PERUBAHAN IZIN LINGKUNGAN Dikutip dari materi “ Pedoman penyusunan Amdal” oleh Erik Teguh Primiatoro Kabid pengembangan sistem KDL
Dokumen Adendum Andal & RKL-RPL (Perubahan Izin Lingkungan)
Perubahan Usaha dan/atau Kegiatan dan Perubahan Izin LIngkungan 1
Pasal 40 ayat (3) UU No. 32 Tahun 2009 tentang PPLH
1
Dalam hal usaha dan/atau kegiatan mengalami perubahan, Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan wajib Memperbarui Izin Lingkungan
Ketentuan Pasal 40 ayat (3) UU PPLH diterjemahkan dalam pasal 50 dan Pasal 51 PP Izin Lingkungan dan akan dijabarkan secara rinci dalam Peraturan MENLH tentang Pedoman Perubahan Izin Lingkungan
2 Pasal 50 dan 51 PP No. 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan 1. Lima jenis perubahan usaha dan/atau kegiatan secara umum; 2. Mekanisme perubahan Izin Lingkungan secara umum
3
Peraturan MENLH Tentang Pedoman Perubahan Izin Lingkungan
1. jenis-jenis perubahan; 2. kriteria perubahan dan jenis dokumen LH 3. Muatan dokumen LH 4. Tata cara
Perubahan Izin Lingkungan untuk Usaha dan/Kegiatan Wajib Amdal Penerbitan Perubahan Izin Lingkungan Laporan Perubahan
Perubahan Pengelolaan & Pemantauan Lingkungan
Perubahan Kepemilikan
1
Perubahan SKKL
Perubahan yang Berpengaruh terhadap LH (9 Kriteria)
2
Amdal Baru
Adendum Andal & RKL-RPL
3 4
Perubahan Usaha dan/atau Kegiatan Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib mengajukan permohonan perubahan izin lingkungan, apabila usaha dan/atau kegiatan yang telah memperoleh izin lingkungan direncanakan untuk dilakukan perubahan
5
Perubahan Dampak/ Resiko LH (ERA/Audit LH]
Rencana Usaha/Kegiatan tidak dilaksanakan setelah 3 Tahun Izin Lingkungan diterbitkan Sumber: Pasal 50-51 PP No. 27 Tahun 2012
Perubahan Berpengaruh terhadap Lingkungan Hidup Usaha dan/Kegiatan Wajib Amdal Perubahan Usaha dan/atau Kegiatan 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
8. 9.
Alat-alat Produksi Kapasitas Produksi Spesifikasi teknik Sarana Usaha dan/atau kegiatan Perluasan Lahan dan Bangunan Waktu dan Durasi Operasi Usaha dan/atau Kegiatan dalam Kawasan yang belum dilingkup Perubahan Kebijakan Pemerintah Perubahan LH yang mendasar akibat peristiwa alam atau akibat lain
Kata kunci “ BERPENGARUH” Hanya rencana perubahan usaha dan/atau kegiatan yang BERPENGARUH terhadap lingkungan yang wajib mengajukan perubahan izin lingkungan.
Kriteria Perubahan yang lebih detail
a
AMDAL BARU
b Adendum Andal & RKL-RPL
Sumber: Pasal 50 ayat (2) huruf (c), ayat (4) dan ayat (8) PP No. 27 Tahun 2012
Konsep Rancangan Peraturan MENLH tentang Pedoman Perubahan Izin Lingkungan Pedoman perubahan izin lingkungan ini bertujuan untuk menjabarkan lebih rinci mengenai:
1
2
3
4
Jenis-jenis perubahan usaha dan/atau kegiatan yang dapat menyebabkan terjadinya perubahan izin lingkungan (5 Jenis Perubahan Usaha dan/atau Kegiatan)
Kriteria perubahan usaha dan/atau kegiatan dan jenis dokumen lingkungan hidup yang wajib disusun
Muatan dokumen lingkungan hidup untuk Perubahan Usaha dan/atau Kegiatan
Tata cara perubahan keputusan kelayakan lingkungan, perubahan rekomendasi UKLUPL dan penerbitan perubahan izin lingkungan
BAB II
BAB III
BAB IV
BAB V
Perubahan Kepemilikan Usaha dan/atau Kegiatan Pemilik/ Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan
“A” Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai kewenangannya menerbitkan Perubahan Izin Lingkungan dari Pemegang izin “A” ke “B” [Tanpa Mekanisme Amdal/UKL-UPL]
Pemilik/ Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan
“B”
Usaha dan/atau Kegiatan
Permohonan Perubahan Izin Lingkungan
Sumber: Pasal 50 ayat (2) huruf (a) dan Pasal (51)
Perubahan Izin Lingkungan Proyek Kerjasama Pemerintah Swasta (KPS) Kereta Api Ekspres Bandara (SHIA Rail Link) 1. Pemrakarsa rencana usaha dan/atau kegiatan SHIA Rail Link adalah Kementerian Perhubungan Amdal dan Izin Lingkungan a.n. Kemenhub; 2. Implementasi SHIA Rail Link oleh Unit Management Badan Usaha Perubahan Izin Lingkungan Pasal 50 ayat (1), ayat (2) huruf a dan Pasal 51 ayat (1) PP 27/2012 Kementerian Perhubungan
Unit Management Badan Usaha
Perubahan Izin Lingkungan karena terjadi perubahan kepemilikan
Perubahan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup Usaha dan/atau Kegiatan
Laporan Perubahan yang akan direncanakan
MENTERI GUBERNUR Bupati/Walikota
Perubahan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup Perubahan bentuk pengelolaan dan pemantauan yang berpotensi menimbulkan dampak lingkungan baru
Berpengaruh terhadap Lingkungan [sesuai mekanisme Pasal 50 ayat (2) huruf (c) ]
Penerbitan Perubahan Izin Lingkungan
Evaluasi/ Telaahan Perubahan bentuk pengelolaan dan pemantauan yang bertujuan perbaikan (continual improvement) dan tidak menimbulkan dampak lingkungan baru.
Jenis perubahan dan kriteria perubahan yang berpengaruh terhadap lingkungan hidup No
Jenis Perubahan Usaha dan/atau Kegiatan
Kriteria Perubahan
1. Perubahan dalam penggunaan alat-alat produksi yang berpengaruh terhadap lingkungan hidup
Perubahan mesin dan peralatan yang digunakan dalam proses produksi yang berpotensi menimbulkan dampak negatif lingkungan: a. Perubahan alat-alat produksi yang berpotensi merubah bahan baku dan bahan penolong; b. Perubahan alat-alat produksi yang berpotensi merubah dampak lingkungan yang ditimbulkan dari kegiatan; dan/atau c. Perubahan alat-alat produksi yang berpotensi menyebabkan terjadinya ketidaksesuaian antara dampak lingkungan baru dengan bentuk pengelolaan dan pemantauan dampak lingkungan yang dilakukan
2. Penambahan kapasitas produksi;
Penambahan jumlah produk yang dihasilkan dari proses produksi suatu usaha dan/atau kegiatan
3. Perubahan spesifikasi teknik yang mempengaruhi lingkungan;
Perubahan yang antara lain meliputi perubahan desain; proses produksi; perubahan bahan baku; perubahan bahan penolong; dan/atau perubahan penggunaan jenis sumber daya yang digunakan; yang berpotensi menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan i.e. Perubahan jenis dan/atau karakteristik bahan baku, bahan penolong dan bahan bakar
Lanjutan - Jenis perubahan dan kriteria perubahan yang berpengaruh terhadap lingkungan hidup No
Jenis Perubahan Usaha dan/atau Kegiatan
Kriteria Perubahan
4. Perubahan sarana usaha dan/atau kegiatan;
perubahan sarana pendukung yang membantu proses produksi yang berpotensi menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan i.e. penambahan instalasi pengolahan air bersih; penambahan sumber air bawah tanah;
5. Perluasan lahan dan bangunan usaha dan/atau kegiatan
Penambahan luasan lahan dan/atau bangunan yang berpotensi menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan
6. Perubahan waktu dan durasi operasi usaha dan/atau kegiatan;
Perubahan berupa pengurangan atau penambahan waktu dan/atau durasi kegiatan yang berpotensi menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan
Lanjutan - Jenis perubahan dan kriteria perubahan yang berpengaruh terhadap lingkungan hidup No
Jenis Perubahan Usaha dan/atau Kegiatan
7. Usaha dan/atau kegiatan di dalam kawasan yang belum tercakup dalam izin lingkungan;
Kriteria Perubahan Penambahan usaha dan/atau kegiatan baru dalam sebuah kawasan, yang belum dikaji dalam dokumen lingkungan sebelumnya
8. Terjadinya perubahan kebijakan
Perubahan antara lain mencakup perubahan pemerintah yang ditujukan dalam peraturan dan/atau NSPK yang diterbitkan oleh rangka peningkatan perlindungan pemerintah yang bertujuan untuk memperbaiki dan pengelolaan lingkungan dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup i.e. hidup; Perubahan baku mutu lingkungan dan kriteria baku kerusakan
9. Terjadi perubahan lingkungan
Terjadi perubahan rona lingkungan yang sangat hidup yang sangat mendasar mendasar akibat terjadinya bencana alam atau akibat peristiwa alam atau karena akibat lain yang menyebabkan pengelolaan akibat lain, sebelum dan pada lingkungan hidup dalam kajian sebelumnya waktu Usaha dan/atau Kegiatan menjadi tidak relevan dengan kondisi lingkungan yang bersangkutan dilaksanakan pascabencana dan pasca perubahan atas akibat lain tersebut
Perubahan Dampak Dan/Atau Risiko Lingkungan Hidup Berdasarkan Hasil Kajian Analisis Risiko Lingkungan Hidup (ARLH) Dan/Atau Audit Lingkungan Hidup Yang Diwajibkan Ketentuan tentang ARLH masih berupa ketentuan yang tercantum dalam UU 32/2009. PP tentang ARLH belum diterbitkan (masih dalam draft RPP ARLH)
MENLH telah Menerbitkan Peraturan MENLH No. 03 Tahun 2013 tentang Audit Lingkungan Hidup
Tidak Dilaksanakannya Rencana Usaha Dan/Atau Kegiatan Dalam Jangka Waktu 3 (Tiga) Tahun Sejak Diterbitkannya Izin Lingkungan Jenis perubahan yang dimaksud dalam kategori ini adalah tidak adanya pelaksanaan usaha dan/atau kegiatan sesuai dengan deskripsi kegiatan yang tercantum dalam: 1. dokumen lingkungan hidup yang telah dinilai atau diperiksa, 2. keputusan kelayakan lingkungan hidup/rekomendasi persetujuan UKL-UPL dan izin lingkungannya yang telah diterbitkan, dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun setelah izin lingkungan diterbitkan
Jenis Perubahan Usaha dan/atau Kegiatan serta ruang terjadinya perubahan usaha dan/atau kegiatan No
Jenis perubahan Usaha dan/atau Kegiatan
1. Perubahan dalam penggunaan alat-alat produksi yang berpengaruh terhadap lingkungan hidup 2. Penambahan kapasitas produksi; 3. Perubahan spesifikasi teknik yang mempengaruhi lingkungan; 4. Perubahan sarana usaha dan/atau kegiatan; 5. Perluasan lahan dan bangunan usaha dan/atau kegiatan. 6. Perubahan waktu dan durasi operasi usaha dan/atau kegiatan; 7. Usaha dan/atau kegiatan di dalam kawasan yang belum tercakup dalam izin lingkungan; 8. Terjadinya perubahan kebijakan pemerintah yang ditujukan dalam rangka peningkatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; 9. Terjadi perubahan lingkungan hidup yang sangat mendasar akibat peristiwa alam atau karena akibat lain, sebelum dan pada waktu Usaha dan/atau Kegiatan yang bersangkutan dilaksanakan 10 Perubahan RKL-RPL
Ruang Perubahan Usaha dan/atau Kegiatan Di dalam Di dan/atau dalam berbatasan wilayah dengan batas studi** proyek*
√
x
√ √
x x
√ √ √
X x x
√
x
√
√
√
x
√
√
Kriteria Perubahan Usaha dan/Atau Kegiatan dan Jenis Dokumen LH yang Wajib Disusun untuk Usaha dan/atau Kegiatan Wajib Amdal No
Kriteria Perubahan
AMDAL BARU
ANDENDUM ANDAL dan RKL-RPL
1. Skala/Besaran Rencana Perubahan Usaha dan/atau Kegiatan
skala besaran rencana perubahan usaha dan/atau kegiatan tersebut sama dengan atau lebih besar dari skala besaran jenis rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki Amdal seperti tercantum dalam Lampiran 1 Peraturan Menteri Negara LingkunganHidup Nomor 05 Tahun 2012
skala besaran rencana perubahan usaha dan/atau kegiatan tersebut lebih kecil dari skala besaran jenis rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki Amdal seperti tercantum dalam Lampiran 1 Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 05 Tahun 2012
2. Dampak penting yang ditimbulkan akibat rencana perubahan usaha dan/atau kegiatan
Rencana perubahan akan berpotensi menimbulkan dampak penting baru
Tidak terdapat dampak penting baru atau dampak penting yang timbul akibat perubahan tersebut sudah dikaji dalam Amdal sebelumnya
3. Batas wilayah studi Amdal
Rencana perubahan akan berpotensi mengubah batas wilayah studi
Rencana perubahan dimaksud tidak mengubah batas wilayah studi
Format Adendum ANDAL dan RKL-RPL Saat Ini Contoh: Adendum ANDAL, RKL-RPL Kegiatan Pengembangan Lapangan Migas Berupa Penambahan Sumur-Sumur Baru di Wiayah Perairan Lepas Pantai Tenggara Sumatera Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta BAB I PENDAHULUAN 1. Latar belakang: i.e. alasan penambahan kegiatan, arahan dari instansi lingkungan hidup, jenis dokumen LH yang telah dimiliki, kegiatan eksisting dan rencana penambahan sumur baru; 2. Tujuan dan Manfaat 3. Peraturan Perudang-Undangan BAB II RENCANA KEGIATAN 1. Identitas Pemrakasrasa dan Penyusun Adendum ANDAL dan RKL-RPL; 2. Lokasi usaha dan/atau kegiatan; 3. Sejarah Pengembangan dan Kegiatan yang Telah Berjalan; 4. Kegiatan yang sedang berjalan (Eksisting) a. Produksi Lapangan b. Proses Produksi Migas dan penyalurannya c. dst d. Pengelolaan dan pemantauan LH yang sudah dilakukan e. Perizinan 5. Rencana Kegiatan Tambahan
BAB III RONA LINGKUNGAN HIDUP AWAL 1. Komponen Geofisik-Kimia 2. Komponen Sosekbud BAB IV RUANG LINGKUP STUDI (Hanya pada dampak dari rencana penambahan) 1. Dampak Penting yang Ditelaah; 2. Proses Pelingkupan 3. Identifikasi DampakPotensial 4. Evaluasi Dampak Potensial 5. Batas Wilayah Studi: Batas Andal dan RKl-RPL tambahan saja. 6. Batas Waktu Kajian BAB V PRAKIRAAN DAN EVALUASI DAMPAK PENTING 1. Prakiraan Dampak penting (Dampak pemboran terhadap penurunan kualitas air dan biota perairan, serta dampak kegiatan operasi produksi terhadap penurunan kualitas air dan dampak turunnya gangguan biota; 2. Evaluasi Dampak Penting 3. Telaahan Sebagai Dasar Pengelolaan 4. Rekomendasi Kelayakan Lingkungan BAB VII RENCANA PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP 1. Jenis Dampak Penting Sama Seperti Pada Dokumen Lingkungan sebelumnya; 2. Rencana Pengelolaan LH 3. Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup
Konsep Dokumen Adendum Andal dan RKL-RPL Dokumen addendum andal dan RKL-RPL terdiri atas 2 (dua) tipe:
Dokumen Adendum Andal dan RKL-RPL Tipe A Dokumen addendum yang memerlukan analisis dampak lingkungan yang mendalam (mengkaji perubahan besaran dampak penting*)
Dokumen Adendum Andal dan RKL-RPL Tipe B Dokumen addendum yang tidak memerlukan analisis dampak lingkungan yang mendalam (tidak ada kajian perubahan besaran dampak penting)
Keterangan: *) rencana perubahan tidak menimbulkan dampak penting baru, melainkan hanya merubah besaran dampak penting yang sudah dikaji sebelumnya saja
Lanjutan - Konsep Dokumen Adendum Andal dan RKL-RPL Dokumen Adendum Andal dan RKL-RPL Tipe A
Dokumen Adendum Andal dan RKL-RPL Tipe B
1. Pendahuluan; (latar belakang, tujuan dan pelaksana studi) 2. Deskripsi kegiatan (kegiatan eksisting, rincian dampak yang dikelola sesuai dengan dokumen yang sebelumnya, evaluasi pelaksanaan RKL-RPL sebelumnya, dan rincian rencana perubahan) 3. Rona lingkungan hidup yang terkait dengan perubahan besaran dampak penting yang telah dikaji sebelumnya 4. Analisis perubahan dampak: 1. analisis perubahan besaran dampak penting yang telah dikaji sebelumnya dengan menggunakan metode sesuai yang telah disepakati pada dokumen amdal sebelumnya 2. Timbul tidaknya “dampak lainnya” yang baru, sebutkan; 3. Ada tidaknya perubahan besaran “dampak lainnya”, sebutkan dampak apa saja yang berubah besarannya, seberapa besar perubahannya; 5. RKL-RPL 6. Daftar pustaka; dan 7. Lampiran
1. Pendahuluan; (latar belakang, tujuan dan pelaksana studi) 2. Deskripsi kegiatan (kegiatan eksisting, rincian dampak yang dikelola sesuai dengan dokumen yang sebelumnya, evaluasi pelaksanaan RKL-RPL sebelumnya, dan rincian rencana perubahan) 3. Analisis perubahan dampak: 1. Timbul tidaknya “dampak lainnya” yang baru, sebutkan; 2. Ada tidaknya perubahan besaran “dampak lainnya”, sebutkan dampak apa saja yang berubah besarannya, seberapa besar perubahannya; 4. RKL-RPL 5. Daftar pustaka; dan 6. Lampiran
Konsep Dasar Tata Cara Perubahan Izin Lingkungan untuk Usaha dan/atau Kegiatan Wajib Amdal 1. Permohonan Arahan Perubahan Izin Lingkungan: Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan mengajukan permohonan arahan tindak lanjut perubahan izin lingkungan terkait dengan rencana perubahan usaha dan/atau kegiatan yang akan dilakukan; 2. Proses Penapisan dan Pemberian Arahan Tindak Lanjut Perubahan Izin Lingkungan: Instansi lingkungan hidup dengan bantuan tim teknis KPA atau pakar terkait melakukan telaahan terhadap rencana perubahan usaha dan/atau kegiatan serta memberikan arahan tindak lanjut proses perubahan izin lingkungan*) 3. Penyusunan Amdal Baru atau ADENDUM ANDAL dan RKL-RPL: Penangggung jawab usaha dan/atau kegiatan menyusun dokumen lingkungan (Amdal Baru atau Adendum Andal dan RKLRPL) sesuai dengan arahan tindak lanjut proses perubahan izin lingkungan 4. Permohonan Izin Lingkungan dan Penilaian Dokumen LH: Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan mengajukan perubahan izin lingkungan dan penilaian Amdal Baru atau Adendum Andal dan RKL-RPL; 5. Penilaian Dokumen Lingkungan Hidup: Tim Teknis dan/atau KPA melakukan penilaian Amdal Baru atau Adendum ANDAL dan RKL-RPL; 6. Penerbitkan Keputusan Perubahan SKKL dan Perubahan Izin Lingkungan: Menteri, Gubernur atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenanganya menerbitkan perubahan keputusan kelayakan lingkungan dan perubahan izin lingkungan Catatan: *) Arahan tindak lanjut dapat berupa arahan perubahan izin lingkungan tanpa melakukan perubahan keputusan kelayakan lingkungan atau tanpa harus melakukan perubahan izin lingkungan
