I.
PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang Pembangunan dapat memberikan dampak positif dan negatif terhadap lingkungan. Dampak negatif yang ditimbulkan akibat pembangunan dapat menimbulkan kerusakan lingkungan. Oleh karena itu setiap kegiatan atau aktivitas yang diperkirakan akan menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan diwajibkan melakukan Amdal (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan) atau Dokumen UKL-UPL (Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup-Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup), yang bertujuan agar perubahan lingkungan akibat pembangunan tidak menurunkan atau menghapuskan kemampuan lingkungan untuk mendukung kehidupan pada tingkat kualitas yang lebih tinggi. Oleh sebab itu perusahaan yang merubah bentang alam diwajibkan untuk membuat laporan secara berkala sesuai dengan dokumen yang sudah dibuatnya kepada pemerintahan (BLHD). Dokumen Amdal dan dokumen UKL-UPL bukan untuk mendapat izin usaha saja tetapi setelah mendapatkan izin, pengelolaan lingkungan wajib dilaksanakan oleh perusahaan tersebut sesuai dengan dokumen UKL-UPL. Tetapi kenyataan selama ini menunjukkan bahwa pada beberapa kasus hanya tinggal dokumen saja, artinya dokumen tersebut dibuathanya sekedar mendapatkan izin usaha saja. Tetapi setelah itu kegiatan pengelolaan lingkungan yang seharusnya dilaksanakan oleh perusahaan sesuai dengan dokumen UKL dan UPL, belum dilaksanakan sepenuhnya ataupun pelaksanaannya belum efektif. Masih ada perusahaan yang belum melaporkan kegiatan pengelolaan lingkungan secara rutin ke Badan
1
Lingkungan Hidup Daerah. Ini jua terjadi di Badan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Jambi. Badan Lingkungan Hidup (BLHD) Provinsi Jambi merupakan suatu intansi yang yang diberikan kewenangan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Provinsi Jambi, yang memiliki tugas pokok dan fungsi dalam melakukan pengawasan terhadap ketaan perusahaan dalam pengelolaan lingkungan hidup. Pabrik Kelapa Sawit (PKS) PT. Bukit Bintang Sawit (PT.BBS) adalah salah satu perusahaan yang memiliki izin usaha dibidang PKS seluas 1.600 ha, sesuai dengan perundang-undangan PT.BBS diwajibkan memiliki Dokumen UKL-UPL. Sejak tahun 2009 sampai sekarang PT.BBS belum pernah menyerahkan laporan pengelolaan lingkungan hidup. Hal ini dibuktikan dengan adanya pengaduan dari bidang Penataan dan Konservasi Lingkungan kepada Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan BLHD Provinsi Jambi, bahwa PT.BBS belum pernah menyerahkan laporan evaluasi Pengelolaan Lingkungan Hidup perusahaan ke BLHD Provinsi Jambi. Oleh karena itu maka BLHD Provinsi Jambi melakukan pengawasan ke PT. BBS.
1.2. Tujuan Pelaksanaan kegiatan Pengalaman Praktek Kerja Mahasiswa atau PKPM bertujuan untuk : 1.
Mempelajari proses pengawasan lingkungan yang dilakukan oleh Badan Lingkungan Hidup Daerah (BLHD) Provinsi Jambi.
2
2.
Untuk memantau dan mengevaluasi kegiatan pengelolaan lingkungan hidup di PT. Bukit Bintang Sawit.
1.3. Manfaat Manfaat yang dapat diperoleh melalui penyelenggaraan kegiatan Pengalaman Kerja Praktek Mahasiswa ( PKPM ) Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh antara lain : 1. Mahasiswa mendapatkan pengalaman lapangan dan ilmu baru tentang tata cara pengawasan Lingkungan Hidup oleh BLHD Provinsi Jambi. 2. Mahasiswa dapat meningkatkan keterampilan dan mempersiapkan diri dalam menghadapi dunia kerja.
3
II.
TINJAUAN PUSTAKA
2.1. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL) Upaya Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut UKL-UPL adalah pengelolaan dan pemantauan tehadap usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdamapak penting terhadap lingkungan yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan. Setiap usaha dan/atau kegiatan
yng
tidak termasuk kedalam kriteri Wajib Amdal masuk wajib memiliki UKL-UPL (Peraturan Lingkungan Hidup nomor 13 Tahun 2010). UKL-UPL merupakan salah satu yang wajib dipenuhi dalam pelaksanaan penerbitan izin lingkungan, sehingga bagi usaha dan/atau kegiatan yang UKLUPLnya ditolak dan pejabat pemberi izin wajib menolak penerbitan izin bagi usaha dan/atau kegiatan bersangkutan (Peraturan Lingkungan Hidup nomor 13 Tahun 2010).
2.2. Pengawasan Lingkungan Pengawasan lingkungan adalah kegiatan yang dilaksanakan secara langsung atau tidak langsung oleh Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup (PPLH/inspektur) dan PPLH daerah untuk mengetahui tingkat ketaatan kegiatan terhadap ketentuan lingkungan hidup( KepmenLH no. 57 tahun 2002). Menurut Kepmen LH No 56 Tahun 2002, kunjungan Pengawasan dilakukan untuk mengetahui ketaatan suatu usaha dan atau kegiatan terhadap peraturan perundang-undangan. Tujuan melakukan pengawasan lingkungan hidup 4
adalah untuk memantau, mengevaluasi dan menetapkan status ketaatan suatu usaha dan atau kegiatan . Sedangkan sasaran dari pengawasan ini adalah untuk mendapatkan data dan informasi secara umum berupa fakta-fakta yang menggambarkan kinerja atau status ketaatan suatu usaha dan atau kegiatan terhadap
perundang-undangan
di
Bidang
Pengendalian
Kerusakan
dan
Pencemaran Lingkungan. Menurut Kepmen LH No 9 Tahun 2003, yang menjadi pemikiran perlunya pengembangan alternatife kegiatan pengawasan ini didasari beberapa faktor: a. Masih rendahnya tingkat penataan perusahaan karena belum efektifnya berbagai instrument penataan yang ada. b. Meningkatnya tuntutan transparansi dan keterlibatan publik dalam pengelolaan lingkungan c. Adanya kebutuhan pembinaan terhadap upaya pengelolaan lingkungan yang dilakukan oleh perusahaan, demi menciptakan nilai tambah pengelolaan lingkungan. Berdasarkan Kepmen Lingkungan Hidup nomor 57 Tahun 2002, didalam melakukan pengawasan mengikuti
Standar Operation Procedure (SOP)
pengawasan dapat dilihat pada Gambar 1 dibawah ini.
5
Star
Sumber Kegiatan Pos Pengaduan dan Rencana Kegiatan Tahunan
Petugas melakukan persiapan untuk kelokasi. 1. PPLHD 2. Menyiapkan Safety Equipment 3. Menyiapkan peralatan Lab 4. Menyiapkan kendaraan roda 4 5. Berangkat Kelokasi 6. Pertemuan awal dengan pihak perusahaan. 7. Telaah dokumen. 8. Inspeksi Lapangan. 9. Pertemuan akhir dan pembuatan Berita Acara. 10. Menyerahkan sampel ke Laboratorium. PELAPORAN 1. Membuat nota dinas hasil inspeksi PENANDATANGANAN BA 2. Membuat analisis yuridis hasil inspeksi lapangan (menentukan status ketaatan perusahaan terhadappengelolaan lingkungan SELESAI Gambar 1. SOP Pengawasan Lingkungan Oleh BLHD Provinsi Jambi Untuk lebih jelasnya keterangan Gambar 1 bisa dilihat pada Lampiran 1.
6
2.3. Pabrik Kelapa Sawit PT.Bukit Bintang Sawit Pada tahun 2008 tercatat produktivitas kebun kelapa sawit yang melibatkan 168.053 rumah tangga petani ini mencapai 3.307 ton TBS/Ha dengan komposisi 114,778 Ha tanaman belum menghasilkan (TBM), 363.869 Ha tanaman menghasilkan (TM) dan sisanya 5.490 Ha tanaman tua atau tidak produktif. Pada saat ini terdapat 33 buah pabrik CPO di Provinsi Jambi dari 26 perusahaan yang tersebar pada 7 kabupaten. Kapasitas produksi belum digunakan secara optimal karena baru mencapai 83,75% dari kapasitas terpasang tetapi seiring dengan semakin luas areal kebun dan meningkatnya produksi TBS maka pada tahun-tahun mendatang akan menjadi penuh dan bahkan perlu penambahan jumlah pabrik CPO (Novra. A, 2010). Berdasarkan berita acara pengawasan dari BLHD Jambi, PT. Bukit Bintang Sawit berlokasi di KM 35, desa Bukit Baling, Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi. Luas lahan yang dimiliki PT. Bukit Bintang Sawit sampai saat ini adalah seluas ± 1.600 Ha. Kapasitas pabrik minyak kelapa sawit adalah 45 ton Tandan Buah Segar (TBS) per jam. Dalam pengolahan TBS dihasilkan air limbah dalam jumlah banyak. Berdasarkan material Balance. Bahwa setiap pengolahan 1 ton TBS akan dihasilkan limbah rata-rata 0,6 𝑚3 . Kapasitas olah pabrik 45 Ton/jam dan lama rata-rata operasional 17 jam/hari, sehingga jumlah TBS terolah 765 ton/hari. Jumlah hari kerja/bulan 25 hari, sehingga jumlah TBS terolah 19125 Ton perbulan. Dengan ratio TBS dan air limbah 0,6 sehingga air limbah yang dihasilkan perhari sebanyak 459 𝑚3 . Untuk mengolah limbah yang dihasilkan tersebut PT.Bukit Bintang Sawit membuat kolam IPAL, kolam yang di miliki adalah sebanyak 13 kolam IPAL
7
yaitu terdiri dari 1 kolam Aerator, 3 kolam indikator, 2 kolam anaerobik, 3 kolam aerobik , 1 kolam acidifikasi, 2 kolam sedimentasi dan 1 kolam deoling (Berita Acara Pengawasan Lingkungan).
2.4. Limbah Cair Sawit
Limbah cair pabrik kelapa sawit (LCPKS) adalah salah satu produk samping dari pabrik minyak kelapa sawit yang berasal dari kondensat dari proses sterilisasi, air dari proses klarifikasi, air hydrocyclone (claybath), dan air pencucian pabrik (Rahardjo,2009). Limbah cair dari pabrik minyak kelapa sawit ini umumnya berwarna kecoklatan, mengandung padatan terlarut dan tersuspensi berupa koloid dan residu minyak dengan BOD (Biological Oxygen Demand) dan COD (Chemical Oxygen Demand) yang tinggi. Apabila limbah cair ini langsung dibuang ke perairan dapat mencemari lingkungan. Jika limbah tersebut langsung dibuang ke perairan, maka sebagian akan mengendap, terurai secara perlahan, mengkonsumsi oksigen terlarut, menimbulkan kekeruhan, mengeluarkan bau yang tajam dan dapat merusak ekosistem perairan. Sebelum limbah cair ini dapat dibuang ke lingkungan terlebih dahulu harus diolah agar sesuai dengan baku mutu limbah yang telah di tetapkan(Rahardjo,2009).
2.5. Proses Pengolahan Limbah Cair Kelapa Sawit Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) merupakan bangunan yang digunakan untuk memproses air limbah buangan pabrik agar lebih aman pada saat dibuang ke lingkungan dan kesungai atau lebih sesuai dengan baku mutu lingkungan (Rahardjo,2009).
8
Desain kolam IPAL dengan kontruksi tanah yang dipadatkan (dasar dan dinding kolam ). Kolam limbah yang dibangun berfungsi sebagai sebagai tempat aktifitas berkembang biak nya bakteri, sehingga mengurangi senyawa-senyawa organik komplek menjadi lebih sederhana (Rahardjo,2009). Limbah cair yang dihasilkan tersebut harus dikelola dengan baik agar tidak menimbulkan pencemaran lingkungan. Untuk mengatasi hal tersebut, maka dibuat tindakan pengendalian limbah cair melalui sistem kolam yang kemudian dapat diaplikasikan ke lahan (Rahardjo,2009). Menurut Rahardjo (2009), ada beberapa pilihan dalam pengelolaan limbah cair PKS setelah diolah di kolam pengelolaan limbah (IPAL) diantaranya adalah a. Pembuangan limbah cair ke badan sungai, bisa dilakukan dengan syarat telah memenuhi baku mutu yang ditetapkan oleh peraturan perundangan. Alternatif ini mempunyai beberapa kelemahan diantaranya: 1. Pengelolaan limbah cair sehingga menjadi layak dibuang ke badan sungai (BOD dibawah 100 ppm ), secara teknis bisa dilakukan tetapi memerlukan biaya dan teknologi yang tinggi di samping waktu retensi efluen yang panjang di kolam-kolam pengelolaan. 2. Tidak ada nilai tambah baik bagi lingkungan maupun bagi perusahaan 3. Merupakan potensi sumber konflik oleh masyarakat karena perusahaan dianggap membuang limbahnya ke badan sungai adalah berbahaya walaupun limbah tersebut mempunyai BOD di bawah 100 ppm. b. Dengan mengaplikasikan ke areal pertanaman kelapa sawit (land application), sebagai sumber pupuk dan air irigasi. Banyak lembaga penelitian yang melaporkan bahwa efluen banyak mengandung unsur hara yang cukup
9
tinggi. Potensi ini menjadi semakin penting artinya dewasa ini karena harga pupuk impor yang meningkat tajam serta kerap terjadinya musim kemarau yang berkepanjangan.
2.6. Standar Baku Mutu Limbah Cair Sawit Baku Mutu adalah suatu peraturan pemerintah yang resmi yang harus dilaksanakan, yang berisi mengenai spesifikasi dari jumlah bahan tercemar yang boleh dibuang (Suratmo, 2003). Sedangkan baku mutu limbah cair adalah ukuran batas atau kadar unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam limbah cair yang akan dibuang atau dilepas ke dalam sumber air dari suatu usaha atau kegiatan (Peraturan Mentri Lingkungan Hidup No.5 Tahun2014). Baku mutu limbah cair yang diberlakukan pada limbah cair dari pabrik kelapa sawit ditetapkan melalui Peraturan Mentri Lingkungan Hidup No.5 Tahun 2014 tentang baku mutu limbah cair bagi kegiatan industri dapat dilihat pada Tabel 1 berikut. Tabel 1. Baku Mutu Air Limbah Pada Pabrik Pabrik Kelapa Sawit Parameter BOD5 COD TSS Minyak Lemak Total N pH
Konsentrasi maksimal (mg/L) 100 350 250 25 50 6.0 —9.0
(Sumber : Menteri Lingkungan Hidup No.5 Tahun2014)
a. Biological Oxygen Demand (BOD) Kebutuhan oksigen hayati yang diperlukan untuk merombak bahan organik sering digunakan sebagai tolak ukur untuk menentukan kualitas limbah.
10
Semakin tinggi
nilai
BOD
air limbah
maka daya
saingnya
dengan
mikroorganisme atau biota yang terdapat pada badan penerima semakin tinggi. Hal ini semakin jelas kelihatan pada badan penerima limbah seperti sungai memiliki oksigen terlarut yang kecil akan tergantung kehidupan biota jika dicemari dengan limbah. (Kusnoputranto, 1997).
b. Chemical Oxygen Demand (COD) Kelarutan oksigen kimiawi ialah oksigen yang diperlukan untuk merombak bahan organik dan anorganik, oleh sebab itu nilai COD lebih besar dari nilai BOD (Kusnoputranto, 1997).
c. Total Suspended Solid (TSS) Merupakan padatan melayang dalam cairan limbah. Pengaruh suspended solid lebih nyata pada kehidupan biota dibandingkan dengan total solid. Semakin tinggi TSS maka bahan organik membutuhkan oksigen untuk perombakan yang lebih tinggi (BOD), oleh sebab itu diupayakan TSS lebih kecil (Hanum,2009).
d. Total N Semakin tinggi kandungan Total Ndalam cairan limbah, ini akan menyebabkan keracunan pada biota. Oleh sebab itu parameter ini dicantumkan pada spesifikasi mutu limbah (Hanum,2009).
e. Minyak lemak Kandungan minyak yang masuk kedalam kolam akan mempengaruhi aktifitas bakteri, yaitu minyak tersebut berperan sebagai isolasi antara substrat
11
dengan bakteri. Minyak yang tidak larut dalam air akan mengambang diatas permukaan air yang tercemar (Hanum,2009).
f. pH Cairan Limbah Ditetapkannya parameter pH 6-9, ini bertujuan agar mikroorganisme dan biota yang terdapat pada penerima tidak terganggu, dan bahkan diharapkan dengan pH alkalis dapat menaikkan pH badan penerima seperti sungai yang umumnya digunakan sebagai badan penerima (Hanum,2009).
2.7. Dasar Hukum Sebagai dasar hukum pelaksanaan pengawasan pengelolaan lingkungan oleh oleh perusahaan dalam aspek kepemilikan dokumen atau izin linkungan, pengendalian pencemaran air, pengendalian pencemaran udara, pengelolaan adalah sebagai berikut : 1) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Linkungan Hidup. 2) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang pengelolaan Limbah Bahan berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 31, Tambahan lembaran Negara Nomor 3815). 3) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 31, Tambahan lembaran Negara Nomor 385). 4) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang izin Linkungan. 5) Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia
12
Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 4162). 6) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No.5 Tahun 2014 tentang Baku mutu limbah cair 7) Keputusan Menteri Lingkungan Hidup No 9 Tahun 2003, Kunjungan Pengawasan lapangan 8) Peraturan Gubernur Jambi No. 20 Tahun 2008 Tentang Pengawasan Pencemaran Air di Wilayah Privisi Jambi.
13
III.
METODE PELAKSANAAN
3.1. Waktu dan Tempat
Pelaksanaan kegiatan PKPM ini dilaksanakan dari Maret 2015 sampai dengan Juni 2015 di Badan Lingkungan Hidup (BLHD) Provinsi Jambi Jalan K.H. Agus Salim No. 07 Koto Baru Jambi. Kegiatan Pengawasan Limbah cair dan pengambilan sampel di PT. Bukit Bintang Sawit di Desa Bukit Baling, Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi dilakukan pada tanggal 17 Maret 2015 dan hasil sampel keluar setelah 1 bulan pemeriksaan. Pengawasan dilakukan oleh Bidang Pengendalian Kerusakan dan Pencemaran Lingkungan. 3.2. Alat dan Bahan 3.2.1. Alat Tabel 2. Alat yang Digunakan No 1. 2. 3. 4.
Alat Alat tulis Kertas lakmus Derigen Spidol
4. 5.
Camera Laptop
6.
APD
Fungsi Mencatat informasi Mengukur pH Tempat sampel Pembuat nama sampel Dokumentasi Membuat berita acara Melindungi diri dari kecelakaan kerja
Kebutuhan 1 1 4 1
Satuan Buah Kotak Buah Buah
1 2
Buah Buah
3.2.2. Bahan a. Laporan UKL-UPL PT.Bukit Bintang Sawit. b. Surat Perintah Jalan dari BLHD Provinsi Jambi. c. Sampel Limbah
14
3.3. Pelaksanaan Metode Pelaksanaan Kegiatan magang meliputi seluruh kegiatan yang menyangkut proses pengawasan dan aspek teknis dilapanganstudi kasus pada PKS PT.Bukit Bintang Sawit. 3.3.1. Mekanisme Kegiatan Pengawasan di PT.Bukit Bintang Sawit : 1. Membuat rencana pengawasan, dasar penetapan terhadap perusahaan yang akan diawasi adalah adanya laporan dari Bidang Penataan dan Konservasi Lingkungan. 2. Membentuk Tim Pengawasan di tambah dengan perwakilan dari BLH Muaro Jambi, yang disahkan berdasarkan surat Keputusan (SK) Kepala BLHD Provinsi Jambi. 3. Penyiapan alat dan bahan yang akan di bawa ke lokasi, seperti Safety Equipment (Masker, topi, Sepatu, baju lapangan dan kacamata hitam) serta peralatan laboratorium (Kertas Lakmus dan dirigen ). 4. Inspeksi Lapangan yang terdiri dari tahapan inspeksi: a. Melakukan pertemuan awal dengan pihak PT.Bukit Bintang Sawit. Sebelum memulai kegiatan inspeksi atau pemeriksaan lapangan, kita harus melakukan pertemuan pendahuluan untuk:
Perkenalan dengan asisten manager PT.Bukit Bintang Sawit.
Menjelaskan kewenangan inspektur dan intansinya
Menjelaskan cara pelaksanaan pengawasan
b. Telaah dokumen, Seperti Dokumen UKL-UPL PT.Bintang Sawit. c. Pemeriksaan fisik lapangan (pengamatan lapangan, pemotretan dan pemeriksaan lapangan) seperti :
15
Pergi ke pabrik pengolahan sawit dan melihat keadaan pabrik tersebut seperti: limbah cair yang dihasilkkan PT. Bukit Bintang Sawit yaitu limbah dari hasil pencucian dan perebusan sawit.
Melihat penampungan limbah dari pabrik yang akan di salurkan ke IPAL
Peninjauan IPAL
Melihat dan menilai inlet dan outlet indikator, Land Aplication (LA) dan sumur pantau di perkebunan sawit tersebut.
d. Pengambilan Sampel Uji Selanjutnya melakukan pengambilan sampel uji terhadap inlet dan outlet indikator, LA dan sumur pantau, dengan menggunakan deregen saja karena tempat pengambilan sampel masih terjangkau. Cara pengambilan sampel uji yaitu menggunakan derigen , karena lokasinya terjangkau. e. Melakukan uji pH terhadap masing-masing sampel. f. Pembuatan Berita Acara Setelah tim mendapatkan informasi yang akurat baik dari hasil wawancara telaah dokumen dan fakta lapangan, tim membuat suatu rumusan hasil temuan pengawasan yang dituangkan dalam bentuk Berita Acara Pengawasan Sesuai Format baku yang telah ditentukan. g. Penandatanganan berita acara oleh kedua pihak h. Berpamitan dan kembali menuju BLHD Provinsi Jambi i. Memberikan sampel yang diambil ke UPTB Laboratorium BLHD Provinsi Jambi
16
j. Setelah ± 1 bulan hasil analisa atau uji sampel bisa diambil ke laboratorium 3.3.2. Pengumpulan Data 1. Data Primer Data primer yang didapat melalui : a. Pengukuran pH. b. Parameter BOD, COD, TSS, N Total dan Minyak Lemak di uji di UPTB Laboratorium Lingkungan Daerah BLHD Provinsi Jambi. c. Wawancara secara langsung dengan informan. Ditetapkan sebagai informan yaitu Bapak Supriadi selaku yaitu Asisten Pabrik Pt. Bukit Bintang Sawit. 2. Data Sekunder Laporan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL) PT.Bukit Bintang Sawit.
17
IV. HASIL DAN PEMBAHASAN
4.1. Deskripsi Perusahaan 4.1.1. Sejarah BLHD Provinsi Jambi Sejarah legal atau formal BLHD Provinsi Jambi selaku lembaga yang mengkoordinasikan pengendalian dampak lingkungan di Provinsi Jambi berdiri sejak tahun 1998, yaitu setelah dikeluarkannya KEPRES No. 77 tahun 1994 tentang Badan Pengendalian Dampak Lingkungan. Kemudian diatur lebih lanjut melalui keputusan Menteri Dalam Negeri (KEPMENDAGRI) No. 98 tahun 1996 tentang pedoman pembentukan, organisasi, dan Tata Kerja Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah dan Instruksi Menteri Dalam Negeri No.9 tahun 1996 tersebut datas diperkuat lagi dengan keputusan Menteri Dalam Negeri No.99 tahun 1998 tanggal 7 Juli 1998 Pembentukan Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah (BAPEDALDA) tingkat Jambi Badan Lingkungan Hidup Daerah (BLHD) Provinsi Jambi yang sebelumnya
adalah
Badan
Pengendalian
Dampak
Lingkungan
Daerah
(BAPEDALDA) berpedoman pada KEPRES dan KEPMENDAGRI tersebut, maka dengan peraturan daerah (PERDA) Provinsi Jambi No. 6 tahun 1998 tanggal 19 Oktober disahkan pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah (BAPEDALDA) Provinsi Daerah Tingkat 1 Jambi No. 6 tahun 1998. Kemudian di era reformasi terjadilah restrukturisasi organisasi sehingga mengalami perubahan struktur oragnisasi yang dituangkan PERDA Provinsi Jambi No. 5 tahun 2000 dan dijabarkan uraian tugas dalam keputusan Gubernur Jambi No.230 tahun 2001 tentang uraian tugas dan
18
fungsi satuan-satuan organisai pada Lembaga Teknis Daerah provinsi Jambi. Kemudian pada bulan Januari tahun 2009 disahkanlah nama baru menjadi BLHD (Badan Lingkungan Hidup Daerah) berdasarkan peraturan Daerah PERDA No.15 tahun 2008. Peratutan Daerah (PERDA) tersebut dibentuk berdasarkan atas Peraturan Pemerintah (PP) No. 41 tahun 2007. Untuk menjamin kualitas lingkungan hidup diperlukan pembinaan dan pengawasan dalam pengolahan lingkungan hidup, untuk itu diperlukan pengukuran kualitas lingkunagan hidup.Dalam rangka meningkatkan pelayanan dalam pengukuran kualitas diperlukan adanya Pengendalian kerusakan dan Pencemaran Lingkungan. Bidang Pengendalian Kerusakan dan Pencemaran Lingkungan memiliki 2 Sub Bidang yaitu Sub Bidang Pengendalian Pencemaran dan Sub Bidang Pengendalian Kerusakan Lingkungan .Berdasarkan Pergub No 28 tahun 2013 Bidang Pengendalian Kerusakan dan Pencemaran Lingkungan memiliki tugas dan fungsi (tupoksi). Salah satu tugas dan fungsi dari Bidang Pengendalian Kerusakan dan Pencemaran Lingkunganyaitu melaksanaan pemantauan kualitas Lingkungan dan pengawasan pencemaran lingkungan. Berdasarkan tupoksi bidang PKPL melakukan pengawasan air limbah di PT.Bukit Bintang Sawit, Muaro Jambi, Provinsi Jambi. Kegiatan penulis lakukan dalam rangka pelaksanaan PKPM di BLHD Provinsi Jambi.
4.1.2. Struktur Organisasi BLHD Provinsi Jambi Badan Lingkungan Hidup Daerah (BLHD) Provinsi Jambi yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah No 4 tahun 2013.Badan Lingkungan Hidup mempunyai 1 Sekretariat, 1 UPTB Laboratorium, 4 bidang dalam kaitan dengan
19
tugas pokok dan fungsi BLHD, yaitu Bidang penataan Hukum Lingkungandan B3, Bidang Komunikasi dan Informasi Lingkungan
dan Pemberdayaan
Masyarakat, Pengendalian Kerusakan dan Pencemaran Lingkungan, dan Bidang Penataan dan konservasi Lingkungan. Untuk stuktur organisasi BLHD Provinsi Jambi dapat di lihat pada Lampiran 2.
4.1.3. Visi dan Misi BLHD provinsi Jambi 1. Visi Mewujudkan BLHD Provinsi Jambi yang handal dan proaktif dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup menuju Jambi emas tahun 2015. 2. Misi
Mewujudkan
tata
kelola
pemerintahan
yang
baik
(Good
Governance) serta mengembangkan kapasitas kelembagaan yang bertanggung jawab dalam pelestarianfungsi lingkungan hidup
Melaksanakan pengendalian pencemaran & perusakan lingkungan hidup yang bersifat kooperatif dan berkesinambungan.
Mewujudkan pengelolaan SDA yang berlandasan prinsip-prinsip konservasi, rehabilitasi dan pemulihan yang benar.
Meningkatkan
peran
aktif
masyarakat
dalam
pengelolaan
lingkungan
Mengembangakan sistem informasi dan teknologi sebagai dasar pengelolaan lingkungan.
20
4.1.4. Uraian tugas pada Bidang Pengendalian Kerusakan dan Pencemaran Lingkungan Berdasarkan Peraturan Gubernur Jambi Nomor 28 Tahun 2013 menyatakan bahwa tugas dari Bidang Pengendalian Kerusakan dan Pencemaran Lingkungan adalah : 1) Bidang Pengendalian Kerusakan dan Pencemaran Lingkungan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan koordinasi pelaksanaan dibidang pengendalian kerusakan dan pengendalian pencemaran. 2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pengendalaian Kerusakan dan Pencemaran Lingkungan mempunyai fungsi : a. Penyusunan remusan kebijakan pelaksanaan dibidang Pengendalian Kerusakan Lingkungan dan Pengendalian Pencemaran Lingkungan. b. Pelaksanaan koordinasi pelaksanaan dibidang Pengendalian Kerusakan Lingkungan dan Pengendalian Pencemaran Lingkungan. c. Pelaksanaan fungsi tekni dibidang Pengendalian Kerusakan Lingkungan dan Pengendalian Pencemaran Lingkungan. d. Pelaksanaan
pemantauan
kualitas
Lingkungan
dan
Pengawasan
pencemaran lingkungan e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan 3) Bidang Pengendalian Kerusakan Dan Pengendalian Pencemaran Lingkungan terdiri dari: 1. Bidang kerusakan Lingkungan Mempuyai Tugas : a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan dibidang pengendalian Kerusakan Lingkungan
21
b. Penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan kebijakan dibidang Pengendalian Kerusakan Lingkungan c. Pelaksanaan fungsi teknis perlindungan, pencegahan, penanggulangan dan pengelolaan lingkungan hidup melalui pemantaun dan pengawasan pada bidang keanekaragaman hayati Pengendalian kerusakan lahan, kerusakan ekosistem perairan darat dan perairan pesisir dan laut. d. Pelaksanaan fungsi teknis pengelolaan kualitas air e. Pelaksanaan analisis, evaluasi dan pelaporan Sub Bidang Pengendalian Kerusakan Lingkungan f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan 2. Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan mempunyai fungsi : a. Penyiapan bahan perumusan kebijkan Pengendalian Pencemaran Lingkungan. b. Penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan pemantauan kualitas lingkungan c. Pelaksanaan fungsi teknis Pengendalian Pencemaran Lingkungan melalui pemantauan dan pengawasan meliputi pengelolaan pencemaran air dan udara pada industri dan nonindustri dan juga pengendalian pencemaran udara sumber bergerak d. Pelaksanaan analisis, evaluasi dan pelapora pencemaran lingkungan.
22
4.2. Pengawasan Lingkungan PT.Bukit Bintang Sawit (PT. BBS) 4.2.1. Pos Pengaduan dan Rencana Kegiatan a. Pos Pengaduan Pengaduan di BLHD Provinsi Jambi terbagi atas dua bagian yaitu pengaduan secara langsung-tidak langsung dan pengaduan tertulis-tidak tertulis.
1. Pengaduan secara langsung Pengaduan secara langsung seperti bicara dari mulut saja. Jika pengaduan secara lisan langsung kepada petugas penerima pengaduan, Pengadu mengisi formulir isian pengaduan sesuai format Peraturan Menteri No 09 Tahun 2010, yang terdapat pada Lampiran 3. 2. Pengaduan tidak langsung Pengaduan tidak langsung seperti melalui surat, sms, telepon dan faksimile. 3. Pengaduan tertulis Pengaduan secara tertulis disampaikan melalui antara lain : Surat, Surat elektronik, Faksimile dan Layanan pesan singkat. Pengaduan tertulis memuat informasi :
a.
Identitas pengadu yang paling sedikit memuat informasi nama, alamat, dan nomor telepon yangbisa dihubungi
b.
Lokasi terjadinya pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup
c.
Dugaan sumber pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup
d.
Waktu terjadinya pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup
e.
Media lingkungan hidup yang terkena dampak.
23
4. Pengaduan tidak tertulis atau lisan Pengaduan tidak tertulis disampaikan dengan cara antara lain : a. langsung kepada petugas penerima pengaduan b. melalui telepon. Pada pengawasan pada PT.BBS ini pengaduan dilakukan secara langsung oleh Ketua Bidang Penataan Dan Konservasi Ligkungan kepada Ketua Bidang Pengendalian Kerusakan dan Pencemaran Lingkungan (PKPL) dan tidak tertulis. Oleh sebab itu bidang PKPL melakukan pengawasan dan penataan terhadap ketaatan PT.BBS terhadap pengelolaan lingkungan hidup. Pos
pengaduan
lingkungan
adalah
wadah
atau
media
tempat
menyampaikan pengaduan kasus lingkungan yang dapat disampaikan melalui surat, sms, telepon, faksimile, atau langsung ke petugas Pos Pengaduan dengan mengisi formulir pengaduan dan/atau pengaduan kasus lingkungan, yang terbit dimedia massa maupun media elektronik untuk ditindaklanjuti/diawasi. Pengawasan ini merupakan kegiatan rutin Bidang Pengendalian Kerusakan dan Pencemaran Lingkungan (PKPL) untuk melakukan pembinaan dan pemantauan lingkungan di PT. Bukit Bintang Sawit (PT.BBS). b.
Rencana Kegiatan Rencana kegiatan yang dilakukan olehPejabat Pengawas Lingkungan
Hidup (PPLH/inspektur) adalah 1. Menilai dokumen UKL-UPL PT.BBS 2. Melihat laporan hasil uji air limbah PT.BBS 3. Pemeriksaan fasilitas proses produksi 4. Melihat keadaan pabrik PT.BBS
24
5. Memantau Pengendalian pencemaran
limbah cair yang dihasilkan
PT.BBS 6. Memantau kondisi IPAL PT.BBS 7. Pengambilan sampel 8. Pengukuran pH 9. Pembuatan berita acara.
4.2.2. Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup (PPLH) PPLHD adalah Pegawai negeri sipil pada intansi yang bertanggungjawab yang memenuhi persyaratan tertentu dan diangkat oleh Gubernur atau Bupati/Walikota. Tim pengawas ke PT.BBS terdiri dari tiga orang dari BLHD Provinsi Jambi dan satu orang dari BLH Muaro Jambi yang memiliki Surat Perintah Tugas dari BLHD Provinsi Jambi. Nama-nama PPLH pengawasan ke PT.BBS dapat dilihat di Surat Perintah Tugas yang terdapat dilampiran 4.
4.2.3. Menyiapkan Safety Equipment Safety Equipment adalah Alat Pelindung Diri (APD) yang digunakan oleh petugas yang melakukan kegiatan pemantauan. APD yang disiapkan atau yang akan dipergunakan pada saat turun kelapangan adalah : a. Masker : untuk alat melindungi mulut dari bau yang ditimbulkan dari limbah. b. Sepatu : Sepatu yang digunakan PPLH adalah sepatu yang aman dibawa kelapangan. c. Penutup kepala : topi untuk melindungi kepala.
25
d. Pakaian lapangan : pakaian lapangan yang telah diberikan oleh BLHD Provinsi Jambi yang dipakai untuk kegiatan lapangan. e. Kaca mata : Untuk melindungi mata. f. Sarung tangan : Untuk melindungi tangan saat dilapangan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Gambar 4 dibawah ini.
Gambar 2. APD yang dipakai PPLH Dari gambar diatas dapat kita lihat bahwa PPLH tidak menggunakan semua alat pelindung diri tersebut tapi hanya dibawa saja. Sebaiknya PPLH memakai semua alat yang dibawa, untuk mencegah terjadinya kecelakaan. Alat pelindung diri seperti pelampung dan tali juga sebaiknya dibawa untuk berjagajaga apabila turun kelapangan tapi pada saat melakukan pengawasan ke PT.BBS tidak dibawa.
4.2.4. Menyiapkan Kendaraan Roda 4 Untuk pergi melakukan pengawasan ke Perusahaan atau pabrik membutuhkan kendaraan roda 4 atau mobil. Pada saat melakukan pengawasan ke PT.BBS mobil yang digunakan adalah mobil yang disediakan oleh BLHD Provinsi Jambi.
26
4.2.5. Berangkat ke Lokasi Setelah semua persiapan yang diperlukan untuk pengawasan, maka selanjutnya berangkat terlebih dahulu ke BLH Muaro Jambi untuk meminta satu perwakilan atau staf dari BLH Muaro Jambi untuk melakukan pengawasan. Selanjutnya baru berangkat ke lokasi.
Gambar 3. BLHD Muaro Jambi 4.2.6. Pertemuan Awal Pihak Perusahaan Pertemuan
pembukaan
atau
pendahuluan
perlu
dilakukan
agar
kegiatan pengawasan dapat berjalan sebagaimana yang direncanakan. Dalam pertemuan pembukaan ini ketua tim pengawas yang ditunjuk. 1.
Memperkenalkan Tim Pengawas.
a. Memperkenalkan anggota tim pengawas kepada pihak perusahaan/pabrik. Dalam hal ini PT.BBS diwakili dengan Bapak Sapriadi selaku Asisten Pabrik. b. Menyerahkan Surat Perintah Tugas dari BLHD provinsi Jambi. Surat Perintah Tugas dapat dilihat pada Lampiran 3. 2.
Menjelaskan maksud dan tujuan pengawasan.
27
Ketua tim pengawas menjelaskan secara ringkas kepada asisten pabrik tentang
tujuan
pengawasan
serta menjelaskan bahwa pengawasan
tersebut dilaksanakan berkaitan dengan pengawasan rutin dan pengaduan dari Bidang Penataan Lingkungan Hidup, bahwa PT. BBS tidak menyerahkan laporan pengelolaan lingkungan hidup ke BLHD Provinsi Jambi. 3.
Menjelaskan Cara Pelaksanaan Pengawasan. Tim pengawas perlu menyampaikan cara pelaksanaan pengawasan sesuai
dengan rencana pengawasan. Rencana
pengawasan
tersebut
antara
lain
pemeriksaan fasilitas proses produksi, pengendalian pencemaran air dan pengambilan contoh uji limbah. Penjelasan cara pelasanaan pengawasan ini diperlukan
untuk memudahkan koordinasi dengan petugas pendamping dan
situasi nyata yang ada di PT.BBS ini. Pengawasan
dapat
didiskusikan
dengan
Asisten Menager PT.BBS
termasuk kemungkinan kendala-kendala yang dihadapi. Namun demikian tim pengawas yang memutuskan unit/lokasi yang akan diperiksa. Asisten Maneger diminta untuk menjelaskan kegiatan yang ada di lapangan nanti yaitu pada pabrik dan pada Pengolahan limbah cair serta menyediakan data tersebut untuk dievaluasi oleh tim pengawas. Data tersebut berupa hasil uji sampel limbah cair PT. BBS.
Gambar 4. Pertemuan Awal dengan pihak perusahaan 28
4.2.7. Telaah Dokumen Setelah tim pengawas memperoleh penjelasan tentang proses produksi dan sistem pengendalian pencemaran air serta memperoleh data terkait dengan haltersebut, maka tim pengawas wajib melakukan telaahan (review) terlebih dahulu terhadap penjelasan dan data tersebut. Pada saat dilakukan pengawasan, dokumen UKL-UPL PT.BBS tidak berada di perusahaan tapi dibawa oleh Menager Pabrik yang pada saat itu tidak berada di pabrik, dan juga PPLH tidak membawa Dokumen UKL-UPL maka PPLH hanya melihat surat izin pengolahan limbah , Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) dan laporan hasil uji limbah PT.BBS. 1. Status perizinan lingkungan Dari surat perizinan lingkungan yang berkaitan dengan pengendalian pencemaran air dan status perizinan ke lahan. Didalam pemeriksaan surat ini terdapat beberapa hal yang tidak sesaui yaitu : a. Parameter hasil analisis uji sampel untuk Land Aplication tidak sesuai dengan parameter yang ditentukan oleh peraturan. b. Didalam surat perizinan terdapat PT.BBS harus melakukan pengujian parameter limbah setiap 3 bulan sekali tapi masih belum rutin. c. Belum melakukan pemeriksaan air sungai sesui dengan izin yang dimiliki. d. Belum melakukan pelaporan pelaksanaan pemantauan dan pengelolaan lingkungan hidup setiap 6 bulan sekali ke BLHD Provinsi Jambi. Terakhir pelaporan adalah semester I 2014.
29
e. Data yang dimiliki kurang lengkap dan PT.BBS tidak memeriksa semua parameter kualitas air limbah setiap 3 bulan sekali. Sedangkan di surat perizinan terdapat bahwa pengujian air limbah wajib dilakukan setiap 3 bulan sekali. Contoh surat perizinan dilampirkan pada Lampiran 5. 2. Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) Dari SPPL didapatkan ketidaktaan perusahaan terhadap janji yang dibuat terdapat pada poin 2 yaitu kebersihan dan keindahan lingkungan usaha tidak terjaga, diperebusan terdapat tandan-tandan buah sawit yang membusuk dan belum diolah, di sekitar pabrik jalannya becek dan terdapat genangan limbah cair. SPPL dilampirkan di Lampiran 6.
Gambar 5. Tandan Buah Sawit Yang Tidak dimanfaatkan dan Keadaan Becek Karena Dokumen UKL-UPL tidak berada ditempat maka informasi yang didapat hanya dari asisten Pabrik saja. Untuk mengolah limbah yang dihasilkan tersebut PT.Bukit Bintang Sawit membuat kolam IPAL, kolam yang di miliki adalah sebanyak 13 kolam IPAL yaitu terdiri dari 1 kolam Aerator, 3 kolam indikator, 2 kolam anaerobik, 3 kolam aerobik , 1 kolam acidifikasi, 2 kolam sedimentasi dan 1 kolam deoling.
30
4.2.8. Inspeksi Lapangan 1.
Melihat keadaan pabrik PT.BBS pada saat melakukan proses produksinya. Pt.BBS memiliki 1 unit boiler dan 2 unit tungku bakar. Di dalam pabrik terdapat unit ginset berkapasitas 500 KVA.
Gambar 6. Boiler, Tungku Bakar dan Ginset PT.Bukit Bintang Sawit
2. Pemeriksaan Fasilitas Pengendalian Pencemaran Air Pemeriksaan
terhadap
fasilitas
pengendalian
pencemaran
air
merupakan kegiatan kunci dalam pengendalian pencemaran air. Untuk itu, beberapa hal penting berikut yang dilaksanakan oleh PPLH/PPLHD dalam pemeriksaan kegiatan pembuangan air limbah: A. Pemeriksaan terhadap sumber-sumber limbah cair Kolam untuk proses pengolahan limbah terletak di sekitar perkebunan sawit.Sludge yang dipompa dari tempat penampungan didistribusikan kolam tersebut. Pengolahan yangdilakukan terhadap limbah cair dalam kolam dilakukan dengan memanfaatkan bakteri aerob dananaerob yang ditumbuhkan pada setiap kolam. Adanya kedua bakteri ini dapat mengubah sludge menjadi pupuk ( Land Aplication).
31
Limbah cair yang dihasilkan oleh PT. BBS Muaro Jambi selama proses produksi yaitu sludge. Sludge dihasilkan pada proses klarifikasi minyak. Sludge didapat dari proses pemisahan minyak ataupun dari proses pembersihan alat dan lantai produksi. Sludge yang berasal dari proses pembersihan alat dan lantai produksi diendapkan dahulu kedalam fat pit Pond untuk diambil kembali minyak yang terkandung di dalamnya. Pada kolam ini bau yang ditimbulkan limbah sangat menyengat hidung. Setelah dari fat pit, limbah tersebut dialirkan dahulu ke penampungan baru setelah itu dipompakan ke kolam IPAL. Keadaan penampungan air limbah pada PT ini mengalami Pelimpahan sehingga tanaman yang berada di sekitar tempat penampungan mati. Hal ini diakibatkan karena limbah yang dihasilkan melampai batas dan penampungan air limbah yang kurang besar.
Gambar 7. Penampungan Air Limbah Mengalami Pelimpahan Sedangkan sludge yang dihasilkan dari proses pemisahan minyak langsung masuk kepenampungan untuk dipompa kekolam IPAL. Peta Instalansi Pengolahan Air Limbah (IPAL) PT.Bukit Bintang Sawit dapat dilihat pada Gambar 8 dibawah ini.
32
Gambar 8. Peta Instalansi Pengolahan Air Limbah (IPAL) PT.Bukit Bintang Sawit
1. Kolam Deolling Pond ( Kolam Pengutipan Minyak ) Deolling Pond berfungsi untuk pengutipan kadar minyak kembali yang sebelumnya sudah dikutip dikolam fatpit.
2. Acidification Pond ( Kolam Pengasaman ) Kolam pengasaman yang dimiliki oleh PT.Bukit Bintang sawit memiliki kapasitas 18.000 𝑚3 . Limbah yang segar mengandung senyawa organik yang mudah dihidrolisa dan menghasilkan senyawa asam. Agar senyawa ini tidak mengganggu
proses
pengendalian
limbah
maka
dilakukan
pengasaman
(acidification).
3. Anaerobic Pond ( Kolam Anaerobik ) PT. Bukit Bintang Sawit memiliki 2 kolam anaerobik, yaitu kolam Anaerobik berkapasitas 3000 𝑚3 dan 16.500 𝑚3 . Kolam anaerob ini berfungsi untuk menurunkan BOD, dan COD serta minyak dan lemak dari limbah pabrik sawit.
33
4. Kolam Aerasi ( Aerator ) Kolam Aerasi yang dimiliki oleh PT. BBS memiliki kapasitas 7.500 𝑚3 . Sistem aerasidigunakan dengan maksud untuk mengurangibau yang mungkin timbul akibat proses oksidasi yang tidak sempurna dan untuk membunuh bakteri anaerobik, yaitu dengan cara menyemburkan air limbah dengan menggunakan aerator.
5. Aerobic Pond ( Kolam Aeribik ) PT.Bukit Bintang Sawit Memiliki 3 kolam aerobik, yaitu kolam aerobik yang berkapasitas 6000 𝑚3 , 6000 𝑚3 dan 7.000 𝑚3 . Kolam berfungsi dalam penurunan TSS secara cepat karena kinerja bakteri aerobik yang sangat membutuhkan pasokan oksigen dalam melakukan aktifitasnya. Didalam kolam ini juga terdapat aerator.
6. Sedimentation Pond (Kolam Pengendapan) PT. BBS Memiliki 2 kolam pengendapan yang berkapasitas 3000 𝑚3 dan 200 𝑚3 . Kolam sedimentasi berfungsi sebagai memisahkan cairan lumpur secara kontinyu dalam keadaan aerob. Waktu penahan selama 4 hari, dan dilanjutkan pada kolam pengendapan ke 2.
7. Indikator PT. BBS Memiliki 3 kolam indikator. Fungsi kolam indikator ini adalah untuk uji kualitas effluent pengolahan limbah dengan indikator biologis. effluent adalah uji kualitas air limbah tersebut menggunakan indikator biologis. Indikator biologis yang digunakan disini adalah ikan nila.Dari kolam indikator ini lalu di buang ke sungai Berembang.
34
B. Pengambilan Sampel Air Limbah Pada saat melihat keaadaan IPAL PT.BBS maka dilakukan pengambilan sampel terhadap Inlet IPAL, outlet IPAL, outlet LA dan sumur pantau. Pada saat pengambilan sampel ini PPLH hanya melakukan pengambilan sampel hanya dengan derigen saja, hal ini dikarenakan sampel yang diambil dangkal dan tempat pengambilan sampelnya mudah.
C. Pengukuran pH Sampel Air Limbah Pengukuran
pH
pada
masing-masing
sampel
dilakukan
dengan
menggunakan kertas lakmus. Langkah pengukuran pH menggunakan kertas lakmus adalah sebagai berikut :
Pertama-tama ambil sampel limbah
Masukkan limbah tersebut kedalam diregen 2 L
Ambil kertas lakmus dan celupkan kertas lakmus kedalam limbah tersebut
Keluarkan kertas lakmus dan goyangkan sedikit.
Lihat perubahan warna pada kertas lakmus ukur dengan kotak kertas lakmus tersebut
Baca dan catat hasilnya.
Gambar 9. Pengukuran pH
35
Hasil dari pengambilan sampel dapat dilihat pada Tabel 3 dibawah ini. Tabel 3. Hasil Uji pH Sampel PT.BBS No 1. 2. 3. 4.
Lokasi Inlet IPAL Outlet IPAL Outlet LA Sumur Pantau
pH 5 9 9 6
BML 6-9
Dari Tabel 3 diatas dapat kita lihat bahwa nilai pH mengalami peningkatan dari keadaan asam berubah menjadi basa. Peningkatan pH ini disebabkan kerena terjadinya aktivitas biologi pada limbah selama proses IPAL.
4.2.9. Pertemuan Akhir dan Pembuatan Berita Acara Pada saat turun kelapangan dibuat berita acara. Berita acara adalah naskah dinas yang berisi keterangan atau suatu hal dari kegiatan yang dilaksanakan dalam melakukan pengawasan dan ditandatangani secara bersama-sama oleh tim pengawas dan pihak perusahaan. Berita acara pada PT. Bukit Bintang Sawit (PT. BBS) adalah sebagai berikut : a. PT.BBS memiliki doumen UKL-UPL berdasarkan persetujuan SK Bupai Muaro Jambi Nomor 660/720/Eko tanggal 05 November 2003. Luas lahan yang dimiliki saat ini 1.600 ha yang berlokasi di Kecamatan Kumpeh Kabupaten Muaro Jambi. Dan kapasitas pabrik minyak kelapa sawit dengan kapasitas 45 ton TBS/jam. b. PT.BBS memiliki izin pembuangan air limbah ke air atau sumber air dari pengelolaan minyak kelapa sawit berdasarkan SK Bupati Muaro Jambi Nomor : 263/Kep.Bup/LH/2012 yang berlaku selama 5 Tahun. c. Lokasi lahan Aplikasi berada di blok A1 dan A1b dan sudah memiliki 1 sumur pantau.
36
d. Memiliki izin pemanfaatan air limbah ke lahan aplikasi yang dikeluarkan oleh Bupati muaro Jambi No: 102 Tahun 20111 tentang izin pemanfaatan Air Limbah Pabrik. Kelapa sawit pada tanah perkebunan kelapa sawit PT Bukit Bintang Sawit tanggal 14 Maret 2011 berlaku selama 5 ( lima ) Tahun. Sebelum dikeluarkannya izin pemanfaatan limbah kelahan aplikasi, perusahaan telah membuat dokumen kajian lahan aplikasi pada tahun 2010. e. PT BBS memiliki 13 ( tiga belas ) kolam IPAL dan kolam yang digunakan untuk lahan Aplikation ( LA) adalah kolam Aerobik I dan kolam outlet yang dibuang ke badan air adalah kolam indikator yaitu kolam 13. f. Telah melakukan pemantauan limbah cair yang dibuang ke badan air namun belum setiap bulan dengan hasil diatas baku mutu lingkungan untuk parameter BOD dan COD yaitu pada bulan Juli 2014 berdasarkan Peraturan Gubernur Jambi Nomor 20 Tahun 2007 g. Dari hasil vertifikasi dilapangan hasil analisa limbah cair outlet pada semester II tahun 2014 hanya dilakukan pada bulan Juli dan Agustus sedangkan pada bulan Februari dan Maret 2015 sampel
diantar ke
Laboratorium namun hasilnya belum diambil oleh pihak perusahaan. h. Telah melakukan pemantauan limbah cair untuk outlet Lahan Aplikasi ( LA) setiap bulan namun parameter yang diukur belum sesuai dengan keputusan Menteri LH Nomor 28 dan 29 Tahun 2003 tentang Pedoman Teknis Pengkajian dan Pemanfaatan Air Limbah dari Industri Minyak Sawit pada tanah perkebunan Kelapa Sawit Syarat Dan Tata Cara Perizinan Pemanfaatan Air Limbah dan Industri Minyak Kelapa Sawit.
37
i. Belum terdapat papan indikator yang memuat informasi tentang titik penataan beserta koordinatnya pada areal limbah outlet baik outlet ke Badan air dan Outlet Lahan Aplikasi. j. Telah melakukan pemeriksaan sumur pantau, sumur kontrol setiap 3 bulan sekali ( sesuai dengan izin yang dimiliki ), namun belum melakukan pemeriksaan terhadap air sungai. k. Sumur pantau yang terdapat pada lahan aplikasi maupun lahan non aplikasi belum ditutup sehingga berpotensi bercampur dengan air hujan. l. Pada Outlet air limbah untuk kelahan aplikasi dan outlet ke badan perairan telah dipasang Meteran Air. Meteran Air berfungsi sebagai pengukur volume air yang mengalir. m. Perusahaan sudah melaporkan pelaksanaan pemantauan dan pengelolaan lingkungan setiap 6 bulan sekali ke BLHD Kab. Muaro Jambi, terkhir laporan semester I ( periode Juni 2014) tembusan ke BLHD Provinsi Jambi. Untuk lebih jelasnya berita acara pengawasan dapat dilihat pada Lampiran 7. Dari berita acara diatas dapat kita lihat bahwa PT.BBS sudah memiliki izin pembuangan air limbah ke air dan memiliki izin pemanfaatan air limbah ke lahan aplikasi. Tapi pada saat melakukan pengawasan, pengawas masih menemui ketidaktaatan perusahaan seperti : 1. PT.BBS belum melakukan pemantauan limbah cair setiap bulannya, sedangkan berdasarkan Peraturan Gubernur Jambi Nomor 20 tahun 2007 menyatakan bahwa pemantauan limbah cair industri harus dilakukan setiap 1 kali dalam sebulan.
38
2. Pada analisa limbah cair outlet badan air pada hanya dilakukan pada semester II tahun 2014 hanya dilakukan bulan Juli dan Agustus dan pada tahun 2105 hanya dilakukan pada bulan Januari 2015 sedangkan pada bulan pebruari sudah diantar ke laboratorium lingkungan tapi belum diambil pihak perusahaan. 3. Pihak perusahaan telah melakukan pemantauan limbah cair untuk outlet Lahan Aplikasi ( LA) setiap bulan namun parameter yang diukur belum sesuai dengan keputusan Menteri LH Nomor 28 dan 29 Tahun 2003. 4. Belum terdapat papan indikator yang memuat informasi tentang titik penataan beserta koordinatnya pada areal limbah outlet baik outlet ke Badan air dan Otlet Lahan Aplikasi. Pihak BLHD menyuruh pihak perusahaan membuat papan indikator beserta koordinat aeralnya supaya mudah untuk menentukan areal tersebut. 5. Pihak perusahaan belum melakukan pemeriksaan terhadap air sungai dan sebaiknya
perusahaan
melakukan
pemeriksaan
air
sungai
untuk
mengetahui apakah PT.BBS menimbulkan dampak pada air sungai yang akan berdampak bagi masyarakat. 6. Pihak perusahaan belum melaporkan pelaksanaan pemantauan dan pengelolaan lingkungan pada tahun 2015. 7. Pada Outlet air limbah untuk kelahan aplikasi dan outlet ke badan perairan telah dipasang Meteran Air, tapi data dari volume air tersebut tersebut tidak dicatat.
39
8. Pada
Land
Aplication
ini
tidak
ditanami
tanaman
lain
untuk
perbandindingan apakah pada lahan aplikasi tersebut tidak mengandung racun tapi langsung di aplikasikan ke sawit.
Gambar 10. Pembuatan Berita Acara Dari berita acara diatas maka pihak BLHD Provinsi Jambi memberikan rekomendasi kepada pihak pabrik yaitu : 1. Pihak BLHD memberikan masukan agar pihak PT. BBS harus melakukan pemantauan limbah cair, air sungai setiap bulan dan melaporkannya ke Badan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Jambi. 2. Hasil dari paremeter uji sampel menyatakan bahwa masih ada parameter yang belum sesuai dengan standar baku mutu, oleh karena itu pihak BLHD memberikan wewenang agar perusahaan memperbaiki IPAL. 3. Pihak pengawas memberikan kelonggaran kepada pihak PT. BBS bahwa pihak BLHD memberikan waktu selama 1 bulan untuk memperbaiki semua kegiatan, kalau tidak berubah juga maka pihak BLHD bisa mengambil keputusan. 4. Sebaiknya data debit dari flowmeter dicatat dan di laporkan juga.
40
Karena PT.Bukit Bintang Sawit belum taat pada peraturan, berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 58 Tahun 2002 menyatakan bahwa, apabila dari hasil pengawasan menunjukkan ketidaktaatan terhadap peratuaran-peraturan perundang-undangan dibidang lingkungan hidup, maka dilakukan langkah-langkah sebagai berikut : a. Mengusulkan kepada pejabat yang memberi penugasan dan memberikan peringatan dan atau teguran berdasarkan kewenangan dan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. b. Memberikan saran tindak kepada badan/pimpin instansi pemberi izin usaha dan atau kegiatan untuk dilakukan pencabutan izin. c. Memberikan saran tindak kepada Gubernur/Bupati/Walikota untuk melakukan paksaan pemerintahan. d. Memberikan saran tindak penyelesaian secara perdata di pengadilan , atau diluar pengadilan terdapat konflik antara masyarakat dengan penanggung jawab usaha dan atau kegiatan akibat dampak yang ditimbulkannya e. Memberikan saran tindak penyelesaian melalui penegakan hukum pidana.
4.2.10. Menyerahkan Sampel ke Laboratorium BLHD Provinsi Jambi Sampel-sampel yang diambil dilapangan diserahkan ke Laboratorium BLHD Provinsi Jambi untuk di uji. Penyerahan sampel harus disertai dengan berita acara penyerahan sampel. Berita acara penyerahan sampel dapat dilihat pada Lampiran 8. Hasil uji sampel dapat diambil setelah kurang lebih 1 bulan. Dari hasil laboratorium tersebut didapatkan hasil pada Lampiran 9.
41
Gambar 11. UPTB Laboratorium Badan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Jambi 4.2.11. Membuat Nota Dinas Hasil Inspeksi Naskah dinas intern dilingkungan unit kerja yang dibuat oleh seorang pejabat dalam melaksanakan tugas guna menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan. Laporan adalah Penyampaian hasil pelaksanaan kegiatan secara tertulis yang ditujukan kepada Kepala Badan untuk mengetahui output kegiatan pengawasan yang dilakukan. Laporan dari PPLH pengawasan di PT. BBS ini ditanda tangani oleh Ketua Badan Bidang Kerusakan dan Pencemaran Lingkungan. Laporan Pengawasan diberikan tanggal 25 maret 2015, hal ini sesuai dengan Surat Perintah Tugas yang menyatakan bahwa PPLHD harus menyampaikan laporan paling lambat 7 hari kerja setelah tugas dilaksanakan. Laporan PPLH pengawasan di PT. BBS dapat dilihat pada Lampiran 10.
4.2.12. Membuat Analisis Yuridis Hasil Inspeksi Lapangan Analisis yuridis adalah Acuan Peraturan Perundangan yang berlaku yang dibuat berdasarkan fakta dan temuan lapangan untuk menentukan status ketaatan perusahaan terhadap pengelolaan lingkungan. Analisis Yuridis pengawasan pada
42
PT.Bukit Bintang Sawit dapat dilihat pada halaman 3 Laporan Pengawasan pada Lampiran 10.
4.2.13. Hasil Uji Parameter Sampel Air Limbah Untuk pengukuran parameter-parameter kimia seperti BOD, COD, TSS, N Total dan Minyak lemak dilakukan pada UPTB Laboratorium Lingkungan Daerah BLHD Provinsi Jambi. Setelah ± 1 bulan sampel dapat diambil di Laboratorium. Data uji sampel tersebut adalah Tabel 4. Hasil Uji Laboratorium Sebelum Pengolah- an (inlet) dan Setelah Pengolahan (outlet) di IPAL di PT.Bukit Bintang Sawit 2015 Satndar Kadar Evektivtas No Parameter Inlet Outlet Baku penurunan (%) Mutu 1 pH 6 9 6-9 2 BOD5 (mg/l) 16890 564 100 16326 96,7 3 COD (mg/l) 54720 1584 350 53136 97,1 4 TSS (mg/l) 19940 144 250 19796 99,3 Minyak dan 5 56 26 25 53,6 Lemak (mg/l) 30 N - Total 6 85 48 50 43,52 (mg/l) 37
Pada Tabel 4 dapat dilihat bahwa parameter BOD5, COD, TSS, minyak dan lemak serta N Total setelah mengalami proses pengolahan mengalami penurunan. Penurunan kadar parameter ini disebabkan oleh adanya proses fisik dan biologi selama limbah berada di IPAL. Nilai pH mengalami peningkatan dari suasana asam berubah menjadi basa. Peningkatan pH ini disebabkan karena terjadinya aktivitas biologi pada limbah selama proses di IPAL. Reaksi biologi yang dapat meningkatkan pH adalah denitrifikasi, pemecahan nitrogen organik dan reduksi sulfat (Kusnoputranto,1997). Efektivitas pengelolaan limbah cair tersebut dapat diketahui dengan cara membagi penurunan kadar parameter kualitas limbah cair dengan kadar sebelum
43
di olah pada IPAL. Hasil perhitungan pada Tabel 4 di atas terlihat bahwa IPAL di PT. Bukit Bintang Sawit telah dapat menurunkan kadar polutan lebih dari 80 % untuk parameter BOD5, COD, TSS, minyak dan lemak serta lebih dari 50 % untuk parameter N total.
Walaupun efektivitas sudah lebih dari 40% namun kadar
polutan tersebut masih terdapat penyimpangan dari baku mutu yang telah ditetapkan oleh Keputusan Menteri Lingkungan Hidup nomor: Kep-51/MENLH /10/1995 tentang baku mutu limbah cair untuk kegiatan industri kelapa sawit. Penyimpangan parameter dapat dilihat pada Tabel 5. Tabel 5. Penyimpangan Parameter Kualitas Limbah Cair dari BML dan Hasil Uji antara Nilai Parameter Outlet IPAL dengan BML No Parameter Outlet BML Penyimpangan 1 pH 9 6-9 2 BOD5 (mg/l) 564 100 464* 3 COD (mg/l) 1584 350 1234* 4 TSS (mg/l) 144 250 5 Minyak dan Lemak(mg/l) 26 25 1 6 N - Total (mg/l) 48 50 Keterangan: * ada perbedaan yang signifikan dengan BML Dari Tabel 5 menunjukkan bahwa pH limbah cair pada outlet IPAL berada dalam kisaraan BML. Perubahan pH ini disebabkan oleh proses asidifikasi selama biodegradasi anaerob yang menghasilkan asam-asam yang bersifat asam sehingga menyebabkan pHsistem berubah. Parameter BOD5, COD, minyak dan lemakmasih berada diatas BML dan N total serta TSS sudah berada dibawah BML. Hasil analisis menunjukkan bahwa nilai parameter BOD5, COD ,minyak dan lemak menunjukkan angka yang signifikan atau terdapat perbedaan yang nyata dengan baku mutu. Penurunan kandungan COD ini menunjukkan bahwa mikroorganisme telah beradaptasi dengan limbah yang akan diolah dan mampu mendegradasi bahan organik yang terdapat di dalam limbah . Sedangkan untuk parameter N total dan TSS telah efektif karena kadar N Total dan TSS lebih
44
rendah dari baku mutu. Sedangkan untuk parameter BOD5, COD, minyak dan lemak belum dinilai efektif karena masih berada diatas baku mutu. Untuk parameter pH masih berada dalam kisaran baku mutu (6-9). Dan hasil analisa uji outlet LA dapat dilihat pada Tabel 6 dibawah ini. Tabel 6. Penyimpangan Parameter Kualitas Limbah Cair dari BML dan Hasil Uji antara Nilai Parameter OutletLA dengan BML No Parameter Outlet BML Penyimpangan 1 pH 9 6-9 2 BOD5 (mg/l) 241 100 141 3 COD (mg/l) 452 350 102 4 TSS (mg/l) 32 250 5 Minyak dan Lemak(mg/l) 8.0 25 6 N - Total (mg/l) 25 50 Dari Tabel 6 menunjukkan bahwa,pH limbah cair pada outlet LA berada dalam kisaraan BML. Parameter BOD5 dan COD yang masih berada di bawah BML , tapi penyimpangannya sudah tidak terlalu tinggi lagi. Sedangkan minyaklemak sudah berada dibawah BML. Sedangkan untuk parameter N total dan TSS telah efektif karena kadar N Total dan TSS lebih rendah dari baku mutu. Sedangkan untuk parameter BOD5, COD, minyak dan lemak belum dinilai efektif karena masih berada diatas baku mutu. Untuk parameter pH masih berada dalam kisaran baku mutu (6-9).
45
V. KESIMPULAN DAN SARAN
5.1.Kesimpulan Dari pembuatan Laporan Pengalaman Kerja Praktek Mahasiswa (PKPM) ini dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut: a. Pengawasan yang dilakukan pada PT. Bukit Bintang Sawit ( PT. BBS) berjalan dengan baik dan sesuai dengan Standar Operation Proses (SOP) Pengawasan. b. Dari hasil pangawasan ditemukan hal-hal yang menunjukkan ketidaktaan PT. BBS pada peraturan, seperti laporan yang belum diberikan ke BLHD Provinsi Jambi, penampungan limbah yang kecil, sumur pantau yang belum ditutup, parameter uji limbah yang belum Sesuai Standar Baku Mutu dan juga Dokumen UKL-UPL yang tidak berada di perusahaan.
5.2. Saran Dari pembuatan Laporan Pengalaman Kerja Praktek Mahasiswa (PKPM) ini dapat diambil beberapa saran sebagai berikut: a. Sebaiknya PPLH dalam melaksanakan pengawasan menggunakan Alat Pelindung Diri (APD) supaya tidak terjadi suatu kesalahan ataupun kecelakaan pada saat pengawasan. b. Sebaiknya PT.Bukit Bintang sawit memperbaiki semua kinerja dari pabrikdan juga Intalansi Pengolahan Air Limbah serta dokumen-dokumen berada dilokasi yang telah disarankan oleh BLHD Provinsi Jambi. c. Sebaiknya BLHD Provinsi Jambi mengambil tindakan tegas terhadap perusahaan yang belum taat terhadap peraturan.
46
DAFTAR PUSTAKA
Berita Acara Pengawasan Lingkungan Hidup, Badan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Jambi, PT. Bukit Bintang Sawit, 2015 Hanum,F.,2009.Pengolahan Limbah Cair Pabrik Cair, http://repository.usu.ac.id/ bitstream/123456789/25994/5/Chapter%20I.pdf. Akses Mei 2015 Kepmen LH No 9 Tahun 2003, Tentang Kunjungan Pengawasan Lapanagan Kepmen LH No 56 Tahun 2002, Pedoman Umum Pengawasan Penataan Lingkungan Hidup Bagi Pejabat Pengawas KepmenLH no. 57 tahun 2002, Pedoman Umum Pengawasan Penataan Lingkungan Hidup Kusnoputranto,H., 1997.Air Limbah,Direktor Jendral Dapertemen Pendidikan dan Kebudayaan,Jakarta
Pendidikan
Tinggi
Rahardjo,N.,2009.Teknik Intalasi Pengolahan Air Limbah Pabrik Minyak Kelapa Sawit,http://ejournal.uinsuska.ac.id/index.php/sitekin/article/view/529/50 4 adalah 529.Pdf.Akses, Mei 2015 Peraturan Gubernur Jambi Nomor 20 Tahun 2007 Peraturan Mentri Lingkungan Hidup No.5 Tahun2014, Tentang Baku Mutu Limbah Cair Peraturan Menteri Lingkungan Hidup nomor 13 Tahun 2010, Tentang Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup Dan Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Dan Pemantauan Lingkungan Hidup. Suratmo.G, 2003. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan.Gadjah Mada University Press.Bogor. 233 Hal Novra. A, 2010.Kajian Efektifitas Teknologi IPAL Industri CPO Provinsi Jambi,Bidang Pengembangan Dan Penerapan IptekBalitbangda Provinsi Jambi,Jambi.
47
