Sistem Pemerintahan Presidensial vs Parlementer Teguh Kurniawan http://staff.blog.ui.edu/teguh1
Sistem Pemerintahan • Sistem pemerintahan presidensial Æ model Amerika • Sistem pemerintahan parlementer/ sistem kabinet Æ Model Inggris • Sistem pemerintahan campuran Æ Model Perancis (hybrid system) • Sistem Pemerintahan Kolegial Æ Model Swiss Asshiddiqqie, 2005 & 2006
Sistem Parlementer • Sistem kepemimpinan terbagi dalam jabatan kepala negara dan kepala pemerintahan sebagai dua jabatan yang terpisah • Sistem pemerintahan ditentukan harus bertanggung jawab kepada parlemen • Kabinet dapat dibubarkan apabila tidak mendapat dukungan parlemen • Parlemen dapat dibubarkan oleh pemerintah apabila dianggap tidak dapat memberikan dukungan kepada pemerintah Asshiddiqqie, 2006
Sistem Presidensial • Kedudukan kepala negara tidak terpisah dari jabatan kepala pemerintahan • Kepala negara tidak bertanggungjawab kepada parlemen melainkan langsung bertanggungjawab kepada rakyat yang memilihnya • Presiden tidak berwenang membubarkan parlemen • Kabinet sepenuhnya bertanggungjawab terhadap presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan negara Asshiddiqqie, 2006
Sistem Presidensial • Terdapat pemisahan kekuasaan yang jelas antara cabang kekuasaan eksekutif dan legislatif • Presiden merupakan eksekutif tunggal • Kepala pemerintahan sekaligus kepala negara • Presiden mengangkat menteri dan bertanggungjawab kepadanya • Anggota parlemen tidak boleh menduduki jabatan eksekutif • Presiden tidak dapat membubarkan ataupun memaksa parlemen • Supremasi konstitusi (berbeda dengan supremasi parlemen) • Eksekutif bertanggungjawab pada rakyat yang berdaulat • Kekuasaan tersebar, atau tidak terpusat (sistem parlemen terpusat pada p arlemen) Wiratraman, 2008
Sistem Campuran • Terdapat ciri-ciri presidensial dan ciri-ciri parlementer secara bersamaan dalam sistem pemerintahan yang diterapkan ▫ Quasi parlementer Æ di Perancis disebut sebagai hybrid system Æ Kepala negara dipegang langsung oleh Presiden yang dipilih secara langsung, tetapi ada kepala pemerintahan yang dipimpin oleh perdana menteri yang didukung oleh parlemen ▫ Quasi presidensial Æ Indonesia sebelum UUD 1945 diubah Asshiddiqqie, 2006
Sistem Kolegial • Mempunyai Presiden dan Wakil Presiden yang dipilih dari dan oleh tujuh anggota Dewan Federal untukmasa jabatan secara bergantian setiap tahun • Tujuh Orang anggota Dewan Federal secara bersama-sama memimpin negara dan pemerintahanSwiss
Asshiddiqqie, 2006
Konteks Indonesia • Sebelum perubahan UUD 1945 Æ Sistem Presidensil, namun Presiden bertanggungjawab kepada MPR sebagai lembaga tertinggi negara (quasi-presidensil) • November 1945 – Juli 1959 Æ Kabinet Parlementer • Dekrit Presiden 5 Juli 1959 ÆKembali ke UUD 1945 Æ Sistem Presidensial
Sistem Saat Ini • Sistem Presidensial tetapi tidak efektif Æ parlemen memiliki sejumlah kekuasaan yang sebenarnya merupakan domain dari Presiden • Parlemen memiliki hak veto dan eksekutif tidak • UU terkait politik tidak koheren dengan sistem presidensial ▫ Multi partai
Kenapa jadi Bermasalah • Pada masa Demokrasi Terpimpin dan Orde Baru Æ sistem presidensial yang dilakukan melahirkan kekuasaan yang otoriter ▫ karakteristik UUD 1945 di mana pemusatan kekuasaan ada di tangan presiden (executive heavy) ▫ banyaknya loop holes yang terdapat di dalam rumusan pasal-pasal UUD 1945 sehingga turut memperbesar kekuasaan presiden, termasuk di dalamnya tentang tidak adanya pembatasan periode masa jabatan presiden
Kenapa jadi Bermasalah • Pada Masa Reformasi Æ dalam rangka mencegah kekuasaan yang otorier dilakukan amandemen terhadap UUD 1945 ▫ dalam melakukan amandemen tersirat “ambisi” untuk membatasi kekuasaan presiden, sehingga yang terjadi sebuah antitesa terhadap kondisi sebelumnya, yaitu executive heavy menjadi legislative heavy Æ yang menjadi persoalan bukan saja bagaimana membatasi kekuasaan presiden, namun bagaimana menjamin kekuasaan tersebut ▫ Sistem presidensial menjadi tidak efektif
• UU bidang Politik tidak koheren dengan Sistem Presidensial ▫ Multi Partai
Solusi ke Depan • Sistem presidensial murni • Penataan hubungan antara eksekutif dengan legislatif • Pengangkatan para Menteri berbasis profesional daripada partai • Sistem Kepartaian yang Sederhana dan berbasis Merit • Membangun paradigma bahwa jabatan pada institusi politik adalah kehormatan/pengabdian dan bukan tempat untuk mencari rezeki
