Sanksi Administrasi Terhadap Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL) Dalam Sistem Penegakan Hukum Lingkungan. Oleh: Fitria 1

M a j a l a h H u k u m F o r u m A k a d e m i k a | 74

Sanksi Administrasi Terhadap Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL) Dalam Sistem Penegakan Hukum Lingkungan

Oleh: Fitria1

ABSTRAK Dalam upaya melestarikan kemampuan lingkungan, analisis mengenai dampak lingkungan bertujuan untuk menjaga agar kondisi lingkungan tetap berada pada suatu derajat mutu tertentu demi menjamin kesinambungan pembangunan. Peranan instansi yang berwenang memberikan keputusan tentang proses analisis mengenai dampak lingkungan sudah jelas sangat penting. Keputusan yang diambil aparatur dalam prosedur administrasi yang ditempuh pemrakarsa sifatnya sangat menentukan terhadap mutu lingkungan, karena AMDAL berfungsi sebagai instrumen pencegahan pencemaran lingkungan. Penegakan hukum admnistrasi terhadap instrument pelaksanaan Amdal Sarana penegakan hukum administrasi berisi (1) Pengawasan bahwa organ pemerntah dapat melaksanakan ketaatan pada atau berdasarkan undang-undang yang ditetapkan secara tertulis dan pengawasan terhadap keputusan yang meletakan kewajiban kepada individu dan (2) penerapan kewenangan sanksi Pemerintah. Dalam upaya melestarikan kemampuan lingkungan, analisis mengenai dampak lingkungan bertujuan untuk menjaga agar kondisi lingkungan tetap berada pada suatu derajat mutu tertentu demi menjamin kesinambungan pembangunan. Peranan instansi yang berwenang memberikan keputusan tentang proses analisis mengenai dampak .lingkungan sudah jelas sangat penting. Sanksi administrasi pada umumnya mempunyai fungsi instrumental, yaitu pengendalian perbuatan terlarang. Di samping itu, sanksi administrasi terutama ditujukan kepada perlindungan kepentingan yang dijaga oleh ketentuan yang dilanggar tersebut. Secara umum dikenal beberapa macam sanksi hukum administrasi, yaitu: Paksaan pemerintahan(bestuursdwang), Penarikan kembali keputusan yang menguntungkan(izin,subsidi,pembayaran, dansebagainya), Penggenaan uang paksa oleh pemerintah (dwangsom) dan Pengenaan denda administrative (administrative boetoe). Kata Kunci : Sanksi Administrasi,AMDAL dan Penegakan Hukum Lingkungan

1

Dosen Bagian Hukum Administrasi Negara Fak. Hukum Univ. Jambi.

ISSN : 0854 – 789 X

Volume 25, Nomor 1, Maret 2014


A. Pendahuluan Pengelolaaan Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam akan melibatkan banyak pihak, baik secara perorangan maupun secara kelompok atau kelembagaan. Kesalahan dalam pengelolaan lingkungan hidup dan penggunaan sumber daya alam akan menyebabkan timbulnya masalah lingkungan. Hukum lingkungan merupakan bidang ilmu yang masih muda, yang perkembangannya baru terjadi pada dua dasawarsa akhir ini. Apabila dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur berbagai aspek lingkungan, maka panjang atau pendeknya sejarah tentang peraturan tersebut tergantung dari apa yang dipandang sebagai environment concern. Menurut Koesnadi Hardjasoemantri, hukum lingkungan di Indonesia dapat meliputi aspek-aspek sebagai berikut: 1. Hukum tata lingkungan 2. Hukum Perlindungan Lingkungan 3. Hukum Kesehatan Lingkungan 4. Hukum Pencemaran Lingkungan 5. Hukum Lingkungan Transnasional/Internasional 6. Hukum sengketa Lingkungan. 2 Sementara itu menurut Siti Sundari Rangkuti, hukum

lingkungan

menyangkut penetapan nilai-nilai , yaitu nilai-nilai yang sedang berlaku dan nilainilai yang diharapkan diberlakukan di masa mendatang serta dapat disebut ”hukum yang mengatur tatanan lingkungan hidup”.3 Hukum lingkungan adalah hukum yang mengatur hubungan timbal balik antara manusia dengan mahkluk hidup lainnya yang apabila dilanggar dapat dikenakan sanksi. Dalam rangka penegakkan hukum dan penyelesaian masalah lingkungan efektifitas kelembagaan lingkungan hidup ini menjadi sangat penting. Salah satu parameter yang dapat digunakan adalah mengkaji efektifitas kelembagaan

2

Koesnadi Hardjasoemantri, Hukum Tata Lingkungan, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta; 2001 (edisi Revisi, 2005). 3 Siti Sundari Rangkuti; Hukum Lingkungan dan Kebijkasanaan Lingkungan Dalam Proses Pembangunan Nasional Indonesia, Surabaya; 1987 (edisi revisi, 2005)

ISSN : 0854 – 789 X



lembaga hidup di Indonesia mulai dari kebijakansanaan di bidang lingkungan yang diambil oleh pemerintah sampai dengan pengawasan terhadap kebijaksanaan tersebut. Negara sebagai pemegang kekuasaan terhadap pengelolaan lingkungan hidup, memiliki kewajiban untuk membentuk instrumen hukum pengelolaan lingkungan hidup sebagai rambu-rambu yang harus ditaati pemerintah dalam melaksanakan kebijakasanaan pengelolaan lingkungan hidup. Seperti yang diatur dalam Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang UndangUndang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Lingkungan Hidup bahwa wewenang pengelolaan lingkungan hidup secara sektoral tersebar pada lembaga pemerintah baik itu departemen maupun non departemen sesuai dengan tanggung jawab dan bidang tugas masingmasing. Ini jelas tugas yang berat, karena berdasarkan Pasal 18 ayat (1) UndangUndang Lingkungan Hidup bahwa pengelolaan lingkungan hidup pada tingkat nasional dilakukan secara terpadu. Berdasarkan Pasal 32 Tahun 2009 dalam Bab VI tentang persyaratan penataan lingkungan hidup pada bagian pertama yang mengatur masalah perizinan, dinyatakan bahwa setiap usaha dan/atau kegiatan yang menimbulkan dampak yang besar terhadap lingkungan hidup wajib memiliki analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL) untuk mendapatkan izin dan dalam menerbitkan izin wajib diperhatikan: 1. rencana tata ruang; 2. pendapat masyarakat; 3. pertimbangan dan rekomendasi pejabat yang berwenang yang berkaitan dengan usaha dan/atau kegiatan tersebut. Pemberian izin di bidang lingkungan sebagai salah satu kebijaksanaan yang dibuat oleh pemerintah harus memperhatikan dampak yang ditimbulkan dari diberikannya izin tersebut, seperti kondisi lingkungan hidup, sosiologis masyarakat, ekonomi dan kepastian hukum. Analisis

Mengenai

Dampak

Lingkungan

yang dilakukan

sebelum

diterbitkannya suatu izin harus dibuat secara jujur dan transparan, sehingga ISSN : 0854 – 789 X



masyarakat dapat memberikan kontrol sebagai pihak yang merasakan akibat langsung dari diterbitkanya sebuah izin. Hal-hal tersebutlah yang kemudian menarik minat penulis untuk mengangkat masalah tersebut ke dalam suatu penelitian yang mengambil judul “Sanksi Administrasi terhadap Perizinan Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL) dalam Sistem Penegakan Hukum Lingkungan”.

B. Permasalahan Untuk membatasi objek dan kajian penelitian maka peneliti melakukan pembatasan masAlah dengan merumuskan permasalahan sebagai berikut: 1. Bagaimana Instrumen Hukum Administrasi dalam pelaksanaan analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL) terhadap perizinan yang diterbitkan oleh pemerintah? 2. Bagaimana Sanksi Administrasi terhadap Pelaksanaan Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL) dalam Sistem Penegakan Hukum Lingkungan ?

C.

Tinjauan Umum tentang Izin 1. Pengertian Izin Menurut Sjahran Basah yang dimaksud dengan izin adalah perbuatan hukum administrasi negara bersegi satu yang mengaplikasikan peraturan dalam hal konkret berdasarkan persyaratan dan prosedur sebagaimana ditetapkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”4. Sedangkan menurut Spelt & Ten Berg pengertian izin adalah “suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah, untuk dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan

4

Sjahran Basah, “Pengantar Izin sebagai Salah Satu Sanksi Hukum Administrasi” , Makalah pada Penataran Hukum Administrasi dan Lingkungan di Fakultas Hukum Unair, Surabaya, 1995, hal. 1-2

ISSN : 0854 – 789 X



larangan perundangan”5. Selanjutnya menurut pendapat Ateng Syafrudin “izin bertujuan menghilangkan larangan, hal yang dilarang menjadi boleh”6. Perizinan merupakan suatu keputusan yang dikeluarkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara, hal ini sesuai dengan isi ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 disebutkan bahwa: Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku bersifat konkrit, individual dan final yang dapat menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata. Berdasarkan pendapat-pendapat di atas dan dikaitkan dengan ketentuan Pasal 1 angka (3) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, maka penulis dapat simpulkan bahwa pengertian izin adalah suatu bentuk ketetapan atau keputusan pemerintah yang berisikan kebolehan atau persetujan dari pemerintah untuk dapat melakukan sesuatu hal baik yang dilarang atau tidak dengan prosedur dan persyaratan tertentu untuk memperolehnya. Dalam hal ini perizinan merupakan suatu bentuk Keputusan Tata Usaha Negara yang diberlakukan, namun bukan bertujuan untuk mempersulit warga masyarakat dalam melaksanakan segala aktivitas yang diinginkannya, melainkan bertujuan untuk dapat mengatur, mengendalikan serta mengawasi perilaku warga masyarakat baik terhadap perorangan maupun kelompok sehingga kegiatan yang dilakukan tersebut tidak menimbulkan keresahan dan kerugian bagi masyarakat, lingkungan dan negara. Izin sebagai instrumen pemerintahan merupakan perbuatan hukum sepihak dari pemerintah yang ada dalam lapangan hukum administrasi, perbuatan hukum itu sendiri adalah suatu perbuatan dan akibatnya diatur dalam hukum, baik hukum publik maupun hukum privat.

5

Spelt & Ten Berg, J.B.J.M ten Berg,1992,Pengantar Hukum Perizinan, ISBN 979-5850008 hal.2 6 Ateng Syafrudin, “Perizinan untuk Berbagai Kegiatan” , Makalah tidak dipublikasikan, hal. 1

ISSN : 0854 – 789 X



Dalam hal mengeluarkan izin, pemerintah juga harus adil dan tidak memihak ataupun hanya memikirkan atau memprioritaskan kepentingan suatu kelompok atau orang-orang tertentu, melainkan harus merata. Jadi dengan demikian jika seseorang diberikan izin yang lain pun harus diberi izin pula, namun harus berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang memadai. Adapun unsur-unsur dari perizinan yaitu sebagai berikut: a.

Instrumen Yuridis

b. Peraturan Perundang-undangan c.

Organ Pemerintah

d. Peristiwa Konkrit e.

Prosedur dan Persyaratan

2. Izin sebagai Salah Satu Instrumen Hukum Pemerintahan Penyelenggaraan

tugas

dan

fungsi

pemerintahan,

pelaksanaan

pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat oleh pemerintah baik Pusat maupun Daerah tentulah diperlukan perangkat hukum yang mengatur tentag segala hal yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas pemerintahan itu sendiri baik terhadap lingkungan pemerintah maupun untuk lingkungan masyarakat umum. Sejalan dengan tugas-tugas pemerintahan, khususnya dalam ajaran welfare state yang memberikan kewenangan yang luas kepada administrasi negara termasuk kewenangan dalam bidang legislasi, maka peraturanperaturan hukum dalam hukum administrasi negara di samping dibuat oleh lembaga legislatif, juga ada peraturan-peraturan yang dibuat secara mandiri oleh administrasi negara, termasuk salah satu contohnya adalah perizinan baik yang berlaku untuk wilayah daerah maupun yang berlaku secara nasional. 3. Fungsi dan Tujuan Izin Izin sebagai “instrumen yuridis yang digunakan oleh pemerintah untuk mempengaruhi para warga agar mau mengikuti cara yang dianjurkan guna mencapai suatu tujuan konkrit”. Sebagai suatu instrumen, izin berfungsi selaku ujung tombak instrumen hukum sebagai pengarah, perekayasa dan perancang masyarakat adil dan makmur itu dijelmakan. ISSN : 0854 – 789 X



4. Bentuk dan Isi Izin Perizinan sebagai suatu keputusan memiliki bentuk dan isi tertentu yang termuat di dalam keputusan perizinan itu sendiri, untuk menjamin kepastian hukum pada umumnya izin dikeluarkan atau diterbitkan dalam bentuk tertulis kepada pihak-pihak yang dituju. Dalam sebuah keputusan peizinan harus memenuhi aspek yuridis yang harus termuat dalam keputusan tersebut. Aspek yuridis sistem perizinan tersebut terdiri dari: a. Larangan b. Izin c. Ketentuan-ketentuan 5. Prosedur dan Sifat Keputusan Perizinan a.

Prosedur Pemberian Izin Pada umumnya permohonan izin harus menempuh prosedur tertentu yang ditentukan oleh pemerintah, selaku pemberi izin. Di samping harus menempuh prosedur tertentu, pemohon izin juga harus memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu yang ditentukan secara sepihak oleh pemberi izin. Prosedur dan persyaratan perizinan berbeda-beda tergantung jenis izin dan instansi pemberi izin.

b.

Sifat Keputusan Izin Izin merupakan suatu perbuatan hukum yang diterbitkan oleh pejabat yang bewenang sebagai perbuatan hukum tentu pula menimbulkan akibat-akibat hukum yang berupa larangan, aturanaturan dan kebolehan yang dipatuhi oleh warga masyarakat.

Dari uraian di atas dapat diketahui bahwa keputusan perizinan yang bersifat pribadi tidak dapat dialihkan, dengan kata lain tidak dapat dialihkan kepada orang lain meskipun benda yang berkaitan dengan keputusan tersebut dapat dialihkan kepada pihak lain, sedangkan putusan perizinan yang bersifat kebendaan dapat beralih secara langsung secara bersamaan dengan yang dialihkan.

ISSN : 0854 – 789 X



D. Penegakan

Hukum

dalam

hal

Pengawasan

terhadap

Hukum

Administrasi Negara Menurut P. Nicolai dan kawan-kawan, Sarana penegakan hukum administrasi berisi (1) Pengawasan bahwa organ pemerntah dapat melaksanakan ketaatan pada atau berdasarkan undang-undang yang ditetapkan secara tertulis dan pengawasan terhadap keputusan yang meletakan kewajiban kepada individu dan (2) penerapan kewenangan sanksi Pemerintah. Nicolai

Pendapat yang dikemukakan

Hamper senada dengan Ten Berg seperti yang dikutip Philipus M.

Hadjon, yang menyebutkan bahwa instrument penegakan hukum administrasi meliputi pengawasan dan penegakan sanksi. Pengawasan merupakan langkah preventif untuk memaksakan kepatuhan sedangkan sanksi merupakan langkah represif untuk memaksakan kepatuhan. Telah disebutkan bahwa sarana penegakan hukum itu disamping pengawasan, adalah sanksi. Sanksi merupakan bagian penting dalam setiap peraturan perundang-undangan, bahkan menurut J.B.J.M ten Berg menyebutkan bahwa sanksi merupakan inti dari penegakan hukum administrasi. Dalam hukum Administrasi Negara, penggunaan sanksi administrasi merupakan penerapan kewenangan pemerintahan di mana kewenangan berasal dari aturan hukum administrasi tertulis dan tidak tertulis. Sanksi dalam Hukum Administrasi yaitu Alat kekuasaan yang bersifat hukum public yang dapat digunakan oleh pemerintah sebagai reaksi atas ketidakpatuhan terhadap kewajiban yang terdapat dalam norma hukum administrasi.

E. Macam-macam Sanksi dalam Hukum Administrasi Negara Seiring dengan luasnya ruang lingkup dan keragaman bidang urusan pemerintahan yang masing-masing bidang itu diatur dengan peraturan tersendiri, macam dan jenis sanksi dalam rangka penegakan peraturan itu menjadi beragam. Pada umumnya macam-macam dan jenis sanksi itu dicantumkan dan ditentukan secara tegas dalam peraturan perundang-undangan bidang administrasi tertentu. Secara umum dikenal beberapa macam sanksi hukum administrasi, yaitu : (1)Paksaan pemerintahan ( bestuursdwang ) ISSN : 0854 – 789 X



(2)Penarikan

kembali

(izin,subsidi,pembayaran,

keputusan

yang

menguntungkan

dan sebagainya)

(3) Penggenaan uang paksa oleh pemerintah (dwangsom) (4)Pengenaan denda administrative (administrative boetoe).

F. Pengertian Tata Ruang dan Baku Mutu lingkungan Untuk menjamin pelestarian fungsi lingkungan hidup, setiap usaha dan/atau kegiatan dilarang melanggar baku mutu dan kriteria baku kerusakan lingkungan hidup. Ketentuan mengenai baku mutingkungan hidup, pencegahan, dan penanggulangan kerusak serta pemulihan daya tampung diatur dalam Peraturan Pemerintah!

Ketentuan

hidttppencegahan

dan

mengenai

baku

penanggulangan

mutu

kerusakan

kerusakan serta

lingkungan

pemulihan

day-

adukungnya diatur dengan Peraturan Pemerintah. Menurut Siti Sundari Rangkuti, untuk memahami baku mutu lingkungan, di samping pengertian pengotoran (contamination) j^an pencemaran (pollution), perlu pula dibedakan antara pengertian gangguan (hinder) dan derita yang melebihi derajat gangguan (overlast)

G. Analisis mengenai dampak lingkungan Dalam rangka melaksanakan pembangunan yang berwawasan lingkungan yaitu suatu pembangunan yang berencana dalam pengelolaan sumber daya alam secara bijaksana untuk meningkatkan mutu hidup maka diperlukan suatu upaya untuk menjaga keserasian antar berbagai usaha atau kegiatan. Untuk melaksanakan konsep pembangunan tersebut maka pemerintah Indonesia menerapkan sustu studi AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan) yaitu kajian yang diperlukan dalam proses pengambilan keputusan tentang pelaksanaan rencana usaha atau kegiatan yang mempunyai dampak penting terhadap lingkungan hidup, sehingga diharapkan dengan pendekatan tersebut akan memperkecil

kerusakan-kerusakan

lingkungan

dan

lebih

terkontrolnya

pemanfaatan terhadap sumber daya alam.

ISSN : 0854 – 789 X



H. Instrumen Hukum Administrasi dalam pelaksanaan analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL) terhadap perizinan yang diterbitkan oleh pemerintah Pengelolaan lingkungan hidup yang dilakukan oleh pemerintahan baik pemerintahan pusat, propinsi, kota/kabupaten tidak terlepas dari kebijakan pengelolaan potensi sumber daya alam yang dimiliki. Pelaksanaan

kebijaksanan

pengelolaan

lingkungan

hidup

dapat

mengikutsertakan peran Pemerintahan Daerah. Selanjutnya, dalam UUPLH menegaskan bahwa dalam hal wewenang pengawasan diserahkan kepada Pemerintahan Daerah, kepala daerah menetapkan pejabat yang berwenang melakukan pengawasan. Berkaitan dengan penegakan hukum admnistrasi terhadap instrument perizinan Menurut P. Nicolai dan kawan-kawan, Sarana penegakan hukum administrasi berisi (1) Pengawasan bahwa organ pemerntah dapat melaksanakan ketaatan pada atau berdasarkan undang-undang yang ditetapkan secara tertulis dan pengawasan terhadap keputusan yang meletakan kewajiban kepada individu dan (2) penerapan kewenangan sanksi Pemerintah. Nicolai

Pendapat yang dikemukakan

Hamper senada dengan Ten Berg seperti yang dikutip Philipus M.

Hadjon, yang menyebutkan bahwa instrument penegakan hukum administrasi meliputi pengawasan dan penegakan sanksi. Pengawasan merupakan langkah preventif untuk memaksakan kepatuhan sedangkan sanksi merupakan langkah represif untuk memaksakan kepatuhan. Dalam upaya melestarikan kemampuan lingkungan, analisis mengenai dampak lingkungan bertujuan untuk menjaga agar kondisi lingkungan tetap berada pada suatu derajat mutu tertentu demi menjamin kesinambungan pembangunan. Peranan instansi yang berwenang memberikan keputusan tentang proses analisis mengenai dampak .lingkungan sudah jelas sangat penting. Keputusan yang diambil aparatur dalam prosedur administrasi yang ditempuh pemrakarsa sifatnya sangat menentukan terhadap mutu lingkungan, karena AMDAL berfungsi sebagai instrumen pencegahan pencemaran lingkungan.

ISSN : 0854 – 789 X



I.

Sanksi Administrasi

terhadap Pelaksanaan Analisis

Dampak

Lingkungan (AMDAL) dalam Sistem Penegakan Hukum Lingkungan Sanksi administrasi terutama mempunyai fungsi instrumental, yaitu pengendalian perbuatan terlarang. Di samping itu, sanksi administrasi terutama ditujukan kepada perlindungan kepentingan yang dijaga oleh ketentuan yang dilanggar tersebut. Seiring dengan luasnya ruang lingkup dan keragaman bidang urusan pemerintahan yang masing-masing bidang itu diatur dengan peraturan tersendiri, macam dan jenis sanksi dalam rangka penegakan peraturan itu menjadi beragam. Pada umumnya macam-macam dan jenis sanksi itu dicantumkan dan ditentukan secara tegas dalam peraturan perundang-undangan bidang administrasi tertentu. Secara umum dikenal beberapa macam sanksi hukum administrasi, yaitu : (1) Paksaan pemerintahan ( bestuursdwang ) Kewenangan paksaan pemerintahan dapat diuraikan dengan sebagai kewenangan organ pemerintahan untuk melakukan tindakan nyata mengakhiri situasi yang bertentangan dengan norma hukum administrasi Negara karena kewajiban yang muncul dari norma itu tidak dijalankan atau sebagai reaksi dari pemerintah atas pelanggaran norma hukum yang dilakukan warga Negara. (2) Penarikan

kembali


keputusan

yang

menguntungkan

dan sebagainya)

Salah satu sanksi dalam HAN adalah pencabutan atau penarikan KTUN yang menguntungkan. Pencabutan ini dilakukan dengan mengeluarkan suatu ketetapan baru yang isinya menarik kembalidan/atau menyatakan tidak berlaku lagi ketetapan terdahulu. (3) Penggenaan uang paksa oleh pemerintah (dwangsom) Dalam hukum administrasi pengenaan uang paksa ini dapat dikenakan kepada seseoran atau warga Negara yang tidak mematuhi atau melanggar ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah sebagai alternative dari tindakan paksaan pemerintahan. (4) Pengenaan denda administrative (administrative boetoe ISSN : 0854 – 789 X

).



Denda adminstratif dapat dilihat contohnya denda fiscal yang ditarik oleh inspektur pajak dengan cara meninggikan pembayaran dari ketentuan semula sebagai akibat dari kesalahannya. Sanksi administrasi yang berupa teguran lisan, paksaan pemerintah, uang paksa , penarikan kembali lkeputusan yang menguntungkan dan denda administrasi ternyata ketentuan yang mengatur jenis sanksi administrasi dalam peraturan perundang-undangan lingkungan di Indonesia masih lemah dan bahkan sedikit sekali peraturan yang mencantumkan pemberian sanksi administrasi terhadap pelanggar.

J.

Kesimpulan 1. Instrumen Hukum Administrasi dalam pelaksanaan analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL) terhadap perizinan yang diterbitkan oleh pemerintah Penegakan hukum admnistrasi terhadap instrument perizinan pelaksanaan Amdal Sarana penegakan hukum administrasi berisi (1) Pengawasan bahwa organ pemerntah berdasarkan

dapat melaksanakan ketaatan pada atau

undang-undang

yang

ditetapkan

secara

tertulis

dan

pengawasan terhadap keputusan yang meletakan kewajiban kepada individu dan (2) penerapan kewenangan sanksi Pemerintah. Instrument penegakan hukum administrasi dalam pelaksanaan AMDAL terhadap perizinan yang diterbitkan pemerintah meliputi pengawasan dan penegakan sanksi. Pengawasan merupakan langkah preventif untuk memaksakan kepatuhan sedangkan sanksi merupakan langkah represif untuk memaksakan kepatuhan.

2. Sanksi Administrasi terhadap Pelaksanaan Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL) dalam Sistem Penegakan Hukum Lingkungan Pada umumnya macam-macam dan jenis sanksi itu dicantumkan dan ditentukan secara tegas dalam peraturan perundang-undangan bidang administrasi tertentu. Secara umum dikenal beberapa macam sanksi ISSN : 0854 – 789 X



hukum administrasi, yaitu : a. Paksaan pemerintahan ( bestuursdwang ) b. Penarikan

kembali


keputusan

yang

menguntungkan

dan sebagainya)

c. Penggenaan uang paksa oleh pemerintah (dwangsom) d. Pengenaan denda administrative (administrative boetoe).

K. Saran 1. Diharapkan

Instrument

penegakan

hukum

administrasi

dalam

pelaksanaan AMDAL terhadap perizinan yang diterbitkan pemerintah meliputi pengawasan dan penegakan sanksi lebih optimal di lakukan oleh Pemerintah. 2. Sanksi Administrasi yang diterapkan Pemerintah Daerah kepada pelanggaran pelaksanaan AMDAL yang diberikan benar-benar harus sesuai dengan porsi kesalahan pelanggar dan diharapkan ketegasan dan kecermatan dalam pemberian sanksi administrasi sebagai salah satu unsur penegakan hukum administrasi setelah pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah dan berpatokan kepada undang-undang yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik.

ISSN : 0854 – 789 X



DAFTAR PUSTAKA

Buku J.B.J.M ten Berg, 1992, Pengantar Hukum Perizinan, ISBN 979-585-0008. Kusnadi Hardjosoemantri, 2005, Hukum Tata Lingkungan, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta. Muchsan, 2000, Sistem Pengawasan Terhadap Perbuatan Aparat Pemerintah dan Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia, Liberty, Yogjakarta. Muhammad Erwin, 2008, Hukum Lingkungan Dalam Sistem Kebijaksanaan Pembangunan Lingkungan Hidup, Refika Aditama, Bandung. Siti Sundari Rangkuti, 2005, Hukum Lingkungan dan Kebijkasanaan Lingkungan Dalam Proses Pembangunan Nasional Indonesia, Surabaya Sjaran Basah, 1995, Pencabutan Izin Salah Satu Sanksi Hukum Administrasi, Makalah, Surabaya, Fakultas Hukum Unair. Subagyo, P. Joko., 2002, Hukum Lingkungan Masalah dan Penanggulanganya, Rineka Cipta, Jakarta. Sukamto Satoto,2005, Hukum dan Sanksi Administrasi, Bahan Kuliah Fakultas Hukum Universitas jambi. Supriadi, 2006, Hukum Lingkungan DiIndonesia, sebuah pengantar, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta. Philipus M.Hadjon et al, 2005, Pengantar Hukum Administrasi Indonesia, Gadjah Mada University Press,Yogyakarta Peter Mahmud Marzuki, 2005, Penelitian Hukum, Kencana Prenada Media Group, Jakarta. Ridwan HR, 2006, Hukum Administrasi Negara, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Peraturan Perundang-undangan Undang-Undang 32 tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.

ISSN : 0854 – 789 X



Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup. Kepmen LH No. 17 Tahun 2001 tentang Jenis Usaha dan atau Kegiatan yang Wajib dilengkapi dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup. Permen LH No. 08 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Amdal.

ISSN : 0854 – 789 X


Sanksi Administrasi Terhadap Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL) Dalam Sistem Penegakan Hukum Lingkungan. Oleh: Fitria 1

Recommend Documents