TANGGUNG JAWAB KONSULTAN AMDAL DALAM PEMBUATAN ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN

TANGGUNG JAWAB KONSULTAN AMDAL DALAM PEMBUATAN ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN Oleh : M.SAIFUDIN 0710015195 Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Mulawarman Email. Asrimirantyfitriadara.yahoo.com

ABSTRACT M.Saefuddin, 2013, Tanggung Jawab Konsultan Amdal Dalam Pembuatan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan dibawah bimbingan Ibu Dr. Rosmini, S.H.,M.H sebagai Pembimbing I, Bapak Khristyawan Wisnu Wardana, S.H sebagai Pembimbing II. Adapun permasalahan mengetahui bagaimana tanggung jawab konsultan Amdal terhadap analisis dampak lingkungan dan apa saja kendala yang dihadapi oleh konsultan Amdal dalam mempertanggung jawabkan analisis mengenai dampak lingkungan. Berdasarkan hasil penelitian konsultan Amdal harus bertanggung jawab atas semua data yang dibuatnya sehingga konsultan Amdal harus dalam membuat analisis mengenai dampak lingkungan harus berhati-hati. Implikasi apabila salah dalam pembuatan Amdal adalah mengenai pertanggung jawaban. Tanggung jawab ini menyangkut ganti rugi apabila konsultan itu melakukan kesalahan dan kelalaian dalam membuat data analisis. *Kata Kunci. Izin Lingkungan, AMDAL

Pendahuluan Pembangunan Berkelanjutan menurut Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Penegelolaan Lingkunga Hidup (PPLH) adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahtraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan masa depan.1 Pembangunan yang berwawasan lingkungan merupakan prinsip dengan lingkungan hidup yang modern hal tersebut sejalan dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan. Hal ini sebagaimana termuat dalam Pasal 1 angka 3 yang berbunyi “pembangunan berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu generasi masa kini dan generasi masa depan. Salah satu cara dalam pembangunan, perusahaan harus membuat Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), Usaha Pemantauan Lingkungan 1

Dr. Marhaeni Ria Siombo, SH, Msi., 2012, Hukum Lingkungan dan Pelaksanaan Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia, Penerbit PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, Hal 57

M. Saifudin 0710015195 | 1

(UPL), serta Usaha Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Perizinan Lingkungan Hidup. Sehingga diharapkan dapat meminimalisirkan dampak kerusakan lingkungan. Pembuatan dokumen-dokumen untuk memperoleh izin lingkungan hidup yang dibuat dan disusun oleh perusahaan, dan dapat dibantu oleh konsultan. Hal ini sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 11 Tahun 2008 tentang Persyaratan Kompetensi Dalam Penyusunan Dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup dan Persyaratan Lembaga Pelatihan Kompetensi Penyusunan Dokumen Analisis Mengenai Dmapak Lingkungan Hidup yang termuat dalam Pasal 1 angka 2 yaitu; Lembaga penyedia jasa penyusun dokumen AMDAL adalah badan hukum yang bergerak dalam bidang jasa penyusunan dokumen AMDAL. Untuk itulah maka setiap konsultan Amdal harus bertanggung jawab atas semua data yang dibuatnya sehingga konsultanAmdal harus berhati-hati dalam membuat analisis mengenai dampak lingkungan. Tanggung jawab Amdal ini menyangkut ganti rugi apabila konsultan Amdal itu melakukan kesalahan dalam membuat data analisis. Dalam segala hal, si pemberi kuasa dapat secara langsung menunjuk orang yang ditunjuk oleh si kuasa sebagai penggantinya itu. Dari pemaparan di atas sangat jelas bahwa tanggung jawab konsultan Amdal sangat besar, oleh sebab penulis mengambil judul “TANGGUNG JAWAB KONSULTAN AMDAL DALAM PEMBUATAN ANALISI MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN”. Rumusan masalah Bertitik tolak dari uraian di atas, maka yang menjadi permasalahan adalah: 1. Bagaimana tanggung jawab konsultan Amdal terhadap analisis mengenai dampak lingkungan ? 2. Apa saja kendala yang dihadapi oleh konsultan Amdal dalam mempertanggung jawabkan analisis mengenai dampak lingkungan? Tujuan penelitian Penelitian ini secara menyeluruh mempunyai tujuan untuk : 1. Mengetahui tanggung jawab konsultan Amdal terhadap analisis mengenai dampak lingkungan 2. Mengetahui kendala yang dihadapi oleh konsultan Amdal dalam mempertanggung jawabkan analisis mengenai dampak lingkungan Manfaat Penelitian Secara teoritis kegunaan penelitian ini akan berguna untuk perkembangan ilmu pengetahuaan dalam Hukum Lingkungan khususnya yang berhubungan dengan konsultan AMDAL. Secara praktis diharapkan hasil penelitian ini dapat merupakan rekomendasi/pemikiran/konsep/saran untuk digunakan para pihak yang berkepentingan, baik bagi praktisi, akademisi ataupun aparat penegak hukum. Tinjauan Pustaka A. Tanggung Jawab Tanggung jawab menurut kamus umum Bahasa Indonesia adalah, keadaan wajib menanggung segala sesuatunya. Sehingga bertanggung jawab menurut kamus Bahasa Indonesia adalah berkewajiban menanggung, memikul jawab,mananggung segala sesuatunya, atau memberikan jawab dan menanggung akibatnya.

M. Saifudin 0710015195 | 2

B. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) menurut Kamus Lingkungan yang dimaksud dengan: 1. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) adalah hasil studi mengenai dampak penting suatu usaha atau kegiatan yang direncanakan terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan. 2. Amdal kegiatan terpadu/multi sektor adalah hasil studi mengenai dampak penting usaha atau kegiatan yang terpadu yang direncanakan terhadap lingkungan hidup dalam satu kesatuan hamparan ekosistem dan melibatkan kewenangan lebih dari satu instansi yang bertanggung jawab. 3. Amdal kawasan adalah hasil studi mengenai dampak penting usaha atau kegiatan yang direncanakan terhadap lingkungan hidup dalam satu kesatuan hamparan ekosistem dan menyangkutkewenangan satu instansi yang bertanggung jawab.2 1. Isi Dokumen Amdal Bentuk hasil kajian AMDAL berupa dokumen AMDAL yang terdiri dari 5 (lima) dokumen, yaitu: Dokumen Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan Hidup (KA-ANDAL), Dokumen Analisis Dampak Lingkungan Hidup (ANDAL), Dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL), Dokumen Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL), Dokumen Ringkasan Eksekutif. a. Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan Hidup (KA-ANDAL) KA-ANDAL adalah suatu dokumen yang berisi tentang ruang lingkup serta kedalaman kajian ANDAL. Ruang lingkup kajian ANDAL meliputi penentuan dampak-dampak penting yang akan dikaji secara lebih mendalam dalam ANDAL dan batas-batas studi ANDAL. Sedangkan kedalaman studi berkaitan dengan penentuan metodologiyang akan digunakan untuk mengkaji dampak. Penentuan ruang lingkup dan kedalaman kajian ini merupakan kesepakatan antara Pemrakarsa Kegiatan dan Komisi Penilai AMDAL melalui proses yang disebut dengan proses pelingkupan. Beberapa contoh isi dari KA antara lain izin tata ruang, izin prinsip lokasi, peta-peta terkait, dan lain-lain. Selain itu juga harus ada sosialisasi dengan masyarakat sekitar berupa papan pengumuman. b. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (ANDAL) ANDAL adalah dokumen yang berisi telaahan secara cermat terhadap dampak penting dari suatu rencana kegiatan. Dampak-dampak penting yang telah diindetifikasi di dalam dokumen KA-ANDAL kemudian ditelaah secara lebih cermat dengan menggunakan metodologi yang telah disepakati. Tujuannya untuk menentukan besaran dampak. Setelah besaran dampak diketahui, selanjutnya dilakukan penentuan sifat penting dampak dengan cara membandingkan besaran dampak terhadap kriteria dampak penting yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

2

Drs. H.A. Mustofa, 2005, Kamus Lingkungan, Penerbit Rineka Cipta, Jakarta, hal 8

M. Saifudin 0710015195 | 3

Tahap kajian selanjutnya adalah evaluasi terhadap keterkaitan antara dampak yang satu dengan yang lainnya. Evaluasi dampak ini bertujuan untuk menentukan dasar-dasar pengelolaan dampak yang akan dilakukan untuk meminimalkan dampak negatif dan memaksimalkan dampak positif. Bisa dibilang ANDAL ini merupakan isi sebenar-benarnya dari Kajian AMDAL nantinya. c. Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) RKL adalah dokumen yang memuat upaya-upaya untuk mencegah, mengendalikan dan menanggulangi dampak penting lingkungan hidup yang bersifat negatif serta memaksimalkan dampak positif yang terjadi akibat rencana suatu kegiatan. Upaya-upaya tersebut dirumuskan berdasarkan hasil arahan dasar-dasar pengelolaan dampak yang dihasilkan dari kajian ANDAL. Jadi, RKL ini berisikan upaya dari si pemrakarsa untuk meminimalisir dampak lingkungan. d. Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL) RPL adalah dokumen yang memuat program-program pemantauan untuk melihat perubahan lingkungan yang disebabkan oleh dampak-dampak yang berasal dari rencana kegiatan. Hasil pemantauan ini digunakan untuk mengevaluasi efektifitas upaya-upaya pengelolaan lingkungan yang telah dilakukan, ketaatan pemrakarsa terhadap peraturan lingkungan hidup dan dapat digunakan untuk mengevaluasi akurasi prediksi dampak yang digunakan dalam kajian ANDAL. Dalam hal ini BLH kota Tanjungpinang dan si pemrakarsa ikut serta dalam memantau setiap kegiatan. Biasanya, pantauan yang dilakukan oleh BLH Kota Tanjungpinang satu kali dalam enam bulan, atau satu kali dalam satu tahun. Itu semua tergantung dari seberapa besar dampak lingkungan yang akan terjadi di setiap kegiatan. e. Ringkasan Eksekutif Ringkasan Eksekutif adalah dokumen yang meringkas secara singkat dan jelas hasil kajian ANDAL. Hal hal yang perlu disampaikan dalam ringkasan eksekutif biasanya adalah uraian secara singkat tentang besaran dampak dan sifat penting dampak yang dikaji di dalam ANDAL dan upaya-upaya pengelolaan dan pemantuan lingkungan hidup yang akan dilakukan untuk mengelola dampak-dampak tersebut. 3. Pihak-Pihak yang Berkepentingan dengan AMDAL Ada tiga pihak yang berkepentingan dengan AMDAL yaitu:3 a. Pemrakarsa Adalah setiap orang atau instansi pemerintah yang bertanggung jawab atas suatu Usaha dan/atau kegaitan yang akan dilaksanakan. Dipandang dari sudut pemrakarsa, pada dasarnya perlu dibedakan antara proses pengambilan keputusan intern dan ekstern. Dalam proses pengambilan keputusan intern pemrakarsa menghadapi pertanyaan apakah dia akan memprakarsai suatu rencana kegiatan dan melaksanakannya. b. Aparatur Pemerintah Aparatur pemerintah yang berkepentingan dengan AMDAL dapat dibedakan antara instansi yang bertanggungjawab dan instansi yang terkait. Instansi yang bertanggungjawab merupakan instansi 3

Niniek Suparni, op.Cit hal 100-107

M. Saifudin 0710015195 | 4

yang berwenang memberikan keputusan kelayakan lingkungan hidup dengan pengertian bahwa kewenangan di tingkat pusat berada pada kepala instansi yang ditugasi mengendalikan dampak lingkungan dan di tingkat daerah berada pada Gubernur (Pasal 1 angka 12 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012). c. Masyarakat Pelaksanaan suatu kegiatan menimbulkan dampak terhadap lingkungan Bio-Geofisik dan lingkungan sosial. Dampak sosial yang ditimbulkan oleh pelaksanaan suatu kegiatan mempunyai arti semakin pentingnya peran serta masyarakat dalam kaitannya dengan kegiatan tersebut. Karena itu masyarakat sebagai subyek hak dan kewajiban perlu diikutsertakan dalam proses penilaian AMDAL. Selain itu, diikutsertakannya masyarakat akan memperbesar kesediaan masyarakat memerima keputusan yang pada gilirannya akan memperkecil kemungkinan timbulnya sengketa lingkungan. D. Konsultan AMDAL Agar pelaksanaan AMDAL berjalan efektif dan dapat mencapai sasaran yang diharapkan, pengawasannya dikaitkan dengan mekanisme perijinan. Peraturan pemerintah tentang AMDAL secara jelas menegaskan bahwa AMDAL adalah salah satu syarat perizinan, dimana para pengambil keputusan wajib mempertimbangkan hasil studi AMDAL sebelum memberikan izin usaha/kegiatan. AMDAL digunakan untuk mengambil keputusan tentang penyelenggaraan/pemberian izin usaha dan/atau kegiatan. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 11 Tahun 2008 tentang Persyaratan Kompetensi Dalam Penyusunan Dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup dan Persyaratan Lembaga Pelatihan Kompetensi Penyusunan Dokumen Analisis Mengenai Dmapak Lingkungan Hidup ini diatur juga persyaratan tim dalam melakukan penyusunan suatu dokumen AMDAL. Nantinya jika peraturan menteri ini berlaku efektif, suatu dokumen AMDAL yang disusun harus memenuhi paling sedikit 3 (tiga) orang penyusun AMDAL yang telah memiliki sertifikat kompetensi dengan 1 (satu) orang dengan kualifikasi sebagai ketua tim dan 2 orang dengan kualifikasi anggota tim. Dalam komposisi tersebut, tim penyusun dokumen wajib melibatkan tenaga ahli yang sesuai dengan dampak penting yang diakibatkan oleh rencana usaha dan/atau kegiatan. Untuk lembaga penyedia jasa penyusunan dokumen AMDAL/konsultan AMDAL wajib melakukan registrasi di Kementerian Lingkungan Hidup. Ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh konsultan sebelum melakukan registrasi, yaitu: 1. berbadan hukum; 2. memiliki paling sedikit 2 (dua) orang tenaga tetap penyusun dokumen AMDAL yang memiliki sertifikat kompetensi dengan kualifikasi ketua tim penyusun dokumen AMDAL; 3. memiliki perjanjian kerja dengan tenaga tidak tetap penyusun dokumen AMDAL yang memiliki sertifikat kompetensi penyusun dokumen AMDAL dan seluruh personil yang terlibat dalam penyusunan dokumen AMDAL;

M. Saifudin 0710015195 | 5

4. memiliki sistem manajemen mutu melaksanakan pengendalian mutu internal terhadap pelaksanaan penyusunan dokumen AMDAL, termasuk menjaga prinsip ketidakberpihakan dan/atau menghindari konflik kepentingan. Jika ada suatu dokumen AMDAL yang telah disusun dan diproses di komisi penilai AMDAL sebelum peraturan ini berlaku, maka dokumen tersebut dapat terus diproses walaupun tim penyusun dan konsultannya belum memenuhi ketentuan yang diatur dalam peraturan menteri ini. Metodelogi Penelitian Jenis Penelitian Penelitian hukum normatif empiris adalah Penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif ( kodifikasi, undang-undang, atau kontrak ) secara in action pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.4 Jenis penelitain ini merupakan penelitain hukum normatif empiris. Yang tertuju pada pengatuan hukum dan penerapan hukum dalam konteks realitasnya di masyarakat. Implementasi secara in action tersebut merupakan fakta empiris dan berguna untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan oleh negara atau oleh pihak-pihak dalam kontrak. Implementasi secara in action diharapkan akan berlangsung sempurna apabila rumusan masalah ketentuan hukum normatifnya jelas dan tegas serta lengkap.5 Penelitian ini adalah penelitian hukum yang mengetahui dan menganalisis tanggung jawab konsultan Amdal dalam pembuatan analisis menganai dampak lingkungan. Penyusunan penelitian ini dilakukan melalui wawancara denga para konsultan dan penelitian kepustakaan dengan cara pengumpulan data-data dan teori yang ada melalui kepustakaan, sehingga penelitian ini merupakan penelitian hukum sosiologis (empiris) bersifat eksploiratoris yang tidak bermaksud menguji suatu hipotesa. Selanjutnya teknik pengumpulan dapat dilakukan. Pendekatan Penelitian Dalam rangka memperoleh data primer maka penulis melakukan penelitian langsung Program Penelitian Lingkungan Hidup (PPLH) dengan cara wawancara kepada para konsultan dan pihak-pihak terkait. Setelah data-data kepustakaan dan lapangan didapat, maka terhadap data tersebut selanjutnya dilakukan dengan cara Content Analisys terhadap data tekstular dan menetapkan metode kualitatif terhadap data yang diperoleh dari lapangan, yang kemudian penulis konstruksikan dalam suatu kesimpulan pada bagian akhir dari penelitian ini.

5

Prof. Abdulkadir Muhammad, 2004, Hukum dan Penelitian Hukum, penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, Hal 134

M. Saifudin 0710015195 | 6

Waktu dan Jadwal Penelitian Berdasarkan SK judul nomor 654/UN17.7/DT/2012 pertanggal 23 Februari 2012, Waktu dan jadwal penelitian ini dilakukan pada bulan April tahun 2012 Jenis dan Sumber Bahan Hukum Sumber bahan hukum yang akan penulis gunakan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut : a) Bahan hukum primer, wawancara dengan konsultan dan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan Hidup, Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. b) Bahan hukum sekunder, terdiri dari teori-teori hukum lingkungan, asas-asas hukum lingkungan, konsep yang diperoleh dari bukubuku, artikel-artikel serta hasil penelitian terdahulu. c) Bahan hukum tertier, berupa istilah-istilah yang penulis ambil dari kamus hukum, kamus bahasa Inggris serta kamus bahasa Indonesia. Analisis Bahan Hukum Bahan hukum yang diperoleh baik dari hasil wanwancara dan penelusuran penelitian kepustakaan, Peraturan Pengganti Undang-Undang serta bahan hukum, sehingga tersaji penulisan yang lebih sistematis guna menjawab permasalahan yang telah dirumuskan. Cara analisis kualitatif. Maksudnya data yang diperoleh disajikan secara deskritif dalam bentuk kalimat yang benar, lengkap, sistematis, sehingga tidak menimbulkan penafsiran yang beragam, dan kemudian disajikan sebagai dasar dalam menarik suatu kesimpulan. Tiga komponen utama analisis kualitatif adalah: (1) reduksi data, (2) sajian data, (3) penarikan kesimpulan. Tiga komponen tersebut terlibat dalam proses dan saling berkaitan serta menentukan hasil akhir analisis. Reduksi data adalah suatu komponen proses seleksi, pemfokusan, dan penyederhanaan. Proses ini berlangsung terus menerus sepanjang pelaksanaan penelitian. Bahkan prosesnya diawali sebelum pelaksanaan pengumpulan data. Artinya, reduksi data sudah berlangsung sejak peneliti mengambil keputusan tentang kerangka kerja konseptual. Sajian data adalah suatu rakitan organisasi informasi yang memungkinkan penelitian dapat dilakukan. Sajian ini merupakan rakitan kalimat yang disusun secara logis dan sistematis, sehingga bila dibaca, akan bisa dipahami berbagai hal yang terjadi dan memungkinkan peneliti untuk membuat suatu analisis berdasarkan pemahaman tersebut. Kesimpulan dilakukan agar validitas hasil penelitian dapat terjadi secara kokoh dan mantap. Dalam melaksanakan penelitian tersebut, tiga komponen analisis tersebut saling berkaitan dan berinteraksi yang dilakukan secara terus menerus di dalam proses pelaksanaan pengumpulan data. Oleh karena itu, sering dinyatakan bahwa proses analisis dilakukan dilapangan, sebelum peneliti meninggalkan lapangan studinya.

M. Saifudin 0710015195 | 7

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN A. Hasil Penelitian 1. Peranan AMDAL dalam Perencanaan Pembangunan Otto Soemarwoto menyatakan bahwa pembangunan diperlukan untuk mengatasi banyak masalah, termasuk masalah lingkungan. Namun pengalaman menunjukkan bahwa pembangunan dapat membawa dampak negatif terhadap lingkungan. Dampak negatif ini dapat berupa pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup. Selanjutnya ia mengemukakan bahwa kita harus memperhitungkan dampak negatif dan berusaha untuk menekannya menjadi sekecil-kecilnya. Upaya yang dapat dilakukan untuk mewujudkan hal ini adalah dengan melakukan pembangunan yang berwawasan lingkungan yaitu lingkungan diperhatikan sejak mulai pembangunan itu direncanakan sampai pada operasi pembangunan itu. Dengan pembangunan berwawasan lingkungan maka pembangunan dapat berkelanjutan. Makna pembangunan nasional bukan hanya untuk meningkatkan ekonomi tetapi merupakan sarana bagi pencapaian taraf kesejahtraan manusia. pada dasarnya mempunyai arti yang lebih luas dari perkembangan ekonomi, yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan dalam arti luas dimana terkandung peningkatan mutu atau kualitas hidup. Untuk mencapai tujuan ini sumber daya manusia merupakan peran utama di dalam memanfaatkan dan mengelola sumber daya alam untuk kepentingan manusia pula. Oleh karena itu untuk mengurangi kerusakan lebih lanjut, maka kebijaksanaan dalam mengelola sumber daya alam menjadi kunci utamanya.6 Manusia dengan segala kemampuannya akan selalu berinteraksi dengan lingkungan hidupnya. Ia mempengaruhi dan dipengaruhi oleh lingkungan hidupnya. Makin besar perubahan itu makin besar pula pengaruh terhadap diri manusia. Untuk perubahan yang kecil manusia dengan mudah menyesuaikan dirinya dengan perubahn itu, tetapi dalam perubahan yang besar sering ada di luar kemampuan diri sehingga perubahan itu dalam hal-hal tertentu dapat mengancam kelangsungan hidup.7 Makin maju teknologi, makin besar pula kemampuan manusia untuk merubah lingkungan. Pengaruh perubahan lingkungan akibat suatu kegiatan pembangunan terhadap masyarakat, ada yang memberikan keuntungan pada kehidupan sosial ekonomi, tetapi ada pula yang menimbulkan kerugian terhadap kesejahteraan rakyat sehingga menambah beban masyarakat dan mengurangi manfaat dari pembangunan itu. Oleh sebab itu perlu di perhatikan prinsip-prinsip yang terkandung dalam konsep pembangunan berkelanjutan, secara formal terdapat 5 prinsip utama dari pembangunan berkelanjutan yaitu: 1. Prinsip keadilan antara generasi (intergenerational equity); 2. Prinsip keadilan dalam satu generasi (intragenerational equity); 3. Prinsip pencegahan dini (precautionary); 4. Prinsip Perlindungan keragaman hayati (conservation of biological diversity); 5. Prinsip internalisasi biaya lingkungan.8

6

N.H.T. Sianhaan ,2004, Hukum lingkungan dan ekologi pembangunan, Penerbit Erlangga, Jakarta, hal 22 7 Soeryono Soekanto, 2003, Sosiologi Suatu Pengantar, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta 8 Prof. Dr. FX. Adji Samekto, SH., MH, 2008, Kapitalisme, Moderenisasi, dan Kerusakan Lingkungan, Penerbit genta press, Yogyakarta, hal 101

M. Saifudin 0710015195 | 8

Dari uraian di atas dalam rangka pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup maka nampak gambaran bagi proyek-proyek yang akan dibangun atau yang telah berjalan, perlu diteliti sampai seberapa besar dapat meningkatkan kualitas ligkungan hidup setempat. Selain itu terkandung pula pengertian seberapa besar dapat memaksimumkan manfaat (dampak positif) terhadap lingkungan yang mengandung makna harus dapat menciptakan kegiatan ekonomi baru dan penyediaan fasilitas sosial ekonomi bagi masyarakat setempat. Atau sebaliknya malah menurunkan kualitas lingkungan hidup dalam arti lebih banyak memberikan kerugian (dampak negatif) bagi masyarakat sekitar. Dari hasil AMDAL dapat diketahui apakah proyek pembangunan berpotensi menimbulkan dampak atau tidak. Bila berdampak besar terutama yang negatif, tentu saja proyek tersebut tidak boleh dibangun atau boleh dibangun dengan persyaratan tertentu agar dampak negatif tersebut dapat dikurangi sampai tidak membahayakan lingkungan. Dampak negatif yang perlu diperhatikan adalah: 1. Apakah dampak negatif yang mungkin timbul itu melampaui atau tidak, batas toleransi pencemaran terhadap kualitas lingkungan. 2. Apakah dengan banyak yang akan dibangun ini atau tidak atau akan menimbulkan gejolak terhadap banyak pembangunan lain atau masyarakat. 3. Apakah dampak negatif ini dapat mempengaruhi kehidupan atau keselamatan masyarakat atau tidak. 4. Seberapa jauh perubahan ekosistem yang mungkin terjadi sebagai akibat pembangunan proyek ini. Bila berdasarkan AMDAL tidak akan menimbulkan dampak yang berarti, maka proyek pembangunan dapat dilaksanakan sesuai usulan dengan tetap berpedoman agar tetap memperhatikan dampak-dampak negatif yang mungkin timbul, diluar perkiraan semula. Dalam hal ini, sebelum proyek dilaksanakan haruslah ditentukan dulu pedoman pengelolaan dan pemantauan lingkungan sebagai usaha menjaga kelestariannya. Perlu kiranya ditekankan, AMDAL sebagai alat dalam perencanaan harus mempunyai peranan dalam pengambilan keputusan tentang proyek yang sedang direncanakan. Artinya, AMDAL tidak banyak artinya apabila dilakukan setelah diambil keputusan untuk melaksanakan proyek tersebut. Pada lain pihak juga tidak benar untuk menganggap AMDAL sebagai satu-satunya faktor penentu dalam pengambilan keputusan tentang proyek itu. Yang benar ialah AMDAL merupakan masukan tambahan untuk pengambilan keputusan, disamping masukan dari bidang teknis, ekonomi, dan lain-lainnya. Misalnya dapat saja terjadi laporan AMDAL menyatakan bahwa suatu proyek diprakirakan akan mempunyai dampak lingkungan yang besar dan penting. 2. Dimensi AMDAL dalam Pembangunan Berwawasan Lingkungan Dr Ardinis Arbain mengungkapkan bahwa peranan AMDAL sangat kecil dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Menurut beliau yang paling penting adalah penataan ruang. Dalam tata ruang itu harus jelas pemisahan antara kawasan budi daya dan kawasan lindung. Pembangunan hanya boleh dilakukan di kawasan budi daya sedangkan kawasan lindung harus tetap terjaga kelestariannya sesuai dengan peruntukannya.9

9

Wawancara penulis dengan Dr Ardinis Arbain, Fakultas MIPA Universitas Andalas, Kamis 23 Februari 2007

M. Saifudin 0710015195 | 9

Keadaan alam ini bervariasi, tetapi bukan berarti bahwa alam ini tidak teratur. Hubungan sebab akibat tetaplah berjalan baik. Tentu saja, peristiwaperistiwa yang sesekali terjadi seperti badai, gempa atau letusan gunung berapi tidak dapat diramalkan dan tidak dapat dihindari. Tetapi frekuensinya dapat dapat digambarkan dengan fungsi distribusi kemungkinan. Namun, peristiwaperistiwa seperti banjir dan tanah longsor merupakan peristiwa yang penyebabnya sebagian besar disebabkan oleh ulah tangan manusia. Manusia dengan jumlah dan kegiatannya yang terus bertambah telah berangsur-angsur merubah kawasan lindung menjadi kawasan pemukiman, pabrik dan pertokoan. Akibatnya alam jadi tidak seimbang dan keberlanjutan ekosistem mulai terancam. Sebetulnya alam dapat dipelajari sebagai sebuah sistem. Itulah satu-satunya cara pengkajian dampak lingkungan yang perlu dilakukan. AMDAL dimaksudkan untuk pembangunan, perbaikan pembangunan diidentifikasi dengan AMDAL. AMDAL merupakan salah satu alat pembangunan berkelanjutan sebagai sarana pengambilan keputusan di tingkat proyek. Seharusnya AMDAL sebagai salah satu motor pembangunan, namun memang jika salah langkah proses AMDAL bisa jadi beban.10 3. Efektifitas AMDAL Analisis mengenai dampak lingkungan telah banyak dilakukan di Indonesia dan di negara lain. Akan tetapi pengalaman menunjukkan, AMDAL tidak selalu memberi hasil yang kita harapakan sebagai alat perencanaan. Bahkan tidak jarang, AMDAL hanyalah merupakan dokumen formal saja, yaitu sekedar untuk memenuhi ketentuan dalam undang-undang. Dengan kata lain, pelaksanaan AMDAL hanyalah pro forma saja. Setelah laporan AMDAL didiskusikan dan disetujui, laporan tersebut disimpan dan tidak digunakan lagi. Laporan itu tidak mempunyai pengaruh terhadap perencanaan dan pelaksanaan proyek selanjutnya. Hal ini juga terjadi di nagara yang telah maju, bahkan di Amerika Serikat yang merupakan negara pelopor AMDAL. Otto Soemarwoto mengemukakan beberapa sebab tidak digunakannya AMDAL yaitu: 1. AMDAL dilakukan terlambat sehingga tidak dapat lagi memberikan masukan untuk pengambilan keputusan dalam proses perencanaan. 2. Tidak adanya pemantauan, baik pada tahap pelaksanaan maupun pada tahap operasional proyek.. 3. Adanya penyalahgunaan AMDAL untuk membenarkan diadakannya suatu proyek.11 Pelaksanaan AMDAL sekedar untuk memenuhi persyaratan peraturan saja, membuat tenaga dan biaya yang dikeluarkan menjadi tidak mubazir. Oleh karena itu perlu dilakukan usaha agar AMDAL benar-benar dapat menjadi alat perencanaan program dan proyek untuk mencapai tujuan pembangunan yang berwawasan lingkungan.

10 11

Niniek Suparni, op.Cit, hal. 119 Ibid, hal. 67

M. Saifudin 0710015195 | 10

B. Pembahasan 1. Tanggung Jawab Konsultan Terhadap Analisis Dampak Lingkungan Amdal merupakan instrumen hukum administrasi dalam hukum lingkungan sebagai sebuah kebijakan yag merupakan bagian kegiatan studi kelayakan rencana usaha dan/atau kegiatan. Hasil analisis mengenai dampak lingkungan hidup digunakan sebagai bahan perencanaan pembangunan wilayah. Hal tersebut sejalan dalam Pasal 1 angka 11 mengenai Amdal, bahwa kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usha dan/atau kegiatan. Namun dikarenakan minimnya pengetahuan dari pemerintah dan rakyat dalam memahami AMDAL, menjadikan pemrakarsa dan konsultan menggunakan AMDAL sebagai sebuah dokumen asal jadi, dan kecenderungan mengutip dokumen AMDAL lainnya sangat tinggi. Sehingga AMDAL tidak dapat menjadi sebuah acuan kelayakan sebuah kegiatan berjalan. Dokumen AMDAL merupakan dokumen publik yang menjadi acuan dalam pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup yang bersifat lintas sektoral, lintas disiplin, dan dimungkinkan lintas teritorial administratif. 2. Kendala Yang Dihadapi oleh Konsultan Dalam Mempertanggung Jawabkan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Kebijakan pemerintah dalam menyikapi pelaksanaan dan penegakkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 dikeluarkanlah Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan. Alasan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 diantaranya beberapa persoalan yang bermunculan pada tingkat pelaksanaan termasuk kurang dipahaminya ketentuanketentuan hukum dasarnya menurut Undang-undang Lingkungan Hidup Nomor 32 Tahun 2009 serta implikasi aspek-aspek teknis dan ilmu ilmiah pada penerapan hukumnya, sehingga menjadi kendala menegakkan ketentuanketentuan tersebut, terutama pada kegiatan yang menggunakan bahan-bahan kimia yang bersifat toksis, dan dampak lingkungan penting lainnya. pertimbangan di atas, mengalami kondisi untuk segera dikembangkan lebih lanjut ketentuan hukumnya sesuai dengan perkembangan baru, masalahmasalah yang belum terakomodasi oleh ketentuan-ketentuan yang dianggap mengandung kelemahan-kelemahan tertentu, seperti keterkaitan AMDAL dengan perizinan, mekanisme keterkaitan AMDAL dan masyarakat sebagai pelaksana peran serta rakyat dalam proses pengambilan keputusan, dan metode pengumpulan informasi yang mampu memberikan identifikasi terhadap berbagai pengaruh dan dampak lingkungan. Ini berarti dalam hal perencanaan proyek pusat, komisi daerah telah dilibatkan, yang akan menjamin keterpaduan vertical.

M. Saifudin 0710015195 | 11

Penutup Kesimpulan 1. Tanggung jawab konsultan terhadap analisis mengenai dampak lingkungan Disini pihak konsultan bertugas untuk membuat atau menyusun analisis dampak lingkungan, sedangkan pemilik proyek sebagai pihak yang mempunyai rencana kegiatan pembuatan analisis dampak lingkungan sehubungan dengan proyek tersebut mempunyai dampak penting terhadap lingkungan. Untuk itulah maka setiap konsultan Amdal harus bertanggung jawab atas semua data yang dibuatnya sehingga konsultan harus berhati-hati dalam membuat analisis mengenai dampak lingkungan. Tanggung jawab ini menyangkut ganti rugi apabila konsultan itu melakukan kesalahan dan kelalaian dalam membuat data analisis. 2. Kendala yang dihadapi oleh konsultan dalam mempetanggung jawabkan analisis mengenai dampak lingkungan masalah-masalah yang belum terakomodasi oleh ketentuan-ketentuan yang dianggap mengandung kelemahan-kelemahan tertentu, seperti keterkaitan AMDAL dengan perizinan, mekanisme keterkaitan AMDAL dan masyarakat sebagai pelaksana peran serta rakyat dalam proses pengambilan keputusan, dan metode pengumpulan informasi yang mampu memberikan identifikasi terhadap berbagai pengaruh dan dampak lingkungan. Ini berarti dalam hal perencanaan proyek pusat, komisi daerah telah dilibatkan, yang akan menjamin keterpaduan vertical. Kurang dipahaminya proses AMDAL dalam sistem perizinan menyebabkan studi AMDAL sering sekali dianggap memperlambat diperolehnya izin kegiatan. Oleh karena itu hukum yang mengatur dan menerbitkan masalah lingkungan dalam pembangunan wajib kita menguasai pula ilmu-ilmu lain yang relevan, misalnya ekonomi, sosial budaya, planologi, hidrologi, kimia dan biologi. Pendekatan interdisipliner ilmu demikian dapat dan berkembang. Meningkatkan kegiatan pembangunan, akan membawa perkembangan baru atas pengertian bahaya, kerugian dan lingkungan tercemar terhadap aspek kesehatan dan lingkungan salah satu “Instrumen Hukum” yang dikembangkan. B. Saran 1. Dalam penyusunan Amdal, Konsultan Amdal wajib berhati-hati dalam pembuatan Amdal, baik yang sudah berjalan maupun yang belum berjalan. Sehingga tidak terjadi dampak yang negatif, yang mengakibatkan kerugian bagi pihak perusahaan atau pihak masyarakat itu sendiri. 2. Melalui Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 diharapkan AMDAL akan berjalan lebih efektif dari sebelumnya. bahwa penilaian AMDAL menjadi syarat mutlak dalam pemberian izin usaha atau kegiatan.

M. Saifudin 0710015195 | 12

DAFTAR PUSTAKA A. Buku Fandeli, Analisis Dampak Lingkungan (Dalam Peraturan Pemerintah No. 51 Tahun 1993 ), Jakarta 2005 _______, Ketentuan hukum dalam proses AMDAL (Dalam Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 1986) Husin, 2005, Pengelolaan Sumber Daya Alam Terhadap lingkungan Hidup, PT Raja Grafindo, Persada,Jakarta Imam Supardi, Lingkungan Hidup & Kelestariannya, Alumni, Bandung, 2003. Munn, Studi Dampak Lingkungan Hidup, PT Citra Aditya Bakti, Bandung 1974 Silalahi, 1995, Risk Assesment dan Risk Management, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, _________, 2005, Pedoman dan Analisa Data dalam Penyusunan AMDAL , PT Raja Grafindo Persada, Siti Sundari Rangkuti, 2006, Keterbukaan dan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Lingkungan, Majalah OZON Volume 3 No.5, Januari 2002, hal 59Soemartono, Pencemaran Lingkungan Akibat Industri, Penerbit Bayu Media Publishing,Malang Siti Sundari Rangkuti, Januari 2002, Keterbukaan dan Peran serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup, Majalah Ozon Vol 3 No.5 Suparni, 2004, Penyajian Informasi AMDAL, PT Citra Aditya Bakti, Bandung Soeryono Soekanto, 2003, Sosiologi Suatu Pengantar, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, S.P Hadi, 1995, Aspek Sosial AMDAL Sejarah, Teori dan Metode, Gadjahmada University Press, Yogyakarta Otto Soemarwoto, Analisis Mengenai Dampak Lingkungan, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 57. Wawancara penulis dengan Dr Ardinis Arbain, Fakultas MIPA Universitas Andalas, Kamis 23 Februari 2007 Chafid Fandeli, 2004, Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Prinsip Dasar Dalam Pembangunan, Penerbit Liberty, Yogyakarta, Hal 8 Drs. H.A. Mustofa, 2005, Kamus Lingkungan, Penerbit Rineka Cipta, Jakarta, hal 8 DR. Taufik Iman Santoso, SH.,M.Hum, 2008, Amdal dan Jaminan Perlindungan Hukum, Penerbit Setara Press, Malang, Hal 24-49

M. Saifudin 0710015195 | 13

N.H.T Siahaan, 2008, Hukum Lingkungan, Penerbit Pancuran Alam, Jakarta, Hal 210-212 N.H.T. Sianhaan ,2004, Hukum lingkungan dan ekologi pembangunan, Penerbit Erlangga, Jakarta, hal 22 Prof. Dr. FX. Adji Samekto, SH., MH, 2008, Kapitalisme, Moderenisasi, dan Kerusakan Lingkungan, Penerbit genta press, Yogyakarta, hal 101 Dr. Helmi, S.H., M.H, 2012, Hukum Perizinan Lingkungan Hidup, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, Hal 43 Prof. Abdulkadir Muhammad, 2004, Hukum dan Penelitian Hukum, penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, Hal 134 Dr. Marhaeni Ria Siombo, SH, Msi., 2012, Hukum Lingkungan dan Pelaksanaan Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia, Penerbit PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, Hal 57 B. Peraturan Perundang-undangan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 Tentang Izin Lingkungan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 11 Tahun 2008 tentang Persyaratan Kompetensi Dalam Penyusunan Dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup dan Persyaratan Lembaga Pelatihan Kompetensi Penyusunan Dokumen Analisis Mengenai Dmapak Lingkungan Hidup C. Dokumen Hukum, Hasil Penelitian, Tesis dan Disertasi Helneliza, Evaluasi Dokumen AMDAL, Tesis Program Pasca Sarjana Unand, Padang, 2006 D. Artikel Jurnal Ilmiah, Artikel Koran, Artikel Internet, dan Makalah Seminar http://www.blhmuaraenim.com/2012/11/daftar-kegiatan-dan-perusahaan-wajibamdal-dan-ukl-upl-tahun-2002-2012/ http://rissaurus.wordpress.com/2012/04/17/pengertian-tanggung-jawab-danpenerapannya/ http://zaysscremeemo.blogspot.com/2012/06/pengertian-tanggungjawab.html Website; Menteri Negara Lingkungan Hidup, http://www.menlh.go.id Website; Wahana Lingkungan Hidup Indonesia, http://www.walhi.or.id Website; Badan Pengendali Dampak Lingkungan, http://bapedal.go.id

M. Saifudin 0710015195 | 14