MODEL PERENCANAAN KOMUNIKASI IZIN ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP (AMDAL) BLH KOTA KENDARI. *Muhammad Tamrin **Muh.Zein Abdullah *** Sirajuddin Jurusan Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Halu Oleo, Kampus Bumi Thridharma Anduonohu, Kendari.
[email protected] ABSTRAK Fokus permasalahan penelitian ini adalah; (1) Bagaimana Model Perencanaan Komunikasi pada izin AMDAL di Badan Lingkungan Hidup Kota Kendari; (2) Bagaimana model perencanaan komunikasi pada izin AMDAL di Badan Lingkungan Hidup Kota Kendari. Tujuan penelitian adalah (1) Mengetahui dan menganalisis Model Perencanaan Komunikasi pada izin AMDAL di Badan Lingkungan Hidup Kota Kendari; (2) Menjelaskan dan menemukan model perencanaan komunikasi pada izin AMDAL di Badan Lingkungan Hidup Kota Kendari. Penelitian ini dilaksanakan di Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kota Kendari. Jenis Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan jumlah imforman sebanyak 5 orang. Teknik pemilihan informan tersebut menggunakan teknik Purposive sampling. Teknik pengumpulan data melalui instrument observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. Data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif melalui tahapan teknik analisis interaktif Miles & Huberman Hasil penelitian menunjukkan bahwa, Pertama; Model Perencanaan Komunikasi izin AMDAL di Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kota Kendari prinsipnya mengacu pada kebijaksanaan perencanaan komunikasi yang menetapkan alternatif dalam mencapai tujuang jangka panjang terhadap Izin AMDAL. Adapun tahapan perencanaan komunikasi BLH Kota Kendari yaitu (1) Tahapan pengumpulan data baseline dan need assessment; (2) Perumusan tujuan; (3) Analisis dan segmentasi khalayak; (4) Analisis perencanaan dan pengembangan strategi; (5) Pemilihan media; (6) Desain dan pengembangan pesan; (7). Kedua; Model perencanaan komunikasi pada izin AMDAL di BLH Kota Kendari terdiri dari; (1) Model perencanaan komunikasi dalam penyusunan dokumen Kerangka Acuan (KA); (2) Model perencanaan komunikasi dalam penyusunan dan penilian dokumen Analisis Dampak Lingkungan Hidup (ANDAL) dan Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) - Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL); (3) Model perencanaan komunikasi dalam pengambilan keputusan kelayakan lingkungan hidup; (4) Model perencanaan komunikasi dalam pelaksanaan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL); (5) model perencanaan komunikasi dalam pemberian izin lingkungan Kata kunci : Model Komunikasi, Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kota Kendari
PENDAHULUAN Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kota Kendari sebagai unit pelaksana teknis memiliki peran penting dalam melakukan perencanaan, pengendalian, dan pengawasan pengelolaan lingkungan hidup, pengembangan model konservasi keanekaragaman hayati, strategi penegakan hukum, dan pengelolaan aset serta pengembangan instrumen ekonomi dalam rangka pelestarian lingkungan hidup Kota Kendari. Menjalankan peranya, BLH Kota Kendari menilai maraknya kasus Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang ilegal di Sultra diakibatkan tidak patuhnya para pelaku usaha menjalankan apa yang sudah ada dalam kajian Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL). Diakui jika ada beberapa pelaku usaha yang kadang tidak mematuhi apa yang sudah digariskan dalam amdal. Fakta yang ada di Kota Kendari adalah maraknya pembangunan yang tentunya memberikan dampak positif juga memberikan dampak negatif berupa meningkatnya tekanan terhadap lingkungan. Disamping itu, ketaatan pengusaha untuk melaksanakan pengelolaan lingkungan masih rendah, sehingga diperlukan kajian untuk mengetahui efektivitas pelaksanaan AMDAL dan UKL UPL beberapa usaha/kegiatan yang ada di Kota Kendari. Beberapa kasus Amdal di Kendari yang mendapat perhatian serius, Pertama; Grand Clarion Hotel and Convention Kendari, yakni dibangun tanpa izin pokok sebagai syarat utamanya yakni tanpa dokumen Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal). (www.kenduritinta.Blogspot.co.id). Kedua; Mega Proyek pembangunan Pelabuhan Petikemas, yakni tidak memiliki dokumen Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal). (beritatrans.com). Ketiga; Pembangunan Mesjid Al-Alam yakni tanpa dokumen Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) . Keempat; Pembangunan Rumah Toko (Ruko) mulai menimbulkan Dampak Alam yang tidak izin Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal). Kelima; Badan PU Kota Kendari (Jalan Lingkar kota Kendari) telah melakukan kegiatan (land clearing) sebelum memiliki izin Amdal.
Kelima kasus tersebut, Badan Lingkungan Hidup Kota Kendari melakukan berbagai langkah strategis dalam penyelesaian kasus Amdal tersebut. Langkah strategis yang dilakukan antara lain; 1) Melakukan komunikasi intern dengan pihak
perusahaan;
2)
menyusun
perencanaan
penyelesaian
kasus;
3)
menyelesaikan dokumen Amdal; 4) melakukan evaluasi terhadap permasalahan yang dihadapi oleh pihak perusahaan. Persoalan Amdal ini bukan sesuatu yang mudah. Karenanya jika tidak cermat dalam menganalisa kajian amdal akan berakibat fatal bagi lingkungan dan pembangunan ke depan. Saat ini mulai dari BLH Kota Kendari sampai ketingkat BLH kabupaten/kota sudah ada imbauan agar dalam mengeluarkan sebuah izin analisis mengenai dampak lingkungan maka terlebih dahulu harus ada pengkajian Amdal yang Komprehensif dan melibatkan semua pihak-pihak terkait guna menghindari kesalahan dalam penyusunan Amdal, maka dibutuhkan proses perencanaan komunikasi yang efektif dan efesien. Prinsipnya, proses perencanaan komunikasi mengacu pada kebijaksanaan komunikasi yang menetapkan alternatif dalam mencapai tujuan jangka panjang terhadap Izin AMDAL di Badan Lingkungan Hidup Kota Kendari, serta menjadi kerangka dasar untuk perencanaan oprasional jangka pendek. Perencanaan strategik diwujudkan dalam target yang dapat dikuantifikasikan dengan pendekatan-pendekatan yang sistematis terhadap tujuan yang ingin dicapai menurut kebijaksanaan komunikasi. Proses perencanaan komunikasi adalah proses pengalokasian sumber daya komunikasi untuk mencapai tujuan Badan Lingkungan Hidup Kota Kendari. Sumber daya tersebut tidak saja mencakup media massa dan komunikasi antar pribadi, tetapi juga setiap aktivitas yang dirancang untuk mengubah prilaku dan menciptakan keterampilan-keterampilan tertentu diantara individu dan kelompok dalam lingkup tugas-tugas yang dibebankan oleh Badan Lingkungan Hidup Kota Kendari. Proses perencanaan komunikasi izin AMDAL di Badan Lingkungan Hidup Kota Kendari merupakan pengkomunikasian informasi dan kegiatan dalam menjalin hubungan dengan berbagai pihak termasuk pihak pemrakarsa dalam mengajukan izin lingkungan serta melibatkan unsur masyarakat. Salah satu alasan
BLH berkomunikasi dengan para penyusun amdal adalah agar setiap usaha yang akan dilakukan haruslah memiliki izin lingkungan agar tidak bermasalah dikemudian hari. Tujuan dari komunikasi tersebut untuk mengurangi timbulnya pertentangan yang disebabkan oleh adanya perbedaan kepentingan dan harapan masing-masing pihak. Komunikasi yang serasi membutuhkan perencanaan yang matang. Suatu perencanaan tidak dapat terlepas dari desain. Desain proses perencanaan komunikasi pada Izin AMDAL di Badan Lingkungan Hidup Kota Kendari adalah garis besar mengenai proses kegiatan persiapan sistematik penyusunan kebijakan yang konsisten untuk menyampaikan pesan antara komunikator dan komunikan dengan maksud menumbuhkan terciptanya persamaan mengenai pesan tertentu untuk mengubah perilaku dan sikap penerima pesan. Para pemrakarsa sebagai penyusun amdal dapatlah dikatakan sebagai pendesain perencanaan komunikasi. Penelitian
ini
berusaha
melihat
Bagaimana
Model
Perencanaan
Komunikasi pada Izin AMDAL. Badan Lingkungan Hidup Kota Kendari dalam desain perencanaan komunikasinya melakukan persiapan pra penerbitan izin AMDAL dengan cara membangun tahap koorBadani dan rujukan-rujukan arahan dan komunikasi dalam bentuk tertulis. Disinilah peran dan fungsi BLH Kota Kendari melakukan perencanaan komunikasi. Pola perencanaan komunikasi BLH tersebut terdiri dari riset, analisis khalayak dan potret masalah, arahan atau kebijakan komunikasi dan landasan komunikasi, strategi komunikasi dan evaluasi.
Teori Pola-Pola Hubungan Interaksi Komunikasi secara etimologis mempunyai arti proses penyampaian suatu pernyataan oleh seseorang kepada orang lain. Istilah komunikasi diambil dari bahasa inggris “communication”. Istilah ini berasal dari bahas latin communicatio yang artinya pemberitahuan atau pertukaran pikiran. Istilah communicatio bersumber pada kata “communis” yang berarti sama, dalam arti sama makna. Jadi antara orang-orang yang terlibat dalam komunikasi harus terdapat kesamaan makna (Effendy, 1993:27).
Komunikasi sebagai proses, Onong U. Effendy, membaginya menjadi dua tahap yaitu: “…proses komunikasi secara primer dan proses komunikasi secara sekunder. Proses komunikasi secara primer di mana proses penyampaian pikiran dan atau perasaan oleh komunikator kepada komunikan dengan menggunakan lambang sebagai media. Lambang sebagai media primer berupa bahasa, isyarat, gambar, warna dan lain-lain secara langsung mampu menerjemahkan pikiran dan atau perasaan komunikator kepada komunikan. Sedangkan proses komunikasi secara sekunder, di mana proses penyampaian pesan oleh komunikator kepada komunikan dengan menggunakan alat atau sarana sebagai media kedua setelah memakai lambang sebagai media pertama (Effendy, 1993:32).” Menurut Bernard Berelson dan Gary A. Steiner, komunikasi merupakan transmisi informasi, gagasan, emosi, keterampilan dan sebagainya dengan menggunakan simbol-simbol, kata-kata, gambar, figur, grafik, dan sebagainya. Tindakan atau proses transmisi itulah yang biasanya disebut komunikasi (Mulyana, 2005:62). Defenisi Harold D. Laswell, bahwa cara yang tepat untuk menerangkan suatu tindakan komunikasi adalah : “…dengan menjawab pertanyaan: siapa yang menyampaikan (komunikator), apa yang disampaikan (pesan), melalui saluran apa (media), kepada sapa (komunikan) dan apa pengaruhnya (efek). Sedangkan menurut Carl I. Hovland(1953) komunikasi adalah proses yang dimana seseorang (komunikator) menyampaikan rangsangan(biasanya lambang-lambang dalam bentuk kata-kata) untuk mengubah tingkah laku orang lain (komunikate) (Purba dkk, 2006:29-30).” Menurut Everett M. Rogers mengatakan bahwa komunikasi adalah proses dimana suatu ide dialihkan dari sumber kepada satu penerima atau lebih dengan maksud untuk mengubah tingkah laku mereka (Mulyana, 2005:62). Menurut Rogers dan D. Lawrence Kincaid (1981) bahwa : “…komunikasi adalah suatu proses di mana dua orang atau lebih membentuk atau melakukan pertukaran informasi dengan satu sama lainnya, yang pada gilirannya akan tiba pada saling pengertian yang mendalam. Proses ini meliputi adanya suatu pertukaran informasi (pesan), dimana ia menginginkan adanya perubahan sikap dan tingkah laku serta kebersamaan dalam menciptakan saling pengertian dari orang-orang yang ikut serta dalam prosees komunikasi (Cangara, 2006:19).”
METODE PENELITIAN
Lokasi Penelitian Penentuan lokasi penelitian ini dimaksudkan untuk lebih mempersempit ruang lingkup dalam pembahasan sekaligus untuk mempertajam fenomena sosial yang ingin dikaji sesuai permasalahannya. Pemilihan lokasi dalam penelitihan kualitatif sangat penting dan dilakukan dengan sistem purposif yakni pemilihan lokasi yang didasarkan atas tujuan tertentu. Seluruh kegiatan harus dilaksanakan secara terencana dan terus menerus, maka penelitian ini dilakukan di Kantor Badan Lingkungan Hidup Kota Kendari.
Subyek Penelitian Subjek dalam peneltian ini adalah jumlah pegawai di Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kota Kendari, yang berjumlah 63 orang.
Informan Penelitian Jumlah informan dalam penelitian ini sebanyak 5 orang yang terdiri dari Kepala Badan Lingkungan Hidup (BLH), Kepala Bidang Tata Lingkungan dan AMDAL, Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan dan Pengelolaan Limbah, Kepala Bidang Pengendalian Kerusakan dan Pemulihan Lingkungan, Kepala Bidang Penaatan dan Komunikasi Lingkungan.
Teknik Penentuan Informan Informan penelitian adalah person atau orang yang benar-benar tahu atau pelaku yang terlibat langsung dengan permasalahan penelitian. Teknik pemilihan informan menggunakan teknik Purposive sampling (Hidayat , 2011).
Jenis Data Jenis Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan asumsi bahwa peneliti lebih mudah berhadapan dengan kenyataan, dapat menyajikan secara langsung hakikat hubungan antar aspek lebih akrab dan lebih dapat menyesuaikan diri dengan banyak penajaman pengaruh bersama dan terhadap pola-pola nilai yang dihadapi. Penelitian kualitatif menurut Strauss Anselm dan Corbin Juliet (2003) adalah jenis penelitian yang temuan-temuannya tidak diperbolehkan melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan lainnya meskipun begitu sebagian datanya dapat dapat dihitung sebagaimana data sensus, namun analisisnya bersifat kualitatif. Metode kualitatif menurut beberapa pengalaman beberapa peneliti dapat digunakan untuk mengungkapkan dan memahami sesuatu di balik fenomena yang sedikitpun belum diketahui, disamping itu pendekatan kualitatif dapat memberi rincian yang kompleks tentang fenomena yang sulit diungkapkan Nasution S (1992:5) mengatakan bahwa: “Penelitian kualitatif pada hakikatnya ialah mengamati orang dalam lingkungan hidupnya, berintegrasi dengan mereka, berusaha memahami bahasa dan tafsiran mereka tentang dunia kerjanya”. Sumber Data Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :
1. Data primer yaitu data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti lewat wawancara lisan atau tertulis dengan informan atau person yang berkaitan langsung dengan masalah penelitian. Selain wawancara lisan maupun tertulis data primer akan dikumpulkan melalui observasi lingkungan atau place. 2. Data sekunder yang berupa paper akan dikumpulkan bukan hanya dibatasi pada kertas saja tetapi segala bentuk symbol seperti denah, tabel,dari hasil dokumentasi kurikulum, rencana kegiatan Dinas Lingkungan Hidup, notulen rapat, leaflet, foto, kliping, dan laporan kegiatan yang mendukung pelaksanaan
atau implementasi perencanaan komunikasi di kantor Dinas Lingkungan Hidup.
Teknik Pengumpulan Data Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 1. Metode observasi. Dalam pengumpulan data dengan cara menyediakan waktu yang cukup untuk melihat objek dari berbagai segi dan jurusan secara berulang –ulang. Kemudian melihat objek yang sejenis dan lebih banyak dari segi yang berbeda-beda dengan menggunakan alat bantu handycam, kamera foto,dan MP3, kemudian memperhatikan data-data yang relevan, menggolonggolongkan sesuai dengan fenomena tentang perencanaan komunikasi. 2. Teknik wawancara. Teknik ini dipakai untuk mendapatkan data primer tentang fenomena fenomena yang mempengaruhi implementasi kebijakan. Meskipun begitu teknik ini akan digunakan untuk menguji kebenaran dan kemantapan suatu data yang diperoleh dengan cara observasi dokumen dan lingkungan. Untuk mendapatkan data melalui wawancara mendalam ini, secara objektif peneliti akan membangun hubungan yang alami dengan mempermudah pertanyaan dan menghubungkan pertanyaan sesuai dengan pokok-pokok yang akan ditanyakan terutama tentang bagaimana implementasi perencanaan komunikasi dengan menimbulkan kesan bahwa informasi dari informan tersebut sangat penting. 3. Teknik dokumentasi. Dokumen menurut Arikunto (2009) adalah catatan mengenai berbagai kejadian di masa lalu baik berupa media cetak maupun tulis seperti surat, catatan harian berupa notulen, dan dokumen lainnya . Tahap pertama peneliti akan melakukan exploring yaitu menggali dan mencari data yang berhubungan dengan implementasi perencanaan komunikasi izin amdal. Setelah dokumen terkumpul, ditelaah dengan cepat sesuai dengan fenomena yang berkaitan dengan kegiatan implementasi atau scanning . Tahap ke tiga organizing yaitu menyusun data-data tersebut berdasarkan urutan kepentingan
penelitian. Tahap yang ke empat adalah interpreting yaitu menafsirkan dokumen yang telah dikelompokkan sesuai dengan fenomena-fenomena yang berkaitan dengan kegiatan implementasi dengan cara menterjemahkan dokumen dokumen secara utuh ke dalam makna yang sebenarnya ingin diungkapkan oleh data tersebut. Tahap yang terakhir adalah analysing. Peneliti akan mencocokkan, membandingkan, dan mengkaitkan fakta-fakta yang ada dengan teori-teori yang berkaitan perencanaan komunikasi.
Teknik Analisa Data Analisis data dalam penelitian ini adalah teknik analisis deskriptif. Menjawab keseluruhan permasalahan penelitian ini, menggunakan teknik analisis deskriptif melalui tahapan teknik analisis interaktif Miles & Huberman yang terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi bersamaan, yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan/verifikasi (Miles dan Huberman, 1992:19-21)..
HASIL DAN PEMBAHASAN Berdasarkan temuan yang diperoleh dari lapangan, Badan Lingkungan Hidup Kota Kendari merupakan perubahan nomenklatur dari Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah (BAPEDALDA) Kota Kendari. Berdasarkan Peraturan Kota Kendari Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pembentukan Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, dan Lembaga Teknis Lainnya. Menurut Peraturan Daerah tersebut, struktur organisasi Badan Lingkungan Hidup Kota Kendari terdiri dari Kepala, Sekretariat, Bidang Tata Lingkungan dan AMDAL, Bidang Pengendalian Pencemaran dan Pengelolaan Limbah, Bidang Pengendalian Kerusakan dan Pemulihan Lingkungan, Bidang Penaatan dan Komunikasi Lingkungan. Struktur organisasi tersebut juga dilengkapi dengan dua UPTD yaitu UPTD Laboratorium Lingkungan dan UPTD Diklat Lingkungan serta Kelompok Jabatan Fungsional. Berdasarkan Peraturan Walikota Kendari Nomor 8 Tahun 2008, Badan Lingkungan Hidup Kota Kendari memiliki tugas merumuskan kebijakan, koordinasi, mengelola dan/atau menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang lingkungan hidup sesuai dengan ruang lingkup kewenangannya. Melaksanakan tugas tersebut, Badan Lingkungan Hidup mempunyai fungsi: a. Pelaksanaan tugas-tugas kesekretariatan; b. Perumusan kebijakan teknis dalam lingkup perencanaan, pengendalian, dan pengawasan
pengelolaan
lingkungan
hidup,
pengembangan
model
konservasi keanekaragaman hayati, strategi penegakan hukum, dan pengelolaan aset serta pengembangan instrumen ekonomi dalam rangka pelestarian Lingkungan Hidup Kota Kendari; c. Pelayanan di bidang lingkungan hidup dalam urusan Pemerintahan Kendari dengan mengacu pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Lingkungan Hidup; d. Pelaksanaan
koordinasi,
pengawasan,
dan
pembinaan
pengelolaan
Lingkungan Hidup Kota Kendari; e. Pelaksanaan pengendalian pencemaran dan kerusakan, penataan, konservasi dan pemulihan kualitas Lingkungan Kota kendari; f. Pelaksanaan peningkatan penaatan hukum dan instrumen pengendalian dampak lingkungan, pemberdayaan masyarakat, dan komunikasi di bidang Lingkungan Hidup Kota Kendari; g. Penyelenggaraan Unit Pelaksanaan Teknis Laboratorium Lingkungan serta Unit Pelaksana Teknis Pendidikan dan Pelatihan Lingkungan Kota kendari; h. Pelaksanaan pembinaan jabatan fungsional di bidang lingkungan hidup. Pada Sekretariat, Bidang, dan UPTD terdiri atas Sub Bagian, Sub Bidang, dan Seksi dengan rincian sebagai berikut : 1. Sekretariat, terdiri atas : a. Sub Bagian Program b. Sub Bagian Keuangan c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 2. Bidang Tata Lingkungan dan AMDAL, terdiri atas : a. Sub Bidang Tata Lingkungan b. Sub Bidang AMDAL 3. Bidang Pengendalian Pencemaran dan Pengelolaan Limbah, terdiri atas :
a. Sub Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan b. Sub Bidang Pengelolaan Limbah Domestik dan Limbah B3 4. Bidang Pengendalian Kerusakan dan Pemulihan Lingkungan, terdiri atas : a. Sub Bidang Pengendalian Kerusakan dan Konservasi Lingkungan b. Sub Bidang Pemulihan Kualitas Lingkungan 5. Bidang Penaatan dan Komunikasi Lingkungan, terdiri atas : a. Sub Bidang Penegakan Hukum Lingkungan b. Sub Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Komunikasi Lingkungan 6. UPTD Laboratorium Lingkungan, terditri atas : a. Seksi Tata Usaha b. Seksi Pelayanan Teknis Laboratorium c. Seksi Pemantauan Kualitas Lingkungan
7. UPTD Diklat Lingkungan, terdiri atas : a. Seksi Tata Usaha b. Seksi Pengembangan Kurikulum c. Seksi Penyelenggaraan Diklat Sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Lingkungan Hidup Kota Kendari serta kondisi, permasalahan, dan proyeksi lingkungan hidup ke depan, maka ditetapkan Visi Badan Lingkungan Hidup Kota Kendari sampai tahun 2018 yaitu: “Mewujudkan Fungsi Lingkungan Hidup yang Lestari Menuju Kota Kendari Sejahtera, Mandiri dan Berdaya Saing Tahun 2013-2018” Pernyataan visi mengandung makna dan implikasi sebagai berikut : Sulawesi Tenggara memiliki sumberdaya alam yang melimpah dan beragam. Sumberdaya alam tersebut tersedia di wilayah daratan maupun perairan laut yang pada dasarnya telah dikelola, tetapi belum optimal sehingga diperlukan upaya peningkatan pengelolaan guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Selain membawa dampak positif, upaya tersebut juga dapat berdampak negatif berupa penurunan potensi sumberdaya alam dan mutu lingkungan hidup yang pada gilirannya turut mempengaruhi kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, upaya peningkatan pengelolaan sumberdaya alam Sulawesi Tenggara perlu disertai dengan upaya pelestarian fungsi lingkungan
hidup. Sehubungan dengan hal tersebut, upaya-upaya konkrit yang akan dilakukan oleh Badan Lingkungan Hidup Kota Kendari selama lima tahun ke depan (20132018) adalah mewujudkan fungsi lingkungan hidup yang lestari untuk mencapai kehidupan masyarakat Kota Kendari yang sejahtera, mandiri dan berdaya saing. Lestari mengandung makna adanya daya tahan atau stabilisasi suatu keadaan, kondisi, atau situasi tertentu. Fungsi berarti manfaat atau kegunaan dari sesuatu, sedangkan lingkungan hidup mengandung makna segala sesuatu yang ada di alam semesta baik menyangkut ruang, waktu, keadaan, materi, energi, serta makhluk hidup termasuk manusia dan perilakunya. Berkaitan dengan pernyataan visi Badan Lingkungan Hidup selama lima tahun ke depan maka pelestarian fungsi lingkungan hidup dimaksudkan dalam rangka membangun kesejahteraan, kemandirian, dan daya saing Kota Kendari 2013-2018 sebagai visi pembangunan Kota Kendari 2013-2018. Untuk mewujudkan visi dimaksud, maka dikembangkan lima agenda utama yang juga merupakan misi Badan Lingkungan Hidup Kota Kendari dalam upaya pelestarian fungsi lingkungan hidup selama lima tahun ke depan, sebagai berikut: 1. Meningkatkan Kapasitas Sumber Daya Manusia dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup; 2. Menguatkan Kelembagaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup; 3. Meningkatkan Pengendalian Dampak Lingkungan Hidup; 4. Mengembangkan Budaya dan Kearifan Lingkungan Lokal; 5. Meningkatkan Perlindungan dan Pelestarian Fungsi Ekosistem. Model perencanaan komunikasi dimulai dari proses pengalokasian sumber daya komunikasi untuk mencapai tujuan Badan Lingkungan Hidup Kota Kendari. Sumber daya tersebut tidak saja mencakup media massa dan komunikasi antarpribadi, tetapi juga setiap aktivitas yang dirancang untuk mengubah prilaku dan menciptakan keterampilan-keterampilan tertentu diantara individu dan kelompok dalam lingkup tugas-tugas yang dibebankan oleh Badan Lingkungan Hidup Kota Kendari. Model perencanaan komunikasi prinsipnya mengacu pada kebijaksanaan komunikasi yang menetapkan alternatif dalam mencapai tujuang jangka panjang
terhadap Izin AMDAL di Badan Lingkungan Hidup Kota Kendari, serta menjadi kerangka dasar untuk perencanaan oprasional jangka pendek. Perencanaan strategik diwujudkan dalam target yang dapat dikuantifikasikan dengan pendekatan-pendekatan yang sistematis terhadap tujuan yang ingin dicapai menurut kebijaksanaan komunikasi. Model perencanaan komunikasi izin AMDAL di Badan Lingkungan Hidup Kota Kendari merupakan pengkomunikasian informasi dan kegiatan dalam menjalin hubungan dengan berbagai pihak termasuk pihak pemrakarsa dalam mengajukan izin lingkungan serta melibatkan unsur masyarakat. Salah satu alasan BLH berkomunikasi dengan para penyusun amdal adalah agar setiap usaha yang akan dilakukan haruslah memiliki izin lingkungan agar tidak bermasalah dikemudian hari. Tujuan dari komunikasi tersebut untuk mengurangi timbulnya pertentangan yang disebabkan oleh adanya perbedaan kepentingan dan harapan masing-masing pihak. Komunikasi yang serasi membutuhkan perencanaan yang matang. Suatu perencanaan tidak dapat telepas dari desain. Desain model perencanaan komunikasi pada Izin AMDAL di Badan Lingkungan Hidup Kota Kendari adalah garis besar mengenai proses kegiatan persiapan sistematik penyusunan kebijakan yang konsisten untuk menyampaikan pesan antara komunikator dan komunikan dengan maksud menumbuhkan terciptanya persamaan mengenai pesan tertentu untuk mengubah perilaku dan sikap penerima pesan. Para pemrakarsa sebagai penyusun amdal dapatlah dikatakan sebagai pendesain perencanaan komunikasi. Penelitian ini
berusaha melihat
bagaimana
tahapan
perencanaan
komunikasi pada Izin AMDAL. Badan Lingkungan Hidup Kota Kendari dalam desain perencanaan komunikasinya melakukan persiapan pra penerbitan izin AMDAL dengan cara membangun tahap koordinasi dan rujukan-rujukan arahan dan komunikasi dalam bentuk tertulis. Disinilah peran dan fungsi BLH Kota Kendari melakukan perencanaan komunikasi. Keberhasilan
Izin
AMDAL sangat
ditentukan
oleh
perencanaan
komunikasi yang berkualitas. Menghasilkan perencanaan yang berkualitas dibutuhkan komunikasi dari berbagai pihak. Kepala BLH Kota Kendari selaku pimpinan tertinggi harus bisa dan benar-benar dapat bertanggung jawab dalam
melaksanakan Izin AMDAL sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Disamping itu, harus mampu dan bisa merealisasikan tujuan pembuatan izin AMDAL dengan senantiasa selalu berkomunikasi dengan stakeholder yang berkait dan mensosialisasikan pada masyarakat. Selain itu, Kepala BLH Kota Kendari harus senantiasa berkomunikasi dengan pihak penyusun AMDAL untuk melaksanakan tahapan perencanaan komunikasi pada Izin AMDAL dan nantinya perencanaan tersebut dapat dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang berlaku. Tahapan perencanaan komunikasi BLH tersebut terdiri dari; pengumpulan data baseline dan need assessment, perumusan tujuan, analisis dan segmentasi khalayak, analisis perencanaan dan pengembangan strategi, pemilihan media, desain dan pengembangan pesan. Middleton (dalam Cangara, 2014:83) menjelaskan bahwa langkah awal dalam perencanaan komunikasi diperlukan seperangkat data dasar (baseline data) yang akurat dan memadai termasuk informasi tentang identifikasi masalah dan kajian mengenai apa yang dibutuhkan untuk memecahkan masalah yang dihadapi BLH Kota Kendari dalam pemberian izin AMDAL. Pentingnya data baseline dan need assessment dikarenakan maraknya kasus Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang ilegal di Sultra diakibatkan tidak patuhnya para para pelaku usaha menjalankan apa yang sudah ada dalam kajian Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL). Hasil wawancara tersebut bahwa ketegasan BLH sudah mulai dijalankan, jika ada temuan di lapangan langsung ditindak tegas. Ketegasan tersebut karena pihak perusahaan telah melanggar izin amdal. Kondisi ini dapatlah dikatakan bahwa BLH saat ini sangat ketat dalam kepengurusan Amdal. BLH Kota Kendari melakukan pengawasan aktif. Dengan
demikian, dari hasil pengumpulan data baseline dan need
assessment sebagai tahap awal dalam perencanaan komunikasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, agar permasalahan yang selalu terjadi dalam penyusunan izin AMDAL haruslah memiliki criteria-kriteria dari suatu rencana program komunikasi, yaitu hasil konsultasi dengan unsur-unsur masyarakat, bersifat luwes, jelas dalam hal apa yang dilakukan dan bagaimana melakukan hal itu. Kriteria tersebut, ada pula ukuran prioritas yang perlu dipertimbangkan dalam
menyusun suatu rencana program komunikasi adalah hasil yang dicapai sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Menetapkan tujuan program, seorang perencana komunikasi harus bisa menjawab pertanyaan: mengapa anda perlu melakukan kegiatan/ program dan apa yang ingin anda capai dengan kegiatan tersebut, perubahan bagaimana yang anda inginkan, apakah tujuan yang ingin dicapai sesuai dengan kebutuhan target sasaran (Cangara, 2014: 105). Berdasarkan hasil penelitian pada Badan Lingkungan Hidu Kota Kendari, proses perencanaan komunikasi Izin AMDAL setelah diterbitkannya Peraturan Pemerintah 27 Tahun 2012 sudah dilaksanakan sesuai dengan PP tersebut, walaupun masih ditemukan beberapa prosedur proses perencanaan yang belum maksimal dilaksanakan di BLH Kota Kendari. Bukti dari dilaksanakannya penerbitan izin lingkungan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 adalah dari hasil wawancara kepada para staf dan Kepala Badan Lingkungan Hidup. Berdasarkan hasil wawancara tersebut, pembuatan dokumen AMDAL maupun UKL-UPL di Kota Kendari, BLH koordinasi dan komunikasi kepada semua pihak terutama pemrakarsa dan informan cukup mengetahui tentang Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang tentang Izin Lingkungan, meskipun pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 belum dilaksanakan secara efektif, namun tidak menjadi alasan tidak melakukan perizinan lingkungan. Perizinan lingkungan sebagai kewenangan daerah dalam melaksanakan, memantau dan mengawasi perizinan lingkungan di Kota Kendari harus ditaati oleh semua pihak baik pada instansi teknis Badan Lingkungan Hidup, para pelaku pembangunan, komisi teknis perizinan lingkungan, serta masyarakat umum lainnya yang hendak melakukan penyusunan dokumen lingkungan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan. Realitas hasil wawancara tersebut memberikan gambaran bahwa setiap perusahaan yang melakukan pembangunan, diwajibkan melakukan tahapan perencanaan melalui penyusunan 4 (empat) dokumen antara lain; Pertama;
Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan Hidup (KA-ANDAL) adalah suatu dokumen yang berisi tentang ruang lingkup serta kedalaman kajian ANDAL. Ruang lingkup kajian ANDAL meliputi penentuan dampak-dampak penting yang akan dikaji secara lebih mendalam dalam ANDAL dan batas-batas studi ANDAL. Sedangkan kedalaman studi berkaitan dengan penentuan metodologi yang akan digunakan untuk mengkaji dampak. Penentuan ruang lingkup dan kedalaman kajian ini merupakan kesepakatan antara Pemrakarsa Kegiatan dan Komisi Penilai AMDAL melalui proses yang disebut dengan proses pelingkupan. Kedua; Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (ANDAL) adalah dokumen yang berisi telaahan secara cermat terhadap dampak penting dari suatu rencana kegiatan. Dampak-dampak penting yang telah diindetifikasi di dalam dokumen KA-ANDAL kemudian ditelaah secara lebih cermat dengan menggunakan metodologi yang telah disepakati. Telaah ini bertujuan untuk menentukan besaran dampak. Setelah besaran dampak diketahui, selanjutnya dilakukan penentuan sifat penting dampak dengan cara membandingkan besaran dampak terhadap kriteria dampak penting yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Tahap kajian selanjutnya adalah evaluasi terhadap keterkaitan antara dampak yang satu dengan yang lainnya. Evaluasi dampak ini bertujuan untuk menentukan dasar-dasar pengelolaan dampak yang akan dilakukan untuk meminimalkan dampak negatif dan memaksimalkan dampak positif. Ketiga; Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) adalah dokumen yang memuat upaya-upaya untuk mencegah, mengendalikan dan menanggulangi dampak penting lingkungan hidup yang bersifat negatif serta memaksimalkan dampak positif yang terjadi akibat rencana suatu kegiatan. Upaya-upaya tersebut dirumuskan berdasarkan hasil arahan dasar-dasar pengelolaan dampak yang dihasilkan dari kajian ANDAL. Keempat; Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL) adalah dokumen yang memuat program-program pemantauan untuk melihat perubahan lingkungan yang disebabkan oleh dampak-dampak yang berasal dari rencana kegiatan. Hasil pemantauan ini digunakan untuk mengevaluasi efektifitas upayaupaya pengelolaan lingkungan yang telah dilakukan, ketaatan pemrakarsa
terhadap peraturan lingkungan hidup dan dapat digunakan untuk mengevaluasi akurasi prediksi dampak yang digunakan dalam kajian ANDAL. Setelah keempat tersebut telah dipenuhi oleh pemrakarsa maka wajib membuat permohonan dan penerbitan Ijin Lingkungan. Hasil wawancara tersebut memberikan informasi bahwa dokumen AMDAL bermanfaat untuk menjamin suatu usaha atau kegiatan pembangunan agar layak secara lingkungan. Dengan AMDAL, suatu rencana usaha dan/atau kegiatan pembangunan diharapkan dapat meminimalkan kemungkinan dampak negatif terhadap lingkungan hidup, dan mengembangkan dampak positif, sehingga sumber daya alam dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan, maka diperlukan komunikasi dalam penjajagan/pengawasan agar terhindar dari pencemaran lingkungan. Hal ini sebagaimana dipertegas oleh Harold D Lasswell (dalam Nurudin, 2004 dan Effendy, 1994:27) bahwa fungsi komunikasi sebagai penjajagan/pengawasan lingkungan (surveillance of the information) yakni penyingkapan ancaman dan kesempatan yang mempengaruhi nilai masyarakat, serta dapat menghubungkan bagian-bagian yang terpisahkan dari masyarakat untuk menanggapi lingkungannya. Kegiatan analisis khalayak dilakukan dengan jalan mengumpulkan data dari masyarakat yang terkena dampak lingkungan dan menjadikan masyarakat sebagai bagian dalam proses penyusunan AMDAL di Kota Kendari. Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2012 tentang Pedoman Keterlibatan Masyarakat Dalam Proses Analisis Dampak Lingkungan Hidup Dan Izin Lingkungan disebutkan bahwa masyarakat yang dilibatkan dalam proses penyusunan AMDAL mencakup masyarakat: Pertama; Masyarakat terkena dampak adalah masyarakat yang berada dalam batas wilayah studi AMDAL (yang menjadi batas sosial) yang akan merasakan dampak dari adanya rencana usaha dan/atau kegiatan, terdiri dari masyarakat yang akan mendapatkan manfaat dan masyarakat yang akan mengalami
kerugian;
Kedua,
Masyarakat
pemerhati
lingkungan
adalah
masyarakat yang tidak terkena dampak dari suatu rencana usaha dan/atau kegiatan, tetapi mempunyai perhatian terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan tersebut, maupun dampak-dampak lingkungan yang akan ditimbulkannya; Ketiga,
Masyarakat yang terpengaruh atas segala bentuk keputusan dalam proses AMDAL adalah masyarakat yang berada di luar dan/atau berbatasan langsung dengan batas wilayah studi AMDAL yang terkait dengan dampak rencana usaha dan/atau kegiatan. Hasil wawancara tersebut memberikan informasi bahwa lingkungan merupakan segala sesuatu yang ada disekitar manusia yang mempengaruhi perkembangan kehidupan rnanusia baik langsung maupun tidak langsung, untuk itu pentingnya
BLH/pemrakarsa sebagai
komunikator dapat
melibatkan
masyarakat dan LSM dalam proses penyusunan AMDAL. Sebagaimana ditegaskan oleh Effendy (2007:7) bahwa seorang komunikator dituntut untuk memiliki kemampuan dan sarana agar mendapat umpan balik (feedback) dari komunikan sehingga maksud pesan tersebut dapat dipenuhi dengan baik dan berjalan efektif. Komunikasi dengan tatap muka (face-to-face) dilakukan.
antara komunikator
dan komunikan secara langsung, tanpa
menggunakan media apapun kecuali bahasa sebagai lambang atau symbol. Komunikasi bermedia dilakukan oleh komunikator kepada komunikan dengan menggunakan media sebagai alat bantu dalam menyampaikan pesannya. Komunikator dapat menyampaikan pesannya secara verbal dan non verbal. Verbal dibagi ke dalam dua macam yaitu lisan (oral) dan tulisan (written/ printed). Non verbal dapat menggunakan gerakan atau isyarat badaniah (gestural) seperti
melambaikan
tangan,
mengedipkan
mata
dan
sebagainya,
dan
menggunakan gambar untuk mengemukakan ide atau gagasannya. Hasil wawancara tersebut bahwa masyarakat merupakan sumber daya yang panting bagi tujuan pengelolaan lingkungan hidup sebagai bagian dari lingkungan masyarakat merupakan sumber daya yang bisa diginakan untuk pembinaan lingkungan, tetapi lebih daripada itu komponen masyarakat juga bisa memberikan alternatif penting bagi lingkungan hidup. Maka sudah sepatutnya partisipasi masyarakat mendapat tempat pengaturan yang cukup layak dalam proporsi pengelolaan lingkungan hidup dengan cara membangun komunikasi dua arah timbale balik antara BLH dengan pemrakarsa, BLH dengan masyarakat, pemrakarsa dengan masyarakat dan LSM.
Proses pelibatan semua komponen dalam proses komunikasi ini selaras dengan model komunikasi interaksional yang dikembangkan oleh Wilbur Schramm (1954), yang menekankan pada proses komunikasi dua arah diantara dua komunikator. Menurut Schramm bahwa model ini memandang hubungan interpersonal sebagai suatu sistim. Karena didalamnya terdapat sebuah lingkaran yang saling terkait satu sama lain dan komunikasi selalu berlangsung. Sistim yang berjalan juga baku, dimana komunikasi selalu berjalan dua arah : Dari pengirim kepada penerima dan penerima kepada pengirim” (dalam West dan Turner, 2008:13). Karakteristik Informan Karakteristik Informan dalam penelitian ini dilihat dari identitas dapat dilihat pada tabel berikut ini: Tabel 4.4: Karakteristik Informan Penelitian No 1
Jabatan Ratna
Sakay,S.Si, Kepala Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kota
MT 2
Kendari
Drs. H. Aminoto Kepala Bidang Tata Lingkungan dan AMDAL BLH Kamaluddin, M.Si
3
Ir.
Hj.
Kota Kendari
SUPIATI, Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran
MP
Lingkungan dan Pengelolaan Limbah BLH Kota Kendari
4
Nasruddin,Sp,Mp
Kepala Bidang Pengendalian Kerusakan dan Pemulihan Lingkungan BLH Kota Kendari
5
Ir. Hj. Devi Yunari Kepala Bidang Penaatan dan Komunikasi Asadih, M.Si
Sumber: Data Primer, 2017
Lingkungan BLH Kota Kendari
Model Perencanaan Komunikasi Izin AMDAL di Badan Lingkungan Hidup Kota Kendari Model perencanaan komunikasi dimulai dari proses pengalokasian sumber daya komunikasi untuk mencapai tujuan Badan Lingkungan Hidup Kota Kendari. Sumber daya tersebut tidak saja mencakup media massa dan komunikasi antarpribadi, tetapi juga setiap aktivitas yang dirancang untuk mengubah prilaku dan menciptakan keterampilan-keterampilan tertentu diantara individu dan kelompok dalam lingkup tugas-tugas yang dibebankan oleh Badan Lingkungan Hidup Kota Kendari. Model perencanaan komunikasi prinsipnya mengacu pada kebijaksanaan komunikasi yang menetapkan alternatif dalam mencapai tujuang jangka panjang terhadap Izin AMDAL di Badan Lingkungan Hidup Kota Kendari, serta menjadi kerangka dasar untuk perencanaan oprasional jangka pendek. Perencanaan strategik diwujudkan dalam target yang dapat dikuantifikasikan dengan pendekatan-pendekatan yang sistematis terhadap tujuan yang ingin dicapai menurut kebijaksanaan komunikasi. Model perencanaan komunikasi izin AMDAL di Badan Lingkungan Hidup Kota Kendari merupakan pengkomunikasian informasi dan kegiatan dalam menjalin hubungan dengan berbagai pihak termasuk pihak pemrakarsa dalam mengajukan izin lingkungan serta melibatkan unsur masyarakat. Salah satu alasan BLH berkomunikasi dengan para penyusun amdal adalah agar setiap usaha yang akan dilakukan haruslah memiliki izin lingkungan agar tidak bermasalah dikemudian hari. Tujuan dari komunikasi tersebut untuk mengurangi timbulnya pertentangan yang disebabkan oleh adanya perbedaan kepentingan dan harapan masing-masing pihak. Komunikasi yang serasi membutuhkan perencanaan yang matang. Suatu perencanaan tidak dapat telepas dari desain. Desain model perencanaan komunikasi pada Izin AMDAL di Badan Lingkungan Hidup Kota Kendari adalah garis besar mengenai proses kegiatan persiapan sistematik penyusunan kebijakan yang konsisten untuk menyampaikan pesan antara komunikator dan komunikan dengan maksud menumbuhkan terciptanya persamaan mengenai pesan tertentu untuk mengubah perilaku dan
sikap penerima pesan. Para pemrakarsa sebagai penyusun amdal dapatlah dikatakan sebagai pendesain perencanaan komunikasi. Penelitian ini
berusaha melihat
bagaimana
tahapan
perencanaan
komunikasi pada Izin AMDAL. Badan Lingkungan Hidup Kota Kendari dalam desain perencanaan komunikasinya melakukan persiapan pra penerbitan izin AMDAL dengan cara membangun tahap koordinasi dan rujukan-rujukan arahan dan komunikasi dalam bentuk tertulis. Disinilah peran dan fungsi BLH Kota Kendari melakukan perencanaan komunikasi. Keberhasilan
Izin
AMDAL sangat
ditentukan
oleh
perencanaan
komunikasi yang berkualitas. Menghasilkan perencanaan yang berkualitas dibutuhkan komunikasi dari berbagai pihak. Kepala BLH Kota Kendari selaku pimpinan tertinggi harus bisa dan benar-benar dapat bertanggung jawab dalam melaksanakan Izin AMDAL sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Disamping itu, harus mampu dan bisa merealisasikan tujuan pembuatan izin AMDAL dengan senantiasa selalu berkomunikasi dengan stakeholder yang berkait dan mensosialisasikan pada masyarakat. Selain itu, Kepala BLH Kota Kendari harus senantiasa berkomunikasi dengan pihak penyusun AMDAL untuk melaksanakan tahapan perencanaan komunikasi pada Izin AMDAL dan nantinya perencanaan tersebut dapat dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang berlaku. Tahapan perencanaan komunikasi BLH tersebut terdiri dari; pengumpulan data baseline dan need assessment, perumusan tujuan, analisis dan segmentasi khalayak, analisis perencanaan dan pengembangan strategi, pemilihan media, desain dan pengembangan pesan. Pengumpulan Data Baseline dan Need Assessment Middleton (dalam Cangara, 2014:83) menjelaskan bahwa langkah awal dalam perencanaan komunikasi diperlukan seperangkat data dasar (baseline data) yang akurat dan memadai termasuk informasi tentang identifikasi masalah dan kajian mengenai apa yang dibutuhkan untuk memecahkan masalah yang dihadapi BLH Kota Kendari dalam pemberian izin AMDAL. Pentingnya data baseline dan need assessment dikarenakan maraknya kasus Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang ilegal di Sultra diakibatkan tidak patuhnya para para pelaku usaha
menjalankan apa yang sudah ada dalam kajian Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL). Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Bidang Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kota Kendari Drs. H. Aminoto Kamaludin, M.Si bahwa: “…memang ada beberapa pelaku usaha yang kadang tidak mematuhi apa yang sudah digariskan dalam amdal. Kami mengakui persoalan amdal ini bukan sesuatu yang mudah. Karenanya jika tidak cermat dalam menganalisa kajian amdal akan berakibat fatal bagi lingkungan dan pembangunan ke depan, untuk itu proses amdal harus melalui kajian dari pihak yang berkompeten serta hasilnya sebisa mungkin tidak merugikan kepentingan pembangunan di Kota Kendari”. (Hasil Wawancara Tanggal 3 Juni 2017) Realitas hasil wawancara tersebut bahwa pemerintah Kota Kendari akan sangat hati-hati dalam mengeluarkan izin amdal. Amdal tidak akan keluar jika orang-orang yang terlibat dalam proses penyusunan amdal tidak terdapat kesamaan makna, terlebih lagi konsep konstruksi bangunan atau izin usaha/kegiatan dan kajian dampak lingkungannya tidak matang. Terlebih jika ternyata memungkinkan berdampak negatif bagi lingkungan dan masyarakat. Perumusan Tujuan Menetapkan tujuan program, seorang perencana komunikasi harus bisa menjawab pertanyaan: mengapa anda perlu melakukan kegiatan/ program dan apa yang ingin anda capai dengan kegiatan tersebut, perubahan bagaimana yang anda inginkan, apakah tujuan yang ingin dicapai sesuai dengan kebutuhan target sasaran (Cangara, 2014: 105). Berdasarkan hasil penelitian pada Badan Lingkungan Hidu Kota Kendari, proses perencanaan komunikasi Izin AMDAL setelah diterbitkannya Peraturan Pemerintah 27 Tahun 2012 sudah dilaksanakan sesuai dengan PP tersebut, walaupun masih ditemukan beberapa prosedur proses perencanaan yang belum maksimal dilaksanakan di BLH Kota Kendari. Bukti dari dilaksanakannya penerbitan izin lingkungan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 adalah dari hasil wawancara kepada para staf dan Kepala Badan Lingkungan Hidup. Berdasarkan hasil wawancara dengan BLH Kota Ratna Sakay,S.Si, MT bahwa:
“…dalam penerbitan izin lingkungan di Kota Kendari, kami selalu membangun koordinasi dan komunikasi kepada semua pihak terutama pemrakarsa agar tetap menggunakan acuan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang AMDAL dan prosedur tetap penyusunan dan pengesahan dokumen kajian lingkungan sebagai dasar pelaksanaan perizinan lingkungan di Kota Kendari”. (Hasil Wawancara Tanggal 4 Juni 2017) Berdasarkan hasil wawancara tersebut, pembuatan dokumen AMDAL maupun UKL-UPL di Kota Kendari, BLH koordinasi dan komunikasi kepada semua pihak terutama pemrakarsa dan informan cukup mengetahui tentang Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang tentang Izin Lingkungan, meskipun pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 belum dilaksanakan secara efektif, namun tidak menjadi alasan tidak melakukan perizinan lingkungan.
Analisis dan Segmentasi Khalayak Kegiatan analisis khalayak dilakukan dengan jalan mengumpulkan data dari masyarakat yang terkena dampak lingkungan dan menjadikan masyarakat sebagai bagian dalam proses penyusunan AMDAL di Kota Kendari. Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2012 tentang Pedoman Keterlibatan Masyarakat Dalam Proses Analisis Dampak Lingkungan Hidup Dan Izin Lingkungan disebutkan bahwa masyarakat yang dilibatkan dalam proses penyusunan AMDAL mencakup masyarakat: Pertama; Masyarakat terkena dampak adalah masyarakat yang berada dalam batas wilayah studi AMDAL (yang menjadi batas sosial) yang akan merasakan dampak dari adanya rencana usaha dan/atau kegiatan, terdiri dari masyarakat yang akan mendapatkan manfaat dan masyarakat yang akan mengalami
kerugian;
Kedua,
Masyarakat
pemerhati
lingkungan
adalah
masyarakat yang tidak terkena dampak dari suatu rencana usaha dan/atau kegiatan, tetapi mempunyai perhatian terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan tersebut, maupun dampak-dampak lingkungan yang akan ditimbulkannya; Ketiga, Masyarakat yang terpengaruh atas segala bentuk keputusan dalam proses AMDAL adalah masyarakat yang berada di luar dan/atau berbatasan langsung
dengan batas wilayah studi AMDAL yang terkait dengan dampak rencana usaha dan/atau kegiatan. Berdasarkan hasil wawancata dengan Kepala Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kota Kendari Ratna Sakay,S.Si, MT bahwa: “…keterlibatan masyarakat sangat penting dalam proses penyusunan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) di Kota Kendari berdasarkan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2012 tentang Pedoman Keterlibatan Masyarakat Dalam Proses Analisis Dampak Lingkungan Hidup Dan Izin Lingkungan, namun masih ditemukan beberapa kendala pada setiap tahapan keterlibatan. Kendala-kendala tersebut muncul, baik disebabkan oleh pihak Pemrakarsa maupun disebabkan oleh pihak masyarakat terkena dampak itu sendiri. Pihak Pemrakarsa cenderung hanya melaksanakan halhal yang diwajibkan saja dan mengabaikan halhal yang tidak diwajibkan dalam Peraturan Menteri tersebut. Sedangkan pihak masyarakat terkena dampak cenderung pasif dan tidak peduli terhadap studi AMDAL yang sedang dilakukan di wilayahnya. (Hasil Wawancara Tanggal 6 Juni 2017) Hasil wawancara tersebut memberikan informasi bahwa lingkungan merupakan segala sesuatu yang ada disekitar manusia yang mempengaruhi perkembangan kehidupan rnanusia baik langsung maupun tidak langsung, untuk itu pentingnya
BLH/pemrakarsa sebagai
komunikator dapat
melibatkan
masyarakat dan LSM dalam proses penyusunan AMDAL. Analisis Perencanaan dan Pengembangan Strategi Tahap ini merupakan keputusan mengenai jalan yang ditempuh dalam mencapai apa yang sudah ditetapkan dalam tujuan program izin AMDAL bagi pemrakarsa. Berdasarkan analisis yang dilakukan terhadap faktor-faktor lingkungan
sosial,
operasional,
dan
internal,
kemudian
dengan
mempertimbangkan tujuan, maka ditetapkan strategi untuk mencapai tujuan tersebut (Cangara, 2014: 106). Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kota Kendari Ratna Sakay,S.Si, MT bahwa: “adapun pihak-pihak yang terlibat dalam proses AMDAL adalah pemerintah, pemrakarsa, masyarakat yang berkepentingan. Pemerintah berkewajiban memberikan keputusan apakah suatu rencana kegiatan layak atau tidak layak lingkungan. Keputusan kelayakan lingkungan ini dimaksudkan untuk melindungi kepentingan rakyat dan kesesuaian dengan kebijakan pembangunan berkelanjutan. Untuk mengambil keputusan, pemerintah
memerlukan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan, baik yang berasal dari pemilik kegiatan/pemrakarsa maupun dari pihak-pihak lain yang berkepentingan. Informasi tersebut disusun secara sistematis dalam dokumen AMDAL. Dokumen ini dinilai oleh Komisi Penilai AMDAL untuk menentukan apakah informasi yang terdapat di dalamnya telah dapat digunakan untuk pengambilan keputusan dan untuk menilai apakah rencana kegiatan tersebut dapat dinyatakan layak atau tidak layak berdasarkan suatu kriteria kelayakan lingkungan yang telah ditetapkan oleh Peraturan Pemerintah. Pemrakarsa adalah orang atau badan hukum yang bertanggung jawab atas suatu rencana usaha dan atau kegiatan yang akan dilaksanakan. Pemrakarsa inilah yang berkewajiban melaksanakan kajian AMDAL. Meskipun pemrakarsa dapat menunjuk pihak lain (seperti konsultan lingkungan hidup) untuk membantu melaksanakan kajian AMDAL, namun tanggung jawab terhadap hasil kajian dan pelaksanaan ketentuan-ketentuan AMDAL tetap di tangan pemrakarsa kegiatan. Masyarakat yang berkepentingan adalah masyarakat yang terpengaruh oleh segala bentuk keputusan dalam proses AMDAL. Masyarakat mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam AMDAL yang setara dengan kedudukan pihak-pihak lain yang terlibat dalam AMDAL. Di dalam kajian AMDAL, masyarakat bukan obyek kajian namun merupakan subyek yang ikut serta dalam proses pengambilan keputusan tentang hal-hal yang berkaitan dengan AMDAL. Dalam proses ini masyarakat menyampaikan aspirasi, kebutuhan, nilai-nilai yang dimiliki masyarakat dan usulan-usulan penyelesaian masalah untuk memperoleh keputusan terbaik. (Hasil Wawancara Tanggal 13 Juni 2017)
Realitas dari hasil wawancara tersebut, bahwa
dalam penyusunan
dokumen amdal harus melibat pihak-pihak yang terlibat dalam proses AMDAL adalah pemerintah, pemrakarsa, masyarakat yang berkepentingan. hal ini sesuai dengan tujuan perencanaan komunikasi dimana proses pengalokasian sumber daya komunikasi untuk mencapai tujuan melibatkan pihak-pihak terkait untuk mencapai tujuan yang diharapkan.
Pemilihan Media Tahap ini dimana BLH Kota Kendari melakukan kerjasama dengan berbagai media untuk mensosialisasikan aturan dalam pemberian izin AMDAL. BLH Kota Kendari menyediakan akses-akses yang memungkinkan masyarakat untuk dapat menyampaikan informasi atau bahkan berkomunikasi dengan BLH. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kota Kendari Ratna Sakay,S.Si, MT bahwa: “dalam penyusunan dokumen AMDAL terutama menyangkut izin lingkungan, kami melakukan kerjasama dengan beberapa media dan
membuat media lainnya yang mudah diakses oleh pemrakarsa dan masyarakat antara lain; surat kabar, brosur, pampflet, atau spanduk dan media eletronik yang terdiri dari televisi, website, jejaring sosial, sms dan/atau radio. Di samping itu kami juga selalu memberikan saran kepada pemrakarsa agar memanfaatkan media massa untuk mempublikasikan rencana usaha dan/atau kegiatan yang akan dilakukan. Pemrakarsa disini wajib menyampaikan informasi secara benar dan tepat berupa; nama dan alamat pemrakarsa; jenis rencana usaha dan/atau kegiatan; skala dari rencana usaha dan/atau kegiatan; lokasi rencana usaha dan/atau kegiata; dampak potensial yang akan timbul; tanggal pengumuman tersebut mulai dipasang dan batas waktu pemberian saran pendapat, dan tanggapan dari masyarakat; serta nama dan alamat pemrakarsa dan instansi lingkungan hidup yang menerima saran, pendapat, dan tanggapan dari masyarakat. (Hasil Wawancara Tanggal 14 Juni 2017) Hasil wawacara tersebut memberikan informasi mahwa dalam penyusunan dokumen Amdal, BLH Kota Kendari memanfaatkan media komunikasi yang ada di Sulawesi Tenggara seperti media cetak dan elektronik. Di samping media massa tersebut, BLH Kota Kendari juga memanfaatkan media luar ruang (outdoor media). Sebagaimana Cangara (2014: 148) menjelaskan bahwa media luar ruang (outdoor media) biasa dikaitkan dengan dunia estetika dan ditempatkan pada tempat-tempat yang ramai dilihat oleh banyak orang. Desain dan Pengembangan Pesan Tahap ini, BLH Kota Kendari menyusun pesan-pesan yang mendasar pada setiap khalayak yang menjadi target dalam program AMDAL di Kota Kendari. Pesan-pesan persuasif yang dikomunikasikan dapat menunjang proses komunikasi yang efektif, pesan yang diciptakan dapat sampai dengan baik kepada khalayaknya. Pesan yang dibuat bisa mendapat perhatian khalayaknya (attention), membangkitkan minat (interest), menimbulkan hasrat (desire), dan mendorong tindakan (action) pemrakarsa dan masyarakat dalam mentaati tahapan penyusunan AMDAL. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kota Kendari Ratna Sakay,S.Si, MT bahwa: “…untuk merubah polapikir para perusahaan terutama pemrakarsa selaku penyusun dokumen amdal, kami selaku yang menangani secara teknis dalam penyusunan dokumen Amdal, maka kami selalu menginformasikan melalui pesan-pesan persuasif yang dikomunikasikan kepada pemrakarsa sebelum penyusunan dokumen Amdal dilakukan. Ragam informasi
berupa pesan-pesan komunikasi tersebut antara lain; tata cara atau prosedur penyusunan Amdal dan izin lingkungan, pesan agar masyarakat dilibatkan dalam penyusunan Amdal, dan lain sebagainya”. (Hasil Wawancara Tanggal 16 Juni 2017) Berdasarkan hasil wawancara tersebut, bahwa Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kota Kendari selalu menginformasikan kepada pemrakarsa melalui pesanpesan persuasif sebelum penyusunan dokumen Amdal dilakukan.
Model Perencanaan Komunikasi pada Izin AMDAL di BLH Kota Kendari Model adalah representasi suatu fenomena, baik nyata ataupun abstrak, dengan menonjolkan unsur-unsur terpenting fenomena tersebut atau suatu gambaran yang sistimatis dan abstrak, dimana menggambarkan potensi- potensi tertentu yang berkaitan dengan berbagai aspek dari sebuah proses. Menurut Gordon Wiseman dan Larry Barker mengemukakan bahwa model komunikasi mempunyai tiga fungsi, yaitu: melukiskan proses komunikasi, menunjukkan hubungan visual, dan membantu dalam menemukan serta memperbaiki kemacetan komunikasi (Cangara (2011:39). Model adalah kerangka kerja konseptual yang menggambarkan penerapan teori
untuk
kasus-kasus
tertentu.
Sebuah
model
membantu
kita
mengorganisasikan data-data sehingga dapat tersusun kerangka konseptual tentang apa yang akan diucapkan atau ditulis. Kerap kali model-model teoritis, termasuk
ilmu
komunikasi,
digunakan
untuk
mengekpresikan
definisi
komunikasi, bahwa komunikasi adalah proses transmisi dan resepsi informasi antara manusia melalui aktivitas encoder yang dilakukan pengirim dan decoder terhadap sinyal yang dilakukan oleh penerima. Berikut adalah beberapa model perencanaan komunikasi pada izin amdal di BLH Kota Kendari sebagai berikut: Model Perencanaan Komunikasi dalam Penyusunan Dokumen Kerangka Acuan (KA) Model perencanaan komunikasi dalam penyusunan dokumen Kerangka Acuan (KA) adalah suatu model perencanaan komunikasi untuk merumuskan lingkup dan kedalaman studi Andal serta mengarahkan studi Andal dengan cara
menjalin hubungan komunikasi efektif dengan berbagai pihak terkait agar prosesnya berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan biaya, tenaga, dan waktu yang tersedia. Fungsi model perencanaan komunikasi dokumen Kerangka Acuan (KA) adalah sebagai rujukan penting bagi pemrakarsa, penyusun dokumen Amdal, instansi yang membidangi rencana usaha dan/atau kegiatan, dan instansi lingkungan hidup, serta tim teknis Komisi Penilai Amdal tentang lingkup dan kedalaman studi Andal yang akan dilakukan; serta sebagai salah satu bahan rujukan bagi penilai dokumen Andal untuk mengevaluasi hasil studi Andal.
Berikut ini adalah model perencanaan komunikasi dalam penyusunan dan penilaian dokumen Kerangka Acuan (KA): feedback Komunikator 1
(Pemrakarsa)
Tidak
Pesan (Dokumen Kerangka Acuan)
Jika Hasil Penilaian: KA memerlukan perbaikan, Komisi mengembalikan KA kepada pemrakarsa. Pemrakarsa menyampaikan kembali perbaikan Kerangka Acuan)
Komunikator 2
Komunikator 3
BLH Kelengkapan Administrasi
KOMISI PENILAI AMDAL
Tim Teknis Menilai KA dengan Melibatkan Pemrakarsa
Khalayak: Masyarakat/ LSM
feedback Jangka waktu penilaian, penyampaian hasil penilaian dan penerbitan KA: 30 Hari Kerja tidak termasuk perbaikan/ penyempurnaan
Penerbitan Persetujuan Kerangka Acuan
Jika Hasil Penilaian: KA disepakati, Komisi menerbitkan persetujuan Kerangka Acuan
Gambar 4.1. Model Perencanaan Komunikasi dalam Penyusunan dan Penilaian Dokumen Kerangka Acuan (KA) tersebut dimana yang bertindak sebagai komunikator adalah pemrakarsa dan BLH Kota kendari.
Model Perencanaan Komunikasi dalam Penyusunan dan Penilaian Dokumen Analisis Dampak Lingkungan Hidup (ANDAL) dan Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) - Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL) Model perencanaan komunikasi dalam penyusunan dan penilaian dokumen Analisis Dampak Lingkungan Hidup (ANDAL) dan Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) - Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL) merupakan model untuk menyampaikan telaahan secara cermat dan
mendalam tentang dampak penting suatu rencana usaha dan/atau kegiatan manajemen komunikasi dalam penyusunan izin Amdal. Model tersebut berfungsi untuk memberikan pertimbangan guna pengambilan keputusan kelayakan atau ketidaklayakan dari rencana usaha dan/atau kegiatan yang diusulkan. Berikut ini adalah model perencanaan komunikasi dalam dalam penyusunan dan penilian dokumen Analisis Dampak Lingkungan Hidup (ANDAL) dan Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) - Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL) sebagai berikut:
Hasil rapat KPA: Dok. ANDAL dan RKL-RPL perlu diperbaiki Komunikator 1:
Rapat Komisi Penilai AMDAL
Pemrakarsa
feedback
Pesan: Dokumen ANDAL dan RKL-RPL
Tidak
Menteri, Gubernur, Bupati/Walikota sesuai kewenangannya
Hasil rapat KPA: Dok. ANDAL dan RKL-RPL tidak perlu diperbaiki Komunikan:
Komunikator 3:
Komunikator 2:
KOMISI PENILAI AMDAL (KPA)
BLH Kelengkapan Administrasi
Menugaskan
Rapat Komisi Penilai AMDAL
Masyarakat dan LSM
Hasil Penilaian
feedback Jangka waktu penilaian ANDAL dan RKL-RPL 75 Hari Kerja tidak termasuk perbaikan/ penyempurnaan
Gambar 4.2.
Tim Teknis Menilai KA dengan Melibatkan Pemrakarsa
Model Perencanaan Komunikasi dalam penyusunan dan Penilaian
Dokumen (ANDAL) dan (RKL-RPL). Model Perencanaan Komunikasi dalam Pengambilan Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup Model perencanaan komunikasi dalam pengambilan keputusan kelayakan lingkungan hidup adalah suatu model perencanaan dalam mengambil keputusan yang menyatakan kelayakan lingkungan hidup dari suatu rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib dilengkapi dengan AMDAL. Berikut ini merupakan model perencanaan komunikasi dalam pengambilan keputusan kelayakan lingkungan hidup sebagai berikut:
Komunikator 4 Menteri
Jangka waktu penetapan 10 hari kerja
Gubernur
Keputusan Kelayakan Lingkungan atau Ketidaklayakan
Bupati/Walikota
Komunikator 1: Pemrakarsa
Komunikator 2: BLH Kota Kendari
Komunikator 3: Komisi Penilai Amdal
Komunikan: Masyarakat dan LSM
Rekomendasi Hasil Penilaian ANDAL dan RKL-RPL
Muatan Keputusan Kelayakan Lingkungan: 1. Dasar pertimbangan dikeluarkannya penetapan 2. Pernyataan kelayakan lingkungan usaha dan/atau kegiatan 3. Persyaratan dan kewajiban pemrakarsa sesuai dengan yang tercantum dalam RKL-RPL 4. Kewajiban yang harus dilakukan oleh pihak terkait 5. Jumlah dan jenis izin PPLH yang diwajibkan (jika wajib memiliki izin PPLH)
Gambar 4.3. Model Perencanaan Komunikasi dalam Pengambilan Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup. Model Perencanaan Komunikasi dalam Pelaksanaan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL)
Setiap Usaha dan/atau Kegiatan yang tidak termasuk dalam kriteria wajib Amdal wajib memiliki Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL) sebagai salah satu syarat memperoleh izin lingkungan, maka memerlukan sebuah model perencanaan komunikasi dalam pelaksanaan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL) pada BLH Kota Kendari. Model perencanaan komunikasi dalam pelaksanaan UKL-UPL adalah sebuah model pengelolaan dan pemantauan terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang tidak berdampak penting Terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan Usaha dan/atau Kegiatan.
Komunikator 2
Menteri Kelengkapan Administrasi
Gubernur
Pemeriksaan Teknis UKLUPL
Ya
Ya
Rekomendasi UKL-UPL
Bupati/Walikota Hasil Pemeriksaan
Persetujuan atau Penolakan
Teknis UKL-UPL
Komunikator 3: BLH Kota Kendari
Pesan: UKL-UPL
Tidak
perlu diperbaiki
Jangka Waktu Pemeriksaan Teknis UKL-UPL selama 14 Hari Kerja tidak termasuk perbaikan/ penyempurnaan Komunikator 1: Pemrakarsa
Khalayak: Masyarakat, LSM
Gambar 4.4. Model Perencanaan Komunikasi Penerbitan Rekomendasi (UKL-UPL)
dalam
Pemeriksaan
dan
Model perencanaan komunikasi dalam pelaksanaan UKL-UPL merupakan model perencanaan komunikasi untuk pengelolaan dan pemantauan terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan.
Model Perencanaan Komunikasi dalam Pemberian Izin Lingkungan Model Perencanaan Komunikasi dalam pemberian Izin Lingkungan merupakan model perencanaan komunikasi dalam rangka penerbit izin lingkungan.
Permohonan
Izin
Lingkungan
terlebih
dahulu
mengajukan
permohonan Izin Lingkungan diajukan secara tertulis oleh penanggungjawab Usaha dan/atau Kegiatan selaku Pemrakarsa kepada Menteri, gubernur, atau bupati/walikota
sesuai
dengan
kewenangannya. Permohonan
Izin
Lingkungan disampaikan bersamaan dengan pengajuan penilaian ANDAL dan RKL-RPL atau pemeriksaan UKL-UPL. Permohonan Izin Lingkungan harus dilengkapi dengan: Dokumen Amdal atau formulir UKL-UPL; Dokumen pendirian Usaha dan/atau Kegiatan; dan Profil Usaha dan/atau Kegiatan. Setelah menerima permohonan Izin Lingkungan,
Menteri, gubernur, atau bupati/walikota wajib mengumumkan permohonan Izin Lingkungan. Pengumuman untuk Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib Amdal dilakukan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota melalui multimedia dan papan pengumuman di lokasi Usaha dan/atau Kegiatan paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak dokumen Andal dan RKL-RPL yang diajukan dinyatakan lengkap secara administrasi. Masyarakat dapat memberikan saran, pendapat, dan tanggapan terhadap pengumuman dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak diumumkan. Saran, pendapat, dan tanggapan dapat disampaikan melalui wakil masyarakat yang terkena dampak dan/atau organisasi masyarakat yang menjadi anggota Komisi Penilai Amdal. Pengumuman untuk Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib UKL-UPL dilakukan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota. melalui multimedia dan papan pengumuman di lokasi Usaha dan/atau Kegiatan paling lama 2 (dua) hari kerja terhitung sejak formulir UKL-UPL yang diajukan dinyatakan lengkap secara administrasi. Masyarakat dapat memberikan saran, pendapat, dan tanggapan terhadap pengumuman dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diumumkan. Saran, pendapat, dan tanggapan dapat disampaikan kepada Menteri, gubernur,
atau
bupati/walikota
sesuai
dengan
kewenangannya.
Model
perencanaan komunikasi dalam pemberian izin lingkungan dapat dilihat pada gambar berikut ini: Komunikator 3: BLH Kota Kendari
Komunikator 1: Pemrakarsa (Penanggung Jawab Usaha/Kegiatan)
Pesan Permohonan Tertulis
Komunikator 2: Gubernur
Komunikan: Masyarakat dan LSM
Gambar 4.5. Model Perencanaan Komunikasi dalam pemberian Izin Lingkungan
Model perencanaan komunikasi dalam pemberian izin lingkungan tersebut, dimana pemrakarsa sebagai komunikator mengajukan permohonan izin lingkungan secara tertulis disampaikan bersamaan dengan pengajuan Andal dan RKL-RPL atau pemeriksaan UKL-UPL kepada gubernur.
KESIMPULAN Pertama, model perencanaan komunikasi izin AMDAL di Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kota Kendari prinsipnya mengacu pada kebijaksanaan komunikasi yang menetapkan alternatif dalam mencapai tujuang jangka panjang terhadap Izin AMDAL di Badan Lingkungan Hidup Kota kendari, serta menjadi kerangka dasar untuk perencanaan oprasional jangka pendek dan jangka panjang. Perencanaan strategik komunikasi diwujudkan dalam target yang dapat dikuantifikasikan dengan pendekatan-pendekatan yang sistematis terhadap tujuan yang ingin dicapai menurut kebijaksanaan komunikasi.
Adapun tahapan
perencanaan komunikasi BLH Kota Kendari yaitu: Pengumpulan data baseline dan need assessment merupakan langkah awal dalam perencanaan komunikasi diperlukan seperangkat data dasar (baseline data) yang akurat dan memadai termasuk informasi tentang identifikasi masalah dan kajian mengenai apa yang dibutuhkan untuk memecahkan masalah yang dihadapi BLH Kota Kendari dalam pemberian izin AMDAL. Pentingnya data baseline dan need assessment dikarenakan maraknya kasus Izin usaha/kegiatan yang ilegal di Sultra diakibatkan tidak patuhnya para para pelaku usaha menjalankan apa yang sudah ada dalam kajian Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL). Perumusan tujuan merupakan tahapan dalam menetapkan tujuan program komunikasi izin AMDAL di Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kota Kendari, dimana tujuan yang hendak dicapai adalah adanya izin amdal bagi seluruh usaha/kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan berdasarkan Peraturan Pemerintah 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan. Analisis dan segmentasi khalayak merupakan tahapan penerencanaan komunikasi untuk mengumpulkan data dari masyarakat yang terkena dampak lingkungan dan menjadikan masyarakat dan pemerhati lingkungan sebagai bagian dalam proses penyusunan AMDAL di Kota Kendari.
Analisis perencanaan dan pengembangan strategi merupakan tahapan perencanaan komunikasi untuk memberikan arahan dalam memberikan keputusan apakah suatu rencana kegiatan layak atau tidak layak lingkungan. Kelayakan lingkungan dimaksudkan untuk melindungi kepentingan rakyat dan kesesuaian dengan kebijakan pembangunan berkelanjutan. Maka strateginya adalah melibatkan pihak-pihak yang terlibat dalam proses AMDAL baik pemerintah, pemrakarsa, masyarakat dan LSM. Pemilihan media merupakan tahapan perencanaan komunikasi BLH Kota Kendari untuk melakukan kerja sama dengan berbagai media massa baik surat kabar, brosur, pampflet, atau spanduk dan media eletronik baik televisi, website, jejaring sosial, dan radio untuk mensosialisasikan aturan dalam pemberian izin AMDAL. Desain dan pengembangan pesan merupakan tahapan perencanaan komunikasi BLH Kota Kendari untuk menyusun pesan-pesan yang mendasar pada setiap khalayak yang menjadi target dalam program AMDAL di Kota Kendari. Pesan-pesan persuasif yang dikomunikasikan dapat menunjang proses komunikasi yang efektif, pesan yang diciptakan dapat sampai dengan baik kepada khalayaknya. Pesan yang dibuat bisa mendapat perhatian khalayaknya (attention), membangkitkan minat (interest), menimbulkan hasrat (desire), dan mendorong tindakan (action) pemrakarsa dan masyarakat dalam mentaati tahapan penyusunan AMDAL. Kedua; model perencanaan komunikasi pada izin AMDAL di BLH Kota Kendari terdiri dari; (1) model perencanaan komunikasi dalam penyusunan dokumen Kerangka Acuan (KA) merupakan model perencanaan komunikasi untuk merumuskan lingkup dan kedalaman studi Andal serta mengarahkan studi Andal dengan cara menjalin hubungan komunikasi efektif dengan berbagai pihak terkait agar prosesnya berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan biaya, tenaga, dan waktu yang tersedia; (2) Model
perencanaan
komunikasi
dalam
penyusunan dan penilian dokumen Analisis Dampak Lingkungan Hidup (ANDAL) dan Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) - Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL) merupakan model untuk menyampaikan telaahan secara cermat dan mendalam tentang dampak penting suatu rencana
usaha dan/atau kegiatan manajemen komunikasi dalam penyusunan izin Amdal. Model tersebut berfungsi untuk memberikan pertimbangan guna pengambilan keputusan kelayakan atau ketidaklayakan dari rencana usaha dan/atau kegiatan yang diusulkan. (3) Model perencanaan komunikasi dalam pengambilan keputusan kelayakan lingkungan hidup merupakan model perencanaan dalam mengambil keputusan yang menyatakan kelayakan lingkungan hidup dari suatu rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib dilengkapi dengan AMDAL. (4) Model
perencanaan komunikasi
dalam
pelaksanaan
Upaya Pengelolaan
Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL) merupakan model pengelolaan dan pemantauan terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang tidak berdampak penting Terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan Usaha dan/atau Kegiatan; (5) model perencanaan komunikasi dalam pemberian izin lingkungan merupakan model perencanaan komunikasi untuk penerbitan izin lingkungan terhadap suatu usaha atau kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan.
SARAN Pertama; Badan Lingkungan Hidup Kota Kendari jangan hanya memandang izin lingkungan itu secara teknis administrasi (prosedur, waktu, biaya) saja tetapi harus memperhatikan substansi perizinan bidang lingkungan hidup sebagai instrumen pencegahan kerusakan/pencemaran lingkungan atau sebagai sumber pendapatan daerah saja tetapi harus memandang bagaimana pentingnya izin lingkungan itu bagi suatu usaha/dan atau kegiatan dengan menerapkan tahapan manajemen perencanaan komunikasi. Kedua; Perlunya peningkatan pelayanan perizinan dan koordinasi antar beberapa lembaga yang berkaitan dengan proses penerbitan izin lingkungan di Kota Kendari serta pelibatan masyarakat dan pemerhati lingkungan selain mempercepat penerbitan dokumen lingkungan hidup juga dapat melestarikan fungsi lingkungan hidup. Ketiga; Diperlukan adanya aturan tentang penapisan jenis usaha/kegiatan di daerah sehingga jelas dokumen lingkungan hidup yang harus diurus untuk satu jenis usaha/dan atau kegiatan agar terjaga fungsi pelestarian lingkungan hidup dan
mewujudkan pembangunan berkelanjutan. BLH Kota Kendari juga harus memperjelas hak dan kewajiban pemegang izin lingkungan, selain itu harus melakukan komunikasi baik dibidang penerbitan izin, pengawasan perizinan dibidang lingkungan hidup.
DAFTAR PUSTAKA Buku Arifin, S. 2012. Hukum Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Di Indonesia. Jakarta: Sofmedia. Ardiansyah Dani., 2004. Pengantar Ilmu Komunikasi., Grahalia Indonesia., Bojokerto. Aw Suranto, 2010. Komunikasi Sosial Budaya. Graha Ilmu. Yogyakarta. Cangara, Hafied. 2014. Perencanaan dan Strategi Komunikasi. Jakarta: Raja Grafindo Persada. Fandeli, Chapid, 2007. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan. Liberty. Offset. Yogyakarta. Tosepu, Ramdhan, 2007. Kesehatan Lingkungan. Ilmu Kesehatan Masyarakat Fakultas MIPA UHO. Kendari. Wardhana, Aw, 2004. Dampak Pencemaran Lingkungan. Andi, Offset, Yogyakarta. Kementerian Lingkungan Hidup 2002, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. Jakarta, KMNLH. Lubis, Firman. Masalah Kependudukan dan Kesehatan Masyarakat. Jakarta: Fakultas kedoktera UI, 1982. Rahardjo, S., Dina, L., dan Suyono. 2006. Pengendalian Dampak Lingkungan. Surabaya: Penerbit Airlangga. Anonim, 1989, Pendidikan Kependudukan dan Lingkungan Hidup di IKIP dan FKIP, Jakarta, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Abdullah, Kantan dan Sampurna Jaya, Thoha, 1992, Pendidikan Kependudukan dan Lingkungan Hidup dalam Pembangunan, Bandarlampung, CV. Indrajaya Merdeka. Hadi, 1986, Buku Materi Pokok Pendidikan Kependudukan dan Lingkungan Hidup, Jakarta, Karunika. Hardjasoemantri, Koesnadi, 2001, Hukum Tata Lingkungan, Jogjakarta, Gadjah Mada university Press.
Kaligis, Jenny, 1986, Buku Materi Pokok Pendidikan Kependudukan dan Lingkungan Hidup, Jakarta, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Kurnia, Rahma, 2004, Laporan Kegiatan Kursus identifikasi Dampak Lingkungan, Jogjakarta, GEGAMA. Prawiro, Ruslan, 1983, Ekologi Lingkungan Pencemaran, Semarang, Satya Wacana. Ryadi, Slamet, 1981, Ecology Ilmu Lingkungan, Dasar-Dasar Pengertiannya, Surabaya, Penerbit Usaha Nasional. Soemarwoto, Otto, 1983, Ekologi Lingkungan Hidup dan Pembangunan, Jakarta, Penerbit Djambatan. Soerjani dkk, 1987, Lingkungan: Sumber Daya Alam dan Kependudukan dalam Pembangunan, Jakarta, Penerbit Universitas Indonesia. Badan Pusat Statistik, 2002, Statistik Lingkungan Hidup Indonesia, 2001, Jakarta. ………………..,2013. Perencanaan & Strategi Komunikasi. PT RajaGrafindo Persada,. Jakarta. ………………..,2006. Pengantar Ilmu Komunikasi. PT Raja Grafindo Persada, Jakarta ………………..,2011. Komunikasi Politik Konsep, Teori, dan Strategi. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta ………………..,2008., Pengantar Ilmu Komunikasi., PT. Rajagrafindo Persada,. Jakarta. Effendy, Onong Uchjana, 2006. Ilmu Komunikasi: Teori dan Praktek. Bandung: ………………..,2013. Ilmu Komunikasi:Teori dan Praktek., PT. Remaja Rosdakarya., Bandung. ………………..,2000. Ilmu, Teori, Dan Filsafat Komunikasi. Bandung: Citra Aditya Bakti. ………………..,2001. Ilmu Komunikasi Teori dan Praktek. Bandung: Remaja Rosdakarya. ………………..,1993. Ilmu Komunikasi: Teori dan Praktik, Remaja Rosda Karya, Bandung ………………..,2011. Ilmu Komunikasi Teori da Praktek. PT Remaja Rosdakarya: Bandung.
………………..,2003. Ilmu Teori dan Filsafat Komunikasi, Citra Aditya. Bhakti, Bandung. Fajar Marhaeni, 2009. Ilmu Komunikasi :Teori dan Konsep., Graha Ilmu, Yogyakarta:Universitas Mercu Buana., Jakarta. Harun, Rochajat,. Ardianto, Elvinaro, 2012. Komunikasi Pmebangunan Sosial dan Perubahan Sosial., Rajawali Pers., Jakarta. Hardjosoemantri, K. 2009. Hukum Tata Lingkungan. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. Joni. 2015. Hukum Lingkungan Kehutanan. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Kementerian Lingkungan Hidup (tanpa tahun). Buku Kecil Keterlibatan Krisyantono, Rachmat, 2006., Teknik Praktis Riset Komunikasi., Prenada Media Group., Jakarta. Kementerian Lingkungan Hidup. 2010. Sekilas Tentang AMDAL. Jakarta: Kementerian Lingkungan Hidup. Keraf, S. 2002. Etika Lingkungan. Jakarta: Penerbit Kompas. Machfoedz, Mahmud. (2010). Komunikasi Pemasaran Modern. Yogyakarta : Cakra. Prophet. Machmud, S. 2012. Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia. Yogyakarta: Graha Ilmu. Miles, B.B., dan A.M. Huberman. 1992. Analisa Data Kualitatif, Jakarta: UI Press. Moleong, L. 2007. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT Remaja Rosdakarya. Morissan., 2013., Teori Komunikasi., Ghalia Indonesia., Bogor. Mulyana, Deddy. 2000. Ilmu Komunikasi Suatu Pengantar. Remaja Rosdakarya, Bandung -----------. 2010. Ilmu Komunikasi Suatu Pengantar. Rosda Karya, Bandung -----------. 2001. Metodologi Penelitian Kualitatif: Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya. Remaja Rosda Karya, Bandung -----------. 2001. Ilmu Komunikasi: Suatu Pengantar. Bandung: Rosda Karya, Bandung. -----------. 2004. Ilmu Komunikasi: Suatu Pengantar. Bandung: Remaja Rosda Karya. -----------. 2006. Metode Penelitian Kualitatif; Paradigma baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial lainnya, Remaja Rosdakarya, Bandung.
-----------. 2007. Metode Penelitian Komunikasi, Remaja Rosdakarya, Bandung. -----------. 2008. Ilmu Komunikasi Suatu Pengantar. PT Remaja Rosdakarya, Bandung. -----------. 2005. Ilmu Komunikasi Suatu Pengantar. PT Remaja Rosda Karya: Bandung. Mustofa, H.A. 2005. Kamus Lingkungan. Jakarta: Penerbit Rineka Cipta. Rahmadi, T. 2011. Hukum Lingkungan di Indonesia. Jakarta: Raja Grafindo Persada. Rakhmat, Jalaluddin, 2008. Psikologi Komunikasi. Bandung. PT. Remaja Rosdakarya. Rohim, Syaiful. 2009. Teori Komunikasi. Jakarta: PT. Rineka Cipta. Sendjaja, Sasa Djuarsa.2004. Pengantar Komunikasi. Universitas Terbuka, Jakarta Sugiono., 2010. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D., ALFABETA, Cv., Bandung. West, Richard. Lynn H.Turner. 2008. “Pengantar Teori Komunikasi”. Jakarta. Salemba Humanika. Undang-Undang Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2012 tentang Pedoman Keterlibatan Masyarakat Dalam Proses Analisis Dampak Lingkungan Hidup Dan Izin Lingkungan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2012 tentang Jenis Rencana Usaha Dan/Atau Yang Wajib Memiliki Analisi Mengenai Dampak Lingkungan Hidup
