 61 huruf a yg mengakibatkan perubahan fungsi ruang, dipidana dgn pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) (Pasal 69 ayat (1)).  Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan kerugian terhadap harta benda atau kerusakan barang, pelaku dipidana dgn pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan denda paling banyak Rp.1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) (Pasal 69 ayat (2)).  Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan kematian orang, pelaku dipidana dgn pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) (Pasal 69 ayat (3)).

 Pasal 74 ayat (1) Dlm hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dlm Pasal 69, Pasal 70, Pasal 71, dan Pasal 72 dilakukan oleh suatu korporasi, selain pidana penjara dan denda terhadap pengurusnya, pidana yg dpt dijatuhkan terhadap korporasi berupa pidana denda dgn pemberatan 3 (tiga) kali dari pidana denda sebagaimana dimaksud dlm Pasal 69, Pasal 70, Pasal 71, dan Pasal 72.  Pasal 74 ayat (2) Selain pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), korporasi dpt dijatuhi pidana tambahan berupa: a. pencabutan izin usaha; dan/atau b. pencabutan status badan hukum.

 Pasal 37 ayat (7) Setiap pejabat pemerintah yg berwenang menerbitkan izin pemanfaatan ruang dilarang menerbitkan izin yg tidak sesuai dgn rencana tata ruang.  Pasal 73 ayat (1) Setiap pejabat pemerintah yg berwenang yg menerbitkan izin tidak sesuai dgn rencana tata ruang, dipidana dgn pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).  Pasal 73 ayat (2) Selain sanksi pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pelaku dpt dikenai pidana tambahan berupa pemberhentian secara tidak dgn hormat dari jabatannya.

Keterkaitan RPPLH dengan RPJP dan RPJM, Pemanfaatan Sumber Daya Alam serta Amdal

RPPLH 1

RPJP

Pasal 10 Ayat (5) UU No. 32/2009: RPPLH menjadi dasar penyusunan dan dimuat dalam rencana pembangunan jangka panjang dan rencana pembangunan jangka menengah

RPJMN Pasal 12 ayat (1) UU No. 32/2009: Pemanfaatan sumber daya alam dilakukan berdasarkan RPPLH

Pemanfaatan sumber daya alam i.e.

2

Pertambangan, Migas, Kehutanan

Salah satu Instrumen PPLH pada tahap rencana Proyek Pemanfaatan SDA adalah

AMDAL

Peran Inventarisasi SDA INVENTARISASI SDA: Basis RPPLH

Sesuai UU No 32/2009, tujuan INVENTARISASI SDA untuk: a/. PENETAPAN EKOREGION, b/. PENETAPAN DD dan DT, c/. PEMANFAATAN DAN PENCADANGAN SDA, d/. INPUT RPPLH

RPPLH & Inventarisasi Lingkungan Hidup: Basis Data Sistem Informasi Amdal, UKLUKL-UPL dan Izin Lingkungan POTENSI DAN KETERSEDIAAN

Inventarisasi Lingkungan Hidup

BENTUK KERUSAKAN

Data & Informasi JENIS YANG DIMANFAATKAN

Sumber Daya Alam (SDA) Hayati

Terbarukan

BENTUK PENGUASAAN

NonHayati

Tidak Terbaharukan

PENGETAHUAN PENGELOLAAN

• RPPLH disusun berdasarkan hasil inventarisasi LH; • RPPLH besarta data dan informasi LH merupakan basis data yang sangat berharga untuk mendukung distem informasi (DSS) Amdal, UKL-UPL dan Izin Lingkungan dalam kaitannya dengan penentuaan kelayakan Lingkungan Hidup;

KONFLIK DAN PENYEBAB KONFLIK PENGELOLAAN

Muatan RPPLH Neraca SDA Valuasi Ekonopmi SDA

Rencana

pemanfaatan dan/atau pencadangan SDA

Daya Dukung/Daya Tampung

(Pasal 10 ayat 4,5) UU32/2010) Kerentanan

Rencana pemeliharaan dan perlindungan kualitas dan/atau fungsi LH

Rencana

pengendalian, pemantauan, serta

pendayagunaan dan pelestarian SDA

Nilai tambah pemanfaatan SDA Pola Konsumsi Produksi Berkelanjutan

Rencana adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim.

Inventarisasi GRK

RPPLH menjadi dasar penyusunan dan dimuat dalam RPJP & RPJM

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Pasal 15 ayat (1) UU 32/2009: “Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menyusun KLHS....”

Daerah: ’Maju, Makmur & Hijau’

RTRW, RPJP, RPJM dan KRP

Pembangunan Berkelanjutan

Apa Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) atau SEA? “Rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program. (Pasal 1 angka 10 UU 32/2009 PPLH)

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) & AMDAL KLHS = Rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau KRP (Pasal 1 angka 10 UU 32/2009 PPLH)

Kebijakan

Rencana

Program

Proyek


KAJIAN ANALISIS LINGKUNGAN

Kajian Lingkungan Hidup Strategik (KLHS) KLHS Kebijakan KLHS Tata Ruang Catatan: Kebijakan: termasuk penyusunan PUU (pasal 44 UUPLH)

KLHS Sektor

KLHS Regional / Program

Tujuan Utama

AMDAL atau UKL-UPL

KLHS dapat mengisi ruang yang tidak dapat diselesaikan oleh Amdal, UKL-UPL dan Izin Lingkungan

Partidario (2000, 2003)

Muatan KLHS KLHS memuat KAJIAN antara lain: Efisiensi Pemanfaatan Sumberdaya Alam

d

a

Kapasitas Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup untuk Pembangunan Perkiraan Mengenai Dampak dan

Tingkat Kerentanan dan Kapasitas Adaptasi terhadap Perubahan Iklim

e

Tingkat Ketahanan dan Potensi Keanekaragaman hayati

f

b

c

KLHS Sumber: Pasal 16 UU 32 Tahun 2009

RiSIKO LINGKUNGAN HIDUP Kinerja layanan/jasa ekosistem

4 Ketentuan-Ketentuan PUU Bidang KetentuanPPLH yang terkait dengan AMDAL

Ketentuan--Ketentuan Amdal dalam UU No. 32 Tahun 2009 Ketentuan • Kriteria Dampak Penting • Kriteria usaha dan/atau kegiatan berdampak penting

• • • • •

Kajian dampak LH; Evaluasi kegiatan disekitar; SPT Masyarakat Prakiraan besaran & sifat penting dampak RKP-RPL

Muatan Dokumen Amdal

Usaha dan/atau kegiatan Wajib Amdal

1

2

• Disusun oleh pemrakarsa; • Keterlibatan masyarakat; • Bantuan pihak lain (penyusun perorangan dan LPJP) • Sertifikasi penyusun amdal

Penyusunan Dokumen Amdal

3 4

Amdal

Penilaian Dokumen Amdal

• Komisi Penilai Amdal (KPA); • Lisensi KPA; • Keanggotaan KPA • Tim Teknis dan Sekretariat KPA; • Keputusan Kelayakan atau Ketidaklayakan LH

5 Penyusunan Dokumen Amdal bagi Golongan Ekonomi Lemah UU 32/2009

Sumber: Pasal 22-23 UU 32 Tahun 2009

Pembagian Jenis Usaha dan dan//atau Kegiatan Berdasarkan Dokumen LH Jenis Rencana Usaha dan/atau kegiatan USAHA DAN/ATAU KEGIATAN WAJIB AMDAL Pasal 22-33 UU 32/2009

USAHA DAN/ATAU KEGIATAN WAJIB UKL/UPL

Pasal 34 UU 32/2009 USAHA DAN/ATAU KEGIATAN WAJIB SPPL

Pasal 35 UU 32/2009

Dampak Lingkungan dan Dokumen Lingkungan Kegiatan berdampak penting terhadap LH

Batas AMDAL Kegiatan tidak berdampak penting terhadap LH

Batas dokumen UKL-UPL

AMDAL Peraturan MENLH No 05/2012

Wajib Memiliki Izin Lingkungan

UKL-UPL

Peraturan Gub. atau Bupati/Walikota

Kegiatan tidak wajib UKL/UPL & tidak berdampak penting serta Kegiatan usaha mikro dan kecil

SPPL

Tidak Wajib Memiliki Izin Lingkungan

Esensi Dasar Amdal & UKLUKL-UPL dalam PP 27/2012 Amdal dan UKL:-UPL: Dokumen LH yang menyediakan informasi yang diperlukan untuk proses pengambilan keputusan terkait dengan Penerbitan Izin Lingkungan. Pengambil Keputusan Rencana Usaha dan//atau Kegiatan dan

AMDAL atau UKL UKL--UPL = Menyediakan Informasi

Izin Lingkungan

Informasi yang disajikan dalam Amdal atau UKL-UPL: • •

Dampak lingkungan yang terjadi akibat rencana usaha dan/atau kegiatan, dan Langkah-langkah pengendaliannya dari aspek teknologi,sosial dan institusi, pemantauan lingkungannya serta komitmen pemrakarsa

Ketentuan--Ketentuan Izin Lingkungan dalam UU No. 32 Tahun 2009 Ketentuan • • • •

Usaha dan/kegiatan wajib memiliki izin lingkungan; Izin Lingkungan dan SKKL atau Rekomendasi UKL-UPL; Pihak yang berwenamg menerbitkan Izin Lingkungan: Menteri, gubernur, atau Bupati/Walikota Porohonan Izin lingkungan ditolak tanpa dilengkapai dengan Amdal atau UKL-UPL • •

Permohonan dan Penerbitan Izin Lingkungan

1

Pembatalan Izin Lingkungan

Pembatan Izin Lingkungan oleh Menteri, Guburnur, atau Bupati/walikota; Pembatan Izin Lingkungan oleh PTUN

Pengumuan Izin Lingkungan

2

•

Pengumuman permohonan Izin Lingkungan Pengumuman keputusan Izin Lingkungan

3 4

Izin Lingkungan

5

•

UU 32/2009

•

Izin Lingkungan dan Izin Usaha

Perubahan Izin Lingkungan

Usaha dan/kegiatan berubah wajib memperbaharui izin lingkungan

•

•

Izin Lingkungan persyaratan Izin Usaha dan/atau Kegiatan Izin lingkungan dicabut, izin usaha dibatalkan;

Pengembangan Kebijakan Sistem Kajian Dampak Lingkungan Sesuai Mandat UU 32 tahun 2009 No

Mandat PP atau Peraturan MENLH terkait Kajian Dampak Lingkungan dalam UU 32 Tahun 2009

PP atau Peraturan MENLH yang sedang/sudah Disusun

1

Pasal 33: Ketentuan lebih lanjut tentang Amdal diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Pasal 41 Ketentuan lebih lanjut mengenai izin lingkungan diatur dalam peraturan pemerintah

Telah diterbitkan PP No. 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan

2

Pasal 22 ayat (2): Jenis usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan Amdal ditetapkan dengan peraturan Menteri

Telah terbit Peraturan MENLH No. 05 Tahun 2012 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Amdal

3

Pasal 28 ayat (4): Ketentuan lebih lanjut mengenai sertifikasi dan kriteria kompetensi penyusunan Amdal daitur dengan peraturan Menteri

Peraturan MENLH No. 07 Tahun 2010 tentang Sertifikasi Kompetensi Penyusun Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup dan Persyaratan Lembaga Pelatihan Kompetensi Penyusun Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Telah direvisi dan Rancangan Peraturan MENLH sudah disampaikan ke Biro Hukum dan Humas KLH Desember 2012)

81

Lanjutan Pengembangan Kebijakan Sistem KDL No

Mandat PP atau Peraturan MENLH terkait Kajian Dampak Lingkungan dalam UU 32 Tahun 2009

PP atau Peraturan MENLH yang sedang/sudah Disusun

Pasal 29 ayat (3): Persyaratan dan tatacara lisensi diatur dengan peraturan Menteri

Peraturan MENLH No. 15 Tahun 2010 tentang Persyaratan dan Tata Cara Lisensi Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Sudah tersusun Rancangan Peraturan MENLH dan sudah diajukan ke Biro Hukum dan Humas KLH Desember 2013)

5 Pasal 33: Ketentuan lebih lanjut mengenai UKL-UPL dan SPPL diatur dengan peraturan Menteri

Telah diterbitkan Peraturan MENLH No. 16 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Sebagai revisi Peraturan MENLH No. 13 Tahun 2010 tentang UKL-UPL dan SPPL

6 Pasal 121: Usaha dan/atau kegiatan yang telah memiliki izin usaha dan/atau kegiatan tetapi belum memiliki dokumen amdal atau UKL-UPL

Peraturan MENLH No. 14 tahun 2010 tentang Dokumen Lingkungan Hidup Bagi Usaha dan/atau Kegiatan Yang Telah Memiliki Izin Usaha dan/atau Kegiatan Tetapi Belum Memiliki Dokumen Lingkungan Hidup SE MENLH Nomor 14134/MENLH/KP/12/2013

7 Pasal 47 ayat (3): Ketentuan lebih lanjut mengenai analisis resiko lingkungan hidup diatur dalam Peraturan pemerintah

Telah tersusun Draft awal RPP Analisis Resiko Lingkungan Hidup (ARLH)

8 Pasal 52: ketentuan lebih lanjut mengenai audit lingkungan hidup diatur dengan Peraturan Menteri

Peraturan MENLH No. 03 Tahun 2013 tentang Audit lingkungan hidup yang menggantikan Keputusan MENLH No. 42 tahun 1994, Keputusan MENLH No. 30 Tahun 2001 dan Peraturan MENLH No. 17 Tahun 2010

4

Struktur PP No. 27 Tahun 2012 tentang Izin LIngkungan Bab II

Bab III

Penyusunan Amdal

Penilaian Amdal

Penyusunan UKL-UPL

Bab I Ketentuan Umum Catatan: 1. Permohonan izin lingkungan bersamaan dengan pengajuan penilan Andal & RKL-RP atau pengajuan Pemeriksaan UKL-UPL; 2. Penerbitan izin lingkungan bersamaam dengan penerbitan SKKL atau Rekomendasi UKL-UPL

Bab V Komisi Penilai Amdal Bab VI Pembinaan dan Evaluasi Kinerja

Pemeriksaan UKL-UPL Instansi LH Pemeriksa UKL-UPL

Permohonan Izin Lingkungan

Penerbitan Izin Lingkungan

Bab IV

Bab VII Pendanaan

BAB VII Sanksi Adminsitratif Bab IX Ketentuan Penutup

Peraturan MENLH yang Diamanatkan oleh PP No. 27 Tahun 2012 No

Peraturan MENLH yang diamanatkan oleh PP No. 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan 1

Tata cara penyusunan dokumen Amdal (Pasal 6);

2

Tata cara penyusunan UKL-UPL (Pasal 16);

3

Tata cara pengikutsertaan masyarakat dalam Amdal (Pasal 9 ayat (6));

Group Peraturan MENLH

1. Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan (Amdal, UKL-UPL dan SPPL) Keterangan: Revisi • Peraturan MENLH No. 08/2006 dan • Peraturan MENLH No. 13/2010 2. Pedoman Keterlibatan Masyarakat dalam proses Amdal dan Izin Lingkungan Keterangan: Revisi Kepdal 08/2000

4

Tata cara penilaian kerangka acuan (Pasal 26);

5

Tata cara penilaian Andal dan RKL-RPL (Pasal 35)

6

Pemeriksanaan UKL-UPL (Pasal 41);

7

Tata cara penerbitan izin lingkungan (Pasal 52);

8

Tata kerja komisi penilai Amdal (Pasal 63);

3. Tata Laksana Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan serta Penerbitan Izin Lingkungan Keterangan: Revisi • Peraturan MENLH No. 05/2008, • Peraturan MENLH No. 24 Tahun 2009 dan • Peraturan MENLH No. 13/2010,

Status Peraturan MENLH

Telah diundangkan Peraturan MENLH No. 16 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup, sebagai Revisi Peraturan MENLH No. 8/2006 dan Peraturan MENLH No. 13 Tahun 2010 Telah diundangkan Peraturan MENLH No. 17 Tahun 2012 tentang Pedoman Keterlibatan Masyarakay dalam proses Amdal dan Izin Lingkungan, Revisi Kepdal 08/2000 Telah diundangkan Peraturan MENLH No. 8 Tahun 2013 tentang Tata Laksana Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan serta Penerbitan Izin Lingkungan

Peraturan MENLH yang Diamanatkan oleh PP No. 27 Tahun 2012 - Lanjutan No

Peraturan MENLH yang diamanatkan oleh PP No. 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan



9. Kriteria perubahan usaha dan/atau kegiatan dan tata cara perubahan keputusan kelayakan lingkungan, perubahan rekomendasi UKLUPL dan penerbitan perubahan izin lingkungan (Pasal 50 ayat (8));

4. Pedoman Perubahan Izin Lingkungan

Telah tersusun Rancangan Peraturan MENLH tentang Pedoman Perubahan Izin Lingkungan

10 Tata Cara dan persyaratan untuk mendirikan LPJP Dokumen Amdal (Pasal 10 ayat (3);

5. Standar dan Sertifikasi Kompetensi Penyusun Dokumen Amdal

11 Sertifikasi kompetensi penyusun Amdal, penyelenggaran pendidikan dan pelatihan penyusun Amdal, lembaga sertifikasi penyusun Amdal (Pasal 11 ayat (6));

Keterangan: Rancangan Peraturan MENLH sudah disampaikan oleh Deputi I MENLH kepada Biro Hukum dan Humas KLH untuk dilakukan pembahasan, finalisasi dan penetapan (Desember 2012) Telah tersusun Rencangan Peraturan MENLH tentang Standar dan Sertitikasi Kompetensi Penyusun Dokumen Amdal sebagai revisi Peraturan MENLH No. 7 Tahun 2010 Keterangan: Rancangan Peraturan MENLH sudah disampaikan oleh Deputi VII MENLH kepada Biro Hukum dan Humas KLH untuk dilakukan pembahasan, finalisasi dan penetapan (Desember 2012)

Peraturan MENLH yang Diamanatkan oleh PP No. 27 Tahun 2012 - Lanjutan No

Peraturan MENLH yang diamanatkan oleh PP No. 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan

12

Persyaratan dan Tata Cara Lisensi (Pasal 58 ayat (2)

6. Persyaratan dan Tata Cara Lisensi

Peraturan MENLH No. 15 Tahun 2010; draft revisi telah disampaikan ke biro hukum dan Humas (Desember 2013)

13

Tata cara pembinaan dan evaluasi kinerja (Pasal 67)

7. Tata cara pembinaan dan evaluasi kinerja KPA dan Pemeriksa UKL-UPL di Daerah

Peraturan MENLH No. 25 Tahun 2009, draft revisi telah disampaikan ke biro hukum dan Humas (Desember 2013)

4

Pengecualian untuk usaha dan/atau kegiatan lokasinya berada dalam kabupaten/kota yang telah memiliki RDTR (Pasal 13 ayat (3));

8. Pengecualian untuk usaha dan/atau kegiatan lokasinya berada dalam kabupaten/kota yang telah memiliki RDTR

Rancangan Peraturan MENLH tentang Pengecualian untuk usaha dan/atau kegiatan lokasinya berada dalam kabupaten/kota yang telah memiliki RDTR akan disusun kemudian – Syarat Sistem KLHS yang mendukung SE MENLH 14160/MENLH/PDAL/12/2013

9. Draft Revisi Keputusan MENLH No. 45 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Laporan RKL-RPL 10. Draft PERMENLH tentang Sistem Informasi Amdal, UKL-UPL dan Izin Lingkungan

Draft PERMENLH tentang Pelaporan Pelaksanaan Izin Lingkungan telah disampaikan ke Biro Hukum dan Humas (Desember 2013)

15

16



Draft PERMENLH tentang Sistem Informasi Amdal, UKL-UPL dan Izin Lingkungan telah disampaikan ke Biro Hukum dan Humas (Desember 2013)

Usaha dan/atau Kegiatan Wajib Memiliki Izin Lingkungan Usaha dan/atau Kegiatan Wajib AMDAL

Proses penyusunan dan Penilaian Amdal

Wajib Memiliki Usaha dan/atau Kegiatan Wajib UKL/UPL

Izin lingkungan = persyaratan untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan

IZIN LINGKUNGAN

Proses penyusunan dan Pemeriksaan UKL-UPL

Catatan: Usaha dan/atau Kegiatan wajib SPPL tidak wajib memiliki izin lingkungan

IZIN Usaha dan/atau Kegiatan

Setiap usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki Amdal atau UKL-UPL wajib memiliki izin lingkungan Sumber: Pasal 2 PP 27/2012 Izin Lingkungan

Proses Penyusunan dan Penilaian Amdal serta Penerbitan SKKL & Izin Lingkungan Pemrakarsa 1 Pengumuman dan Konsultasi Publik 2 Penyusunan Kerangka Acuan (KA)

Biaya Penyusunan Amdal oleh Pemrakarsa

SPT dari Pengumuman = 10 hari Kerja

Sekretariat KPA, Tim Teknis dan Komisi Penilai Amdal

Menteri, gubernur, atau bupati/walikota

Jasa Penilaian Amdal dibebankan kepada Pemrakarsa – sesuai SBU/PNBP

Biaya Adm Penerbitan SKKL dan Izin Lingkungan dibebankan kepada Pemrakarsa sesuai PNBP

Penilaian Kerangka Acuan

3 Pengajuan Penilaian Kerangka Acuan

30 hari kerja 5

4 Penilaian KA oleh Sekretariat KPA

Penilaian KA oleh Tim Teknis

Paling lambat 5 hari kerja setelah diterbitkan

6 Penerbitan Persetujuan KA oleh Ketua KPA

15

14a

Penyusunan 7 ANDAL dan RKL-RPL

Penilaian ANDAL dan RKL-RPL 75 hari kerja, termasuk 10 hari kerja SPT Pengumuman

8 Pengajuan Permohonan Izin Lingkungan dan Penilaian ANDAL dan RKL-RPL

Penilaian ANDAL & RKL-RPL Sekretariat KPA

Satu surat permohonan

Integrasi Izin Lingkungan dalam Proses AMDAL

10

9

11 Penilaian ANDAL & RKL oleh Tim Teknis

Pengumuman Permohonan Izin Lingkungan

12 Penilaian ANDAL & RKL-RPL oleh KPA Rekomendasi KPA 13

Pengumuman Izin Lingkungan

Penerbitan: 1. Keputusan Kelayakan Lingkungan; dan 2. izin Lingkungan

Layak Lingkungan 14b

10 hari kerja

Keputusan Ketidaklayakan LH Tidak Layak Lingkungan

Tahapan Penilaian Dokumen AMDAL Peraturan MENLH No. 8 Tahun 2013 DITOLAK

Pemrakarsa Tidak

DITOLAK

Tidak

Ya

Ya Dokumen KA- atau ANDAL & RKL-RPL

Sesuai Persyaratan Administrasi

Ya

Sesuai dengan RTRW Nasional, Provinsi & Kab/Kota

UJI ADMINSITRASI (gunakan panduan 01 atau 02 Lamp VI)

Ya

Dokumen dijadikan lamp. SK Persetujuan KA atau SK Kelayakan Lingkungan & Izin Lingkungan

Usaha/Keg. sedang /telah dilakukan konstruksi/ operasi/ pasca operasi

Rencana usaha dan/atau Kegiatan disepakati atau layak lingkungan hidup Tidak

DITOLAK

UJI TAHAP PROYEK (Panduan 03 Lamp VI)

Ya Dokumen sesuai dengan persyaratan mutu dokumen

Tidak

1. Lakukan Uji konsistensi 2. Lakukan uji keharusan 3. Lakukan uji kedalaman 4. Lakukan uji relevansi

Tidak Masukan untuk Perbaikan Dokumen

UJI KUALITAS (gunakan panduan 04 Lampuran VI)

10 Kriteria Kelayakan Lingkungan (1) 1. Rencana tata ruang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 2. Kebijakan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta sumber daya alam (PPLH & PSDA) yang diatur dalam peraturan perundang-undangan; 3. Kepentingan pertahanan keamanan; 4. Prakiraan secara cermat mengenai besaran dan sifat penting dampak dari aspek biogeofisik kimia, sosial, ekonomi, budaya, tata ruang, dan kesehatan masyarakat pada tahap prakonstruksi, konstruksi, operasi, dan pasca operasi Usaha dan/atau Kegiatan; 5. Hasil evaluasi secara holistik terhadap seluruh dampak penting sebagai sebuah kesatuan yang saling terkait dan saling mempengaruhi sehingga diketahui perimbangan dampak penting yang bersifat positif dengan yang bersifat negatif; 6. Kemampuan pemrakarsa dan/atau pihak terkait yang bertanggung jawab dalam menanggulanggi dampak penting negatif yang akan ditimbulkan dari Usaha dan/atau Kegiatan yang direncanakan dengan pendekatan teknologi, sosial, dan kelembagaan; Sumber: Pasal 15 Peraturan MENLH No. 8 Tahun 2013

10 Kriteria Kelayakan Lingkungan (2) 7.

Rencana usaha dan/atau kegiatan tidak menganggu nilai-nilai sosial atau pandangan masyarakat (emic view);

8.

Rencana usaha dan/atau kegiatan tidak akan mempengaruhi dan/atau mengganggu entitas ekologis yang merupakan:

9.

•

entitas dan/atau spesies kunci (key species);

•

memiliki nilai penting secara ekologis (ecological importance);

•

memiliki nilai penting secara ekonomi (economic importance); dan/atau

•

memiliki nilai penting secara ilmiah (scientific importance).

Rencana usaha dan/atau kegiatan tidak menimbulkan gangguan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang telah ada di sekitar rencana lokasi usaha dan/atau kegiatan;

10. Tidak dilampauinya daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup dari lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan, dalam hal terdapat perhitungan daya dukung dan daya tampung lingkungan dimaksud; dan Sumber: Pasal 15 Peraturan MENLH No. 8 Tahun 2013

Penerbitan Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup atau Ketidaklayakan Lingkungan Hidup MENTERI GUBERNUR Bupati/Walikota

Jangka waktu penetapan

10 Hari Kerja

Keputusan Kelayakan Lingkungan atau Ketidaklayakan

Muatan Keputusan Kelayakan Lingkungan

Rekomendasi Hasil Penilai an Andal & RKLRPL dari Komisi Penilai Amdal

1. 1 Dasar pertimbangan dikeluarkannya penetapan; dan 2. 2 Pernyataan kelayakan lingkungan usaha dan/atau kegiatan; 3. 3 Persyaratan dan kewajiban pemrakarsa sesuai dengan yang tercantum dalam RKL-RPL.

Sumber: Pasal 32-33 PP 27/2012 Izin Lingkungan

4. 4 Kewajiban yang harus dilakukan oleh pihak terkait

Dalam PP 27/1999: tidak datur sedetil atau serinci ini. SKKL sudah termasuk 75 hari penilaian Andal dan RKL-RPL. Muatan SKKL juga belum/tidak diatur

1. 5 jumlah dan jenis izin PPLH yang diwajibkan (Jika wajib memiliki izin PPLH)

Muatan Keputusan kelayakan lingkungan hidup 1. 2. 3.

4. 5. 6. 7.

lingkup rencana usaha dan/atau kegiatan; ringkasan dampak yang diperkirakan timbul; rencana pengelolaan dan pemantauan dampak yang akan dilakukan oleh pemrakarsa dan pihak lain; pernyataan penetapan kelayakan lingkungan; dasar pertimbangan kelayakan lingkungan; jumlah dan jenis izin PPLH yang diperlukan; dan tanggal penetapan Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup

Sumber: Pasal 16 Draft Peraturan MENLH tentang Tata Laksana Penilaian Dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup Serta Penerbitan Izin Lingkungan

Penerbitan Izin Lingkungan Hidup Untuk Rencana Usaha dan dan//atau Kegiatan Wajib Amdal AMDAL SK Kelayakan LH dari Menteri

Izin lingkungan dari Menteri

SK Kelayakan LH dari gubernur

Izin lingkungan dari gubernur

SK Kelayakan LH dari bupati/ walikota

Izin lingkungan dari bupati/ walikota

Izin lingkungan diterbitkan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota bersamaan dengan diterbitkannya keputusan kelayakan lingkungan hidup


Dalam PP 27/1999: Ketentuan terkait hal ini tidak diatur/tidak ada

Muatan Izin Lingkungan Izin lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat: 1. persyaratan dan kewajiban yang dimuat dalam keputusan kelayakan lingkungan hidup atau rekomendasi UKL-UPL; 2. persyaratan dan kewajiban yang ditetapkan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota; dan 3. Berakhirnya izin lingkungan. Dalam hal usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pemrakarsa wajib memiliki izin PPLH, izin lingkungan tersebut mencantumkan jumlah dan jenis izin PPLH. Izin lingkungan hidup berakhir bersamaan dengan berakhirnya izin usaha dan/atau kegiatan maksudnya adalah: Izin Lingkungan berlaku selama usaha dan/atau kegiatan tetap berlangsung sepanjang tidak ada perubahan dan tidak dicabut; Sumber: Pasal 48 PP 27/2012 Izin Lingkungan

Muatan Izin Lingkungan untuk Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki Amdal 1. Dasar diterbitkannya izin lingkungan berupa surat keputusan kelayakan lingkungan; 2. identitas pemegang Izin Lingkungan sesuai dengan akta notaris, meliputi: a. nama perusahaan; b. jenis usaha dan/atau kegiatan; c. nama penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dan jabatan; d. alamat kantor; dan e. lokasi kegiatan; 3. deskripsi lingkup rencana usaha dan/atau kegiatan yang akan dilakukan; 4. persyaratan pemegang Izin Lingkungan, antara lain: a. persyaratan sebagaimana tercantum dalam RKL-RPL; dan b. memperoleh Izin PPLH yang diperlukan; c. persyaratan lain yang ditetapkan oleh Menteri, gubernur, bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya berdasarkan kepentingan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; Sumber: Pasal 17 Peraturan MENLH No. 8 Tahun 2013 tentang Tata Laksana Penilaian Dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup Serta Penerbitan Izin Lingkungan

Muatan Izin Lingkungan untuk Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki Lanjutan 5. kewajiban pemegang izin lingkungan antara lain: a. memenuhi persyaratan, standar, dan baku mutu lingkungan dan/atau kriteria baku kerusakan lingkungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan; b. menyampaikan laporan pelaksanaan persyaratan dan kewajiban yang dimuat dalam Izin Lingkungan selama 6 (enam) bulan sekali; c. mengajukan permohonan perubahan Izin Lingkungan apabila direncanakan untuk melakukan perubahan terhadap lingkup deskripsi rencana usaha dan/atau kegiatannya; dan d. kewajiban lain yang ditetapkan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya berdasarkan kepentingan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; Sumber: Pasal 17 Peraturan MENLH No. 8 Tahun 2013 tentang Tata Laksana Penilaian Dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup Serta Penerbitan Izin Lingkungan

Muatan Izin Lingkungan untuk Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki Amdal - Lanjutan 6. hal-hal lain, antara lain: a. pernyataan yang menyatakan bahwa pemegang Izin Lingkungan dapat dikenakan sanksi administratif apabila ditemukan pelanggaran sebagaimana tercantum dalam Pasal 71 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan; b. pernyataan yang menyatakan bahwa Izin Lingkungan ini dapat dibatalkan apabila di kemudian hari ditemukan pelanggaran sebagaimana tercantum dalam Pasal 37 ayat (2) Undang-Undang 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; c. pernyataan yang menyatakan bahwa pemegang izin lingkungan wajib memberikan akses kepada pejabat pengawas lingkungan hidup untuk melakukan pengawasan sesuai dengan kewenangan sebagaimana tercantum dalam Pasal 74 Undang-Undang 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; 7. masa berlaku Izin Lingkungan, yang menjelaskan bahwa izin lingkungan ini berlaku selama usaha dan/atau kegiatan berlangsung sepanjang tidak ada perubahan atas usaha dan/atau kegiatan dimaksud; dan 8. penetapan mulai berlakunya Izin Lingkungan Sumber: Pasal 17 Peraturan MENLH No. 8 Tahun 2013 tentang Tata Laksana Penilaian Dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup Serta Penerbitan Izin Lingkungan

Proses Penyusunan dan Pemeriksaan UKL-UPL serta Penerbitan SKKL & Izin Lingkungan

Pemrakarsa

Penyusunan UKL-UPL Biaya Penyusunan UKL-UPL oleh Pemrakarsa


Permohonan Izin Lingkungan dan Pemeriksaan UKL/UPL Pemeriksaan Administrasi Pengumuman Permohonan Izin Lingkungan

Pemrakarsa Pemeriksaan Substansi UKL/UPL Catatan: Jangka waktu Pemeriksaan Teknis UKLUPL: 14 Hari Kerja, termasuk pengumuman permohonan izin lingkungan DAN tidak termasuk perbaikan/ penyempurnaan

Penerbitan Rekomendasi Persetujuan UKL-UPL & Izin Lingkungan Pengumuman Izin Lingkungan

Pemeriksaan UKLUPL dan Penerbitan Rekomendasi UKLUPL dapat dilakukan oleh: a. Pejabat yang ditunjuk oleh Menteri; b. Kepala Instansi LH Provinsi; atau c. Kepala Instansi LH Kab/Kota. Pasal 40 PP 27/2012 Jasa Pemeriksaan UKL-UPL dibebankan kepada Pemrakarsa – sesuai SBU/PNBP Biaya Adm Penerbitan Rekomendasi UKL-UPL dan Izin Lingkungan dibebankan kepada Pemrakarsa (PNBP)

Kriteria Persetujuan /Penolakan UKL-UPL terhadap Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Wajib UKL-UPL 1.

Rencana usaha dan/atau kegiatan sesuai dengan Rencana tata ruang yang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

2.

Rencana usaha dan/atau kegiatan sesuai dengan Kebijakan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta sumber daya alam (PPLH & PSDA) yang diatur dalam peraturan perundangundangan;

3.

Rencana usaha dan/atau kegiatan tidak menganggu Kepentingan pertahanan keamanan;

4.

Kemampuan pemrakarsa dan/atau pihak terkait yang bertanggung jawab dalam menanggulanggi dampak penting negatif yang akan ditimbulkan dari Usaha dan/atau Kegiatan yang direncanakan

5.

Rencana usaha dan/atau kegiatan tidak menganggu nilai-nilai sosial atau pandangan masyarakat (emic view);

6.

Rencana usaha dan/atau kegiatan tidak akan mempengaruhi dan/atau mengganggu entitas ekologis yang merupakan: (a) entitas dan/atau spesies kunci (key species); (b) memiliki nilai penting secara ekologis (ecological importance); (c) memiliki nilai penting secara ekonomi (economic importance); dan/atau (d) memiliki nilai penting secara ilmiah (scientific importance).

7.

Rencana usaha dan/atau kegiatan tidak menimbulkan gangguan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang telah ada di sekitar rencana lokasi usaha dan/atau kegiatan;

8.

Tidak dilampauinya daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup dari lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan, dalam hal terdapat perhitungan daya dukung dan daya tampung lingkungan dimaksud; dan

Sumber: Pasal 27 ayat (1) Draft Peraturan MENLH tentang Tata Laksana Penilaian Dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup Serta Penerbitan Izin Lingkungan

Penerbitan Rekomendasi UKLUKL-UPL MENTERI GUBERNUR Bupati/Walikota

Pemeriksaan Teknis UKL--UPL UKL Sumber: Pasal 38 PP 27/2012 Izin Lingkungan


Menerbitkan Rekomendasi UKL-UPL Muatan Rekomendasi Persetujuan UKL-UPL 1. Dasar pertimbangan dikeluarkannya 1 persetujuan UKL-UPL; 2. 2 Peryataan persetujuan UKL-UPL 3. 3

persyaratan dan kewajiban pemrakarsa sesuai dengan yang tercantum dalam RKLRPL.

1. 4 jumlah dan jenis izin PPLH yang diwajibkan (Jika wajib memiliki izin PPLH)

Muatan Rekomendasi Persetujuan UKL--UPL UKL 1. lingkup rencana usaha dan/atau kegiatan; 2. ringkasan dampak yang diperkirakan timbul; 3. upaya pengelolaan dan pemantauan dampak yang akan dilakukan oleh pemrakarsa dan pihak lain; 4. pernyataan persetujuan UKL-UPL; 5. dasar pertimbangan persetujuan persetujuan UKL-UPL; 6. jumlah dan jenis izin PPLH yang diperlukan; dan 7. tanggal penetapan rekomendasi UKL-UPL. Sumber: Pasal 27 ayat (3) Draft Peraturan MENLH tentang Tata Laksana Penilaian Dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup Serta Penerbitan Izin Lingkungan

Penerbitan Izin Lingkungan Hidup Untuk Rencana Usaha dan dan//atau Kegiatan Wajib UKL UKL--UPL

UKL-UPL Rekomendasi dari Menteri

Izin lingkungan dari Menteri

Rekomendasi dari gubernur

Izin lingkungan dari gubernur

Rekomendasi dari bupati/ walikota

Izin lingkungan dari bupati/ walikota

Izin lingkungan diterbitkan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota bersamaan dengan diterbitkannya rekomendasi persetujuan UKL-UPL



Muatan Izin Lingkungan Untuk Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Wajib UKL-UPL Izin lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat: 1. persyaratan dan kewajiban yang dimuat dalam rekomendasi persetujuan UKL-UPL 2. persyaratan dan kewajiban yang ditetapkan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota; dan 3. Berakhirnya izin lingkungan. Dalam hal usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pemrakarsa wajib memiliki izin PPLH, izin lingkungan tersebut mencantumkan jumlah dan jenis izin PPLH. Izin lingkungan hidup berakhir bersamaan dengan berakhirnya izin usaha dan/atau kegiatan maksudnya adalah: Izin Lingkungan berlaku selama usaha dan/atau kegiatan tetap berlangsung sepanjang tidak ada perubahan dan tidak dicabut; Sumber: Pasal 48 PP 27/2012 Izin Lingkungan

Muatan Izin Lingkungan untuk Rencana Usaha dan/atau Kegiatan YANG Wajib Memiliki UKL-UPL 1. Dasar diterbitkannya izin lingkungan berupa rekomendasi persetujuan UKLUPL; 2. identitas pemegang Izin Lingkungan sesuai dengan akta notaris, meliputi: a. nama perusahaan; b. jenis usaha dan/atau kegiatan; c. nama penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dan jabatan; d. alamat kantor; dan e. lokasi kegiatan; 3. deskripsi lingkup rencana usaha dan/atau kegiatan yang akan dilakukan; 4. persyaratan pemegang Izin Lingkungan, antara lain: a. persyaratan sebagaimana tercantum dalam UKL-UPL; dan b. memperoleh Izin PPLH yang diperlukan; c. persyaratan lain yang ditetapkan oleh Menteri, gubernur, bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya berdasarkan kepentingan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; Sumber: Pasal 28 Draft Peraturan MENLH tentang Tata Laksana Penilaian Dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup Serta Penerbitan Izin Lingkungan

Muatan Izin Lingkungan untuk Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki UKL-UPL- Lanjutan 5. kewajiban pemegang izin lingkungan antara lain: a. memenuhi persyaratan, standar, dan baku mutu lingkungan dan/atau kriteria baku kerusakan lingkungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan; b. menyampaikan laporan pelaksanaan persyaratan dan kewajiban yang dimuat dalam Izin Lingkungan selama 6 (enam) bulan sekali; c. mengajukan permohonan perubahan Izin Lingkungan apabila direncanakan untuk melakukan perubahan terhadap lingkup deskripsi rencana usaha dan/atau kegiatannya; dan d. kewajiban lain yang ditetapkan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya berdasarkan kepentingan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; Sumber: Pasal 28 Draft Peraturan MENLH tentang Tata Laksana Penilaian Dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup Serta Penerbitan Izin Lingkungan

Muatan Izin Lingkungan untuk Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki UKL-UPL - Lanjutan 6. hal-hal lain, antara lain: a. pernyataan yang menyatakan bahwa pemegang Izin Lingkungan dapat dikenakan sanksi administratif apabila ditemukan pelanggaran sebagaimana tercantum dalam Pasal 71 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan; b. pernyataan yang menyatakan bahwa Izin Lingkungan ini dapat dibatalkan apabila di kemudian hari ditemukan pelanggaran sebagaimana tercantum dalam Pasal 37 ayat (2) Undang-Undang 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; c. pernyataan yang menyatakan bahwa pemegang izin lingkungan wajib memberikan akses kepada pejabat pengawas lingkungan hidup untuk melakukan pengawasan sesuai dengan kewenangan sebagaimana tercantum dalam Pasal 74 Undang-Undang 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; 7. masa berlaku Izin Lingkungan, yang menjelaskan bahwa izin lingkungan ini berlaku selama usaha dan/atau kegiatan berlangsung sepanjang tidak ada perubahan atas usaha dan/atau kegiatan dimaksud; dan 8. penetapan mulai berlakunya Izin Lingkungan Sumber: Pasal 28 Draft Peraturan MENLH tentang Tata Laksana Penilaian Dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup Serta Penerbitan Izin Lingkungan

Penting untuk Diperhatikan!!! Penyusunan Amdal

Penyusunan UKL-UPL

1. 2.

Penilaian Amdal

Pemeriksaan UKL-UPL

Penyusunan Amdal

Penilaian Amdal

Penyusunan UKL-UPL

Pemeriksaan UKL-UPL

SKKL Izin Lingkungan Rekomendasi UKL_UPL

Izin Lingkungan

Proses yang Benar Izin lingkungan wajib diterbitkan bersamaan dengan SKKL atau Rekomendasi UKL-UPL sejak PP 27/2013 diberlakukan (23 Feb 2012)

Proses yang SALAH SKKL Rekomendasi UKL-UPL

Tidak ada alasan untuk tidak menerbitkan Izin Lingkungan setelah berlakunya PP 27/2012. PP 27/2012 telah menjelaskan proses penerbitan izin lingkungan yang diintegrasikan dengan proses Amdal atau UKL-UPL.

Izin lingkungan TIDAK DITERBITKAN, walaupun SKKL atau Rekomendasi UKL-UPL sudah diterbitkan Potensi Pelanggaran Pasal 109 dan 111 ayat (2) UU 32/2009

Peranaan Instrumen Izin Lingkungan Instrumen PPLH – Instumen pencegahan dan/atau pencemaran lingkungan hidup

a

e

Instrumen pengendalian pemanfaatan ruang + PIBIB (Morotorium)

(Pasal 14 UU 32/2009)

Pasal 4 dan Pasal 14 ayat (2) dan ayat (3) PP 27/2012)

Persyaratan untuk memperoleh Izin Usaha dan/atau Kegitan

Basis pengawasan lingkungan hidup terkait dengan ketaatan penanggung jawab

b

f

(Pasal 40 ayat 1 UU 32/2009)

(Pasal 72 UU 32/2009)

Payung Izin PPLH (Pasal 48 ayat 2 PP 27/2012)

Basis pengembangan environmental management systems (EMS), termasuk pelaksanaan Audit lingkungan (Kriteria Audit) (Pasal 53 ayat 1 PP 27/2012)

c g

Basis penyediaan dana penjaminan untuk pemulihan fungsi lingkungan hidup (Pasal 55 UU 32/2009 danPasal 53 aayat (1) huruf C PP 27/2012

d

Izin Lingkungan

h

Instrumen green banking (Peraturan Bank Indonesia No. 7 tahun 2005)

Tantangan Penerapan Izin Lingkungan Pelaksanaan Good Governance

Pemenuhan Standar Pelayanan Publik

Integrasi Izin PPLH ke dalam Izin Lingkungan

Pengawasan & Penegakan Hukum

Integrasi sistem Informasi Amdal, UKL-UPL dan Izin Lingkungan – Pusat dan Daerah & Sektor

Integrasi Izin Lingkungan ke dalam Izin Usaha dan/atau Kegiatan

Penulisan Izin Lingkungan (Permit Writing)

Pemenuhan Standar Pelayanan Publik & Pelaksanaan Good Governance dalam Proses Amdal, UKLUKL-UPL & Izin Lingkungan Pelayanan Publik (UU 25/2009 & PP96/2012): Kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka kebutuhan pelayanan sesuai dengan PUU bagi setiap warganegara atau penduduk atas: Barang; Jasa; dan/atau

Pelayanan administratif Yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik

1. Proses Amdal UKL-UPL dan Izin Lingkungan , & 2. Penerapannya sesuai dengan Prinsip-Prinsip Good Governance

Standar Pelayanan Publik Standar pelayanan publik menurut UU 25/209 & PP 96/2012 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.

Dasar hukum: Peryaratan: Sistem, Mekanisme dan Prosedur: Jangka waktu: Biaya/tarif: Produk/Hasil pelayanan: Sarana, prasarana dan fasilitas: Kompetensi pelaksana: Pengawasan Internal Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan Jumlah Pelaksana Jaminan Pelayanan Jaminan Keselamatan dan Keamanan Pelayanan Evaluasi Kinerja Pelaksana

Standar Pelayanan Publik Terkait dengan Izin Lingkungan No

Standar Pelayanan Publik (Pasal 21 UU 25/2009 & Pasal 25 PP 96/2012)

Penjelasan Pasal 21 UU No. 25/2009 & Peraturan MENPAN & RB No. 25/2012

Konteks Pelayanan Publik terkait dengan Proses Penilaian Amdal, Pemeriksaan UKLUPL dan Penerbitan Izin Lingkungan

a.

Dasar hukum

PUU yang menjadi dasar penyelenggaraan pelayanan

1. 2. 3.

b.

Persyaratan

Syarat yang harus dipenuhi (adminitratif maupun teknis)

Persyaratan (Pasal 43 PP 27/2012): 1. Dokumen Amdal atau UKL-UPL; 2. Dokumen Pendirian Usaha dan/atau kegiatan; 3. Profil Usaha dan/atau kegiatan

c.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Tata cara pelayanan yang dibakukan

Sesuai dengan PP 27/2012 dan Peraturan MENLH terkait penatalaksanaan Amdal, UKL-UPL dan Izin Lingkungan

d.

Jangka waktu penyelesaian

Jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan

1.

Ongkos yang dikenakan

sesuai PNPB & SBU (Pasal 68 dan 69 PP 27/2012) & Peraturan MENLH terkait penatalaksanaan Amdal, UKL-UPL dan Izin Lingkungan

e.

Biaya /Tarif

2.

UU No. 32/2009 tentang PPLH PP No. 27/2012 Izin Lingkungan; Peraturan MENLH terkait dengan Amdal, UKLUPL & Izin Lingkungan

AMDAL: 30 hari KA, 75 hari Andal & RKL-RPL, 10 hari SKKL & Izin Lingkungan: UKL-UPL= 14 Hari;

Standar Pelayanan Publik Terkait dengan Izin Lingkungan - Lanjutan No

f.

g.



Produk Pelayanan

Hasil pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan

1.

Peralatan dan fasilitas yang diperlukan

1.

Sarana, Prasana dan Fasilitas

Konteks Pelayanan Publik terkait dengan Proses Penilaian Amdal, Pemeriksaan UKL-UPL dan Penerbitan Izin Lingkungan

2.

2.

h.

Kompetensi Pelaksana

Kemampuan yang dimiliki oleh pelaksanaan: pengetahuan, keahlian, ketrampilan dan pengalaman

1.

2.

Usaha dan/atau kegiatan wajib Amdal: SKKL dan Izin Lingkungan sesuai dengan PUU; Usaha dan/atau kegiatan wajib UKL-UPL: Rekomendasi Persetujuan UKL-UPL dan Izin Lingkungan sesuai dengan PUU Penilaian Amdal & Penerbitan Izin Lingkungan: diatur dalam Peraturan MENLH No. 15 Tahun 2010 terkait dengan Lisensi KPA i.e. Kelembagaan, UPT, sekretariat, ruang rapat, Lab, Sistem informasi, dll Penilaian UKL-UPL & Penerbitan Izin Lingkungan: Instansi LH beserta SKPD tterkait, UPT, Ruang Rapat, Sistem Informasi Penilaian Amdal & Penerbitan Izin Lingkungan: diatur dalam Peraturan MENLH No. 15 Tahun 2010 terkait dengan Lisensi KPA terkait dengan persyaratan ketua KPA, Tim Teknis dan Tenaga Ahli; Penilaian UKL-UPL & Penerbitan Izin Lingkungan: terkait dengan kompetensi personil penatalaksanaan pemeriksa an UKL-UPL

Standar Pelayanan Publik Terkait dengan Izin Lingkungan - Lanjutan No



Konteks Pelayanan Publik terkait dengan Proses Penilaian Amdal, Pemeriksaan UKL-UPL dan Penerbitan Izin Lingkungan

i.

Pengawasan Internal

Pengendalian yang dilakukan oleh Pimpinan kerja atau atasan langsung

Dilakukan oleh Ketua KPA, Ketua Tim Teknis dan Kepala Sekretariat serta Deputi MENLH atau Kepala Instansi LH

j.

Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan

Tata cara pelaksanaan penanangan pengaduan dan tindak lanjut

Sesuai dengan Peraturan MENLH terkait dengan Pembinaan dan Evaluasi Kinerja Penatalaksanaan Amdal, UKL-UPL dan Izin Lingkungan (Peraturan MENLH No.25/2009)

k.

Jumlah Pelaksana

Tersedianya pelaksana sesuai dengan beban kerja

l.

Jaminan Pelayanan

Memberikan kepastian pelayanan dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan

m.

Jaminan Keselamatan dan Keamanan Pelayanan

Kepastian memberikan rasa aman dan bebas dari bahaya, risiko dan keraguan

n.

Evaluasi Kinerja Pelaksana

Penilaian untuk mengeathui seberapa jauh pelaksanaan kegiatan sesuai dengan standar pelayanan

Pengembangan Sistem informasi

Sesuai dengan Pasal 66 PP 27/2012 dan Peraturan MENLH terkait dengan Pembinaan dan Evaluasi Kinerja Penatalaksanaan Amdal, UKL-UPL dan Izin Lingkungan (Peraturan MENLH No.25/2009)

Izin Lingkungan dan Izin PPLH • Proses Penilaian Amdal oleh KPA; • Proses Pemeriksaan UKL-UPL oleh Instansi LH



Izin PPLH

Pemrakarsa Rencana Usaha dan/atau Kegiatan

Proses Amdal atau UKL-UPL


Izin Lingkungan




•

•



1. Izin PPLH diterbitkan pada tahap operasional.


2. Izin PPLH diterbitkan berdasarkan persyaratan dan kewajiban izin lingkungan yang harus ditaati oleh perusahaan 3. Izin PPLH, antara lain: a. Izin pembuangan air limbah ke sungai; b. Izin pemanatan air limbah untuk aplikasi ke tanah c. Izin pembuangan air limbah ke laut d. Izin injeksi air limbah e. Izin PLB3


SKKL atau Rekomendasi UKL UKL--UPL, Izin Lingkungan & Izin PPLH, serta Izin Usaha dan dan//atau kegiatan SKKLH

Izin Lingkungan

(Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup)

Ber-transformasi menjadi

Rekomendasi Persetujuan UKL-UPL

Integrasi Izin PPLH ke dalam Izin Lingkungan (Pasal 123 UU 32/2009)

• Persyaratan dan kewajiban dalam SKKLH dan Rek. UKL-UPL • Persyaratan dan kewajiban yang ditetapkan oleh Menteri, Gub, atau bupati/walikota

persyaratan

Tidak semua rencana usaha dan/atau kegiatan memerlukan izin PPLH

• JUMLAH DAN JENIS IZIN PPLH • Berakhirnya Izin Lingkungan

Izin Pembuangan Air Limbah

Izin Pemanfaatan LB3

Izin Usaha dan/atau kegiatan

Izin PPLH lainnya

Detailing dari Izin PPLH yang sudah disebutkan dalam Izin Lingkungan

Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) No

Izin PPLH

Ketentuan dalam UU No. 32/2009

PP Bidang PPLH

Peraturan MENLH

1. Izin Pembuangan Pasal 20 ayat 3 Air Linbah ke Sungai Huruf b.

PP 82/2001 tentang PKA & PPA

Peraturan MENLH No. 1 Tahun 2010: Tata Laksanana Pengendalian Pencemaran air

2. Izin pemanfaatan air limbah untuk aplikasi ke Tanah (Land Application)

PP 82/2001 tentang PKA & PPA

Peraturan MENLH No. 1 Tahun 2010: Tata Laksanana Pengendalian Pencemaran air

PP No. 19 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Laut

Peraturan MENLH No 12 Tahun 2006 :Persyaratan dan Tata Cara Pembuangan Air Limbah Ke laut

Pasal 20 ayat 3 Huruf b.

3. Izin Pembuangan air Pasal 20 ayat 3 limbah ke laut Huruf b.

Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) No

Izin PPLH

Ketentuan dalam UU No. 32/2009

4. Izin Injeksi Air Limbah bagi Usaha dan/atau Kegiatan Hulu Migas & Panas Bumi

Pasal 20 ayat 3 Huruf b.

5. Izin Pengelolaan LB3

Pasal 59 ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) serta Pasal 102

6. Izin Dumping Limbah

Pasal 60, Pasal 61, Pasal 104

PP Bidang PPLH

Peraturan MENLH

Peraturan MENLH No. 13 Tahun 2007: Persyaratan dan Tata Cara Pengelolaan Air Limbah bagi Usaha dan/Atau Kegiatan Hulu Minyak Dan Gas Serta Panas Bumi dengan Cara Injeksi

PP 18 Tahun 1999 Pengelolaan LB3

a. Peraturan MENLH No. 18 Tahun 2009: Tata Cara Perizinan PLB3 b.Peraturan MENLH No. 30 Tahun 2009: Tata Laksana Perizinan dan Pengawasan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun Serta Pengawasan Pemulihan Akibat Pencemaran Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun Oleh Pemerintah Daerah

Izin Pembuangan Air Limbah Ke Sungai Persyaratan administrasi terdiri atas: a. isian formulir permohonan izin; b. izin yang berkaitan dengan usaha dan/atau kegiatan; dan c.

Amdal

dokumen , UKL-UPL, atau dokomen lain yang dipersamakan dengan dokumen dimaksud.

Kajian dampak pembuangan air limbah menggunakan

dokumen Amdal atau UKL-UPL apabila dalam dokumen tersebut telah memuat secara lengkap kajian dampak pembuangan air limbah

1) Izin lingkungan yang berkaitan dengan pembuangan air limbah ke sumber air diselenggarakan melalui tahapan: a. pengajuan permohonan izin; b. analisis dan evaluasi permohonan izin; dan c. penetapan izin 2) Pengajuan permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus memenuhi

persyaratan: a. administrasi; dan b. teknis. Persyaratan teknis terdiri atas: a. upaya pencegahan pencemaran, minimisasi air limbah, serta efisiensi energi dan sumberdaya yang harus dilakukan oleh penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan air limbah; dan b. kajian dampak pembuangan air limbah terhadap pembudidayaan ikan, hewan, dan tanaman, kualitas tanah dan air tanah, serta kesehatan masyarakat.

Izin Pemanfaatan Air Limbah untuk Aplikasi Ke Tanah Persyaratan administrasi terdiri atas: a. isian formulir permohonan izin; b. izin yang berkaitan dengan usaha dan/atau kegiatan; dan c.

Amdal

dokumen , UKL-UPL, atau dokumen lain yang dipersamakan dengan dokumen dimaksud.

dampak pemanfaatan air limbah ke tanah untuk aplikasi pada tanah menggunakan

dokumen Amdal atau UKL-UPL apabila dalam dokumen tersebut telah memuat secara lengkap kajian dampak pemanfaatan air limbah pada tanah

1)

Izin lingkungan yang berkaitan dengan pemanfaatan air limbah ke tanah untuk aplikasi pada tanah diselenggarakan melalui tahapan: a. pengajuan permohonan izin; b. analisis dan evaluasi permohonan izin; dan c. penetapan izin. 2) Pengajuan permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus memenuhi

persyaratan: a. administrasi; dan b. teknis. Persyaratan teknis terdiri atas: a. kajian pemanfaatan air limbah ke tanah untuk aplikasi pada tanah terhadap pembudidayaan ikan, hewan, dan tanaman, kualitas tanah dan air tanah, dan kesehatan masyarakat; b. kajian potensi dampak dari kegiatan pemanfaatan air limbah ke tanah untuk aplikasi pada tanah terhadap pembudidayaan ikan, hewan, dan tanaman, kualitas tanah dan air tanah, dan kesehatan masyarakat; dan c. upaya pencegahan pencemaran, minimisasi air limbah, efisiensi energi dan sumberdaya yang dilakukan usaha dan/atau kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan air limbah termasuk rencana pemulihan bila terjadi pencemaran.

Izin Pembuangan Air Limbah ke Laut 1) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang akan melakukan pembuangan air limbah ke laut wajib mendapatkan izin dari Menteri; 2) Menteri dapat mendelegasikan wewenang pemberian izin pembuangan air limbah ke laut kepada Gubernur. 3) Setiap rencana usaha dan/atau kegiatan yang akan melakukan pembuangan air limbah ke laut wajib mengintegrasikan kajian pembuangan air limbah ke laut sebagaimana dimaksud dalam Lampiran II Peraturan Menteri ini ke dalam kajian analisis mengenai dampak lingkungan hidup atau di dalam Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup; 4) Pada saat berlakunya Peraturan Menteri ini, bagi usaha dan/atau kegiatan yang sudah beroperasi dan melakukan pembuangan air limbah ke laut tetapi belum memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran II Peraturan Menteri ini wajib melakukan kajian pembuangan air limbah ke laut.

Analisis Risiko Lingkungan Hidup Analisis Risiko Lingkungan Hidup (ARLH) dapat menjadi bagian dari KLHS dan AMDAL tahap perencanaan dan Pelaksanaan Izin Lingkungan pada tahap operasi, serta penutupan usaha dan/atau kegiatan

3 1 Usaha dan/atau Kegiatan

Dampak Penting terhadap Lingkungan Hidup

Kesehatan & Keselamatan Manusia

Ancaman

2

Ekosistem & Kehidupan

Perubahan LH yang sangat mendasar

Wajib

Pengkajian Risiko Analisis Risiko Lingkungan Hidup (ARLH)

Pengelolaan Resiko Komunikasi Risiko

Sumber: Pasal 47 UU No. 32 Tahun 2009 tentang PPLH

Menentukan Konteks

•

Identifikasi Risiko: Daftar Risiko

Risk Assessment

•

Analisis Risiko: Dampak dan Kemungkinan (probabilitas), Tingkat risiko ditentukan kombinasi antara dampak dan kemungkinan;

•

Evaluasi Risiko: membandingkan antara hasil analisis risiko dengan kriteria risiko, kemudian ditentukan apakah peringkat risiko dapat diterima atau ditolak.

Identifikasi Risiko Analisis Risiko Evaluasi Risiko

Pengelolaan Risiko Sumber: Susilo & Kaho, 2010 (PPM Manajemen)

Monitoring & Review

Komunikasi dan Konsultasi

Prinsip Dasar Risk Assessment

Tingkat risiko yang dapat diterima” adalah batas toleransi risiko dengan mempertimbangkan aspek biaya dan manfaat

Pengertian Kajian Risiko Lingkungan Hidup (ERA) Kajian Resiko Lingkungan (environmental risk assessment) adalah kajian yang meliputi analisis risiko ekologis dan analisis risiko kesehatan manusia.

ERA

Kajian Risiko 1 Ekologis - EcoRA (Ecological Risk Assessment - EcoRA)

Proses evaluasi risiko yang merugikan terhadap lingkungan yang kemungkinan akan atau sedang terjadi sebagai akibat pemajanan satu stresor atau lebih.

(Environmental Risk Assessment)

Kajian Risiko Kesehatan 2 Manusia - HHRA (Human Health cological Risk Assessment-HHRA)

Proses evaluasi risiko yang merugikan terhadap manusia yang kemungkinan akan atau sedang terjadi sebagai akibat pemajanan satu stresor atau lebih

Akses Informasi, Pelaporan Pelaksanaan Izin Lingkungan dan Pengawasan LH Pasal 72 dan Pasal 63 ayat (1) huruf o dalam UU 32/2009 : Pembinaan dan

Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan

Pengawasan Penaatan Perizinan Lingkungan

Penguatan Demokrasi Lingkungan : • • •

Pasal 63 ayat (1) huruf e UU 32/2009: Pemerintah bertugas dan berwenang untuk menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai amdal dan UKLUPL

akss informasi; akses partisipasi; penguatan hak-hak masyarakat dalam PPLH. (Penjelasan Umum UU 32/2009 angka 8)

Pasal 68 UU 32/2009 : Kewajiban Memberikan informasi terkait PPLH secara benar, akurat dan tepat waktu; Pasal 53 PP 27/2012 Kewajiban menyampaikan laporan persyaratan dan kewajiban dalam izin lingkungan setiap 6 bulan sekali

Informasi PPLH Peraturan MENLH tentang Pelaporan Pelaksanaan Izin Lingkungan

• Instansi Pemerintah; • Masyarakat/ Publik

Pasal 52 ayat (2) UU 32/2009 : Hak mendapatkan akses informasi dalam memenuhi hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat

Kewajiban Pemegang Izin Lingkungan Pasal 68 UU 32/2009: Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan berkewajiban memberikan informasi yang terkait dengan PPLH secara benar, akurat, terbuka dan tepat waktu, menjaga keberlanjutan fungsi LH, menaati ketentuan BML dan/atau KBKL

•

Pemegang izin lingkungan berkewajiban untuk: a. menaati persyaratan dan kewajiban yang dimuat dalam izin lingkungan; b. membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan terhadap persyaratan dan kewajiban dalam izin lingkungan kepada Menteri, gubernur, atau bupati/walikota; dan c. Menyediakan dana penjamin untuk pemulihan fungsi lingkungan hidup sesuai ketentuan PUU; - (diberlakukan jika sudah ada PP yang mengatur tentang dana penjaminan)

•

Laporan disampaikan secara berkala setiap 6 (enam) bulan


NSPK & Instrumen PPLH pada Tahap Pelaksanaan Usaha dan/atau Kegiatan Izin LH & Izin PPLH

Pelaksanaan Usaha dan/atau Kegiatan

Audit LH

Peraturan MENLH No. 03 Tahun 2013 tentang Audit Lingkungan Hidup sebagai revisi dari: • KepMenLH No. 42 Tahun 1994 • KepMenLH No. 30 Tahun 2001 • PerMenLH No. 17 Tahun 2010

Dampak Penting & Dampak LH lainnya

Implementasi Persyaratan Izin Lingkungan & Izin PPLH serta Continuous

Improvement

Pengawasan Lingkungan Hidup

Penaatan terhadap Baku Mutu Lingkungan (BML) & Kriteria Baku Kerusakan Lingkungan (KBKL)

• KepMenLH No. 45 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Pelaksanaan RKL-RPL (LAPORAN PELAKSANAAN IZIN LINGKUNGAN) • KepMenLH No.07 Th 2001 tentang PPLH dan PPLHD • KepMenLH No.56 Th 2002 tentang Pedoman Umum Pengawasan LH • KepMenLH No.57 Th 2002 tentang Tata Kerja PPLH • KepMenLH No.58 Th 2002 tentang Tata Kerja PPLHD

d Baku Mutu

Baku Mutu Lingkungan Hidup (BML)

Udara Ambien

Pencemaran LH: Masuk atau dimasukkannya (a) Baku e Mutu Emisi

mahluk hidup, (b) zat, (c) energi, dan/atau (d) komponen lain ke dalam LH oleh kegiatan manusia sehingga melampau BML yang telah ditetapkan. g

d Baku Mutu Udara TPA

PPU Perkotaan Ambien

e Baku Mutu Emisi

a f

Baku Mutu Gangguan

Baku Mutu Lain sesui Iptek

Baku Mutu Air

Muka Air Tanah

b Baku Mutu Air

Limbah c Baku Mutu Air Laut Sumber: Pasal 20 UU 32/2009

Kriteria Baku Kerusakan Lingkungan Hidup (KBKL) Perusakan LH: tindakan orang yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia dan/atau hayati LH sehingga melampau KBKL

Kriteria Baku Kerusakan Ekosistem

1 f

Kerusakan gambut

a Kerusakan Tanah

untuk Produksi Biomassa

2

c Kerusakan LH-

Kebakaran Hutan/Lahan g

Kriteria Baku Kerusakan Akibat Perubahan Iklim

Kerusakan Karst

h Kerusakan ekosistem

•Kenaikan suhu •SLR •Badai •Kekeringan

lainnya sesuai iptek

d Kerusakan

Mangrove e Kerusakan

Lamun Sumber: Pasal 21 UU 32/2009

b Kerusakan Terumbu

Karang

Audit Lingkungan Hidup Audit lingkungan hidup adalah evaluasi yang dilakukan untuk menilai ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap persyaratan hukum dan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah (Pasal 1, angka 28 UU 32/2009)

PENANGGUNG JAWAB USAHA dan/atau KEGIATAN

Tingkat Ketaatan Persyaratan Hukum dan Kebijakan yang ditetapkan Pemerintah

Jenis Audit Lingkungan Hidup Sukarela 1

Audit LH

Seluruh Jenis Usaha dan/atau Kegiatan

Alat pemantauan dan pengelolaan lingkungan hidup yang bersifat internal

2

Wajib

a1. Berkala bagi kegiatan berisiko tinggi  seperti: Petrokimia, Kilang MIGAS, PLTN

[Daftar Jenis Usaha/Keg. beresiko tinggi – Lamp. 1] & usulan dari Komisi dan Usulan dari K/L

b1. Kegiatan yang menunjukkan ketidaktaatan terhadap PUU, dgn kriteria: • Dugaan pelanggaran PUU Bidang PPLH; • pelanggaran tersebut telah terjadi paling sedikit 3 (tiga) kali dan berpotensi tetap terjadi lagi di masa datang; dan • belum diketahui sumber dan/atau penyebab ketidaktaatannya.

Sumber: Rancangan Peraturan MENLH tentang Audit Lingkungan

Pelaksanaan Audit Lingkungan Auditor LH

Audit LH

1 Informasi yg meliputi 1. tujuan dan proses pelaksanaan audit 2 Temuan audit 2. 3 3. Kesimpulan audit 4. Data dan informasi 5 pendukung

Dokumen Audit LH Sertifikat Kompetensi Auditor Lingkungan Hidup

LSK Auditor LH

Kriteria kompetensi mencakup kemampuan: • Memahami prinsip, metodologi dan tata laksana audit Lingkungan Hidup • Melakukan audit LH yang meliputi: tahapan perencanaan, pelaksanaan, pengambilan kesimpulan dan pelaporan; • Merumuskan rekomendasi langkah perbaikan sebagai tindak lanjut audit lingkungan Sumber: Penjelasan pasal 49 dan Pasal 50-51 UU 32/2009

Keputusan/Peraturan MENLH Terkait Audit Lingkungan 11. Keputusan MENLH No. 42 Tahun

1994 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Audit Lingkungan Hidup

22. Keputusan MENLH No. 30 Tahun 2001 tentang Pedoman Pelaksanaan Audit Lingkungan Hidup yang Diwajibkan 31. Peraturan MENLH No. 17 Tahun 2010 tentang Audit Lingkungan

Peraturan MENLH No. 03 Tahun 2013 tentang Audit Lingkungan Hidup

Perubahan Usaha dan/atau Kegiatan dan Perubahan Izin LIngkungan

1

Pasal 40 ayat (3) UU No. 32 Tahun 2009 tentang PPLH

1

Dalam hal usaha dan/atau kegiatan mengalami perubahan, Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan wajib Memperbarui Izin Lingkungan

Ketentuan Pasal 40 ayat (3) UU PPLH diterjemahkan dalam pasal 50 dan Pasal 51 PP Izin Lingkungan dan akan dijabarkan secara rinci dalam Peraturan MENLH tentang Pedoman Perubahan Izin Lingkungan

2 Pasal 50 dan 51 PP No. 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan 1. Lima jenis perubahan usaha dan/atau kegiatan secara umum; 2. Mekanisme perubahan Izin Lingkungan secara umum

3

Peraturan MENLH Tentang Pedoman Perubahan Izin Lingkungan

1. jenis-jenis perubahan; 2. kriteria perubahan dan jenis dokumen LH 3. Muatan dokumen LH 4. Tata cara

Perubahan Izin Lingkungan Pemraksara yang telah memiliki dokumen LH dan Persetujuannya sebelum berlakunya PP 27/2012

Pemegang Izin Lingkungan

Pemraksara yang telah memiliki dokumen LH dan SKKL atau Rekomendasi UKLUPL dan Izin Lingkungan setelah berlakunya PP 27/2012

1. Tanpa melalui penyusunan dokumen LH; 2. Dengan melalui penyusunan dokumen LH a. Wajib Amdal: Amdal Baru (Pengembangan) atau Adendum Andal & RKL-RPL; b. UKL-UPL: UKL-UPL Baru Pengembangan atau Amdal Baru Pengembangan Perubahan Usaha dan/atau Kegiatan

Perubahan Izin Lingkungan

1. Perubahan kepemilikan; 2. Perubahan pengelolaan & pemantauan LH; 3. Perubahan yang berpengaruh terhadap LH (ada 9 Kriteria) 4. Perubahan Dampak/Risiko LH (Audit LH atau ARLH) 5. Rencana Usaha/Kegiatan tidak dilaksanakan setelah 3 Tahun Izin Lingkungan diterbitkan

Pelaksanaan Perubahan Usaha dan/atau Kegiatan

Perubahan Usaha dan/atau kegiatan tidak dapat dilakukan sebelum diterbitkannya perubahan izin lingkungan, kecualai untuk perubahan kepemilikan

Perubahan Berpengaruh terhadap Lingkungan Hidup Usaha dan/Kegiatan Wajib Amdal Perubahan Usaha dan/atau Kegiatan 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

8. 9.

Alat-alat Produksi Kapasitas Produksi Spesifikasi teknik Sarana Usaha dan/atau kegiatan Perluasan Lahan dan Bangunan Waktu dan Durasi Operasi Usaha dan/atau Kegiatan dalam Kawasan yang belum dilingkup Perubahan Kebijakan Pemerintah Perubahan LH yang mendasar akibat peristiwa alam atau akibat lain

Kata kunci “ BERPENGARUH”  Hanya rencana perubahan usaha dan/atau kegiatan yang BERPENGARUH terhadap lingkungan yang wajib mengajukan perubahan izin lingkungan.

Kriteria Perubahan yang lebih detail

a

AMDAL BARU

b Adendum Andal & RKL-RPL

Sumber: Pasal 50 ayat (2) huruf (c), ayat (4) dan ayat (8) PP No. 27 Tahun 2012

Konsep Rancangan Peraturan MENLH tentang Pedoman Perubahan Izin Lingkungan Pedoman perubahan izin lingkungan ini bertujuan untuk menjabarkan lebih rinci mengenai:

1

2

3

4

Jenis-jenis perubahan usaha dan/atau kegiatan yang dapat menyebabkan terjadinya perubahan izin lingkungan (5 Jenis Perubahan Usaha dan/atau Kegiatan)

Kriteria perubahan usaha dan/atau kegiatan dan jenis dokumen lingkungan hidup yang wajib disusun

Muatan dokumen lingkungan hidup untuk Perubahan Usaha dan/atau Kegiatan

Tata cara perubahan keputusan kelayakan lingkungan, perubahan rekomendasi UKLUPL dan penerbitan perubahan izin lingkungan

BAB II

BAB III

BAB IV

BAB V

Jenis Perubahan Usaha dan dan//atau Kegiatan serta ruang terjadinya perubahan usaha dan dan//atau kegiatan

No

Jenis perubahan Usaha dan/atau Kegiatan

1. Perubahan dalam penggunaan alat-alat produksi yang berpengaruh terhadap lingkungan hidup 2. Penambahan kapasitas produksi; 3. Perubahan spesifikasi teknik yang mempengaruhi lingkungan; 4. Perubahan sarana usaha dan/atau kegiatan; 5. Perluasan lahan dan bangunan usaha dan/atau kegiatan. 6. Perubahan waktu dan durasi operasi usaha dan/atau kegiatan; 7. Usaha dan/atau kegiatan di dalam kawasan yang belum tercakup dalam izin lingkungan; 8. Terjadinya perubahan kebijakan pemerintah yang ditujukan dalam rangka peningkatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; 9. Terjadi perubahan lingkungan hidup yang sangat mendasar akibat peristiwa alam atau karena akibat lain, sebelum dan pada waktu Usaha dan/atau Kegiatan yang bersangkutan dilaksanakan 10 Perubahan RKL-RPL

Ruang Perubahan Usaha dan/atau Kegiatan Di dalam Di dan/atau dalam berbatasan wilayah dengan batas studi** proyek*

√

x

√ √

x x

√ √ √

X x x

√

x

√

√

√

x

√

√

Kriteria Perubahan Usaha dan/Atau Kegiatan dan Jenis Dokumen LH yang Wajib Disusun untuk Usaha dan/atau Kegiatan Wajib Amdal No

Kriteria Perubahan

AMDAL BARU

ANDENDUM ANDAL dan RKL-RPL

1. Skala/Besaran Rencana Perubahan Usaha dan/atau Kegiatan

skala besaran rencana perubahan usaha dan/atau kegiatan tersebut sama dengan atau lebih besar dari skala besaran jenis rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki Amdal seperti tercantum dalam Lampiran 1 Peraturan Menteri Negara LingkunganHidup Nomor 05 Tahun 2012

skala besaran rencana perubahan usaha dan/atau kegiatan tersebut lebih kecil dari skala besaran jenis rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki Amdal seperti tercantum dalam Lampiran 1 Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 05 Tahun 2012

2. Dampak penting yang ditimbulkan akibat rencana perubahan usaha dan/atau kegiatan

Rencana perubahan akan berpotensi menimbulkan dampak penting baru

Tidak terdapat dampak penting baru atau dampak penting yang timbul akibat perubahan tersebut sudah dikaji dalam Amdal sebelumnya

3. Batas wilayah studi Amdal

Rencana perubahan akan berpotensi mengubah batas wilayah studi

Rencana perubahan dimaksud tidak mengubah batas wilayah studi

Format Adendum ANDAL dan RKL-RPL Saat Ini Contoh: Adendum ANDAL, RKL-RPL Kegiatan Pengembangan Lapangan Migas Berupa Penambahan Sumur-Sumur Baru di Wiayah Perairan Lepas Pantai Tenggara Sumatera Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta BAB I PENDAHULUAN 1. Latar belakang: i.e. alasan penambahan kegiatan, arahan dari instansi lingkungan hidup, jenis dokumen LH yang telah dimiliki, kegiatan eksisting dan rencana penambahan sumur baru; 2. Tujuan dan Manfaat 3. Peraturan Perudang-Undangan BAB II RENCANA KEGIATAN 1. Identitas Pemrakasrasa dan Penyusun Adendum ANDAL dan RKL-RPL; 2. Lokasi usaha dan/atau kegiatan; 3. Sejarah Pengembangan dan Kegiatan yang Telah Berjalan; 4. Kegiatan yang sedang berjalan (Eksisting) a. Produksi Lapangan b. Proses Produksi Migas dan penyalurannya c. dst d. Pengelolaan dan pemantauan LH yang sudah dilakukan e. Perizinan 5. Rencana Kegiatan Tambahan

BAB III RONA LINGKUNGAN HIDUP AWAL 1. Komponen Geofisik-Kimia 2. Komponen Sosekbud BAB IV RUANG LINGKUP STUDI (Hanya pada dampak dari rencana penambahan) 1. Dampak Penting yang Ditelaah; 2. Proses Pelingkupan 3. Identifikasi DampakPotensial 4. Evaluasi Dampak Potensial 5. Batas Wilayah Studi: Batas Andal dan RKl-RPL tambahan saja. 6. Batas Waktu Kajian BAB V PRAKIRAAN DAN EVALUASI DAMPAK PENTING 1. Prakiraan Dampak penting (Dampak pemboran terhadap penurunan kualitas air dan biota perairan, serta dampak kegiatan operasi produksi terhadap penurunan kualitas air dan dampak turunnya gangguan biota; 2. Evaluasi Dampak Penting 3. Telaahan Sebagai Dasar Pengelolaan 4. Rekomendasi Kelayakan Lingkungan BAB VII RENCANA PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP 1. Jenis Dampak Penting Sama Seperti Pada Dokumen Lingkungan sebelumnya; 2. Rencana Pengelolaan LH 3. Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup

Konsep Dasar Tata Cara Perubahan Izin Lingkungan untuk Usaha dan/atau Kegiatan Wajib Amdal 1. Permohonan Arahan Perubahan Izin Lingkungan: Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan mengajukan permohonan arahan tindak lanjut perubahan izin lingkungan terkait dengan rencana perubahan usaha dan/atau kegiatan yang akan dilakukan; 2. Proses Penapisan dan Pemberian Arahan Tindak Lanjut Perubahan Izin Lingkungan: Instansi lingkungan hidup dengan bantuan tim teknis KPA atau pakar terkait melakukan telaahan terhadap rencana perubahan usaha dan/atau kegiatan serta memberikan arahan tindak lanjut proses perubahan izin lingkungan*) 3. Penyusunan Amdal Baru atau ADENDUM ANDAL dan RKL-RPL: Penangggung jawab usaha dan/atau kegiatan menyusun dokumen lingkungan (Amdal Baru atau Adendum Andal dan RKLRPL) sesuai dengan arahan tindak lanjut proses perubahan izin lingkungan 4. Permohonan Izin Lingkungan dan Penilaian Dokumen LH: Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan mengajukan perubahan izin lingkungan dan penilaian Amdal Baru atau Adendum Andal dan RKL-RPL; 5. Penilaian Dokumen Lingkungan Hidup: Tim Teknis dan/atau KPA melakukan penilaian Amdal Baru atau Adendum ANDAL dan RKL-RPL; 6. Penerbitkan Keputusan Perubahan SKKL dan Perubahan Izin Lingkungan: Menteri, Gubernur atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenanganya menerbitkan perubahan keputusan kelayakan lingkungan dan perubahan izin lingkungan Catatan: *) Arahan tindak lanjut dapat berupa arahan perubahan izin lingkungan tanpa melakukan perubahan keputusan kelayakan lingkungan atau tanpa harus melakukan perubahan izin lingkungan

Dasar Hukum Penyusunan Peraturan MENLH tentang Pedoman Pelaporan Pelaksanaan Izin Lingkungam Pasal 72 dan Pasal 63 ayat (1) huruf o dalam UU 32/2009 : Pembinaan dan

Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan

Pengawasan Penaatan Perizinan Lingkungan

Penguatan Demokrasi Lingkungan : • • •

Pasal 63 ayat (1) huruf e UU 32/2009: Pemerintah bertugas dan berwenang untuk menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai amdal dan UKLUPL

akss informasi; akses partisipasi; penguatan hak-hak masyarakat dalam PPLH. (Penjelasan Umum UU 32/2009 angka 8)

Pasal 68 UU 32/2009 : Kewajiban Memberikan informasi terkait PPLH secara benar, akurat dan tepat waktu; Pasal 53 PP 27/2012 Kewajiban menyampaikan laporan persyartan dan kewajiban dalam izin lingkungan setiap 6 bulan sekali

Informasi PPLH Peraturan MENLH tentang Pelaporan Pelaksanaan Izin Lingkungan

• Instansi Pemerintah; • Masyarakat/ Publik

Pasal 65 ayat (2) UU 32/2009 : Hak mendapatkan akses informasi dalam memenuhi hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat

Pasal 2: Tujuan Peraturan MENLH tentang Pedoman Pelaporan Pelaksanaan Izin Lingkungam

Pemrakarsa

Peraturan MENLH tentang Pedoman Pelaporan Pelaksanaan Izin Lingkungam

Instansi LH & PPLH

Pedoman mengenai tata cara penyusunan dan penyampaian laporan pelaksanaan persyaratan dan kewajiban dalam izin lingkungan (LAPORAN PELAKSANAAN IZIN LINGKUNGAN)

Pedoman untuk melakukan evaluasi kualitas laporan pelaksanaan izin lingkungan dan substansi serta evaluasi status ketaatan pemegang izin lingkungan berdasarkan laporan pelaksanaan izin lingkungan

Sistematika Laporan Pelaksanaan Izin Lingkungan (Kepmenlh 45/2005

1 BAB I PENDAHULUAN A. Identitas Perusahaan/Pemegang Izin Lingkungan B. Lokasi Usaha dan/atau Kegiatan C. Deskripsi Kegiatan D. Perkembangan Lingkungan Sekitar

3 BAB III KESIMPULAN •

•

Kesimpulan mengenai efektivitas pengelolaan lingkungan hidup dan kendala-kendala yang dihadapi; Kesimpulan mengenai kesesuaian hasil pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan dengan rencana pengelolaan dan pemantauan dalam dokumen RKL-RPL atau dalam Formulir UKL-UPL

2

BAB II PELAKSANAAN DAN EVALUASI A. Pelaksanaan Persyaratan dan Kewajiban yang tercantum dalam Izin Lingkungan; B. Evaluasi 1. Evaluasi Kecendrungan 2. Evaluasi Tingkat Kritis 3. Evaluasi Penaatan

Muatan Laporan Pelaksanaan Izin Lingkungan (Revisi Kepmen 45/2005)

Bab I PENDAHULUAN Bab II DESKRIPSI KEGIATAN Bab III PELAKSANAAN PENGELOLAAN PEMANTAUAN Bab IV EVALUASI Bab V KESIMPULAN

Identitas Pemegang Izin Lingk Identitas Izin Lingkungan Nama kegiatan Izin PPLH yg dimiliki

Pengelolaan yg telah dilakukan dan Hasilnya Pemantauan yg telah dilakukan dan Hasilnya (Lampirkan bukti foto, data pengamatan, hasil uji Lab, dll) Evaluasi Kecenderungan Evaluasi Tingkat Kritis Evaluasi Penaatan Kesesuaian/ketidak sesuaian antara KL dan PL dlm Dok. Lingk Kesesuaian Jenis Dampak di Dok. Lingk. Terhadap Realita di lapangan Dampak yang tidak tertulis dalam Dok. Lingk. (bila ada) Keberhasilan pengelolaan dampak (+ dan - ) Ketidak berhasilan pengelolaan dampak (+ dan - ) dll 

Bab VI SARAN REKOMENDASI

Periode Laporan Tahap Kegiatan Matriks RKL/UKL/…. Matriks RPL/UPL/…. Denah/Peta Lokasi

 

Usulan penambahan/pengurangan dampak yang perlu dikelola Usulan perubahan bentuk pengelolaan Usulan perubahan bentuk pemantauan

Muatan Laporan Pelaksanaan Izin Lingkungan (Revisi Kepmen 45/2005)

I. PENDAHULUAN 1.1 Identitas Pemegang Izin Lingkungan a. Nama lengkap : b. Jabatan : c. Alamat : d. No. Telp dan Fax : e. E Mail : 1.2 Izin Lingkungan yang dimiliki a. Nomor : b. Dikeluarkan oleh : c. Tanggal : 1.3 Kegiatan yang memiliki Izin Lingkungan a. Nama/Jenis kegiatan : b. Alamat Lokasi Kegiatan : c. No. Telp dan Fax: d. E Mail : 1.4 Izin PPLH yang telah dimiliki: a. Izin …….. No…….. Dikeluarkan oleh ……… b. Izin …….. No…….. Dikeluarkan oleh ……… c. Izin …….. No…….. Dikeluarkan oleh ……… d. dst

II DESKRIPSI KEGIATAN 2.1 Periode Laporan: Semester I/II*) Tahun …….. 2.2 Tahap Kegiatan: PraKonstruksi/Konstruksi/Operasi/Pasca Operasi *) 2.3 Matriks RKL/UKL yang telah disetujui Tuliskan Matriks sesuai dengan Tahap kegiatan yang dilaporkan 2.4 Matriks RPL/UPL yang telah disetujui Tuliskan Matriks sesuai dengan Tahap kegiatan yang dilaporkan 2.5 Denah/Peta Lokasi Kegiatan yang Dilaporkan a. Tuliskan koordinat lokasi setiap sudut lokasi b. Sebutkan kegiatan di sekitar lokasi (Sebelah utara, timur laut, timur, tenggara, selatan, barat daya, barat dan barat laut)

Muatan Laporan Pelaksanaan Izin Lingkungan (Revisi Kepmen 45/2005) III. PELAKSANAAN PENGELOLAAN dan PEMANTAUAN 3.1 Pengelolaan yang telah dilakukan a. Tuliskan (dalam bentuk matriks) Pengelolaan yang telah dilakukan, memenuhi RKL/UKL yang telah disetujui b. Tuliskan (dalam bentuk matriks) Pengelolaan lainnya yang dilakukan namun tidak tertulis dalam RKL/UKL 3.2 Pemantauan yang telah dilakukan a. Tuliskan (dalam bentuk matriks) Pemantauan yang telah dilakukan, memenuhi RPL/UPL yang telah disetujui b. Tuliskan (dalam bentuk matriks) Pemantauan lainnya yang dilakukan namun tidak tertulis dalam RPL/UPL 3.3 Pengelolaan dan Pemantauan terkait Izin PPLH ? (Izin PPLH dikeluarkan setelah Izin Lingk !!) Hasil pengelolaan dan pemantauan lengkapi dengan foto/diagram/bukti lainnya Hasil analisis laboratorium agar dilampirkan

IV. EVALUASI 4.1 Evaluasi Kecenderungan - Perlu data time series (minimal 3 data setiap 6 bulan) - Kalau dalam RPL/UPL menetapkan Pemantauan 1X per tahun ?

4.2 Evaluasi Tingkat Kritis PERLU PEDOMAN YG JELAS ! Satu parameter > Baku mutu, adalah Pencemaran 4.3 Evaluasi Penaatan Perlu terkait dengan Izin Lingkungan Perlu terkait dengan Izin PPLH

Tata Cara Penyampaian Laporan Pelaksanaan Izin Terhadap Persyaratan dan Kewajiban dalam Izin Lingkungan (Revisi Kepmen 45/2005) Pemegang Izin Lingkungan & Izin PPLH

8

1

PPLH atau PPLHD melakukan evaluasi Laporan

Implementasi Persyaratan & Kewajiban dalam Izin Lingkungan & Izin PPLH serta Continuous Improvement

2 Laporan Pelaksanaan Terhadap Persyaratan dan Kewajiban dalam Izin Lingkungan: • Hardcopy; • Softcopy • File elektronik i.e. Sistem Informasi Amdal, UKL-UPL & Izin Lingkungan; • Website

5

Menugaskan

4 Frekuensi • 6 (enam) bulan sekali

3

Memiliki Aksesi


Masyarakat atau Publik

6

Laporan Hasil Evaluasi

Tanggapan

7 Memiliki Aksesi

Pengawasan Lingkungan Hidup a

Pengawasan

Menteri Gubernur Bupati/Walikota (sesuai kewenangannya)

PENANGGUNG JAWAB USAHA dan/atau KEGIATAN

PPLH Berwenang: • melakukan pemantauan; • meminta keterangan; • membuat salinan dari dokumen dan/atau membuat catatan yang diperlukan; • memasuki tempat tertentu; • memotret; • membuat rekaman audio visual; • mengambil sampel; • memeriksa peralatan; • memeriksa instalasi dan/atau alat transportasi; dan/atau • menghentikan pelanggaran tertentu. (Psl 74)

Implementasi Izin Lingkungan & Izin PPLH serta

b

dapat mendelegasikan kewenangannya dalam melakukan pengawasan kepada pejabat/instansi teknis yang bertanggung jawab di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup

Tingkat Ketaatan

Continuous Improvement Menetapkan c Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup

• PUU Bid. PPLH • Izin Lingkungan

Sumber: Pasal 71 dan Pasal 72 UU No. 32 Tahun 2009

PENGAWASAN LAPIS KEDUA (second line inspection) PENANGGUNG JAWAB USAHA dan/atau KEGIATAN

Izin LH diterbitkan PEMDA

Menteri dapat melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungannya diterbitkan oleh pemerintah daerah jika Pemerintah menganggap terjadi pelanggaran yang serius di bidang perlindungan dan pengelolaan LH

Tujuan, Sasaran dan Ruang Lingkup Pengawasan Penaatan LH

Keputusan MENLH No. 56 Tahun 2002 Memantau Data dan informasi secara umum berupa faktafakta 

kinerja atau status ketaatan

Mengevaluasi Menetapkan Status Ketaatan

Penanggungjawab Usaha dan atau Kegiatan

Ruang Lingkup Pengawasan • Aspek PUU PPLH • Aspek Perizinan • Aspek Kesiagaan dan Tanggap Darurat,

1. Kewajiban yang tercantum dalam PUU PPLH. 2. Kewajiban untuk melakukan pengelolaan lingkungan dan pemantauan lingkungan sebagaimana tercantum dalam dokumen AMDAL atau UKL-UPL atau persyaratan lingkungan yang tercantum dalam izin yang terkait

Penegakan Hukum terhadap Izin Lingkungan Penegakan hukum, Tantangan yang harus dijawab untuk meningkatkan efektivitas izin lingkungan

Pasal 98-100 UU 32/2009: Pelanggaran Baku Mutu Lingkungan Hidup (BML) dan Kriteria Baku Kerusakan Lingkungan Hidup (KBKL)  Penjara dan Denda

Pasal 111 UU 32/2009 (1) Pejabat yang menerbitkan izin lingkungan tanpa Amdal atau UKLUPL: penjara dan denda; (2) Pejabat yang menerbitkan izin usaha dan/atau kegiatan tanpa izin lingkungan: Penjara dan Denda Pasa 109 UU 32/2009: usaha dan/atau kegiatan tanpa memiliki izin lingkungan: Penjara dan denda

Pasal 71 PP 27/2012: Sanksi Admnistrasi kepada pemegang izin lingkungan yang melanggar ketentuan pasal 53 PP 27/2012: tidak melaksanaan izin lingkungan dan tidak melaporkan pelaksanaan izin lingkungan

Sanksi Administratif Pasal 53: Kewajiban Pemegang Izin Lingkungan: (a) menaati persyaratan dan kewajiban yang dimuat dalam izin lingkungan, (b) membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan terhadap persyaratan dan kewajiban dalam izin lingkungan kepada Menteri, gubernur, atau bupati/walikota; dan (c) Menyediakan dana penjamin untuk pemulihan fungsi lingkungan hidup sesuai ketentuan PUU. Laporan disampaikan secara berkala setiap 6 (enam) bulan

1

Pemegang izin yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 dikenakan sanksi administratif yang meliputi: • teguran tertulis; • paksaan pemerintah; • pembekuan izin lingkungan; atau • pencabutan izin lingkungan

2

Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di terapkan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya Sumber: Pasal 71 PP 27/2012 Izin Lingkungan

Integrasi PP 27/2012 27/2012 dalam PROPER Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan Wajib Amdal atau UKL-UPL (PROPONEN) • Melaksanakan Persyaratan dan Kewajiban dalam Izin Lingkungan & Izin PPLH • Membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan terhadap persyaratan dan kewajiban dalam izin Lingkungan (Pasal 53 PP 27 Tahun 2012)

Amdal/ UKL-UPL

Izin Lingkungan

Kriteria Pelaksanaan Izin Lingkungan

Pelaksanaan Izin Lingkungan

• • • •

Kriteria Pengendalian Pencemaran Lingkungan; Kriteria Pengelolaan LB3 Kriteria Pengendalian Kerusakan Lingkungan; Kriteria Beyond Compliiance

Kinerja PROPENEN dalam PPLH

Kriteria PROPER & Ketentuan Ketentuan--Ketentuan dalam PP 27/2012 Kriteria PROPER BIRU, MERAH dan HITAM terkait Pelaksanaan AMDAL atau UKL UKL--UPL

PROPONEN Memiliki Amdal/UKL-UPL dan Izin Lingkungan serta Izin PPLH

Pelaksanaan Izin Lingkungan & Izin PPLH

= tidak memiliki izin lingkungan

PENAATAN terhadap Ketentuan Pasal 53 PP No. 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan

PELANGGARAN terhadap Ketentuan Pasal 53 PP No. 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan, dikenakan sanksi Administrasi Pasal 71 PP No. 27/2012

Pelanggaran terhadap Pasal 109 UU No. 32/2009

• Melaksanakan Persyaratan dan Kewajiban dalam Izin Lingkungan & Izin PPLH • Membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan terhadap persyaratan dan kewajiban dalam izin Lingkungan

PP 27/2012

6 Penegakan Hukum Lingkungan SANKSI PIDANA

PENYELESAIAN SENGKETA LH DI LUAR PENGADILAN

UU

PPLH

SANKSI ADMINISTRASI

PENYELESAIAN SENGKETA LH DI PENGADILAN

PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN DALAM UU PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

ADMINISTRASI (Pasal 76 sd 83)

PIDANA (pasal 93 sd 120)

FUNGSI

FUNGSI

Pencegahan dan penanggulangan

Efek Jera dan Efek Derita

PERDATA (pasal 83 sd 93) FUNGSI

Ganti Rugi dan Pemulihan Lingkungan

Ketentuan Pidana terkait Pelanggaran Baku Mutu Lingkungan dan Kriteria Baku Kerusakan Lingkungan Jenis Pelanggaran

Sengaja

Lalai

1

BM Udara Ambien

Pidana Akibat

Minimu m

Denda (rupiah)

Maksimum Minimum

Maksimu m

> BM/KBK

3 tahun

10 tahun

3 millir

10 miliar

Orang Luka

4 tahun

12 tahun

4 miliar

12 miliar

Orang Mati

5 tahun

15 tahun

5 miliar

15 miliar

> BM/KBK

1 tahun

3 tahun

1 miliar

3 miliar

Orang Luka

2 tahun

6 tahun

2 miliar

6 miliar

Orang Mati

3 tahun

9 tahun

3 miliar

9 miliar

2

BM Air

4

3

BM Air Laut

KBK Lingkungan

Ketentuan Pidana (3) Melanggar baku mutu  pidana maks 3 tahun dan denda maks 3 miliar rupiah PENANGGUNG JAWAB USAHA dan/atau KEGIATAN

3

Melanggar Baku Mutu Gangguan

2 1

Melanggar Baku Mutu Emisi Melanggar Baku Mutu Air Limbah

Tindak pidana dijatuhkan bila: * Sanksi administrasi tidak dilaksanakan, atau * Perbuatan dilakukan lebih dari 1 (satu) kali

Ketentuan Pidana terkait dengan LB3 dan B3 Pelanggaran

Pidana

Denda (rupiah)

Minimum

Maksimum

Minimum

Maksimum

Mengelola limbah B3 tanpa izin

1 tahun

3 tahun

1 miliar

3 miliar

Tidak mengelola limbah B3 yang dihasilkannya

1 tahun

3 tahun

1 miliar

3 miliar

-

3 tahun

-

3 miliar

Memasukkan limbah

4 tahun

12 tahun

4 miliar

12 miliar

Memasukkan limbah B3

5 tahun

15 tahun

5 miliar

15 miliar

Memasukkan B3

5 tahun

15 tahun

5 miliar

15 miliar

Dumping

Contoh Limbah B3 impor yg mengandung Polychlorinated Biphenyl (PCBs). Dokumen Impor skrap logam

Ketentuan Pidana terkait dengan Pembakaran Hutan dan/atau Lahan

Pelanggaran Membakar lahan

Pidana

Denda (rupiah)

Minimum

Maksimum

Minimum

Maksimum

3 tahun

10 tahun

3 miliar

10 miliar

Ketentuan Pidana terkait dengan Izin Lingkungan dan Dokumen Lingkungan Pelanggaran

Pidana

Denda (rupiah)

Minimum

Maksimum

Minimum

Maksimum

1 tahun

3 tahun

1 miliar

3 miliar

Menyusun AMDAL tanpa memiliki sertifikat kompetensi penyusun AMDAL

-

3 tahun

-

3 miliar

Menerbitkan izin lingkungan tanpa dilengkapi AMDAL atau UKL--UPL UKL

-

3 tahun

-

3 miliar

Menerbitkan izin usaha tanpa dilengkapi izin lingkungan

-

3 tahun

-

3 miliar

Melakukan usaha dan/atau kegiatan tanpa izin lingkungan

Ketentuan Pidana terkait dengan Pengawasan dan Penegakan Hukum Lingkungan Pelanggaran

Pidana

Denda (rupiah)

Minimum

Maksimum

Minimum

Maksimum

Tidak melakukan pengawasan

-

1 tahun

-

500 juta

Memberikan informasi palsu

-

1 tahun

-

1 miliar

Tidak melaksanakan perintah paksaan pemerintah

-

1 tahun

-

1 miliar

Menghalang-halangi Menghalangpejabat pengawas dan/atau PPNS

-

1 tahun

-

500 juta

5 PUU Sektor yang Terkait dengan Amdal, UKL-UPL dan Izin Lingkungan

Amdal dan Izin Lingkungan serta Izin Usaha dan/atau Kegiatan • Proses Penilaian Amdal oleh KPA; • Proses Pemeriksaan UKL-UPL oleh Instansi LH





Izin PPLH Pemrakarsa Rencana Usaha dan/atau Kegiatan

•

Proses Amdal atau UKL-UPL


Izin Lingkungan



• Secara legal, sesuai PUU PSDA dan PPLH izin usaha dan/atau kegiatan tidak dapat diterbitkan tanpa adanya izin lingkungan. Amdal atau UKL-UPL dan Izin Lingkungan merupakan salah satu persyaratan Izin Usaha dan/atau Kegiatan • Izin Lingkungan merupakan hasil dari Proses Amdal atau UKL-UPL (Sistem KDL) yang disusun oleh Pemrakarsa dan dinilai oleh KPA atau diperiksa oleh Instansi LH;

•




AMDAL & PERIZINAN

… Hasil studi Amdal sebagai persyaratan dalam penerbitan izin lokasi ………

Amanat Pengelolaan Lingkungan Hidup Kegiatan Usaha Migas dalam UU 22 Tahun 2001 dan PP 35 Tahun 2004 Pasal 40 ayat (2) dan ayat (3): Pengelolaan LH: Badan usaha atau bentuk usaha tetap menjamin.....pengelolaan lingkungan hidup dan mentaati ketentuan PUU dalam kegiatan usaha MIGAS : • Pencegahan • Penanggulangan • Pemulihan Pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup termasuk kewajiban paska operasi

Kegiatan Hulu MIGAS • •

Eksplorasi Eksploitasi

Pasal 2: Salatu satu asasnya: Berwasasan lingkungan Pasal 3 huruf f ; Salah satu Tujuannya: ....tetap menjaga kelestrian lingkungan hidup Pasal 11 ayat 3 huruf k: Salah satu muatan Kontrak Kerja Sama (KKS/PSC): ketentuan pengelolaan lingkungan hidup

Pasal 41 ayat (1) dan Pasal 42 huruf g: Salatu satu pengawasan kegitan migas terkait dengan penaatan ketentuan PUU adalah aspek pengelolaan lingkungan hidup

PP 35/2004 Kegiatan Usaha Hulu MIGAS: • • • •

Pasal 26 huruf k: muatan KKS  Pengelolaan LH; Pasal 39 ayat (2) dan ayat 4 huruf a: salah satu kaidah keteknikan yang baik  Pengelolaan LH; Pasal 72 dan pasal 73: Pengelolaan LH sesuai dengan ketentuan PUU; Pasal 87 huruf m dan Pasal 88 huruf e: Pembinaaan dan Pengawasan terkait dengan pengelolaan LH

Usaha dan/atau Kegiatan Hulu Migas dalam UU No. 22 Tahun 2001 Migas 1 Survei Umum Pengumpulan, analisis, dan penyajian data yang berhubungan dengan informasi kondisi geologi untuk memperkirakan letak dan potensi sumber daya Minyak dan Gas Bumi di luar Wilayah Kerja

2 Kegiatan Usaha Hulu Eksplorasi Kegiatan yang bertujuan memperoleh informasi mengenai kondisi geologi untuk menemukan dan memperoleh perkiraan cadangan Minyak dan Gas Bumi di Wilayah Kerja yang ditentukan;

3 Kegiatan Usaha Hulu Eksploitasi Rangkaian kegiatan yang bertujuan untuk menghasilkan Minyak dan Gas Bumi dari Wilayah Kerja yang ditentukan, yang terdiri atas pengeboran dan penyelesaian sumur, pembangunan sarana pengangkutan, penyimpanan, dan pengolahan untuk pemisahan dan pemurnian Minyak dan Gas Bumi di lapangan serta kegiatan lain yang mendukungnya Sumber: Pasal 1 dan Pasal 5 UU No 22 Tahun 2001 tentang Migas

keterkaitan Tahapan Kegiatan MIGAS & Perizinan Lingkungan Secara Umum Proses Amdal atau UKL-UPL

Proses UKL-UPL Izin PPLH

b

Izin PPLH

d

Izin Lingkungan

Izin Lingkungan

a c

Pengawasan Lingkungan Hidup dan Penegakan Hukum

Produksi & Paska Operasi

Kegiatan Eksplorasi

PSC

e Laporan Pelaksanaan Izin Lingkungan

Penaatan terhadap Izin Lingkungan

Keterkaitan Perizinan Lingkungan dengan Usaha Kegiatan Hulu MIGAS

-Technical -Environment due diligence -Commercial -Political -dsb…

Production Sharing Contract (PSC) atau kontrak bagi hasil

PSC

-Izin Survey (Kehutanan) -Izin Safety -Security clearance

Pengembangan Izin Waste mud

Exploration Seismic

Exploration Drilling

AFE Approval BP Migas

AFE Approval BP Migas

Rencana Pengembangan

-Izin pembuangan limbah -Izin penyimpanan B3 -Izin incenerator -Izin marine facility (offshore)

Project Execution / Konstruksi -EPC Contracting Optimization (revisions) - Mercury form well, flaring  waste,emissions unpredicted

Eksplorasi

Proses UKL-UPL

Izin PPLH

POD Preparation Justification (tech.,env.,ec. – FS menentukan apa yg akan dikembangkan

Front End Design (banyak opsi)

Catatan: Survey Umum tidak memerlukan dokumen LH dan Izin Lingkungan

Operasi -Well tambahan -Side track

Produksi

Izin Lingkungan Environmental Baseline Study BP Migas untuk keseluruhan blok (6 bln) Peraturan Baru (draft)

-Izin pembuangan limbah -Izin penyimpanan B3 -Izin incenerator -Izin marine facility (offshore)

IDEAL AMDAL (Nature of Activity sudah tahu)

-Decommissioning -Rehabilitation -Abandonment

Paska Opreasi

Revisi POD

POD Approval (di BP Migas)

Izin Lingkungan

Detailed Designed

Pasca Operasi

Izin PPLH

Proses Amdal atau UKL-UPL Mencakup tahapan produksi & paska operasi

Jenis Perizinan Lingkungan untuk MIGAS: 1. Eksplorasi: Izin Lingkungan proses UKL-UPL dan Izin PPLH 2. Produksi dan Paska Operasi: Izin Lingkungan melalui proses Amdal atau UKL-UPL dan Izin PPLH

Izin Lingkungan dan Izin Usaha Tenaga Listrik Izin Usaha untuk Penyedian Tenaga Listrik UU No. 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan

PP 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyedian Tenaga Listrik Pasal 13 ayat (1) dan ayat (7)

Izin usaha penyediaan tenaga listrik (Pasal 19 a)

Izin operasi (Pasal 19b)

Pasal 42: Setiap kegiatan usaha ketenagalistrikan wajib memenuhi ketentuan yang disyaratkan dalam PUU di bidang lingkungan hidup.

• Persyaratan administratif, teknis, dan lingkungan. • Persyaratan lingkungan berlaku ketentuan PUU di bidang PPLH.

Pasal 29 ayat (1) dan ayat (4) PP 14/2012: • Persyaratan administratif, teknis, dan lingkungan.; • Persyaratan lingkungan berlaku ketentuan PUU di bidang PPLH

Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi Persyaratan IUP Eksplorasi: a. administratif; b. teknis;

Kegiatan IUP Eksplorasi kondisi geologi Penyelidikan regional Umum & indikasi adanya mineralisasi

informasi secara terperinci dan teliti

c. lingkungan; dan d. finansial.

IUP Eksplorasi terdiri atas: a. mineral logam; b. batubara; c. mineral bukan logam; dan/atau d. batuan.

Clear & Clean (C&C) + Green Pernyataan untuk mematuhi ketentuan

PUU di bidang PPLH.

Eksplorasi

Kelayakan ekonomis dan teknis usaha pertambangan, termasuk kelayakan lingkungan serta perencanaan pascatambang

Studi Kelayakan (FS) Sumber: Pasal 1 UU No. 4 Tahun 2009 dan Pasal 22 Ayat (2), Pasal 23, Pasal 26, Pasal 29 Ayat (2)PP No. 23/2010)

Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi IUP Operasi Produksi adalah izin usaha yang diberikan setelah selesai pelaksanaan IUP Eksplorasi untuk melakukan tahapan kegiatan

operasi produksi Operasi Produksi adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan yang meliputi • konstruksi, • penambangan, • pengolahan, pemurnian, termasuk pengangkutan dan • penjualan, serta • sarana pengendalian dampak lingkungan sesuai dengan hasil studi kelayakan. Sumber: Pasal 1 UU No. 4 Tahun 2009

Persyaratan IUP Operasi Produksi a. administratif; b. teknis; c. lingkungan; dan d. finansial.

Clear & Clean (C&C) + Green

1. pernyataan kesanggupan untuk mematuhi ketentuan PUU di bidang PPLH; dan 2. persetujuan dokumen lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan PUU (Pasal 26 PP No. 23/2010)

Kegiatan Pertambangan & Pembangunan Berkelanjutan

• Eksplorasi Dalam rangka mendukung pembangunan nasional yang berkesinambungan, tujuan pengelolaan mineral dan batubara menjamin manfaat pertambangan mineral dan batubara secara berkelanjutan dan berwawasan lingkungan hidup Sumber: Pasal 3 UU No. 4 Tahun 2009 tentang Minerba

Sustainable Forest Management

Good Mining Practice

Sumber: Dimodifikasi dari Dirjen Minerba, 2011. Bahan RDP dengan Komisi VII DPR RI(21 Desember 2011)

Sustainable Land Use Management

TATA LAKSANA RENCANA REKLAMASI Pasal 2 Ayat (1) PP 78/2010: Pemegang IUP Eksplorasi dan IUPK Eksplorasi wajib melaksanakan reklamasi

IUP EKSPLORASI Penyelidikan Umum

Pengajuan

Rencana Reklamasi Tahap Eksplorasi

Eksplorasi

FS

IUP OPERASI PRODUKSI

Pengajuan Bersamaan dgn Pengajuan IUP Operasi Produksi

Rencana Reklamasi Tahap Operasi Produksi

Pasal 5 PP 78/2010: Disusun berdasarkan DOKUMEN LH Yang telah disetujui

Rencana reklamasi paling sedikit memuat: 1. Tata guna lahan sebelum dan sesudah ditambang 2. Rencana bukaan lahan 3. Program Reklamasi terhadap lahan terganggu 4. Kriteria Keberhasilan 5. Rencara biaya

Sumber: dimodifikasi dari Dirjen Minerba, 2011. Bahan RDP dengan Komisi VII DPR RI(21 Desember 2011)

Reklamasi oleh Pemegang IUP(K) Ekplorasi •

•

Lahan yang tidak digunakan padatahap operasi produksi.

•

lubang pengeboran, sumur uji, parit uji, dan/atau sarana penunjang

•

Lahan terganggu pada kegiatan eksplorasi

Reklamasi Pemegang IUP Eksplorasi dan IUPK Eksplorasi

•

Wajib memenuhi prinsip:

• •

a. Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pertambangan; dan

•

b. keselamatan dan kesehatan kerja

•

Kualitas air permukaan, air tanah, air laut, dan tanah serta udara berdasarkan BML dan KBKL Perlindungan dan pemulihan keanekaragaman hayati; Penjaminan terhadap stabilitas dan keamanan timbunan batuan penutup, kolam tailing, lahan bekas tambang, dan struktur buatan lainnya; pemanfaatan lahan bekas tambang sesuai dengan peruntukannya; memperhatikan nilai-nilai sosial dan budaya setempat; dan perlindungan terhadap kuantitas air tanah

Sumber: Pasal 2 Ayat (1) and ayat (3), Pasal 3 dan Pasal 19 PP 78/2010)

TATA LAKSANA RENCANA PASCATAMBANG IUP EKSPLORASI Penyelidikan Umum

Eksplorasi

FS

Pengajuan Bersamaan dgn Pengajuan IUP OP

IUP OPERASI PRODUKSI Rencana pascatambang memuat: 1. Profil wilayah 2. Deskripsi kegiatan pertambangan 3. Rona Lingkungan akhir 4. Program pascatambang 5. Kriteria keberhasilan 6. Rencana biaya

Disusun berdasarkan AMDAL atau UKL dan UPL Yang telah disetujui

Sumber: dimodifikasi dari Dirjen Minerba, 2011. Bahan RDP dengan Komisi VII DPR RI(21 Desember 2011)

Reklamasi & Pasca Tambang oleh Pemegang IUP(K) Operasi Produksi Pemegang IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi wajib melaksanakan reklamasi dan pascatambang (Pasal 2 ayat (2) PP 78/2010) Reklamasi dan pascatambang dilakukan terhadap lahan terganggu pada kegiatan pertambangan dengan sistem dan metode: a. penambangan terbuka; dan b. penambangan bawah tanah (Pasal 2 ayat (4) PP 78/2010) Pelaksanaan reklamasi dan pascatambang oleh pemegang IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi wajib memenuhi prinsip: a. perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pertambangan; b. keselamatan dan kesehatan kerja; dan c. konservasi mineral dan batubara Pasal 3 ayat 2 PP 78/2010

•

• •

• •

•

•

Kualitas air permukaan, air tanah, air laut, dan tanah serta udara berdasarkan BML dan KBKL Perlindungan dan pemulihan keanekaragaman hayati; Penjaminan terhadap stabilitas dan keamanan timbunan batuan penutup, kolam tailing, lahan bekas tambang, dan struktur buatan lainnya; pemanfaatan lahan bekas tambang sesuai dengan peruntukannya; memperhatikan nilai-nilai sosial dan budaya setempat; dan perlindungan terhadap kuantitas air tanah

Pasal 4 ayat (1) PP 78/2010

Dampaknya Lingkungan Hidup dari Produksi Tembaga dan Kewajiban Pemegang IUP Pemegang IUP dan IUPK wajib menjamin penerapan standar dan baku mutu lingkungan sesuai dengan karakteristik suatu daerah (Pasal 97 UU 4/2009);

Pemegang IUP dan IUPK wajib menjaga kelestarian fungsi dan daya dukung sumber daya air yang bersangkutan sesuaidengan ketentuan peraturan perundangundangan (Pasal 98 UU 4/2009)

Pemegang IUP dan IUPK wajib: a. menerapkan kaidah teknik pertambangan yang baik b. mematuhi batas toleransi daya dukung lingkungan Pasal 95 UU 4/2009

Dalam penerapan kaidah teknik pertambangan yang baik, pemegang IUP dan IUPK wajib melaksanakan: • pengelolaan dan pemantauan lingkungan pertambangan, termasuk kegiatan reklamasi dan pascatambang; • upaya konservasi sumber daya mineral dan batubara; • pengelolaan sisa tambang dari suatu kegiatan usaha pertambangan dalam bentuk padat, cair, atau gas sampai memenuhi standar baku mutu lingkungan sebelum dilepas ke media lingkungan Pasal 96 UU 4/2009

Pasal 25 UU No 18/2004 tentang Perkebunan: Pelestarian Lingkungan Hidup 1. Wajib memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup & mencegah kerusakannya; 2. Sebelum memperoleh izin usaha perkebunan (a) wajib, membuat AMDAL, (b) analisis dan manajemen risiko (hasil rekayasa Genetik), (c) pernyataan kesanggupan untuk menyediakan sarana, prasarana, dan system tanggap darurat untuk penanggulangan kebakaran lahan 3. wajib menerapkan AMDAL dan melaksanakan UKL/UPL dan/atau analisis dan manajemen risiko lingkungan hidup 4. Tidak ada AMDAL atau UKL-UPL, Permohonan Izin ditolak 5. tidak menerapkan AMDAL atau RKL/RPL, izin usahanya,

dicabut

Izin Usaha Perikanan (IUP) Pembudidayaan Ikan Pasal 26 UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan: Setiap orang yang melakukan usaha perikanan (kecuali nelayan kecil dan/atau pembudidaya ikan kecil) pembudidayaan dan pengolahan ikan wajib memiliki Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP)

Izin Usaha Perikanan (IUP) Pembudidayaan Ikan

salah satu persyaratan adalah AMDAL sesuai dengan ketentuan PUU

Sumber: Pasal 2, Pasal 4 ayat (1), Pasal 5-Pasal 19 serta pasal 45 Keputusan Menteri KKP No. 2/MEN/2004 tentang Perizinan Usaha Pembudidayaan Ikan

Amdal,, Izin Lingkungan dan IMB Amdal • Persyaratan pengendalian dampak lingkungan menjadi salah satu persyaratan tata bagunan sesuai dengan ketentuan pasal 16 PP 36/2005 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung.. • Setiap bangunan bangunan gedung yang menimbulkan dampak penting harus didahului dengan menyertakan AMDAL (Pasal 26 PP 36/2005). terkait dengan hal tersebut, Pasal 14 ayat (1) dan (2) serta Pasal 15, PP No. 36 Tahun 2005 secara tegas menyatakan bahwa setiap orang yang akan mendirikan bangunan gedung wajib memiliki izin mendirikan bangunan (IMB). • IMB tersebut diterbitkan oleh pemerintah daerah kecuali untuk bangunan gedung fungsi khusus oleh Pemerinatah. • Salah satu persyaratan atau kelengkapan yang dibutuhkan untuk pengajuan permohonan IMB gedung adalah AMDAL

RTRW/RDTR

PP No 16/2004 tentang Penatagunaan Tanah 1. Pasal 8 dan Pasal 13: Penggunaan dan pemanfaatan tanah sesuai Rencana Tata Ruang Wilayah serta harus memelihara tanah dan mencegah kerusakan tanah; 2. Pasal 14: Dalam penggunaan dan pemanfaatan tanah, pemegang hak atas tanah wajib mengikuti persyaratan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan (seperti: persyaratan AMDAL – penjelasan pasal 14)

PP 18 Tahun 2010: Usaha Budidaya Tanaman Pasal 8 ayat (1): Penetapan luas maksimum lahan untuk setiap jenis usaha budidaya tanaman didasarkan pada ketersediaan, kesesuaian dan kemampuan lahan maupun pelestarian fungsi lingkungan hidup khususnya konservasi tanah

Pasal 11 ayat (1) huruf (j): Untuk mendapatkan izin usaha.... pemohon harus memenuhi persyaratan......j. hasil analisis mengenai dampak lingkungan atau upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup

PP 16/2004: Pemanfaatan Ruang di Atas dan Dibawah Tanah serta Amdal

Contoh pemanfaatan ruang di atas tanah, Saluran Udara Tegangan Tinggi atau Ekstra Tinggi (SUTT/SUTET), Pasal 19 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) PP 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah: pemanfaatan ruang di atas dan di bawah tanah yang tidak terkait dengan penguasaan tanah dapat dilaksanakan apabila: a. tidak mengganggu penggunaan dan pemanfaatan tanah yang bersangkutan  ditunjukkan oleh hasil studi AMDAL;. b. Kegiatan yang mengganggu pemanfaatan tanah harus mendapat persetujuan pemegang hak atas tanah: pemegang hak atas tanah tidak keberatan terhadap pemanfaatan ruang di atas dan atau di bawah tanah karena pemegang hak atas tanah mempunyai kepentingan terhadap pemanfaatan ruang tersebut; c. Kegiatan tersebut harus dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundangundangan.

Dokumen LH dan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Salah satu persyaratan teknis permohonan izin pinjam pakai kawasan hutan

Salah satu persyaratan administratif permohonan izin pinjam pakai kawasan hutan

Amdal atau UKL-UPL dan Izin Lingkungan

IUP Explorasi atau IUP Exploitasi MIGAS

Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Sumber: Pasal 13 dan 14 Peraturan MENHUT No. 18 Tahun 2011 tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan

Izin Reklamasi 1. Pasal 15: Pemerintah, pemerintah daerah, dan setiap orang yang akan melaksanakan reklamasi wajib memiliki izin lokasi dan izin pelaksanaan reklamasi; 2. Pasal 18: Permohonan izin pelaksanaan reklamasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 wajib dilengkapi dengan: a. izin lokasi; b. rencana induk reklamasi; c. izin lingkungan; d. dokumen studi kelayakan teknis dan ekonomi finansial; e. dokumen rancangan detail reklamasi; f. metoda pelaksanaan dan jadwal pelaksanaan reklamasi; dan g. bukti kepemilikan dan/atau penguasaan lahan 3. Pasal 19: Izin pelaksanaan reklamasi berlaku untuk jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang paling lama 5 (lima) tahun dengan mempertimbangkan metode dan jadwal reklamasi; 4. Pasal 20: Izin pelaksanaan reklamasi dapat dicabut apabila: a. tidak sesuai dengan perencanaan reklamasi; dan/atau b. izin lingkungan dicabut Sumber: Peraturan Presiden No. 122 Tahun 2012 tentang Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulai-Pulau Kecil

Amdal dalam Tahapan Pelaksanaan Proyek KPS

Pasal 4 ayat( 3): Kajian Pendukung

Proses Penapisan Wajib Amdal atau UKLUPL, dan Penyusunan KA Pengadaan Konsultan Amdal

Penyusunan Dokumen AMDAL

IEE

KA

ANDAL

SKKLH & Izin Lingkungan sudah diterbitkan RKL-RPL

Dilampiri dengan Dokumen AMDAL. Pada tahap ini sdh diperoleh SKKLH dan Izin Lingkungan

Pelaksanaan RKL-RPL/ Izin Lingkungan pada tahap: • Pra-kontruksi, • Konstruksi dan • operasi komersial

IEE = Initial Environmental Examination

Sumber: Peraturan Menteri Negara Perecanaan Pembangunan Nasional/Kepala BAPPENAS No. 03 Tahun 2012 tentang Panduan Umum Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyedian Infrastuktur

IEE dan AMDAL dalam Proyek KPS

Sumber: Peraturan Menteri Negara Perecanaan Pembangunan Nasional/Kepala BAPPENAS No. 03 Tahun 2012 tentang Panduan Umum Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyedian Infrastuktur

Amdal, UKL-UPL, Izin Lingkungan dan Rencana Pengadaan Tanah Amdal atau UKL-UPL dan Izin Lingkungan merupan salah satu dasar penyusunan Dokumen Rencana Pengadaan Tanah (Tahap Perencanaan) dokumen perencanaan Pengadaan Tanah disusun berdasarkan studi kelayakan

Sumber: Pasal 6 aayat (1) dan ayat (4) Perpres 71/2012 Perencanaan

Persiapan Amdal atau UKL-UPL & Izin Lingkungan

1

Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Pembangunan Infrastruktur MIGAS Pasal 2 Perpres 71 Tahun 2012

2 Bagian dari Tahap Pra-Konstruksi

Pelaksanaan

3

PENTING DIPERHATIKAN! Pengadaan Tanah hanya dapat dilakukan setelah pelaksanaan studi Amdal atau UKL-UPL selesai dilakukan (SKKL dan Izin Lingkungan atau Rekomendasi UKL-UPL dan Izin Lingkungan telah diterbitkan)

4 Penyerahan Hasil

6 Konsep SEB MENLH & MENDAGRI Pelaksanaan Pasal 121 UU 32/2009 www. dadu-online.com  Infrastruktur PUU Sektor

Kebijakan terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang tidak Memiliki Dokumen Lingkungan Hidup • PP 29 Tahun 1986; • Berlaku selama 13 Tahun (1986-1993)

SEMDAL Upaya ‘Pemutihan’

DPL

1986

• Keputusan MENLH No. 30 Tahun 1999 tentang Panduan Penyusunan Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup • Berlaku selama 3 Bulan (12 Okt 199-31 Des 1999)

2001

DPPL DELH/DPLH Upaya ‘Penegakan Hukum’

DELH/DPLH

• Peraturan MENLH No. 12 Tahun 2007 • Berlaku selama 2 Tahun (2007-2009) • Pasal 121 UU 32/2009 • Peraturan MENLH No. 14 Tahun 2010 • Berlaku selama 2 Tahun (2009-2011)

• • • •

Pasal 121 UU 32/2009 Peraturan MENLH No. 14 Tahun 2010 SE MENLH 27 Desember 2013 Berlaku selama 2 Tahun (2013-2015)

Audit LH Wajib sesuai dengan Keputusan MENLH No. 30 Tahun 2001

2012 (PP27/2012)

Undang-undang No. 32 tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Pasal 121 (1) Pada saat berlakunya Undang-Undang ini,dalam waktu paling lama 2 (dua) tahun, setiap usaha dan/atau kegiatan yang telah memiliki izin usaha dan/atau kegiatan tetapi belum memiliki dokumen amdal wajib menyelesaikan Audit Lingkungan Hidup. (2) Pada saat berlakunya Undang-Undang ini, dalam waktu paling lama 2 (dua) tahun, setiap usaha dan/atau kegiatan yang telah memiliki izin usaha dan/atau kegiatan tetapi belum memiliki UKLUPL wajib membuat Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPLH).

Isi SE-MENLH B1413-4/MENLH/KP/12/2013 Tanggal 27 Desember 2013 1. Target SE

Usaha dan/atau Kegiatan yang sudah miliki izin usaha dan/atau kegiatan sebalum UU 32/2009 (Kriterianya Sesuai dengan Peraturan MENLH No. 14 Tahun 2010)

2. Kebijakan

a. Bentuk Kebijakan: Penerapan Sanksi Administrasi berupa teguran tertulis  Perintah membuat dokumen LH (BUKAN PEMUTIHAN); b. Pelaksana kebijakan: MENLH, Gubernur atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya; c. Waktu penerapan sanksi administrasi: 18 Bulan (27 Desember 2013-27 Juli 2015). d. Waktu penyelesaian dan mendapat keputusan dokumen LH: 6 (enam) bulan sejak sanksi teguran tertulis diterbitkan

3. Dokumen LH

a. DELH untuk Usaha dan/atau Kegiatan Wajib Amdal b. DPLH untuk Usaha dam/atau Kegiatan Wajiab UKL-UPL c. Tata cara penyusunan dan penilaiannya sesuai dengan Peraturan MENLH No 14 Tahun 2010

4. DELH dan DPLH serta Izin Lingkungan

Keputusan Dokumen LH (DELH/DPLH) digunakan sebagai dasar penerbitan izin lingkungan

5. Tindak lanjut SE MENLH

Tidak menyelesaikan kewajiban membuat dan mendapat keputusan DELH/DPLH sampai batas yang telah ditentukan (6 bulan setelah mendapat sanksi administrasi)- Dikenakan pasal 109 UU 32/2009

SE-MENLH Pasal 121 UU 32/2009: Penegakan Hukum untuk Usaha dan/atau Kegiatan sudah Memiliki Izin Usaha dan/atau Kegiatan tetapi Belum Memiliki Dokumen Lingkungan SE-MENLH tentang Pelaksanaan Pasal 121 UU 32/2009 1.

2.

3.

4.

Usaha dan/atau Kegiatan sudah memiliki Izin Usaha SEBELUM 3 Oktober 2009, Sudah beroperasi SEBELUM 3 Oktober 2009; Lokasi usaha dan/atau kegiatan sesuai dengan rencana tata ruang,; dan, belum memiliki dokumen lingkungan

Waktu/Time Line

Belum Memiliki DELH atau DPLH yang Telah Disetujui

1. 2.

UU 32/2009 3 Okt 2009

SEMENLH Tidak Berlaku

• Sanksi Administrasi Teguran Tertulis (Paling Lambat 18 bulan setelah SE) • Penyusunan dan Penilaian DELH/DPLH (6 Bulan)  Izin Lingkungan

Usaha dan/atau Kegiatan sudah memiliki Izin Usaha SETELAH 3 Oktober 2009, dan belum memiliki dokumen lingkungan

3 Okt 2011

PP 27/2012 23 Feb 2012

Jika Tidak

Pasal 109 UU32/2009 Saat ini

Timeline Pelaksaan SESE-MENLH Pasal 121 UU No. 32 Tahun 2009 SE-MENLH Pasal 121 UU 32/2009 (mulai berlaku 27 Desember 2013)

27 Des 2013

Batas akhir penerapan sanksi Administrasi (27 Juni 2015)

Penegakan Hukum Administrasi LH: Penerapan sanksi administrasi teguran tertulis

27 Juni 2015

Batas akhir penerbitan persetujuan DELH/DPLH dan Izin Lingkungan untuk penerapan sanksi Administrasi 27 Juni 2015

27 Des 2015

Masa penyusunan, penilian/pemeriksaan DELH/DPLH dan Penerbitan Izin Lingkungan

Keterangan: (PENTING) • Jika penerapan sanksi administrasi dilakukan pada tanggal 1 Januari 2014, maka dalam masa 6 (enam) bulan, DELH/DPLH sudah harus disusun dan dinilai/diperiksa serta diterbitkan persetujuannya dan izin lingkungan (JIKA DISETUJUI), (1 Juli 2014). • Untuk usaha dan/atau kegiatan pemerintah, masa penerapan sanksi administrasi disesuaikan dengan penganggaran untuk penyusunan dan penilaian/pemeriksaan DELH dan DPLH

Tindak Lanjut Pelaksanaan SESE-MENLH tentang Pelaksanaan Pasal 121 UU 32/2009 (Surat Deputi I) Gubernur atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangangannya mendelegasikan kepada Kepala Instansi LH untuk melakukan penerapan sanksi Administratif teguran tertulis

Inventarisasi Usaha dan/atau kegiatan sesuai dengan kriteria SE-MENLH

Usaha dan/atau kegiatan sesuai kriteria SE-MENLH

Instansi Lingkungan Hidup Pusat, Provinsi, atau kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya

Penyusunan DELH/DPLH

Penilaian DELH/DPLH

Penerbitan keputusan DELH/DPLH dan Izin Lingkungan

Penanggung Jawab Usaha dan/atau kegiatan (Pemrakarsa) 1. 2. 3. 4.

Sekretaris Jenderal, Sekretaris Kementerian, Sekretaris Utama LPNK, Kepala SKPD

Membantu dalam penyusunan DELH/DPLH

Pembinaan oleh Instansi Lingkungan Hidup

Kriteria Penyusun DELH: Auditor Lingkungan Hidup yang telah memiliki sertifikat kompetensi atau Sesuai dengan Kriteria dalam Surat Deputi No. 096/Dep.I/LH/PDAL/01/2014 (butir angka 4)

Kriteria Penyusun DELH Auditor Lingkungan Hidup yang telah memiliki sertifikasi kompetensi Auditor LH

Atau 1) Telah memiliki sertifikat penyusun Amdal; dan 2) Pernah mengikuti kursus audit (audit LH, audit mutu, EMS, K3/HSE dan/atau pengenalan audit)

Atau 1) Pendidikan minimal S1; 2) Pengalaman kerja terkait dengan pengelolaan LH minimal 3 tahun; 3) Pelatihan audit SML ISO 14000, diklat teknis pengelolaan lingkungan hidup 4) Pengalaman audit lingkungan hidup SML minimal 3 kali atau penyusun dokumen Amdal minimal 5 dokumen (dalam 5 tahun terakhir);

Keputusan DELH dan DPLH serta Izin Lingkungan

Keputusan DELH atau DPLH

1. Deputi I MENLH Bidang Tata Lingkungan; 2. Kepala Instansi Lingkungan Provinsi; atau 3. Kepala Instansi Lingkungan Hidup Kabupaten/kota Sesuai dengan kewenangannya

Menjadi dasar

Keputusan Izin Lingkungan

1. MENLH; 2. Gubernur; atau 3. Bupati/Walikota Sesuai dengan kewenangannya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (PUU)

Terima kasih

Untuk informasi lebih lanjut, dapat menghubungi:

Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) Deputi I Bidang Tata Lingkungan – Asdep Kajian Dampak Lingkungan Jl. D.I. Panjaitan Kab. 24 Kebon Nanas Jakarta Timur 13410 Gedung A lanta 6, Telp/Fax: 021-85904925 http://www.menlh.go.id/

Erik Teguh Primiantoro, S.Hut., MES Kabid Pengembangan Sistem KDL

Recommend Documents