Jurnal Bisnis & Birokrasi, Volume XI, No. 1 Januari 2003, ISSN 0854-3844, hal 28-36 MANAJEMEN KOTA BERKELANJUTAN DI INDONESIA: INDIKATOR DALAM UPAYA MENGEMBANGKAN KEBIJAKAN KOTA BERKELANJUTAN OLEH PEMERINTAH KOTA DI INDONESIA (studi kasus pada Kota Depok, Bogor, dan Bandung)∗ Oleh: Teguh Kurniawan** Abstrak Pencapaian kota berkelanjutan akan membutuhkan peranan Pemerintah Kota dalam mengembangkan dan mengimplementasikan kebijakan yang tepat dan layak. Dalam upaya mencapai kebijakan yang tepat dan layak tersebut, Pemerintah Kota harus memiliki arahan dalam kerangka manajemen internal mereka. Penelitian ini berusaha untuk mengetahui kemungkinan bagi Pemerintah Kota di Indonesia dalam melaksanakan pembangunan berkelanjutan di masa depan dan mengusulkan beberapa indikator untuk manajemen internal Pemerintah Kota jika mereka ingin mengembangkan dan mengimplementasikan kebijakan yang lebih berkelanjutan, khususnya dalam mengelola sampah, polusi udara, dan air limbah
PENDAHULUAN Ide mengenai kota berkelanjutan muncul sebagai tanggapan terhadap proses urbanisasi yang terjadi di dunia. Kita telah menjadi saksi terjadinya skenario dimana lebih banyak penduduk yang tinggal di wilayah perkotaan dibandingan dengan penduduk yang tinggal diwilayah perdesaan. Pada tahun 1800, hanya 50 juta penduduk yang tinggal di kota-kota diseluruh dunia. Sementara tahun 1975, terdapat 1,5 milyar penduduk, dan pada tahun 2000, terdapat lebih dari 3 milyar penduduk – jumlah ini lebih dari jumlah seluruh populasi penduduk dunia di tahun 1960 (UNEP, 2002). Konsep “kota berkelanjutan” menurut Urban 21 (2000) adalah bagaimana meningkatkan kualitas kehidupan di sebuah kota, termasuk didalamnya kualitas ekologi, budaya, politik, institusi, serta komponen sosial dan ekonomi tanpa meninggalkan beban kepada generasi yang akan datang. Suatu beban yang dihasilkan dari berkurangnya sumber daya alam dan banyaknya hutang lokal. Dalam upaya pengembangan dan penerapan kota berkelanjutan, peranan dari pemerintah kota adalah sangat fundamental. Sebagai suatu sistem yang mengatur dirinya sendiri, sebuah kota terdiri atas suatu sistem kontrol (pemerintahan kota) dan suatu obyek homeostatis (masyarakat atau penduduk). Pemerintah kota akan berperan sebagai sebuah institusi yang mempunyai legitimasi dan bertanggung jawab terhadap pengembangan
dan penerapan kota berkelanjutan melalui proses pembuatan kebijakan yang dilakukannya. Dalam upaya menghasilkan kebijakan kota yang memiliki orientasi untuk mencapai kondisi yang berkelanjutan, pemerintah kota akan membutuhkan seperangkat indikator yang akan memberikan arahan dan petunjuk kepada mereka mengenai apakah kebijakan yang telah dibuatnya tetap berada dalam jalur yang benar. Indikator tersebut akan memberikan saran kepada pemerintah kota mengenai tindakan yang harus dilakukan dalam mengatasi permasalahan yang dihadapi di wilayah kotanya. Indikator tersebut haruslah merupakan indikator yang terkait dengan manajemen internal dari pemerintah kota. Perlunya indikator yang secara khusus dikembangkan untuk melihat manajemen internal pemerintah kota muncul sebagai akibat dari pentingnya peran pemerintah kota dalam menentukan apakah sebuah kota telah menerapkan kebijakan yang berkelanjutan. Dengan mengacu kepada argumen-argumen di atas, sangatlah menarik untuk mengetahui kemungkinan bagi Pemerintah Kota di Indonesia untuk mengembangkan pembangunan yang berkelanjutan dan untuk mengetahui kondisi yang ada saat ini dari manajemen internalnya sebagai sebuah prasyarat dalam melakukan pembangunan berkelanjutan. Dengan mengetahui kondisikondisi tersebut, akan membantu Pemerintah
∗
Tulisan ini merupakan ringkasan hasil penelitian dalam penyelesaian program MSc bidang Urban Environmental Management pada Institute for Housing and Urban Development Studies (IHS) dan Wageningen University di Negeri Belanda ** Staf pengajar tidak tetap Departemen Ilmu Administrasi FISIP UI, Peneliti CIRUS
Jurnal Bisnis & Birokrasi, Volume XI, No. 1 Januari 2003, ISSN 0854-3844, hal 28-36 Kota dalam melakukan pembangunan berkelanjutan dengan menggunakan cara yang tepat. Dalam upaya mendapatkan gambaran mengenai kondisi yang ada dari manajemen internal Pemerintah Kota di Indonesia, beberapa indikator akan diusulkan. Indikator ini haruslah sesuai dengan tingkat permasalahan yang dihadapi oleh kota dan kondisi lokal yang ada. Indikator ini juga harus sesuai dengan persyaratan internasional menyangkut pembangunan kota berkelanjutan. Penelitian ini mencoba untuk mengetahui kemungkinan dari Pemerintah Kota di Indonesia dalam melaksanakan pembangunan berkelanjutan di masa depan dan mengusulkan sejumlah indikator untuk manajemen internal dari Pemerintah Kota jika mereka ingin mengembangkan dan mengimplementasikan kebijakan-kebijakan mereka yang lebih berorientasi pada keberlanjutan, khususnya dalam hal Pemerintah Kota menangani dan mengelola permasalahan-permasalahan lingkungan perkotaannya. Penelitian ini memfokuskan kajiannya hanya pada tiga permasalahan lingkungan perkotaan yang dipertimbangkan sebagai masalah terpenting bagi sebuah kota, yakni sampah domestik dan sampah berbahaya, polusi udara perkotaan, dan pembuangan air limbah. Tiga Kota, yakni Kota Depok, Bogor, dan Bandung dipilih untuk dijadikan studi kasus dalam penelitian ini. Terdapat tiga buah pertanyaan penelitian yang harus dijawab dalam penelitian ini. Pertanyaan pertama adalah pertanyaan yang berhubungan dengan kondisi saat ini dari Pemerintah Kota terpilih (Depok, Bogor, dan Bandung) dalam menangani dan mengelola permasalahan sampah domestik dan sampah berbahaya, polusi udara perkotaan, dan pembuangan air limbah. Pertanyaan kedua adalah untuk mengetahui sejauh mana Pemerintah Kota terpilih (Depok, Bogor, dan Bandung) telah melakukan perencanaannya dalam upaya menangani dan mengelola permasalahan sampah domestik dan sampah berbahaya, polusi udara perkotaan, dan pembuangan air limbah, serta apakah permasalahan-permasalahan tersebut telah dipertimbangkan dalam “Program Pembangunan Lima Tahun Daerah” (Properda), “Rencana Strategis” (Renstra), dan dokumen-dokumen perencanaan mereka lainnya. Pertanyaan ketiga adalah pertanyaan yang berkaitan dengan tindakan yang dapat diusulkan kepada Pemerintah Kota terpilih jika
mereka ingin meningkatkan manajemen lingkungan kota mereka menjadi lebih berkelanjutan serta jenis indikator apa berkaitan dengan manajemen internal mereka yang dapat diusulkan dalam upaya menjamin bahwa mereka akan mengelola permasalahan lingkungan kota secara berkelanjutan di masa depan. KERANGKA TEORI Kerangka teori yang disajikan disini didasarkan atas sebuah pengertian bahwa pembangunan kota berkelanjutan adalah merupakan tujuan dasar dari manajemen lingkungan kota yang terdiri atas tiga elemen: kota, lingkungan, dan manajemen (Brilhante, 2001). Elemen pertama yakni kota mengacu kepada konsep kota yang selama ini dikenal. Elemen kedua yakni lingkungan didefinisikan sebagai bentuk fisik—biotik dan abiotik—yang ada di sekitar masyarakat yang memiliki pola hubungan mutual dengan masyarakat. Istilah lingkungan dalam penelitian ini juga mempertimbangkan lingkungan ekonomi dan lingkungan sosial. Elemen ketiga yakni manajemen yang dalam konteks ini diartikan sebagai pembuatan kebijakan dan seperangkat tindakan yang berdasar kepada kebijakan tersebut. Tujuan dasar dari manajemen lingkungan kota adalah pembuatan kondisi kualitas kehidupan yang kondusif bagi kesehatan manusia, kehidupan, kesejahteraan, dan kemakmuran. Kebijakan dan tindakan khusus untuk mencapai kondisi ini akan sangat tergantung kepada situasi khusus yang ada di tingkat lokal dan kebijakan yang dibuat pun harus dibuat oleh aktor lokal. Setidaknya terdapat dua kerangka teori yang digunakan dalam penelitian ini: permasalahan lingkungan kota, dan pemerintahan kota yang baik. Secara umum, permasalahan lingkungan kota berkaitan dengan masalah khusus yang dihadapi di dalam wilayah perkotaan yang dalam penelitian ini akan difokuskan kepada permasalahan sampah domestik dan sampah berbahaya, polusi udara perkotaan, dan pembuangan air limbah. Pemerintahan kota yang baik berkaitan dengan cara Pemerintah Kota membuat kebijakan untuk mengatasi permasalahan lingkungan kota yang dihadapi diwilayahnya. Permasalahan Lingkungan Kota
sampah domestik dan sampah berbahaya
Jurnal Bisnis & Birokrasi, Volume XI, No. 1 Januari 2003, ISSN 0854-3844, hal 28-36 Sampah domestik mengacu kepada pendapat Cointreau dalam Huysman dan Baud (1994) didefinisikan sebagai materi sampah organik dan inorganik yang dihasilkan oleh rumah tangga, komersial, aktivitas institusi dan industri yang telah kehilangan nilai dimata pemilik pertamanya. Definisi lain dari sampah domestik berasal dari Kiely (1997) yang mendifinisikan sampah domestik sebagai sampah yang berasal dari aktivitas manusia dan hewan. Dalam lingkungan domestik, sampah tersebut termasuk kertas, plastik, sampah kayu, debu, dan lain sebaginya. Juga termasuk ‘sampah cair’ termasuk cat, obat lama, tumpahan minyak, dan lain sebagainya. Secara komersial, pengepakan kertas, kontainer kayu dan plastik akan membentuk volumenya. Lumpur cairpadat dari industri dan fasilitas pengolahan air limbah juga termasuk kedalam definisi ini. Sampah yang diterima oleh pemerintah untuk kemudian dibuang termasuk didalamnya sampah berbahaya juga termasuk dalam definisi ini. Tanpa adanya manajemen yang memadai, sampah domestik perkotaan akan menjadi masalah bagi pemerintah Kota karena efek langsungnya terhadap kesehatan masyarakat, lingkungan dan sumber daya alam. Karenanya, pemerintah Kota perlu untuk mengembangkan kebijakan manajemen sampah yang memadai untuk mengatasi masalah ini.
polusi udara perkotaan
Udara memiliki fungsi yang sangat penting bagi manusia. Udara mensuplai manusia dengan oksigen yang sangat dibutuhkan oleh tubuh kita untuk bertahan hidup. Namun demikian, aktivitas sehari-hari manusia dapat melepaskan partikel ke udara yang beberapa diantaranya dapat menyebabkan masalah bagi manusia, tumbuhan, dan hewan. Terdapat beberapa tipe polusi dan efek dari polusi yang sudah sangat dikenal dan sering didiskusikan. Didalamnya termasuk asap, hujan asam, efek rumah kaca, dan lubang di layer ozon. Setiap permasalahan ini memiliki implikasi yang serius bagi kesehatan dan kesejahteraan manusia juga terhadap seluruh lingkungan. Salah satu tipe polusi udara adalah pelepasan partikel ke udara yang berasal dari pembakaran bahan bakar untuk energi. Hasil pembakaran bahan bakar dari kendaraan,
rumah, dan industri adalah merupakan sumber utama polusi di udara. Tipe lainnya dari polusi udara adalah pelepasan gas berbahaya seperti sulfur dioksida, karbon monoksida, nitrogen oksida, dan gas kimia lainnya. Gas ini akan berperan dalam reaksi kimia selanjutnya apabila mereka berada di atmosfir dan akan menghasilkan asap dan hujan asam. Di wilayah perkotaan, dengan pertumbuhan perkotaan yang cepat, kualitas udara akan bertambah buruk kecuali apabila dilakukan pengukuran kontrol terhadap polusi yang dilakukan oleh Pemerintah Kota. Pengukuran ini dapat dilakukan dengan mengimplementasikan kebijakan yang berorientasikan untuk mengurangi efek negatif dari polusi udara. Salah satu contoh yang baik adalah melalui kebijakan transportasi kota. Kebijakan ini sangat sesuai dengan pendapat dari Kojima dan Lovei (2001) yang menyatakan bahwa lalu lintas adalah penyumbang terbesar dari emisi partikel dan cenderung menghasilkan kenaikan 80-90 persen lead yang ada di atmosfir di kota-kota dimana bahan bakar yang mengandung lead masih digunakan.
pembuangan air limbah
Air limbah didefinisikan sebagai air yang telah digunakan. Artinya air yang berasal dari kegiatan yang menggunakan air yang telah berada di dalam pipa drainase. Air limbah membawa kandungan tinggi nutrisi, bakteri, virus, dan kontaminan lainnya. Air limbah yang tidak diolah secara baik termasuk apabila digunakan kembali akan mengancam kualitas air di bawah tanah, lahan basah, estuari, watercourses, dan lingkungan pantai (Middle, 1995). Di negara-negara berkembang, diperkirakan lebih dari 90 persen air limbah dibuang langsung ke sungai, danau, dan laut tanpa diolah terlebih dahulu (World Resources Institute, 1996). Pembuangan air limbah domestik akan tetap menjadi masalah tidak hanya di negara berkembang tetapi juga dibeberapa negara yang lebih maju. Untuk mengurangi efek negatif dari pembuangan air limbah, Pemerintah Kota harus mengembangkan sistem pembuangan air limbah yang memadai yang didalamnya termasuk pembuatan fasilitas pengolahan air limbah. Pemerintahan Kota yang Baik
Jurnal Bisnis & Birokrasi, Volume XI, No. 1 Januari 2003, ISSN 0854-3844, hal 28-36 Menurut Paproski sebagaimana dikutip oleh Harpham dan Boateng (1997), pemerintahan didefinisikan sebagai: “sebuah sistem sosial budaya, interaksi politik dan ekonomi diantara berbagai aktor di institusi publik maupun swasta dari masyarakat madani. Karakter dari sistem berbeda dan berubah melalui proses yang melibatkan penggunaan kekuasaan dan kewenangan dengan tujuan utamanya untuk memaksa legitimasi dari struktur kekuasaan dan kewenangan yang ada, biasanya melalui pengiriman dan distribusi barang dan jasa secara selektif kepada individu dan kelompok kolektif dalam masyarakat madani.” Pemerintahan adalah mengenai bagaimana kebijakan dibuat, siapa yang terlibat dalam pembuatan kebijakan tersebut, dan kerangka dalam membuat kebijakan. Pemerintahan yang baik menurut UNDP (1997) adalah ditujukan terhadap alokasi dan manajemen terhadap sumberdaya untuk bereaksi terhadap masalah kolektif yang dicirikan dengan adanya partisipasi, transparansi, akuntabilitas, peranan hukum, efektifitas dan ekuitas. Terdapat tiga kelompok utama yang terlibat dalam Pemerintahan Kota, yakni (EU, 1999): -
Negara/daerah atau sektor publik Masyarakat madani, dan Sektor swasta
Pemerintahan tidak hanya mengenai pemerintah sendiri. Banyak institusi dan individual didalam tiga kelompok di atas yang terlibat. Promosi pemerintahan yang baik di wilayah perkotaan akan membutuhkan dukungan dan aktivitas untuk (EU, 1999): -
-
Membuat dan mengembangkan kapasitas negara/daerah, masyarakat madani, dan sektor swasta di tingkat lokal, dan Memfasilitasi interaksi dan kerjasama diantara institusi negara/daerah, masyarakat madani, dan sektor swasta di tingkat lokal, dan juga diantara tingkat pusat dan lokal
Untuk mendukung dan mengembangkan pemerintahan kota, terdapat setidaknya tiga level dimana intervensi dapat dilakukan, yakni (EU, 1999):
-
-
Tingkat institusi, dengan bekerja untuk meningkatkan pemerintahan kota Organisasi, dengan modernisasi dan memperkuat struktur dan badan pemerintah. Dukungan kadangkala dibutuhkan untuk membangun kebijakan kemampuan pengaturan dan perencanaan. Area kunci untuk intervensi adalah manajemen keuangan, manajemen sumberdaya manusia, komunikasi, dan teknologi informasi Sumberdaya manusia, dengan meningkatkan kemampuan melalui pelatihan dan pendidikan aktor kunci dalam proses pemerintahan kota
PEMBAHASAN HASIL Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa kondisi saat ini dari Pemerintah Kota terpilih (Depok, Bogor, dan Bandung) dalam menangani permasalahan sampah domestik dan sampah berbahaya, polusi udara perkotaan, dan pembuangan air limbah masih dilakukan secara tidak layak. Pemerintah Kota terpilih memiliki keterbatasan metode pengelolaan yang tepat dan layak (a); keterbatasan keuangan (b); keterbatasan sumberdaya manusia (c); keterbatasan infrastruktur dan perlengkapan (d); keterbatasan kebijakan yang tepat dan layak (e); serta keterbatasan partisipasi dari masyarakat dalam penanganan dan pengelolaan masalah-masalah tersebut (f). Permasalahan sampah domestik dan sampah berbahaya, polusi udara perkotaan, dan pembuangan air limbah juga tidak terlalu diprioritaskan dalam dokumen-dokumen perencanaan kota dan dokumen Neraca Kualitas Lingkungan Hidup Daerah. Dalam upaya mencapai kondisi manajemen kota yang berkelanjutan oleh Pemerintah Kota di Indonesia dalam mengelola sampah domestik dan sampah berbahaya, polusi udara perkotaan, dan pembuangan air limbah; Pemerintah Kota diharuskan memiliki kebijakan dan program yang mengacu kepada metode yang tepat dalam mengelola permasalahanpermasalahan lingkungan perkotaan tersebut. Dalam mengelola sampah domestik dan sampah berbahaya, Pemerintah Kota di Indonesia diharapkan memiliki kebijakan atau program berdasarkan pada manajemen hirarkhi pengelolaan sampah, yakni pertama, Pemerintah Kota harus dapat mencegah dan mengurangi jumlah sampah yang perlu
Jurnal Bisnis & Birokrasi, Volume XI, No. 1 Januari 2003, ISSN 0854-3844, hal 28-36 ditangani atau dikelola lebih lanjut; kedua, Pemerintah Kota harus dapat mendorong kegiatan penggunaan kembali (re-use) dan daur ulang (recycling) sampah; ketiga, Pemerintah Kota mentransformasikan sampah dengan menggunakan penanganan baik secara biologis maupun pemanasan (thermal); serta keempat, Pemerintah Kota dalam menangani sisa sampah yang tidak dapat diolah dengan metode lain harus dilakukan melalui landfill dengan menggunakan metode sanitary landfill, tidak sekedar open dumping ataupun control landfill semata. Dalam mengelola polusi udara perkotaan, Pemerintah Kota diharapkan memiliki kebijakan atau program yang berkaitan dengan standar emisi; pengukuran emisi; penggunaan energi bersih (cleaner energy); penggunaan teknologi terbaik yang tersedia (BAT= best available technology); manajemen lalu lintas lokal yang komprehensif; serta manajemen kualitas udara lokal yang terintegrasikan dengan strategi dan tindakan yang lebih luas (transportasi, penggunaan tanah, perencanaan, dan regenerasi ekonomi) guna mencapai pembangunan yang berkelanjutan. Dalam mengelola pembuangan air limbah, Pemerintah Kota diharapkan memiliki kebijakan atau program untuk dapat mengawasi dan mencegah polusi air dari fasilitas-fasilitas industri; kebijakan atau program untuk mengelola air limbah dalam suatu instalasi pengelolaan air limbah terpadu sebelum air limbah tersebut dibuang ke badan air; kebijakan atau program untuk mengelola lumpur tinja dalam suatu instalasi pengelolaan lumpur tinja dengan menggunakan daur ulang material biologis dan metode lainnya; serta kebijakan atau program untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menjaga kelestarian sumber daya air. Dengan mengacu kepada temuan-temuan di atas, penelitian ini mengusulkan beberapa indikator berkaitan dengan manajemen internal dari Pemerintah Kota yang dapat digunakan dalam upaya untuk menjamin bahwa Pemerintah Kota akan menangani permasalahan sampah domestik dan sampah berbahaya, polusi udara perkotaan, dan pembuangan air limbah secara lebih berkelanjutan di masa depan. Implementasi dari indikator-indikator yang diusulkan oleh penelitian ini dapat dilakukan secara berbeda oleh masing-masing Kota
disesuaikan dengan situasi yang dihadapi oleh masing-masing Kota tersebut. Dimungkinkan pula adanya pembagian peran antara tingkatan pemerintahan yang ada dan juga sektor swasta dalam pengimplementasian indikator-indikator tersebut. Pemerintah Pusat dalam hal ini dapat memiliki peran dalam pengelolaan sampah domestik dan sampah berbahaya, polusi udara perkotaan, dan pembuangan air limbah melalui kebijakan atau program yang membutuhkan keterlibatan dari Pemerintah Pusat. Sebagai contoh, dalam pengelolaan sampah domestik dan sampah berbahaya, Pemerintah Pusat dapat berpartisipasi dalam pembuatan kebijakan atau program untuk mendorong penggunaan kembali (re-use) sampah. Keterlibatan Pemerintah Pusat diperlukan mengingat program penggunaan kembali (re-use) sampah akan melibatkan banyak pihak yang tinggal tidak hanya pada satu daerah melainkan tersebar di berbagai daerah, karenanya program tersebut harus dijadikan sebagai program yang bersifat nasional. Pemerintah Regional (Provinsi) juga dapat memiliki peran dalam pengelolaan sampah domestik dan sampah berbahaya, polusi udara perkotaan, dan pembuangan air limbah melalui kebijakan atau program yang membutuhkan keterlibatan dari Pemerintah Provinsi. Sebagai contoh, dalam pengelolaan sampah domestik dan sampah berbahaya, keterlibatan Pemerintah Provinsi akan dibutuhkan dalam memfasilitasi kerjasama antar Pemerintah Kota dalam menggunakan fasilitas Tempat Pembuangan Akhir (TPA). Dari hasil studi di lapangan menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Bogor memiliki masalah menyangkut ketersediaan lahan untuk TPA-nya dan membutuhkan kerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Bogor. Karenanya keterlibatan Pemerintah Provinsi Jawa Barat akan dibutuhkan. Sektor swasta juga dapat memiliki peran dalam pengelolaan sampah domestik dan sampah berbahaya, polusi udara perkotaan, dan pembuangan air limbah melalui pelaksanaan investasi pada beberapa fasilitas yang dibutuhkan dan juga dengan mematuhi ketentuan-ketentuan yang telah dikeluarkan pemerintah menyangkut ketiga masalah tersebut, seperti ketentuan untuk menyediakan sarana pengolahan air limbah di perusahaannya.
Jurnal Bisnis & Birokrasi, Volume XI, No. 1 Januari 2003, ISSN 0854-3844, hal 28-36 DAFTAR PUSTAKA Brilhante, Ogenis., 2001., “Urban Environmental Management”., Reader for
the subject Urban Environmental Management., Rotterdam: Institute for
Housing and Urban Development Studies
Union., 1999., Guidelines for Sustainable Urban Development., Brussel:
European
European Union
Harpham, Trudy and Kwasi A. Boateng., 1997., “Urban Governance in Relation to the Operation of Urban Services in Developing Countries”., Habitat International., Volume 21., No. 1 Huysman, Marijk and Isa Baud., 1994., “Solid Waste Recovery, Re-Use and Recycling: Formal and Informal Aspects of Production and Employment in Indian Cities” in Baud, Isa and Hans Schenk (ed.)., 1994., Solid
Waste Management: Models, Assessments, Appraisals and Linkages in Bangalore., New Delhi: Manohar
Kiely, Gerard (ed.)., 1997., Environmental Engineering., Maidenhead: McGraw-Hill Kojima, Masami and Magda Love.i, 2001.,
Urban Air Quality Management: Coordinating Transport, Environment, and Energy Policies in Developing Countries., World Bank Technical Paper No. 508., Pollution Management Series., Washington: World Bank
Middle, Garry., 1995., “Environmental Requirements for the Disposal of Effluent from Wastewater Disposal System”., Desalination., Volume 106 Pemerintah Kota Bandung., 2001., Peraturan
Daerah Kota Bandung Nomor 05 Tahun 2000 tentang Pola Dasar Pembangunan Kota Bandung Tahun 2000-2004.,
Bandung: Bagian Hukum Pemerintah Kota Bandung
______________., 2001b., Peraturan Daerah
Kota Bandung Nomor 09 Tahun 2001 tentang Program Pembangunan Daerah (PROPEDA) Kota Bandung Tahun 20002004., Bandung: Bagian Hukum
Pemerintah Kota Bandung
______________., 2001c. Peraturan Daerah
Kota Bandung Nomor 32 Tahun 2001 tentang Rencana Pembangunan Tahunan Daerah (REPETADA) Kota Bandung Tahun 2002., Bandung: Bagian Hukum
Pemerintah Kota Bandung
______________., 2001d., Neraca Kualitas
Lingkungan Hidup Daerah Tahun 2001: Buku I – Buku III., Bandung: BPLH Pemerintah Kota Bandung
Pemerintah Kota Bogor., 2000., Peraturan
Daerah Kota Bogor Nomor 11 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Daerah (PROPEDA) Kota Bogor Tahun 20012005., Bogor: Pemerintah Kota Bogor 2001., Neraca Kualitas Lingkungan Hidup Daerah Kota Bogor Tahun 2001: Buku I – Buku III., Bogor:
______________.,
Pemerintah Kota Bogor
Pemerintah Kota Depok., 2001., Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Depok 2000-2010., Depok: Pemerintah Kota Depok 2001b., Neraca Kualitas Lingkungan Hidup Daerah Tahun 2001 Kota Depok: Buku I – Buku II., Depok:
_____________.,
Bagian Lingkungan Hidup Pemerintah Kota Depok
Powell, Jane C., R. Kerry Turner and Ian J. Bateman (ed)., 2001., Waste Management and Planning., Cheltenham: Edward Elgar Publishing United Nations Development Programme, United Nations Environment programme, World Bank, and World Resources Institute., 2002., A Guide to World
Resources 2002-2004: Decisions for the Earth: Balance, Voice, and Power.,
Executive Summary., [Homepage of World Resources Institute, Publications and Multimedia], [Online], Available: http://pdf.wri.org/wr2002_summary.pdf [2002, 11 November] http://magnet.undp.org/policy/glossary.htm [2002, 15 May] http://www.wri.org/wri/wr-96-97/ud_txt5.html [2002, 15 June]
Jurnal Bisnis & Birokrasi, Volume XI, No. 1 Januari 2003, ISSN 0854-3844, hal 28-36
Wilayah Permasalahan
Indikator yang Diusulkan
Keterangan
Sampah Domestik dan Sampah Berbahaya (SDSB 1-10)
Ketersediaan kebijakan atau program untuk mencegah dan mengurangi sampah (pemisahan, composting) Ketersediaan kebijakan atau program untuk menggunakan kembali (re use) sampah Ketersediaan kebijakan atau program untuk mendaur ulang (recycling) sampah Ketersediaan sarana pengolahan sampah dengan pengolahan biologis (aerobic, anaerobic, gabungan antara keduanya) Ketersediaan sarana pengolahan sampah dengan menggunakan panas (thermal) (combustion, incinerator) Ketersediaan sarana landfill dengan metode sanitary landfill Ketersediaan kebijakan atau program untuk meningkatkan kepedulian dan partisipasi dari masyarakat Keterlibatan dari masyarakat (publik) Ketersediaan dana untuk membiayai konstruksi, operasi, dan perawatan dari infrastruktur dan peralatan yang dibutuhkan serta untuk kegiatan rutin Ketersediaan dari sumberdaya manusia yang berkualitas dalam proses pembuatan kebiajakan, operasi, dan perawatan terhadap infrastruktur dan perlengkapan Ketersediaan kebijakan atau program untuk mengatur standar emisi gas buang Ketersediaan kebijakan atau program untuk mengukur emisi gas buang Ketersediaan kebijakan atau program untuk mendorong penggunaan energi yang lebih bersih Ketersediaan kebijakan atau program untuk mendorong penggunaan teknologi terbaik yang tersedia (best available technology) Ketersediaan kebijakan atau program untuk manajemen lalu lintas lokal yang komprehensif Ketersediaan kebijakan atau program untuk manajemen kualitas udara lokal yang terintegrasi Ketersediaan kebijakan atau program untuk meningkatkan kepedulian dan partisipasi dari masyarakat Keterlibatan dari masyarakat (publik) Ketersediaan dana untuk membiayai konstruksi, operasi, dan perawatan dari infrastruktur dan peralatan yang dibutuhkan serta untuk kegiatan rutin Ketersediaan dari sumberdaya manusia yang berkualitas dalam proses pembuatan kebiajakan, operasi, dan perawatan terhadap infrastruktur dan perlengkapan Ketersediaan kebijakan atau program untuk mengawasi dan mencegah polusi udara dari fasilitas-fasilitas industri Ketersediaan instalasi pengolahan limbah yang memadai Ketersediaan instalasi pengolahan lumpur tinja yang memadai Ketersediaan kebijakan atau program untuk meningkatkan kepedulian dan partisipasi dari masyarakat Keterlibatan dari masyarakat (publik) Ketersediaan dana untuk membiayai konstruksi, operasi, dan perawatan dari infrastruktur dan peralatan yang dibutuhkan serta untuk kegiatan rutin Ketersediaan dari sumberdaya manusia yang berkualitas dalam proses pembuatan kebiajakan, operasi, dan perawatan terhadap infrastruktur dan perlengkapan
-
Polusi Udara Perkotaan (PUP 1-10)
Pembuangan Air Limbah (PAL 1-10)
Indikator Umum Indikator Umum Indikator Umum Indikator Umum Indikator Umum Indikator Umum Indikator Umum Indikator Umum Indikator Umum Indikator Umum Indikator Umum Indikator Umum
