ANALISIS DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP (ANDAL)

ANALISIS DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP (ANDAL) REKLAMASI PULAU H (LUAS ± 63 Ha) Di Kawasan Pantai Utara Jakarta Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, Kota Administrasi Jakarta Utara

PT. TAMAN HARAPAN INDAH Intiland Tower Penthouse Floor, Jl. Jenderal Sudirman 32, Jakarta 10220 2015

DAFTAR ISI SURAT PENGANTAR KATA PENGANTAR DAFTAR ISI DAFTAR TABEL DAFTAR GAMBAR DAFTAR LAMPIRAN

BAB I

i ii iii vii ix xii

PENDAHULUAN 1.1. LATAR BELAKANG

I–1

1.2. TUJUAN DAN MANFAAT RENCANA KEGIATAN 1.2.1. Tujuan Rencana Kegiatan 1.2.2. Manfaat Rencana Kegiatan

I–4 I–4 I–5

1.3. PELAKSANAAN STUDI 1.3.1. Pemrakarsa 1.3.2. Pelaksana Studi AMDAL

I–6 I–6 I–7

1.4. DESKRIPSI RENCANA KEGIATAN 1.4.1. Status dan Lingkup Rencana 1.4.2. Uraian Rencana Kegiatan

I–8 I–8 I–8

1.5. KAJIAN ALTERNATIF

I – 35

1.6. HASIL PELIBATAN MASYARAKAT

I – 35

1.7. DAMPAK PENTING HIPOTETIK 1.7.1. Identifikasi Dampak Potensial 1.7.2. Evaluasi Dampak Potensial 1.7.3. Daftar Dampak Penting Hipotetik (DPH)

I – 40 I – 40 I – 43 I – 52

1.8. BATAS WILAYAH STUDI DAN BATAS WAKTU KAJIAN 1.8.1. Batas Wilayah Studi 1.8.2. Batas Waktu Kajian

I – 55 I – 55 I – 58

-iii-

BAB II

RONA LINGKUNGAN HIDUP 2.1. KOMPONEN FISIK KIMIA 2.1.1. Iklim 2.1.2. Kualitas Udara 2.1.3. Kebisingan 2.1.4. Kualitas Air Laut 2.1.5. Kuantitas Air Permukaan (Banjir) 2.1.6. Hidro Oseanografi

II – 1 II – 1 II – 4 II – 5 II – 5 II – 7 II – 11

2.2. KOMPONEN BIOLOGI 2.2.1. Fauna Darat 2.2.2. Biota Laut

II – 31 II – 31 II – 32

2.3. KOMPONEN SOSIAL EKONOMI DAN BUDAYA II – 37 2.3.1. Luas dan Batas Wilayah II – 37 2.3.2. Kependudukan II – 38 2.3.3. Sarana dan Prasarana II – 40 2.3.4. Kebersihan II – 46 2.3.5. Kamtibmas II – 46 2.3.6. Keadaan Umum Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zahman Jakarta (PPSNZJ) II – 46 2.3.7. Persepsi Masyarakat II – 49 2.4. KESEHATAN MASYARAKAT 2.4.1. Banyaknya Sarana dan Prasarana Kesehatan 2.4.2. Banyaknya Dokter Praktek

II – 49 II – 49 II – 50

2.5. TRANSPORTASI DARAT

II – 50

2.6. TRANSPORTASI LAUT

II – 51

2.7. KEGIATAN DI SEKITAR LOKASI PROYEK

II – 53

BAB III PRAKIRAAN DAMPAK PENTING 3.1. KRITERIA PRAKIRAAN DAMPAK PENTING

III – 1

3.2. TAHAP PRA KONSTRUKSI 3.2.1. Perubahan Persepsi Masyarakat Akibat Penetapan Lokasi Proyek

III – 2 III – 2

-iv-

3.3. TAHAP KONSTRUKSI 3.3.1. Penurunan Kualitas Udara Akibat Mobilisasi Alat dan Bahan Material 3.3.2. Peningkatan Kebisingan Akibat Mobilisasi Alat dan Bahan Material 3.3.3. Perubahan Pola Arus Akibat Reklamasi 3.3.4. Perubahan Pola Gelombang Akibat Reklamasi 3.3.5. Abrasi Dan Sedimentasi Akibat Reklamasi 3.3.6. Penurunan Kualitas Air Laut Akibat Aktivitas Tenaga Kerja 3.3.7. Penurunan Kualitas Air Laut Akibat Reklamasi 3.3.8. Perubahan Kualitas Air Laut (Suhu) Akibat Pekerjaan Causeway 3.3.9. Peningkatan Volume Sampah Padat Akibat Aktivitas Tenaga Kerja 3.3.10. Gangguan Utilitas Akibat Reklamasi 3.3.11. Terbukanya Kesempatan Kerja Akibat Rekrutmen Tenaga Kerja 3.3.12. Gangguan Aktivitas Nelayan Akibat Reklamasi 3.3.13. Gangguan Aktivitas Nelayan Akibat Pekerjaan Causeway 3.3.14. Gangguan Kamtibmas Akibat Mobilisasi Alat Dan Bahan Material 3.3.15. Gangguan Kamtibmas Akibat Reklamasi 3.3.16. Gangguan Kamtibmas Akibat Kegiatan Rekrutmen dan Aktivitas Tenaga Kerja 3.3.17. Perubahan Persepsi Masyarakat Akibat Rekrutmen dan Aktivitas Tenaga Kerja 3.3.18. Perubahan Persepsi Masyarakat Akibat Kegiatan Mobilisasi Alat dan Bahan Material 3.3.19. Perubahan Persepsi Masyarakat Akibat Reklamasi 3.3.20. Perubahan Persepsi Masyarakat Akibat Pekerjaan Causeway 3.3.21. Gangguan Transportasi Darat Akibat Mobilisasi Alat Dan Bahan Material 3.3.22. Gangguan Transportasi Laut Akibat Kegiatan Mobilisasi Alat dan Bahan Material 3.3.23. Gangguan Transportasi Laut Akibat Reklamasi 3.3.24. Gangguan Transportasi Laut Akibat Pekerjaan Causeway

III – 3 III – 3 III – 4 III – 6 III – 18 III – 22 III – 30 III – 31 III – 33 III – 34 III – 35 III – 36 III – 36 III – 37 III – 38 III – 39

3.4. TAHAP PASCA KONSTRUKSI 3.4.1. Penurunan Kualitas Air Laut Akibat Keberadaan Causeway 3.4.2. Perubahan Pola Arus Akibat Keberadaan Lahan Reklamasi 3.4.3. Perubahan Pola Gelombang Akibat Keberadaan Lahan Reklamasi 3.4.4. Abrasi Dan Sedimentasi Akibat Keberadaan Lahan Reklamasi 3.4.5. Penurunan Muka Tanah (Land Subsidence) 3.4.6. Perubahan Persepsi Masyarakat Akibat Keberadaan Lahan Reklamasi 3.4.7. Perubahan Persepsi Masyarakat Akibat Demobilisasi Peralatan

III – 46 III – 46 III – 47 III – 48 III – 49 III – 50 III – 51 III – 51

-v-

III – 40 III – 40 III – 41 III – 42 III – 43 III – 43 III – 44 III – 45 III – 46

BAB IV EVALUASI SECARA HOLISTIK 4.1. TELAAHAN HOLISTIK TERHADAP DAMPAK PENTING 4.1.1. Tahap Pra Konstruksi 4.1.2. Tahap Konstruksi 4.1.3. Tahap Pasca Konstruksi

IV – 1 IV – 1 IV – 1 IV – 4

4.2. ARAHAN PENGELOLAAN DAMPAK LINGKUNGAN 4.2.1. Tahap Pra Konstruksi 4.2.2. Tahap Konstruksi 4.2.3. Tahap Pasca Konstruksi

IV – 7 IV – 7 IV – 8 IV – 14

4.3. REKOMENDASI PENILAIAN KELAYAKAN LINGKUNGAN

IV – 16

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

-vi-

DAFTAR TABEL 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 1.10. 1.11. 1.12. 1.13. 1.14. 1.15. 1.16.

Tim Penyusun Studi AMDAL Reklamasi Pulau H Komposisi Tenaga Kerja Konstruksi Reklamasi Pulau H Jenis Peralatan Konstruksi Ketinggian Puncak Setiap Segmen Tanggul Ukuran Batu Untuk Lereng Bawah Tanggul Ukuran Batu Untuk Lereng Atas Tanggul Lapisan Filter Tanggul Penurunan Muka Tanah Total Jadwal Pelaksanaan Reklamasi Pulau H Identifikasi Dampak Potensial Rencana Kegiatan Matriks Interaksi Antara Komponen Kegiatan dan Komponen Lingkungan Definisi Operasional Skor Dampak Penting Hipotetik Evaluasi Dampak Potensial Daftar Dampak Penting Hipotetik Batas Waktu Kajian Ringkasan Proses Pelingkupan

I–7 I – 17 I – 17 I – 25 I – 27 I – 27 I – 28 I – 28 I – 34 I – 40 I – 41 I – 43 I – 44 I – 52 I – 58 I – 59

2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. 2.7. 2.8. 2.9. 2.10. 2.11. 2.12.

Curah Hujan Bulanan 2003-2012 Variasi Suhu Bulanan (°C) 2003-2012 Hasil Pengukuran Kualitas Udara Hasil Pengukuran Tingkat Kebisingan Hasil Analisis Kualitas Air Laut Elevasi penting pasang surut (cm), diikatkan pada MSL Hasil analisis plankton (Fitoplankton) Hasil analisis plankton (Zooplankton) Hasil Analisis Benthos Luas Wilayah Kelurahan Pluit menurut status tanah Luas Wilayah Menurut Peruntukan Tanah Luas Wilayah, Jumlah dan Kepadatan Penduduk serta Rasio Jenis Kelamin di Kelurahan Pluit Tahun 2013 Jumlah Penduduk dan Rasio Jenis Kelamin di Kelurahan Pluit Tahun 2013 Mobilitas Penduduk Kelurahan Pluit Tahun 2013 Jumlah Penduduk Kelurahan Pluit Menurut Kelompok Umur Jumlah Penduduk Kelurahan Pluit Berdasarkan Jenis Mata Pencaharian Banyaknya Bangunan Rumah Tinggal Sarana Jalan Sarana Angkutan Jalan Sarana Kepentingan Umum Bangunan Vital Tempat Peribadatan

II – 1 II – 2 II – 4 II – 5 II – 6 II – 18 II – 33 II – 34 II – 36 II – 37 II – 37

2.13. 2.14. 2.15. 2.16. 2.17. 2.18. 2.19. 2.20. 2.21. 2.22.

-vii-


2.23. 2.24. 2.25. 2.26. 2.27. 2.28. 2.29. 2.30. 2.31. 2.32. 2.33. 2.34. 2.35. 2.36. 2.37. 2.38. 2.39.

Bantuan Sosial Tingkat Sekolah Dasar (SD) Sekolah Menengah Pertama (SLTP) Sekolah Menengah Umum (SMU) Taman Kanak-kanak Kursus Kejuruan/Keterampilan Jumlah Penduduk Kelurahan Pluit Berdasarkan Tingkat Pendidikan Kegiatan Kebersihan Jumlah Kapal Berdasarkan GT di PPSNZJ Tahun 2013 Jumlah Kapal Yang Mendaratkan Ikan Menurut Jenis Penangkapan Ikan dan Ukuran Kapal Perikanan Tahun 2013 Jumlah Alat Tangkap di PPSNZJ Tahun 2013 Jumlah Nelayan Menurut Ukuran dan Alat Tangkap di PPSNZJ, Tahun 2013 Persepsi Responden Terhadap Rencana Reklamasi Pulau H Sarana dan Prasarana Kesehatan Data Dokter Praktek Hasil Pengamatan Lalu Lintas Kawasan Pantai Mutiara Tahun 2010 Data Lalu Lintas Andal Busway Koridor XII (2012)

3.1. Prakiraan Dampak Penting Reklamasi Pulau H

II – 44 II – 44 II – 44 II – 44 II – 45 II – 45 II – 45 II – 46 II – 47 II – 47 II – 48 II – 48 II – 49 II – 49 II – 50 II – 50 II – 51 III – 53

4.1. Ringkasan Analisis Dampak ............................................................................................. IV – 18

-viii-

DAFTAR GAMBAR I.1. I.2. I.3. I.4. I.5. I.6. I.7. I.8. I.9. I.10. I.11. I.12. I.13. I.14. I.15. I.16. I.17. I.18. II.1. II.2. II.3. II.4. II.5. II.6. II.7. II.8. II.9. II.10. II.11. II.12. II.13. II.14. II.15. II.16. II.17. II.18.

Peta Rencana Bentuk Pulau Reklamasi Kawasan Reklamasi Pantura Jakarta Peta Rencana Bentuk Pulau Reklamasi Kawasan Reklamasi Pantura Jakarta Batas Lokasi Reklamasi Pulau H Koordinat Rencana Reklamasi Pulau H Peta Jalur Pipa Di Sekitar Rencana Reklamasi Pulau H (Survey PT. LAPI Ganeshatama Consulting, 2013) Peta Fasilitas PHE ONWJ (Pertamina, September 2013) Jalur Pengangkutan Material Pasir Laut, Batuan dan Top Soil Ponton Penyemprot Pasir Ujung Jaringan Pipa, Pembuangan Campuran Secara Mendatar Penampang Melintang Tanggul (PT. Taman Harapan Indah, 2014) Lokasi segmen pada Pulau H (PT. Taman Harapan Indah, 2014) Urutan Pekerjaan Reklamasi STA Position Coordinate of Road Plan and Exixsting with Causeway H Island Typical Dike Exixsting with Upgrade Road and West Side Causeway of Pantai Mutiara Bagan Alir Dampak Potensial Bagan Alir Dampak Penting Hipotetik Bagan Alir Pelingkupan Peta Wilayah Studi

I–9 I – 10 I – 12 I – 13

Curah Hujan Bulanan Rata-Rata (Tahun 2003-2012) Variasi Suhu Bulanan 2003-2012 Rataan Kelembaban Bulanan 2003-2012 Arah dan Kecepatan Angin (Periode 2003 – 2012) Jaringan Drainase Menuju Waduk Pluit Hydrograf Debit Banjir Saluran Tubagus Angke Hydrograf Debit Banjir Saluran Bandengan Hydrograf Debit Banjir Kali Besar Hydrograf Debit Banjir Anak Kali Ciliwung Hydrograf Debit Banjir Anak Kali Karang Kontur penurunan muka tanah (Sumber: Abidin et al. 2001) Perubahan elevasi muka tanah di beberapa tempat di Jakarta (Sumber: Abidin et al., 2009) Tahapan reklamasi Pantai Mutiara (Sumber: Lee et al (2003) dalam EXPO 2012) Laju penurunan muka tanah (m/tahun) berdasarkan survey (Sumber: EXPO 2012) Citra pada bagian A dari reklamasi (Sumber: EXPO 2012) Citra pada bagian B dari reklamasi (Sumber: EXPO 2012) Citra pada bagian C dari reklamasi (Sumber: EXPO 2012) Analisis subsidence menggunakan data LIDAR (Sumber: EXPO 2012)


-ix-

I – 14 I – 15 I – 20 I – 22 I – 23 I – 24 I – 26 I – 30 I – 31 I – 32 I – 42 I – 53 I – 54 I – 57

II – 13 II – 14 II – 14 II – 15 II – 16 II – 16 II – 17

II.19. II.20. II.21. II.22. II.23. II.24. II.25. II.26. II.27. II.28. II.29. II.30. II.31. II.32. II.33. II.34. II.35. II.36.

Subsidence tren menggunakan data LIDAR (Sumber: EXPO 2012) Kondisi pasang surut di Pantai Mutiara Peta Batimetri Perairan Sekitar Pulau H Data Gelombang Di Sekitar Rencana Lokasi Pulau H Windrose Jakarta Utara (1989-2012) Waverose di Teluk Jakarta dari 1989-2012 Gelombang musim barat dengan kondisi eksisting Gelombang musim timur dengan kondisi eksisting Lokasi sumber input sedimen Sedimen tersuspensi pada kondisi eksisting Endapan sedimen pada kondisi eksisting Endapan sedimen pada kondisi eksisting Lokasi titik pengamatan Endapan sedimen pada titik pengamatan kondisi eksisting Lokasi inlet dan Outlet PLTU Muara Karang Piramida Penduduk di Kelurahan Pluit Tahun 2013 Lokasi Sampling Kegiatan Sekitar Proyek (Pulau H)

II – 17 II – 18 II – 19 II – 20 II – 22 II – 24 II – 25 II – 26 II – 26 II – 27 II – 28 II – 29 II – 30 II – 30 II – 31 II – 40 II – 52 II – 54

III.1. III.2. III.3. III.4. III.5. III.6. III.7. III.8. III.9. III.10. III.11. III.12. III.13. III.14. III.15. III.16. III.17. III.18. III.19. III.20. III.21. III.22. III.23. III.24.

Model Rambatan Bising Tingkat Kebisingan di Sekitar Lokasi Akibat Mobilisasi Alat dan Bahan Materal Mesh Model Hidrodinamika Kondisi Batas Untuk Pasang Surut Perbandingan Seri Waktu Data Pengukuran dan Model Korelasi Data Pengukuran Dan Model Pola Arus Saat Menuju Pasang Sebelum Reklamasi Pola Arus Saat Pasang Sebelum Reklamasi Pola Arus Saat Menuju Surut Sebelum Reklamasi Pola Arus Saat Surut Pasang Sebelum Reklamasi Pola Arus Saat Menuju Pasang sesudah Reklamasi Pola Arus Saat Pasang sesudah Reklamasi Pola Arus Saat Menuju Surut sesudah Reklamasi Pola Arus Saat Surut sesudah Reklamasi Lokasi titik tinjau Perbandingan Elevasi Dan Kecepatan Arus Di Titik 1 Perbandingan Elevasi Dan Kecepatan Arus Di Titik 2 Perbandingan Elevasi Dan Kecepatan Arus Di Titik 3 Perbandingan Elevasi Dan Kecepatan Arus Di Titik 4 Gelombang musim barat dengan kondisi eksisting Gelombang musim barat pada dengan Pulau H terbangun Gelombang musim timur dengan kondisi eksisting Gelombang musim timur dengan Pulau H terbangun Sedimen tersuspensi pada kondisi eksisting

III – 5 III – 5 III – 6 III – 7 III – 7 III – 8 III – 9 III – 9 III – 10 III – 10 III – 11 III – 12 III – 12 III – 13 III – 14 III – 15 III – 15 III – 16 III – 17 III – 19 III – 19 III – 20 III – 21 III – 22

-x-

III.25. III.26. III.27. III.28. III.29. III.30. III.31. III.32. III.33. III.34. III.35. III.36. III.37. III.38.

Sedimen tersuspensi pada kondisi Pulau H terbangun Endapan sedimen pada kondisi eksisting Endapan sedimen pada kondisi rencana Pulau H Sedimen tersuspensi pada kondisi eksisting Sedimen tersuspensi pada kondisi Pulau H terbangun Endapan sedimen pada kondisi eksisting Endapan sedimen pada kondisi pulau H terbangun Lokasi titik pengamatan Endapan sedimen pada titik pengamatan kondisi eksisting Endapan sedimen pada titik pengamatan kondisi Pulau H terbangun Perbandingan pada kedua kondisi Sebaran TSS Saat Pasang Sebaran TSS Saat Surut Perbandingan Suhu Air Laut Di Titik Inlet Sebelum Dan Sesudah Pekerjaan Causeway

IV.1. Bagan Alir Dampak Penting

III – 23 III – 24 III – 24 III – 25 III – 26 III – 27 III – 27 III – 28 III – 28 III – 29 III – 29 III – 31 III – 32 III – 33 IV – 6

-xi-

Pendahuluan

BAB I PENDAHULUAN 1.1. LATAR BELAKANG Kawasan Pantai Utara Jakarta yang mempunyai panjang pantai sekitar 32 (tiga puluh dua) kilometer merupakan kawasan strategis bagi Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sekaligus sebagai Ibukota Negara Republik Indonesia sebagai pintu gerbang Indonesia, dengan berbagai aktivitas masyarakat dan pembangunan yang beragam, termasuk obyek vital. Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2030 sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 telah ditetapkan bahwa Kawasan Pantai Utara Jakarta sebagai Kawasan Strategis Provinsi. Berdasarkan Perda Nomor 1 Tahun 2014 tentang RDTR dan Pembagian Zonasi, Pasal 189 ayat (1) dinyatakan bahwa Rencana kawasan yang diprioritaskan penanganannya di Kecamatan Penjaringan nantinya akan dilakukan pengembangan kawasan hunian dilengkapi prasarana perdagangan dan jasa, wisata, dan olahraga di Kawasan Pantura Kelurahan Kamal Muara, Kapuk Muara, dan Kelurahan Pluit. Kebijakan, rencana dan program penataan kembali Kawasan Pantai Utara Jakarta yang telah digagas sejak tahun 1990 terus mengalami penyempurnaan. Konsep penataan kembali Pantura Jakarta yang mencakup konsep reklamasi pulau dan konsep revitalisasi pantai lama yang dimuat di dalam Keputusan Presiden Nomor 52 Tahun 1995 tentang Reklamasi Kawasan Pantura Jakarta telah diakomodasi ke dalam Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2008 tentang Penataan Ruang Kawasan Jabodetabekpunjur. Di dalam Rencana Tata Ruang tersebut, selain mengatur tata ruang makro Provinsi DKI Jakarta dan Kabupaten Bogor, Kota Bogor, Kabupaten Bekasi, Kota Bekasi, Kabupaten Tangerang dan Kota Tangerang serta Kota Depok, dimuat juga zonasi perlindungan dan zonasi pemanfaatan kawasan Pantura. Mengacu ke zonasi tersebut dapat dipahami bahwa penataan kembali kawasan Pantura Jakarta diarahkan kewujud reklamasi pulau, dimana jarak antara garis pantai lama dengan pulau reklamasi ± 200 m. Arahan tata ruang di dalam peraturan presiden tersebut dijabarkan ke dalam Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 1 tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi DKI Jakarta 2030, yang memuat arahan rencana struktur tata ruang, sistem infrastruktur dan rencana pola ruang kawasan Pantura Jakarta yang terpisah dari daratan lama, yang pembangunannya melalui pendekatan reklamasi pulau. Untuk mengimplementasikan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2008, maka dilakukan studi Kajian Lingkungan Hidup Strategis Teluk Jakarta (Pantura Tangerang, Jakarta dan Bekasi) sebagai upaya untuk mengurangi resiko lingkungan terhadap berbagai kegiatan yang ada di wilayah Pantai Utara Teluk Jakarta. Sesuai Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 7169/MENLH/03/2011 tentang Hasil Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Kawasan Teluk Jakarta, untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan di Teluk Jakarta maka perlu diperhatikan isu-isu strategis lingkungan hidup, antara lain land subsidence, rob dan kenaikan

Analisis Dampak Lingkungan (ANDAL) Reklamasi Pulau H (Luas ± 63 Ha)

I–1

Pendahuluan

muka air laut, banjir/genangan, abrasi dan kerusakan pantai, degradasi ekosistem mangrove, ketersediaan dan kerawanan air bersih, sedimentasi, pencemaran perairan akibat limbah domestik dan industri, penanganan sampah, pemanfaatan ruang laut, tidak adanya visi keberlanjutan dalam konteks persaingan global/regional wilayah Teluk Jakarta, kebijakan yang ada belum secara jelas merespon dan mengantisipasi permasalahan yang ada, inefisiensi pemanfaatan lahan ditandai dengan kepadatan tinggi dalam pemukiman horisontal, pola penataan spasial yang kurang mempertimbangkan keseimbangan dan keselarasan sosial dan ekonomi mengakibatkan segregasi sosial, rawan konflik sosial, penurunan daya saing dan kualitas lingkungan hidup, kemiskinan dan hilangnya kesempatan berusaha mengancam strata ekonomi lemah. Untuk memperoleh gambaran utuh tentang dinamika konsep penataan kembali Kawasan Pantura Jakarta dapat dijelaskan beberapa hal penting tentang pemanfaatan dan resiko lingkungan kawasan pantai ini. Dalam kurun waktu sejak tahun 1990 sampai dengan tahun 2010, yakni masa proses penyusunan dan pemantapan konsep penataan kembali Kawasan Pantura Jakarta tidak banyak dilakukan perbaikan sarana dan prasarana kawasan pantai, sementara itu proses pembebanan lingkungan sebagai akibat pembangunan fisik bagian-bagian Kota Jakarta yang sangat pesat ke segala arah sejak periode tahun 1975 sampai dengan tahun 1995 selain memberikan manfaat bagi penduduk kota juga menimbulkan permasalahan lingkungan. Masalah utama yang dihadapi adalah minimnya prasarana drainase, prasarana transportasi, prasarana sanitasi dan perumahan bagi rakyat. Akumulasi dampak pembangunan fisik berlangsung di kawasan pantai yang fisiknya merupakan dataran rendah yang sangat datar. Bahkan 40% dari luas wilayah Jakarta Utara merupakan sub merged land, yakni dataran yang lebih rendah dari muka laut. Topografi kawasan pantai yang lebih rendah dari muka laut menimbulkan masalah lingkungan tatkala berfungsi sebagai ujung pembuangan (end of pipe) aliran air permukaan dan aliran limbah cair. Karena terbatasnya jaringan sanitasi dan drainase kota, maka aktivitas perkotaan terutama di bagian kota berkepadatan tinggi menimbulkan masalah lingkungan yang serius, sementara itu bahan-bahan pencemar yang dibawa oleh aliran 13 sungai tersebar di perairan laut dangkal mulai dari pantai Marunda di sebelah Timur hingga Kamal Muara di sebelah Barat. Upaya untuk menanggulangi dan mencegah penurunan kualitas lingkungan hidup dan penyediaan lokasi pembangunan baru di kawasan pantai dilakukan dengan berbagai cara, diantaranya dengan cara reklamasi yang parsial. Awal tahun 1990 muncul masalah lingkungan akibat konflik penggunaan tanah di kawasan pantai, antara lain gangguan terhadap instalasi PLN di Muara Karang. Upaya penyelesaian masalah dilakukan melalui rekayasa teknik dengan cara mengatur aliran sirkulasi air out let air hasil pendinginan mesin, dan menjauhkannya dari lokasi in take air pendingin. Sejak masa itu Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melakukan kajian penataan Pantai Utara Jakarta dan dilanjutkan dengan kajian-kajian sektoral oleh Dinas Tata Ruang DKI Jakarta, Dinas Perikanan DKI Jakarta dan BAPPEDA. Di dalam Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2030, Kawasan Pantura Jakarta ditetapkan sebagai Kawasan Strategis untuk kepentingan ekonomi, lingkungan dan sosial budaya. Pada pasal 101 dimuat arahan Kawasan Strategis Pantura Jakarta sebagai berikut: Analisis Dampak Lingkungan (ANDAL) Reklamasi Pulau H (Luas ± 63 Ha)

I–2

Pendahuluan

1.

2.

Kawasan Strategis Pantura mencakup pengembangan areal reklamasi dan kawasan daratan pantai dilakukan secara terpadu yang bersama-sama ditetapkan sebagai satu kawasan perencanaan. Pelaksanaan reklamasi harus memperhatikan kepentingan lingkungan, kepentingan pelabuhan, kepentingan kawasan berhutan bakau, kepentingan nelayan, dampak terhadap banjir rob dan kenaikan permukaan laut serta sungai, kepentingan dan fungsi lain yang ada di Kawasan Pantura.

Pada pasal 102 dinyatakan bahwa: 1. Penyelenggaraan reklamasi Pantura diarahkan bagi terwujudnya lahan hasil reklamasi siap bangun dan pemanfaatannya sesuai dengan tata ruang yang terpadu dengan penataan kembali kawasan daratan Pantura. 2. Penataan kembali kawasan daratan Pantura diarahkan bagi tercapainya penataan ruang yang berhasil guna dan berdaya guna, peningkatan kualitas lingkungan dan perumahan, pelestarian bangunan bersejarah, kelancaran lalu lintas, dan peningkatan fungsi sistem pengendalian banjir baik itu banjir rob dan kenaikan muka laut/sungai. 3. Penyelenggaraan reklamasi serta pengelolaan tanah hasil reklamasi dan penataan kembali kawasan daratan Pantura, dilaksanakan secara terpadu melalui kerjasama usaha yang saling menguntungkan antara Pemerintah Daerah, masyarakat dan dunia usaha. Berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 121 Tahun 2012 tentang Penataan Ruang Kawasan Reklamasi Pantai Utara Jakarta, dijelaskan bahwa Kawasan Reklamasi Pantai Utara Jakarta adalah kawasan pengembangan lahan baru melalui pembentukan pulau-pulau hasil kegiatan reklamasi pada perairan laut Teluk Jakarta dalam rangka meningkatkan manfaat sumberdaya lahan ditinjau dari sudut lingkungan dan sosial ekonomi yang dilakukan oleh orang atau sekelompok orang dengan cara pengurugan, pengeringan lahan atau drainase. PT. Taman Harapan Indah sebagai salah satu pengembang telah memperoleh Persetujuan Prinsip Reklamasi Pulau H seluas ± 63 Ha dari Gubernur Provinsi DKI Jakarta dengan surat Nomor 1277/1.794.2, tanggal 21 September 2012, dan Persetujuan Prinsip dari Gubernur Provinsi DKI Jakarta dengan surat Nomor 543/-1.794.2, tanggal 10 Juni 2014 perihal Perpanjangan Persetujuan Prinsip Reklamasi Pulau H atas nama PT. Taman Harapan Indah (Terlampir). Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan, Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2012 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Dilengkapi AMDAL dan Keputusan Gubernur KDKI Jakarta Nomor 2863 Tahun 2001 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Dilengkapi AMDAL di Wilayah Provinsi DKI Jakarta, maka rencana kegiatan Reklamasi Pulau H seluas ± 63 Ha tergolong wajib dilengkapi dengan dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL), yang terdiri dari Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan Hidup (KA-ANDAL), Analisis Dampak Lingkungan Hidup (ANDAL), Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL). Di dalam Peraturan Menteri Negara Lingkungan


I–3

Pendahuluan

Hidup Nomor 5 Tahun 2012 dijelaskan bahwa untuk kegiatan Reklamasi Pantai (semua besaran) wajib dilengkapi dengan dokumen AMDAL. Mengingat intensitas kegiatan reklamasi relatif tinggi, maka besar kemungkinan kegiatan pada tahap konstruksi dan pasca konstruksi potensial menimbulkan dampak penting (positif dan negatif) terhadap komponen lingkungan fisik kimia, hayati, sosekbud dan lingkungan binaan di sekitarnya. Untuk mengendalikan dampak penting tersebut perlu dilakukan identifikasi dampak penting melalui studi Analisis Dampak Lingkungan Hidup (ANDAL) yang didahului dengan penyusunan Kerangka Acuan (KA-ANDAL). Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan Hidup (KA-ANDAL) Reklamasi Pulau H (luas ± 63 Ha) telah mendapat persetujuan dari Komisi Penilai Amdal Provinsi DKI Jakarta Nomor 48/KA.Andal/-1.774.151 tanggal 12 September 2014. Penyusunan ANDAL ini mengacu pada Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup RI Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan, sesuai dengan kewenangannya dokumen AMDAL ini dibahas oleh Tim Teknis dan Komisi Penilai AMDAL Provinsi DKI Jakarta dan merupakan AMDAL tunggal.

1.2. TUJUAN DAN MANFAAT RENCANA KEGIATAN 1.2.1. Tujuan Rencana Kegiatan Tujuan reklamasi dan penataan ruang Kawasan Pantura Jakarta secara umum sesuai Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 8 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Reklamasi dan Rencana Tata Ruang Pantura Jakarta yang sudah diakomodasikan ke dalam Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah DKI Jakarta 2030, antara lain: 1. Tercapainya pemanfaatan ruang yang berkualitas untuk mewujudkan kota Jakarta sebagai kota pelayanan yang strategis dan memiliki daya saing yang tinggi dalam perkembangan dunia; 2. Tercapainya pemanfaatan ruang yang berkualitas untuk mewujudkan keseimbangan kepentingan kesejahteraan dan keamanan; 3. Terselenggarannya pemanfaatan ruang berwawasan lingkungan dengan memperhatikan pemanfaatan ruang kawasan lindung dan kawasan budidaya serta kelestarian bangunan dan lingkungan bersejarah; 4. Mengendalikan pertumbuhan kota Jakarta ke arah Selatan, dan dengan demikian melindungi wilayah Selatan Jakarta sebagai daerah resapan air. Tujuan reklamasi atau pembangunan lahan Pulau H adalah: 1. Pemanfaatan ruang yang berkualitas untuk mewujudkan Kota Jakarta sebagai kota pelayanan yang strategis dan memiliki daya saing yang tinggi dalam perkembangan kota-kota di dunia;


I–4

Pendahuluan

2. Pemanfaatan ruang yang berkualitas untuk mewujudkan keseimbangan kepentingan kesejahteraan dan keamanan; 3. Mendukung terwujudnya Kawasan Reklamasi Pantura Jakarta sebagai kawasan strategis sesuai Peraturan Daerah DKI Jakarta No. 1 Tahun 2012. 4. Mendukung Pemerintah DKI Jakarta dalam mengembangkan program penyediaan dan penyiapan lahan hasil reklamasi bagi pembangunan pemukiman, komersial, jasa dan rekreasi beserta sarana dan prasarana lingkungan yang memadai; 5. Kontribusi dalam rangka perbaikan dan peningkatan kualitas lingkungan (revitalisasi) melalui penataan kembali dan penyediaan sarana dan prasarana lingkungan, perbaikan kampung; 6. Kontribusi dalam rangka peningkatan aksesibilitas antara Kawasan Pantura Jakarta dengan wilayah di sekitarnya. 1.2.2. Manfaat Rencana Kegiatan Penyelenggaraan reklamasi serta pengelolaan tanah hasil reklamasi dan penataan kembali kawasan daratan dilaksanakan secara terpadu melalui kerjasama usaha yang saling menguntungkan antara Pemerintah Daerah, masyarakat dan dunia usaha. Rencana kegiatan reklamasi Pulau H yang akan dilaksanakan oleh manajemen PT. Taman Harapan Indah, diharapkan dapat memberi manfaat dan kegunaan bagi pihak-pihak sebagai berikut: 1. Bagi Pemerintah

a. Mendukung program Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta yang berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) 2030; b. Mendorong kemajuan sikap, pengetahuan dan ketrampilan masyarakat serta kemampuan partisipasi kelembagaan masyarakat dalam pembangunan khususnya dalam bidang pengadaan lahan reklamasi sebagai lahan potensial yang cukup bagi kebutuhan masyarakat; c. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia (SDM), memberi lapangan kerja bagi masyarakat luas, meningkatkan pelayanan jasa pada bidang terkait, serta usahausaha ekonomi produktif masyarakat setempat.

2. Bagi Masyarakat

a. Membuka lapangan kerja bagi masyarakat sekitar proyek, dapat menumbuhkan usaha ekonomi produktif masyarakat dan pada gilirannya dapat meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat, serta kemampuan partisipasi masyarakat dalam pembangunan;


I–5

Pendahuluan

b. Memenuhi kebutuhan lahan reklamasi bagi masyarakat yang lebih berkualitas dalam jumlah yang cukup; c. Memelihara kelestarian lingkungan pantai dengan adanya perlindungan pantai oleh pulau baru sebagai lahan reklamasi; 3. Bagi Perusahaan (Pemrakarsa)

a. Kegiatan reklamasi sebagai lahan yang potensial sebagai sebuah usaha/investasi (bisnis) jangka panjang diharapkan dapat memberi manfaat/keuntungan ekonomifinansial yang layak bagi perusahaan secara berkelanjutan; b. Memberi kontribusi bagi peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) dan memajukan pembangunan di Wilayah DKI Jakarta; c. Mendorong tumbuh dan berkembangnya partisipasi swasta dan masyarakat sekitar lokasi proyek dalam mengembangkan kerjasama kemitraan dengan perusahaan lain dalam tata hubungan kerjasama yang saling mendukung dan memberi keuntungan yang layak, memenuhi rasa keadilan dan berkelanjutan; d. Dengan kegiatan ini diharapkan dihasilkan tata ruang terpadu yang berhasil guna dan berdaya guna, meningkatkan kualitas lingkungan sekitar, serta meningkatkan fungsi sistem pengendalian banjir.

1.3. PELAKSANAAN STUDI 1.3.1. Pemrakarsa Nama Pemrakarsa Alamat Kantor

Nomor Telp., Faks. Email Penanggung Jawab Jabatan Jenis Kegiatan Lokasi Kegiatan Luas Lahan Reklamasi


: PT. Taman Harapan Indah : Intiland Tower Penthouse Floor, Jl. Jenderal Sudirman 32, Kelurahan Karet Tengsin, Kecamatan Tanah Abang, Kota Administrasi Jakarta Pusat. : (021) 5708181, 5708182 : [email protected] : Ir. Suhendro Prabowo : Direktur Utama : Reklamasi Pulau H. : Kawasan Pantai Utara Jakarta, Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, Kota Administrasi Jakarta Utara. : ± 63 Ha (Persetujuan Prinsip Reklamasi Pulau H, Nomor 1277/-1.794.2, tanggal 21 September 2012 dan Perpanjangan Persetujuan Prinsip Nomor 543/-1.794.2, tanggal 10 Juni 2014).

I–6

Pendahuluan

1.3.2. Pelaksana Studi AMDAL Nama Perusahaan No. Registrasi Kompetensi Alamat Kantor Nomor Telp., Faks. E-mail Penanggung Jawab Jabatan

: : : : : : :

PT. Geo Mitrasamaya 061/LPJ/AMDAL-1/LRK/KLH, tanggal 24 Desember 2014 Jl. H. Awi No. 30, Jatiluhur, Jatiasih, Kota Bekasi. (021) 82429153, 82429154 [email protected]; [email protected] Drs. Pinondang Tambunan Direktur Utama

Tim penyusun studi AMDAL Reklamasi Pulau H dapat dilihat pada Tabel 1.1 berikut. Tabel 1.1. Tim Penyusun Studi AMDAL Reklamasi Pulau H No.

Nama

Jabatan

Keahlian

Ketua Tim

Biologi, Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan (S2 & S3 Ilmu Lingkungan) (Sertifikat Kompetensi No. 000986/SKPA-P1/LSKINTAKINDO/VIII/2013) / K.018.08.10.09.000244, Tanggal 31-082013. Fisik Kimia (Sertifikat Kompetensi No. 001066/SKPA/LSK-INTAKINDO/XI/2013) / K.020.11.10.09.000290, Tanggal 04-11-2013. Kualitas Udara (Sertifikat Kompetensi No. 000995/SKPA-P1/LSKINTAKINDO/X/2013) / K.019.10.10.09.000268, Tanggal 02-10-2013. Sosial Ekonomi Budaya dan Perikanan (Sertifikat Kompetensi No. 001254/SKPA-P1/LSKINTAKINDO/VI/2014) / K.037.06.11.10.000450, Tanggal 22 Juni 2014. Sistem Informasi (Sertifikat Kompetensi No. 000856/SKPA/LSK-INTAKINDO/III/2013) / A.062.03.13.09.000672, Tanggal 21-03-2013.

Tim Penyusun 1. Dr. Khoe Susanto K. MS.

2.

Ir. Merdeka Simbolon

Anggota

3.

Drs. Yeremiah R. Tjamin, MSi.

Anggota

4.

Dr. Urip Rahmani, M.Si.

Anggota

5.

Iswanto, S. Kom.

Anggota

Tenaga Ahli 1. Ir. H. Taufik Jaafar 2. Ir. Hernawan Mahfudz, MS. 3. Santoso, A.Md. 4. Yusuf Adam Priohandono 5. Satria Indratmoko, S.Si. 6. Budi Dwi Handoko, ST. 7. Edward Tambunan, SE. 8. Tugiyo, SKM. MSi

Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota

Reklamasi Civil Construction Hidrodinamika Oceanografi Geologi Laut Sistem Informasi Geografis (GIS) Transportasi Sosial Ekonomi Ahli Kesehatan Masyarakat

Pengalaman kerja (Curriculum Vitae) dan foto copy sertifikat Kompetensi Tim Penyusun AMDAL dan tenaga ahli telah dilampirkan dalam dokumen ANDAL ini. Selain tenaga ahli tersebut, penyusunan dokumen AMDAL ini juga didukung oleh beberapa tenaga ahli perencana dari Pemrakarsa Kegiatan (PT. Taman Harapan Indah).


I–7

Pendahuluan

1.4. DESKRIPSI RENCANA KEGIATAN 1.4.1. Status dan Lingkup Rencana Pada saat penyusunan Analisis Dampak Lingkungan (ANDAL) ini kegiatan fisik reklamasi belum berlangsung. Kajian ANDAL ini diutamakan untuk bahan pendukung permohonan surat izin lingkungan sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan yang akan disampaikan ke BPTSP Provinsi DKI Jakarta. Pelaksanaan Konsultasi publik sesuai dengan SK. Gubernur KDKI Jakarta No.76 Tahun 2001 tentang Pedoman Operasional Keterlibatan Masyarakat dan Keterbukaan Informasi dalam Proses AMDAL, telah dilaksanakan pada hari Selasa, 11 Juni 2013 (Berita Acara, Notulen dan Daftar Hadir – Terlampir) dan pengumuman rencana kegiatan di Harian Rakyat Merdeka tanggal 5 Juli 2013 (Lampiran 4). 1.4.2. Uraian Rencana Kegiatan Berdasarkan Batasan Ruang Kawasan Reklamasi pada Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 121 Tahun 2012, dijelaskan bahwa Kawasan Reklamasi mencakup kawasan perairan laut Teluk Jakarta yang diukur dari garis pantai utara Jakarta secara tegak lurus ke arah laut sampai garis yang menghubungkan titik-titik terluar yang menunjukkan kedalaman laut 8 (delapan) meter dan di dalamnya terdapat kawasan pengembangan lahan baru melalui pembangunan pulau-pulau hasil kegiatan reklamasi. Berdasarkan Arahan Pengembangan Kawasan Reklamasi pada Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 121 Tahun 2012, Reklamasi Pulau H termasuk pada pengembangan kawasan reklamasi bagian Sub-Kawasan Barat. Dalam arahan juga dijelaskan terhadap kanal vertikal antara Pulau G dan Pulau H dialokasikan untuk jalur pipa Bahan Bakar Minyak (BBM) bawah laut dan pipa gas bawah laut dan tidak diperbolehkan untuk kegiatan lain yang tidak berhubungan langsung. Berdasarkan Perda Nomor 1 Tahun 2014 tentang RDTR dan Pembagian Zonasi, Pasal 189 ayat (1) dinyatakan bahwa Rencana kawasan yang diprioritaskan penanganannya di Kecamatan Penjaringan (Kelurahan Pluit) nantinya akan dilakukan pengembangan kawasan hunian dilengkapi prasarana perdagangan dan jasa, wisata, dan olahraga. Peta Rencana Bentuk Pulau Reklamasi Kawasan Reklamasi Pantura Jakarta pada Lampiran I Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 121 Tahun 2012 dapat dilihat pada Gambar I.1. Berdasarkan lokasi rencana Reklamasi Pulau H terdapat Pipa PHE ONWJ, maka recana reklamasi Pulau H akan dilakukan pergeseran dengan jarak dengan pipa tersebut ± 146,58 m, dari jarak minimal 40 meter dari kaki tanggul yang ditetapkan Peraturan Gubernur Nomor 146 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Membangun dan Pelayanan Perizinan Prasarana Reklamasi Kawasan Strategis Pantura Jakarta. Rencana Bentuk Pulau Reklamasi Kawasan Reklamasi Kawasan Strategis Pantura Jakarta dapat dilihat pada Gambar I.2. Analisis Dampak Lingkungan (ANDAL) Reklamasi Pulau H (Luas ± 63 Ha)

I–8

Pendahuluan


I–9

Pendahuluan


I – 10

Pendahuluan

1. Lokasi Kegiatan Lokasi Kegiatan Reklamasi Pulau H terletak di perairan laut dangkal di sisi Utara Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, Kota Administrasi Jakarta Utara seluas ± 63 Ha, dengan batas sebagai berikut: a. Sebelah Utara : Perairan Pantai Utara Jakarta sampai kedalaman -8 meter. b. Sebelah Timur : Perairan Kawasan Ancol c. Sebelah Selatan : Kawasan Pantai Mutiara d. Sebelah Barat : Perairan Muara Karang Untuk lebih jelasnya, lokasi rencana kegiatan Reklamasi Pulau H dapat dilihat pada Gambar I.3. sedangkan koordinat lokasi rencana Reklamasi Pulau H dapat dilihat pada Gambar I.4. Karakter/tipologi lingkungan dan kegiatan sekitar lokasi proyek adalah sebagai berikut: a. Saat ini lokasi rencana Reklamasi Pulau H berada di bagian Utara Kawasan Pantai Mutiara masih berupa perairan laut dangkal yang terbuka dengan kedalaman sampai dengan -8 meter. b. Di bagian Selatan adalah kawasan Pantai Mutiara dan Pelabuhan Muara Baru. c. Bagian Barat terdapat Perairan Muara Karang dan PLTGU Muara Karang. d. Bagian Timur terdapat Perairan Ancol. e. Permukiman terdekat adalah di sebelah Selatan yaitu Kelurahan Pluit dan Kawasan Pantai Mutiara. f. Batimetri pantai di bagian Selatan rencana Reklamasi Pulau H mencapai kedalaman -6,00 m. g. Tipe pasang surut adalah campuran dan cenderung semi diurnal. h. Berdasarkan hasil survey bawah laut yang dilakukan oleh PT. Ganeshatama Consulting tahun 2013 untuk mengetahui kondisi dasar laut di areal lokasi reklamasi Pulau H, di sekitar lokasi proyek saat ini terdapat jalur Pipa PT. Pertamina Hulu Energi ONWJ , Pipa PLN dan Pipa PT. Nusantara Regas (Gambar I.5). i. Berdasarkan peta dari Pertamina (Gambar I.6) di sekitar lokasi rencana Reklamasi Pulau H terdapat fasilitas PHE ONWJ yaitu line 26” PCP-ORF Muara Karang dan Onshore Receiving Facility (ORF) Muara Karang dan ORF Tanjung Priok yang berfungsi menyuplai bahan bakar gas ke PLN untuk menerangi wilayah Jakarta.


I – 11

Pendahuluan


I – 12

Pendahuluan

Gambar I.4. Koordinat Rencana Reklamasi Pulau H


I – 13

Pendahuluan

Gambar I.5. Peta Jalur Pipa Di Sekitar Rencana Reklamasi Pulau H (Survey PT. LAPI Ganeshatama Consulting, 2013) Analisis Dampak Lingkungan (ANDAL) Reklamasi Pulau H (Luas ± 63 Ha)

I – 14

Pendahuluan

Gambar I.6. Peta Fasilitas PHE ONWJ (Pertamina, September 2013) Analisis Dampak Lingkungan (ANDAL) Reklamasi Pulau H (Luas ± 63 Ha)

I – 15

Pendahuluan

2. Tahapan Rencana Kegiatan Secara garis besar kegiatan yang akan dilaksanakan oleh PT. Taman Harapan Indah dibagi menjadi tiga tahapan, yaitu tahap pra konstruksi, konstruksi dan pasca konstruksi. Uraian mengenai tahapan rencana kegiatan adalah sebagai berikut: a. Tahap Pra Konstruksi Penetapan lokasi proyek areal reklamasi Pulau H seluas ± 63 Ha sesuai dengan Persetujuan Prinsip Reklamasi Pulau H seluas ± 63 Ha dari Gubernur Provinsi DKI Jakarta dengan surat Nomor 1277/-1.794.2, tanggal 21 September 2012 dan Perpanjangan Persetujuan Prinsip dari Gubernur Provinsi DKI Jakarta dengan surat Nomor 543/-1.794.2, tanggal 10 Juni 2014 perihal Perpanjangan Persetujuan Prinsip Reklamasi Pulau H atas nama PT. Taman Harapan Indah (Terlampir) dan sesuai koordinat yang ditetapkan oleh Dinas Tata Ruang Provinsi DKI Jakarta. Sebagai pendukung dalam penetapan lokasi proyek, PT. Taman Harapan Indah akan melakukan studi tematik sesuai dengan Persetujuan Prinsip Reklamasi Pulau H, antara lain: 1) Kajian Hidrodinamika berkaitan dengan penentuan jarak/lebar kanal baik vertikal maupun horizontal telah dilakukan oleh PT. LAPI Ganeshatama Consulting (2013). 2) Kajian Penanggulangan Banjir yang terintegrasi dengan kebijakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah dilakukan oleh PT. LAPI Ganeshatama Consulting (2013). 3) Kajian Dampak Pemanasan Global (Global Warming) telah dilakukan oleh PT. LAPI Ganeshatama Consulting (2013). 4) Masterplan dan Panduan Rancang Kota (Urban Design Guideline/UDGL) yang sesuai dengan penataan kembali Kawasan Pantura. 5) Perencanaan infrastruktur/prasarana dasar. 6) Perencanaan pengambilan material reklamasi. Lokasi sumber material harus ditetapkan asalnya agar memudahkan dalam menentukan jenis dan route pengangkutan material. Lokasi sumber material dipilih lokasi terdekat dengan lokasi kegiatan dan moda pengangkutan yang mudah. Area penambangan (pengerukan) pasir laut yang dipilih untuk memenuhi kebutuhan material pasir dalam rangka proyek reklamasi ini bersumber dari eksplorasi di wilayah Kabupaten Serang, Provinsi Banten yang telah memiliki Izin Kuasa Pertambangan Golongan C, serta dokumen AMDAL dan/atau UKL & UPL. Kebutuhan tanah merah dan batu akan dipenuhi melalui mekanisme lelang/penunjukkan pihak ke-3 (tiga) sesuai dengan prosedur yang berlaku. Batu rencananya akan didatangkan dari daerah Kabupaten Serang, Provinsi Banten, sedangkan tanah merah (top soil) rencananya akan didatangkan dari daerah Kabupaten Lebak, Provinsi Baten.


I – 16

Pendahuluan

b. Tahap Konstruksi Secara garis besar pekerjaan yang akan dilaksanakan pada tahap konstruksi proyek adalah sebagai berikut: 1) Rekrutmen dan Aktivitas Tenaga Kerja Pada tahap konstruksi proyek Reklamasi Pulau H (± 63 Ha), tenaga kerja yang terserap dapat dilihat pada Tabel 1.2. Tenaga kerja konstruksi proyek akan ditempatkan di bedeng-bedeng (kontainer) sementara yang terdapat di dekat lokasi reklamasi (Kawasan Pantai Mutiara) dilengkapi dengan fasilitas MCK Portable (10 unit @ 3 m3/hari) dan secara rutin diangkut oleh mobil air kotor Sudin Kebersihan Kota Administrasi Jakarta Utara atau swasta yang mempunyai izin BPTSP. Selain itu, di lokasi bedeng pekerja akan disediakan air PAM, listrik dan kontainer sampah. Tabel 1.2. Komposisi Tenaga Kerja Konstruksi Reklamasi Pulau H No.

Jumlah Tenaga Kerja Orang % 7 2,33 4 1,33 6 2,00 12 4,00 75 25,00 188 62,67 8 2,67 300 100

Kualifikasi Tenaga Kerja

1 2 3 4 5 6 7

Tenaga Ahli (Perencana) Tenaga Ahli Teknik Sipil Tenaga Ahli Bidang Lain Tenaga Pengawas Lapangan Pelaksana (Tukang) Pembantu Pelaksana (Kenek) Tenaga penjaga Keamanan Jumlah Sumber: PT. Taman Harapan Indah, 2013

Kebutuhan air bersih tahap konstruksi sebesar 28,8 m3/hari disuplai dari mobil tanki dengan perhitungan sebagai berikut: a) Mandi/Cuci Buruh Konstruksi (menginap) = 275 orang x 100 L/orang/hari = 27,5 m3/hari b) Pegawai / Staf Perencana = 25 orang x 50 L/orang/hari = 1,3 m3/hari 2) Mobilisasi Alat dan Bahan a) Jenis-jenis peralatan yang dibutuhkan dan akan digunakan dalam kegiatan Reklamasi Pulau H dapat dilihat pada Tabel 1.3. Tabel 1.3. Jenis Peralatan Konstruksi No.

Jenis Alat

1 Penghampar/penimbun pasir 2 Pemuat tanah 3 Alat penggali 4 Alat pancang vertikal drain 5 Alat Grading 6 Alat angkut pasir 7 Alat penghampar material 8 Alat pembantu penghampar material 9 Barge 10 Kapal pembantu Sumber: PT. Taman Harapan Indah, 2013


Nama spray pontoon truck exavator perforated vertical drain grading TSHD spray pontoon CSD barge kapal

Kegiatan

Reklamasi

Shore Protection

Volume 8 5 15 5 15 50 10 15 8 5

I – 17

Pendahuluan

b) Jenis dan volume material utama yang diperlukan untuk adalah: No.

Jenis Material

1 2 3 4 5

Batu < 1 ton Batu > 1 ton Pasir untuk tanggul dan causeway Pasir untuk pulau Tanah urug (top soil)

Jumlah Kebutuhan 314.000 m3 217.000 m3 2,4 juta m3 9,2 juta m3 315.000 m3

Asal Provinsi Banten dan Provinsi Lampung Kabupaten Serang dan Kabupaten Lampung Kabupaten Lebak

Alat Angkut Kapal Ponton Truk

Pengangkutan material reklamasi berupa pasir laut dan batu, dll diangkut melalui laut menggunakan kapal tongkang dengan kapasitas 1.500-3.000 ton sebanyak ± 5 kapal/hari, sedangkan material reklamasi yang diangkut melalui jalan darat adalah tanah (top soil) serta peralatan konstruksi menggunakan truk maksimal sebesar ± 110 kendaraan/hari dari daerah Lebak, Banten, Jabodetabek melalui Jl. Tol Jakarta – Merak masuk ke kawasann Pluit – Pantai Mutiara dan akan di dumping di lahan kosong sebelah Utara Regata Apartment. (Gambar I.7). Lokasi pengambilan material direncanakan dari: (1) Lokasi pasir di Kabupaten Serang dengan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Pasir Laut Di Lepas Pantai Utara Kabupaten Serang a/n PT. Jetstar (Blok 1) Nomor 540/010/IUP/BPTPM/2014 dari Bupati Serang: - 50 53’ 1.5” LS; 1060 11’ 50.0” BT - 50 53’ 1.5” LS; 1060 14’ 15.0” BT - 50 51’ 49.5” LS; 1060 14’ 15.0” BT - 50 51’ 49.5” LS; 1060 11’ 50.0” BT (2) Lokasi pasir di Kabupaten Serang dengan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Pasir Laut Di Lepas Pantai Utara Kabupaten Serang a/n PT. Jetstar (Blok 2) Nomor 540/011/IUP/BPTPM/2014 dari Bupati Serang: - 50 53’ 11.50” LS; 1060 11’ 50.00” BT - 50 54’ 26.10” LS; 1060 11’ 50.00” BT - 50 54’ 26.10” LS; 1060 12’ 10.00” BT - 50 54’ 35.50” LS; 1060 12’ 10.00” BT - 50 54’ 35.50” LS; 1060 13’ 7.60” BT - 50 53’ 59.80” LS; 1060 13’ 7.60” BT - 50 53’ 59.80” LS; 1060 14’ 15.00” BT - 50 53’ 11.50” LS; 1060 14’ 15.00” BT (3) Lokasi pasir di Kabupaten Serang dengan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Pasir Laut Di Lepas Pantai Utara Kabupaten Serang a/n PT. Jetstar (Blok 3) Nomor 540/012/IUP/BPTPM/2014 dari Bupati Serang, dengan koordinat: - 50 54’ 09.80” LS; 1060 13’ 17.60” BT - 50 54’ 09.80” LS; 1060 14’ 55.90” BT - 50 54’ 26.10” LS; 1060 14’ 55.90” BT - 50 54’ 26.10” LS; 1060 17’ 27.00” BT - 50 54’ 58.40” LS; 1060 17’ 27.00” BT


I – 18

Pendahuluan

(4)

(5)

(6)

(7)

- 50 54’ 58.40” LS; 1060 14’ 40.00” BT - 50 54’ 42.10” LS; 1060 14’ 40.00” BT - 50 54’ 42.10” LS; 1060 13’ 43.10” BT - 50 54’ 35.50” LS; 1060 13’ 43.10” BT - 50 54’ 35.50” LS; 1060 13’ 17.60” BT Lokasi pasir di Kabupaten Serang dengan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Pasir Laut Di Lepas Pantai Utara Kabupaten Serang a/n PT. Jetstar (Blok 4) Nomor 540/008/IUP/BPTPM/2014 dari Bupati Serang, dengan koordinat: - 50 54’ 26.10” LS; 1060 17’ 27.00” BT - 50 54’ 58.40” LS; 1060 17’ 27.00” BT - 50 54’ 58.40” LS; 1060 17’ 47.00” BT - 50 56’ 22.00” LS; 1060 17’ 47.00” BT - 50 56’ 22.00” LS; 1060 19’ 11.40” BT - 50 56’ 37.60” LS; 1060 19’ 11.40” BT - 50 56’ 37.60” LS; 1060 19’ 30.00” BT - 50 55’ 08.10” LS; 1060 19’ 30.00” BT - 50 55’ 08.10” LS; 1060 18’ 54.40” BT - 50 54’ 35.50” LS; 1060 18’ 54.40” BT - 50 54’ 35.50” LS; 1060 17’ 40.00” BT - 50 54’ 26.10” LS; 1060 17’ 40.00” BT Lokasi pasir di Provinsi Lampung dengan Keputusan Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Daerah Provinsi Lampung Nomor 540/3710/KEP/II.07/2015 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Pasil Laut Kepada PT. Lautan Indonesia Persada; serta Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/130/II.05/HK/2015 tentang Izin Lingkungan Rencana Kegiatan Penambangan Pasir Laut Di Kecamatan RajaBasa Kabupaten Lampung Selatan Provinsi Lampung oleh PT. Lautan Indonesia Persada, dengan koordinat: - -60 0’ 58.89” LS; 1050 36’ 16.19” BT - -60 0’ 58.89” LS; 1050 37’ 59.99” BT - -60 2’ 38.58” LS; 1050 37’ 59.99” BT - -60 2’ 38.58” LS; 1050 36’ 16.19” BT Lokasi batu di Provinsi Banten dan Provinsi Lampung, dengan koordinat: - 50 54’ 11.17” LS; 1060 1’ 14.91” BT - 50 53’ 31.30” LS; 1060 4’ 25.73” BT - 50 53’ 11.53” LS; 1060 2’ 41.00” BT - 60 1’ 54.44” LS; 1050 56’ 52.12” BT - 50 46’ 4.05” LS; 1050 47’ 13.24” BT Tanah merah (top soil) rencananya akan didatangkan dari daerah Kabupaten Lebak, Provinsi Baten.


I – 19

Pendahuluan


I – 20

Pendahuluan

3) Reklamasi Pekerjaan reklamasi meliputi pengangkutan pasir hingga lokasi yang akan di reklamasi, pengurugan pasir dan pembangunan tanggul. Aktivitas pengengkutan pasir dilakukan dari lokasi sumber material urug menuju lokasi Pulau H menggunakan TSHD. Kegiatan pengurugan dan pembangunan tanggul direncanakan bertahap, dimana tanggul dilaksanakan pada tahap awal hingga mencapai sekitar elevasi muka air laut dan selanjutnya diikuti oleh pemasangan bund dan pekerjaan tanggul. Secara garis besar pekerjaan reklamasi dilakukan sebagai berikut (Gambar I.12): a) Pengurugan (1) Uraian Tentang Pengerukan dan Proses Pengangkutan Pasir dikeruk dari area konsesi. Trailing Suction Hopper Dredger (TSHD) ukuran sedang dan besar, kapasitas 10.000- 40.000 m3 dapat mengeruk pada kedalaman ini dan sepertinya ukuran inilah yang dipakai oleh para kontraktor. TSHD menggunakan satu atau dua pipa isap untuk mengeruk bahan pasir ini dan menempatkan kerukan ini ke hopper. Air yang berlebih, yang digunakan untuk memompa pasir ke hopper diarahkan ke pinggir kapal melalui sistem pelimpah. Dalam area galian pasir yang bagus, THSD ini akan terisi penuh dalam waktu 1,0-2,0 jam. Dalam area galian dengan komposisi lanau dan lempung yang banyak, pengisian THSD akan berlangsung lebih lama, hingga beberapa jam, sementara bahan-bahan halusnya akan dihanyutkan ke pinggir kapal. Setelah pengisian, THSD ini berlayar ke lokasi reklamasi. Di tempat reklamasi THSD ini mengeluarkan muatannya ke urugan atau ke tempat penumpukan bawah laut yang dengan melalui Pengeruk Isap (stasioner) dimana pasir akan menuju ke sinker line, lalu ke urugan. (2) Uraian Proses Pengurugan Proses pengurugan adalah sebagai berikut: (a) Proses pengurugan Metode pengurugan dilakukan dengan system gravitasi. Pasir akan diangkat dengan menggunakan TSHD dari lokasi borrow area ke lokasi proyek. Setelah TSHD yang berisi muatan pasir sampai ke lokasi proyek, system penyemprotan pasir akan disambungkan dengan TSHD. Pasir dipompa melalui pipa untuk kemudian disebarkan pada lokasi penimbunan menggunakan spray pontoon atau spray barge. Pontoon ini menyebarkan campuran air dan pasir secara vertikal ke dalam air. Pada lokasi perairan dalam, pasir pertama-tama ditimbun dengan menggunakan spray pontoon, lapis


I – 21

Pendahuluan

demi lapis. Lapisan pasir yang pertama disebar jangan terlalu tebal untuk mencegah ketidakstabilan dasar laut. Dua lapisan pasir yang terletak paling bawah harus memiliki ketebalan tidak lebih dari 0.7 m. Lapisan pasir setelahnya dapat ditimbun dengan ketebalan 2-3 m. Setelah timbunan mendekati permukaan air, dimana penggunaan spray pontoon sudah tidak bisa dilakukan, penimbunan dari atas permukaan air akan dilakukan. Pasir dialirkan dari kapal dengan menggunakan pipa kelokasi timbunan. Kemudian timbunan pasir akan disebar dan didorong menggunakan Bulldozers. Proses pengurugan terdiri dari: - Pengurugan Pasir Pada Perairan Dalam Pada perairan dalam, pertama-tama pasir ditempatkan dengan menggunakan ponton semprot atau bargas semprot, yang mampu mengurug area ini secara lapis demi lapis. Lapisan pasir pertama pada dasar laut haruslah relatif tipis untuk menghindari ketakstabilan dasar laut (gelombang lumpur). Kedua lapisan tambahan lainnya haruslah dengan ketebalan tidak lebih dari 0,7 m. Lapisan-lapisan berikutnya (di atas ketebalan 1,4 m) dapat ditempatkan lapis demi lapis dengan ketebalan 2-3 m. Lapisanlapisan yang lebih atas lainnya ditempatkan sebagai urugan permukaan seperti yang diurakan sebelumnya. Pasir dipompakan melalui jaringan pipa ke ponton/bargas penyemprot atau penyebar di lokasi proyek. Ponton ini biasanya membuang campuran air dan pasir secara vertikal seperti yang disajikan pada Gambar I.8. Ponton sebar ini dapat secara tepat mengendalikan kecepatan dan densitas campuran air-pasir dan dapat menggerakkan ponton pada kecepatan yang beragam agar dapat menempatkan volume pasir atau tebal lapisan secara tepat. Ponton/bargas semprot ini dapat digunakan hingga ke kedalaman perairan sekitar 1,0 m (kedalalaman ini sudah termasuk lapisan pasir yang telah disebarkan sebelumnya).


I – 22

Pendahuluan

Gambar I.8. Ponton Penyemprot Pasir - Pengurugan Pasir Pada Perairan Dangkal Pada perairan dangkal, pengurugan pasir hanya dapat dilakukan dengan metode di-atas-air. Perairan ini terlalu dangkal untuk bargas sebar. Prosedur pengurugan dasar laut ini dapat dilakukan untuk kontur kedalaman elevasi acuan -6 m. pasir juga dapat dibuang secara mendatar, di atas muka air (Gambar I.9). Campuran pasir dan air keluar dari pipa di atas muka air, pasir akan mengendap dan airnya mengalir kembali ke laut. Buldozer yang berada di depan pipa akan mendorong pasir yang mengendap di depan pipa agar pasir tersebut tidak menghalangi aliran dari pipa. Pasir digunakan untuk membuat pematang yang sejajar dengan arah pengurugan tetapi terletak di depan ujung pipa untuk mengarahkan bentuk pengurugan.


I – 23

Pendahuluan

Gambar I.9. Ujung Jaringan Pipa, Pembuangan Campuran Secara Mendatar (b) Pemasangan PVD Pemasangan vertical drain/PVD dilakukan dengan 2 metode yang berbeda, yaitu dilakukan dari laut dengan pontoon dan pemasangan dari darat. Untuk mempercepat proses konsolidasi di lokasi rencana tanggul, pemasangan PVD dilakukan dari pontoon ketika ketebalan timbunan mencapai sekitar 1.5 atau 2 m. Sementara itu untuk mempermudah proses pengerjaan, pemasangan PVD diarea reklamasi dilakukan dari darat ketika timbunan telah berada diatas muka air laut dan dapat diakses dari darat. Sedangkan metode pengurugan disesuaikan dengan kedalaman perairan rencana Pulau H, dimana bagian Utara lebih dalam dibandingkan bagian Selatan. (3) Penahapan Pembangunan, Kendala Akibat Stabilitas Stabilitas tanggul selama dan persis setelah pembangunan merupakan aspek kritis, khususnya di bagian yang lebih dalam. Untuk penghitungan stabilitas diperlukan selang waktu pembangunan (minimum) tertentu di antara beberapa tahapan untuk memastikan stabilitas timbunan pasir (yang diurug secara bertahap). Kontraktor haruslah mematuhi selang minimum sebagaimana yang diberikan dan memastikannya dengan melakukan monitoring penurunan muka-tanah dan tekanan pori. Pada bagian-bagian yang lebih dalam, dipersyaratkan juga waktu-tunggu tertentu untuk memberi waktu terjadinya proses konsolidasi.


I – 24

Pendahuluan

b) Pekerjaan Tanggul (1) Tipikal Penampang Melintang Berdasarkan optimalisasi biaya dan desain hidraulik, ditentukan desain optimal penampang melintang. Penampang melintang optimal mempunyai spesifikasi sebagai berikut (lihat Gambar I.10): (a) Talud tanggul bagian bawah (lower slope) dengan kemiringan 1:6; (b) Berm direncanakan dengan lebar 8 m pada muka air rencana (Design Water Level), dengan elevasi pada waktu konstruksi di LWS + 4.4 m; (c) Talud tanggul bagian atas (upper slope) dengan kemiringan 1:1;


I – 25

Pendahuluan

Gambar I.10. Penampang Melintang Tanggul (PT. Taman Harapan Indah, 2014)


I – 26

Pendahuluan

Di sekeliling pulau terdapat berm dengan lebar 8 m yang berfungsi sebagai pantai publik. Desain tanggul Pulau H telah mempertimbangkan keberadaan/jarak dengan jalur Pipa Gas Bawah Laut. (a) Segmen Berdasarkan desain hidraulik, Pulau H dibagi menjadi 9 segmen. Segmen-segmen tersebuat adalah segmen-1, segmen 2, segmen3a, segmen 3b, segmen 3c, segmen 4, segmen 5, segmen 6a, dan segmen 6b. Gambar I.11 menerangkan lokasi segmen pada pulau H. (b) Desain Hidraulik Dalam perencanaan tanggul laut, kriteria desain yang digunakan adalah sebagai berikut: - Rencana umur konstruksi adalah 50 tahun - Penurunan muka tanah (land subsidence) = 7.5 cm/tahun - Dalam desain, diperhitungkan penurunan muka tanah dalam waktu 50 tahun - Muka air rencana (DWL = design water level)

Desain tanggul laut terdiri dari beberapa bagian berikut: (a) Ketinggian Puncak Ketinggian puncak desain (setelah 50 tahun) ditampilkan pada Tabel Tabel 1.4. Tabel 1.4. Ketinggian Puncak Setiap Segmen Tanggul Elevasi Lebar Kemiringan Berm Berm lereng atas [LLWS+m] [m] 1 2.3 8 1:3 2 2.3 8 1:3 3a 2.3 8 1:3 3b 2.3 8 1:3 3c 2.3 8 1:3 4 2.3 8 1:3 5 2.3 8 1:3 6a 2.3 8 1:3 6b -2.6 8 1:3 Sumber: PT. Taman Harapan Indah, 2014 Segmen


Kemiringan Elevasi lereng Puncak bawah [LLWS+m] 1:6 4,3 1:6 4,3 1:6 4,3 1:6 4,3 hingga 4,5 1:6 4,5 1:6 4,5 hingga 4,0 1:6 4,0 hingga 3,3 1:6 3,3 1:6 3,3

I – 27

Pendahuluan

Gambar I.11. Lokasi segmen pada Pulau H (PT. Taman Harapan Indah, 2014) Analisis Dampak Lingkungan (ANDAL) Reklamasi Pulau H (Luas ± 63 Ha)

I – 28

Pendahuluan

(b) Perlindungan Lereng Bawah Tanggul Penentuan ukuran batuan di lereng bawah tanggul didasarkan pada besarnya gelombang yang mungkin terjadi pada setiap segmen tanggul. Gelombang yang datang dengan arah tidak tegak lurus dengan tanggul dapat memperkecil ukuran batu yang dibutuhkan. Tabel 1.5 menyajikan informasi tentang ukuran batu yang digunakan pada setiap segmen tanggul. Tabel 1.5. Ukuran Batu Untuk Lereng Bawah Tanggul Segmen

Ukuran Batuan

1 60-300 kg 2 300-1.000 kg 3a 1.000-3.000 kg 3b 1.000-3.000 kg 3c 1.000-3.000 kg 4 300-1.000 kg 5 60-300 kg 6a 10-60 kg 6b 10-60 kg Sumber: PT. Taman Harapan Indah, 2014

Ketebalan Lapisan [m] 0,9 1,3 1,9 1,9 1,9 1,3 0,9 0,5 0,5

(c) Perlundungan Lereng Atas Tanggul Lereng atas tanggul merupakan tempat terjadinya rayapan gelombang. Beban pada bagian lereng yang berada di atas tanggul lebih kecil dari pada lereng di bagian bawah dikarenakan adanya berm. Tabel 1.6 merangkum ukuran batu yang dibutuhkan untuk lereng atas tanggul. Tabel 1.6. Ukuran Batu Untuk Lereng Atas Tanggul Segmen

Ukuran Batuan

1 60-300 kg 2 300-1.000 kg 3a 1.000-3.000 kg 3b 1.000-3.000 kg 3c 1.000-3.000 kg 4 300-1.000 kg 5 60-300 kg 6a 10-60 kg 6b 10-60 kg Sumber: PT. Taman Harapan Indah, 2014

Ketebalan Lapisan [m] 0,9 1,3 1,9 1,9 1,9 1,3 0,9 0,5 0,5

(d) Lapisan Filter (Granular dan Geotekstil) Lapisan filter digunakan agar tidak terjadi erosi yang terjadi akibat gradasi ukuran pelindung pantai dengan tanah yang begitu besar. Batuan berukuran lebih kecil digunakan sebagai lapisan filter. Lapisan filter untuk tanggul pada setiap segmen dirangkum pada Tabel 1.7.


I – 29

Pendahuluan

Tabel 1.7. Lapisan Filter Tanggul Segmen

Ukuran batuan

Ketebalan

1 60-300 kg 0,9 2 300-1.000 kg 1,3 3a 1.000-3.000 kg 1,9 3b 1.000-3.000 kg 1,9 3c 1.000-3.000 kg 1,9 4 300-1.000 kg 1,3 5 60-300 kg 0,9 6a 10-60 kg 0,5 6b 10-60 kg 0,5 Sumber: PT. Taman Harapan Indah, 2014

Lapisan Filter-1 Ketebalan Ukuran [m] 10-60 kg 0,5 10-60 kg 0,5 60-300 kg 0,9 60-300 kg 0,9 60-300 kg 0,9 10-60 kg 0,5 10-60 kg 0,5 -

Lapisan Filter-2 Ketebalan Ukuran [m] 10-60 kg 0,5 10-60 kg 0,5 10-60 kg 0,5 -

Geotekstil Geotekstil digunakan untuk mencegah tanah yang dilindungi tererosi. Dua jenis geoteksitil dipakai. Untuk bagian puncak hingga berm digunakan geotekstil, sedangkan dari berm hingga dasar tanggul memakai geomatrass. Ukuran maksimum batuan yang dapat diletakkan di atas geotekstil adalah 10-60 kg. (e) Struktur Ujung Bawah (Toe Structure) Struktur ujung bawah berfungsi untuk menahan lapisan armor dan erosi di sekitar tanggul. Panjang minimum untuk struktur ujung bawah didesain minimal 5 kali diameter batuan dengan ketebalan minimal 2 kali diameter batuan. (f) Penurunan Muka Tanah Total Penurunan muka tanah total terjadi di area tanggul dan pulau hasil reklamasi. Besarnya penurunan tanah dapat dilihat pada Tabel 1.8. Perhitungan ini memakai acuan waktu handover 720 hari. Tabel 1.8. Penurunan Muka Tanah Total Elevasi Elevasi Total Land Elevasi Timbunan Elevasi puncak Settlements Subsidence Desain Teoritis Konstruksi di tahun ke-50 [m] [m] Reklamasi [m+LLWS] [m+LLWS] [m+LLWS] (b) (c) [m+LLWS] (a) (d = a-b-c) 0+300 BH-6 10,2 4,29 7,10 1,5 4,41 4,30 0+700 BH-13 9,0 2,98 6,27 1,5 4,52 4,30 1+000 BH-14 10,9 4,63 7,57 1,5 4,77 4,50 1+500 BH-16 9,5 3,39 7,06 1,5 4,61 4,50 2+300 BH-10 8,0 3,00 5,29 1,5 3,50 3,30 2+900 BH-3 8,1 3,09 5,51 1,5 3,51 3,30 BH-5 9,9 3,97 6,81 1,5 4,43 4,30 BH-8 9,7 3,65 6,58 1,5 4,55 4,40 BH-9 9,8 3,65 6,78 1,5 4,65 4,50 BH-12 9,6 3,48 7,13 1,5 4,62 4,50 Sumber: PT. Taman Harapan Indah, 2014 Borehole Chainage referensi


I – 30

Pendahuluan

Proses pembuatan tanggul sesuasi dengan urutan berikut: (1) Pemasangan bund Ketika penimbunan mencapai sekitar elevasi muka air laut, pemasangan bund dilakukan disekeliling tanggul. Bund difungsikan untuk meminimalkan butiran-butiran halus material timbunan terbawa atau tergerus oleh pergerakan air laut atau gelombang. Setelah bund terbentuk, penimbunan area reklamasi dapat dilanjutkan sampai elevasi yang direncanakan. (2) Pengerjaan tanggul Pekerjaan tanggul dapat dilakukan secara bersamaan dengan proses penimbunan area reklamasi. Hal pertama yang harus disiapkan dalam pengerjaan tanggul adalah proses pengupasan (trimming) kemiringan tanggul agar sesuai dengan kemiringan yang direncanakan. Kemiringan terluar dari timbunan akan terbentuk secara alami dari kemiringan timbunan pasir. Kemiringan ini biasanya mencapai sekitar 1:10. Oleh sebab itu untuk mencapai kemiringan tanggul 1:6, pengupasan harus dilakukan. Alat yang biasa digunakan adalah excavator (long arm) atau grab dredger untuk lokasi yang dalam. Setelah kemiringan tanggul terbentuk, pemasangan geotektil ditanggul bagian bawah dapat dilakukan. Kemudian diikuti dengan pemasangan lapisan batu mulai dari batu yang paling kecil (filter) sampai batuan yang terbesar (armour). c) Pekerjaan Causeway Pembuatan causeway ini bersifat massif dengan lebar pada puncaknya sebesar 30 m dengan tinggi pada puncak LLWS+4m. Causeway ini berfungsi sebagai penghubung antara daratan dengan pulau reklamasi. Maksimum overtoping yang diperbolehkan pada causeway ini adalah 5l/s/m. Material yang digunakan pada konstruksi causeway sama dengan material reklamasi yakni pasir dan baru yang volumenya telah dihitung dalam kebutuhan material reklamasi di atas. Untuk lapisan atas causeway digunakan aspal, karena akan difungsikan sebagai jalan akses ke pulau reklamasi. Pekerjaan causeway ini akan berlangsung selama 17 bulan. Pembuatan causeway ini bersifat massif dengan lebar 30 meter (2 jalur) dan panjang 300 meter yang digunakan sebagai penghubung antara daratan dengan pulau reklamasi (Gambar I.13 dan I.14). Hal ini berfungsi untuk mengantisipasi dampak terhadap gangguan outlet PLTU Muara Karang yang berada di Kawasan Pantai Mutiara, serta sesuai dengan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 146 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Membangun dan Pelayanan Perizinan Prasaranan Reklamasi Kawasan Strategis Pantai Utara Jakarta.


I – 31

Pendahuluan

Gambar I.12. Urutan Pekerjaan Reklamasi Analisis Dampak Lingkungan (ANDAL) Reklamasi Pulau H (Luas ± 63 Ha)

I – 32

Pendahuluan

Gambar I.13. STA Position Coordinate of Road Plan and Exixsting with Causeway H Island Analisis Dampak Lingkungan (ANDAL) Reklamasi Pulau H (Luas ± 63 Ha)

I – 33

Pendahuluan

Gambar I.14. Typical Dike Exixsting with Upgrade Road and West Side Causeway of Pantai Mutiara Analisis Dampak Lingkungan (ANDAL) Reklamasi Pulau H (Luas ± 63 Ha)

I – 34

Pendahuluan

c. Tahap Pasca Konstruksi Pada Tahap Pasca Konstruksi kegiatan yang ada meliputi: 1) Keberadaan Causeway Setelah proses pembuatan causeway yang memerlukan pemeliharaan. Hal-hal yang belum dapat dibahas dalam dokumen seperti koordinasi dengan kegiatan sekitar (Pertamina dan Pelabuhan Muara Baru), perlu dilakukan pembahasan/koordinasi sebelum pelaksanaan reklamasi dilakukan. Sedangkan kajian mengenai sebaran air buangan PLTU Muara Karang setelah causeway terbentuk akan diuraikan pada prakiraan dampak. 2) Keberadaan Lahan Reklamasi Setelah proses pengurugan dan pekerjaan tanggul selesai, akan dihasilkan lahan hasil reklamasi Pulau H seluas ± 63 Ha dan tanggul. Kegiatan pembangunan di atas lahan hasil reklamasi Pulau H ini harus mengurus ijin lingkungan tersendiri sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang ada. 3) Demobilisasi Peralatan Sambil menunggu masa settlement lahan dilakukan pengembalian alat-alat berat yang telah digunakan dalam pekerjaan reklamasi.


I – 35

Pendahuluan

Tabel 1.9.

NO

Jadwal Pelaksanaan Reklamasi Pulau H

Waktu Pelaksanaan

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Rencana Kegiatan

Tahap Pra Konstruksi 1 Penetapan Lokasi Proyek Tahap Konstruksi 1 Rekrutmen dan Aktivitas Tenaga Kerja 2 Mobilisasi Alat dan Bahan 3 Reklamasi 4 Pembuatan Causeway Tahap Pasca Konstruksi 1 Keberadaan Causeway 2 Keberadaan Lahan Reklamasi 3 Demobilisasi Peralatan Sumber: PT. Taman Harapan Indah, 2014


I – 36

Pendahuluan

1.5. KAJIAN ALTERNATIF Di dalam studi Andal ini tidak dilakukan kajian alternatif karena aspek pertimbangan lingkungan hidup telah dikaji dalam studi kelayakan proyek.

1.6. HASIL PELIBATAN MASYARAKAT PT. Taman Harapan Indah sebagai pemrakarsa dan Kantor Kelurahan Pluit telah melaksanakan kegiatan konsultasi publik dan partisipasi masyarakat sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 17 Tahun 2012 tentang Pedoman Keterlibatan Masyarakat Dalam Proses AMDAL dan Izin Lingkungan. Konsultasi masyarakat ini telah dilakukan pada tanggal 11 Juni 2013, bertempat di Restoran Moonstar Jl. Pluit Utara Raya No. 56, Pluit dan dihadiri oleh Camat Penjaringan, Lurah Pluit, LMK, Pengurus RT/RW, BPLHD Provinsi DKI Jakarta, KLH Kota Administrasi Jakarta Utara serta Tokoh Masyarakat dan nelayan dari Kelurahan Pluit. Keterlibatan masyarakat dan keterbukaan informasi dalam proses AMDAL merupakan hal yang penting bagi kelanjutan dari rencana kegiatan Reklamasi Pulau H ini. Dialog berkesinambungan bersama masyarakat sekitar yang diprakirakan akan terkena dampak langsung dan tidak langsung telah dilaksanakan dan hubungan dengan masyarakat sekitar akan tetap dipelihara. Rangkuman hasil konsultasi publik tersebut dapat diuraikan sebagai berikut: 1.

Josef Mangondow Kabuloh (Rw.06/Rt.21, Jl.Taman Pluit Kencana Utara No.53, Pluit) a. Dampak negatf banjir ROB harus diutamakan, antisipasi banjir pemukiman warga di daratan. b. Sheetpile pantai mix dengan program Pemda DKI yaitu membangun terlebih dahulu dengan tanggul raksasa yang pembiayaannya sudah jelas (APBN dan APBD, Swasta/Consorsium) c. Pengalaman: pembangunan Pluit City berdampak negatif bagi PLTU, supplier listrik JawaBali. Sekarang akibat pembangunan Pluit City produktivitas PLTU tinggal 70%. Kalau reklamasi 15 pulau dilaksanakan, produktivitasnya mungkin tinggal 20%. Apakah dampak negatif seperti itu sudah masuk dalam kajian Amdal yang dimaksud, belum lagi dampak negatif bagi kehidupan komunitas kelautan: rumpon, biota laut, terumbu karang, dll.

2.

Rudy Trisno (Rw.015, Muara Karang 3B/11) a. Permasalahan banjir jika terjadi, apa jaminannya yang lebih konkrit. b. Permasalahan lalu lintas jika bagian reklamasi yang lain belum selesai bagaimana penanggulangannya.

3.

H. Fahyumi N (Ketua Rw.01/04, Muara Angke) a. Harapan saya selaku Ketua Rw.01 Muara Angke: pada prinsipnya saya setuju, namun saya mohon kepada PT.Taman Harapan Indah agar bisa memperhatikan dampak lingkungannya agar terbentuknya Pulau H tidak menimbulkan dampak negatif.


I – 37

Pendahuluan

b. Saran saya, agar di pinggiran Teluk Jakarta ini ada nelayan yang mengembangkan budidaya kerang hijau dan bagaimana nanti kalau reklamasi pantai tersebut dilakukan, dimana tempat budidaya kerang hijau dan rajungan untuk bisa berkarya/bekerja. 4.

Nugroho Syam Subagiyo (UPT. Pelabuhan Perikanan Muara Angke) a. Reklamasi pulau harus mengacu pada UU No.28 Tahun 2007 tentang pengelolaan pantai, pesisir pulau pulau kecil khususnya Rencana Tata Ruang Pantai, Pesisir yang diimplementasikan melalui Perda. b. Reklamasi Pulau H tidak mengganggu akses keluar masuk kapal, nelayan/perikanan yang basecampnya di Pelabuhan Perikanan Muara Angke. c. Memberikan kompensasi kepada para nelayan yang terkena dampak lingkungan dari kegiatan reklamasi (berupa sarana operasional penangkapan ikan).

5.

Suherman (Kelompok Usaha Bersama Nelayan Muara Angke) a. Penyampaian materi sosialisasi oleh konsutan Amdal (bapak Susanto) sangat jelas tidak seperti sosialisasi amdal sebelumnya kurang jelas dan tidak menguasai materi. b. Apa yang akan saya tanyakan semuanya sudah dijelaskan oleh konsultan amdal dengan baik sehingga tidak ada yang akan saya sampaikan lagi. c. Saya hanya mengharapkan agar pengembang dapat menciptakan lapangan pekerjaan khususnya buat nelayan tradisional. d. Agar lebih memperhatikan nasib nelayan-nelayan kecil dari segi pendidikan anak-anak nelayan.

6.

Yudianto (Rw.011 Muara Angke Blok F/8, Rt.006/011, Kel. Pluit) a. Harus ada jaminan terhadap nelayan tradisional Muara Angke untuk dapat keluar masuk lokasi kegiatan. b. Pada saat pembangunan pulau, tidak mengganggu aktivitas nelayan tradisional. c. Harus ada solusi yang saling menguntungkan akibat dari pembangunan Pulau H.

7.

Iis Aris (LMK 020, Rt.04/Rw.020, Perumahan Cinta Kasih Tzu-chi 2, Blok B1-3C, Muara Angke) a. Pada dasarnya saya setuju saja, asalkan warga kami yang berasal dari ekonomi menengah ke bawah dapat menjadi bagian SDM di dalam pekerjaan Pulau H. Termasuk para nelayan tradisional yang nanti pada akhirnya dapat berpotensi di dalam Pulau H tersebut, mengingat jarak mata pencaharian nelayan dari daratan wilayah Muara Angke menjadi sangat jauh. Mohon diberi solusi untuk itu.

8.

Andi Jefluddin (Muara Angke Rt.005/27 Rw.02, Pluit Jakarta Utara) a. Melibatkan warga setempat dalam proses pembangunannya. b. Ramah lingkungan dan ramah nelayan. c. Agar nelayan pesisir diizinkan untuk mencari ikan di sekitar pulau yang akan dibangun dan dapat menjadi sarana untuk pariwisata.


I – 38

Pendahuluan

d. Memberikan bantuan untuk kepentingan masyarakat guna untuk pendidikan warga yang berlokasi di Muara Angke. e. Membuat jalan/akses jalan sendiri baik dalam masa pembangunan ataupun setelah selesai pembangunan. 9.

Ponisih (Warga Kel. Pluit) a. Jangan menghambat lalu lintas nelayan. b. Agar memperhatikan banjir ROB. c. Nelayan harus diperhatikan. d. Dampak lingkungan harus diperhatikan.

10. Yati (Warga Rw.04/Rt.03, Muara Angke) a. Reklamasi Pulau H sosialisasinya sangat diterima, beda dengan sosialisasi reklamasi yang sudah-sudah. Narasumber/ konsultan Amdalnya sangat menguasai bidangnya. 11. Riadi (Warga Rw.10, Muara Karang) a. Penjelasan oleh konsultan/narasumber (bapak Susanto) sangat sistematis, penyampaiannya sangat jelas dan menguasai permasalahan reklamasi sehingga dapat kami terima. Berbeda dengan sosialisasi sebelumnya tidak jelas dan tidak menguasai permasalahan sehingga kami menolak. b. Antara pulau-pulau dengan daratan akan terjadi pendangkalan/endapan, agar hal ini diperhatikan dan menjadi tanggung jawab siapa? c. Akses nelayan tradisional jangan sampai terganggu akibat pendangkalan tersebut. d. Agar ada jaminan bagi nelayan untuk bisa masuk/mendekat ke lingkungan sekitar proyek. e. Agar diberi kebebasan bagi nelayan mendarat/berlabuh/sandar kapal. 12. Fauzi (Warga Rw.011) a. Regulasi undang-undang pengelolaan pesisir (UU No.27 dan UU No.17 tentang pelayaran) agar diacu dalam kajian Amdal. b. Akses nelayan agar tetap dipertimbangkan. 13. Subando (Warga Rw.06) a. Implementasi Amdal agar diperhatikan. b. Agar lebih berpihak kepada masyarakat dan lingkungan. c. Pemukiman penduduk eksisting cenderung terkena banjir ROB. d. Produktivitas PLTU Muara Karang agar diperhatikan 14. Nugroho (Warga Rt.06) a. Bagaimana situasi lingkungan setelah reklamasi? b. Banjir ROB dilingkungan pemukiman nelayan sering terjadi agar diperhatikan. c. Jarak pantai Mutiara dengan Pulau H ± 300 meter, agar diperhatikan.


I – 39

Pendahuluan

15. H. Yan M. Sasmita a. Banjir ROB saat ini cukup tinggi di lingkungan masyarakat/pemukiman nelayan. b. Harapan nelayan agar proyek ini jangan merusak tatanan kehidupan nelayan. c. Agar memperhatikan kekeruhan air laut agar tidak mematikan biota laut. d. Agar memperhatikan kehidupan nelayan, jangan menghambat lalu lintas nelayan. e. Lingkungan pantai agar diperhatikan dari pencemaran. 16. PLN/GM PLTU Muara Karang (bpk Rudy) a. Selama ini telah dilakukan koordinasi intensif dengan kami terkait dengan rencana Reklamasi Pulau H. b. Kami berharap koordinasi yang sudah baik selama ini dapat dipertahakan/ditingkatkan sehingga dampak reklamasi terhadap lingkungan sekitarnya (PLTU Muara Karang) dapat dihindari. 17. Camat Penjaringan (Bpk. Rusdiyanto) a. Pengembang agar lebih arif dalam memperhatikan kepentingan masyarakat dan lingkungan. b. Penataan dan perbaikan infrastruktur perlu diperhatikan. c. Agar pengembang melakukan CSR bagi masyarakat sekitar. Tanggapan Konsultan PT Geo Mitrasamaya (Bpk Khoe Susanto) 1. Konsep Reklamasi Pantura Jakarta terintegrasi dengan konsep Revitalisasi, dua hal yang tidak dapat dipisahkan. 2. Pemrakarsa reklamasi (PT Taman Harapan Indah) mempunyai hak untuk melaksanakan reklamasi Pulau H, namun juga mempunyai kewajiban revitalisasi yang akan ditandatangani melalui Perjanjian Kerjasama (PKS) antar Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan PT Taman Harapan Indah. Di dalam PKS terdapat kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan oleh pengembang (PT Taman Harapan Indah) yang nantinya diimplementasikan ke dalam Program-program CSR bagi Nelayan dan masyarakat pantai sekitar Pulau H (Kelurahan Pluit). 3. Masyarakat harap bersabar, karena reklamasi saat ini belum dilaksanakan, nantinya setelah lahan reklamasi terbentuk akan dilakukan pembangunan di atasnya sekaligus dengan program Revitalisasi dan program CSR bagi masyarakat pesisir dan nelayan. 4. Saat ini Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah memanggil semua pengembang untuk meminta keseriusan membangun di Jakarta, tidak hanya memiliki izin semata. Tujuannya agar pengembang segera membangun dan berpartisipasi dalam program Revitalisasi dan CSR bagi masyarakat sekitar proyek. 5. Untuk penanggulangan ROB ada 2 (dua) skenario, yaitu jangka pendek melalui pembentukan/penguatan tanggul di pantai oleh Pemda Provinsi DKI Jakarta dan masingmasing pengembang dan jangka panjang Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat membangun Tanggul Raksasa (Giant Sea Wall). Sedangkan untuk program pengendalian banjir di daratan melalui koordinasi wilayah Jabodetabekpuncur, Pengerukan dan Normalisasi


I – 40

Pendahuluan

Sungai dan Waduk, pengendalian sampah, penyuluhan masyarakat di bantaran sungai dan waduk dan lain-lain. 6. Bentuk Pulau Reklamasi Pulau H berjarak 300 m dari daratan dan antar pulau merupakan hasil kajian Replanning Pulau Reklamasi yang kemudian ditetapkan Melalui Peraturan Gubernur No. 121 Tahun 2012 mengenai Penataan Ruang Kawasan Reklamasi Pantura Jakarta yang penetapannya melalui kajian, diskusi, koordinasi dan kesepakatan bersama antar stakeholder yang berkepentingan dibantu berbagai pakar dari Perguruan Tinggi ternama di Indonesia. 7. Sebelumnya telah dilakukan KLHS Pantura Jakarta bersama dengan wilayah Tangerang dan Bekasi pada tahun 2010, sebagai bahan masukan bagi penyusunan Peraturan Gubernur No, 121 Tahun 2012 mengenai Penataan Ruang Kawasan Reklamasi Pantura Jakarta. KLHS dan Peraturan Gubernur No, 121 Tahun 2012 mengenai Penataan Ruang Kawasan Reklamasi Pantura Jakarta juga telah diakomodir dalam Perda No. 1 Tahun 2012 tentang RTRW Provinsi Jakarta 2013. 8. Bentuk Pulau Reklamasi Pulau H ini yang berjarak dengan daratan dan jarak antar pulau 300 m, dengan demikian telah mengakomodir berbagai isu lingkungan seperti : Banjir, Alur pelayaran, Aktivitas Nelayan, keberadaan PLTU Muara Karang dan lain-lain. 9. Di sekitar pulau H tidak terdapat Rumpon dan terumbu karang. 10. Pengangkutan material dan peralatan reklamasi mayoritas melalui transportasi laut, untuk menghindari gangguan transportasi darat yang saat ini kondisinya sudah jenuh. 11. Nantinya akan dibuat jembatan sementara dari daratan ke Pulau H untuk jalan kerja reklamasi, sedangkan antar Pulau Reklamasi nantinya akan dibangun jalan penghubung dari Timur ke Barat. Tanggapan Pengembang (PT Taman Harapan Indah) 1. Terimakasih atas berbagai saran masukan ibu dan bapak sekalian. Saran masukan ibu dan bapak akan kami perhatikan, terutama berbagai potensi dampak yang akan muncul pada saat reklamasi Pulau H. 2. Saat ini sesuai Persetujuan Prinsip Gubernur Provinsi DKI Jakarta mengenai Reklamasi Pulau H yang sudah kami peroleh, kami sedang melakukan berbagai kajian seperi : Kajian Hidrodinamika, kajian penanggulangan banjir, amdal, master plan dan Panduan Rancang Kota (UDGL) pemanasan global dan lain-lain. 3. Terkait dengan kewajiban kami sebagai pengembang, akan dibuat Perjanjian Kerjasama (PKS) antara PT Taman Harapan Indah dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. 4. Program bantuan sosial kemasyarakatan (CSR) untuk masyarakat nelayan dan pesisir (Warga Kelurahan Pluit dan sekitarnya) akan kami perhatikan dan nantinya akan kami koordinasikan dengan pihak-pihak terkait. 5. Sebelum pelaksanaan reklamasi Pulau H kami akan berkoordinasi dengan instansi terkait dan kegiatan sekitar (PLTU Muara Karang). 6. Kami akan melaksanakan reklamasi sesuai arahan Persetujuan Prinsip dan rekomendasi dari berbagai Instansi terkait.


I – 41

Pendahuluan

1.7. DAMPAK PENTING HIPOTETIK 1.7.1. Identifikasi Dampak Potensial Metode yang digunakan dalam identifikasi dampak potensial ini adalah matriks interaksi sederhana (Tabel 1.11) yang berguna dalam melihat hubungan sebab akibat antara komponen kegiatan dan komponen lingkungan. Sementara untuk melihat strata dampak baik dampak primer, sekunder, tersier dan seterusnya digunakan bagan alir (Gambar I.15). Sebagai masukan untuk menentukan dampak potensial telah dilakukan diskusi dengan pemrakarsa guna mendapatkan uraian deskripsi kegiatan, selain itu juga melakukan studi pustaka dan observasi lapangan guna mendapatkan gambaran komponen lingkungan di lokasi kegiatan. Hal yang tidak terlewatkan adalah memasukkan informasi yang diperoleh dari masyarakat melalui konsultasi publik. Pada Tabel 1.10 disajikan dampak potensial yang mungkin ditimbulkan oleh rencana kegiatan Reklamasi Pulau H. Tabel 1.10. Identifikasi Dampak Potensial Rencana Kegiatan Tahapan Kegiatan Pra Konstruksi Konstruksi

Komponen Kegiatan Penetapan Lokasi Proyek Rekrutmen dan Aktivitas Tenaga Kerja

Mobilisasi Alat dan Bahan

Reklamasi

Pekerjaan Causeway Pasca Konstruksi

Keberadaan Causeway Keberadaan Lahan Reklamasi


Dampak Potensial Yang Ditimbulkan Perubahan persepsi masyarakat Penurunan Kualitas Air Laut Peningkatan Volume Sampah Padat Gangguan Fauna Gangguan Biota Laut Terbukanya Kesempatan Kerja Terbukanya Kesempatan Berusaha Gangguan Estetika Lingkungan Gangguan Sanitasi Lingkungan Gangguan Kamtibmas Perubahan Persepsi Masyarakat Penurunan Kualitas Udara Peningkatan Kebisingan Gangguan Kamtibmas Perubahan Persepsi Masyarakat Gangguan Transportasi Darat Gangguan Transportasi Laut Penurunan Kualitas Air Laut Gangguan Utilitas Gangguan Biota Laut Gangguan Aktivitas Nelayan Gangguan Kamtibmas Perubahan Persepsi Masyarakat Gangguan Transportasi Laut Gangguan Aktivitas Nelayan Perubahan Persepsi Masyarakat Gangguan Transportasi Laut Penurunan Kualitas Air Laut Gangguan Biota Laut Gangguan Aktivitas Nelayan Peningkatan Kuantitas Air Permukaan (Banjir) Perubahan Pola Arus Perubahan Pola Gelombang Abrasi dan Sedimentasi Penurunan Muka Tanah (Land Subsidence) Gangguan Aktivitas Nelayan

I – 42

Pendahuluan Tahapan Kegiatan

Komponen Kegiatan

Dampak Potensial Yang Ditimbulkan Perubahan Persepsi Masyarakat Gangguan Aktivitas Nelayan Gangguan Kamtibmas Perubahan Persepsi Masyarakat Gangguan Transportasi Darat Gangguan Transportasi Laut

Demobilisasi Peralatan

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 1. 2. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 1. 2.

FISIK KIMIA Penurunan Kualitas Udara Peningkatan Kebisingan Penurunan Kualitas Air Laut Peningkatan Kuantitas Air Permukaan (Banjir) Perubahan Pola Arus Perubahan Pola Gelombang Abrasi dan Sedimentasi Peningkatan Volume Sampah Padat Gangguan Utilitas Penurunan Muka Tanah (Land Subsidence) BIOLOGI Gangguan Fauna Gangguan Biota Laut SOSEKBUD – KESEHATAN MASYARAKAT Terbukanya Kesempatan Kerja Terbukanya Kesempatan Berusaha Gangguan Estetika Lingkungan Gangguan Sanitasi Lingkungan Gangguan Aktivitas Nelayan Gangguan Kamtibmas Perubahan Persepsi Masyarakat TATA RUANG Gangguan Transportasi Darat Gangguan Transportasi Laut


X X

X


Tahap Pasca Konstruksi Keberadaan Lahan Reklamasi

Keberadaan Causeway

Pekerjaan Causeway

X

X X X X X

X

X X X X X

X

X

X X

X X

Reklamasi

Tahap Konstruksi X


Komponen Lingkungan

Rekrutmen dan Aktivitas Tenaga Kerja

No.

Penetapan Lokasi Proyek

Komponen Kegiatan

Tahap Pra Konstruksi

Tabel 1.11. Matriks Interaksi Antara Komponen Kegiatan dan Komponen Lingkungan

X

X X

X X X

X

X X

X

X

X

X

X X

X X X X X

I – 43

Pendahuluan Rencana Kegiatan Reklamasi Pulau H



Tahap Pasca Konstruksi

Tahap Konstruksi



Keberadaan Causeway

Pekerjaan Causeway

Reklamasi

Keberadaan Lahan Reklamasi


Terbukanya Kesempatan Kerja

Terbukanya Kesempatan Berusaha

Gangguan Transportasi Darat

Gangguan Transportasi Laut

Penurunan Kualitas Air Laut

Penurunan Kualitas Udara

Peningkatan Kebisingan

Gangguan Biota Laut

Perubahan Pola Gelombang

Perubahan Pola Arus

Gangguan Aktivitas Nelayan

Gangguan Utilitas

Peningkatan Kuantitas Air Permukaan (Banjir)

Gangguan Estetika Lingkungan

Abrasi dan Sedimentasi

Penurunan Muka Tanah

Gangguan Fauna

Peningkatan Volume Sampah Padat

Gangguan Sanitasi Lingkungan

Perubahan Persepsi Masyarakat

Gangguan Kamtibmas

Gambar I.15. Bagan Alir Dampak Potensial Analisis Dampak Lingkungan (ANDAL) Reklamasi Pulau H (Luas ± 63 Ha)

I – 44

Pendahuluan

1.7.2. Evaluasi Dampak Potensial Dampak-dampak potensial di atas kemudian dievaluasi untuk menentukan apakah perlu dikaji lebih lanjut dalam Prakiraan Dampak. Evaluasi dilakukan dengan modifikasi metode Block (Block, 1999) berupa evaluasi masing-masing dampak berdasarkan 3 (tiga) kriteria: tingkat keseriusan dampak, peluang dampak terdeteksi dan frekuensi dampak. Definisi operasional 3 (tiga) kriteria tersebut disajikan pada Tabel 1.12. Tabel 1.12. Definisi Operasional Skor Dampak Penting Hipotetik Skor

Keseriusan Dampak

1 2 3 4 5

Tidak serius Kurang serius Sedang, dapat dipulihkan Serius, sulit dipulihkan Sangat Serius/Katastrofik

Peluang Dampak Terdeteksi ≤ 10 % (sangat kecil) 11 – 30 % (kecil) 31 – 69 % (sedang) 70 – 89 % (besar) ≥ 90 % (sangat besar)

Frekuensi Dampak Jarang, 1x per 6 bulan Kadang-kadang, 1x per 3 bulan Berulang, 1x per bulan Sering, 1x per minggu Kontinyu, > 1x per minggu

Penilaian sifat penting menggunakan hasil perkalian skor ketiga kriteria tersebut, dengan median kemungkinan nilai perkalian sebagai batasan suatu dampak potensial dikatakan dampak penting hipotetik atau tidak. Tiga kriteria yang dipakai masing-masing mempunyai 5 (lima) kemungkinan nilai, dengan demikian ada 30 nilai perkalian yang mungkin dengan median 24,5. Dengan demikian suatu dampak potensial dikatakan termasuk dampak penting hipotetik bila nilai hasil perkalian ketiga kriteria tersebut ≥ 25. Untuk dampak potensial yang tidak termasuk dampak penting hipotetik (DPH) dengan total skor perkalian tiga kriteria Metode Block yakni skor 20 – 24, walaupun tidak dilakukan prakiraan dampak penting namun pengelolaannya tetap dicantumkan dalam RKL dan RPL. Matriks evaluasi dampak potensial tahap prakonstruksi, konstruksi dan pasca konstruksi masing-masing disajikan pada Tabel 1.13.


I – 45

Pendahuluan

Tabel 1.13. Evaluasi Dampak Potensial Komponen Kegiatan Yang Menimbulkan Dampak Tahap Pra Konstruksi 1 Penetapan Lokasi Proyek No.

Tahap Konstruksi 1 Rekrutmen dan Aktivitas Tenaga Kerja

Jenis Dampak Potensial Perubahan persepsi masyarakat



Gangguan Fauna

Gangguan Biota Laut



Evaluasi Dampak Potensial (dengan metode block) a. Keseriusan dampak adalah sedang dan dapat dipulihkan, karena penetapan lokasi proyek sesuai dengan persetujuan prinsip dari Gubernur Provinsi DKI Jakarta dan sesuai dengan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 121 Tahun 2012. b. Peluang terdeteksinya dampak adalah besar, karena hingga saat ini kekuatiran masyarakat terhadap dampak reklamasi masih cukup tinggi dan terungkap juga saat konsultasi publik. c. Frekuensi dampak berulang selama penetapan lokasi proyek, karena persepsi masyarakat terhadap dampak-dampak yang ditimbulkan dari kegiatan reklamasi. a. Keseriusan dampak adalah sedang dan dapat dipulihkan, karena air limbah yang dihasilkan dari aktivitas buruh konstruksi proyek merupakan air limbah domestik. b. Peluang terdeteksinya dampak adalah kecil, karena volume buangan air limbah yang dihasilkan dari 300 orang pekerja kontruksi diperkirakan sebesar 15 m3/hari tidak dibuang langsung ke perairan laut. c. Frekuensi dampak kontinyu dari aktivitas pekerja konstruksi akan berlangsung setiap hari selama berlangsungnya pekerjaan konstruksi. a. Keseriusan dampak adalah sedang dan dapat dipulihkan, karena aktivitas pekerja konstruksi tidak sekaligus sebanyak 300 orang, namun rekrutmen tenaga kerja dilakukan secara bertahap dan disesuaikan dengan pekerjaan pada tahap konstruksi. b. Peluang terdeteksinya dampak adalah kecil, karena volume sampah padat yang akan dihasilkan pada tahap kontruksi diperkirakan sebesar ± 0,9 m3/hari. c. Frekuensi dampak akan berlangsung kontinue setiap hari selama aktivitas tenaga kerja tahap konstruksi berlangsung. a. Keseriusan dampak adalah kurang serius karena berdasarkan rona awal jenis fauna darat yang dominan dijumpai di wilayah studi adalah jenis-jenis burung merandai. Jenis burung yang dijumpai antara lain : burung pecuk, kuntul, belibis, burung layang layang (Hirundo sp), burung Gereja (Passer montana) dan burung Merpati (Columba livia). Jenis serangga yang sering dijumpai terutama dari jenis Lepidoptera (kupu-kupu) dan Odonata (capung). Jenis hewan mamalia yang dijumpai hanyalah jenis hewan peliharaan antara lain anjing (Canis canis) dan kucing (Felix sp). b. Peluang terdeteksinya dampak gangguan fauna sangat kecil, karena di sekitar wilayah studi bukan daerah habitat satwa liar karena merupakan areal perumahan. c. Frekuensi terjadinya dampak adalah kontinyu selama adanya aktivitas tenaga kerja pada tahap konstruksi. a. Keseriusan dampak adalah sedang dan dapat dipulihkan karena limbah domestik pekerja baik air limbah maupun sampah tidak dibuang langsung ke perairan laut. b. Peluang dampak sangat kecil, karena aktivitas tenaga kerja kontruksi tidak sekaligus dilakukan sebanyak 300 orang, melainkan secara bertahap sesuai tahapan pelaksanaan konstruksi. c. Frekuensi terjadinya dampak adalah sering, karena aktivitas tenaga kerja akan berlangsung terusmenerus selama tahap konstruksi. a. Keseriusan dampak adalah sedang dan dapat dipulihkan karena adanya harapan dari masyarakat tehadap ketersediaan lapangan perkerjaan pada kegiatan Reklamasi Pulau H, namun penerimaan

Skor

Hasil Perkalian 3 Kriteria

Dampak Penting Hipotetik

36

Termasuk DPH

30

Termasuk DPH

30

Termasuk DPH

10

Tidak termasuk DPH, tidak dikelola dan dipantau

12


27

Termasuk DPH

3 4 3 3 2 5 3 2 5

2

1 5 3 1 4 3

I – 46

Pendahuluan No.

Komponen Kegiatan Yang Menimbulkan Dampak

Jenis Dampak Potensial




Gangguan Kamtibmas



Evaluasi Dampak Potensial (dengan metode block) tenaga kerja disesuaikan dengan kulaifikasi yang dibutuhkan. b. Dengan penerimaan tenaga kerja yang dominan didatangkan oleh kontrakor, maka peluang yang terjadi adalah sedang. c. Frekuensi terjadinya dampak adalah berulang, karena rekrutmen tenaga kerja dilakukan setiap bulan selama tahap konstruksi. a. Keseriusan dampak adalah sedang dan dapat dipulihkan karena harapan masyarakat adanya aktivitas tenaga kerja yang akan memenuhi kebutuhannya seperti makan dan minum dengan memanfaatkan warung-warung makan di sekitar lokasi proyek. b. Peluang dampak kecil, karena penerimaan tenaga kerja konstruksi tidak sekaligus dilakukan sebanyak 300 orang, melainkan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan kegiatan konstruksi. c. Frekuensi terjadinya dampak adalah berulang, karena rekrutmen tenaga kerja dilakukan setiap bulan selama reklamasi. a. Keseriusan dampak adalah kurang serius karena sumber dampaknya sampah domestik yang telah direncanakan pengelolaannya. b. Peluang dampak kecil, karena dampak primernya peningkatan volume sampah padat yang akan dihasilkan pada tahap kontruksi diperkirakan relatif kecil sebesar ± 0,9 m3/hari. c. Frekuensi terjadinya dampak adalah sering. a. Keseriusan dampak adalah kurang serius karena sumber dampaknya sampah domestik yang telah direncanakan pengelolaannya. b. Peluang dampak kecil, karena dampak primernya peningkatan volume sampah padat yang akan dihasilkan pada tahap kontruksi diperkirakan relatif kecil sebesar ± 0,9 m3/hari. c. Frekuensi terjadinya dampak adalah sering. a. Keseriusan dampak gangguan kamtibmas akibat aktivitas tenaga kerja sedang dan dapat dipulihkan karena meskipun jumlah tenaga kerja pada saat pekerjaan puncak cukup banyak 300 orang, namun akan diterapkan tata tertib bagi buruh konstruksi baik di lokasi proyek maupun di tempat penampungan buruh konstruksi. b. Dampak gangguan kamtibmas akibat aktivitas tenaga kerja sedang dan dapat dipulihkan karena meskipun jumlah tenaga kerja pada saat pekerjaan puncak cukup banyak 300 orang, namun akan diterapkan tata tertib bagi buruh konstruksi baik di lokasi proyek maupun di tempat penampungan buruh konstruksi.yang akan berlanjut ke gangguan kamtibmas, maka peluang terjadinya dampak adalah sedang. c. Frekuensi dampak terjadi dapat berulang selama tahap konstruksi berlangsung. a. Keseriusan dampak gangguan kamtibmas akibat aktivitas tenaga kerja sedang dan dapat dipulihkan karena meskipun jumlah tenaga kerja pada saat pekerjaan puncak cukup banyak 300 orang, namun akan diterapkan tata tertib bagi buruh konstruksi baik di lokasi proyek maupun di tempat penampungan buruh konstruksi. b. Dampak gangguan kamtibmas akibat aktivitas tenaga kerja sedang dan dapat dipulihkan karena meskipun jumlah tenaga kerja pada saat pekerjaan puncak cukup banyak 300 orang, namun akan diterapkan tata tertib bagi buruh konstruksi baik di lokasi proyek maupun di tempat penampungan buruh konstruksi.yang akan berlanjut ke gangguan kamtibmas, maka peluang terjadinya dampak sedang. c. Frekuensi terjadinya dampak adalah berulang, karena rekrutmen tenaga kerja dilakukan setiap bulan selama tahap konstruksi.

Skor



18


16


16


27

Termasuk DPH

27

Termasuk DPH

3 3 3 2 3 2 2 4 2 2 4 3

3 3 3

3 3

I – 47

Pendahuluan No. 2

Komponen Kegiatan Yang Menimbulkan Dampak Mobilisasi Alat dan Bahan

Jenis Dampak Potensial Penurunan Kualitas Udara


Gangguan Kamtibmas





Evaluasi Dampak Potensial (dengan metode block) a. Keseriusan dampak adalah sedang dan dapat dipulihkan, karena mobilisasi alat dan bahan material menggunakan kendaraan dan peralatan dengan kondisi kendaraan baik sehingga tingkat emisi kendaraan relatif kecil. Hasil rona lingkungan berdasarkan data sekunder di kawasan Pantai Mutiara kadar CO sebesar 694 µg/m3 dan 523 µg/m3 masih dibawah baku mutu (26.000 µg/m3). b. Peluang dampak terhadap kualitas udara tergolong sedang, karena intensitas pengangkutan peralatan dan material selama reklamasi berlangsung cukup tinggi dan berakumulasi dengan aktivitas lalu lintas kegiatan lainnya. c. Frekuensi dampak akan berlangsung kontinyu > 1 kali per minggu karena pada saat puncak pekerjaan reklamasi akan terjadi mobilisasi alat dan bahan rutin hampir setiap hari. a. Keseriusan dampak adalah sedang dan dapat dipulihkan, karena mobilisasi alat dan bahan material menggunakan kendaraan dan peralatan dengan kondisi kendaraan baik sehingga tingkat bising relatif kecil. Hasil rona lingkungan berdasarkan data sekunder di kawasan Pantai Mutiara tingkat kebisingan 55 – 68 dB(A). b. Peluang dampak terhadap peningkatan kebisingan tergolong sedang, karena intensitas pengangkutan peralatan dan material selama reklamasi berlangsung cukup tinggi dan berakumulasi dengan aktivitas lalu lintas kegiatan lainnya. c. Frekuensi dampak akan berlangsung kontinyu > 1 kali per minggu karena pada saat puncak pekerjaan reklamasi akan terjadi mobilisasi alat dan bahan rutin hampir setiap hari. a. Keseriusan dampak gangguan kamtibmas akibat mobilisasi alat dan bahan bersifat sedang dan dapat dipulihkan, karena merupakan dampak turunan dari perubahan persepsi masyarakat. b. Peluang dampak terhadap Gangguan Kamtibmas tergolong sedang, karena intensitas pengangkutan peralatan dan material selama reklamasi berlangsung cukup tinggi dan berakumulasi dengan aktivitas lalu lintas kegiatan lainnya. c. Frekuensi dampak akan berlangsung kontinyu > 1 kali per minggu karena pada saat puncak pekerjaan reklamasi akan terjadi mobilisasi alat dan bahan rutin hampir setiap hari. a. Keseriusan dampak perubahan persepsi masyarakat bersifat sedang dan dapat dipulihkan, karena mobilisasi alat dan bahan tidak serantak dikerjakan, melainkan secara bertahap sesuai dengan tahapan reklamasi. b. Dengan pengelolaan lebih ditekankan pada dampak primernya yakni kualitas udara, kebisingan, transportasi darat dan laut, sehingga peluang terjadinya dampak persepsi masyarakat adalah sedang. c. Frekuensi dampak akan berlangsung kontinyu > 1 kali per minggu karena pada saat puncak pekerjaan reklamasi akan terjadi mobilisasi alat dan bahan rutin hampir setiap hari. a. Keseriusan dampak gangguan transportasi darat adalah sedang dan dapat dipulihkan, karena mobilisasi alat dan bahan dilakukan secara bertahap sesuai pentahapan pelaksanaan reklamasi. b. Peluang dampak adalah besar, karena kondisi jalan di sekitar proyek saat ini tergolong padat dan bersifat kumulatif dengan kegiatan hunial, jasa perdagangan. c. Frekuensi dampak akan berlangsung kontinyu > 1 kali per minggu karena pada saat puncak pekerjaan reklamasi akan terjadi mobilisasi alat dan bahan rutin hampir setiap hari. a. Keseriusan dampak gangguan transportasi laut adalah sedang dan dapat dipulihkan, karena mobilisasi alat dan bahan dilakukan secara bertahap sesuai pentahapan pelaksanaan reklamasi. b. Peluang dampak adalah sedang, karena mobilisasi alat dan bahan bertahap sesuai pentahapan pelaksanaan reklamasi.

Skor



45

Termasuk DPH

45

Termasuk DPH

45

Termasuk DPH

45

Termasuk DPH

60

Termasuk DPH

45

Termasuk DPH

3

3 5 3

3 5 3 3 5 3 3 5 3 4 5 3 3

I – 48

Pendahuluan No.

3

Komponen Kegiatan Yang Menimbulkan Dampak Reklamasi



Gangguan Utilitas

Gangguan Biota Laut


Gangguan kamtibmas




Evaluasi Dampak Potensial (dengan metode block) c. Frekuensi dampak akan berlangsung kontinyu > 1 kali per minggu karena pada saat puncak pekerjaan reklamasi akan terjadi mobilisasi alat dan bahan rutin hampir setiap hari. a. Keseriusan dampak adalah kurang serius, karena potensi dampak pengurugan/reklamasi terhadap penurunan kualitas air laut bersifat lokasi dengan intensitas rendah. b. Peluang dampak adalah sedang, karena pengurugan/reklamasi dilakukan di perairan laut dangkal. c. Frekuensi dampak kontinyu > 1 kali per minggu, karena reklamasi dilakukan setiap hari. a. Keseriusan dampak adalah sedang dan dapat dipulihkan, karena berdasarkan lokasi rencana Reklamasi Pulau H terdapat Pipa PHE ONWJ, maka recana reklamasi Pulau H akan dilakukan pergeseran dengan jarak minimal dengan pipa tersebut ± 146,58 m yang akan ditetapkan dalam Peraturan Gubernur tentang Ketentuan Teknis Membangun dan Pelayanan Perizinan Prasarana Reklamasi Kawasan Strategis Pantura Jakarta. b. Peluang dampak besar, karena di sekitar lokasi reklamasi Pulau H terdapat jalur Pipa PHE ONWJ, Pipa PLN, Nizam Zachman, Pelabuhan Muara Baru, Kawasan Pantai Mutiara dan PLTGU Muara Karang. c. Frekuensi dampak kontinyu > 1 kali per minggu, karena reklamasi hampir dilakukan setiap hari. a. Keseriusan dampak adalah sedang dan dapat dipulihkan, karena biota laut yang terganggu hanya pada kegiatan pengurugan/reklamasi dan perairan sekitar lokasi reklamasi. b. Peluang dampak kecil, karena sebaran dampaknya terbatas (lokal) dan di lokasi sekitar reklamasi bukan habitat potensial biota laut. c. Frekuensi dampak berulang. a. Keseriusan dampak adalah sedang dan dapat dipulihkan, karena berdasarkan data sekunder rona lingkungan penduduk Kelurahan Pluit berdasarkan mata pencaharian nelayan sebanyak 2.692 orang dan dikaitkan dengan hasil konsultasi publik yang berharap tidak adanya gangguan terhadap aktivitas nelayan. b. Peluang dampak adalah besar, karena pelaksanaan reklamasi dilakukan di perairan laut. c. Frekuensi dampak berulang. a. Keseriusan dampak gangguan kamtibmas akibat mobilisasi alat dan bahan bersifat sedang dan dapat dipulihkan, karena merupakan dampak turunan dari perubahan persepsi masyarakat. b. Peluang dampak terhadap Gangguan Kamtibmas tergolong sedang, karena intensitas pengangkutan peralatan dan material selama reklamasi berlangsung cukup tinggi dan berakumulasi dengan aktivitas lalu lintas kegiatan lainnya. c. Frekuensi dampak akan berlangsung kontinyu > 1 kali per minggu karena pada saat puncak pekerjaan reklamasi akan terjadi mobilisasi alat dan bahan rutin hampir setiap hari. a. Keseriusan dampak perubahan persepsi masyarakat bersifat sedang dan dapat dipulihkan, karena merupakan dampak turunan. b. Peluang terjadinya dampak sedang karena meskipun bukan areal utama aktivitas nelayan, ada kekuatiran timbul gangguan terhadap aktivitas nelayan yang berlanjut terhadap perubahan persepsi masyarakat. c. Frekuensi dampak berulang. a. Keseriusan dampak gangguan transportasi laut sedang dan dapat dipulihkan, karena kegiatan pengurugan/reklamasi bertahap dan bukan di jalur pelayaran. b. Peluang dampak adalah kecil, karena akan dilakukan pemasangan rambu keselamatan pelayaran di sekitar lokasi reklamasi.

Skor



30

Termasuk DPH

60

Termasuk DPH

18


36

Termasuk DPH

45

Termasuk DPH

27

Termasuk DPH

30

Termasuk DPH

5 2 3 5 3

4 5 3 2 3 3 4 3 3 3 5 3 3 3 3 2

I – 49

Pendahuluan No.

3

Komponen Kegiatan Yang Menimbulkan Dampak Pekerjaan Causeway





Tahap Pasca Konstruksi 1 Keberadaan Causeway


Gangguan Biota Laut


2

Keberadaan Reklamasi

Lahan



Evaluasi Dampak Potensial (dengan metode block) c. Frekuensi dampak akan berlangsung kontinyu > 1 kali per minggu karena pada kegiatan reklamasi akan dilakukan rutin hampir setiap hari. a. Keseriusan dampak adalah sedang dan dapat dipulihkan, karena berdasarkan data sekunder rona lingkungan penduduk Kelurahan Pluit berdasarkan mata pencaharian nelayan sebanyak 2.692 orang dan dikaitkan dengan hasil konsultasi publik yang berharap tidak adanya gangguan terhadap aktivitas nelayan. b. Peluang dampak adalah besar, karena pelaksanaan pembuatan Causeway dilakukan di perairan laut. c. Frekuensi dampak berulang. a. Keseriusan dampak perubahan persepsi masyarakat bersifat sedang dan dapat dipulihkan, karena merupakan dampak turunan. b. Peluang terjadinya dampak sedang karena meskipun bukan areal utama aktivitas nelayan, ada kekuatiran timbul gangguan terhadap aktivitas nelayan yang berlanjut terhadap perubahan persepsi masyarakat. c. Frekuensi dampak berulang. a. Keseriusan dampak gangguan transportasi laut tidak serius, karena pembuatan Causeway bukan di jalur pelayaran. b. Peluang dampak adalah kecil, karena akan dilakukan pemasangan rambu keselamatan pelayaran di sekitar lokasi Causeway. c. Frekuensi dampak akan berlangsung kontinyu > 1 kali per minggu karena pada pekerjaan Causeway akan dilakukan rutin hampir setiap hari. a. Keseriusan dampak adalah kurang serius, karena potensi dampak keberadaan Causeway terhadap penurunan kualitas air laut bersifat lokal dengan intensitas rendah. a. Peluang dampak adalah sedang, karena keberadaan causeway mempengaruhi sebaran air panas buangan dari PLTU Muara Karang. b. Frekuensi dampak kontinyu > 1 kali per minggu. a. Keseriusan dampak adalah sedang dan dapat dipulihkan, karena biota laut yang terganggu hanya pada lokasi pembuatan causeway dan perairan sekitar lokasi Causeway. a. Peluang dampak kecil, karena sebaran dampaknya terbatas (lokal) dan di lokasi sekitar Causeway bukan habitat potensial biota laut. b. Frekuensi dampak berulang. a. Keseriusan dampak adalah sedang dan dapat dipulihkan, karena berdasarkan data sekunder rona lingkungan penduduk Kelurahan Pluit berdasarkan mata pencaharian nelayan sebanyak 2.692 orang dan dikaitkan dengan hasil konsultasi publik yang berharap tidak adanya gangguan terhadap aktivitas nelayan. b. Peluang dampak adalah sedang, karena causeway berada pada perairan laut dangkal. c. Frekuensi dampak kadang-kadang dan berlangsung lama akibat keberadaan causeway. a. Keseriusan dampak adalah kurang serius, karena berdasarkan data sekunder rona lingkungan debit banjir saluran Tubagus Angke adalah sebesar 21,80 m3/hari, saluran Bandengan adalah sebesar 31,84 m3/detik, saluran Kali Besar adalah sebesar 271,81 m3/detik, anak Kali Ciliwung adalah sebesar 123,99 m3/detik, serta anak Kali Karang adalah sebesar 156,51 m3/detik dan berdasarkan hasil pemodelan keberadaan lahan reklamasi Pulau H tidak mempengaruhi kondisi syarat batas elevasi pasang surut di

Skor



36

Termasuk DPH

27

Termasuk DPH

10


30

Termasuk DPH

18


18


16


5 3 4 3 3 3 3 1 2 5 2 3 5 3 2 3 3 3 2 2

I – 50

Pendahuluan No.



Perubahan Pola Arus



Penurunan Muka Tanah (Land Subsidence)




Evaluasi Dampak Potensial (dengan metode block) batas muara Kali Karang. b. Peluang dampak adalah kecil, karena berdasarkan hasil pemodelan keberadaan lahan reklamasi Pulau H tidak mempengaruhi kondisi syarat batas elevasi pasang surut di batas muara Kali Karang. c. Frekuensi dampak sering dan berlangsung lama akibat keberadaan lahan reklamasi Pulau H. a. Keseriusan dampak adalah sedang dan dapat dipulihkan, perubahan pola arus dipengaruhi oleh perubahan pola gelombang yang akan dipengaruhi musim. b. Peluang dampak adalah besar, karena keberadaan causeway mepengaruhi arus laut, berdasarkan hasil pemodelan pada musim barat tinggi gelombang pada lokasi reklamasi mencapai 0.6 m pada kondisi eksisting, sedangkan pada kondisi reklamasi Pulau H terbangun, tinggi gelombang berkurang drastis terutama di daerah bayangan reklamasi. Di daerah bayangan tersebut mencapai 0.1 m sedangkan pada musim timur tinggi gelombang pada lokasi reklamasi mencapai 0.9 m pada kondisi eksisting, sedangkan pada kondisi reklamasi Pulau H terbangun, tinggi gelombang berkurang drastis terutama di daerah bayangan reklamasi.Di daerah bayangan tersebut mencapai 0.4 m. c. Frekuensi dampak kontinyu dan berlangsung lama akibat keberadaan lahan reklamasi Pulau H. a. Keseriusan dampak adalah sedang dan dapat dipulihkan, perubahan pola gelombang dipengaruhi musim barat dan musim timur. b. Peluang dampak adalah besar, karena pada hasil simulasi yang dilakukan menunjukan pada musim barat tinggi gelombang pada lokasi reklamasi mencapai 0.6 m pada kondisi eksisting, sedangkan pada kondisi reklamasi Pulau H terbangun, tinggi gelombang berkurang drastis terutama di daerah bayangan reklamasi. Di daerah bayangan tersebut mencapai 0.1 m sedangkan pada musim timur tinggi gelombang pada lokasi reklamasi mencapai 0.9 m pada kondisi eksisting, sedangkan pada kondisi reklamasi Pulau H terbangun, tinggi gelombang berkurang drastis terutama di daerah bayangan reklamasi. Di daerah bayangan tersebut mencapai 0.4 m. c. Frekuensi dampak kontinyu dan berlangsung lama akibat keberadaan lahan reklamasi Pulau H. a. Keseriusan dampak adalah sedang dan dapat dipulihkan, merupakan dampak turunan dari pola gelombang dan pola arus. b. Dengan pengelolaan lebih ditekankan pada dampak primernya yakni pola gelombang dan pola arus, sehingga peluang terjadinya dampak abrasi dan sedimentasi adalah sedang. c. Frekuensi dampak sering dan berlangsung lama akibat keberadaan lahan reklamasi Pulau H. a. Keseriusan dampak adalah serius dan sulit dipulihkan, menurut para ahli penurunan muka tanah di Jakarta berkisar hingga 15 cm/tahun. Pada beberapa lokasi bahkan dapat mencapai 6 – 7 cm/Tahun (Abidin et al, 2009).. b. Peluang dampak adalah besar, karena berdasarkan data sekunder yang menggunakan data LIDAR times series menunjukkan laju penurunan adalah 0.1 m pada tahun 2012. c. Frekuensi dampak kontinyu dan berlangsung lama akibat keberadaan lahan reklamasi Pulau H. a. Keseriusan dampak adalah sedang dan dapat dipulihkan, karena berdasarkan data sekunder rona lingkungan penduduk Kelurahan Pluit berdasarkan mata pencaharian nelayan sebanyak 2.692 orang dan dikaitkan dengan hasil konsultasi publik yang berharap tidak adanya gangguan terhadap aktivitas nelayan. b. Peluang dampak adalah sedang, karena lahan reklamasi berada pada perairan laut dangkal. c. Frekuensi dampak kadang-kadang dan berlangsung lama akibat keberadaan lahan reklamasi. a. Keseriusan dampak perubahan persepsi masyarakat bersifat sedang dan dapat dipulihkan, karena

Skor



60

Termasuk DPH

60

Termasuk DPH

36

Termasuk DPH

80

Termasuk DPH

18


27

Termasuk DPH

2 4 3

4

5 3

4

5 3 3 4 4 4 5 3 3 2 3

I – 51

Pendahuluan No.

3.





Gangguan Kamtibmas





Evaluasi Dampak Potensial (dengan metode block) merupakan dampak turunan. b. Dengan pengelolaan lebih ditekankan pada dampak primernya yakni kuantitas air permukaan (banjir), penurunan muka tanah, pola arus dan gelombang, gangguan aktivitas nelayan maka peluang terjadinya dampak persepsi masyarakat adalah sedang. c. Frekuensi dampak berulang akibat keberadaan lahan reklamasi. a. Keseriusan dampak adalah sedang dan dapat dipulihkan, karena berdasarkan data sekunder rona lingkungan penduduk Kelurahan Pluit berdasarkan mata pencaharian nelayan sebanyak 2.692 orang dan dikaitkan dengan hasil konsultasi publik yang berharap tidak adanya gangguan terhadap aktivitas nelayan. b. Peluang dampak adalah sedang, karena lahan reklamasi berada pada perairan laut dangkal. c. Frekuensi dampak kadang-kadang dan berlangsung 6 bulan selama tahap pasca konstruksi. a. Keseriusan dampak gangguan kamtibmas akibat kegiatan demobilisasi peralatan bersifat sedang dan dapat dipulihkan, karena merupakan dampak turunan dari perubahan persepsi masyarakat. b. Peluang dampak adalah kecil, karena pengelolaan lebih ditekankan pada dampak primernya yakni perubahan persepsi masyarakat. c. Frekuensi dampak terjadi dapat berulang 6 bulan selama tahap pasca konstruksi. a. Keseriusan dampak perubahan persepsi masyarakat bersifat kecil, karena merupakan dampak turunan, bersifat sementara dan intensitasnya rendah. b. Dengan pengelolaan lebih ditekankan pada dampak primernya yakni transportasi darat dan laut, sehingga peluang terjadinya dampak persepsi masyarakat adalah sedang. c. Frekuensi dampak berulang selama 6 bulan pada tahap pasca konstruksi. a. Keseriusan dampak adalah sedang dan dapat dipulihkan, karena berdasarkan data sekunder rona lingkungan di Kawasan Pantai Mutiara, menunjukkan bahwa pada persimpangan Jl. Pluit Utara Raya – Jl. Pluit Samudera 2 tergolong cukup padat pada jam sibuk pagi dan sore serta pada hari libur. Kepadatan ini bukan hanya disebabkan oleh kegiatan Pantai Mutiara, namun juga oleh kegiatan fasilitas umum yang dapat dicapai dari jalan-jalan di persimpangan ini antara lain sekolah dan gereja. b. Peluang dampak adalah kecil, karena demobilisasi peralatan lebih banyak melalui laut. c. Frekuensi dampak berulang selama 6 bulan pada tahap pasca konstruksi. a. Keseriusan dampak gangguan transportasi laut tergolong kurang serius karena intensitasnya rendah dan akan dilakukan pengaturan demobilisasi peralatan secara bertahap b. Peluang dampak adalah kecil, karena demobilisasi peralatan hanya berlangsung singkat dan tidak kontinyu pada masa pasca kontruksi. c. Frekuensi dampak berulang selama 6 bulan pada tahap pasca konstruksi.

Skor



18


18


18


18


12


3 3 3 3 2 3 2 3 2 3 3 3 2 3 2 2 3

I – 52

Pendahuluan

1.7.3. Daftar Dampak Penting Hipotetik (DPH) Berdasarkan hasil evaluasi dampak potensial maka diperoleh komponen lingkungan yang terkena dampak dan akan dikaji dalam dokumen ANDAL yang disebut sebagai dampak penting hipotetik (DPH). Daftar dampak penting hipotetik (DPH) berdasarkan evaluasi dampak potensial dapat dilihat pada Tabel 1.14 berikut. Tabel 1.14. Daftar Dampak Penting Hipotetik No. I. II.


1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Tahap Pra Konstruksi Perubahan Persepsi masyarakat Tahap Konstruksi Penurunan Kualitas Udara Peningkatan Kebisingan Penurunan Kualitas Air Laut Peningkatan Volume Sampah Padat Gangguan Utilitas Terbukanya Kesempatan Kerja Gangguan Aktivitas Nelayan

8.

Gangguan Kamtibmas

9.


1.

10. 11. III. 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Gangguan Transportasi Darat Gangguan Transportasi Laut Tahap Pasca Konstruksi Penurunan Kualitas Air Laut Perubahan Pola Arus Perubahan Pola Gelombang Abrasi dan Sedimentasi Penurunan Muka Tanah (Land Subsidence) Perubahan Persepsi Masyarakat


Sumber Dampak Penetapan lokasi proyek Mobilisasi alat dan bahan material Mobilisasi alat dan bahan material Reklamasi, rekrutmen dan aktivitas tenaga kerja Rekrutmen dan aktivitas tenaga kerja Reklamasi Rekrutmen dan aktivitas tenaga kerja Reklamasi dan pekerjaan causeway Mobilisasi alat dan bahan material, reklamasi, rekrutmen dan aktivitas tenaga kerja Mobilisasi alat dan bahan material, reklamasi, pekerjaan causeway, rekrutmen dan aktivitas tenaga kerja Mobilisasi alat dan bahan material Mobilisasi alat dan bahan material dan reklamasi Keberadaan causeway Keberadaan lahan reklamasi Keberadaan lahan reklamasi Keberadaan lahan reklamasi Keberadaan lahan reklamasi Keberadaan lahan reklamasi

I – 53

Pendahuluan Rencana Kegiatan Reklamasi Pulau H




Tahap Konstruksi



Keberadaan Causeway

Pekerjaan Causeway

Reklamasi








Perubahan Pola Arus


Gangguan Utilitas



Abrasi dan Sedimentasi Penurunan Kualitas Udara



Gangguan Kamtibmas

Gambar I.16. Bagan Alir Dampak Penting Hipotetik Analisis Dampak Lingkungan (ANDAL) Reklamasi Pulau H (Luas ± 63 Ha)

I – 54

Pendahuluan Dampak Potensial Pra Konstruksi Perubahan Persepsi Masyarakat

Tahapan Kegiatan: 1. Pra konstruksi 2. Konstruksi 3. Pasca konstruksi

Identifikasi dampak potensial

Komponen Lingkungan: 1. Fisik kimia 2. Biologi 3. Sosial ekonomi budaya 4. Tata ruang

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17.

Konstruksi Penurunan Kualitas udara Peningkatan Kebisingan Penurunan Kualitas Air Laut Peningkatan Volume Sampah Padat Gangguan Utilitas Penurunan Muka Tanah (land subsidence) Gangguan Fauna Gangguan Biota Laut Terbukanya Kesempatan kerja Terbukanya Kesempatan berusaha Gangguan Estetika Lingkungan Gangguan Sanitasi Lingkungan Gangguan Aktivitas Nelayan Gangguan Kamtibmas Perubahan Persepsi Masyarakat Gangguan Transportasi Laut Gangguan Transportasi Darat

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

Pasca Konstruksi Penurunan Kualitas Air Laut Peningkatan Kuantitas Air Permukaan Perubahan Pola Arus Perubahan Pola Gelombang Abrasi dan Sedimentasi Penurunan Muka Tanah/Land Subsidence Gangguan Aktivitas Nelayan Gangguan Kamtibmas Perubahan Persepsi Masyarakat Gangguan Transportasi Laut Gangguan Transportasi Darat

Dampak Penting Hipotetik Pra Konstruksi Perubahan Persepsi Masyarakat

Evaluasi dampak potensial

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

Konstruksi Penurunan Kualitas udara Peningkatan Kebisingan Penurunan Kualitas Air Laut Peningkatan Volume Sampah Padat Gangguan Utilitas Terbukanya Kesempatan kerja Gangguan Aktivitas Nelayan Gangguan Kamtibmas Perubahan Persepsi Masyarakat Gangguan Transportasi Laut Gangguan Transportasi Darat

1. 2. 3. 4. 5. 6.

Pasca Konstruksi Penurunan Kualitas Air Laut Penurunan Muka Tanah (land subsidence) Perubahan Pola Arus Perubahan Pola Gelombang Abrasi dan Sedimentasi Perubahan Persepsi Masyarakat

Gambar I.17. Bagan Alir Pelingkupan Analisis Dampak Lingkungan (ANDAL) Reklamasi Pulau H (Luas ± 63 Ha)

I – 55

Pendahuluan

1.8. BATAS WILAYAH STUDI DAN BATAS WAKTU KAJIAN 1.8.1. Batas Wilayah Studi Wilayah studi adalah ruang dimana komponen/sup-komponen/parameter lingkungan yang ada di dalamnya dipengaruhi dan dimungkinkan dipengaruhi, baik secara langsung maupun tidak langsung oleh kegiatan disekitar proyek. Oleh sebab itu, batas wilayah studi ANDAL ini (Gambar I.18) akan ditentukan berdasarkan: 1. Batas Proyek Batas-batas proyek Reklamasi Pulau H ini adalah perairan Teluk Jakarta seluas ± 63 Ha, yang berbatasan dengan: a. Sebelah Utara : Perairan Pantai Utara Jakarta sampai kedalaman -8 meter b. Sebelah Timur : Perairan Kawasan Ancol c. Sebelah Selatan : Kawasan Pantai Mutiara d. Sebelah Barat : Perairan Muara Karang 2. Batas Ekologis Batas Ekologis adalah ruang persebaran dampak dari suatu rencana usaha dan/atau kegiatan menurut media transportasi limbah (air dan udara) dimana proses alami yang berlangsung di dalam ruang tersebut diperkirakan akan mengalami perubahan mendasar. Termasuk dalam ruang ini adalah ruang di sekitar rencana kegiatan yang secara ekologis memberi dampak terhadap aktivitas usaha dan/atau kegiatan. Kawasan Pantai Mutiara yaitu di sepanjang Jl. Pluit Utara Raya sampai dengan Jl. Pluit Samudera 2 (± 1 km dari lokasi proyek). Untuk Perairan Laut, batas ekologis terluar mencakup jarak ± 2,0 km ke arah Utara. Adapun rincian masing-masing batas ekologis adalah sebagai berikut: a. Gangguan Utilitas radius ± 500 m dari lokasi proyek; b. Perubahan Pola Arus radius ± 2 km dari lokasi proyek; c. Perubahan gelombang radius ± 2 km dari lokasi proyek; d. Gangguan Transportasi darat radius ± 1 km dari lokasi proyek; e. Gangguan Transportasi Laut radius ± 2 km dari lokasi proyek; f. Penurunan Kualitas Air Laut radius ± 1 km dari lokasi proyek; g. Peningkatan Kebisingan radius ± 100 m dari lokasi proyek; h. Penurunan Kualitas Udara radius ± 100 m dari lokasi proyek; i. Peningkatan volume sampah padat radius ± 200 m dari lokasi proyek.


I – 56

Pendahuluan

3. Batas Sosial Batas sosial ditetapkan dengan membatasi batas-batas terluar dengan memperhatikan hasilidentifikasi komunitas masyarakat yang berada diluar batas proyek dan ekologis namun berpotensi terkena dampak yang mendasar dari rencana kegiatan. Oleh karena itu batas sosial adalah batas proyek dengan pemukiman terdekat/sekitar. Dengan demikian batas kajian sosial meliputi pemukiman-pemukiman penduduk di sekitar proyek (Kelurahan Pluit), yang meliputi Rw 01, 04, 06, 10, 11, 15, 20 dan 27. 4. Batas Administrasi Batas administrasi adalah ruang dimana masyarakat dapat secara leluasa melakukan kegiatan sosial ekonomi dan sosial budaya sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku di dalam ruang tersebut. Batas ruang ini dapat berupa batas administrasi pemerintahan atau batas konsesi pengelolaan sumber daya oleh suatu dan/atau kegiatan. Dengan memperhatikan batas-batas tersebut di atas dan mempertimbangkan kendala-kendala teknis yang dihadapi (dana, waktu dan tenaga) maka akan diperoleh batas administrasi yang meliputi: a. Kelurahan : Pluit b. Kecamatan : Penjaringan c. Wilayah : Kota Administrasi Jakarta Utara d. Provinsi : DKI Jakarta


I – 57

Pendahuluan


I – 58

Pendahuluan

1.8.2. Batas Waktu Kajian Batas waktu kajian masing-masing dampak penting hipotetik disajikan pada Tabel 1.15. Secara umum batas waktu kajian tahap pra konstruksi, konstruksi sampai pasca konstruksi adalah mulai tahun 2014 sampai tahun 2024. Tabel 1.15. Batas Waktu Kajian No. I.

Dampak Penting Hipotetik Tahap Pra Konstruksi

1. II.

Perubahan Persepsi masyarakat

Batas Waktu Kajian (Tahun)

Keterangan

2013 – 2014

Selama masa pra konstruksi Reklamasi Pulau H

Tahap Konstruksi 1.


2015 – 2019

2.


2015 – 2019

3.


2015 – 2019

4.


2015 – 2019

5.

Gangguan Utilitas

2015 – 2019

6.


2015 – 2019

7.


2015 – 2019

8.

Gangguan Kamtibmas

2015 – 2019

9.


2015 – 2019

10.


2015 – 2019

11.


2015 – 2019

III.

Tahap Pasca Konstruksi 1.


2019 – 2024

2.

Perubahan Pola Arus

2019 – 2024

3.


2019 – 2024

4.


2019 – 2024

5.

Penurunan Muka Tanah (Land Subsidence)

2019 – 2024

6.


2019 – 2024


Selama masa konstruksi Reklamasi Pulau H Selama masa konstruksi Reklamasi Pulau H Selama masa konstruksi Reklamasi Pulau H Selama masa konstruksi Reklamasi Pulau H Selama masa konstruksi Reklamasi Pulau H Selama masa konstruksi Reklamasi Pulau H Selama masa konstruksi Reklamasi Pulau H Selama masa konstruksi Reklamasi Pulau H Selama masa konstruksi Reklamasi Pulau H Selama masa konstruksi Reklamasi Pulau H Selama masa konstruksi Reklamasi Pulau H 5 tahun sejak terbentuknya lahan reklamasi 5 tahun sejak terbentuknya lahan reklamasi 5 tahun sejak terbentuknya lahan reklamasi 5 tahun sejak terbentuknya lahan reklamasi 5 tahun sejak terbentuknya lahan reklamasi 5 tahun sejak terbentuknya lahan reklamasi

I – 59

Pendahuluan

Tabel 1.16. Ringkasan Proses Pelingkupan Komponen Kegiatan Yang No. Menimbulkan Dampak Tahap Pra Konstruksi 1 Penetapan Lokasi Proyek

Tahap Konstruksi 1 Rekrutmen dan Aktivitas Tenaga Kerja

Pengelolaan Lingkungan yang Sudah Direncanakan Sejak Awal Sebagai Bagian Dari Rencana Kegiatan

Komponen Lingkungan Terkena Dampak

Sosialisasi ke tokoh masyarakat (Kelurahan Pluit)

Persepsi Masyarakat

Penyediaan MCK Portable di lokasi proyek dan di bedeng pekerja

Penyediaan tempat sampah di lokasi proyek dan di bedeng pekerja

-


Kualitas Air Laut

Volume Sampah Padat

Fauna

Pelingkupan Jenis Dampak Potensial Perubahan persepsi masyarakat



Gangguan Fauna

Evaluasi Dampak Potensial (dengan metode block) a. Keseriusan dampak adalah sedang dan dapat dipulihkan, karena penetapan lokasi proyek sesuai dengan persetujuan prinsip dari Gubernur Provinsi DKI Jakarta dan sesuai dengan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 121 Tahun 2012. b. Peluang terdeteksinya dampak adalah besar, karena hingga saat ini kekuatiran masyarakat terhadap dampak reklamasi masih cukup tinggi dan terungkap juga saat konsultasi publik. c. Frekuensi dampak berulang selama penetapan lokasi proyek, karena persepsi masyarakat terhadap dampakdampak yang ditimbulkan dari kegiatan reklamasi. a. Keseriusan dampak adalah sedang dan dapat dipulihkan, karena air limbah yang dihasilkan dari aktivitas buruh konstruksi proyek merupakan air limbah domestik. b. Peluang terdeteksinya dampak adalah kecil, karena volume buangan air limbah yang dihasilkan dari 300 orang pekerja kontruksi diperkirakan sebesar 15 m3/hari tidak dibuang langsung ke perairan laut. c. Frekuensi dampak kontinyu dari aktivitas pekerja konstruksi akan berlangsung setiap hari selama berlangsungnya pekerjaan konstruksi. a. Keseriusan dampak adalah sedang dan dapat dipulihkan, karena aktivitas pekerja konstruksi tidak sekaligus sebanyak 300 orang, namun rekrutmen tenaga kerja dilakukan secara bertahap dan disesuaikan dengan pekerjaan pada tahap konstruksi. b. Peluang terdeteksinya dampak adalah kecil, karena volume sampah padat yang akan dihasilkan pada tahap kontruksi diperkirakan sebesar ± 0,9 m3/hari. c. Frekuensi dampak akan berlangsung kontinue setiap hari selama aktivitas tenaga kerja tahap konstruksi berlangsung. a. Keseriusan dampak adalah kurang serius karena berdasarkan rona awal jenis fauna darat yang dominan dijumpai di wilayah studi adalah jenis-jenis burung

Skor

Hasil Perkalian dan Kesimpulan

3

4

Wilayah Studi

Batas Waktu Kajian

Kelurahan Pluit

Sebelum dimulai kegiatan reklamasi Pulau H (20132014)

Perairan laut di sekitar proyek dengan radius ± 500 m

Selama kegiatan reklamasi Pulau H berlangsung (Tahun 20152019)

Di lokasi proyek dan di bedeng pekerja dengan radius ± 200 m.


-

-

36 Termasuk DPH

3

3

2

30 Termasuk DPH

5

3

2

30 Termasuk DPH

5 2

10 Tidak termasuk DPH, tidak

I – 60

Pendahuluan

No.




Pelingkupan Jenis Dampak Potensial

Evaluasi Dampak Potensial (dengan metode block)

b. c. -

Biota Laut

Gangguan Biota Laut

a.

b.

c. Memprioritaskan tenaga kerja setempat bila kualifikasi dan ketrampilan yang dibutuhkan sesuai

Kesempatan Kerja


a.

b. c. -

Kesempatan Berusaha


a.

b.


merandai. Jenis burung yang dijumpai antara lain : burung pecuk, kuntul, belibis, burung layang layang (Hirundo sp), burung Gereja (Passer montana) dan burung Merpati (Columba livia). Jenis serangga yang sering dijumpai terutama dari jenis Lepidoptera (kupukupu) dan Odonata (capung). Jenis hewan mamalia yang dijumpai hanyalah jenis hewan peliharaan antara lain anjing (Canis canis) dan kucing (Felix sp). Peluang terdeteksinya dampak gangguan fauna sangat kecil, karena di sekitar wilayah studi bukan daerah habitat satwa liar karena merupakan areal perumahan Frekuensi terjadinya dampak adalah kontinyu selama adanya aktivitas tenaga kerja pada tahap konstruksi. Keseriusan dampak adalah sedang dan dapat dipulihkan karena limbah domestik pekerja baik air limbah maupun sampah tidak dibuang langsung ke perairan laut. Peluang dampak sangat kecil, karena aktivitas tenaga kerja kontruksi tidak sekaligus dilakukan sebanyak 300 orang, melainkan secara bertahap sesuai tahapan pelaksanaan konstruksi Frekuensi terjadinya dampak adalah sering, karena aktivitas tenaga kerja akan berlangsung terus-menerus selama tahap konstruksi. Keseriusan dampak adalah sedang dan dapat dipulihkan karena adanya harapan dari masyarakat tehadap ketersediaan lapangan perkerjaan pada kegiatan Reklamasi Pulau H, namun penerimaan tenaga kerja disesuaikan dengan kulaifikasi yang dibutuhkan. Dengan penerimaan tenaga kerja yang dominan didatangkan oleh kontrakor, maka peluang yang terjadi adalah sedang. Frekuensi terjadinya dampak adalah berulang, karena rekrutmen tenaga kerja dilakukan setiap bulan selama tahap konstruksi. Keseriusan dampak adalah sedang dan dapat dipulihkan karena harapan masyarakat adanya aktivitas tenaga kerja yang akan memenuhi kebutuhannya seperti makan dan minum dengan memanfaatkan warung-warung makan di sekitar lokasi proyek. Peluang dampak kecil, karena penerimaan tenaga kerja

Skor

Hasil Perkalian dan Kesimpulan dikelola dan dipantau

Wilayah Studi

Batas Waktu Kajian

-

-

Kelurahan Pluit


-

-

1 5 3

1

12 Tidak termasuk DPH, tidak dikelola dan dipantau

4

3

3

27 Termasuk DPH

3

3 2


I – 61

Pendahuluan

No.






c. Penyediaan tempat sampah di lokasi proyek dan di bedeng pekerja

Penyediaan MCK Portable dan tempat sampah di lokasi proyek dan di bedeng pekerja

Penyuluhan dan Penerapan tata tertib buruh konstruksi proyek

Estetika Lingkungan

Sanitasi Lingkungan

Kamtibmas



Gangguan Kamtibmas

a. b.

c. a. b.

c. a.

b.

c. -


Persepsi Masyarakat

Perubahan Persepsi

a.

konstruksi tidak sekaligus dilakukan sebanyak 300 orang, melainkan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan kegiatan konstruksi. Frekuensi terjadinya dampak adalah berulang, karena rekrutmen tenaga kerja dilakukan setiap bulan selama tahap Keseriusan dampak adalah kurang serius karena sumber dampaknya sampah domestik yang telah direncanakan pengelolaannya Peluang dampak kecil, karena dampak primernya peningkatan volume sampah padat yang akan dihasilkan pada tahap kontruksi diperkirakan relatif kecil sebesar ± 0,9 m3/hari. Frekuensi terjadinya dampak adalah sering Keseriusan dampak adalah kurang serius karena sumber dampaknya sampah domestik yang telah direncanakan pengelolaannya Peluang dampak kecil, karena dampak primernya peningkatan volume sampah padat yang akan dihasilkan pada tahap kontruksi diperkirakan relatif kecil sebesar ± 0,9 m3/hari. Frekuensi terjadinya dampak adalah sering Keseriusan dampak gangguan kamtibmas akibat aktivitas tenaga kerja sedang dan dapat dipulihkan karena meskipun jumlah tenaga kerja pada saat pekerjaan puncak cukup banyak 300 orang, namun akan diterapkan tata tertib bagi buruh konstruksi baik di lokasi proyek maupun di tempat penampungan buruh konstruksi. Dampak gangguan kamtibmas akibat aktivitas tenaga kerja sedang dan dapat dipulihkan karena meskipun jumlah tenaga kerja pada saat pekerjaan puncak cukup banyak 300 orang, namun akan diterapkan tata tertib bagi buruh konstruksi baik di lokasi proyek maupun di tempat penampungan buruh konstruksi.yang akan berlanjut ke gangguan kamtibmas, maka peluang terjadinya dampak adalah sedang. Frekuensi dampak terjadi dapat berulang selama tahap konstruksi berlangsung. Keseriusan dampak gangguan kamtibmas akibat aktivitas tenaga kerja sedang dan dapat dipulihkan

Skor


Wilayah Studi

Batas Waktu Kajian

-

-

-

-

Pemukiman Penduduk dan penghuni Kawasan Pantai Mutiara.


Kelurahan Pluit

Selama kegiatan

3 2

2


4 2

2


4

3

27 Termasuk DPH 3

3 3

27 Termasuk DPH

I – 62

Pendahuluan

No.






Masyarakat

b.

c. 2


Penggunaan kendaraan proyek dengan kondisi mesin dan mobil yang layak

Kualitas Udara


a.

b.

c.

Penggunaan kendaraan proyek dengan kondisi mesin dan mobil yang layak

Kebisingan


a.

b.


karena meskipun jumlah tenaga kerja pada saat pekerjaan puncak cukup banyak 300 orang, namun akan diterapkan tata tertib bagi buruh konstruksi baik di lokasi proyek maupun di tempat penampungan buruh konstruksi. Dampak gangguan kamtibmas akibat aktivitas tenaga kerja sedang dan dapat dipulihkan karena meskipun jumlah tenaga kerja pada saat pekerjaan puncak cukup banyak 300 orang, namun akan diterapkan tata tertib bagi buruh konstruksi baik di lokasi proyek maupun di tempat penampungan buruh konstruksi.yang akan berlanjut ke gangguan kamtibmas, maka peluang terjadinya dampak adalah sedang. Frekuensi terjadinya dampak adalah berulang, karena rekrutmen tenaga kerja dilakukan setiap bulan selama tahap konstruksi. Keseriusan dampak adalah sedang dan dapat dipulihkan, karena mobilisasi alat dan bahan material menggunakan kendaraan dan peralatan dengan kondisi kendaraan baik sehingga tingkat emisi kendaraan relatif kecil. Hasil rona lingkungan berdasarkan data sekunder di kawasan Pantai Mutiara kadar CO sebesar 694 µg/m3 dan 523 µg/m3 masih dibawah baku mutu (26.000 µg/m3). Peluang dampak terhadap kualitas udara tergolong sedang, karena intensitas pengangkutan peralatan dan material selama reklamasi berlangsung cukup tinggi dan berakumulasi dengan aktivitas lalu lintas kegiatan lainnya Frekuensi dampak akan berlangsung kontinyu > 1 kali per minggu karena pada saat puncak pekerjaan reklamasi akan terjadi mobilisasi alat dan bahan rutin hampir setiap hari Keseriusan dampak adalah sedang dan dapat dipulihkan, karena mobilisasi alat dan bahan material menggunakan kendaraan dan peralatan dengan kondisi kendaraan baik sehingga tingkat bising relatif kecil. Hasil rona lingkungan berdasarkan data sekunder di kawasan Pantai Mutiara tingkat kebisingan 55 – 68 dB(A). Peluang dampak terhadap peningkatan kebisingan tergolong sedang, karena intensitas pengangkutan

Skor


Wilayah Studi

Batas Waktu Kajian reklamasi Pulau H berlangsung (Tahun 20152019)

3

3

3

45 Termasuk DPH

Badan jalan yang dilalui kendaraan pengangkut alat dan bahan di sekitar lokasi proyek


Pada badan jalan yang dilalui kendaraan pengangkut alat dan bahan di sekitar lokasi


3

5

3

3

45 Termasuk DPH

I – 63

Pendahuluan

No.






c.

-

Kamtibmas

Gangguan Kamtibmas

a.

b.

c.

-

Persepsi Masyarakat


a.

b.

c.

Pengaturan mobilisasi alat dan bahan reklamasi dilakukan malam hari hingga menjelang pagi hari

Transportasi Darat


a.

b. c.


peralatan dan material selama reklamasi berlangsung cukup tinggi dan berakumulasi dengan aktivitas lalu lintas kegiatan lainnya Frekuensi dampak akan berlangsung kontinyu > 1 kali per minggu karena pada saat puncak pekerjaan reklamasi akan terjadi mobilisasi alat dan bahan rutin hampir setiap hari Keseriusan dampak gangguan kamtibmas akibat mobilisasi alat dan bahan bersifat sedang dan dapat dipulihkan, karena merupakan dampak turunan dari perubahan persepsi masyarakat. Peluang dampak terhadap Gangguan Kamtibmas tergolong sedang, karena intensitas pengangkutan peralatan dan material selama reklamasi berlangsung cukup tinggi dan berakumulasi dengan aktivitas lalu lintas kegiatan lainnya Frekuensi dampak akan berlangsung kontinyu > 1 kali per minggu karena pada saat puncak pekerjaan reklamasi akan terjadi mobilisasi alat dan bahan rutin hampir setiap hari Keseriusan dampak perubahan persepsi masyarakat bersifat sedang dan dapat dipulihkan, karena mobilisasi alat dan bahan tidak serantak dikerjakan, melainkan secara bertahap sesuai dengan tahapan reklamasi. Dengan pengelolaan lebih ditekankan pada dampak primernya yakni kualitas udara, kebisingan, transportasi darat dan laut, sehingga peluang terjadinya dampak persepsi masyarakat adalah sedang. Frekuensi dampak akan berlangsung kontinyu > 1 kali per minggu karena pada saat puncak pekerjaan reklamasi akan terjadi mobilisasi alat dan bahan rutin hampir setiap hari Keseriusan dampak gangguan transportasi darat adalah sedang dan dapat dipulihkan, karena mobilisasi alat dan bahan dilakukan secara bertahap sesuai pentahapan pelaksanaan reklamasi Peluang dampak adalah besar, karena kondisi jalan di sekitar proyek saat ini tergolong padat dan bersifat kumulatif dengan kegiatan hunial, jasa perdagangan Frekuensi dampak akan berlangsung kontinyu > 1 kali per minggu karena pada saat puncak pekerjaan

Skor


Wilayah Studi

Batas Waktu Kajian

proyek

5

3

3

45 Termasuk DPH

Pemukiman Penduduk dan penghuni Kawasan Pantai Mutiara


Pemukiman Penduduk dan penghuni Kawasan Pantai Mutiara


Pada badan jalan yang dilalui kendaraan pengangkut alat dan bahan di sekitar lokasi proyek


5

3

3

45 Termasuk DPH

5

3

4 5

60 Termasuk DPH

I – 64

Pendahuluan

No.


Pengelolaan Lingkungan yang Sudah Direncanakan Sejak Awal Sebagai Bagian Dari Rencana Kegiatan Memasang rambu-rambu pada areal reklamasi.


Transportasi Laut




a.

b. c.

3.

Reklamasi

-

Kualitas Air Laut


a.

b. c. Pelaksanaan reklamasi sesuai Persetujuan Prinsip Gubernur

Utilitas (jalur Pipa Migas Bawah Laut (PT. Pertamina), Pelabuhan Perikanan Nizam Zachman, Pelabuhan Muara Baru, Kawasan Pantai Mutiara dan PLTGU Muara Karang)

Gangguan Utilitas

a.

b.

c. -

Biota Laut

Gangguan Biota Laut

a.

b.


reklamasi akan terjadi mobilisasi alat dan bahan rutin hampir setiap hari Keseriusan dampak gangguan transportasi laut adalah sedang dan dapat dipulihkan, karena mobilisasi alat dan bahan dilakukan secara bertahap sesuai pentahapan pelaksanaan reklamasi Peluang dampak adalah sedang, karena mobilisasi alat dan bahan bertahap sesuai pentahapan pelaksanaan reklamasi. Frekuensi dampak akan berlangsung kontinyu > 1 kali per minggu karena pada saat puncak pekerjaan reklamasi akan terjadi mobilisasi alat dan bahan rutin hampir setiap hari Keseriusan dampak adalah kurang serius, karena potensi dampak pengurugan/reklamasi terhadap penurunan kualitas air laut bersifat lokasi dengan intensitas rendah Peluang dampak adalah sedang, karena pengurugan/reklamasi dilakukan di perairan laut dangkal Frekuensi dampak kontinyu > 1 kali per minggu, karena pekerjaan causeway hampir dilakukan setiap hari Keseriusan dampak adalah sedang dan dapat dipulihkan, karena berdasarkan lokasi rencana Reklamasi Pulau H terdapat Pipa PHE ONWJ, maka recana reklamasi Pulau H akan dilakukan pergeseran dengan jarak minimal dengan pipa tersebut ± 146,58 m yang akan ditetapkan dalam Peraturan Gubernur tentang Ketentuan Teknis Membangun dan Pelayanan Perizinan Prasarana Reklamasi Kawasan Strategis Pantura Jakarta. Peluang dampak adalah besar, karena di sekitar lokasi reklamasi Pulau H terdapat jalur Pipa PHE ONWJ, Pipa PLN, Nizam Zachman, Pelabuhan Muara Baru, Kawasan Pantai Mutiara dan PLTGU Muara Karang. Frekuensi dampak kontinyu > 1 kali per minggu, karena pekerjaan tanggul hampir dilakukan setiap hari Keseriusan dampak adalah sedang dan dapat dipulihkan, karena biota laut yang terganggu hanya pada kegiatan pengurugan/reklamasi dan perairan sekitar lokasi reklamasi. Peluang dampak kecil, karena sebaran dampaknya

Skor


3

3

Wilayah Studi

Batas Waktu Kajian

Perairan Laut sekitar Lokasi Proyek.


Perairan Laut sekitar Lokasi Proyek dengan radius ± 1,0 km.


Perairan Laut sekitar Lokasi Proyek dengan radius 500 m.


-

-

45 Termasuk DPH

5

2 3

30 Termasuk DPH

5

3 60 Termasuk DPH 4 5 3 2


I – 65

Pendahuluan

No.




-

Aktivitas Nelayan




c. a.

b. -

Kamtibmas

Gangguan kamtibmas

c. a.

b.

c.

-

Persepsi Masyarakat


a. b.

c.

terbatas (lokal) dan di lokasi sekitar reklamasi bukan habitat potensial biota laut. Frekuensi dampak berulang Keseriusan dampak adalah sedang dan dapat dipulihkan, karena berdasarkan data sekunder rona lingkungan penduduk Kelurahan Pluit berdasarkan mata pencaharian nelayan sebanyak 2.692 orang dan dikaitkan dengan hasil konsultasi publik yang berharap tidak adanya gangguan terhadap aktivitas nelayan. Peluang dampak adalah besar, karena pelaksanaan reklamasi dilakukan di perairan laut. Frekuensi dampak berulang Keseriusan dampak gangguan kamtibmas akibat mobilisasi alat dan bahan bersifat sedang dan dapat dipulihkan, karena merupakan dampak turunan dari perubahan persepsi masyarakat. Peluang dampak terhadap Gangguan Kamtibmas tergolong sedang, karena intensitas pengangkutan peralatan dan material selama reklamasi berlangsung cukup tinggi dan berakumulasi dengan aktivitas lalu lintas kegiatan lainnya. Frekuensi dampak akan berlangsung kontinyu > 1 kali per minggu karena pada saat puncak pekerjaan reklamasi akan terjadi mobilisasi alat dan bahan rutin hampir setiap hari. Keseriusan dampak perubahan persepsi masyarakat bersifat sedang dan dapat dipulihkan, karena merupakan dampak turunan. Peluang terjadinya dampak sedang karena meskipun bukan areal utama aktivitas nelayan, ada kekuatiran timbul gangguan terhadap aktivitas nelayan yang berlanjut terhadap perubahan persepsi masyarakat. Frekuensi dampak berulang.

Skor


3

3

36 Termasuk DPH


Transportasi Laut


a. Keseriusan dampak gangguan transportasi laut sedang dan dapat dipulihkan, karena kegiatan pengurugan/reklamasi bertahap dan bukan di jalur pelayaran.

Batas Waktu Kajian

Di perairan laut sekitar yang dilalui oleh nelayan.


Pemukiman Penduduk dan penghuni Kawasan Pantai Mutiara dan perairan laut sekitar proyek.


Pemukiman Penduduk penghuni Kawasan Pantai Mutiara dan perairan sekitar proyek dengan radius ± 2 km. Perairan laut di sekitar proyek dengan


4 3 3

3

45 Termasuk DPH

5

3

3

27 Termasuk DPH

3 -

Wilayah Studi

3

30 Termasuk DPH

Selama kegiatan reklamasi Pulau H

I – 66

Pendahuluan

No.

4


Pekerjaan Causeway


-

-

Pemasangan rambu-rambu pelayaran di sekitar area reklamasi

Tahap Pasca Konstruksi 1 Keberadaan Causeway

-



Aktivitas Nelayan

Persepsi Masyarakat

Transportasi Laut

Kualitas Air Laut






Evaluasi Dampak Potensial (dengan metode block) b. Peluang dampak adalah kecil, karena akan dilakukan pemasangan rambu keselamatan pelayaran di sekitar lokasi reklamasi. c. Frekuensi dampak akan berlangsung kontinyu > 1 kali per minggu karena pada kegiatan reklamasi akan dilakukan rutin hampir setiap hari. a. Keseriusan dampak adalah sedang dan dapat dipulihkan, karena berdasarkan data sekunder rona lingkungan penduduk Kelurahan Pluit berdasarkan mata pencaharian nelayan sebanyak 2.692 orang dan dikaitkan dengan hasil konsultasi publik yang berharap tidak adanya gangguan terhadap aktivitas nelayan. b. Peluang dampak adalah besar, karena pelaksanaan pembuatan Causeway dilakukan di perairan laut. c. Frekuensi dampak berulang. a. Keseriusan dampak perubahan persepsi masyarakat bersifat sedang dan dapat dipulihkan, karena merupakan dampak turunan. b. Peluang terjadinya dampak sedang karena meskipun bukan areal utama aktivitas nelayan, ada kekuatiran timbul gangguan terhadap aktivitas nelayan yang berlanjut terhadap perubahan persepsi masyarakat c. Frekuensi dampak berulang a. Keseriusan dampak gangguan transportasi laut tidak serius, karena pembuatan Causeway bukan di jalur pelayaran b. Peluang dampak adalah kecil, karena akan dilakukan pemasangan rambu keselamatan pelayaran di sekitar lokasi Causeway c. Frekuensi dampak akan berlangsung kontinyu > 1 kali per minggu karena pada pekerjaan Causeway akan dilakukan rutin hampir setiap hari a. Keseriusan dampak adalah kurang serius, karena potensi dampak keberadaan Causeway terhadap penurunan kualitas air laut bersifat lokal dengan intensitas rendah b. Peluang dampak adalah sedang, karena keberadaan causeway mempengaruhi sebaran air panas buangan dari PLTU Muara Karang.

Skor


2

Wilayah Studi

Batas Waktu Kajian

radius ± 2 km.

berlangsung (Tahun 20152019)

Di perairan laut sekitar yang dilalui oleh nelayan


Pemukiman penduduk, penghuni Kawasan Pantai Mutiara dan perairan laut sekitar proyek. Perairan laut di sekitar proyek dengan radius ± 2 km.


Perairan Laut sekitar Lokasi Proyek dengan radius ± 2 km.


5

3

36 Termasuk DPH

4 3 3

3

27 Termasuk DPH

3 1 2 5

2

3


30 Termasuk DPH


I – 67

Pendahuluan

No.




-

Biota Laut

Pemasangan rambu-rambu kaut setelah reklamasi selesai.

2


-

-


Aktivitas Nelayan

Kuantitas Air Permukaan (Banjir)

Pola Arus

Pelingkupan Jenis Dampak Potensial Gangguan Biota Laut



Perubahan Pola Arus

Evaluasi Dampak Potensial (dengan metode block) c. Frekuensi dampak kontinyu > 1 kali per minggu a. Keseriusan dampak adalah sedang dan dapat dipulihkan, karena biota laut yang terganggu hanya pada lokasi pembuatan causeway dan perairan sekitar lokasi Causeway b. Peluang dampak kecil, karena sebaran dampaknya terbatas (lokal) dan di lokasi sekitar Causeway bukan habitat potensial biota laut c. Frekuensi dampak berulang a. Keseriusan dampak adalah sedang dan dapat dipulihkan, karena berdasarkan data sekunder rona lingkungan penduduk Kelurahan Pluit berdasarkan mata pencaharian nelayan sebanyak 2.692 orang dan dikaitkan dengan hasil konsultasi publik yang berharap tidak adanya gangguan terhadap aktivitas nelayan. b. Peluang dampak adalah sedang, karena causeway berada pada perairan laut dangkal. c. Frekuensi dampak kadang-kadang dan berlangsung lama akibat keberadaan causeway. a. Keseriusan dampak adalah kurang serius, karena berdasarkan data sekunder rona lingkungan debit banjir saluran Tubagus Angke adalah sebesar 21,80 m3/hari, saluran Bandengan adalah sebesar 31,84 m3/detik, saluran Kali Besar adalah sebesar 271,81 m3/detik, anak Kali Ciliwung adalah sebesar 123,99 m3/detik, serta anak Kali Karang adalah sebesar 156,51 m3/detik dan berdasarkan hasil pemodelan keberadaan lahan reklamasi Pulau H tidak mempengaruhi kondisi syarat batas elevasi pasang surut di batas muara Kali Karang. b. Peluang dampak adalah kecil, karena berdasarkan hasil pemodelan keberadaan lahan reklamasi Pulau H tidak mempengaruhi kondisi syarat batas elevasi pasang surut di batas muara Kali Karang. c. Frekuensi dampak sering dan berlangsung lama akibat keberadaan lahan reklamasi Pulau H. a. Keseriusan dampak adalah sedang dan dapat dipulihkan, perubahan pola arus dipengaruhi oleh perubahan pola gelombang yang akan dipengaruhi musim. b. Peluang dampak adalah besar, karena keberadaan causeway mepengaruhi arus laut, berdasarkan hasil

Skor 5 3

2


3

Batas Waktu Kajian

-

-

-

-

-

-

Perairan Laut sekitar Lokasi Proyek dengan radius ± 2

Selama kegiatan reklamasi Pulau H berlangsung (Tahun 2015-


3

3

Wilayah Studi


2

2


2 4 3 4

60 Termasuk DPH

I – 68

Pendahuluan

No.






c. -

Gelombang


a. b.

c. -



a. b.

c. -


Muka Tanah

Penurunan Muka

a.

pemodelan pada musim barat tinggi gelombang pada lokasi reklamasi mencapai 0.6 m pada kondisi eksisting, sedangkan pada kondisi reklamasi Pulau H terbangun, tinggi gelombang berkurang drastis terutama di daerah bayangan reklamasi. Di daerah bayangan tersebut mencapai 0.1 m sedangkan pada musim timur tinggi gelombang pada lokasi reklamasi mencapai 0.9 m pada kondisi eksisting, sedangkan pada kondisi reklamasi Pulau H terbangun, tinggi gelombang berkurang drastis terutama di daerah bayangan reklamasi.Di daerah bayangan tersebut mencapai 0.4 m. Frekuensi dampak kontinyu dan berlangsung lama akibat keberadaan lahan reklamasi Pulau H. Keseriusan dampak adalah sedang dan dapat dipulihkan, perubahan pola gelombang dipengaruhi musim barat dan musim timur. Peluang dampak adalah besar, karena pada hasil simulasi yang dilakukan menunjukan pada musim barat tinggi gelombang pada lokasi reklamasi mencapai 0.6 m pada kondisi eksisting, sedangkan pada kondisi reklamasi Pulau H terbangun, tinggi gelombang berkurang drastis terutama di daerah bayangan reklamasi. Di daerah bayangan tersebut mencapai 0.1 m sedangkan pada musim timur tinggi gelombang pada lokasi reklamasi mencapai 0.9 m pada kondisi eksisting, sedangkan pada kondisi reklamasi Pulau H terbangun, tinggi gelombang berkurang drastis terutama di daerah bayangan reklamasi. Di daerah bayangan tersebut mencapai 0.4 m. Frekuensi dampak kontinyu dan berlangsung lama akibat keberadaan lahan reklamasi Pulau H. Keseriusan dampak adalah sedang dan dapat dipulihkan, merupakan dampak turunan dari pola gelombang dan pola arus. Dengan pengelolaan lebih ditekankan pada dampak primernya yakni pola gelombang dan pola arus, sehingga peluang terjadinya dampak abrasi dan sedimentasi adalah sedang. Frekuensi dampak sering dan berlangsung lama akibat keberadaan lahan reklamasi Pulau H. Keseriusan dampak adalah serius dan sulit dipulihkan,

Skor


Wilayah Studi

Batas Waktu Kajian

km.

2019)





Di lahan

Selama

5 3

4

60 Termasuk DPH

5 3

3

36 Termasuk DPH

4 4

80

I – 69

Pendahuluan

No.



Komponen Lingkungan Terkena Dampak (Land Subsidence)

Pelingkupan Jenis Dampak Potensial Tanah (Land Subsidence)


b.

c. Pemasangan rambu-rambu laut setelah reklamasi selesai.

Aktivitas Nelayan


a.

b. c. -

Persepsi Masyarakat


a. b.

c. 3.


-

Aktivitas Nelayan


a.

b. c. Demobilisasi Peralatan konstruksi dilakukan melalui perairan laut


Kamtibmas

Gangguan Kamtibmas

a.

menurut para ahli penurunan muka tanah di Jakarta berkisar 6 – 7 cm/Tahun (Abidin et al, 2009).. Peluang dampak adalah besar, karena berdasarkan data sekunder yang menggunakan data LIDAR times series menunjukkan laju penurunan adalah 0.1 m pada tahun 2012. Frekuensi dampak kontinyu dan berlangsung lama akibat keberadaan lahan reklamasi Pulau H. Keseriusan dampak adalah sedang dan dapat dipulihkan, karena berdasarkan data sekunder rona lingkungan penduduk Kelurahan Pluit berdasarkan mata pencaharian nelayan sebanyak 2.692 orang dan dikaitkan dengan hasil konsultasi publik yang berharap tidak adanya gangguan terhadap aktivitas nelayan. Peluang dampak adalah sedang, karena lahan reklamasi berada pada perairan laut dangkal. Frekuensi dampak kadang-kadang dan berlangsung lama akibat keberadaan lahan reklamasi. Keseriusan dampak perubahan persepsi masyarakat bersifat sedang dan dapat dipulihkan, karena merupakan dampak turunan. Dengan pengelolaan lebih ditekankan pada dampak primernya yakni kuantitas air permukaan (banjir), penurunan muka tanah, pola arus dan gelombang, gangguan aktivitas nelayan maka peluang terjadinya dampak persepsi masyarakat adalah sedang. Frekuensi dampak berulang akibat keberadaan lahan reklamasi. Keseriusan dampak adalah sedang dan dapat dipulihkan, karena berdasarkan data sekunder rona lingkungan penduduk Kelurahan Pluit berdasarkan mata pencaharian nelayan sebanyak 2.692 orang dan dikaitkan dengan hasil konsultasi publik yang berharap tidak adanya gangguan terhadap aktivitas nelayan. Peluang dampak adalah sedang, karena lahan reklamasi berada pada perairan laut dangkal. Frekuensi dampak kadang-kadang dan berlangsung 6 bulan selama tahap pasca konstruksi. Keseriusan dampak gangguan kamtibmas akibat kegiatan demobilisasi peralatan bersifat sedang dan dapat dipulihkan, karena merupakan dampak turunan

Skor

Hasil Perkalian dan Kesimpulan Termasuk DPH

Wilayah Studi

Batas Waktu Kajian

hasil reklamasi Pulau H.

kegiatan reklamasi Pulau H berlangsung (Tahun 20152019)

-

-

Pemukiman penduduk dan penghuni Kawasan Pantai Mutiara.


-

-

-

-

4 5

3

3


2 3

3

27 Termasuk DPH

3

3

3


2 3

18 Tidak termasuk DPH, tidak

I – 70

Pendahuluan

No.



-

Demobilisasi Peralatan konstruksi dilakukan melalui perairan laut

-



Persepsi Masyarakat

Transportasi Darat

Transportasi Laut





Evaluasi Dampak Potensial (dengan metode block) dari perubahan persepsi masyarakat. b. Peluang dampak adalah kecil, karena pengelolaan lebih ditekankan pada dampak primernya yakni perubahan persepsi masyarakat. c. Frekuensi dampak terjadi dapat berulang 6 bulan selama tahap pasca konstruksi. a. Keseriusan dampak perubahan persepsi masyarakat bersifat kecil, karena merupakan dampak turunan, bersifat sementara dan intensitasnya rendah. b. Dengan pengelolaan lebih ditekankan pada dampak primernya yakni transportasi darat dan laut, sehingga peluang terjadinya dampak persepsi masyarakat adalah sedang. c. Frekuensi dampak berulang selama 6 bulan pada tahap pasca konstruksi. a. Keseriusan dampak adalah sedang dan dapat dipulihkan, karena berdasarkan data sekunder rona lingkungan di Kawasan Pantai Mutiara, menunjukkan bahwa pada persimpangan Jl. Pluit Utara Raya – Jl. Pluit Samudera 2 tergolong cukup padat pada jam sibuk pagi dan sore serta pada hari libur. Kepadatan ini bukan hanya disebabkan oleh kegiatan Pantai Mutiara, namun juga oleh kegiatan fasilitas umum yang dapat dicapai dari jalan-jalan di persimpangan ini antara lain sekolah dan gereja. b. Peluang dampak adalah kecil, karena demobilisasi peralatan lebih banyak melalui laut. c. Frekuensi dampak berulang selama 6 bulan pada tahap pasca konstruksi. a. Keseriusan dampak gangguan transportasi laut tergolong kurang serius karena intensitasnya rendah dan akan dilakukan pengaturan demobilisasi peralatan secara bertahap b. Peluang dampak adalah kecil, karena demobilisasi peralatan hanya berlangsung singkat dan tidak kontinyu pada masa pasca kontruksi. c. Frekuensi dampak berulang selama 6 bulan pada tahap pasca konstruksi.

Skor

2

Hasil Perkalian dan Kesimpulan dikelola dan dipantau

Wilayah Studi

Batas Waktu Kajian

-

-

-

-

-

-

3 2

3


3

3


2 3 2

2


3

I – 71

Rona Lingkungan Hidup

BAB II RONA LINGKUNGAN HIDUP 2.1. KOMPONEN FISIKA-KIMIA Data iklim diperoleh dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika Stasiun Tanjung Priok. Untuk memberikan deskripsi rona awal curah hujan, suhu udara, arah dan kecepatan angin di Pantai Utara Jakarta, diambil dari Stasiun Tanjung Priok untuk data 10 (sepuluh) tahun terakhir. 2.1.1. Iklim 1. Data Iklim Iklim di lokasi dideskripsikan lewat parameter-parameter: tipe iklim, curah hujan, suhu udara, kelembaban relatif (RH) udara serta arah dan kecepatan angin. Data iklim yang dipakai adalah data tahun 2003-2014 dari Stasiun Meteorologi Tanjung Priok, Jakarta Utara. a. Tipe Iklim Data selama tahun 2003-2014 menunjukkan curah hujan tahunan rata-rata sebesar 1.816 mm/tahun. Nisbah rata-rata bulan kering terhadap bulan basah adalah 0,7027 atau 70,27%. Dengan demikian, menurut klasifikasi iklim Schmidt dan Ferguson, tipe iklim daerah sekitar termasuk tipe iklim D. Hal ini berarti iklim di daerah tersebut tergolong sedang karena jumlah bulan kering relatif sama dibanding jumlah bulan basah. b. Curah Hujan Curah hujan rata-rata bulanannya disajikan pada Gambar II.1. Curah hujan rata-rata bulanan di atas 100 mm (bulan basah) dijumpai pada bulan November–Maret dan juga di Bulan Mei, dengan curah hujan tertinggi pada bulan Februari. Curah hujan bulanan rata-rata di bawah 60 mm (bulan kering) dijumpai pada Bulan Juli September.


II – 1


Gambar II.1. Curah Hujan Rata-Rata Bulanan 2003-2014 (Data Stasiun Meteorologi Tanjung Priok) c. Suhu Udara Variasi suhu bulanan disajikan pada Tabel 2.1 dan Gambar II.2. Suhu minimum Bulanan terendah dijumpai pada Bulan Februari, dengan nilai 25,0 °C; sedangkan suhu maksimum bulanan tertinggi dijumpai pada Bulan Oktober, dengan nilai 33,3 °C. Variasi suhu berkisar antara 6,0 -7,3 °C. Variasi suhu terbesar dijumpai pada Bulan Agustus dan September dengan rentang 25,5- 32,8 °C untuk bulan Agustus dan 25,9-33,1 °C untuk bulan September. Tabel 2.1. Variasi Suhu Bulanan (°C) 2003-2014 Minimum Rataan Maksimum

Jan 25.2 27.8 31.2

Feb 25.0 27.6 31.0

Mar 25.6 28.3 32.0

Apr 26.0 28.9 32.9

Mei 26.1 28.9 33.0

Jun 25.8 28.6 32.6

Jul 25.4 28.3 32.4

Agt 25.5 28.5 32.8

Sep 25.9 28.9 33.1

Okt 26.8 29.3 33.3

Nov 26.0 28.9 32.9

Des 25.6 28.2 31.7

Sumber Data: Stasiun Meteorologi Tanjung Priok

Gambar II.2. Variasi Suhu Bulanan 2003-2014 (Data Stasiun Meteorologi Tanjung Priok) Analisis Dampak Lingkungan (ANDAL) Reklamasi Pulau H (Luas ± 63 Ha)

II – 2


d. Kelembaban Kelembaban berkisar dari minimum 69,5% pada bulan Agustus sampai maksimum 80,6% pada bulan Februari, dengan rata-rata 74,0 %. Variasi bulanan kelembaban sekitar lokasi disajikan pada Gambar II.3.

Gambar II.3. Rataan Kelembaban Bulanan 2003-2014 (Data Stasiun Meteorologi Tanjung Priok) e. Arah dan Kecepatan Angin Kecepatan angin rata-rata bulanan berkisar antara 0,51-5,26 m/s dengan rata-rata 2,78 m/s. Distribusi arah dan kecepatan angin disajikan pada Gambar II.4. Arah angin dominan berasal dari Barat dengan kecepatan dominan 2,1-3,6 m/s serta dari Timur Laut dengan kecepatan dominan 3,6-5,7 m/s.

Gambar II.4. Arah dan Kecepatan Analisis Dampak Lingkungan (ANDAL) Reklamasi Pulau H (Luas ± 63 Ha)

II – 3


2.1.2. Kualitas Udara Pengukuran terhadap kualitas udara di sekitar lokasi reklamasi, yakni di Pantai Mutiara (Perairan Laut Dangkal Sisi Utara Kelurahan Pluit) telah dilakukan untuk mengetahui kondisi kualitas udara sebelum kegiatan reklamasi berlangsung. Hasil pengukuran kualitas udara disajikan pada Tabel 2.2 berikut. Tabel 2.2. Hasil Pengukuran Kualitas Udara NO

PARAMETER

WAKTU PENGUKURAN

BAKU MUTU

HASIL U1 U2 6.55 20.59 < 9.441 < 9.441 2286 1143 71.68 31.21 < 0.6171 < 0.6171 < 0.64 < 0.04 0.0007 0.0074 30ᴼC 30ᴼC 59% 58% 4.2 - 14.2 Km/Jam 4.4 - 13.6 Km/Jam Selatan Selatan

Nitrogen Dioksida (NO2) 1 jam 400 µ g/Nm3 1) Sulfur Dioksida (SO2) 1 jam 900 µ g/Nm3 1) Karbon Monoksida (CO) 1 jam 26000 µ g/Nm3 1) Debu (TSP) 24 jam 230 µ g/Nm3 1) Oksidan (O3)* 1 jam 200 µ g/Nm3 1) Timbal (Pb)* 24 jam 2 µ g/Nm3 1) Hidrokarbon (HC)* 3 jam 160 µ g/Nm3 1) Temperatur Kelembaban Relatif ` Kecepatan Angin Arah Angin Sumber : PT. Mitralab Buana, September 2013 Keterangan : *) = Parameter yang belum diakreditasi ¹) = Keputusan Gubernur Prov. DKI Jakarta Nomor 551/2001 (Lampiran I) U1 = Depan Pos Satpam; U2 = Depan Apartemen Regata 1 2 3 4 5 6 7

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa secara keseluruhan parameter kualitas udara yang diukur di 2 (dua) titik lokasi masih berada di bawah baku mutu yang ditetapkan (Keputusan Gubernur Prov. DKI Jakarta Nomor 551/2001). 2.1.3. Kebisingan Pengukuran tingkat kebisingan juga dilakukan di sekitar lokasi reklamasi untuk mengetahui kondisi intensitas bising sebelum kegiatan Reklamasi Pulau H berlangsung. Hasil pengukuran tingkat kebisingan dapat dilihat pada Tabel 2.3. Tabel 2.3. Hasil Pengukuran Tingkat Kebisingan WAKTU HASIL BAKU MUTU *) SAMPLING PENGUKURAN Depan Pos Satpam 10.45 - 11.00 1 54.7 dBA Pantai Mutiara (WIB) Perumahan dan Pemukiman Depan Apartemen 11.05 - 11.20 2 50.6 dBA Regata (WIB) Sumber : PT. Mitralab Buana, September 2013 Keterangan : *) = Keputusan Gubernur Prov. DKI Jakarta Nomor 551/2001 (Lampiran III) Tentang Syarat Kebisingan Maksimum yang diperkenankan. No

LOKASI

: 55 dBA

Hasil pengukuran tingkat kebisingan di sekitar lokasi proyek berkisar antara 50,6 – 54,7 dBA, masih memenuhi nilai baku kebisingan sesuai Keputusan Gubernur Prov. DKI Jakarta Nomor 551/2001.


II – 4


2.1.4. Kualitas Air Laut Pengukuran terhadap kondisi fisik kimia kualitas air laut di sekitar lokasi kegiatan saat studi ANDAL (2013) ini telah dilakukan di 4 (empat) lokasi untuk mengetahui kondisi kualitas air laut sebelum kegiatan reklamasi berlangsung. Hasil pengukuran kualitas air laut dapat dilihat pada Tabel 2.4 berikut. Tabel 2.4. Hasil Analisis Kualitas Air Laut No A

PARAMETER

SATUAN

BAKU MUTU **

AL 1

HASIL UJI AL 2 AL 3

AL 4

FISIKA

1

Kecerahan

m

2

Kekeruhan

NTU

Coral > 5 Mangrove > 3 <5

3

Kebauan

-

alami

4

Total Padatan Tersuspensi (TSS)*

mg/L

80

5

Suhu

ᴼC

Alami Coral 28 – 30 Mangrove 28 – 32 Nihil Nihil

4.5

5.0

1.2

1.5

< 5.0 Tidak berbau

< 5.0

< 5.0 Tidak berbau

< 5.0 Tidak berbau

Tidak berbau

24.7

20.4

17.6

18.1

28.8

29.4

28.9

29.6

6 Lapisan Minyak Nihil Nihil Nihil Nihil 7 Sampah Nihil Nihil Nihil Nihil B KIMIA 1 pH* 7 - 8,5 7.20 7.23 7.11 7.18 2 Salinitas % Alami 31.3 30.1 31.2 31.3 3 BOD mg/L 20 12 11 11 12 4 Oksigen Terlarut (DO) mg/L >5 3.18 3.31 3.26 3.14 5 Amoniak (NH₃-N)* mg/L 0,3 0.75 0.52 0.065 < 0.011 6 Fosfat (PO₄) mg/L 0,015 1.32 0.76 0.54 0.77 7 Nitrat (NO₃-N) mg/L 0,008 < 2.21 < 2.21 < 2.21 < 2.21 8 Sianida (CN) mg/L 0,5 < 0.005 < 0.005 < 0.005 < 0.005 9 Sulfida (H₂)S mg/L 0,01 < 0.04 < 0.04 < 0.04 < 0.04 10 Fenol mg/L 0,002 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 11 MBAS* mg/L 1 < 0.020 < 0.020 < 0.020 < 0.020 12 Minyak & Lemak* mg/L 1 < 1.41 < 1.41 < 1.41 < 1.41 13 Raksa (Hg) mg/L 0,001 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 14 Krom Valensi 6 (Cr⁶⁺) mg/L 0,005 < 0.005 < 0.005 < 0.005 < 0.005 15 Arsenat (As) mg/L 0,012 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 16 Kadmium (Cd)* mg/L 0,001 < 0.0016 < 0.0016 < 0.0016 < 0.0016 17 Timbal (Pb) mg/L 0,008 < 0.025 < 0.025 < 0.025 < 0.025 18 Nikel (Ni) mg/L 0,05 < 0.020 < 0.020 < 0.020 < 0.020 19 Tembaga (Cu)* mg/L 0,008 < 0.004 < 0.004 < 0.004 < 0.004 20 Seng (Zn)* mg/L 0,05 < 0.006 < 0.006 < 0.006 < 0.006 C MIKROBIOLOGI 1 Total Coliform MPN/100mL 1000 0 0 0 0 2 Bakteri Patogen Sel/100ml Nihil Negatif Negatif Negatif Negatif Sumber : PT. Mitralab Buana, September 2013 Keterangan: * Parameter yang sudah diakreditasi. ** Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 51 Tahun 2004 (Lampiran III), Baku Mutu Air Laut untuk Biota Laut. ”<” Menunjukkan milai terkecil dari pengukuran yang didapatkan berdasarkan metode yang digunakan. AL1 : Air Laut 1, Titik Koordinat S 06005’30,0” E 106047’13,38” AL2 : Air Laut 2, Titik Koordinat S 06005’30,48” E 106047’43,86” AL3 : Air Laut 3, Titik Koordinat S 06004’57,36” E 106047’23,7” AL4 : Air Laut 4, Titik Koordinat S 06004’01,09” E 106047’38,04”


II – 5


Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa Amoniak di lokasi AL1 dan AL2 di atas baku mutu, dan kadar Fosfat di semua lokasi pengukuran berada di atas baku mutu yang ditetapkan. Tingginya kadar fosfat dan amoniak menunjukkan perairan di sekitar lokasi proyek telah terkontaminasi oleh air limbah dari kegiatan domestic di daratan yang terbawa melalui aliran waduk pluit yang bermuara ke perairan pantai utara. Berdasarkan data pemantauan tahun 2010 dan data pengukuran kualitas air laut tahun 2013, terlihat bahwa parameter Fosfat dan Amoniak/Nitrat cenderung tinggi. Sedimen tersuspensi didominasi oleh sumber muara sungai dan berfungsinya pompa Pluit, sehingga meningkatkan beban sedimen tersuspensi dari 0,14 – 0,28 g/m^3 oleh peningkatan laju air (Gambar II.5). Konsentrasi ini lebih (jauh) rendah dari nilai konsestrasi sampling TSS (Tabel 2.4), sehingga tidak tervalidasi.

Gambar II.5. Sedimen tersuspensi pada kondisi eksisting 2.1.5. Kuantitas Air Permukaan (Banjir) Informasi kondisi hidrologi di daratan sekitar Pulau H bersumber dari Kajian Sistem Tata Air Upland Area Reklamasi Pulau H yang dilakukan oleh PT. LAPI Ganeshatama Consulting, Agustus 2013, yang mencakup jaringan drainase sekitar daratan terdekat di bagian Selatan


II – 6


rencana Pulau H, yaitu yang mengalir menuju Waduk Pluit serta Kali Karang yang berlokasi di bagian Barat rencana Pulau H. Debit banjir dari hulu yang mengalir menuju Waduk Pluit didasarkan pada data debit banjir dengan periode ulang 50 tahun sebagaimana ditunjukkan oleh Gambar II.6 (Kajian dan Perencanaan Teknis Sistem Polder Pintu Air Hailai Marina Jakarta, PT. Matra Ciptraripta Consult, Tahun 2010). Sedangkan debit banjir Kali Karang didasarkan analisa konsultan dengan periode ulang rencana 25 tahun mengingat kali karang merupakan salah satu kali besar yang berada dibagian Barat rencana Pulau H. Debit banjir sistem jaringan drainase menuju Waduk Pluit ditunjukan oleh hisdrograf saluran Tubagus Angke, saluran Bandengan, saluran Kali Besar, anak Kali Ciliwung dan anak Kali Karang (Gambar II.7, II.8, II.9, II.10 dan II.11). Debit banjir saluran Tubagus Angke adalah sebesar 21,80 m3/hari, saluran Bandengan adalah sebesar 31,84 m3/detik, saluran Kali Besar adalah sebesar 271,81 m3/detik, anak Kali Ciliwung adalah sebesar 123,99 m3/detik, serta anak Kali Karang adalah sebesar 156,51 m3/detik.


II – 7


Gambar II.6. Jaringan Drainase Menuju Waduk Pluit


II – 8


Gambar II.7. Hydrograf Debit Banjir Saluran Tubagus Angke

Gambar II.8. Hydrograf Debit Banjir Saluran Bandengan Analisis Dampak Lingkungan (ANDAL) Reklamasi Pulau H (Luas ± 63 Ha)

II – 9


Gambar II.9. Hydrograf Debit Banjir Kali Besar

Gambar II.10. Hydrograf Debit Banjir Anak Kali Ciliwung


II – 10


Gambar II.11. Hydrograf Debit Banjir Anak Kali Karang 2.1.6. Land Subsidence level untuk Jakarta Utara Selain banjir yang disebabkan oleh luapan air sungai, daerah Jakarta Utara juga rawan oleh fenomena banjir rob. Banjir rob merupakan istilah banjir yang disebabkan oleh meluapnya air laut hingga ke darat. Banjir rob ini umumnya terjadi saat air laut mengalami pasang tinggi. Banjir rob ini juga terjadi karena ada kecenderungan penurunan muka tanah di daerah Jakarta Utara. Dengan menurunnya permukaan tanah mempunyai arti bahwa daratan berada lebih rendah daripada air laut. Permukaan tanah ini umumnya disebabkan oleh kehilangan cadangan air tanah di dalam tanah Jakarta. Kekosongan ini dikompensasi dengan menurunnya muka tanah. Penurunan muka tanah di Jakarta di beberapa lokasi sebesar 6 – 7 cm/Tahun (Abidin et al, 2009). Penurunan muka tanah di Jakarta dapat disebabkan oleh empat hal, yaitu: ekstraksi air tanah yang berlebihan, beban bangunan dan konstruksi, konsolidasi tanah alluvial dan aktifitas tektonik. Sampai saat ini, tidak terdapat informasi mengenai kontribusi setiap faktor pada penurunan muka tanah di setiap lokasi dan varasi secara spasial dari penurunan tersebut. Pada kasus Jakarta, aktifitas tektonik merupakan faktor yang paling sedikit berpengaruh sedangkan pengambilan air tanah merupakan kontributor tertinggi. Gambar berikut memperlihatkan kontur penurunan muka tanah selama periode 1982 sampai 1991 dan dari 1991 sampai 1997.


II – 11


Gambar II.12. Kontur penurunan muka tanah (Sumber: Abidin et al. 2009)

Gambar II.13. Perubahan elevasi muka tanah di beberapa tempat di Jakarta (Sumber: Abidin et al., 2009) Analisis Dampak Lingkungan (ANDAL) Reklamasi Pulau H (Luas ± 63 Ha)

II – 12


Berdasarkan Lee et al (2003), Pantai Mutiara direklamasi dengan tiga tahap pembangunan. Tahap pertama adalah bagian A (Gambar II.14) dibangun dari tahun 1986 sampai 1988, tahap kedua adalah bagian B diselesaikan tahun 1994 dan tahap ketiga atau bagian C diselesaikan tahun 2007. Oleh karena itu, penurunan muka tanah telah berlangsung selama 17 tahun terakhir. Dalam rangka keperluan analisis dari laju penurunan suatu titik, referensi diatur sebesar 0.65 m di jalan bagian barat. Dengan acuan tersebut dan 17 tahun waktu penurunan, laju penurunan muka tanah dapat dihitung seperti pada Gambar II.15. Hasil analisis survei tersebut memberikan laju penurunan rata-rata sekitar 2.5 cm/tahun.

Gambar II.14. Tahapan reklamasi Pantai Mutiara (Lee et al (2003) dalam EXPO 2012)


II – 13


Gambar II.15. Laju penurunan muka tanah (m/tahun) (EXPO 2012) Dari sumber referensi tersebut dapat disimpulkan bahwa menurut Abidin et al menjelaskan penurunan muka tanah di Jakarta antara 6-15 cm per tahun dan berdasarkan Lee et al laju penurunan muka tanah di Pantai Mutiara rata-rata sekitar 2,5 cm per tahun. Dalam Per. Gub. No. 146 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Membangun dan Pelayanan Perizinan Prasarana Reklamasi Kawasan Strategis Pantai Utara Jakarta dinyatakan asumsi penurunan muka tanah antara 7-14 cm/tahun, sedangkan desain teknis reklamasi yang digunakan di Pulau H asumsi penurunan muka tanah sebesar 7,5 cm. 2.1.7. Hidro Oseanografi Kondisi hidrooseanografi di sekitar rencana Pulau H dapat dijelaskan berdasarkan beberapa variabel, diantaranya yang didukung oleh kajian dengan tingkat lebih luas namun tetap relevan terhadap kondisi perairan sekitar Pulau H. 1. Oceanografi a. Kondisi Pasang Surut Pantai Mutiara Kondisi pasang surut di pantai Mutiara diperlihatkan oleh Gambar II.16. Dari gambar tersebut dapat terlihat bahwa tunggang pasang surut pada tanggal 5 Mei 2012 sampai Analisis Dampak Lingkungan (ANDAL) Reklamasi Pulau H (Luas ± 63 Ha)

II – 14


dengan tanggal 7 Juni 2012 adalah 1.2 m. Jenis pasang surut adalah diurnal dilihat dari Gambar II.16 dan perhitungan bilangan Formzhal yaitu sebesar 3.414. Elevasi penting dari analisis pasang surut di pantai Mutiara ini diperlihatkan oleh Tabel 2.5. HHWL atau Highest High Water Spring dapat mencapai 66.58 cm dari muka laut ratarata sedangkan Lowest Water Spring dapat mencapai -58.42 cm dari muka laut ratarata.

Gambar II.16. Kondisi pasang surut di Pantai Mutiara Tabel 2.5. Elevasi penting pasang surut (cm), diikatkan pada MSL

b. Batimetri Kondisi batimetri di perairan sekitar rencana Pulau H dijelaskan melalui hasil survai yang dilakukan pada tahun 2013 (PT. LAPI Ganeshatama Consulting) (Gambar II.17). Berdasarkan hasil tersebut lokasi rencna Pulau H berada pada kedalaman –6 m d di bagian Selatan, sedangkan di bagian Utara berada pada kedalaman -8 m.


II – 15


Gambar II.17. Peta Batimetri Perairan Sekitar Pulau H Analisis Dampak Lingkungan (ANDAL) Reklamasi Pulau H (Luas ± 63 Ha)

II – 16


2. Gelombang Hasil studi yang dilakukan PT. Taman Harapan Indah bekerjasama dengan PT. LAPI Ganeshatama Consulting (Agustus 2013) tentang analisis gelombang dapat diuraikan sebagai berikut: a. Data Angin dan Gelombang Data yang digunakan sebagai input untuk kajian kondisi gelombang adalah data dari model global NOAA Wavewatch III. Pada data tersebut dapat ditentukan gelombang yang pernah terjadi selama kurun waktu 2000-2012 di daerah Jakarta Utara. Gambar II.18 memperlihatkan perbandingan data hasil pengukuran dan data model global memperlihatkan di antara data dan model memperlihatkan korelasi satu sama lain. Sehingga model ini dapat digunakan untuk analisis kondisi gelombang di daerah kajian.

Gambar II.18. Data Gelombang Di Sekitar Rencana Lokasi Pulau H Variasi tinggi gelombang di seluruh perairan Indonesia diperlihatkan oleh Gambar II.19. Secara umum energi gelombang di Laut Jawa dekat dengan perairan Teluk Jakarta dikategorikan sedang. Secara umum pola angin di Jakarta Utara dan sekitarnya dapat dibagi menjadi empat kategori berdasarkan musim, yaitu: 1) Musim barat (Desember, Januari, Februari) Pada bulan Desember, Januari dan Februari arah angin bertiup dominan dari arah barat (43.60%), barat laut (25.21%), dan barat daya (12.09%) dengan kecepatan dominan 3-5 m/det (32.94%), 5-7 m/det (31.24%) dan 1-3 m/det (17.30%). Hal ini


II – 17


terjadi karena adanya pengaruh dari angin pasat timur laut dimana angin datang dari daerah bertekanan tinggi di lintang 300 LU menuju daerah bertekanan rendah di ekuator. 2) Musim Peralihan 1 (Maret, April, Mei) Pengaruh dari pergerakan matahari dari selatan ke utara pada bulan Maret, April dan Mei menyebabkan adanya transisi perubahan arah datangnya angin bertiup. Di Wilayah Tarakan pada musim peralihan 1 ini dominasi angin musim barat berkurang dengan komposisi arah datang angin yaitu tenggara (18.44%), timur (16.89%) dan barat daya (13.86%). Sedangkan dari segi kecepatan angin bertiup musim peralihan 1 ini juga menunjukkan ada pengurangan dari musim barat di mana prosentasi angin yang bertiup dengan kecepatan 3-5 m/det berkurang dari 32.94% menjadi 39.31%, sedangkan terlihat juga prosentasi rentang kecepatan angin 1-3 m/det naik menjadi 30.09% dan rentang 5-7 m/det turun menjadi 21.16%. 3) Musim Timur (Juni, Juli, Agustus) Perubahan pola arah bertiup angin dari musim barat dan peralihan 1 terlihat pada musim timur ini, dimana dominasi arah angin berasal dari tenggara (50.98%), timur (25.26%), selatan (13.78%) melampaui prosentase angin yang datang dari lintang tinggi, hal ini terjadi pengaruh dari adanya angin pasat tenggara dimana daerah tekanan tinggi terbentuk pada 300 LS. Kecepatan angin berhembus juga bertambah pada musim timur ini yaitu rentang 3-5 m/det (34.45%), rentang 5-7 m/det bertambah prosentasinya menjadi 33.87% dan rentang 7-9 m/det bertambah menjadi 14.45%. 4) Musim Peralihan 2 (September, Oktober, November) Pengaruh dari pergerakan matahari dari utara ke selatan pada bulan September, Oktober dan November menyebabkan adanya transisi perubahan arah datangnya angina bertiup. Di Wilayah Jakarta Utara pada musim peralihan 2 ini dominasi angin musim timur berkurang dan ditandai oleh berkurangnya prosentase angin dari arah tenggara (29.09%), timur (16.68%) dan selatan (15.37%). Pola windrose tahunan dari data sepanjang 24 tahun (1989-2012) menunjukkan angin Tenggara adalah angin dominan dengan frekuensi kejadian mencapai 25.07%. Dominan kedua adalah angin dari timur dengan frekuensi kejadian 15.20%. Sedangkan angin dari barat mencapai 14.53%. Kecepatan dominan berada pada kisaran 3-5 m/detik dengan frekuensi 36.28% , kisaran 5-7 m/detik mencapai 27.36% sedangkan kecepatan angin dengan kisaran 1-3 m/detik memiliki frekuensi sebesar 21.92%.


II – 18


Sumber data: PT. LAPI Ganeshatama Consulting (Agustus, 2013).

Gambar II.19. Windrose Jakarta Utara (1989-2012) Pola gelombang di wilayah Jakarta Utara yang didapat dari model global Wavewatch III dapat juga dibagi menjadi empat kategori berdasarkan musim, yaitu: 1) Musim Barat (Desember, Januari, Februari) Pada bulan Desember, Januari, Februari angin bertiup terutama dari Barat Laut (39.26%), Barat (32.05%) dan Utara (10.92%) dengan kecepatan dominan 3 sampai 5 m/det (32.94%), 5-7 m/det (31.24%) dan 1-3 m/det (17.30%). Panjang fetch dari Barat Laut sekitar 145 km menyebabkan gelombang dari Barat Laut mendominasi frekuensi kejadian dengan persentase sebesar 39.26% diikuti oleh gelombang dari Barat mencapai 32.05%. Tinggi gelombang dominan adalah 0.61.0 m (25.23%), 1.0-1.4 m (20.10%) dan 0.2-0.6 m (19.19%). Periode gelombang dominan adalah 5-7 detik (26.77%), 7-9 detik (25.29%), 9-11 detik (23.60%). Gelombang tertinggi terjadi di musim barat dibandingkan dengan musim lainnya dengan gelombang yang melebihi 2.2 m mencapai 3.67%. 2) Musim Peralihan I (Maret, April, Mei) Pergeseran arah angin dominan dan kecepatan pada musim peralihan ini juga merubah arah gelombang dominan seperti dari Timur (16.13%), penurunan dari arah Barat (32.05%) dan penurunan dominasi dari arah Barat Laut (10.25%). Analisis Dampak Lingkungan (ANDAL) Reklamasi Pulau H (Luas ± 63 Ha)

II – 19


Sedangkan untuk tinggi gelombang dominan tidak berubah secara signifikan namun terjadi pengurangan nilai ditandai dengan peningkatan di sekitar 0.2 sampai 0.6 m (20.14%), penurunan di 0.6-1.0 m (17.42%) dan 1.0-1.4 m (8.45%) dibandingkan dengan musim barat. Periode dominan yang terjadi adalah 5-7 detik (22.83%), 7-9 detik (15.52%) dan 9-11 detik (7.00%). 3) Musim Timur (Juni, Juli, Agustus) Pada musim timur ini, arah gelombang dominan dari Timur (24.91%), Timur Laut (2.15%) dan Barat (1.04%). Tinggi dominan berada pada kisaran 0.6-1.0 m (11.00%) diikuti oleh kisaran 1.0-1.4 m (7.76%) dan 0.2-0.6 m (7.75%). Periode domain berada pada kisaran 7-9 detik (14.68%) dan 5-7 detik (11.49%). 4) Musim Peralihan II (September, Oktober, November) Pada musim peralihan kedua ini terlihat bahwa kondisi gelombang mendekati kondisi musim peralihan pertama dimana tinggi gelombang dominan berada pada kisaran 0.2-0.6 m (15.55%) dan 0.6-1.0 m (12.77%). Periode gelombang dominan adalah 5-7 detik (17.96%), 7- 9 detik (11.68%) dan 3-5 detik (5.96%). Sedangkan arah gelombang dari Timur (15.78%), Timur Laut (4.65%) dan Barat (9.72%). Pola waverose dari data tahunan selama 24 tahun (1989-2012) menunjukkan gelombang dominan berasal dari Timur dengan frekuensi kejadian mencapai 14.64% diikuti oleh dominan kedua dari Barat dengan frekuensi kejadian 13.74% (Gambar II.20). Sedangkan tinggi gelombang dominan 0.6-1.0 m (16.54%) dan 0.2-0.6 m (15.63%). Periode gelombang dominan berada pada kisaran 5-7 detik dengan frekuensi kejadian 19.71%, periode 7-9 detik mencapai 16.73%.


II – 20


Sumber data: PT. LAPI Ganeshatama Consulting (Agustus, 2013).

Gambar II.20. Waverose di Teluk Jakarta dari 1989-2012 b. Simulasi Gelombang Untuk kajian ini (PT. LAPI Ganeshatama Consulting, Agustus 2013) dilakukan simulasi penjalaran gelombang sampai ke daerah pantai menggunakan model MIKE SW. Simulasi untuk kondisi eksisting sebelum reklamasi dilakukan menggunakan gelombang yang paling tinggi yaitu 4 m dan periode 13.017 detik dari arah Utara. Pada kajian ini digunakan model dari MIKE SW. 1) Desain Simulasi

Hasil simulasi gelombang untuk kondisi maksimum diperlihatkan oleh Gambar II.21. Arah dominan gelombang sampai ke daerah pantai Mutiara adalah dari Barat


II – 21


Laut sedangkan tinggi gelombang maksimum yang terjadi sebelum gelombang tersebut pecah adalah sekitar 1.4 m di utara pantai Mutiara. Setelah gelombang pecah secara berangsur angsur energinya pun berkurang dimana di pantai Mutiara sekitar 0.8 m. Hal ini pun berlaku untuk kondisi dimana pulau H telah terbangun tetapi terjadi pengurangan yang cukup signifikan di muara waduk Pluit. Gelombang musim barat datang dari arah Barat Laut dengan ketinggian maksimum 4 meter. Hasil simulasi pada musim barat pada kondisi eksisting diperlihatkan oleh Gambar II.21. Energi gelombang meluruh seiring dengan penjalaran menuju pantai Jakarta. Tinggi gelombang pada lokasi reklamasi mencapai 0.6 m pada kondisi eksisting.

Gambar II.21. Gelombang Musim Barat Dengan Kondisi Eksisting Gelombang musim timur datang dari arah Timur Laut juga dengan ketinggian maksimum 4 meter. Hasil simulasi pada pada musim timur pada kondisi eksisting diperlihatkan oleh Gambar II.22. Energi gelombang meluruh seiring dengan penjalaran menuju pantai Jakarta. Tinggi gelombang pada lokasi reklamasi mencapai 0.9 m pada kondisi eksisting. Apabila meninjau kedua musim angin dominan tersebut maka gelombang dari musim timur memberikan gelombang yang lebih besar di lokasi reklamasi.


II – 22


Gambar II.22. Gelombang Musim Timur Dengan Kondisi Eksisting 3. Kondisi Sedimentasi Sekitar Pulau H Kondisi sedimentasi di sekitar rencana Pulau H diidentifikasi melalui hasil survai dan interpretasi sumber-sumber sedimen potensial di sekitar Pulau H (Gambar II.23), yaitu muara Kali Karang dan pompa Pluit yang memberikan jumlah sedimen konservatif sebesar 10 kg/m3 dan 0,001 kg/m3 secara kontinyu.

Gambar II.23. Lokasi sumber input sedimen Analisis Dampak Lingkungan (ANDAL) Reklamasi Pulau H (Luas ± 63 Ha)

II – 23


Pola endapan sedimen diperlihakan oleh Gambar II.24 dan II.25. Untuk endapan sedimen tanpa sumber pompa Pluit besaran endapan adalah sekitar 0,13 m/tahun. Warna merah menggambarkan nilai endapan sebesar 0.13 m/tahun dan warna ungu menyatakan gerusan sebesar 0.13 m/tahun. Pada kajian ini dapat diperlihatkan pola endapan sedimen secara kualitatif dimana ada beberapa daerah yang mengalami endapan dan ada beberapa area yang mengalami gerusan. Gerusan terjadi di saluran muara pompa Pluit, hal ini diakibatkan oleh kecepatan aliran akibat pompa yang lebih dominan dari pada kecepatan aliran di saluran akibat hidrodinamika pasang surut. Sedangkan endapan terjadi di sekitar mulut saluran muara pompa Pluit atau sebelah tenggara dari rencana wilayah reklamasi Pulau H.

Gambar II.24. Endapan sedimen pada kondisi eksisting Pola endapan sedimen sebagaimana diperlihakan oleh Gambar II.25 menunjukkan kondisi endapan dengan pompa Pluit. Warna merah menggambarkan nilai endapan sebesar 0.9 m .Pada kajian ini dapat diperlihatkan pola endapan sedimen secara kualitatif dimana ada beberapa daerah yang mengalami endapan dan Sedangkan endapan terjadi di sekitar mulut saluran muara pompa Pluit atau sebelah tenggara dari rencana wilayah reklamasi Pulau H. Akibat dari adanya sumber sedimen dari pompa menyebabkan adanya endapan di depan mulut pompa. Pompa yang mengeluarkan sumber sedimen memberikan pengurangan gerusan.


II – 24


Gambar II.25. Endapan sedimen pada kondisi eksisting 4. Sebaran Thermal Di Sekitar PLTU Muara Karang Kondisi sirkulasi PLTU Muara Karang dijelaskan berdasarkan posisi inlet dan outlet PLTU Muara Karang diperlihatkan oleh Gambar II.26 berikut.


II – 25


Gambar II.26. Lokasi inlet dan Outlet PLTU Muara Karang Dengan menggunakan debit outlet dan inlet adalah 12 m3/s untuk outlet Barat dan 48 m/s3 untuk outlet Timur serta thermal konservatif berdasarkan selisih terhadap suhu air laut normal atau ∆T sebesar 100oC untuk inlet dan 60oC untuk outlet sebelah Timur dan 40oC untuk outlet sebelah Barat, maka outlet sebelah Timur lebih dominan meningkatkan suhu perairan sekitarnya. Aliran thermal dari outlet sebelah Timur mengalir ke Pantai Mutiara. Suhu air laut pada posisi inlet saluran air pendingin PLTU/PLTGU Muara Karang adalah sekitar 30,2 0C.

2.2. KOMPONEN BIOLOGI 2.2.1. Fauna Darat Jenis fauna darat yang dominan dijumpai di wilayah studi adalah jenis-jenis burung merandai. Jenis burung yang dijumpai antara lain : burung pecuk, kuntul, belibis, burung layang layang (Hirundo sp), burung Gereja (Passer montana) dan burung Merpati (Columba livia). Jenis serangga yang sering dijumpai terutama dari jenis Lepidoptera (kupu-kupu) dan Odonata (capung). Jenis hewan mamalia yang dijumpai hanyalah jenis hewan peliharaan antara lain anjing (Canis canis) dan kucing (Felix sp).


II – 26


2.2.2. Biota Laut 1. Plankton Berdasarkan informasi dari hasil laporan pemantauan perairan Pantai Mutiara tahun 2010, diketahui bahwa Phytoplankton yang dijumpai saat pasang dan surut berjumlah 12 marga yang terdiri dari kelompok Chrysophyta, Euglenophyta dan Pyrophyta. Kelompok Chrysophyta mempunyai frekuensi kejadian lebih besar dibanding Euglenophyta dan Pyrophyta. Hasil analisis plankton (Fitoplankton) di perairan laut sekitar lokasi rencana Reklamasi Pulau H dapat dilihat pada Tabel 2.6.


II – 27


Tabel 2.6. Hasil analisis plankton (Fitoplankton) No.

Individu

Hasil AL 1

AL 2

CHRYSOPHYTA 1 Amphipora sp 2 2 Ampora sp 2 2 3 Bacteriastrum hyalinum 3 5 4 Bacteriastrum varians 2 3 5 Biddulphia mobiliensis 2 2 6 Biddulphia sinensis 1 1 7 Chaetoceros affine 4 3 8 Chaetoceros brevis 3 2 9 Chaetoceros curvisetum 5 6 10 Chaetoceros didymus 4 3 11 Chaetoceros laevis 1 2 12 Chaetoceros lorenzianum 13 Chaetoceros pendulum 1 1 14 Chaetoceros sp 1 15 Coscinodiscus asteromphalus 2 3 16 Coscinodiscus sp 5 3 17 Climacosphenia sp 1 18 Ditylum sol 4 6 19 Eucampia sp 1 20 Guinardia flaccida 4 6 21 Hemiaulus sinensis 1 22 Hemidiscus cuneiformis 2 1 23 Hyalodiscus stelliger 2 1 24 Lauderia barealis 9 7 25 Nitzschia lanceolata 2 2 26 Nitzschia longissima 1 4 27 Nitzschia seriata 8 13 28 Nitzschia sigma 2 29 Pleurosigma angulatum 1 2 30 Pleurosigma compactum 1 1 31 Pleurosigma elongatum 3 4 32 Pleurosigma normanii 1 33 Pleurosigma ractum 2 1 34 Pleurosigma sp 1 35 Phizosolenia alata 5 3 36 Phizosolenia arafurensis 1 2 37 Phizosolenia calcar avis 2 2 38 Phizosolenia rebusta 2 39 Phizosolenia setigera 4 6 40 Phizosolenia styliformis 2 4 41 Phizosolenia stolterfothii 3 5 42 Phizosolenia sp 1 43 Stephanopyxis sp 2 2 44 Thalassionema nitzschiodes 5 5 45 Thalassiothrix frauenfeldii 15 15 Jumlah Individu/mL sampel 118 135 Jumlah Taxa 38 40 Index Diversitas H' = -E Pi Ln pi 3,3574 3,4031 (SHANON - WEAVER, 1949) H-max = LnS 3,6376 3,6889 Equalitas € = H'/H-max 0,9230 0,9225 Sumber: PT. Mitralab Buana, September 2013 Keterangan: AL1 : Air Laut 1, Titik Koordinat S 06005’30,0” E 106047’13,38” AL2 : Air Laut 2, Titik Koordinat S 06005’30,48” E 106047’43,86” AL3 : Air Laut 3, Titik Koordinat S 06004’57,36” E 106047’23,7” AL4 : Air Laut 4, Titik Koordinat S 06004’01,09” E 106047’38,04”


AL 3

AL 4

1 3 2 3 3 4 4 5 4 1 2 2 1 1 4 5 2 5 2 8 3 12 2 2 2 2 1 4 1 3 5 3 4 6 14 126 35 3,3136

4 1 2 2 4 3 6 4 1 2 2 0 2 3 2 4 6 2 1 2 7 2 10 2 1 3 1 2 4 1 3 2 4 3 4 2 8 10 122 37 3,4013

3,5553 0,9320

3,6109 0,9420

II – 28


Dari tabel di atas keberadaan Fitoplankton pada AL1 sampai dengan AL4 memperlihatkan jumlah Taxa cukup besar (35 – 40) dengan indeks diversitas H’ di masing-masing titik sampel tergolong cukup tinggi (antara 3,3136 dan 3,6889). Hal ini menunjukkan kondisi kualitas perairan di sekitar lokasi proyek masih baik bagi kehidupan fitoplankton. Hal ini didukung oleh keberadaan nutrien seperti fosfat dan nitrat di perairan laut sekitar lokasi proyek. Hasil analisis plankton (Zooplankton) di perairan laut sekitar lokasi rencana Reklamasi Pulau H dapat dilihat pada Tabel 2.7. Tabel 2.7. Hasil analisis plankton (Zooplankton) No.

1 2 3 4 5 6 7

8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Individu ARTHROPODA CRUSTACEA Acartia sp Acartia sp (Nauplius) Calanus sp (Nauplius) Oithona sp Oithona (Nauplius) CEPEPODA (sp1) CEPEPODA (sp2 nauplius) PROTOZOA CILIATA Amphorellopsis acuta Codonellopsis frigita Codonellopsis parva Favella sp Leprotintinnus nordgvisti Tintinnopsis beroidea Tintinnopsis gracilis Tintinnopsis radix Tintinnopsis sp Tintinnus lusus undae SARCODINA Globigerina sp

Hasil AL 1

AL 2

AL 3

AL 4

1 3 2 3 1 3

3 2 1 3 2

2 3 3 1 3 -2

1 3 1 4 2 2

3 2 1 1 3 2 4 3

3 2 3 2 3 2 3 -

4 1 2 2 2 3 3 1 3

4

-

2

-

1

35 15 2.6339

33 14 2.5247

2.7081 0.9726

2.6391 0.9567

Jumlah Individu/mL sampel 32 31 Jumlah Taxa 14 13 Index Diversitas H' = -E Pi Ln pi 2.5445 2.5278 (SHANON - WEAVER, 1949) H-max = LnS 2.6391 2.5649 Equalitas € = H'/H-max 0.9642 0.9855 Sumber: PT. Mitralab Buana, September 2013 Keterangan: AL1 : Air Laut 1, Titik Koordinat S 06005’30,0” E 106047’13,38” AL2 : Air Laut 2, Titik Koordinat S 06005’30,48” E 106047’43,86” AL3 : Air Laut 3, Titik Koordinat S 06004’57,36” E 106047’23,7” AL4 : Air Laut 4, Titik Koordinat S 06004’01,09” E 106047’38,04”

3 1 2 2 4 3

Dari tabel di atas keberadaan Zooplankton pada AL1 sampai dengan AL4 memperlihatkan jumlah Taxa sedang (13 – 15) dengan indeks diversitas H’ di masingmasing titik sampel tergolong sedang (2,5247 – 2,6339) yang didominasi oleh jenis Protozoa. Berdasarkan data tersebut dapat disimpulkan bahwa kualitas perairan laut di


II – 29


sekitar lokasi proyek juga cukup baik bagi kehidupan Zooplankton. Hal ini didukung oleh keanekaragaman fitoplankton yang cukup banyak di perairan laut sekitar lokasi proyek. 2. Bentos Bentos mencakup semua organisme yang hidup di dasar atau di dalam dasar perairan. Peranan bentos di perairan sangat besar, antara lain sebagai pengurai bahan-bahan organik yang terdapat di dasar atau di dalam perairan dan sebagai indikator biologis apabila terjadi penurunan kualitas ekosistem perairan. Berdasarkan informasi dari hasil laporan pemantauan perairan Pantai Mutiara tahun 2010, diketahui bahwa di sekitar wilayah studi terdapat 3 kelas bentos, yaitu Mollusca, Gastropoda dan Scapoda. Keanekaragaman jenis bentos di sekitar wilayah studi tergolong sedang, dengan nilai indeks keragaman jenis berkisar antara 2,2114 sampai 2,4104 (tergolong sedang). Hal ini menunjukkan bahwa kualitas perairan laut di sekitar lokasi proyek masih cukup baik bagi kehidupan Bentos. Hal ini didukung oleh data pengukuran kualitas air laut yang menunjukkan parameter yang cenderung berlebih adalah Fosfat dan Nitrat, bukan golongan logam berat. Hasil analisis bentos di perairan laut sekitar lokasi rencana Reklamasi Pulau H dapat dilihat pada Tabel 2.8.


II – 30


Tabel 2.8. Hasil Analisis Bentos No.

Individu

Hasil AL 1

AL 2

MOLLUSCA BIVALVIA 1 Limaria sp 4 5 2 Tellina sp1 2 3 3 Tellina sp2 4 3 4 Veneridae 3 4 5 BIVALVIA (sp1) 2 6 BIVALVIA (sp2) 2 7 BIVALVIA (sp3) 2 1 GASTROPODA 8 Atys sp 4 5 9 Nassarius sp 2 10 Velixlum sp 1 11 Turitella sp 1 12 GASTROPODA (sp1) 1 1 13 GASTROPODA (sp2) 1 SCAPHOPODA 14 Dentallium sp 3 PROTOZOA FORAMINIFERA 15 Asterorotalia sp 12 10 16 Cavarotalia sp 14 14 17 Guingueloculina sp1 8 5 18 Guingueloculina sp2 5 4 Jumlah Individu/mL sampel 67 59 Jumlah Taxa 18 14 Index Diversitas H' = -E Pi Ln pi 2.4104 2.3287 (SHANON - WEAVER, 1949) H-max = LnS 2.7081 3.8074 Equalitas € = H'/H-max 0.8901 0.6116 Sumber: PT. Mitralab Buana, September 2013 Keterangan: AL1 : Air Laut 1, Titik Koordinat S 06005’30,0” E 106047’13,38” AL2 : Air Laut 2, Titik Koordinat S 06005’30,48” E 106047’43,86” AL3 : Air Laut 3, Titik Koordinat S 06004’57,36” E 106047’23,7” AL4 : Air Laut 4, Titik Koordinat S 06004’01,09” E 106047’38,04”

AL 3

AL 4

5 3 4 1 2 -

4 2 3 2 2 1

4 1 1 2

5 1 1 1

2

2

9 16 5 55 13 2.2114

14 15 6 4 63 15 2.2972

3.7004 0.5976

2.7081 0.8483

3. Nekton Nekton (ikan) merupakan biota air yang mempunyai pergerakan yang lebih bebas dibandingkan dengan bentos dan plankton. Dengan kebebasannya tersebut, ikan bisa melakukan perpindahan dari satu tempat ke tempat lain bila terjadi tekanan terhadap kehidupannya (perubahan fisik kimia perairan). Perairan laut sekitar lokasi proyek merupakan areal yang padat dengan aktivitas usaha seperti Kawasan Perumahan Pantai Mutiara di sebelah selatan, Pelabuhan Muara Baru (Niza Zachman) di sebelah tenggara dan PLTGU Muara Karang di sebelah barat daya dan bukan areal tangkapan ikan potensial. Berdasarkan informasi dari Nelayan jenis ikan yang umumnya dijumpai di sekitar lokasi proyek adalah ikan teri dan ikan tembang.


II – 31


2.3. KOMPONEN SOSIAL EKONOMI BUDAYA 2.3.1. Luas dan Batas Wilayah Kelurahan Pluit luasnya ± 771,19 ha seluruhnya merupakan tanah Negara yang dikelola oleh PT. Jakarta Propertindo (d/h PT. Pembangunan Pluit Jaya) dan Dinas Perikanan Peternakan dan Kelautan Provinsi DKI Jakarta, dengan batas-batas sebagai berikut: 1. Sebelah Utara : Pantai Laut Jawa 2. Sebelah Timur : Sepanjang Tepi Waduk Pluit sebelah Barat 3. Sebelah Selatan : Jl. Pluit Karang Selatan – Jl. Pluit Selatan 4. Sebelah Barat : Kali Muara Angke – Kali Cisadane. Luas wilayah Kelurahan Pluit menurut status tanah dan peruntukannya dapat dilihat pada Tabel 2.9 dan 2.10. Tabel 2.9.

Luas Wilayah Kelurahan Pluit menurut status tanah

No.

Status Tanah

Luas (Ha)

1. 2. 3. 4. 5.

Tanah Negara 95,02 Tanah Milik 58,91 Tanah Wakaf 0,60 Tanah HGB 596,60 Lain - lain 20,06 Jumlah 771,19 ha Sumber: Laporan Hasil Pembinaan dan Kegiatan Pemerintah Kelurahan Pluit, Februari 2013

Pengelolaan tanah tersebut dilakukan oleh PT. Jakarta Propertindo untuk wilayah Muara Karang dan Pluit, sedangkan untuk wilayah Muara Angke dibawah pembinaan Dinas Perikanan Peternakan dan Kelautan Provinsi DKI Jakarta. Tabel 2.10. Luas Wilayah Menurut Peruntukan Tanah No.

Peruntukan tanah

Luas (Ha)

1. 2. 3. 4. 5.

Perumahan 655,51 Industri Fasilitas Umum 38,56 Fasilitas Sosial 57,06 Lain - lain 20,06 Jumlah 771,19 ha Sumber: Laporan Hasil Pembinaan dan Kegiatan Pemerintah Kelurahan Pluit, Februari 2013

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa status tanah yang dominan di Kelurahan Pluit adalah tanah HGB dengan peruntukan perumahan.


II – 32


2.3.2. Kependudukan Kelurahan Pluit terdiri dari 19 Rukun Warga (RW), 233 Rukun Tangga (RT) dan 19 Lembaga Musyawarah Kelurahan (LMK). Jumlah penduduk di Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara pada tahun 2013 sebanyak 3.664 jiwa yang terdiri dari 24.230 jiwa laki-laki dan 24.683 jiwa perempuan. Jumlah Kepala Keluarga di Kelurahan Pluit sebanyak 14.499 KK. Dengan luas wilayah Kelurahan Pluit sebesar 7,719 km2, maka kepadatan penduduk di Kelurahan Pluit sebesar 6.342 jiwa/km2. Jumlah dan kepadatan penduduk tersaji pada Tabel 2.11. Tabel 2.11. Luas Wilayah, Jumlah dan Kepadatan Penduduk serta Rasio Jenis Kelamin di Kelurahan Pluit Tahun 2013 Jumlah (Jiwa) Luas Kepadatan jiwa/km2 Wilayah (km2) L P Total 7,719 24.230 24.683 48913 6.342 Sumber : Kecamatan Penjaringan Dalam Angka Tahun 2014

Rata-rata Jiwa per KK 3,37

Ditinjau dari komposisi penduduk menurut jenis kelamin di Kelurahan Pluit menunjukkan bahwa penduduk perempuan lebih banyak dibandingkan dengan laki-laki. Rasio jenis kelamin penduduk Kelurahan Pluit adalah 98. Ini berarti bahwa setiap 100 orang perempuan terdapat 98 laki-laki. Data jumlah penduduk serta rasio jenis kelamin disajikan pada Tabel 2.12. Tabel 2.12. Jumlah Penduduk dan Rasio Jenis Kelamin di Kelurahan Pluit Tahun 2013 Laki

Perempuan

Rasio Jenis Kelamin

24.230 24.683 Sumber: Kecamatan Penjaringan Dalam Angka Tahun 2014

98,16

Kenaikan dan penurunan penduduk bisa disebabkan oleh adanya migrasi dan banyaknya kelahiran atau kematian. Migrasi disebabkan oleh adanya perpindahan penduduk baik yang datang ataupun yang keluar ke/dari suatu wilayah. Jumlah kelahiran, kematian, penduduk yang datang dan yang pindah dapat dilihat pada Tabel 2.13. Tabel 2.13. Mobilitas Penduduk Kelurahan Pluit Tahun 2013 Jumlah Penduduk

Kelahiran

CBR

48.913 626 Sumber: Kecamatan Penjaringan Dalam Angka Tahun 2014

Kematian 138

CDR

Datang

Pindah

1345

1173

Berdasarkan Tabel di atas terlihat bahwa pada tahun 2013 pada umumnya jumlah penduduk yang lahir dan datang lebih banyak daripada jumlah penduduk yang mati dan pindah. Besarnya Reit Kelahiran Kasar (Crude Birth Rate (CBR)) menunjukkan banyaknya kelahiran per 1000 penduduk. CBR di Keluarah Pluit sebesar 12,80 yang dibulatkan menjadi 12 artinya terdapat 12 kelahiran per 1000 penduduk. Reit Kematian Kasar (Crude Death Rate


II – 33


(CDR) sebesar 2,82 yang dibulatkan menjadi 3 artinya terdapat 3 (tiga) penduduk yang mati per 1000 penduduk. Jumlah penduduk menurut kelompok umur dan jenis kelamin dapat dilihat pada Tabel 2.14, Gambar Piramida Penduduk tersaji pada Gambar II.27, sedangkan jumlah penduduk berdasarkan mata pencaharian dapat dilihat pada Tabel 2.15. Tabel 2.14. Jumlah Penduduk Kelurahan Pluit Menurut Kelompok Umur No.

Umur (Tahun)

L (Jiwa) 1. 0–4 1.674 2. 5–9 1.746 3. 10 – 14 1.694 4. 15 – 19 1.814 5. 20 –24 1.751 6. 25 – 29 1.808 7. 30 – 34 1.903 8. 35 – 39 1.898 9. 40 – 44 1.774 10. 45 – 49 1.829 11. 50 – 54 1.744 12. 55 – 59 1.662 13. 60 – 64 1.587 14. 65 – 69 666 15. 70 –74 476 16. 75 – keatas 76 Jumlah 24.102 Sumber: Monografi Kelurahan (2009)

WNI P (Jiwa) 1.594 1.676 1.639 1.609 1.576 1.668 1.716 1.584 1.611 1.503 1.533 1.489 1.391 811 587 147 22.134

Jumlah 3.268 3.422 3.333 3.423 3.327 3.476 3.619 3.482 3.385 3.332 3.277 3.151 2.978 1.478 1.063 223 46.236

L (Jiwa) 1 3 2 2 3 4 4 8 5 3 4 2 2 43

WNA P (Jiwa) 2 1 3 4 2 4 3 4 4 4 1 6 2 40

Jumlah

Keterangan Jumlah

3 4 5 6 5 8 7 12 9 7 5 8 4 83

3.268 3.422 3.333 3.426 3.331 3.481 3.625 3.487 3.393 3.338 3.289 3.160 2.985 1.483 1.071 227 46.319

% 7,06 7,39 7,20 7,40 7,19 7,52 7,83 7,53 7,33 7,21 7,10 6,82 6,44 3,20 2,31 0,49 100,00

Berdasakan Tabel di atas terlihat bahwa jumlah penduduk paling banyak dijumpai pada kelompok umur 30-34 tahun sebanyak 3.625 jiwa (7,83%). Usia yang dikatakan masih inproduktif antara 0-14 tahun berjumlah 10.023 jiwa (21,64%), usia produktif antara 15 – 64 berjumlah 33.516 jiwa (72,36%) dan yang dikatakan non-produktif usia 65 ke atas berjumlah 2.780 jiwa (6,00%). Hasil perhitungan diketahui bahwa Rasio Beban Ketergantungan (depedency ratio) penduduk di Kelurahan Pluit sebesar 38,20% dibulatkan menjadi 38%. Ini berarti bahwa setiap seratus penduduk usia produktif di Kelurahan Pluit menanggung 38 jiwa penduduk in-produktif dan non produktif.


II – 34


Gambar II.27. Piramida Penduduk di Kelurahan Pluit Tahun 2013 Tabel 2.15. Jumlah Penduduk Kelurahan Pluit Berdasarkan Jenis Mata Pencaharian Jenis Kelamin Jumlah Laki-laki Perempuan (Jiwa) (Jiwa) (Jiwa) 1. Karyawan Swasta/Negeri/TNI 8067 5712 13779 2. Pedagang 6934 3820 10754 3. Nelayan 2692 2692 4. Pensiunan 539 240 779 5. Pertukangan 31 31 6. Penganguran 618 370 988 7. Fakir miskin 357 267 624 8. Lain-lain 841 1931 2772 Sumber: Laporan Hasil Pembinaan dan Kegiatan Pemerintah Kelurahan Pluit, Februari 2013 No.

Jenis Mata Pencaharian

Persentase (%)

42,50 33,17 8,30 2,40 0,10 3,05 1,92 8,55

Berdasarkan data di atas terlihat bahwa jenis mata pencaharian penduduk yang dominan di Kelurahan Pluit adalah Karyawan Swasta/Negeri/TNI sebanyak 13.779 jiwa (42,5%). 2.3.3. Sarana dan Prasarana Sarana dan prasarana yang terdapat di Kelurahan Pluit dapat diuraikan sebagai berikut: 1. Bangunan Rumah Tinggal Banyaknya bangunan rumah tinggal di Kelurahan Pluit dapat dilihat pada Tabel 2.16 berikut.


II – 35


Tabel 2.16. Banyaknya Bangunan Rumah Tinggal Banyaknya No. Jenis Bangunan Bangunan 1. Bangunan Permanen 10.582 Unit 2. Bangunan Bantaran Kali/Liar 750 Unit JUMLAH 11.332 Unit

Keterangan Kali Muara Angke

Sumber: Laporan Hasil Pembinaan dan Kegiatan Pemerintah Kelurahan Pluit, Februari 2013

Berdasarkan data di atas, bangunan rumah tinggal liar yang berada di bantaran Kali Muara Angke cukup banyak yairu 750 unit bangunan rumah tinggal. Hal ini menunjukkan adanya rentang kondisi ekonomi yang besar antara kelas masyarakat menengah-tinggi dan kelas masyarakat bawah. 2. Sarana Jalan Sarana jalan yang terbangun di Kelurahan Pluit terdiri dari jalan rotocol, jalan ekonomi, jalan MHT dan lain-lain. Secara rinci sarana jalan dapat dilihat pada Tabel 2.17 berikut. Tabel 2.17. Sarana Jalan No. 1. 2. 3. 4.

Jenis Jalan Jalan Protokol Jalan Ekonomi Jalan MHT Lain – lain JUMLAH

Panjangnya 20,78 Km 10,05 Km 5,12 Km 13,08 Km 50,03 Km


Berdasarkan data di atas terlihat bahwa jalan yang dominan di Kelurahan Pluit adalah jalan protocol sepanjang 20,78 Km. 3. Sarana Angkutan Jalan Sarana angkutan jalan yang terdapat di Kelurahan Pluit dapat dilihat pada Tabel 2.18 berikut.


II – 36


Tabel 2.18. Sarana Angkutan Jalan No.

Jenis Angkutan

No. Bus

Jumlah

Keterangan

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Bus Patas P 37 17 Mr. Angke – Blok M Trans Jakarta Pluit – Pinang Ranti Truk 25 Kopami U 02 23 Mr. Karang – Senen Metromini U 30 20 Mr. Karang – Kota Ojek Sepeda Motor B 01 10 Mr. Angke – Grogol Ojek Sepeda B 011 50 Mr. Angke – Mr. Baru Angkot KWK B 06 25 Mr. Angke - Pademangan JUMLAH 268 Sumber: Laporan Hasil Pembinaan dan Kegiatan Pemerintah Kelurahan Pluit, Februari 2013

Di samping sarana angkutan tersebut juga ada angkutan kendaraan umum yang berlintas antara lain : Bajaj, Taxi, Colt (Oprengan) dan lain-lain. Dengan banyaknya jenis angkutan jalan di wilayah Kelurahan Pluit, maka memperpadat kondisi lalu lntas pada jaringan jalan yang ada di Wilayah Kelurahan Pluit. Adapun sarana angkutan perahu Nelayan di pendaratan ikan Muara Angke sebanyak 8.779 buah yang terdiri dari: a. Kapal Motor : 1.580 Buah b. Motor Tempel : 6.729 Buah c. Lain – lain : 470 Buah 4. Sarana Kepentingan Umum Banyaknya Sarana Kepentingan Umum di Kelurahan Pluit dalam bulan ini dapat dilihat pada Tabel 2.19 berikut. Tabel 2.19. Sarana Kepentingan Umum No.

JENIS SARANA

JUMLAH

KETERANGAN

1. 2. 3. 4. 5. 6.

Mandi Cuci Kakus 6 Rw. 01 dan 011 Mr. Angke Hydran Percontohan 4 PHPT Mr. Angke Pompa Penanggulangan Banjir 15 Pluit, Muara Karang dan Muara Angke Mini Plant PAM Jaya 1 Muara Karang Booster PAM Jaya 1 Muara Karang Lain - lain 1 Muara Karang JUMLAH 28 Sumber: Laporan Hasil Pembinaan dan Kegiatan Pemerintah Kelurahan Pluit, Februari 2013

Berdasarkan data di atas terlihat bahwa sarana kepentingan umum yang dominan di Kelurahan Pluit adalah Pompa Penanggulangan Banjir dan MCK.


II – 37


5. Bangunan Vital Banyaknya Bangunan Vital di Kelurahan Pluit dapat dilihat pada Tabel 2.20 berikut. Tabel 2.20. Bangunan Vital No.

JENIS BANGUNAN

JUMLAH

KETERANGAN Pikiterm Jabar STO Cabang Penjaringan, Pluit, Muara Karang, Muara Angke Pluit, Muara Angke

1. 2. 3.

PLTU / PLTG Telkom PAM JAYA

2 1 2

4.

Polsek / Pospol

3

5. 6. 7. 8. 9.

Pemadam Kebakaran 2 Gedung Pemerintah 7 Gedung Swasta 70 Gedung Pertemuan 1 Muara Angke Gedung Pelayanan Kesehatan 7 Klinik JUMLAH 95 Sumber: Laporan Hasil Pembinaan dan Kegiatan Pemerintah Kelurahan Pluit, Februari 2013

Pembangkit listrik Tenaga Uap yang berlokasi di Jl. Pluit Utara Raya mendistribusikan ke sekitar DKI Jakarta dan Jawa Barat. Gedung Pemerintah dimaksud yaitu : Kantor Kelurahan Pluit, Puskesmas, PHPT, Kantor Perwakilan Kecamatan Pulau Seribu, dan lain-lain. Sedangkan gedung swasta yaitu: PT. Pembangunan Pluit Jaya, Jawa Barat Indah dan CO, Gedung Developer, Bank – bank, dan lain-lain. 6. Sarana Peribadatan Banyaknya tempat peribadatan di Kelurahan Pluit dapat dilihat pada Tabel 2.21 berikut. Tabel 2.21. Tempat Peribadatan No.

Jenis Tempat Peribadatan

Banyaknya

1. 2. 3. 4. 5.

Masjid 7 Musholla 3 Gereja 14 Pura 1 Kuil / Klenteng / Vihara 11 JUMLAH 36 Sumber: Laporan Hasil Pembinaan dan Kegiatan Pemerintah Kelurahan Pluit, Februari 2013

Berdasarkan data di atas terlihat bahwa tempat peribadatan yang dominan di Kelurahan Pluit adalah Gereja dan Kuil/Klenteng/Vihara.


II – 38


7. Bidang Sosial Dalam rangka meringankan beban masyarakat karena dampak krisis moneter dan krisis ekonomi Kepala Kelurahan Pluit bekerja sama dengan/dermawan atau pengurus RT dan RW serta tokoh masyarakat telah mengadakan bantuan kepada masyarakat kurang mampu di Kelurahan Pluit, Khususnya di wilayah Muara Angke dan luar wilayah Kelurahan Pluit. Adapun bantuan yang diberikan berupa: Tabel 2.22. Bantuan Sosial No.

Jenis Kegiatan / Bantuan

Kelurahan Pluit

Luar Kelurahan Pluit

1.

Bantuan Sosial Sembako di Eks Kebakaran 2 1 JUMLAH 2 1 Sumber: Laporan Hasil Pembinaan dan Kegiatan Pemerintah Kelurahan Pluit, Februari 2013

8. Bidang Pendidikan Banyaknya sarana pendidikan di wilayah Kelurahan Pluit adalah: a. Pendidikan Formal Sarana pendidikan formal yang ada diwilayah Kelurahan Pluit, adalah sebagai berikut: Tabel 2.23. Tingkat Sekolah Dasar (SD) JUMLAH Gedung Sekolah Murid 1. Negeri 2 2 541 2. Bersubsidi 0 0 0 3. Swasta 8 8 921 4 Ibtidiyah 1 1 112 JUMLAH 11 11 1.574 Sumber: Laporan Hasil Pembinaan dan Kegiatan Pemerintah Kelurahan Pluit, Februari 2013 No.

Jenis Sekolah

Guru 55 0 110 5 170

Tabel 2.24. Sekolah Menengah Pertama (SLTP) JUMLAH Gedung Sekolah Murid Guru 1. Negeri 1 1 287 21 2. Bersubsidi 0 0 0 0 3. Swasta 9 9 1,109 31 4 Ibtidiyah 1 1 89 0 JUMLAH 11 11 1,485 52 Sumber: Laporan Hasil Pembinaan dan Kegiatan Pemerintah Kelurahan Pluit, Februari 2013 No.

Jenis Sekolah

Tabel 2.25. Sekolah Menengah Umum (SMU) JUMLAH Gedung Sekolah Murid 1. Negeri 1 1 589 2. Bersubsidi 0 0 0 3. Swasta 4 4 929 JUMLAH 5 5 1,518 Sumber: Laporan Hasil Pembinaan dan Kegiatan Pemerintah Kelurahan Pluit, Februari 2013 No.

Jenis Sekolah


Guru 35 0 50 85

II – 39


Berdasarkan data di atas terlihat bahwa sarana pendidikan formal SD hingga SLTA di Kelurahan Pluit tergolong cukup banyka (memadai). b. Pendidikan Non Formal Sarana Pendidikan non Formal yang ada di wilayah Kelurahan Pluit, adalah sebagai berikut: Tabel 2.26. Taman Kanak-kanak JUMLAH Gedung Sekolah Murid Guru 1. Negeri 0 0 0 0 2. Bersubsidi 0 0 0 0 3. Swasta 10 10 995 52 JUMLAH 10 10 995 52 Sumber: Laporan Hasil Pembinaan dan Kegiatan Pemerintah Kelurahan Pluit, Februari 2013 No.

Jenis Sekolah

Tabel 2.27. Kursus Kejuruan/Keterampilan No. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Macam / Jenis Kursus Banyaknya Bahasa Inggris 10 Montir Mobil 2 Setir Mobil 2 Komputer 6 Kecantikan 3 Elektronik 22 Lain - lain 5 JUMLAH 50 Sumber: Laporan Hasil Pembinaan dan Kegiatan Pemerintah Kelurahan Pluit, Februari 2013

Sarana pendidikan non formal yang ada di wilayah Kelurahan Pluit cukup banyak untuk mendukung peningkatan ketrampilan warga yang putus sekolah. Masyarakat Kelurahan Pluit pada umumnya sudah mampu mengenyam pendidikan yang juga didukung oleh keberadaan sarana dan prasarana pendidikan negeri ataupun swasta. Walaupun masih ada penduduk yang memiliki tingkat pendidikan yang relatif rendah yaitu tidak bersekolah, tidak tamat SD, tamat SD dan tamat SMP. Adapun jumlah penduduk Kelurahan Pluit berdasarkan tingkat pendidikannya dapat dilihat ada Tabel 2.28. Tabel 2.28. Jumlah Penduduk Kelurahan Pluit Berdasarkan Tingkat Pendidikan No.

Tingkat Pendidikan

1. Tidak sekolah 2. Tidak tamat SD 3. Tamat SD 4. Tamat SMP 5. Tamat SMA 6. Tamat Akademi/P.T. Sumber: Monografi Kelurahan Pluit (2009)


Jenis Kelamin Laki-laki (Jiwa) Perempuan (Jiwa) 781 933 2648 3459 4847 4911 5506 5599 7347 5419 2942 1776

Jumlah (Jiwa) 1714 6107 9758 11105 12766 4718

II – 40


2.3.4. Kebersihan 1. Sarana dan Petugas Kebersihan Banyaknya Sarana dan Petugas Kebersihan di wilayah Kelurahan Pluit terdiri dari kontainer 12 buah, truk 10 buah, gerobak 40 dan petugas 159 orang. 2. Kegiatan Kebersihan Kegiatan Kebersihan bulan ini di wilayah Kelurahan Pluit adalah sebagai berikut: Tabel 2.29. Kegiatan Kebersihan No.

Tanggal

Jenis Kegiatan

Lokasi

1. Setiap minggu dalam sebulan Kerja Bakti kebersihan lingkungan Wilayah Kelurahan Pluit 2. Setiap Jum’at dalam sebulan PSN Wilayah Kelurahan Pluit Sumber: Laporan Hasil Pembinaan dan Kegiatan Pemerintah Kelurahan Pluit, Februari 2013

2.3.5. Kamtibmas Disamping Pos Linmas di Kelurahan Pluit terdapat 2 Pos Polisi, 2 Sub Pos Polisi, 1 Pos Mitra dan 1 Pos Polsek Metro Penjaringan dengan Kekuatan Anggota sebagai berikut: 1. Polsek Metro Penjaringan : 150 Personil 2. Pos Polisi Pluit Indah : 10 Personil 3. Pos Polisi Muara Karang : 10 Personil 4. Sub Pos Polisi : 10 Personil 5. Pos Mitra Babinsa : 10 Personil Jumlah : 190 Personil Dalam rangka menanggulangi Keamanan dan Ketertiban di wilayah Kelurahan Pluit disamping Anggota Linmas, Kepolisian dibantu juga oleh Mitra Babinsa 78 orang dan Bantuan Polisi (Banpol) 30 orang personil yang tersebar di beberapa lingkungan RW. 2.3.6. Keadaan Umum Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zahman Jakarta (PPSNZJ) Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zahman Jakarta (PPSNZJ sebagai salah satu pelabuhan perikanan terbesar di Pulau Jawa, termasuk pelabuhan perikanan kelas A yang terletak di Muara Baru, Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara dan berbatasan langsung dengan sebelah utara yaitu laut Jawa, sebelah barat yaitu Pantai Seruni, kawasan Waduk Pluit, sebelah selatan yaitu Kelurahan Penjaringan, dan sebelah timur yaitu Pelabuhan Sunda Kelapa. Lahan yang dimiliki secara keseluruhan sekitar 98 ha, yang terbagi dalam tiga wilayah yaitu kawasan industri 48 ha, kawasan fasilitas perum dan UPT PPSJ 10 ha dan kolam pelabuhan 40 ha. Areal PPSNZJ seluas 1.110.000 m2 dikelola oleh UPT Pusat


II – 41


(UPTP). Lahan di sekitar PPS Jakarta terdiri dari wilayah perekonomian, pariwisata dan industri. Unit penangkapan ikan terdiri dari kapal, alat tangkap dan nelayan. Berikut adalah penjelasan mengenai unit penangkapan ikan yang terdapat di PPS Nizam Zahman Jakarta. 1. Kapal Perikanan Kapal-kapal yang terdapat di PPS Nizam Zahman Jakarta meliputi kapal perikanan kayu maupun besi. Unit penangkapan di PPSNZJ memiliki ukuran yang berbeda, ukuran berdasarkan Gross Tonnage (GT) terdiri dari 6 (enam) kategori ukuran kapal yaitu 11-20 GT, 21-30 GT, 31-50 GT, 51-100 GT, 101-200 GT dan >200 GT. Di PPSNZJ didominasi oleh ukuran kapal 51-100 GT sebesar 505 unit. Ukuran kapal juga menentukan daerah tangkapan ikan, semakin besar GT akan semakin jauh daerah tangkapan (fishing ground). Jumlah kapal perikanan berdasarkan GT dapat dilihat pada Tabel 2.30. Tabel 2.30. Jumlah Kapal Berdasarkan GT di PPSNZJ Tahun 2013 No.

Ukuran Kapal (GT)

1. 2. 3. 4. 5. 6.

Jumlah Kapal (Unit)

11-20 21-30 31-50 51-100 101-200 >200 Jumlah

2 383 136 505 438 14 1.478

Sumber : PPSNZJ, tahun 2013

Jumlah kapal yang mendaratkan hasil tangkapan di PPSNZJ tahun 2013 sebanyak 3.911 unit. Jumlah kapal terbanyak yang mendaratkan hasil tangkapan di PPSNZJ tahun 2013 adalah Bouke Ami sebnyak 1.530 Unit. Secara rinci jumlah kapal yang mendaratkan hasil tangkapan di PPSNZJ tahun 2013 tersaji pada Tabel 2.31. Tabel 2.31. Jumlah Kapal Yang Mendaratkan Ikan Menurut Jenis Penangkapan Ikan dan Ukuran Kapal Perikanan Tahun 2013 Ukuran Kapal Perikanan (GT) Jumlah >5 5-10 11-20 21-30 31-50 51-100 101-200 >200

Jumlah 3.911 10 1.129 359 1.338 1.048 27


Rawai Tuna 587 2 109 66 266 141 3

Pukat Cincin 1.154 7 2 488 656 1

Jenis Alat Penangkapan Ikan (Unit) Bouke Pancing Pancing Ami Cumi Ulur 29 1.530 8 11 15 796 5 254 1 454 1 4 9 26 6 7 -

Gillnet

Pengangkut 592 8 202 31 125 203 23

II – 42


2. Alat penangkapan ikan Alat tangkap yang dioperasikan kapal-kapal yang masuk ke PPS Nizam Zahman Jakarta antara lain Rawa Tuna, Pukat Cincin, Jarring Insang Hanyut, Bouke Ami, Pancing Ulur, Pancing Cumi, Pukat Ikan. Pada tahun 2013, alat tangkap yang mendominasi adalah Bouke Ami sebanyak 539 unit . Jumlah alat tangkap yang berada di PPSNZJ sebanyak 1.353 unit dan dapat dilihat pada Tabel 2.32. Tabel 2.32. Jumlah Alat Tangkap di PPSNZJ Tahun 2013 No.

Jenis Alat Tangkap

Jumlah Alat Tangkap (Unit)

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Rawai tuna/longline Pukat cincin/purse seine Jaring insang hanyut/gillnet Bouke ami/stick hed drift net Pancing cumi/squid jig Pancing ulur/handline Pukat ikan/fish net Jumlah Sumber : PPSNZJ, T2013

339 426 23 539 9 13 4 1.353

3. Nelayan Masyarakat nelayan dalam sistem perikanan tangkap merupakan elemen penting dalam sebuah unit penagkapan iakan disamping kapal penangkap ikan dan alat tangkap yang digunakan. Jumlah nelayan pada setiap jenis alat tangkap jumlahnya sesuai dengan alat tangkap dan ukuran kapal. Kapal dengan alat tangkap long line > 30 GT membutuhkan sekitar 15 orang nelayan dalam pengoperasiannya. Alat tangkap gill net > 30 GT membutuhkan sekitar 10 orang, sedangka alat tangkap purse seine membutuhkan sekitar 30 nelayan dalam pengoperasiannya. Secara rinci jumlah nelayan yang berada di PPSNZJ pada tahun 2013 tersaji pada Tabel 2.33. Tabel 2.33. Jumlah Nelayan Menurut Ukuran dan Alat Tangkap di PPSNZJ, Tahun 2013 Alat tangkap Pengangkut Bouke ami Gillnet Handline Huhate Longline Pancing cumi Fish net Purse seine Jumlah Sumber : PPSNZJ, Tahun 2013


11-20 21 21

21-30 83 3637 32 12 14 782 116 191 4867

Ukuran Kapal (GT) 31-50 51-100 101-200 35 204 950 1286 2737 219 16 282 48 154 267 20 416 1695 890 27 71 6 110 5809 8991 1911 10646 11676

>200 174 67 57 308

Jumlah 1446 7879 397 481 34 3804 214 6 15168 29429

II – 43


2.3.7. Persepsi Masyarakat Sikap dan Persepsi responden (masyarakat) terhadap rencana kegiatan Reklamasi Pulau H yang berada pada wilayah Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan ditanggapi beragam oleh masyarakat sekitar dengan berbagai macam pendapat dan tanggapan. Namun, pada umumnya masyarakat belum memberikan respon yang positif terhadap rencana kegiatan ini, karena belum memahami tujuan dari kegiatan reklamasi, begitupula teknis pelaksanaan kegiatan reklamasi serta manfaat yang akan diperoleh oleh masyarakat dari kegiatan Reklamasi Pulau H. Persepsi masyarakat di Wilayah Studi yang diwakili oleh responden dapat dilihat pada Tabel 2.34 berikut. Tabel 2.34. Persepsi Responden Terhadap Rencana Reklamasi Pulau H No. 1. 2. 3

Tanggapan Setuju Tidak Setuju Abstain

Jumlah Tanggapan (responden) 58 2 5

Sumber : Rekapitulasi Survei Responden di Kelurahan Pluit, 2013

Berdasarkan data di atas terlihat bahwa mayoritas responden (89,2%) menyatakan setuju dengan rencana reklamasi Pulau H.

2.4. KESEHATAN MASYARAKAT 2.4.1. Banyaknya Sarana dan Prasarana Kesehatan Sarana dan Prasarana Kesehatan yang ada di wilayah Kelurahan Pluit adalah sebagai berikut: Tabel 2.35. Sarana dan Prasarana Kesehatan No.

Jenis Sarana dan Prasarana

Banyaknya

Rumah Sakit Puskesmas Posyandu UPGK Karang Balita Dokter Praktek Apotik Klinik Kesehatan Sin She Akupuntur PPKB BKIA Klinik KB Taman Gizi Kursus Lain – lain JUMLAH Sumber: Laporan Hasil Pembinaan dan Kegiatan Pemerintah Kelurahan Pluit, Februari 2013

0 1 8 5 2 54 6 1 5 3 18 1 1 1 8 0 114

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13 14. 15. 16.


II – 44


Berdasarkan data di atas terlihat bahwa sarana dan prasarana kesehatan yang dominan di Kelurahan Pluit adalah Dokter Praktek, PPKB dan Posyandu. 2.4.2. Banyaknya Dokter Praktek Dokter yang praktek di wilayah Kelurahan Pluit, adalah sebagai berikut: Tabel 2.36. Data Dokter Praktek No. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

Jenis Dokter

Banyaknya

Ahli Jantung Ahli Kandungan Ahli Bedah Ahli Penyakit Dalam Ahli Penyakit Mata Psikiater Psikholog Dokter Hewan Dokter Gigi Dokter Umum Lain - lain JUMLAH

2 2 3 1 1 1 1 4 12 25 2 54


2.5. TRANSPORTASI DARAT Hasil pemantauan Kawasan Pantai Mutiara tahun 2010 (Tabel 2.37), menunjukkan bahwa pada persimpangan Jl. Pluit Utara Raya – Jl. Pluit Samudera 2 tergolong cukup padat pada jam sibuk pagi dan sore serta pada hari libur. Kepadatan ini bukan hanya disebabkan oleh kegiatan Pantai Mutiara, namun juga oleh kegiatan fasilitas umum yang dapat dicapai dari jalan-jalan di persimpangan ini antara lain sekolah dan gereja. Tabel 2.37. Hasil Pengamatan Lalu Lintas Kawasan Pantai Mutiara Tahun 2010 Lokasi

Arah

Jl. Pantai Mutiara Raya

Menuju ke Utara (Jl. Pantai Utara Raya) Menuju ke Timur (Lokasi Kawasan Pantai Mutiara) Sumber: Laporan Implementasi RKL & RKL, 2010

Pagi (08.00 – 11.00) 611 364

Volume (SMP/jam) Siang Sore (12.00 – (16.00 – 15.00) 19.00) 545 413 369

554

Kap. 1950 1950

Volume Kapasitas Rasio Pagi Siang Sore (08.00 – (12.00 – (16.00 – 11.00) 15.00) 19.00) 0.313 0.279 0.212 0.187

0.189

0.284

Berdasarkan data Andal Busway Koridor XII (2012), flow lalu lintas di Jl. Pluit Selatan memiliki kecepatan 50-65 km/jam dengan panjang antrian mencapai 20-30 m. Hasil pencacahan volume kendaraan di Jl. Pluit Selatan yang memiliki kapasitas 4950 smp/jam adalah sebagai berikut:


II – 45


Tabel 2.38. Data Lalu Lintas Andal Busway Koridor XII (2012) Jam Pengamatan 08.00-09.00 12.00-13.00 17.00-18.00

V/C Rasio 0,80-0,86 0,76-0,78 0,82-0,87

Tingkat Pelayanan Jalan (Level of Service) E (Sangat Buruk) D (Buruk) E (Sangat Buruk)

2.6. TRANSPORTASI LAUT Pemantauan jumlah dan aktifitas kapal di sekitar perairan Pantai Mutiara yang dilakukan oleh Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman Jakarta (PPSNZJ) yang akan mempengaruhi kapasitas dermaga dan kolam pelabuhan. Menurut Sam (2012) rasio tingkat pemanfaatan dermaga dan kolam pelabuhan di PPSNZJ sudah mencapai 100% bahkan pemanfaatan dermaga dan kolam pelabuhan di PPSNZJ sudah melebihi kapasitas dan daya tampungnya. Perlu ada pengaturan dan pengelolaan kapal yang bersandar di PPSNZJ dan pengaturan selama ini dilakukan oleh petugas syahbandar perikanan. Peningkatan aktifitas kapal perikanan mendorong pertumbuhan pelabuhan. Mulai dari peningkatan pembangunan dermaga dan kolam pelabuhan untuk memenuhi kapasitas dan daya tampungnya, sampai pada peningkatan bahan-bahan pemenuhan kebutuhan dan berbekalan kapal perikanan. Dengan demikian, dari aspek ini pengelolaan pelabuhan perikanan sesuai dengan konsep Eco Port. Kapal-kapal yang terdapat di PPS Nizam Zahman Jakarta meliputi kapal perikanan kayu maupun besi. Unit penangkapan di PPSNZJ memiliki ukuran yang berbeda, ukuran berdasarkan Gross Tonnage (GT) terdiri dari 6 (enam) kategori ukuran kapal yaitu 11-20 GT, 21-30 GT, 31-50 GT, 51100 GT, 101-200 GT dan >200 GT. Di PPSNZJ didominasi oleh ukuran kapal 51-100 GT sebesar 505 unit dari total kapal 1.478 unit (PPSNZJ, tahun 2013). Ukuran kapal juga menentukan daerah tangkapan ikan, semakin besar GT akan semakin jauh daerah tangkapan (fishing ground). Jumlah kapal yang mendaratkan hasil tangkapan di PPSNZJ tahun 2013 sebanyak 3.911 unit. Jumlah kapal terbanyak yang mendaratkan hasil tangkapan di PPSNZJ tahun 2013 adalah Bouke Ami sebnyak 1.530 Unit. Data dari pipp.djpt.kkp.go.id pada April 2015, memperlihatkan frekuensi kunjungan kapal di Pelabuhan Perikanan Nizam Zachman sebanyak 262 kali, dengan rincian kategori kapal > 20 – 30 GT sebanyak 86 kali, > 30 – 50 GT sebanyak 13 kali, > 50 – 100 GT sebanyak 99 kali dan > 100 – 200 sebanyak 64 kali.


II – 46


Gambar II.28.


II – 47


2.7. KEGIATAN DI SEKITAR LOKASI PROYEK Saat ini, kegiatan yang berada di sekitar lokasi proyek antara lain adalah: Lokasi Rencana Reklamasi Pulau F, G dan I, serta jalur Pipa Migas PHE ONWJ, jalur Pipa PLN, Pelabuhan Muara Baru, Kawasan Pantai Mutiara dan PLTGU Muara Karang (Gambar II.29). Pelabuhan Perikanan Nizam Zachman adalah pelabuhan yang terletak di teluk Jakarta. lebih tepatnya di Kelurahan Penjaringan, Kota Administrasi Jakarta Utara. Untuk mendukung sistem distribusi perikanan pada pelabuhan ini, pelabuhan ini dilengkapi dengan akses jalan utama yang menghubungkan pelabuhan perikanan tersebut ke beberapa lokasi strategis di wilayahnya. Untuk menunjang pengolahan maupun pemasaran, dalam hal ini ekspor maupun impor dalam produk perikanan pelabuhan ini ditunjang juga dengan akses jalan menuju bandara dengan jarak tempuh 25 km ke Bandara Soekarno Hatta dan 35 km ke Bandara Halim Perdana Kusuma. Untuk menunjang kegiatan distribusi melalui laut, pelabuhan ini ditunjang dengan akses jalan darat sejauh 3 km dari Pelabuhan Sunda Kelapa dan 12 km dari Pelabuhan Tanjung Priok. Untuk menunjang kegiatan perikanan, pengolahan dan pemasaran hasil perikanan Pelabuhan Perikanan Nizam Zachman ditunjang dengan sarana dan prasarana yang memadai termasuk di dalamnya terdapat 49 perusahaan yang berlokasi di pelabuhan dengan kegiatan usaha baik kegiatan utamanya sebagai perusahaan penangkapan sampai dengan perusahaan pengolah produk perikanan dan pemasaran produk perikanan, sampai dengan perusahaan yang mendukung kegiatan kelautan dan perikanan di dalam pelabuhan.


II – 48


Sumber Peta: Perubahan Per. Gub. No. 146 Tahun 2014 Keterangan: Pulau D sedang proses reklamasi, Pulau L seluas ± 119 Ha telah direklamasi (sedang penyelesaian tanggul) dan Pulau Lainnya Belum Direklamasi

Gambar II.29. Kegiatan Sekitar Proyek (Pulau H)


II – 49

Prakiraan Dampak Penting

BAB III PRAKIRAAN DAMPAK PENTING 3.1. KRITERIA PRAKIRAAN DAMPAK PENTING Dalam melakukan prakiraan dampak penting, terlebih dahulu diindikasikan dampak penting hipotetik yang timbul dengan mengacu pada pelingkupan dampak penting hipotetik yang terdapat dalam Kerangka Acuan (KA-ANDAL). Terhadap dampak penting hipotetik yang diindikasikan timbul, maka dengan menggunakan berbagai metode prakiraan dampak penting seperti yang dikemukakan pada BAB III ini, akan dilakukan analisis dampak penting untuk mengetahui besaran dampak serta sifat penting dampak, dan selanjutnya akan dikaji keterkaitan masing-masing dampak penting dalam BAB evaluasi dampak penting. Jenis dampak penting hipotetik yang timbul pada masing-masing tahapan kegiatan adalah sebagai berikut: Tahap Pra Konstruksi 1. Perubahan persepsi masyarakat yang bersumber dari Penetapan lokasi proyek Tahap Konstruksi 1. Penurunan kualitas udara yang bersumber dari mobilisasi alat dan bahan material 2. Peningkatan kebisingan yang bersumber dari mobilisasi alat dan bahan material 3. Penurunan kualitas air laut yang bersumber dari reklamasi, rekrutmen dan aktivitas tenaga kerja 4. Peningkatan volume sampah padat yang bersumber dari rekrutmen dan aktivitas tenaga kerja 5. Gangguan utilitas yang bersumber dari reklamasi 6. Terbukanya kesempatan kerja yang bersumber dari rekrutmen dan aktivitas tenaga kerja 7. Gangguan aktivitas nelayan yang bersumber dari reklamasi dan pekerjaan causeway 8. Gangguan kamtibmas yang bersumber dari mobilisasi alat dan bahan material, reklamasi, rekrutmen dan aktivitas tenaga kerja 9. Perubahan persepsi masyarakat yang bersumber dari mobilisasi alat dan bahan material, reklamasi , pekerjaan causeway, rekrutmen dan aktivitas tenaga kerja 10. Gangguan transportasi darat yang bersumber dari mobilisasi alat dan bahan material 11. Gangguan transportasi laut yang bersumber dari mobilisasi alat dan bahan material dan reklamasi Tahap Pasca Konstruksi 1. Kualitas air laut dari keberadaan lahan reklamasi dan causeway 2. Perubahan pola arus yang bersumber dari keberadaan lahan reklamasi 3. Perubahan pola gelombang yang bersumber dari keberadaan lahan reklamasi


III – 1


4. 5.

Penurunan muka tanah (land subsidence) yang bersumber dari keberadaan lahan reklamasi Perubahan persepsi masyarakat yang bersumber dari keberadaan lahan reklamasi

3.2. TAHAP PRA-KONSTRUKSI 3.2.1. Perubahan Persepsi Masyarakat Akibat Penetapan Lokasi Proyek Dampak perubahan persepsi masyarakat bersumber dari kegiatan penetapan lokasi proyek pada tahap pra-konstruksi reklamasi. Lokasi Reklamasi Pulau H berada di wilayah Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, Kota Administrasi Jakarta Utara seluas ± 63 Ha sesuai dengan Persetujuan Prinsip Reklamasi Pulau H dari Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 1277/-1.794.2, tanggal 21 September 2012 dan Perpanjangan Persetujuan Prinsip Nomor 543/-1.794.2, tanggal 10 Juni 2014. Kegiatan reklamasi ini diprakirakan akan berdampak terhadap perubahan persepsi masyarakat akibat adanya kekhawatiran masyarakat sekitar terkena dampak negatif dari kegiatan proyek. PT. Taman Harapan Indah sebagai Pemrakarsa Kegiatan berkoordinasi dengan Kantor Kelurahan Pluit telah melakukan konsultasi publik dan sosialisasi rencana kegiatan dengan masyarakat sekitar sebagaimana diatur dalam SK. Gubernur KDKI Jakarta Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Operasional Keterlibatan Masyarakat dan Keterbukaan Informasi dalam Proses AMDAL. Dalam konsultasi publik/sosialisasi rencana kegiatan tersebut telah dijelaskan berbagai dampak positif dan dampak negatif yang mungkin timbul akibat kegiatan reklamasi, dan berbagai masukan/usul/tanggapan serta harapan-harapan dari masyarakat sekitar juga telah terungkap, antara lain adanya kekhawatiran terjadinya banjir rob di pemukiman warga/nelayan, gangguan biota laut, gangguan aktivitas lalu lintas kapal nelayan tradisional, memperhatikan kehidupan nelayan, agar pengembang lebih arif dalam memperhatikan kepentingan masyarakat dan lingkungan, penataan dan perbaikan infrastruktur serta melakukan CSR bagi masyarakat sekitar, sehingga dialog dan hubungan dengan masyarakat sekitar yang diprakirakan terkena dampak langsung dan tidak langsung perlu diperhatikan. Ditinjau dari besaran dampak, kegiatan penetapan lokasi proyek reklamasi terhadap perubahan persepsi masyarakat tergolong dampak negatif besar, karena jumlah komunitas nelayan yang berada di sekitar wilayah studi (Kelurahan Pluit) banyak, yaitu 2.692 orang dan di selatan lokasi proyek merupakan areal kawasan pemukiman penduduk Pantai Mutiara.


III – 2


Dengan memperhatikan kriteria penentu dampak penting: 1. Jumlah manusia yang terkena dampak cukup banyak, sehingga dampak dapat digolongkan menjadi Penting (P). 2. Luas wilayah persebaran dampak cukup luas (Kelurahan Pluit), sehingga dampak dapat digolongkan menjadi Penting (P). 3. Intensitas dampak relatif tinggi berlangsung selama tahap prakonstruksi dan dapat berlanjut hingga tahap pascakonstruksi reklamasi Pulau H, sehingga dampak dapat digolongkan menjadi Penting (P). 4. Komponen lingkungan yang terkena dampak lebih dari satu komponen (persepsi masyarakat dan kamtibmas), sehingga dampak dapat digolongkan menjadi Penting (P). 5. Dampak bersifat kumulatif dengan kegiatan lain (rencana reklamasi Pulau F, G, dan I Bagian Barat) yang ada di sekitar lokasi reklamasi Pulau H, sehingga tergolong dampak Penting (P). 6. Dampak terhadap perubahan persepsi masyarakat ini dapat dipulihkan, sehingga dampak dapat digolongkan menjadi Tidak Penting (TP). Berdasarkan kriteria di atas, maka dampak terhadap perubahan persepsi masyarakat termasuk kategori dampak penting.

3.3. TAHAP KONSTRUKSI 3.3.1. Penurunan Kualitas Udara Akibat Mobilisasi Alat dan Bahan Material Dampak penurunan kualitas udara bersumber dari kegiatan mobilisasi alat dan bahan material reklamasi. Mobilisasi alat dan bahan material diperkirakan akan meningkatkan kadar debu dan emisi gas seperti CO, CO2, NO2, SO2 di udara akibat emisi kapal dan kendaraan bermotor yang digunakan. Peralatan untuk reklamasi yaitu penghampar/penimbun pasir, pemuat tanah, alat penggali, alat pancang vertikal drain, alat grading, sedangkan peralatan untuk shore protection yaitu alat angkut, penghampar material, pembantu penghampar material, barge dan kapal pembantu yang berjumlah 136 unit. Jenis dan volume material utama yang diperlukan untuk konstruksi Pulau H adalah Batu < 1 ton (314.000 m 3), Batu > 1 ton (217.000 m3), Pasir untuk tanggul (2,4 juta m3), Pasir untuk pulau (9,2 juta m3) dan Tanah urug/top soil (315.000 m3). Jalur mobilisasi alat dan bahan material akan memanfaatkan jalur eksisting untuk mobilisasi yang melalui darat. Dengan penggunan truk angkut 20 ton, silt content 8,5%, maka faktor emisi debu adalah 2,548 kg/km. Hasil estimasi sebaran debu dengan model


III – 3


line source Caline4 dengan kecepatan angin rata-rata 3 m/s dan mixing height 300 m, menunjukkan pada jarak 25 m, kegiatan pengangkutan alat dan bahan akan menyebabkan peningkatan konsentrasi debu sebesar 271,7 µg/m3 (Lampiran 11). Hasil pengukuran terakhir kualitas udara ambien (September 2013) menunjukkan konsentrasi debu sebesar 71,68 µg/m3. Dengan demikian saat kegiatan mobilisasi berlangsung konsentrasi debu di sepanjang jalan akan mencapai 343,4 µg/m3. Angka ini telah melebihi baku mutu (230 µg/Nm3). Ditinjau dari besaran dampak, dampak kegiatan mobilisasi alat dan bahan material reklamasi terhadap penurunan kualitas udara tergolong dampak negatif besar. Dengan memperhatikan kriteria penentu dampak penting: 1. Jumlah manusia yang terkena dampak cukup banyak, sehingga dampak dapat digolongkan menjadi Penting (P). 2. Luas wilayah persebaran dampak cukup luas, sehingga dampak dapat digolongkan menjadi Penting (P). 3. Intensitas dampak relatif tinggi namun berlangsung singkat selama mobilisasi alat dan bahan material, sehingga dampak dapat digolongkan menjadi Tidak Penting (TP). 4. Komponen lingkungan yang terkena dampak lebih dari satu komponen (persepsi masyarakat dan kamtibmas), sehingga dampak dapat digolongkan menjadi Penting (P). 5. Dampak bersifat kumulatif dengan kegiatan lain yang ada di sekitar lokasi reklamasi pulau H, sehingga tergolong dampak Penting (P). 6. Dampak terhadap penurunan kualitas udara ini dapat dipulihkan, sehingga dampak dapat digolongkan menjadi Tidak Penting (TP). Berdasarkan kriteria di atas, maka dampak terhadap penurunan kualitas udara termasuk kategori dampak penting. 3.3.2. Peningkatan Kebisingan Akibat Mobilisasi Alat dan Bahan Material Kegiatan mobilisasi alat dan bahan material akan berdampak terhadap kebisingan akibat aktivitas kendaraan pengangkut alat berat dan bahan material konstruksi. Peralatan untuk reklamasi yaitu penghampar/penimbun pasir, pemuat tanah, alat penggali, alat pancang vertikal drain, alat grading, sedangkan peralatan untuk shore protection yaitu alat angkut, penghampar material, pembantu penghampar material, barge dan kapal pembantu yang berjumlah 136 unit. Jenis dan volume material utama yang diperlukan untuk konstruksi Pulau H adalah Batu < 1 ton (314.000 m 3), Batu > 1 ton (217.000 m3), Pasir untuk tanggul (2,4 juta m3), Pasir untuk pulau (9,2 juta m3) dan Tanah urug/top soil (315.000 m3). Besaran dampak kebisingan di lingkungan sekitar jalan akses dihitung berdasarkan model rambatan bising (Gambar III.1). Pemodelan rambatan bising menunjukkan pada jarak 25 m tingkat kebisingan akan mencapai 64 dBA (Gambar III.2). Hasil pemantauan


III – 4


menunjukkan tingkat kebisingan di sekitar lokasi Reklamasi Pulau H adalah 54,7 dBA (U1) dan 50,6 dBA (U2). Dengan demikan saat kegiatan konstruksi proyek reklamasi Pulau H akan mencapai 64 dBA. Tingkat kebisingan ini sudah melebihi baku tingkat kebisingan sesuai KepMenLH No. 48 Tahun 1996 sebesar 55 dBA bagi peruntukkan perumahan dan pemukiman.

Gambar III.1. Model Rambatan Bising

Gambar III.2. Tingkat Kebisingan di Sekitar Lokasi Akibat Mobilisasi Alat dan Bahan Material Ditinjau dari besaran dampak, dampak kegiatan mobilisasi alat dan bahan material reklamasi terhadap peningkatan kebisingan tergolong dampak negatif besar. Dengan memperhatikan kriteria penentu dampak penting: 1. Jumlah manusia yang terkena dampak cukup banyak, sehingga dampak dapat digolongkan menjadi Penting (P). Analisis Dampak Lingkungan (ANDAL) Reklamasi Pulau H (Luas ± 63 Ha)

III – 5


2. Luas wilayah persebaran dampak cukup luas, sehingga dampak dapat digolongkan menjadi Penting (P). 3. Intensitas dampak relatif tinggi berlangsung singkat selama mobilisasi alat dan bahan material, sehingga dampak dapat digolongkan menjadi Tidak Penting (TP). 4. Komponen lingkungan yang terkena dampak lebih dari satu komponen, sehingga dampak dapat digolongkan menjadi Penting (P). 5. Dampak bersifat kumulatif dengan kegiatan lain yang ada di sekitar lokasi reklamasi Pulau H, sehingga tergolong dampak Penting (P). 6. Dampak terhadap peningkatan kebisingan ini dapat dipulihkan, sehingga dampak dapat digolongkan menjadi Tidak Penting (TP). Berdasarkan kriteria di atas, maka dampak terhadap peningkatan kebisingan termasuk kategori dampak penting. 3.3.3. Penurunan Kualitas Air Laut Akibat Aktivitas Tenaga Kerja Kegiatan/aktivitas buruh konstruksi proyek Reklamasi Pulau H sebanyak ± 300 orang berpotensi menghasilkan limbah cair domestik dari kegiatan Mandi Cuci Kakus (MCK). Limbah cair domestik tersebut apabila tidak dikelola dengan baik akan mengakibatkan menurunnya kualitas air laut dengan parameter utama pH, Total Suspended Solid (TSS), Ammonia (NH3), fosfat (PO4) dan BOD. Besaran dampak yang disebabkan dari rekrutmen dan aktivitas tenaga kerja terhadap penurunan kualitas air laut tergolong dampak negatif kecil, karena limbah cair pekerja konstruksi tidak dibuang langsung ke perairan laut dan keberadaan pekerja konstruksi tidak sekaligus, melainkan bertahap sesuai kemajuan pekerjaan di lapangan. Dengan memperhatikan kriteria penentu dampak penting: 1. Jumlah manusia yang terkena dampak cukup banyak, sehingga dampak dapat digolongkan menjadi Penting (P). 2. Luas wilayah persebaran dampak relatif terbatas di dekat bedeng pekerja, sehingga dampak dapat digolongkan menjadi Tidak Penting (TP). 3. Intensitas dampak relatif tinggi berlangsung cukup lama selama aktivitas tenaga kerja dan pekerjaan reklamasi berlangsung, sehingga dampak dapat digolongkan menjadi Penting (P). 4. Komponen lingkungan yang terkena dampak lebih dari satu komponen (kualitas air laut dan persepsi masyarakat), sehingga dampak dapat digolongkan menjadi Penting (P). 5. Dampak bersifat kumulatif dengan kegiatan lain yang ada di sekitar lokasi reklamasi Pulau H, sehingga tergolong dampak Penting (P). 6. Dampak terhadap penurunan kualitas air laut ini dapat dipulihkan, sehingga dampak dapat digolongkan menjadi Tidak Penting (TP).


III – 6


Berdasarkan kriteria di atas, maka dampak aktivitas tenaga kerja reklamasi terhadap penurunan kualitas air laut termasuk kategori dampak penting. 3.3.4. Penurunan Kualitas Air Laut Akibat Reklamasi Penurunan kualitas air laut berupa peningkatan TSS dapat terjadi pada saat kegiatan pekerjaan reklamasi. Prakiraan besaran dampak peningkatan TSS dilakukan dengan pemodelan sebaran TSS dengan skenario beban sebesar 10 kg/m 3. Pemodelan dilakukan dengan bantuan software MIKE 21 untuk daerah cakupan titik koordinat (sistem UTM 48S) Barat Laut 684439; 9343000 dan titik Tenggara 720913; 9322324, dengan mesh model tanpa dan dengan Pulau H. Hasil pemodelan menunjukkan konsentrasi TSS dapat mencapai 500 mg/L di lokasi pengisian pasir reklamasi. Konsentrasi TSS akan kembali normal pada jarak 100 – 300 m. Perairan terdampak saat surut (Gambar III.3) lebih luas dibanding saat pasang (Gambar III.4).

Gambar III.3. Sebaran TSS Saat Pasang


III – 7


Gambar III.4. Sebaran TSS Saat Surut Rona awal TSS di perairan lokasi reklamasi Pulau H saat pengurugan berkisar 17,6-24,7 mg/L. Dengan demikian saat kegiatan berlangsung TSS akan meningkat menjadi 517,6524,7 mg/L, sehingga besaran dampak tergolong negatif besar. Evaluasi sifat penting dampak adalah sebagai berikut: 1. Jumlah manusia yang terkena dampak cukup banyak, sehingga dampak dapat digolongkan menjadi Penting (P). 2. Luas wilayah persebaran dampak cukup luas, sehingga dampak dapat digolongkan menjadi Penting (P). 3. Intensitas dampak tinggi karena TSS berpotensi meningkat 500 mg/L dan berlangsung lama selama pekerjaan reklamasi, sehingga dampak dapat digolongkan menjadi Penting (P). 4. Komponen lingkungan yang terkena dampak lebih dari satu komponen, sehingga dampak dapat digolongkan menjadi Penting (P). 5. Dampak bersifat kumulatif dengan kegiatan lain yang ada di sekitar lokasi reklamasi Pulau H, sehingga tergolong dampak Penting (P).


III – 8


6. Dampak terhadap penurunan kualitas air laut ini dapat dipulihkan, sehingga dampak dapat digolongkan menjadi Tidak Penting (TP). Berdasarkan kriteria di atas, maka dampak terhadap penurunan kualitas air laut termasuk kategori dampak penting. 3.3.5. Peningkatan Volume Sampah Padat Akibat Aktivitas Tenaga Kerja Kegiatan/aktivitas buruh konstruksi proyek Reklamasi Pulau H sebanyak ± 300 orang juga berpotensi menghasilkan sampah padat berupa sisa-sisa makanan, minuman dan lain-lain yang apabila tidak dikelola dengan baik juga akan mengakibatkan menurunnya kualitas air laut di sekitarnya. Volume sampah padat yang akan ditimbulkan dari aktivitas tenaga kerja sebesar ± 0,9 m3/hari yang tergolong dampak negatif kecil. Dengan memperhatikan kriteria penentu dampak penting: 1. Jumlah manusia yang terkena dampak cukup banyak, sehingga dampak dapat digolongkan menjadi Penting (P). 2. Luas wilayah persebaran dampak sempit, terbatas di sekitar bedeng pekerja, sehingga dampak dapat digolongkan menjadi Tidak Penting (TP). 3. Intensitas dampak relatif kecil berlangsung selama aktivitas tenaga kerja berlangsung, sehingga dampak dapat digolongkan menjadi Tidak Penting (TP). 4. Komponen lingkungan yang terkena dampak lebih dari satu komponen (kualitas air laut, persepsi masyarakat), sehingga dampak dapat digolongkan menjadi Penting (P). 5. Dampak bersifat kumulatif dengan kegiatan lain yang ada di sekitar lokasi reklamasi Pulau H, sehingga tergolong dampak Penting (P). 6. Dampak terhadap peningkatan volume sampah padat ini dapat dipulihkan, sehingga dampak dapat digolongkan menjadi Tidak Penting (TP). Berdasarkan kriteria di atas, maka dampak terhadap peningkatan volume sampah padat termasuk kategori dampak penting. 3.3.6. Gangguan Utilitas Akibat Reklamasi Kegiatan Pengurugan/Reklamasi Pulau H dan pekerjaan tanggul akan berdampak terhadap utilitas yang ada di sekitar proyek (jalur Pipa PHE ONWJ dan Pipa PLN). Terhadap jarak tanggul dengan Pipa PHE ONWJ dan Pipa PLN telah ditetap jarak ± 146,58 m dari jarak minimal yang ditetapkan pada Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 146 Tahun 2014 yaitu jarak minimum kaki tanggul 40 m. Dampak terhadap gangguan utiltas ini berupa kemungkinan pecahnya pipa PHE ONWJ dan PLN yang akan berakibat terhadap gangguan suplai bahan bakar sehingga suplai listrik sistem Jawa Bali akan terganggu. Dengan demikian, besaran dampaknya tergolong negatif besar. Terkait dengan keamanan pipa PHE ONWJ, dengan asumsi pesimis dapat dijelaskan sebagai


III – 9


berikut: Elevasi berm 2,3 m, lebar berm 8 m, tinggi tanggul + 4,3 m (segmen 1, 2 dan 3 a), slope tanggul bagian atas 1 : 3, dan slope tanggul bagian bawah 1 : 6,. Jadi jarak puncak tanggul ke kaki lereng tanggul sekitar 49 m. Dengan desain jarak ke pipa PHE ONWJ sekitar 146,58 m, maka reklamasi pulau H disimpulkan aman bagi pipa PHE ONWJ. Hal ini termasuk aktivitas konstruksi dan penempatan alat berat untuk pembuatan tanggul dan pengurugan lahan reklamasi. Dengan memperhatikan kriteria penentu dampak penting: 1. Jumlah manusia yang terkena dampak banyak, sehingga dampak dapat digolongkan menjadi Penting (P). 2. Luas wilayah persebaran dampak luas, sehingga dampak dapat digolongkan menjadi Penting (P). 3. Intensitas dampak relatif tinggi berlangsung lama selama pekerjaan reklamasi, sehingga dampak dapat digolongkan menjadi Penting (P). 4. Komponen lingkungan yang terkena dampak lebih dari satu komponen (persepsi masyarakat dan kamtibmas), sehingga dampak dapat digolongkan menjadi Penting (P). 5. Dampak bersifat kumulatif dengan kegiatan lain yang ada di sekitar lokasi reklamasi Pulau H, sehingga tergolong dampak Penting (P). 6. Dampak terhadap gangguan utilitas ini sulit dipulihkan, sehingga dampak dapat digolongkan menjadi Penting (P). Berdasarkan kriteria di atas, maka dampak terhadap gangguan utilitas termasuk kategori dampak penting. 3.3.7. Terbukanya Kesempatan Kerja Akibat Rekrutmen Tenaga Kerja Kegiatan rekrutmen tenaga kerja konstruksi Reklamasi Pulau H diprakirakan akan berdampak positif terhadap kesempatan kerja bagi masyarakat. Kegiatan konstruksi Reklamasi Pulau H dengan luas ± 63 Ha akan menyerap tenaga kerja sebanyak ± 300 orang dan diprakirakan dapat menyerap tenaga kerja sekitar (Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan). Dalam pelaksanaan reklamasi, pemrakarsa (PT. Taman Harapan Indah) akan bekerjasama dengan beberapa kontraktor sehingga rekrutmen akan dilakukan oleh masing-masing kontraktor yang ditunjuk. Dengan ikut sertanya penduduk sekitar (Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan) sebagai tenaga kerja konstruksi proyek akan mengurangi jumlah pengangguran yang ada. Namun demikian, tenaga kerja konstruksi reklamasi memerlukan keahlian dan kualifikasi yang sulit dipenuhi dari warga sekitar, sehingga dampaknya tergolong dampak positif kecil. Dengan memperhatikan kriteria penentu dampak penting: 1. Jumlah manusia yang terkena dampak sedikit, sehingga dampak dapat digolongkan menjadi Tidak Penting (P).


III – 10


2. Luas wilayah persebaran dampak cukup luas, sehingga dampak dapat digolongkan menjadi Penting (P). 3. Intensitas dampak relatif tinggi namun berlangsung singkat selama rekrutmen tenaga kerja, sehingga dampak dapat digolongkan menjadi Tidak Penting (TP). 4. Komponen lingkungan yang terkena dampak lebih dari satu komponen (pendapatan masyarakat dan kamtibmas, sehingga dampak dapat digolongkan menjadi Penting (P). 5. Dampak bersifat kumulatif dengan kegiatan lain yang ada di sekitar lokasi reklamasi, sehingga tergolong dampak Penting (P). 6. Dampak terhadap terbukanya kesempatan kerja ini dapat dipulihkan, sehingga dampak dapat digolongkan menjadi Tidak Penting (TP). Berdasarkan kriteria di atas, maka dampak terhadap terbukanya kesempatan kerja termasuk kategori dampak penting. 3.3.8. Gangguan Aktivitas Nelayan Akibat Reklamasi Kegiatan reklamasi pada tahap konstruksi akan berdampak terhadap aktivitas nelayan yakni maneuver ponton, barge, alat pemasang batu untuk tanggul, serta peralatan yang lainnya. Berdasarkan laporan hasil pembinaan dan kegiatan pemerintah Kelurahan Pluit, Februari 2013, yang bermatapencaharian sebagai nelayan sebanyak 2.692 orang. Kegiatan-kegiatan tersebut di atas akan mengganggu aktivitas nelayan yang ingin melintas mencari ikan (melaut) ke Pantai Utara Jakarta maupun ke Pantai Utara Tangerang. Data dari pipp.djpt.kkp.go.id pada April 2015, memperlihatkan frekuensi kunjungan kapal di Pelabuhan Perikanan Nizam Zachman sebanyak 262 kali, dengan rincian kategori kapal > 20 – 30 GT sebanyak 86 kali, > 30 – 50 GT sebanyak 13 kali, > 50 – 100 GT sebanyak 99 kali dan > 100 – 200 sebanyak 64 kali. Hal ini menunjukkan di pelabuhan tersebut didominasi oleh kapal-kapal besar yang melaut di perairan laut dalam dan bukan di area rencana Reklamasi Pulau H. Pada saat konsultasi publik terungkap adanya kekuatiran nelayan terganggu aktivitasnya akibat kegiatan reklamasi. Kegiatan reklamasi Pulau H yang berpotensi menimbulkan gangguan terhadap aktivitas nelayan dan perikanan samudra adalah pada saat mobilisasi kapal TSHD, ponton/barge pengangkut pasir dan batu serta aktivitas pengurugan dan pekerjaan tanggul. Besaran dampak tergolong dampak negatif besar. Dengan memperhatikan kriteria penentu dampak penting: 1. Jumlah manusia yang terkena dampak cukup banyak, sehingga dampak dapat digolongkan menjadi Penting (P). 2. Luas wilayah persebaran dampak terbatas di sekitar lokasi Pulau H dan Causeway, sehingga dampak dapat digolongkan menjadi Tidak Penting (TP).


III – 11


3. Intensitas dampak relatif tinggi berlangsung lama selama pekerjaan reklamasi, sehingga dampak dapat digolongkan menjadi Penting (P). 4. Komponen lingkungan yang terkena dampak lebih dari satu komponen (pendapatan masyarakat dan persepsi masyarakat), sehingga dampak dapat digolongkan menjadi Penting (P). 5. Dampak bersifat kumulatif dengan kegiatan lain yang ada di sekitar lokasi reklamasi Pulau H (rencana reklamasi Pulau F dan G), sehingga tergolong dampak Penting (P). 6. Dampak terhadap gangguan aktivitas nelayan ini dapat dipulihkan, sehingga dampak dapat digolongkan menjadi Tidak Penting (TP). Berdasarkan kriteria di atas, maka dampak terhadap gangguan aktivitas nelayan termasuk kategori dampak penting. 3.3.9. Gangguan Aktivitas Nelayan Akibat Pekerjaan Causeway Kegiatan pekerjaan causeway sepanjang ± 300 m diprakirakan akan berdampak terhadap gangguan aktivitas nelayan yakni maneuver ponton, barge, alat pemasang batu untuk tanggul, serta peralatan yang lainnya. Besaran dampak yang disebabkan dari pekerjaan causeway sama dengan dampak kegiatan reklamasi Pulau H terhadap gangguan aktivitas nelayan, yaitu tergolong dampak negatif besar. Dengan adanya mobilisasi kapal pengangkut material dan pekerjaan fisik bangunan Causeway, akan mengakibatkan aktivitas nelayan yang biasanya melintasi di perairan sekitar lokasi causeway akan terganggu, dan para nelayan harus berputar ke arah utara dengan jarak lintas sekitar 1,0 km ke arah tengah. Dengan memperhatikan kriteria penentu dampak penting: 1. Jumlah manusia yang terkena dampak cukup banyak, sehingga dampak dapat digolongkan menjadi Penting (P). 2. Luas wilayah persebaran dampak terbatas di sekitar lokasi causeway, sehingga dampak dapat digolongkan menjadi Tidak Penting (TP). 3. Intensitas dampak relatif tinggi berlangsung singkat selama pekerjaan causeway, sehingga dampak dapat digolongkan menjadi Tidak Penting (TP). 4. Komponen lingkungan yang terkena dampak lebih dari satu komponen (pendapatan masyarakat dan persepsi masyarakat, sehingga dampak dapat digolongkan menjadi Penting (P). 5. Dampak bersifat kumulatif dengan kegiatan lain yang ada di sekitar lokasi Pulau H (recana reklamasi Pulau F dan G), sehingga tergolong dampak Penting (P). 6. Dampak terhadap gangguan aktivitas nelayan ini dapat dipulihkan, sehingga dampak dapat digolongkan menjadi Tidak Penting (TP). Berdasarkan kriteria di atas, maka dampak terhadap gangguan aktivitas nelayan termasuk kategori dampak penting.


III – 12


3.3.10. Gangguan Kamtibmas Akibat Mobilisasi Alat Dan Bahan Material Kegiatan mobilisasi alat dan bahan material konstruksi/pengangkutan batu, tanah urug dan pasir urug proyek Reklamasi Pulau H diprakirakan akan berdampak terhadap kamtibmas di sekitar lokasi proyek. Dampak yang akan terjadi merupakan dampak primer (langsung) akibat kasus pencurian alat dan bahan proyek, maupun dampak turunan (sekunder) akibat penurunan kualitas udara, kebisingan, pengotoran badan jalan dan gangguan kelancaran lalu lintas darat maupun laut di sekitar lokasi proyek yang dapat menimbulkan gangguan kamtibmas. Pada saat konsultasi publik, terdapat kekuatiran masyarakat terutama penghuni perumahan Pantai Mutiara akan terganggu akibat mobilisasi alat dan bahan material reklamasi yang melintas di sekitar perumahan Pantai Mutiara, sehingga hal ini perlu mendapat perhatian. Peralatan untuk reklamasi yaitu penghampar/penimbun pasir, pemuat tanah, alat penggali, alat pancang vertikal drain, alat grading, sedangkan peralatan untuk shore protection yaitu alat angkut, penghampar material, pembantu penghampar material, barge dan kapal pembantu yang berjumlah 136 unit. Jenis dan volume material utama yang diperlukan untuk konstruksi Pulau H adalah Batu < 1 ton (314.000 m3), Batu > 1 ton (217.000 m3), Pasir untuk tanggul (2,4 juta m3), Pasir untuk pulau (9,2 juta m3) dan Tanah urug/top soil (315.000 m3). Pada rona lingkungan menunjukan bahwa hasil pemantauan Kawasan Pantai Mutiara tahun 2010, menunjukkan bahwa pada persimpangan Jl. Pluit Utara Raya – Jl. Pluit Samudera 2 tergolong cukup padat pada jam sibuk pagi dan sore serta pada hari libur. Kepadatan ini bukan hanya disebabkan oleh kegiatan Pantai Mutiara, namun juga oleh kegiatan fasilitas umum yang dapat dicapai dari jalan-jalan di persimpangan ini antara lain sekolah dan gereja. Data persepsi masyarakat menunjukkan 89,2% setuju, sehingga besaran dampak terhadap kamtibmas tergolong dampak negatif kecil. Dengan memperhatikan kriteria penentu dampak penting: 1. Jumlah manusia yang terkena dampak cukup banyak, sehingga dampak dapat digolongkan menjadi Penting (P). 2. Luas wilayah persebaran dampak cukup luas, sehingga dampak dapat digolongkan menjadi Penting (P). 3. Intensitas dampak relatif tinggi berlangsung lama selama mobilisasi alat dan bahan material, sehingga dampak dapat digolongkan menjadi Penting (P). 4. Komponen lingkungan yang terkena dampak lebih dari satu komponen, sehingga dampak dapat digolongkan menjadi Penting (P). 5. Dampak bersifat kumulatif dengan kegiatan lain yang ada di sekitar lokasi reklamasi, sehingga tergolong dampak Penting (P).


III – 13


6. Dampak terhadap gangguan kamtibmas ini dapat dipulihkan, sehingga dampak dapat digolongkan menjadi Tidak Penting (TP). Berdasarkan kriteria di atas, maka dampak terhadap gangguan kamtibmas termasuk kategori dampak penting. 3.3.11. Gangguan Kamtibmas Akibat Reklamasi Kegiatan reklamasi Pulau H seluas ± 63 Ha diprakirakan akan berdampak terhadap Kamtibmas. Dampak yang akan terjadi terhadap kamtibmas merupakan dampak turunan (sekunder) akibat berbagai potensi dampak negatif yang muncul selama pelaksanaan reklamasi. Pada saat konsultasi publik terungkap adanya kekuatiran masyarakat/persepsi negatif masyarakat aka terkena dampak negatif selama kegiatan reklamasi Pulau H berlangsung terutama akibat pencemaran perairan, gangguan terhadap aktivitas nelayan, gangguan terhadap transportasi darat dan laut dan gangguan terhadap utilitas yang terdapat di sekitar lokasi Pulau H. Kekuatiran/persepsi negatif masyarakat ini pada akhirnya berpotensi menimbulkan dampak lanjutan berupa gangguan kamtibmas Mengingat pekerjaan reklamasi berlangsung di perairan pantai/laut, besaran dampak kegiatan reklamasi tehadap kamtimas tergolong dampak negatif kecil. Dengan memperhatikan kriteria penentu dampak penting: 1. Jumlah manusia yang terkena dampak sedikit, sehingga dampak dapat digolongkan menjadi Tidak Penting (TP). 2. Luas wilayah persebaran dampak terbatas di sekitar lokasi Pulau H, sehingga dampak dapat digolongkan menjadi Tidak Penting (TP). 3. Intensitas dampak relatif tinggi berlangsung lama selama pekerjaan reklamasi, sehingga dampak dapat digolongkan menjadi Penting (P). 4. Komponen lingkungan yang terkena dampak lebih dari satu komponen, sehingga dampak dapat digolongkan menjadi Penting (P). 5. Dampak bersifat kumulatif dengan kegiatan lain (rencana reklamasi Pulau F dan G) yang ada di sekitar lokasi reklamasi Pulau H, sehingga tergolong dampak Penting (P). 6. Dampak terhadap gangguan kamtibmas ini dapat dipulihkan, sehingga dampak dapat digolongkan menjadi Tidak Penting (TP). Berdasarkan kriteria di atas, maka dampak terhadap gangguan kamtibmas termasuk kategori dampak penting.


III – 14


3.3.12. Gangguan Kamtibmas Akibat Kegiatan Rekrutmen dan Aktivitas Tenaga Kerja Kegiatan/aktivitas buruh konstruksi proyek Reklamasi Pulau H sebanyak ± 300 orang diprakirakan akan berdampak terhadap kamtibmas. Aktivitas buruh konstruksi proyek Reklamasi Pulau H yang kurang sesuai dengan budaya masyarakat sekitar serta adanya dampak-dampak negatif yang diakibatkan oleh aktivitas buruh konstruksi tersebut pada akhirnya dapat menimbulkan gangguan kamtibmas. Mengingat di sekitar lokasi proyek saat ini terdapat berbagai kegiatan yang membutuhkan privacy, ketenangan dan kenyamanan yang tinggi seperti Kawasan Pantai Mutiara, maka hal ini perlu diperhatikan dan diantisipasi sejak dini. Besaran dampak tergolong dampak negatif besar, karena jumlah tenaga kerja yang akan ada cukup banyak (sebanyak ± 300 orang) dan bedeng pekerja berada di kawasan pemukiman elit Pantai Mutiara yang tergolong padat. Dengan memperhatikan kriteria penentu dampak penting: 1. Jumlah manusia yang terkena dampak cukup banyak, sehingga dampak dapat digolongkan menjadi Penting (P). 2. Luas wilayah persebaran dampak terbatas di sekitar lokasi Pulau H dan di bedeng pekerja, sehingga dampak dapat digolongkan menjadi Tidak Penting (TP). 3. Intensitas dampak relatif tinggi berlangsung lama selama rekrutmen dan aktivitas tenaga kerja, sehingga dampak dapat digolongkan menjadi Penting (P). 4. Komponen lingkungan yang terkena dampak lebih dari satu komponen, sehingga dampak dapat digolongkan menjadi Penting (P). 5. Dampak bersifat kumulatif dengan kegiatan lain yang ada di sekitar lokasi reklamasi, sehingga tergolong dampak Penting (P). 6. Dampak terhadap gangguan kamtibmas ini dapat dipulihkan, sehingga dampak dapat digolongkan menjadi Tidak Penting (TP). Berdasarkan kriteria di atas, maka dampak terhadap gangguan kamtibmas termasuk kategori dampak penting. 3.3.13. Perubahan Persepsi Masyarakat Akibat Rekrutmen dan Aktivitas Tenaga Kerja Kegiatan/aktivitas buruh konstruksi proyek Reklamasi Pulau H sebanyak ± 300 orang diprakirakan akan berdampak terhadap kamtibmas. Aktivitas buruh konstruksi proyek Reklamasi Pulau H yang kurang sesuai dengan budaya masyarakat sekitar serta adanya dampak-dampak negatif yang diakibatkan oleh aktivitas buruh konstruksi tersebut pada akhirnya dapat menimbulkan gangguan terhadap masyarakat sekitar. Mengingat di sekitar lokasi proyek saat ini terdapat berbagai kegiatan yang membutuhkan privacy, ketenangan dan kenyamanan yang tinggi seperti Kawasan Pantai Mutiara, maka hal ini perlu diperhatikan dan diantisipasi sejak dini. Pada saat konsultasi publik, terdapat harapan masyarakat Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara untuk dapat bekerja selama reklamasi Pulau H berlangsung.


III – 15


Besaran dampak yang disebabkan dari rekrutmen dan aktivitas tenaga kerja terhadap perubahan persepsi masyarakat tergolong dampak negatif besar, karena jumlah tenaga kerja yang akan ada cukup banyak (sebanyak ± 300 orang) dan bedeng pekerja berada di kawasan pemukiman elit Pantai Mutiara yang tergolong padat. Dengan memperhatikan kriteria penentu dampak penting: 1. Jumlah manusia yang terkena dampak cukup banyak, sehingga dampak dapat digolongkan menjadi Penting (P). 2. Luas wilayah persebaran dampak terbatas di sekitar lokasi Pulau H dan Bedeng Pekerja, sehingga dampak dapat digolongkan menjadi Tidak Penting (TP). 3. Intensitas dampak relatif tinggi berlangsung lama selama rekrutmen dan aktivitas tenaga kerja, sehingga dampak dapat digolongkan menjadi Penting (P). 4. Komponen lingkungan yang terkena dampak lebih dari satu komponen, sehingga dampak dapat digolongkan menjadi Penting (P). 5. Dampak bersifat kumulatif dengan kegiatan lain yang ada di sekitar lokasi reklamasi Pulau H, sehingga tergolong dampak Penting (P). 6. Dampak terhadap perubahan persepsi masyarakat ini dapat dipulihkan, sehingga dampak dapat digolongkan menjadi Tidak Penting (TP). Berdasarkan kriteria di atas, maka dampak terhadap perubahan persepsi masyarakat termasuk kategori dampak penting. 3.3.14. Perubahan Persepsi Masyarakat Akibat Kegiatan Mobilisasi Alat Dan Bahan Material Kegiatan mobilisasi alat dan bahan material konstruksi/pengangkutan batu, tanah urug dan pasir urug proyek Reklamasi Pulau H diprakirakan akan berdampak terhadap kamtibmas di sekitar lokasi proyek. Dampak yang akan terjadi merupakan dampak turunan (sekunder) akibat penurunan kualitas udara, kebisingan, pengotoran badan jalan dan gangguan kelancaran lalu lintas darat maupun laut di sekitar lokasi proyek yang dapat menimbulkan gangguan terhadap masyarakat sekitar. Kekuatiran tersebut telah disampaikan warga pada saat konsultasi publik sehingga perlu mendapat perhatian. Peralatan untuk reklamasi yaitu penghampar/penimbun pasir, pemuat tanah, alat penggali, alat pancang vertikal drain, alat grading, sedangkan peralatan untuk shore protection yaitu alat angkut, penghampar material, pembantu penghampar material, barge dan kapal pembantu yang berjumlah 136 unit. Jenis dan volume material utama yang diperlukan untuk konstruksi Pulau H adalah Batu < 1 ton (314.000 m 3), Batu > 1 ton (217.000 m3), Pasir untuk tanggul (2,4 juta m3), Pasir untuk pulau (9,2 juta m3) dan Tanah urug/top soil (315.000 m3). Mengingat, bahan material dan peralatan yang digunakan selama pekerjaan reklamasi banyak, maka besaran dampak Mobilisasi Alat Dan Bahan Material terhadap kamtibmas tergolong dampak negatif besar.


III – 16


Dengan memperhatikan kriteria penentu dampak penting: 1. Jumlah manusia yang terkena dampak cukup banyak, sehingga dampak dapat digolongkan menjadi Penting (P). 2. Luas wilayah persebaran dampak cukup luas, sehingga dampak dapat digolongkan menjadi Penting (P). 3. Intensitas dampak relatif tinggi berlangsung lama selama mobilisasi alat dan bahan material, sehingga dampak dapat digolongkan menjadi Penting (P). 4. Komponen lingkungan yang terkena dampak lebih dari satu komponen, sehingga dampak dapat digolongkan menjadi Penting (P). 5. Dampak bersifat kumulatif dengan kegiatan lain yang ada di sekitar lokasi reklamasi Pulau H, sehingga tergolong dampak Penting (P). 6. Dampak terhadap perubahan persepsi masyarakat ini dapat dipulihkan, sehingga dampak dapat digolongkan menjadi Tidak Penting (TP). Berdasarkan kriteria di atas, maka dampak terhadap perubahan persepsi masyarakat termasuk kategori dampak penting. 3.3.15. Perubahan Persepsi Masyarakat Akibat Reklamasi Kegiatan reklamasi Pulau H seluas ± 63 Ha diprakirakan akan berdampak terhadap Perubahan Persepsi Masyarakat. Dampak yang akan terjadi terhadap perubahan persepsi masyarakat merupakan dampak turunan (sekunder) akibat berbagai potensi dampak negatif yang muncul selama pelaksanaan reklamasi seperti gangguan terhadap aktivitas nelayan, gangguan terhadap transportasi darat dan laut, gangguan terhadap kegiatan sekitar/utilitas. Kekuatiran/persepsi negatif masyarakat ini telah disampaikan pada saat konsultasi publik. Mengingat pekerjaan reklamasi berlangsung di perairan pantai/laut dan dikaitkan dengan data persepsi masyarakat menunjukkan 89,2% setuju, besaran dampak kegiatan reklamasi tehadap persepsi masyarakat tergolong dampak negatif kecil. Dengan memperhatikan kriteria penentu dampak penting: 1. Jumlah manusia yang terkena dampak sedikit, sehingga dampak dapat digolongkan menjadi Tidak Penting (TP). 2. Luas wilayah persebaran dampak terbatas di sekitar lokasi Pulau H, sehingga dampak dapat digolongkan menjadi Tidak Penting (TP). 3. Intensitas dampak relatif tinggi berlangsung selama reklamasi, sehingga dampak dapat digolongkan menjadi Penting (P). 4. Komponen lingkungan yang terkena dampak lebih dari satu komponen, sehingga dampak dapat digolongkan menjadi Penting (P). 5. Dampak bersifat kumulatif dengan kegiatan lain yang ada di sekitar lokasi reklamasi Pulau H, sehingga tergolong dampak Penting (P). 6. Dampak terhadap perubahan persepsi masyarakat ini dapat dipulihkan, sehingga dampak dapat digolongkan menjadi Tidak Penting (TP).


III – 17


Berdasarkan kriteria di atas, maka dampak terhadap perubahan persepsi masyarakat termasuk kategori dampak penting. 3.3.16. Perubahan Persepsi Masyarakat Akibat Pekerjaan Causeway Kegiatan pekerjaan causeway diprakirakan akan berdampak terhadap perubahan persepsi masyarakat. Perubahan persepsi masyarakat terhadap rencana pembangunan Causeway merupakan bagian dari kekuatiran masyarakat terhadap Reklamasi Pulau H yang telah disampaikan pada saat konsultasi publik, karena Causeway merupakan bagian dari kegiatan Reklamasi Pulau H. Mengingat di wilayah studi (Kelurahan Pluit) penduduk yang bermatapencaharian sebagai nelayan sebanyak 2.692 orang dan dikaitkan dengan data persepsi masyarakat menunjukkan 89,2% setuju, maka dampak pekerjaan causeway terhadap perubahan persepsi masyarakat tergolong dampak negatif kecil. Dengan memperhatikan kriteria penentu dampak penting: 1. Jumlah manusia yang terkena dampak cukup banyak, sehingga dampak dapat digolongkan menjadi Penting (P). 2. Luas wilayah persebaran dampak terbatas di sekiar lokasi Causeway, sehingga dampak dapat digolongkan menjadi Tidak Penting (TP). 3. Intensitas dampak relatif tinggi berlangsung singkat selama pekerjaan causeway, sehingga dampak dapat digolongkan menjadi Tidak Penting (TP). 4. Komponen lingkungan yang terkena dampak lebih dari satu komponen, sehingga dampak dapat digolongkan menjadi Penting (P). 5. Dampak bersifat kumulatif dengan kegiatan lain yang ada di sekitar lokasi reklamasi, sehingga tergolong dampak Penting (P). 6. Dampak terhadap perubahan persepsi masyarakat ini dapat dipulihkan, sehingga dampak dapat digolongkan menjadi Tidak Penting (TP). Berdasarkan kriteria di atas, maka dampak terhadap perubahan persepsi masyarakat termasuk kategori dampak penting. 3.3.17. Gangguan Transportasi Darat Akibat Mobilisasi Alat Dan Bahan Material Kegiatan molilisasi alat dan bahan material pada tahap konstruksi proyek reklamasi Pulau H diprakirakan akan berdampak terhadap transportasi darat pada badan jalan yang dilalui kendaraan pengangkut alat dan bahan konstruksi/tanah urug tersebut. Pengangkutan alat berat dan bahan material konstruksi sebagian dilakukan melalui jalan darat terutama jalan lingkungan Kawasan Pantai Mutiara. Pengangkutan alat berat dan bahan konstruksi/tanah urug melalui jalan darat akan mengakibatkan meningkatnya arus lalu lintas, pengotoran badan jalan dan dapat menyebabkan kerusakan badan jalan bila melampaui daya dukung badan jalan yang dilalui. Jenis dan volume material utama yang akan melalui darat adalah tanah urug/top soil sebesar 315.000 m3. Mobilisasi tanah urug ini akan dilakukan dengan


III – 18


dump truk kapasitas 20 m3 dan berlangsung selama 6 bulan. Dengan demikian bangkitan truk di jalan sekitar seperti Jl. Pluit Samudera dan Jl. Pantai Mutiara akan mencapai 6-7 truk/jam atau 20 smp/jam, maka dampak mobilisasi alat dan bahan material terhadap gangguan transportasi darat tergolong dampak negatif besar. Dengan memperhatikan kriteria penentu dampak penting: 1. Jumlah manusia yang terkena dampak cukup banyak, sehingga dampak dapat digolongkan menjadi Penting (P). 2. Luas wilayah persebaran dampak cukup luas, sehingga dampak dapat digolongkan menjadi Penting (P). 3. Intensitas dampak relatif tinggi berlangsung lama selama mobilisasi alat dan bahan material, sehingga dampak dapat digolongkan menjadi Penting (P). 4. Komponen lingkungan yang terkena dampak lebih dari satu komponen, sehingga dampak dapat digolongkan menjadi Penting (P). 5. Dampak bersifat kumulatif dengan kegiatan lain yang ada di sekitar lokasi reklamasi, sehingga tergolong dampak Penting (P). 6. Dampak terhadap gangguan transportasi darat ini dapat dipulihkan, sehingga dampak dapat digolongkan menjadi Tidak Penting (TP). Berdasarkan kriteria di atas, maka dampak terhadap gangguan transportasi darat termasuk kategori dampak penting. 3.3.18. Gangguan Transportasi Laut Akibat Kegiatan Mobilisasi Alat dan Bahan Material Data dari pipp.djpt.kkp.go.id pada April 2015, memperlihatkan frekuensi kunjungan kapal di Pelabuhan Perikanan Nizam Zachman sebanyak 262 kali, dengan rincian kategori kapal > 20 – 30 GT sebanyak 86 kali, > 30 – 50 GT sebanyak 13 kali, > 50 – 100 GT sebanyak 99 kali dan > 100 – 200 sebanyak 64 kali. Hal ini menunjukkan di pelabuhan tersebut didominasi oleh kapal-kapal besar yang melaut di perairan laut dalam dan bukan di area rencana Reklamasi Pulau H. Peralatan untuk reklamasi yaitu penghampar/penimbun pasir, pemuat tanah, alat penggali, alat pancang vertikal drain, alat grading, sedangkan peralatan untuk shore protection yaitu alat angkut, penghampar material, pembantu penghampar material, barge dan kapal pembantu yang berjumlah 136 unit. Jenis dan volume material utama yang akan melalui laut adalah Batu < 1 ton (314.000 m 3), Batu > 1 ton (217.000 m3), Pasir untuk tanggul (2,4 juta m3) dan Pasir untuk pulau (9,2 juta m3). Mengingat volume peralatan dan bahan material yang akan digunakan selama kegiatan reklamasi berlangsung tergolong besar, maka dampak mobilisasi alat dan bahan material terhadap transportasi laut tergolong dampak negatif besar.


III – 19


Dengan memperhatikan kriteria penentu dampak penting: 1. Jumlah manusia yang terkena dampak cukup banyak, sehingga dampak dapat digolongkan menjadi Penting (P). 2. Luas wilayah persebaran dampak luas, sehingga dampak dapat digolongkan menjadi Penting (P). 3. Intensitas dampak relatif tinggi berlangsung lama selama mobilisasi alat dan bahan material, sehingga dampak dapat digolongkan menjadi Penting (P). 4. Komponen lingkungan yang terkena dampak lebih dari satu komponen (persepsi masyarakat dan kamtibmas), sehingga dampak dapat digolongkan menjadi Penting (P). 5. Dampak bersifat kumulatif dengan kegiatan lain yang ada di sekitar lokasi reklamasi Pulau H, sehingga tergolong dampak Penting (P). 6. Dampak terhadap transportasi laut ini dapat dipulihkan, sehingga dampak dapat digolongkan menjadi Tidak Penting (TP). Berdasarkan kriteria di atas, maka dampak terhadap gangguan transportasi laut termasuk kategori dampak penting. 3.3.19. Gangguan Transportasi Laut Akibat Reklamasi Besaran dampak yang disebabkan dari reklamasi seluas ± 63 Ha terhadap gangguan transportasi laut tergolong dampak negatif besar, karena lokasi Pulau H berdekatan dengan Pelabuhan Samudra Nizam Zachman yang merupakan pelabuhan samudra terbesar di Indonesia dengan aktivitas yang sangat padat. Dengan adanya reklamasi yaitu kegiatan manuver alat-alat berat yang akan mengakibatkan aktivitas kapal Pelabuhan Samudra Nizam Zachman. Dengan memperhatikan kriteria penentu dampak penting: 1. Jumlah manusia yang terkena dampak cukup banyak, sehingga dampak dapat digolongkan menjadi Penting (P). 2. Luas wilayah persebaran dampak terbatas di sekitar lokasi Pulau H, sehingga dampak dapat digolongkan menjadi Tidak Penting (P). 3. Intensitas dampak relatif rendah berlangsung selama reklamasi Pulau H, sehingga dampak dapat digolongkan menjadi Tidak Penting (TP). 4. Komponen lingkungan yang terkena dampak lebih dari satu komponen (persepsi masyarakat dan kamtibmas), sehingga dampak dapat digolongkan menjadi Penting (P). 5. Dampak bersifat kumulatif dengan kegiatan lain yang ada di sekitar lokasi reklamasi, sehingga tergolong dampak Penting (P). 6. Dampak terhadap gangguan transportasi laut ini dapat dipulihkan, sehingga dampak dapat digolongkan menjadi Tidak Penting (TP). Berdasarkan kriteria di atas, maka dampak terhadap gangguan transportasi laut termasuk kategori dampak penting.


III – 20


3.3.20. Gangguan Transportasi Laut Akibat Pekerjaan Causeway Kegiatan pekerjaan causeway diprakirakan akan berdampak terhadap gangguan transportasi laut. Besaran dampak merupakan dampak turunan yang disebabkan dari pekerjaan causeway terhadap gangguan transportasi laut tergolong dampak negatif kecil, karena lokasi Causeway bukan areal jalur pelayaran. Dengan adanya pekerjaan causeway yaitu kegiatan manuver alat-alat berat yang akan mengakibatkan aktivitas kapal Pelabuhan Samudra Nizam Zachman. Dengan memperhatikan kriteria penentu dampak penting: 1. Jumlah manusia yang terkena dampak sedikit, sehingga dampak dapat digolongkan menjadi Tidak Penting (P). 2. Luas wilayah persebaran dampak terbatas di sekitar lokasi Causeway, sehingga dampak dapat digolongkan menjadi Tidak Penting (TP). 3. Intensitas dampak relatif tinggi berlangsung singkat selama pekerjaan causeway, sehingga dampak dapat digolongkan menjadi Tidak Penting (TP). 4. Komponen lingkungan yang terkena dampak lebih dari satu komponen (persepsi masyarakat dan kamtibmas), sehingga dampak dapat digolongkan menjadi Penting (P). 5. Dampak bersifat kumulatif dengan kegiatan lain yang ada di sekitar lokasi reklamasi Pulau H, sehingga tergolong dampak Penting (P). 6. Dampak terhadap gangguan transportasi laut ini dapat dipulihkan, sehingga dampak dapat digolongkan menjadi Tidak Penting (TP). Berdasarkan kriteria di atas, maka dampak terhadap gangguan transportasi laut termasuk kategori dampak penting.

3.4. TAHAP PASCA KONSTRUKSI 3.4.1. Penurunan Kualitas Air Laut (Suhu) Akibat Keberadaan Causeway Keberadaan causeway Pulau H dengan struktur masif sepanjang ± 300 m berpotensi menyebabkan perubahan suhu air laut. Prakiraan besaran dampak perubahan suhu dilakukan lewat pemodelan perubahan suhu di titik inlet PLTU Muara Karang. Pemodelan dilakukan dengan bantuan software MIKE 21 untuk daerah cakupan titik koordinat (sistem UTM 48S) Barat Laut 684439; 9343000 dan titik Tenggara 720913; 9322324, dengan mesh model tanpa dan dengan Pulau H. Debit di dua titik outlet PLTU Muara Karang adalah 12 m3/s untuk outlet Barat dan 48 m3/s untuk outlet Timur. Hasil pemodelan menunjukkan pada suhu di titik inlet akan menurun 0,8-1,0 °C (Gambar III.5). Suhu air laut pada posisi inlet saluran air pendingin PLTU/PLTGU Muara Karang adalah sekitar 30,2 0C, sehingga tergolong dampak positif kecil.


III – 21


Gambar III.5. Perbandingan Suhu Air Laut Di Titik Inlet Sebelum Dan Sesudah Pekerjaan Causeway Debit outlet dan inlet yang diambil adalah 12 m3/s untuk outlet barat dan 48 m3/s untuk outlet timur. Skenario simulasi menggunakan thermal konservatif dari selisih terhadap temperatur air laut normal atau ΔT sebesar 100 C untuk inlet dan 60 C untuk outlet sebelah timur dan 40 C untuk outlet sebelah barat. Data arus yang digunakan adalah hasil simulasi hidrodinamika. Dengan memperhatikan kriteria penentu dampak penting: 1. Jumlah manusia yang terkena dampak cukup banyak, sehingga dampak dapat digolongkan menjadi Penting (P). 2. Luas wilayah persebaran dampak terbatas di sekitar lokasi Causeway, sehingga dampak dapat digolongkan menjadi Tidak Penting (TP). 3. Intensitas dampak relatif rendah berlangsung selama bangunan causeway ada, sehingga dampak dapat digolongkan menjadi Penting (P). 4. Komponen lingkungan yang terkena dampak lebih dari satu komponen (persepsi masyarakat dan kamtibmas), sehingga dampak dapat digolongkan menjadi Penting (P). 5. Dampak bersifat kumulatif dengan kegiatan lain yang ada di sekitar lokasi reklamasi, sehingga tergolong dampak Penting (P).


III – 22


6. Dampak terhadap perubahan pola arus ini dapat dipulihkan, sehingga dampak dapat digolongkan menjadi Tidak Penting (TP). Berdasarkan kriteria di atas, maka dampak terhadap perubahan pola arus termasuk kategori dampak penting. 3.4.2. Perubahan Pola Arus Akibat Keberadaan Lahan Reklamasi Keberadaan lahan reklamasi Pulau H diprakirakan akan berdampak terhadap perubahan pola arus. Prakiraan besaran dampak dilakukan dengan membandingkan pola arus sebelum dan sesudah reklamasi. Pemodelan dilakukan dengan bantuan software MIKE 21 untuk daerah cakupan titik koordinat (sistem UTM 48S) Barat Laut 684439; 9343000 dan titik Tenggara 720913; 9322324, dengan mesh model tanpa dan dengan Pulau H seperti pada Gambar III.6 dan kondisi batas pasang surut seperti pada Gambar III.7; sedangkan untuk debit discharge meliputi outlet PLTU 60 m3/s, Kali Karang 60 m3/s, dan inlet PLTU 60 m3/s.

Gambar III.6. Mesh Model Hidrodinamika


III – 23


Gambar III.7. Kondisi Batas Untuk Pasang Surut Verifikasi model hidrodinamika dilakukan dengan data lapangan tanggal 9 Mei 2013 4:00 sampai dengan tanggal 13 Mei 2013 4:00 saat kegiatan survei dilakukan. Pada simulasi periode ini adalah periode spring. Hasil perbandingan time-series diperlihatkan oleh Gambar III.8, sedangkan trendline dan korelasi diperlihatkan pada Gambar III.9. Verifikasi memberikan hasil yang baik baik dengan sedikit perbedaan magnitudo dan fasa.

Gambar III.8. Perbandingan Seri Waktu Data Pengukuran dan Model


III – 24


Gambar III.9. Korelasi Data Pengukuran Dan Model Hasil pemodelan pola arus sebelum reklamasi disajikan pada Gambar III.10 sampai dengan Gambar III.13 yang mewakili kondisi menuju pasang, pasang, menuju surut dan surut. Terlihat pola arus akibat operasi pompa memperlihatkan nilai kecepatan yang lebih dominan daripada arus akibat pasang surut. Pada kondisi sebelum reklamasi terlihat bahwa arus dari arah pompa Pluit dapat dengan bebas mengalir ke arah lepas pantai. Sedangkan pada elevasi muka air tidak terdapat perbedaan signifikan secara spasial di wilayah kajian dengan kata lain pada wilayah kajian memiliki fasa yang sama yang dilalui oleh pasang surut dari lepas pantai.

Gambar III.10. Pola Arus Saat Menuju Pasang Sebelum Reklamasi Analisis Dampak Lingkungan (ANDAL) Reklamasi Pulau H (Luas ± 63 Ha)

III – 25


Gambar III.11. Pola Arus Saat Pasang Sebelum Reklamasi

Gambar III.12. Pola Arus Saat Menuju Surut Sebelum Reklamasi Analisis Dampak Lingkungan (ANDAL) Reklamasi Pulau H (Luas ± 63 Ha)

III – 26


Gambar III.13. Pola Arus Saat Surut Pasang Sebelum Reklamasi Hasil simulasi perubahan pola arus akibat reklamasi Pulau H disajikan pada Gambar III.14 sampai dengan Gambar III.17. Terlihat bahwa reklamasi pulau H pada keempat kondisi tidak ada perubahan pola arus yang berarti dengan asumsi pompa bekerja dengan baik. Kondisi sirkulasi arus pasang surut sedikit berbeda dengan pada kondisi eksisting dimana di sebelah selatan reklamasi Pulau H kecepatan arus sangat kecil.


III – 27


Gambar III.14. Pola Arus Saat Menuju Pasang sesudah Reklamasi

Gambar III.15. Pola Arus Saat Pasang sesudah Reklamasi Analisis Dampak Lingkungan (ANDAL) Reklamasi Pulau H (Luas ± 63 Ha)

III – 28


Gambar III.16. Pola Arus Saat Menuju Surut sesudah Reklamasi

Gambar III.17. Pola Arus Saat Surut sesudah Reklamasi Analisis Dampak Lingkungan (ANDAL) Reklamasi Pulau H (Luas ± 63 Ha)

III – 29


Perbandingan parameter hidrodinamika seperti elevasi dan kecepatan arus dilakukan pada 4 titik. Titik 1 berada di dekat pompa Pluit, titik 2 di dekat rencana reklamasi Pulau H, titik 3 pada muara saluran pompa pasar ikan dan yang terakhir titik 4 di dekat antara muara Kali Karang dan sebelah barat pantai Mutiara (Gambar III.18).

Gambar III.18. Lokasi titik tinjau Tidak ditemukan perbedaan kecepatan arus yang berarti antara kondisi sebelum dengan sesudah reklamasi; pengoperasian pompa yang ada memberikan perbedaan kecepatan yang signifikan. Pada titik 1, berfungsinya pompa memberikan perubahan terhadap besaran kecepatan. Pada kondisi eksisting tanpa pompa kecepatan rata - rata hanya mencapai 0.0015 m/s meningkat menjadi 0.017 m/s dengan kehadiran pompa Pluit. Selanjutnya juga diperlihatkan tidak perubahan yang signifikan dengan terbangunnya reklamasi Pulau H dimana besaran kecepatan rata - rata tetap di sekitar 0.017 m/s.


III – 30


Gambar III.19. Perbandingan Elevasi Dan Kecepatan Arus Di Titik 1

Gambar III.20. Perbandingan Elevasi Dan Kecepatan Arus Di Titik 2 Analisis Dampak Lingkungan (ANDAL) Reklamasi Pulau H (Luas ± 63 Ha)

III – 31


Pada titik 2 berfungsinya pompa Pluit juga menambah besaran kecepatan arus dari 0.03 m/s menjadi 0.08 m/s. Sedangkan dibangunnya reklamasi Pulau H tidak memberikan dampak pengurangan maksimum ataupun minimum kecepatan arus. Pada titik 3 yaitu titik saluran pompa Pasar Ikan bermuara, keberadaan pompa tersebut meningkatkan besaran kecepatan sedangkan hadirnya reklamasi Pulau H tidak mengurangi kecepatan akibat terhalangnya pengaruh arus pasang surut. Pada titik 4 atau titik dimana keluarnya outlet 2 PLTU Muara Karang seperti pada kasus sebelumnya pompa meningkatkan besaran kecepatan daripada kondisi tanpa pompa, namun pada titik 4 ini berbeda dengan titik 3 dimana kehadiran reklamasi Pulau H tidak memberikan perubahan kecepatan. Dampak yang terjadi berupa perubahan kecepatan arus intensitasnya rendah, namun perubahan ini bersifat permanen. Dampak perubahan kecepatan arus ini termasuk dampak negatif kecil.

Gambar III.21. Perbandingan Elevasi Dan Kecepatan Arus Di Titik 3


III – 32


Gambar III.22. Perbandingan Elevasi Dan Kecepatan Arus Di Titik 4 Dengan memperhatikan kriteria penentu dampak penting: 1. Jumlah manusia yang terkena dampak cukup banyak, sehingga dampak dapat digolongkan menjadi Penting (P). 2. Luas wilayah persebaran dampak terbatas di sekitar lokasi Pulau H, sehingga dampak dapat digolongkan menjadi Tidak Penting (TP). 3. Intensitas dampak relatif rendah berlangsung lama selama lahan reklamasi Pulau H berada, sehingga dampak dapat digolongkan menjadi Tidak Penting (TP). 4. Komponen lingkungan yang terkena dampak lebih dari satu komponen, sehingga dampak dapat digolongkan menjadi Penting (P). 5. Dampak bersifat kumulatif dengan kegiatan lain yang ada di sekitar lokasi reklamasi Pulau H, sehingga tergolong dampak Penting (P). 6. Dampak terhadap perubahan pola arus ini sulit dipulihkan, sehingga dampak dapat digolongkan menjadi Penting (P). Berdasarkan kriteria di atas, maka dampak terhadap perubahan pola arus termasuk kategori dampak penting.


III – 33


3.4.3. Perubahan Pola Gelombang Akibat Keberadaan Lahan Reklamasi Keberadaan lahan reklamasi Pulau H diprakirakan akan berdampak terhadap perubahan pola gelombang. Prakiraan besaran dampak dilakukan dengan membandingkan pola gelombang sebelum dan sesudah reklamasi. Pemodelan gelombang dilakukan dengan software MIKE SW, dengan skenario tinggi gelombang maksimum 4 m dan periode 13,017 s dari Utara. Pola gelombang sebelum reklamasi untuk kondisi maksimum diperlihatkan pada Gambar III.23 dan Gambar III.24. Arah dominan gelombang sampai ke daerah pantai Mutiara adalah dari Barat Laut sedangkan tinggi gelombang maksimum yang terjadi sebelum gelombang tersebut pecah adalah sekitar 1.4 m di utara pantai Mutiara. Setelah gelombang pecah secara berangsur angsur energinya pun berkurang dimana di pantai Mutiara sekitar 0.8 m. Hal ini pun berlaku untuk kondisi dimana pulau H telah terbangun tetapi terjadi pengurangan yang cukup signifikan di muara waduk Pluit. Gelombang musim barat datang dari arah Barat Laut dengan ketinggian maksimum 4 meter. Hasil simulasi pada musim barat pada kondisi eksisting dan kondisi reklamasi terbangun diperlihatkan oleh Gambar III.23 dan Gambar III.24. Energi gelombang meluruh seiring dengan penjalaran menuju pantai Jakarta. Tinggi gelombang pada lokasi reklamasi mencapai 0.6 m pada kondis eksisting, sedangkan pada kondisi reklamasi Pulau H terbangun, tinggi gelombang berkurang drastis terutama di daerah bayangan reklamasi. Di daerah bayangan tersebut mencapai 0.1 m.


III – 34


Gambar III.23. Gelombang musim barat dengan kondisi eksisting

Gambar III.24. Gelombang musim barat pada dengan Pulau H terbangun Analisis Dampak Lingkungan (ANDAL) Reklamasi Pulau H (Luas ± 63 Ha)

III – 35


Gelombang musim timur datang dari arah Timur Laut juga dengan ketinggian maksimum 4 meter. Hasil simulasi pada pada musim timur pada kondisi eksisting dan kondisi reklamasi terbangun diperlihatkan oleh Gambar III.25 dan Gambar III.26. Energi gelombang meluruh seiring dengan penjalaran menuju pantai Jakarta.Tinggi gelombang pada lokasi reklamasi mencapai 0.9 m pada kondisi eksisting, sedangkan pada kondisi reklamasi Pulau H terbangun, tinggi gelombang berkurang drastis terutama di daerah bayangan reklamasi.Di daerah bayangan tersebut mencapai 0.4 m. Apabila meninjau kedua musim angin dominan tersebut maka gelombang dari musim timur memberikan gelombang yang lebih besar di lokasi reklamasi baik pada kondisi eksisting maupun kondisi reklamasi Pulau H terbangun. Pada kondisi Pulau H terbangun di daerah bayangan bangunan reklamasi tinggi gelombang yang terjadi lebih tinggi pada musim timur diakibatkan bentuk morfologi Pulau H yang terbuka kearah timur.

Gambar III.25. Gelombang musim timur dengan kondisi eksisting


III – 36


Gambar III.26. Gelombang musim timur dengan Pulau H terbangun Hasil kajian dari simulasi gelombang memberikan gambaran bahwa pembangunan reklamasi Pulau H dapat mengurangi efek serangan gelombang di daerah bayangan Pulau H baik pada musim barat yaitu sebesar 83% dan musim timur sebesar 65%. Hal ini diakibatkan oleh morfologi Pulau H yang terbuka di sebelah timur. Besaran dampak keberadaan lahan reklamasi terhadap pola gelombang ini tergolong negatif kecil. Dengan memperhatikan kriteria penentu dampak penting: 1. Jumlah manusia yang terkena dampak cukup banyak, sehingga dampak dapat digolongkan menjadi Penting (P). 2. Luas wilayah persebaran dampak cukup luas, sehingga dampak dapat digolongkan menjadi Penting (P). 3. Intensitas dampak relatif tinggi berlangsung lama selama pekerjaan reklamasi Pulau H, sehingga dampak dapat digolongkan menjadi Penting (P). 4. Komponen lingkungan yang terkena dampak lebih dari satu komponen, sehingga dampak dapat digolongkan menjadi Penting (P). 5. Dampak bersifat kumulatif dengan kegiatan lain yang ada di sekitar lokasi reklamasi Pulau H, sehingga tergolong dampak Penting (P). 6. Dampak terhadap perubahan pola gelombang ini sulit dipulihkan, sehingga dampak dapat digolongkan menjadi Penting (P).


III – 37


Berdasarkan kriteria di atas, maka dampak terhadap perubahan pola gelombang termasuk kategori dampak penting. 3.4.4. Abrasi Dan Sedimentasi Akibat Keberadaan Lahan Reklamasi Perubahan abrasi dan sedimentasi merupakan dampak turunan perubahan pola arus. Prakiraan besaran dampak dilakukan lewat pemodelan transpor sedimen. Pola endapan sedimen diperlihakan oleh Gambar III.27 dan Gambar III.28. Warna merah menggambarkan nilai endapan sebesar 0.9 m .Pada kajian ini dapat diperlihatkan pola endapan sedimen secara kualitatif dimana ada beberapa daerah yang mengalami endapan dan Sedangkan endapan terjadi di sekitar mulut saluran muara pompa Pluit atau sebelah tenggara dari rencana wilayah reklamasi Pulau H. Pola endapan pada scenario eksisting dan rencana tidak terdapat perbedaan yang signifikan. Namun akibat dari adanya sumber sedimen dari pompa menyebabkan adanya endapan di depan mulut pompa. Pompa yang mengeluarkan sumber sedimen memberikan pengurangan gerusan sehingga tampak pada Gambar III.27 dan Gambar III.28 hampir tidak terjadi gerusan dengan efek sedimentasi bertambah ditandai dengan bertambahnya area-area dimana terjadi sedimentasi.

Gambar III.27. Endapan sedimen pada kondisi eksisting Analisis Dampak Lingkungan (ANDAL) Reklamasi Pulau H (Luas ± 63 Ha)

III – 38


Gambar III.28. Endapan sedimen pada kondisi pulau H terbangun Untuk melihat perbedaan antara kondisi eksisting dan reklamasi Pulau H terbangun dilakukan ekstraksi data pada titik tertentu seperti yang diperlihatkan oleh Gambar III.29. Titik tersebut berada pada mulut muara saluran pompa Pluit. Pada Gambar III.30 memperlihatkan area tersedimentasi yaitu di dekat saluran keluar dari Pompa Pluit. Gambar III.30 dan Gambar III.31 tidak memperlihatkan perbedaan yang signifikan terjadinya sedimentasi di lokasi kajian. Dan juga pada kondisi eksisting dan Pulau H terbangun tidak ada perbedaan yang signifikan. Terlihat pada Gambar III.32 adanya perbedaan sekitar 0.05% dalam sedimentasi dasar perairan.


III – 39


Gambar III.29. Lokasi titik pengamatan

Gambar III.30. Endapan sedimen pada titik pengamatan kondisi eksisting


III – 40


Gambar III.31. Endapan sedimen pada titik pengamatan kondisi Pulau H terbangun

Gambar III.32. Perbandingan pada kedua kondisi Besaran dampak perubahan abrasi dan sedimentasi dapat disimpulkan sebagai berikut: 1. Keberadaan reklamasi Pulau H tidak mempengaruhi sirkulasi sedimen di lokasi studi. 2. Terjadi pengendapan sedimen di lokasi muara pompa Pluit akibat sedimen yang dibawa oleh pompa Pluit dan gerusan dari muara secara lokal. Tidak terdapat perbedaan perubahan level dasar air yang signifikan antara lokasi eksisting dan reklamasi Pulau H. 3. Besaran dampak tergolong dampak negatif kecil.


III – 41


Dengan memperhatikan kriteria penentu dampak penting: 1. Jumlah manusia yang terkena dampak cukup banyak, sehingga dampak dapat digolongkan menjadi Penting (P). 2. Luas wilayah persebaran dampak cukup luas, sehingga dampak dapat digolongkan menjadi Penting (P). 3. Intensitas dampak relatif tinggi berlangsung lama selama pekerjaan reklamasi Pulau H, sehingga dampak dapat digolongkan menjadi Penting (P). 4. Komponen lingkungan yang terkena dampak lebih dari satu komponen (kualitas air laut dan persepsi masyarakat), sehingga dampak dapat digolongkan menjadi Penting (P). 5. Dampak bersifat kumulatif dengan kegiatan lain (rencana reklamasi Pulau F, G dan I Bagian Barat) yang ada di sekitar lokasi reklamasi, sehingga tergolong dampak Penting (P). 6. Dampak terhadap perubahan Abrasi dan Sedimentasi ini sulit dipulihkan, sehingga dampak dapat digolongkan menjadi Penting (P). Berdasarkan kriteria di atas, maka dampak terhadap penurunan kualitas air laut termasuk kategori dampak penting. 3.4.5. Penurunan Muka Tanah (Land Subsidence) Keberadaan lahan reklamasi Pulau H seluas ± 63 Ha pada tahap pasca konstruksi akan berdampak terhadap penurunan muka tanah (land subsidence). Informasi land subsidence dari sumber referensi Abidin et al penurunan muka tanah di daratan Jakarta antara 6-15 cm/tahun. Dalam Per. Gub. No. 146 Tahun 2014 tentang Pedomen Teknis Membangun dan Pelayanan Perizinan Prasarana Reklamasi Kawasan Strategis Pantai Utara Jakarta sebagai acuan referensi penurunan muka tanah antara 7-14 cm/tahun, sedangkan desain teknis reklamasi yang digunakan di Pulau H asumsi penurunan muka tanah sebesar 7,5 cm. Besaran dampak yang disebabkan keberadaan lahan reklamasi terhadap penurunan muka tanah tergolong dampak negatif besar. Dengan memperhatikan kriteria penentu dampak penting: 1. Jumlah manusia yang terkena dampak cukup banyak, sehingga dampak dapat digolongkan menjadi Penting (P). 2. Luas wilayah persebaran dampak terbatas di lokasi lahan reklamasi Pulau H, sehingga dampak dapat digolongkan menjadi Tidak Penting (TP). 3. Intensitas dampak relatif rendah berlangsung singkat selama masa settlement lahan reklamasi, sehingga dampak dapat digolongkan menjadi Tidak Penting (TP). 4. Komponen lingkungan yang terkena dampak lebih dari satu komponen, sehingga dampak dapat digolongkan menjadi Penting (P). 5. Dampak bersifat kumulatif sejalan dengan waktu, sehingga tergolong dampak Penting (P).


III – 42


6. Dampak terhadap penurunan muka tanah ini dapat dipulihkan, sehingga dampak dapat digolongkan menjadi Tidak Penting (TP). Berdasarkan kriteria di atas, maka dampak terhadap penurunan muka tanah termasuk kategori dampak penting. 3.4.6. Perubahan Persepsi Masyarakat Akibat Keberadaan Lahan Reklamasi Keberadaan lahan reklamasi diperkirakan akan berdampak terhadap perubahan persepsi masyarakat. Dampak yang akan muncul tergolong dampak negatif kecil, mengingat lingkungan sekitar Pulau H merupakan kawasan pemukiman Pantai Mutiara dan terdapat perkampungan nelayan serta padat dengan berbagai kegiatan sekitar PLTU Muara Karang, Pelabuhan Nusantara Nizam Zachman dan lain-lain). Keberadaan pulau reklamasi diapresiasi positif oleh masyarakat, sebagaimana terekam dalam survai responden dimana 89,2% responden menyatakan setuju dengan kegiatan reklamasi Pulau H. Jika demikian, maka dampak terhadap reklamasi Pulau H dapat berpotensi bersifat negatif, jika harapan masyarakat terhadap kesempatan kerja, pencemaran lingkungan, gangguan terhadap akses nelayan tidak terealisasi. Dengan memperhatikan kriteria penentu dampak penting: 1. Jumlah manusia yang terkena dampak banyak, sehingga dampak dapat digolongkan menjadi Penting (TP). 2. Luas wilayah persebaran dampak terbatas di sekitar lokasi Pulau H, sehingga dampak dapat digolongkan menjadi Tidak Penting (TP). 3. Intensitas dampak relatif tinggi berlangsung selama lahan reklamasi Pulau H berada, sehingga dampak dapat digolongkan menjadi Penting (P). 4. Komponen lingkungan yang terkena dampak lebih dari satu komponen, sehingga dampak dapat digolongkan menjadi Penting (P). 5. Dampak bersifat kumulatif dengan kegiatan lain yang ada di sekitar lokasi reklamasi Pulau H, sehingga tergolong dampak Penting (P). 6. Dampak terhadap perubahan persepsi masyarakat ini dapat dipulihkan, sehingga dampak dapat digolongkan menjadi Tidak Penting (TP). Berdasarkan kriteria di atas, maka dampak terhadap perubahan persepsi masyarakat termasuk kategori dampak penting.


III – 43


1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 1. 2. 3. 4. 1. 2.

FISIK KIMIA Penurunan Kualitas Udara Peningkatan Kebisingan Penurunan Kualitas Air Laut Perubahan Pola Arus Perubahan Pola Gelombang Abrasi dan Sedimentasi Peningkatan Volume Sampah Padat Gangguan Utilitas Penurunan Muka Tanah (Land Subsidence) SOSEKBUD – KESEHATAN MASYARAKAT Terbukanya Kesempatan Kerja Gangguan Aktivitas Nelayan Gangguan Kamtibmas Perubahan Persepsi Masyarakat TATA RUANG Gangguan Transportasi Darat Gangguan Transportasi Laut

Keterangan: + k b p tp

-b/p -b/p

-k/p

-b/p


Tahap Pasca Konstruksi +k/p


Keberadaan Causeway

Pekerjaan Causeway

-b/p

-b/p

+k/p -b/p -b/p

Reklamasi

Tahap Konstruksi -k/p


Komponen Lingkungan


No.


Komponen Kegiatan


Tabel 3.1. Prakiraan Dampak Penting Reklamasi Pulau H

-k/p -k/p -k/p -b/p

-k/p -b/p

-b/p -k/p -k/p

-b/p

-b/p -b/p

-k/p

-k/p

-k/p

-k/p

= negatif = positif = kecil = besar = penting = tidak penting


III – 44

Evaluasi Secara Holistik

BAB IV EVALUASI SECARA HOLISTIK TERHADAP DAMPAK LINGKUNGAN 4.1. TELAAHAN HOLISTIK TERHADAP DAMPAK PENTING Sebagaimana diuraikan pada BAB III tentang analisis prakiraan dampak penting yang menghasilkan informasi mengenai besaran dan sifat penting dampak untuk setiap dampak penting (DP). Selanjutnya akan dilakukan evaluasi atau telaahan keterkaitan dan interaksi seluruh dampak penting, baik dampak penting yang tergolong dampak primer, sekunder maupun tersier. Evaluasi terhadap dampak penting tersebut dilakukan dengan menggunakan instrument bagan alir dampak penting, sehingga akan terlihat mana dampak penting yang tergolong dampak langsung (primer) dan mana dampak penting yang tidak langsung (sekunder atau tersier). Hasil evaluasi terhadap dampak penting hipotetik tersebut digunakan sebagai acuan dalam menentukan upaya-upaya pengendalian dampak negatif dan penanganan dampak positif yang dituangkan dalam Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL). 4.1.1. Tahap Pra-Konstruksi Kegiatan yang dilakukan pada tahap prakonstruksi adalah penetapan lokasi. Kegiatan ini akan menimbulkan dampak penting berupa perubahan persepsi masyarakat. Dampak ini merupakan dampak langsung (primer). 4.1.2. Tahap Konstruksi Kegiatan pada tahap konstruksi meliputi rekrutmen dan aktivitas tenaga kerja, mobilisasi alat dan bahan, reklamasi dan pekerjaan causeway. Kegiatan rekrutmen dan aktivitas tenaga kerja akan menimbulkan dampak penting terbukanya kesempatan kerja, penurunan kualitas air laut dan peningkatan volume sampah padat, yang selanjutnya akan menimbulkan dampak turunan berupa perubahan persepsi masyarakat dan gangguan kamtibmas. Jumlah tenaga kerja yang terlibat dapat mencapai 300 orang. Rekrutmen tenaga kerja sebanyak ± 300 orang ini merupakan dampak positif primer. Dalam pelaksanaan konstruksi proyek, pemrakarsa kegiatan (PT. Taman Harapan Indah) akan bekerjasama dengan beberapa kontraktor sehingga rekrutmen akan dilakukan oleh masingmasing kontraktor/sub kontraktor yang ditunjuk. Tenaga kerja konstruksi proyek yang akan direkrut oleh masing-masing kontraktor/sub kontraktor sebagian berasal dari penduduk sekitar proyek (Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan). Dengan ikut sertanya penduduk Analisis Dampak Lingkungan (ANDAL) Reklamasi Pulau H (Luas ± 63 Ha)

IV – 1


sekitar (Kecamatan Penjaringan) sebagai tenaga kerja konstruksi proyek akan mengurangi jumlah pengangguran yang ada. Hal ini sejalan dengan harapan masyarakat sekitar dan tokoh masyarakat yang disampaikan pada saat konsultasi publik dan wawancara dengan responden yang mengharapkan adanya manfaat dari pembangunan proyek yang berkaitan dengan penyerapan tenaga kerja lokal. Terbukanya kesempatan kerja ini pada akhirnya akan berdampak lebih lanjut (dampak sekunder dan tersier) terhadap persepsi positif masyarakat (Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan) dan kamtibmas. Aktivitas tenaga kerja konstruksi proyek sebanyak ± 300 orang berpotensi menghasilkan limbah cair domestik dari kegiatan mandi cuci kakus (MCK). Limbah cair domestik tersebut apabila tidak dikelola dengan baik pada akhirnya akan mengakibatkan menurunnya kualitas air laut di sekitarnya dengan parameter utama pH, Total Suspended Solid (TSS), Ammonia (NH3), Phospat (PO4) dan BOD. Dampak terhadap penurunan kualitas air laut merupakan dampak langsung (primer) yang akan berdampak terhadap kehidupan biota laut dan persepsi masyarakat (dampak sekunder dan tersier). Kegiatan buruh konstruksi sebanyak 300 orang tersebut akan menghasilkan sampah padat berupa sisa-sisa makanan, minuman dan lain-lain. Dampak terhadap sampah padat ini merupakan dampak langsung (dampak primer) yang akan berdampak lebih lanjut terhadap persepsi masyarakat (dampak sekunder) dan gangguan kamtibmas (dampak tersier). Kegiatan mobilisasi alat dan bahan akan berdampak penting primer berupa gangguan transportasi darat dan transportasi laut. Transportasi tanah urug (tanah merah) sebanyak ± 315.000 m3 akan berdampak terhadap transportasi darat pada badan jalan yang dilalui kendaraan pengangkut (Jl. Pluit Raya dan jalan lingkungan Kawasan Pantai Mutiara). Kegiatan tersebut akan mengakibatkan meningkatnya arus lalu lintas, pengotoran badan jalan dan dapat mengakibatkan kerusakan badan jalan bila tonase kendaraan pengangkut alat dan bahan konstruksi melampaui daya dukung badan jalan yang dilalui. Dampak terhadap transportasi darat ini merupakan dampak primer yang akan berdampak lebih lanjut terhadap kualitas udara (dampak sekunder), persepsi masyarakat (dampak tersier) dan kamtibmas (dampak kuarter). Aktivitas truk pengangkut tanah urug juga merupakan sumber kebisingan yang berpotensi melebihi baku tingkat kebisingan. Kegiatan mobilisasi pasir urug dan batu akan meningkatkan aktivitas transportasi laut. Dampak ini merupakan dampak primer. Gangguan transportasi laut akan menimbulkan dampak sekunder gangguan aktivitas nelayan yang selanjutnya akan berdampak terhadap persepsi masyarakat dan kamtibmas (dampak sekunder dan tersier). Kegiatan Reklamasi Pulau H seluas ± 63 Ha akan menimbulkan dampak penting Penurunan Kualitas Air Laut, Gangguan Utilitas, Gangguan Aktivitas Nelayan, Gangguan Kamtibmas, Perubahan Persepsi Masyarakat, Gangguan Transportasi Laut. Kegiatan reklamasi akan meningkatkan Total Suspended Solid (TSS) air laut sekitar lokasi Pulau H. Peningkatan TSS


IV – 2


ini berpotensi mecapai lebih dari 5 kali kondisi biasa tanpa kegiatan. Meningkatnya TSS ini akan mengakibatkan berkurangnya penetrasi sinar matahari ke dalam perairan sehingga produktivitas primer menurun dan kandungan oksigen terlarut dalam perairan laut akan berkurang. Hal ini pada akhirnya akan berdampak terhadap kehidupan biota laut (plankton, benthos dan nekton). Kegiatan reklamasi akan berdampak terhadap gangguan utilitas di sekitar rencana Reklamasi Pulau H. Berdasarkan lokasi rencana Reklamasi Pulau H terdapat Pipa PHE ONWJ, maka recana reklamasi Pulau H akan dilakukan pergeseran dengan jarak minimal dengan pipa tersebut ± 146,58 m yang ditetapkan dalam Peraturan Gubernur 146 Tahun 2014 tentang Ketentuan Teknis Membangun dan Pelayanan Perizinan Prasarana Reklamasi Kawasan Strategis Pantura Jakarta. Dampak terhadap gangguan utilitas merupakan dampak langsung (dampak primer) yang akan berdampak lebih lanjut terhadap persepsi masyarakat (dampak sekunder) dan kamtibmas (dampak tersier). Kegiatan reklamasi dan pekerjaan causeway diprakirakan akan berdampak terhadap aktivitas nelayan di sekitarnya akibat pelaksanaan pekerjaan konstruksi fisik di lapangan. Mengingat saat ini, di sekitar lokasi proyek (Kelurahan Pluit) terdapat Pelabuhan Muara Baru dan Pelabuhan Nizam Zahman yang beraktivitas di sekitar lokasi proyek, maka hal ini perlu mendapat perhatian. Dampak gangguan terhadap aktivitas nelayan merupakan dampak langsung (primer) yang akan berdampak lebih lanjut terhadap persepsi masyarakat (sekunder) dan kamtibmas (tersier). 4.1.3. Tahap Pasca Konstruksi Kegiatan tahap pascakonstruksi meliputi keberadaan causeway, keberadaan lahan reklamasi, demobilisasi peralatan. Keberadaan causeway akan menyebabkan dampak penting penurunan kualitas air laut. Keberadaan causeway yang konstruksinya masif akan mengubah pola persebaran buangan air pendingin PLTU Muara Karang. Debit di dua titik outlet PLTU Muara Karang adalah 12 m3/s untuk outlet Barat dan 48 m3/s untuk outlet Timur. Hasil pemodelan menunjukkan pada suhu di titik inlet akan menurun 0,8-1,0 °C. Dampak kualitas air laut (suhu) merupakan dampak positif yang bersifat langsung (primer). Keberadaan lahan reklamasi Pulau H akan berdampak penting terhadap pola arus Keberadaan lahan reklamasi seluas ± 63 Ha dan causeway akan mengakibatkan terjadinya perubahan pola arus menyusur pantai (longshore current) di sekitar lokasi proyek. Perubahan ini merupakan dampak langsung (primer) yang akan berdampak lebih lanjut terhadap abrasi dan sedimentasi (dampak sekunder), persepsi masyarakat (dampak tersier) dan kamtibmas (dampak kuarter). Dampak yang terjadi merupakan dampak lanjutan yang prosesnya dimulai sejak tahap konstruksi dan terus berlanjut hingga tahap pasca konstruksi.


IV – 3


Keberadaan lahan reklamasi Pulau H juga berdampak penting terhadap pola gelombang Keberadaan lahan reklamasi seluas ± 63 Ha akan mengakibatkan terjadinya perubahan pola gelombang di sekitar lokasi proyek. Perubahan pola gelombang ini merupakan dampak langsung (primer) yang akan berdampak lebih lanjut terhadap abrasi dan sedimentasi (dampak sekunder), persepsi masyarakat (dampak tersier) dan kamtibmas (dampak kuarter). Dampak yang terjadi merupakan dampak lanjutan yang prosesnya dimulai sejak tahap konstruksi dan terus berlanjut hingga tahap pasca konstruksi. Keberadaan lahan reklamasi juga akan mengakibatkan terjadinya abrasi dan sedimentasi akibat perubahan pola arus (arus menyusur pantai) dan pola gelombang di sekitar lokasi proyek. Dampak yang akan terjadi merupakan dampak lanjutan yang prosesnya dimulai sejak tahap konstruksi dan terus berlanjut hingga tahap pasca konstruksi. Dampak abrasi dan sedimentasi ini merupakan dampak sekunder yang akan berdampak lebih lanjut terhadap persepsi masyarakat dan kamtibmas. Pada tahap pasca konstruksi yang berdampak penting terhadap penurunan muka tanah adalah keberadaan lahan reklamasi. Dampak yang terjadi merupakan dampak langsung (primer) yang akan berdampak lebih lanjut terhadap persepsi masyarakat (dampak sekunder). Keberadaan lahan reklamasi Pulau H seluas ± 63 Ha akan berdampak penting terhadap persepsi masyarakat. Dampak yang terjadi merupakan dampak turunan (sekunder/tersier) akibat dampak-dampak negatif yang akan muncul akibat keberadaan lahan reklamasi dan demobilisasi peralatan konstruksi, seperti banjir, abrasi dan sedimentasi yang akan berlanjut terhadap dampak gangguan kamtibmas.


IV – 4

Evaluasi Secara Holistik Rencana Kegiatan Reklamasi Pulau H




Tahap Konstruksi



Keberadaan Causeway

Pekerjaan Causeway

Reklamasi








Perubahan Pola Arus


Gangguan Utilitas



Abrasi dan Sedimentasi Penurunan Kualitas Udara



Gangguan Kamtibmas

Gambar IV.1. Bagan Alir Dampak Penting Analisis Dampak Lingkungan (ANDAL) Reklamasi Pulau H (Luas ± 63 Ha)

IV – 5


4.2. ARAHAN PENGELOLAAN DAMPAK LINGKUNGAN Pengelolaan lingkungan hidup disusun untuk menangani dampak penting yang telah diprediksi dari kajian ANDAL dengan menggunakan pendekatan-pendekatan rasional yang akan diterapkan melalui pendekatan teknologi, sosial ekonomi dan institusi. Pendekatan teknologi adalah cara-cara pengelolaan lingkungan hidup yang berorientasi pada teknologi yang dapat digunakan untuk mengelola dampak penting lingkungan hidup dari suatu kegiatan. Pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan melalui aplikasi teknologi yang dapat diterapkan oleh pemrakarsa dengan mempertimbangkan biaya dan kemampuan. Pendekatan sosial ekonomi dilakukan dalam rangka menanggulangi dampak besar dan penting melalui tindakan-tindakan yang bermotifkan sosial ekonomi, penyediaan fasilitas umum dan fasilitas sosial untuk masyarakat serta bantuan sosial kemasyarakatan lainnya sesuai dengan kemampuan yang dimiliki Pemrakarsa. Pendekatan institusi adalah mekanisme kelembagaan yang akan ditempuh Pemrakarsa dalam rangka menanggulangi dampak besar dan penting lingkungan hidup. Pendekatan ini mencakup pengelolaan lingkungan melalui koordinasi dengan instansi yang berwenang dalam pengawasan dampak lingkungan dan kerjasama dengan instansi terkait dalam pengendalian dampak lingkungan hidup. 4.2.1. Tahap Pra-Konstruksi 1.

Perubahan Persepsi Masyarakat Arahan pengelolaan lingkungan adalah: a. Melakukan sosialisasi rencana kegiatan Reklamasi Pulau H kepada masyarakat/tokoh masyarakat sekitar (Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan). b. Memberi informasi kepada masyarakat luas tentang rencana kegiatan reklamasi Pulau H melalui pengumuman di media masa dan pengumuman di Kantor Kelurahan Pluit. c. Melakukan koordinasi dengan berbagai instansi terkait di sekitar lokasi proyek terutama Kelurahan Pluit, Lembaga Musyawarah Kelurahan (LMK) berkaitan dengan rencana kegiatan Reklamasi Pulau H seluas ± 63 Ha. d. Membentuk Divisi Hubungan Masyarakat (Humas) yang berperan serta sebagai penghubung antara Pemrakarsa Kegiatan (PT. Taman Harapan Indah) dengan masyarakat/instansi terkait. Arahan pemantauan lingkungan adalah: Pemantauan persepsi masyarakat dilakukan dengan wawancara secara purposive sampling dengan responden yang dapat mewakili aspirasi masyarakat sekitar (Kelurahan Pluit). Data yang ada ditabulasi dan dianalisis secara deskriptif.


IV – 6


4.2.2. Tahap Konstruksi 1.

Penurunan Kualitas Udara Arahan pengelolaan lingkungan adalah: a. Menggunakan kendaraan angkutan proyek yang layak operasi (lulus uji KIR). b. Pengangkutan tanah urug melalui jalan raya tidak melebihi kapasitas angkut dan ditutup terpal sehingga tidak tercecer. c. Pengaturan waktu mobilisasi alat dan bahan material, yaitu pukul 22.00-05.00 d. Membatasi kecepatan kendaraan pengangkut saat melewati daerah perumahan e. Menempatkan petugas kebersihan untuk membersihkan badan jalan sekitar (Kawasan Pantai Mutiara) yang dilalui kendaraan pengangkut bila ada ceceran tanah urug yang dapat mengakibatkan tebaran debu. Arahan pemantauan lingkungan adalah: Pemantauan kualitas udara tahap konstruksi di lokasi proyek dilakukan dengan pengambilan sampel udara dengan gas sampler dan kertas saring untuk dianalisis di laboratorium sesuai Standar Nasinonal Indonesia (SNI). Parameter yang diukur adalah CO, SO2, NO2, dan debu. Data yang diperoleh dibandingkan dengan baku mutu udara ambient (SK. Gubernur KDKI Jakarta Nomor 551 Tahun 2001) serta rona awal pada studi ANDAL.

2.

Peningkatan Kebisingan Arahan pengelolaan lingkungan adalah: a. Menggunakan kendaraan angkutan proyek yang layak operasi (lulus uji KIR) b. Pengaturan waktu mobilisasi alat dan bahan material, yaitu pukul 22.00-05.00 c. Pengangkutan sebagian besar peralatan dan bahan material reklamasi melalui jalur laut. Arahan pemantauan lingkungan adalah: Pemantauan tingkat kebisingan tahap konstruksi di lokasi proyek dilakukan dengan alat Sound Level Meter. Data yang diperoleh dibandingkan dengan baku mutu kebisingan (SK. Gubernur KDKI Jakarta Nomor 551 Tahun 2001) serta rona awal pada studi ANDAL.

3.

Penurunan Kualitas Air Laut Arahan pengelolaan lingkungan adalah: a. Pengelolaan Reklamasi: 1) Mengatur penurunan pasir ke dasar laut pada kecepatan rendah dalam volume yang relatif kecil, tersebar dan merata.


IV – 7


2) Pentahapan pekerjaan reklamasi (zonasi) 3) Menjaga dan mengontrol sambungan pipa penyemprot pasir setiap hari selama pekerjaan pengurugan/reklamasi berlangsung. 4) Memasang silt screen untuk meminimalkan penyebaran sedimen dan padatan di perairan sekitar Pulau H. 5) Pengurugan tanah merah (top soil) pada lokasi-lokasi ruang terbuka hijau/taman dilakukan setelah penanggulan sehingga tidak tercecer ke perairan di sekitar recana Pulau H. 6) Memasang drainase vertikal (vertical drain) untuk mempercepat konsolidasi bahan urugan. 7) Pentahapan pekerjaan pembuatan tanggul (zonasi) 8) Pengaturan peletakan batuan untuk mengurangi turbulensi air laut b. Pengelolaan Pekerjaan Causeway: 1) Pengaturan pekerjaan Causeway dari daratan ke pulau reklamasi 2) Pembuatan causeway ini bersifat massif dengan lebar pada puncaknya sebesar 30 m dengan tinggi pada puncak LLWS+4m. Causeway ini berfungsi sebagai penghubung antara daratan dengan pulau reklamasi. Maksimum overtoping yang diperbolehkan pada causeway ini adalah 5l/s/m. c. Pengelolaan Aktivitas Tenaga Kerja: 1) Menyediakan tempat sampah (basah dan kering) di lokasi proyek untuk menampung sampah dari aktivitas buruh konstruksi dan mengangkutnya setiap hari ke lokasi pembuangan akhir bekerjasama dengan Suku Dinas Kebersihan Kota Administrasi Jakarta Utara/pihak swasta yang memiliki Izin BPTSP Provinsi DKI Jakarta. 2) Menyediakan sarana MCK Portable di sekitar lokasi proyek selama tahap konstruksi reklamasi dan bila sudah penuh disedot/diangkut dengan Mobil Air Kotor Suku Dinas Kebersihan Kota Administrasi Jakarta Utara. 3) Menerapkan ketentuan/peraturan larangan (tata tertib) bagi buruh konstruksi untuk tidak membuang sampah padat dan limbah cair ke perairan laut dan pantai sekitar lokasi proyek. Arahan pemantauan lingkungan adalah: Pemantauan kualitas air laut di sekitar lokasi kegiatan dilakukan dengan pengambilan sampel air laut menggunakan jerigen putih volume 2 liter untuk dianalisis di laboratorium sesuai SNI. Data yang ada dibandingkan dengan baku mutu sesuai KEP. 51/MENLH/2004 Lampiran III untuk Biota Laut.


IV – 8


4.

Peningkatan Volume Sampah Padat Arahan pengelolaan lingkungan adalah: a. Tenaga kerja konstruksi proyek akan ditempatkan di bedeng-bedeng sementara (kontainer) yang terdapat di dekat lokasi reklamasi (Kawasan Pantai Mutiara) dilengkapi dengan kontainer sampah terpisah untuk sampah organik dan anorganik. b. Menerapkan ketentuan/peraturan larangan (tata tertib) buruh konstruksi untuk tidak membuang sampah padat ke perairan laut dan pantai di perairan pantai/laut dan di bedeng pekerja. c. Menyediakan tempat-tempat sampah di pantai sekitar lokasi proyek dan di bedeng pekerja yang dipisahkan antara sampah organik dan anorganik untuk menampung sampah padat dari aktivitas buruh konstruksi reklamasi. d. Melakukan pengawasan kebersihan lingkungan di sekitar lokasi reklamasi dan di bedeng pekerja secara kontinyu setiap hari yang dilakukan oleh petugas kebersihan khusus selama konstruksi reklamasi berlangsung. e. Membersihkan perairan sekitar proyek dan bedeng pekerja dari sampah-sampah yang ada setiap hari yang dilakukan oleh petugas kebersihan khusus selama tahap konstruksi reklamasi berlangsung. f. Secara periodik, setiap hari sampah padat yang terkumpul diangkut ke lokasi pembuangan akhir bekerjasama dengan Suku Dinas Kebersihan Kota Administrasi Jakarta Utara atau pihak swasta yang mempunyai izin dari BPTSP Provinsi DKI Jakarta. Arahan pemantauan lingkungan adalah: Pemantauan sampah padat di area lokasi bedeng pekerja dilakukan dengan pengamatan dan pencatatan di lapangan. Data yang diperoleh dan dianalisis secara deskriptif.

5.

Gangguan Utilitas Arahan pengelolaan lingkungan adalah: a. Melakukan pekerjaan tanggul dan reklamasi sesuai pedoman teknis pada Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 146 Tahun 2014 yakni jarak minimal kaki tanggul pulau reklamasi adalah 40 m terhadap jaringan pipa PHE ONWJ. Jarak minimal dasar tanggul dengan pipa PHE ONWJ yang akan dilakukan di reklamasi Pulau H adalah 146,58 m. b. Pengaturan posisi peralatan pembuatan tanggul dan pengurugan pada jarak aman terhadap pipa PHE ONWJ c. Menghentikan kegiatan pengurugan/reklamasi apabila terjadi gangguan terhadap utilitas di sekitar lokasi reklamasi.


IV – 9


d. Melakukan koordinasi dengan PT. Pertamina, Pelabuhan Perikanan Nizam Zachman, Pelabuhan Muara Baru, Pengelola Kawasan Pantai Mutiara dan PLTGU Muara Karang. Arahan pemantauan lingkungan adalah: Pemantauan utilitas di sekitar lokasi reklamasi Pulau H terutama pada pipa PHE ONWJ dilakukan dengan pengamatan di lapangan. Data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif. 6.

Terbukanya Kesempatan Kerja Arahan pengelolaan lingkungan adalah: a. Menginformasikan adanya lowongan kerja yang dibutuhkan melalui Kantor Kelurahan Pluit dan Kecamatan Penjaringan. b. Bekerjasama dengan unsur Kelurahan Pluit untuk mengisi peluang kesempatan kerja. Mengutamakan/memprioritaskan kepada penduduk sekitar proyek (Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan) untuk mengisi lowongan pekerjaan yang ada sepanjang memenuhi persyaratan yang berlaku dan sesuai kualifikasi yang dibutuhkan. c. Mewajibkan kepada Kontraktor Pelaksana Reklamasi Pulau H untuk menggunakan tenaga kerja sekitar proyek (Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan) sepanjang memenuhi persyaratan yang berlaku dan sesuai kualifikasi yang dibutuhkan. Arahan pemantauan lingkungan adalah: Pemantauan kesempatan kerja di sekitar lokasi proyek dilakukan dengan mengkaji data yang ada di bagian personalia proyek. Data yang ada dianalisis secara deskriptif.

7.

Gangguan Aktivitas Nelayan Arahan pengelolaan lingkungan adalah: a. Pengelolaan Reklamasi: 1) Melakukan koordinasi/sosialisasi adanya rencana kegiatan reklamasi Pulau H kepada komunitas nelayan yang bermukim di sekitar lokasi proyek (Kelurahan Pluit). 2) Melakukan koordinasi dengan organisasi masyarakat (ormas) atau kelompok masyarakat, seperti himpunan nelayan, dewan kelurahan, tokoh masyarakat dan lain-lain. 3) Memasang tanda-tanda rambu lalu lintas pelayaran di sekitar lokasi reklamasi, terutama pada saat tambat di lokasi mooring dan kegiatan fisik berlangsung sehingga tidak mengganggu aktivitas nelayan di sekitar lokasi proyek.


IV – 10


4) Memasang tanda-tanda rambu lalu lintas pelayaran di sekitar lokasi tanggul, terutama pada saat tambat di lokasi mooring dan kegiatan fisik berlangsung sehingga tidak mengganggu aktivitas nelayan di sekitar lokasi proyek. b. Pengelolaan Pekerjaan Causeway: 1) Melakukan koordinasi/sosialisasi adanya rencana kegiatan pembuatan Causeway Pulau H kepada komunitas nelayan yang bermukim di sekitar lokasi proyek (Kelurahan Pluit). 2) Melakukan koordinasi dengan organisasi masyarakat (ormas) atau kelompok masyarakat, seperti himpunan nelayan, dewan kelurahan, tokoh masyarakat dan lain-lain. 3) Memasang tanda-tanda rambu lalu lintas pelayaran di sekitar lokasi Causeway Pulau H terutama pada saat tambat di lokasi mooring dan kegiatan fisik berlangsung sehingga tidak mengganggu aktivitas nelayan di sekitar lokasi proyek. Arahan pemantauan lingkungan adalah: Pemantauan gangguan aktivitas nelayan di lokasi proyek dilakukan dengan pengamatan dan pencatatan bentuk-bentuk gangguan lingkungan yang terjadi di lapangan. Data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif. 8.

Gangguan Kamtibmas Arahan pengelolaan lingkungan adalah: a. Pengelolaan Mobilisasi alat dan bahan material: 1) Mengelola berbagai dampak yang akan muncul akibat kegiatan mobilisasi alat dan bahan material Reklamasi Pulau H seperti penurunan kualitas udara, kebisingan dan gangguan transportasi darat dan laut. 2) Melakukan koordinasi dengan aparat keamanan sekitar (Polisi Air, Linmas, Babinsa, aparat Kel. Pluit, Lembaga Musyawarah Kelurahan dan lain-lain). b. Pengelolaan Reklamasi: 1) Mengelola berbagai dampak yang akan muncul akibat kegiatan Reklamasi Pulau H seperti penurunan kualitas air laut, peningkatan kuantitas air permukaan, dan gangguan transportasi darat dan laut. 2) Menempatkan satuan petugas pengaman di sekitar lokasi reklamasi. 3) Melakukan koordinasi dengan aparat keamanan sekitar (Polisi Air, Pelabuhan Samudra Nizam Zachman, Linmas, Babinsa, aparat Kel. Pluit, Lembaga Musyawarah Kelurahan dan lain-lain).


IV – 11


c. Pengelolaan Aktivitas Tenaga Kerja: 1) Mengelola berbagai dampak yang akan muncul akibat aktivitas buruh konstruksi Pulau H seperti penurunan kualitas air laut dan peningkatan volume sampah padat. 2) Menempatkan satuan petugas pengaman di sekitar lokasi proyek dan bedeng pekerja. 3) Mewajibkan penggunaan tanda pengenal (ID card) bagi yang keluar masuk ke lokasi proyek. 4) Mewajibkan kepada pekerja/buruh konstruksi proyek untuk mematuhi peraturan dan menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan proyek selama tahap konstruksi reklamasi berlangsung. 5) Melakukan koordinasi dengan aparat keamanan sekitar (Polisi Air, Linmas, Babinsa, aparat Kel. Pluit, Lembaga Musyawarah Kelurahan dan lain-lain). Arahan pemantauan lingkungan adalah: Pemantauan kamtibmas di di sekitar lokasi proyek dilakukan dengan pengamatan dan pencatatan bentuk-bentuk gangguan lingkungan yang terjadi di lapangan, mengkaji data yang tersedia di bagian keamanan PT. Taman Harapan Indah. Data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif. 9.

Perubahan Persepsi Masyarakat Arahan pengelolaan lingkungan adalah: a. Pengelolaan mobilisasi alat dan bahan material: 1) Koordinasi dengan berbagai instansi terkait di sekitar lokasi proyek terutama dengan Sudin Perhubungan Kota Administrasi Jakarta Utara selama Mobilisasi alat dan bahan material Reklamasi. 2) Mengelola berbagai dampak yang akan muncul selama mobilisasi alat dan bahan material Reklamasi Pulau H (kualitas udara, kebisingan, transportasi darat dan laut). b. Pengelolaan Reklamasi: 1) Melakukan sosialisasi rencana Reklamasi Pulau H kepada masyarakat/tokoh masyarakat Kelurahan Pluit dan instansi terkait (Pelabuhan Samudra Nizam Zachman, PT Pertamina Hulu Energi ONWJ, PT PLN, PT Nusantara Regas dll) 2) Koordinasi dengan berbagai instansi terkait di sekitar lokasi proyek terutama dengan Pelabuhan Samudra Nizam Zachman, PT Pertamina Hulu Energi ONWJ, PT PLN, PT Nusantara Regas, Kelurahan Pluit, Lembaga Musyawarah Kelurahan Pluit selama pekerjaan reklamasi. 3) Membentuk Divisi Hubungan Masyarakat (Humas) yang berperan sebagai penghubung antara Pemrakarsa Kegiatan (PT. Taman Harapan Indah) dengan masyarakat/instansi terkait.


IV – 12


4) Mengelola berbagai dampak negatif yang akan muncul selama tahap konstruksi Reklamasi Pulau H (kualitas air laut, abarasi dan sedimentasi, kuantitas air permukaan, sampah padat, biota laut, transportasi darat dan laut) serta gangguan terhadap utilitas sekitar proyek c. Pengelolaan pekerjaan Causeway: 1) Mengelola berbagai dampak yang akan muncul selama pekerjaan tanggul reklamasi Pulau H (kualitas air laut, transportasi laut dan gangguan aktivitas nelayan). 2) Koordinasi dengan berbagai instansi terkait di sekitar lokasi proyek terutama dengan Pelabuhan Samudra Nizam Zachman, PT Pertamina Hulu Energi ONWJ, PT PLN, PT Nusantara Regas selama pekerjaan Causeway Pulau H d. Pengelolan aktivitas tenaga kerja: 1) Mengelola berbagai dampak yang akan muncul akibat aktivitas buruh konstruksi Pulau H seperti penurunan kualitas air laut dan peningkatan volume sampah padat. 2) Mewajibkan kepada pekerja/buruh konstruksi proyek untuk mematuhi peraturan dan menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan proyek selama tahap konstruksi reklamasi berlangsung. 3) Membentuk Divisi Hubungan Masyarakat (Humas) yang berperan sebagai penghubung antara Pemrakarsa Kegiatan (PT. Taman Harapan Indah) dengan masyarakat/instansi terkait. Arahan pemantauan lingkungan adalah: Pemantauan persepsi masyarakat dilakukan dengan wawancara secara purposive sampling dengan responden yang dapat mewakili aspirasi masyarakat sekitar (Kelurahan Pluit). Data yang ada ditabulasi dan dianalisis secara deskriptif. 10. Gangguan Transportasi Darat Arahan pengelolaan lingkungan adalah: a. Sebelum kegiatan mobilisasi alat dan bahan material konstruksi dimulai, pemrakarsa proyek (PT Taman Harapan Indah) akan menginformasikan, berkoordinasi/komunikasi dengan tokoh masyarakat kawasan Pantai Mutiara b. Pengangkutan tanah urug/tanah merah oleh kontraktor/suplier dilakukan sesuai jalur transportasi darat yang telah ditentukan sesuai SOP dan berkoordinasi dengan Dinas Perhubungan dan Transpotasi DKI Jakarta. c. Pemrakarsa Kegiatan (PT. Taman Harapan Indah) nantinya akan memeriksa kebenaran lokasi tanah urug/tanah merah dan memiliki Dokumen Lingkungan (AMDAL dan/atau UKL/ UPL).


IV – 13


d. Kontraktor/suplier tanah urug/tanah merah harus memberikan uang jaminan perbaikan/pemeliharaan jalan ke Pemda/Walikota Kota Administrasi Jakarta Utara dan mematuhi ketentuan SK Walikota Kota Administrasi Jakarta Utara Nomor 13 tahun 2000 tentang Reklamasi/Pengurugan. e. Pengangkutan alat dan bahan material konstruksi/tanah urug dilakukan tidak pada jam-jam sibuk, yaitu pada malam hari antara pukul 22.00 – 05.00 WIB. f. Kendaraan pengangkut tanah dilengkapi dengan penutup/terpal dan muatan tanah urug tidak melebihi kapasitas angkut kendaraan yang digunakan sehingga tanah tidak tercecer dan mengotori badan jalan. g. Tonase kendaraan pengangkut tanah yang digunakan tidak melampaui daya dukung/kapasitas badan jalan yang dilalui sehingga tidak terjadi kerusakan badan jalan. h. Kendaraan pengangkut tanah dibersihkan terlebih dahulu sebelum meninggalkan lokasi sumber tanah galian dan lokasi proyek. i. Kontraktor/suplier tanah urug/tanah merah wajib menjaga kebersihan dan kondisi badan jalan, dan harus menempatkan petugas pengelola kebersihan jalan di sekitar proyek setiap hari selama pengangkutan tanah berlangsung. Arahan pemantauan lingkungan adalah: Pemantauan transportasi darat di sekitar proyek dilakukan dengan pengamatan dan pencatatan lapangan. Data yang ada dianalisis secara deskriptif dengan metode daya dukung beban jalan (V/C Ratio) dan tingkat pelayanan badan jalan, serta kecepatan. 11. Gangguan Transportasi Laut Arahan pengelolaan lingkungan adalah: a. Pengangkutan pasir urug oleh kontraktor/suplier dilakukan sesuai jalur transportasi laut yang telah ditentukan sesuai SOP dan berkoordinasi dengan Suku Dinas Perhubungan dan Transpotasi Laut Kota Administrasi Jakarta Utara. b. Mengikuti peraturan pelayaran yang berlaku di wilayah yang dilewati dari lokasi pengerukan sampai ke lokasi reklamasi/proyek dan sebaliknya, termasuk kelengkapan sarana navigasi. c. Berkoordinasi dengan Pelabuhan Nizam Zachman dan Kesyahbandaran Pelabuhan Sunda Kelapa. d. Memasang tanda-tanda rambu lalu lintas pelayaran di sekitar lokasi proyek, terutama pada saat tambat di lokasi mooring sehingga tidak mengganggu kapalkapal yang lewat ke daerah tersebut. e. Pemrakarsa Kegiatan (PT. Taman Harapan Indah) nantinya akan memeriksa kebenaran lokasi penambangan pasir urug dan memiliki Dokumen Lingkungan (AMDAL dan/atau UKL/UPL).


IV – 14


Arahan pemantauan lingkungan adalah: Pemantauan gangguan transportasi laut di sekitar proyek dilakukan dengan pengamatan dan pencatatan lapangan. Data yang ada dianalisis secara deskriptif. 4.2.3. Tahap Pasca Konstruksi 1.

Penurunan Kualitas Air Laut (Suhu) Arahan pengelolaan lingkungan adalah: a. Melakukan maintenance dredging pada kanal sisi Selatan Pulau H agar outlet dari PLTU Muara Karang tidak terganggu. Arahan pemantauan lingkungan adalah: Pemantauan kualitas air laut di sekitar lokasi kegiatan dilakukan dengan pengambilan sampel air laut menggunakan jerigen putih volume 2 liter untuk dianalisis di laboratorium sesuai SNI. Data yang ada dibandingkan dengan baku mutu sesuai KEP. 51/MENLH/2004 Lampiran III untuk Biota Laut.

2.

Perubahan Pola Arus Arahan pengelolaan lingkungan adalah: a. Melakukan maintenance dredging di lokasi terjadinya sedimentasi berdasarkan hasil pemantauan setelah pulau H terbentuk sesuai rekomendasi dari Pelabuhan Samudra Nizam Zachman dan Kesyahbandaran Sunda Kelapa. Arahan pemantauan lingkungan adalah: Pemantauan perubahan pola arus tahap pasca konstruksi di sekitar perairan laut lokasi kegiatan dilakukan dengan pengamatan dan pencatatan di lapangan. Data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif dan visual, yakni dalam bentuk grafik stickplot arus berdasarkan waktu, dari gambar stickplot tersebut akan terlihat kecepatan dan arah selama pengukuran.

3.

Perubahan Pola Gelombang Arahan pengelolaan lingkungan adalah: a. Melakukan maintenance dredging di lokasi terjadinya sedimentasi berdasarkan hasil pemantauan setelah pulau H terbentuk sesuai rekomendasi dari Pelabuhan Samudra Nizam Zachman dan Kesyahbandaran Sunda Kelapa. Arahan pemantauan lingkungan adalah: Pemantauan perubahan pola gelombang tahap konstruksi di lokasi proyek dilakukan dengan pengamatan dan pencatatan di lapangan. Data yang diperoleh dianalisis


IV – 15


secara deskriptif dan visual, yakni dalam bentuk grafik stickplot gelombang berdasarkan waktu, dari gambar stickplot tersebut akan terlihat tinggi gelombang dan arah selama pengukuran. 4.

Abrasi dan Sedimentasi Arahan pengelolaan lingkungan adalah: a. Melakukan maintenance dredging di lokasi terjadinya sedimentasi berdasarkan hasil pemantauan setelah pulau H terbentuk sesuai rekomendasi dari Pelabuhan Samudra Nizam Zachman dan Kesyahbandaran Sunda Kelapa. Arahan pemantauan lingkungan adalah: Pemantauan perubahan pola gelombang tahap konstruksi di lokasi proyek dilakukan dengan Pengamatan langsung di lapangan. Data yang ada dibandingkan dengan data abrasi dan sedimentasi awal sebelum kegiatan dimulai.

5.

Penurunan Muka Tanah (Land Subsidence) Arahan pengelolaan lingkungan adalah: a. Mematangkan lahan hasil reklamasi agar terkonsolidasi sebelum digunakan untuk pembangunan di atasnya selama ± 3 tahun. Arahan pemantauan lingkungan adalah: Pemantauan terhadap penurunan muka tanah (Land Subsidence) tahap pasca konstruksi di sekitar perairan laut lokasi kegiatan dilakukan dengan pengamatan dan pencatatan di lapangan. Data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif dan visual.

6.

Perubahan Persepsi Masyarakat Arahan pengelolaan lingkungan adalah: a. Tetap melakukan koordinasi dengan berbagai instansi terkait di sekitar lokasi kegiatan terutama dengan Kelurahan Pluit, Lembaga Musyawarah Kelurahan (LMK) Pluit selama pasca konstruksi reklamasi Pulau H. b. Membentuk Divisi Hubungan Masyarakat (Humas) yang berperan sebagai penghubung antara Pemrakarsa Kegiatan (PT. Taman Harapan Indah) dengan masyarakat/instansi terkait. c. Mengelola berbagai dampak negatif yang akan muncul selama tahap pasca konstruksi Reklamasi Pulau H (perubahan pola arus, abrasi dan sedimentasi, morfologi pantai dan penurunan muka tanah). d. Merealisasikan Program Corporate Social Responsibility (CSR) bagi warga masyarakat sekitar (Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan) dan program penerimaan tenaga kerja yang ada pada tahap pasca konstruksi.


IV – 16


Arahan pemantauan lingkungan adalah: Pemantauan persepsi masyarakat dilakukan dengan wawancara secara purposive sampling dengan responden yang dapat mewakili aspirasi masyarakat sekitar (Kelurahan Pluit). Data yang ada ditabulasi dan dianalisis secara deskriptif.

4.3. REKOMENDASI PENILAIAN KELAYAKAN LINGKUNGAN Rekomendasi kelayakan lingkungan kegiatan reklamasi Pulau H seluas ± 63 Ha dilakukan dengan menekankan keberlanjutan ekologis. Berdasarkan hasil evaluasi dampak penting secara holistik diketahui rencana Reklamasi Pulau H seluas ± 63 Ha menimbulkan dampak penting, baik positif maupun negatif. Dampak positif yang ditimbulkan adalah peningkatan kesempatan kerja dan penurunan suhu air laut di intake PLTU Muara Karang, yang mempunyai efek multiplier penting berupa peningkatan efisiensi produksi listrik dan dengan demikian peningkatan pendapatan PLN. Sementara dampak negatif penting yang timbul berupa penurunnan kualitas air laut (peningkatan TSS), perubahan pola arus, perubahan pola gelombang, abrasi dan sedimentasi, gangguan utilitas, gangguan transportasi darat, transportasi laut, serta penurunan kualitas udara dan peningkatan kebisingan. Dampak-dampak negatif seperti penurunan air laut dapat dikelola lewat perencanaan teknis reklamasi yang baik; sedangkan perubahan pola arus, pola gelombang, serta dampak turunannya berupa aberasi dan sedimentasi dapat dikelola dengan disain bentuk pulau yang meminimalkan perubahan pola arus dan pola gelombang. Dampak penting gangguan utilitas dapat dikelola dengan mengeser posisi pulau dan menjaga jarak aman dengan utilitas yang ada. Dengan demikian dapat disimpulkan kegiatan reklamasi Pulau H seluas ± 63 Ha layak lingkungan.


IV – 17


Tabel 4.1. Ringkasan Analisis Dampak No. 1.

1.

Dampak Penting Hipotetik Tahap Pra Konstruksi Perubahan Persepsi Masyarakat

Tahap Konstruksi Penurunan Kualitas udara

Rona Lingkungan Hidup Awal PT. Taman Harapan Indah sebagai Pemrakarsa Kegiatan berkoordinasi dengan Kantor Kelurahan Pluit telah melakukan konsultasi publik dan sosialisasi rencana kegiatan dengan masyarakat sekitar sebagaimana diatur dalam SK. Gubernur KDKI Jakarta Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Operasional Keterlibatan Masyarakat dan Keterbukaan Informasi dalam Proses AMDAL. Dalam konsultasi publik/sosialisasi rencana kegiatan tersebut telah dijelaskan berbagai dampak positif dan dampak negatif yang mungkin timbul akibat kegiatan reklamasi, dan berbagai masukan/usul/tanggapan serta harapan-harapan dari masyarakat sekitar juga telah terungkap, antara lain adanya kekhawatiran terjadinya banjir rob di pemukiman warga/nelayan, gangguan biota laut, terumbu karang, gangguan aktivitas lalu lintas kapal nelayan tradisional, memperhatikan kehidupan nelayan, agar pengembang lebih arif dalam memperhatikan kepentingan masyarakat dan lingkungan, penataan dan perbaikan infrastruktur serta melakukan CSR bagi masyarakat sekitar, sehingga dialog dan hubungan dengan masyarakat sekitar yang diprakirakan terkena dampak langsung dan tidak langsung perlu diperhatikan.

Besarnya Dampak: Besar

Hasil pengukuran kualitas udara ambien pada saat studi ANDAL dilakukan, terlihat bahwa kualitas udara masih berada di bawah baku mutu yang ditetapkan (SK. Gubernur KDKI Jakarta No. 551 tahun 2001)

Besarnya Dampak: Besar

2.


Tingkat kebisingan di sekitar lokasi kegiatan berkisar antara 54,7 dBA (U1) dan 50,6 dBA (U2), masih di bawah nilai ambang batas yang dipersyaratkan (SK. GUB. KDKI Nomor 551 Tahun 2001).

3.


Pengukuran terhadap kondisi fisik kimia kualitas air laut di sekitar lokasi kegiatan saat studi ANDAL (2013) ini telah dilakukan di 4 (empat) lokasi untuk mengetahui kondisi kualitas air laut sebelum kegiatan reklamasi berlangsung menunjukkan bawah parameter kualitas air laur TSS dan kekeruhan masih di bawah baku mutu Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 51 Tahun 2004 (Lampiran III), Baku Mutu Air Laut untuk Biota Laut. Kegiatan/aktivitas buruh konstruksi proyek Reklamasi Pulau H sebanyak ± 300 orang juga berpotensi menghasilkan sampah padat berupa sisa-sisa makanan, minuman dan lain-lain yang apabila tidak dikelola dengan baik juga akan mengakibatkan menurunnya kualitas air laut di sekitarnya. Volume sampah padat yang akan ditimbulkan dari aktivitas tenaga kerja sebesar ± 0,9 m3/hari.

4.

Peningkatan volume sampah padat

Hasil Prakiraan Dampak


Sifat Penting Dampak: Penting

Hasil Evaluasi Dampak Semua dampak penting yang timbul dapat dikelola dengan disain bentuk Pulau H, menggeser posisi Pulau H untuk menjaga jarak aman dengan utilitas yang ada, serta perencanaan teknis pelaksanaan reklamasi yang baik.

Sifat Penting Dampak: Penting Besarnya Dampak: Besar Sifat Penting Dampak: Penting Besarnya Dampak: Besar Sifat Penting Dampak: Penting Besarnya Dampak: Kecil Sifat Penting Dampak: Penting

IV – 18

Evaluasi Secara Holistik No. 5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

Dampak Penting Hipotetik Gangguan utilitas

Terbukanya Kesempatan kerja


Gangguan Kamtibmas


Gangguan transportasi darat

Gangguan transportasi laut

Rona Lingkungan Hidup Awal Utilitas yang ada di sekitar lokasi rencana reklamasi Pulau H adalah jalur Pipa PHE ONWJ dan Pipa PLN, Pelabuhan Muara Baru, Kawasan Pantai Mutiara dan PLTGU Muara Karang. Terhadap jarak tanggul dengan Pipa PHE ONWJ dan Pipa PLN telah ditetap jarak minimal ± 146,58 m. Berdasarkan data rona awal, diketahui bahwa jumlah penduduk Kelurahan Pluit sebanyak 46.567 jiwa. Jumlah penduduk yang bekerja di Kelurahan Pluit sebesar 32.419 jiwa. Berdasarkan laporan hasil pembinaan dan kegiatan pemerintah Kelurahan Pluit, Februari 2013, yang bermatapencaharian sebagai nelayan sebanyak 2.692 orang jiwa dan Berdasarkan data statistik perikanan tangkap Tahun 2012, jenis-jenis ikan yang banyak dijumpai di sekitar wilayah Teluk Jakarta adalah: cumi-cumi (58.337 spesies), cakalang (30.553 spesies), layang (23.670 spesies), madidihang (13.661 spesies) dan tuna mata besar (13.594 spesies). Berdasarkan data rona awal, wilayah Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan merupakan kawasan yang padat penduduk dan ramai, baik pada siang hari maupun malam hari. Kegiatan yang berlangsung cukup kompleks, yakni perkantoran, pertokoan, jasa perdagangan, industry, mal, hotel dan pemukiman penduduk. Keadaan Kamtibmas di wilayah ini cukup rawan terhadap tingkat kejahatan kriminal. Hasil pengamatan yang dilakukan melalui wawancara dan dialog terhadap ± 65 responden masyarakat yang dianggap dapat mewakili aspirasi masyarakat sekitar (Kelurahan Pluit), terlihat bahwa sebanyak 58 responden menyatakan setuju terhadap pembangunan proyek dengan alasan adanya kesempatan kerja dan peluang berusaha, dan sebanyak 2 responden mengharapkan agar pemrakarsa memperhatikan masalah lingkungan, seperti genangan air/banjir, kemacetan lalu lintas, kebisingan dan polusi udara (debu). Saat ini kondisi lalu lintas pada badan jalan di sekitar lokasi proyek tergolong padat pada jam sibuk pagi dan sore hari.

Pemantauan jumlah dan aktifitas kapal di sekitar perairan Pantai Mutiara yang dilakukan oleh Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman Jakart (PPSNZJ) yang akan mempengaruhi kapasitas dermaga dan kolam pelabuhan. Menurut Sam (2012) rasio tingkat pemanfaatan dermaga dan kolam pelabuhan di PPSNZJ sudah mencapai 100% bahkan pemanfaatan dermaga dan kolam pelabuhan di PPSNZJ sudah melebihi kapasitas dan daya tampungnya. Perlu ada pengaturan dan pengelolaan kapal yang



Hasil Evaluasi Dampak

Besarnya Dampak: Besar Sifat Penting Dampak: Penting Besarnya Dampak: Kecil Sifat Penting Dampak: Penting Besarnya Dampak: Besar Sifat Penting Dampak: Penting Besarnya Dampak: Kecil Sifat Penting Dampak: Penting Besarnya Dampak: Kecil Sifat Penting Dampak: Penting

Besarnya Dampak: Besar Sifat Penting Dampak: Penting Besarnya Dampak: Kecil Sifat Penting Dampak: Penting

IV – 19

Evaluasi Secara Holistik No.


Tahap Operasi 1. Penurunan kualitas air laut

2.

3.

4.

5.

Perubahan Pola Arus

Perubahan pola gelombang

Abrasi dan sedimentasi

Penurunan muka tanah (land subsidence)

Rona Lingkungan Hidup Awal



bersandar di PPSNZJ dan pengaturan selama ini dilakukan oleh petugas syahbandar perikanan. Peningkatan aktifitas kapal perikanan mendorong pertumbuhan pelabuhan. Mulai dari peningkatan pembangunan dermaga dan kolam pelabuhan untuk memenuhi kapasitas dan daya tampungnya, sampai pada peningkatan bahan-bahan pemenuhan kebutuhan dan berbekalan kapal perikanan. Dengan demikian, dari aspek ini pengelolaan pelabuhan perikanan sesuai dengan konsep Eco Port. Pengukuran terhadap kondisi fisik kimia kualitas air laut di sekitar lokasi kegiatan saat studi ANDAL (2013) ini telah dilakukan di 4 (empat) lokasi untuk mengetahui kondisi kualitas air laut sebelum kegiatan reklamasi berlangsung menunjukkan bawah parameter kualitas air laur TSS dan kekeruhan masih di bawah baku mutu Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 51 Tahun 2004 (Lampiran III), Baku Mutu Air Laut untuk Biota Laut. Pola arus akibat operasi pompa memperlihatkan nilai kecepatan yang lebih dominan daripada arus akibat pasang surut. Pada kondisi sebelum reklamasi terlihat bahwa arus dari arah pompa Pluit dapat dengan bebas mengalir ke arah lepas pantai. Sedangkan pada elevasi muka air tidak terdapat perbedaan signifikan secara spasial di wilayah kajian dengan kata lain pada wilayah kajian memiliki fasa yang sama yang dilalui oleh pasang surut dari lepas pantai. Energi gelombang meluruh seiring dengan penjalaran menuju pantai Jakarta. Tinggi gelombang pada lokasi reklamasi mencapai 0.6 m pada kondis eksisting, sedangkan pada kondisi reklamasi Pulau H terbangun, tinggi gelombang berkurang drastis terutama di daerah bayangan reklamasi. Di daerah bayangan tersebut mencapai 0.1 m.

Besarnya Dampak: Kecil

Perubahan abrasi dan sedimentasi merupakan dampak turunan perubahan pola arus. Prakiraan besaran dampak dilakukan lewat pemodelan transpor sedimen. Pemodelan dilakukan untuk 2 skenario yaitu tanpa dan dengan beroperasinya pompa Pluit dengan sumber sedimen sungai yang bermuara di sekitar lokasi reklamasi Pulau H yaitu muara Karang Angke, dan Cengkareng. Masing masing memberikan jumlah konservatif sedimen sebesar 10 kg/m3 secara kontinyu di setiap sumber debit. Tambahan sumber sedimen adalah dari sumber pompa yang diasumsikan cukup kecil yaitu sebesar 0.001 kg/m3. Menurut para ahli penurunan muka tanah di Jakarta berkisar hingga 15 cm/tahun. Pada beberapa lokasi bahkan dapat mencapai 6 – 7 cm/Tahun (Abidin et al, 2009).

Besarnya Dampak: Kecil


Sifat Penting Dampak: Penting Besarnya Dampak: Kecil Sifat Penting Dampak: Penting Besarnya Dampak: Kecil Sifat Penting Dampak: Penting

Sifat Penting Dampak: Penting

Besarnya Dampak: Besar Sifat Penting Dampak: Penting

IV – 20

Evaluasi Secara Holistik No. 6.

Dampak Penting Hipotetik Perubahan Persepsi Masyarakat

Rona Lingkungan Hidup Awal Hasil pengamatan yang dilakukan melalui wawancara dan dialog terhadap ± 65 responden masyarakat yang dianggap dapat mewakili aspirasi masyarakat sekitar (Kelurahan Pluit), terlihat bahwa sebanyak 58 responden menyatakan setuju terhadap pembangunan proyek dengan alasan adanya kesempatan kerja dan peluang berusaha, dan sebanyak 2 responden mengharapkan agar pemrakarsa memperhatikan masalah lingkungan, seperti genangan air/banjir, kemacetan lalu lintas, kebisingan dan polusi udara (debu).




Besarnya Dampak: Kecil Sifat Penting Dampak: Penting

IV – 21

DAFTAR PUSTAKA

Van bemmelen, R.W, 1949. The Geology of Indonesia and Adjacent Archipelagoes Kastoro and Birowo S. 1977. Hasil Pendahuluan Pengamatan Arus dari Beberapa Tempat di Teluk Jakarta dan Sekitarnya. Lembaga Oseanologi Nasional Jakarta Odum, E.P.1980. Fundamental of Ecology. W.B. Sounders, Philadelphia Ongkosongo, O.S.R. 1981. Pola pertumbuhan pantai di Jawa. PIT IAGI ke IX, Yogyakarta: 22 p Ongkosongo, O.S.R. 1990. Sedimen Dasar Teluk Jakarta. LON LIPI, Jakarta American Public Health Association 1992. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 18th Ed.APHA-AWWA-WPCF. Washington DC Pusat Penelitian Oseanografi, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (P2O-LIPI) (1995), Oceanography Research Centre – Indonesian Institute of Science. Kondisi lingkungan perairan Teluk Jakarta dan sekitarnya Suyarso, 1995. Atlas Oseanologi Teluk Jakarta. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Pusat Penelitian dan Pengembangan Oseanologi (P2O LIPI), Jakarta, 160 pp Block, M.R. 1999. Identifying Environmental Aspects and Impacts. Asq.Milwaukel Ongkosongo, O.S.R. 2001. Background to the Study Sites in the Bay of Jakarta and Kepulauan Seribu, Unesco Reports in Marine Science 40 Pusat Penelitian Oseanografi, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (P2O-LIPI). 2004

DISHIDROS-TNI AL, 2008. Daftar Pasang Surut Kepulauan Indonesia. Dinas Hidro-Oseanografi TNIAL,Jakarta Utara Kementrian Pekerjaan Umum 2010. JCDS: Atlas Jakarta Coastal Defense Taurusman, A.A. (2010). Community structure of macrozoobenthic feeding guilds in responses to eutrophication in Jakarta Bay. Biodiversitas 11(3):133-138 Timotius, 2010. Fenomena Genangan Air Laut Akibat Pasang (Rob) Pantai Mutiara, 2010. Laporan Implementasi RKL dan RPL Kawasan Pantai Mutiara Kantor Otoritas Pelabuhan Tanjung Priok dan Pelindo II, 2012. Analisa Dampak Lingkungan Hidup Pembangunan Pelabuhan di Kalibaru Jakarta Utara Badan Otoritas Pelabuhan Tanjung Priok dan Pelindo II, 2012. Pola Arus Di Utara Pulau Jawa Data Statistik Perikanan Tangkap, 2012. Perikanan Laut Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika Stasiun Tanjung Priok (2003 – 2012), 2013 PT. Ganeshatama Consulting, 2013. Laporan Akhir Pemodelan Hidrodinamika Laut Reklamasi Pulau H PT. Ganeshatama Consulting, 2013. Laporan Akhir Kajian Sistem Tata Air Polder Pluit Jakarta Utara PT. Ganeshatama Consulting, 2013. Laporan Akhir Kajian Global Warming Reklamasi (Pulau H) PT. Ganeshatama Consulting, 2013. Laporan Akhir Kajian Sistem Tata Air Upland Area Reklamasi Pulau H Kelurahan Pluit, Februari 2013. Laporan Hasil Pembinaan dan Kegiatan Pemerintah Kelurahan Pluit

DAFTAR PERBAIKAN ANDAL DAN RKL-RPL REKLAMASI PULAU H BERDASARKAN NOTULEN PEMBAHASAN TIM KOMISI PROVINSI DKI JAKARTA Kamis / 21 Mei 2015 I. Informasi Umum 1. Kegiatan Reklamasi Pulau H (Luas ± 63 Ha) berlokasi di Kawasan Pantai Utara Jakarta, Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, Kota Adminsitrasi Jakarta Utara 2. Rencana kegiatan: Luas lahan reklamasi ± 63 Ha (Persetujuan Prinsip Reklamasi Pulau H Nomor 1277/-1.794.2 tanggal 21 September 2012 dan Perpanjangan Persetujuan Prinsip Nomor 543/-1.794.2 tanggal 10 Juni 2014) 3. Penanggung Jawab Kegiatan Perusahaan : PT. Taman Harapan Indah Alamat : Intiland Tower Penthouse Floor, Jl. Jenderal Sudirman 32, Kelurahan Karet Tengsin, Kecamatan Tanah Abang, Kota Administrasi Jakarta Pusat. Penanggung Jawab : Ir. Suhendro Prabowo Jabatan : Direktur Utama 4. Konsultan Penyusun Perusahaan : PT. Geo Mitrasamaya Nomor Registrasi Kompetensi : 061/LPJ/AMDAL-1/LRK/KLH Masa Berlaku : 24 Desember 2014 s.d. 23 Desember 2017 Penanggungjawab : Drs. Pinondang Tambunan Alamat : Jalan H. Awi No.30, Jatiluhur, Jatiasih, Kota Bekasi Kualifikasi Tim Penyusun AMDAL: - 4 (empat) orang Kompetensi Ketua Tim - 1 (satu) orang Kompetensi Anggota Tim

Andal RKL-RPL Reklamasi Pulau H PT. Taman Harapan Indah

1

II. Masukan, Saran dan Tanggapan dari Komisi Penilai Amdal Daerah Provinsi DKI Jakarta No

MASUKAN, SARAN, TANGGAPAN

Pimpinan Rapat (Ir. Andono Warih, M.Sc) Masukan, saran dan tanggapan dari Tim Teknis agar dikonsultasikan kepada Tim Teknis

Perbaikan agar disampaikan kembali kepada Tim Teknis untuk mendapatkan persetujuan

KETERANGAN

PARAF

Semua masukan tim teknis telah diakomodir dan dikonsultasikan ke tim teknis (Andal, RKL dan RPL) Perbaikan Andal, RKL dan RPL telah disampaikan ke tim teknis.

Bp. Dida Kusnida 1 Antisipasi adanya land subsidence 15 cm/tahun terutama pada saat pasca rekonstruksi (Abidin Sesuai arahan Pergub No. 146 tahun 2014 tentang Pedoman Teknis et.al, 2009) bandingkan dengan konsolidasi proses ( 7 – 7,5 cm/tahun) Membangun dan pelayanan Perizinan Prasarana Reklamasi Kawasan Strategis pantura Jakarta land subsidence harus diasumsikan antara 7-14 cm/tahun. Dalam desain reklamasi Pulau H land subsidence diasumsikan sebear 7,5 cm/tahun. Hal ini mengacu pada land subsidence di daratan Selatan Pulau H (Kawasan pantai Mutiara) sebesar 2,5-6 cm/tahun selama 17 tahun. ANDAL, Hal II – 16. 2 Dijelaskan secara prinsip bagaimana terjadinya penurunan suhu di daerah inlet PLTGU. Terjadinya penurunan suhu di daerah inlet PLTGU akibat keberadaan (Bagaimana causeway menjamin terjadinya penurunan suhu tersebut di atas) Causeway, karena massa air buangan (outlet) PLTGU terpisah dengan massa air inlet PLTGU akibat keberadaan Causeway yang masif. ANDAL, Hal III – 33.


2

No


KETERANGAN

3

Pasang silt screen di sekitar daerah pengisian bahan material reklamasi secara gravitasi (suspended material di permukaan laut)

4

Rona awal untuk kualitas air laut, membandingkan dua hasil pengukuran dapat dilakukan jika lokasinya sama. Jika lokasinya berbeda tidak dapat dijadikan sebagai dasar

Sesuai arahan Pergub No. 146 tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Membangun dan pelayanan Perizinan Prasarana Reklamasi Kawasan Strategis pantura Jakarta, setiap pengembang reklamasi diwajibkan memasang Silt Screen, maka di lokasi Pulau H juga akan dipasang silt screen untuk mencegah penyebaran padatan tersuspensi ke perairan sekitarnya. Telah dicantumkan di RKL Hal II – 2. Telah diperbaiki. Data yang dicantumkan untuk hasil pengukuran kualitas air laut saat studi andal Reklamasi Pulau H. Andal Hal II – 5 s/d. II – 6. Mengingat kajian Andal ini difokuskan untuk kegiatan reklamasi, maka peta geometri setelah reklamasi belum dapat ditampilkan.

Agar dibuat peta geometri sebelum, selama reklamasi dan setelah reklamasi

PARAF

I Wayan Nurjaya 1 Sebaiknya ditambahkan Sub Bab Geologi Pesisir Teluk Jakarta pada Bab II Komponen Fisik Kimia Telah diperbaiki. Andal Hal II – 11 s/d. karena masalah utama di daratan Pantai Jakarta adalah land subsidence yang berdampak kepada II – 17. banjir di Jakarta Utara 2 Terminologi komponen oseanografi sebaiknya mengacu kepada aturan AMDAL seperti batimetri, Telah diperbaiki. Andal Hal II – 18. pasang surut, gelombang dan arus. Karena di dokumen masih ada hidro dinamka, tidak salah tetapi disesuaikan dengan aturan AMDAL


3

No


3

Pada batimetri Gambar II.22 dan Gambar II.23 mohon digabung dan digambarkan kontur-kontur kedalaman Data gelombang dari angin dan Model Global NOA pada Gambar II.24 terlihat tidak memiliki kemiripan dan pola yang baik karena selisih data cukup besar, lagi pula terlihat kontradiktif. Bila data angin naik, data dari model rendah. Mohon diperiksa kembali. Bila perlu tidak usah dibandingkan karena grid model terlalu besar dibandingkan dengan satu titik pengukuran, terlihat tidak bagus. Mohon ada penjelasan-penjelasan yang lebih kaya lagi dari gambar-gambar model yang telah dibuat, terutama metode-metode yang digunakan dan arti fisik dari gambar termasuk keterangan gambar-gambarnya Mohon kalau ada hasil simulasi dispersi thermalnya dilengkapi dalam dokumen terkait dengan Gambar II.36, pada halaman II.35 Pada dampak penting sudah bagus ada skenario model yang telah dilakukan, cuma belum terlihat ada hasil validasi modelnya

4

5

6 7

KETERANGAN

PARAF

Telah diperbaiki. Andal Hal II – 19. Telah diperbaiki. Andal Hal II – 20.

Penjelasan tentang model dijelaskan pada Andal Bab III.

telah

Telah dicantumkan. Andal Hal III – 33.

Telah dilengkapi pada setiap model yang dicantumkan di dokumen Andal Bab III. 8 Pada matriks RPL (hal III-6) dalam kolom metode pengumpulan dan analisis data belum jelas Telah diperbaiki. RPL Hal III – 6. dinyatakan, misalnya perubahan pola gelombang  Pengukuran langsung di lapangan dengan pelampung. Abrasi dan sedimentasi metode pengumpulannya belum ada. Mohon dapat melengkapi sehingga pelaksana RPL nanti dapat lebih jelas 9 Matrik RKL/RPL, ada perubahan gelombang, abrasi agar dibuat lebih detail metodenya sehingga Telah diperbaiki RKL Hal II – 11 dan memudahkan dalam pengawasan RPL Hal III – 6. DR. Suyud w. Utomo, M.Si 1 Tenaga kerja yang akan digunakan apakah ada yang dari tenaga kerja asing. Pengalaman Tenaga kerja level tukang dan kenek lapangan banyak yang tenaga kenek/tenaga tukang tidak bisa berbahasa Indonesia, konon mereka rencananya semuanya berasal dari orang asing yang dibawa pemborong. tenaga kerja Indonesia. Andal Hal I - 17 2 Jelaskan tenaga kerja level mana saja yang menggunakan tenaga kerja asing? Untuk tenaga kerja asing yang digunakan rencananya level pengawas


4

No


3 4

Terselenggaranya ruang yang berwawasan lingkungan seperti apa yang dimaksud ini.? Kontribusi dalam perbaikan lingkungan hal 1-5 konkritnya seperti apa?

5

Selain pemukiman terdekat apakah ada nelayan yang beroperasi diwilayah studi, apakah ada nelayan yang mobilitasnya di wilayah studi?

6

Semua material urug, batu, tanah, pasir harus sudah mendapatkan izin lingkungan

7

Pemantauan tenaga kerja dilakukan dengan menganalisis asal tenaga kerja dari mana saja, apakah ada yang dari tenaga kerja local, berapa banyak dll IV-10 Di sosialisasi ada permintaan jaminan nelayan tradisional tidak terganggu mobilitasnya, bagaimana hasil kajian kok tidak ada?

8


KETERANGAN

PARAF

(manajemen konstruksi). Andal Hal I – 17. Telah diperbaiki. Andal Hal I – 5. Kontribusi dalam rangka perbaikan dan peningkatan kualitas lingkungan (revitalisasi) melalui penataan kembali dan penyediaan sarana dan prasarana lingkungan seperti perbaikan jalan, saluran drainase, penghijauan, perbaikan sanitasi lingkungan dan perbaikan kampung. Andal Hal I – 5. Di wilayah studi bukan areal tangkapan ikan/biota laut karena bukan daerah potensial habiat ikan/biota laut. Aktivitas nelayan hanya melintas di sekitar wilayah studi untuk beraktivitas di utara Pantura Jakarta. Telah dicantumkan di RKL untuk persyaratan supplier pasir, batu dan tanah merah (top soil). RKL Hal II – 9 s/d. II – 10. Telah diperbaiki. RPL III – 3 dan III – 4. Pengelolaan terhadap gangguan aktivitas nelayan telah dicantumkan di RKL hal II – 6. Prakiraan dampak terhadap aktivitas

5

No

9

10


Permintaan warga agar warga menengah kebawah menjadi bagian SDA dalam pembangunan, bagaimana realisasinya?

Di RKL RPL tidak terlihat permintaan warga dari hasil sosialisasi seperti no 8 dan 9

KETERANGAN

PARAF

nelayan telah dicantumkan di dokumen Andal Hal III – 6 dan III – 7. Dalam dokumen Andal telah diprakirakan dampak Reklamasi Pulau H terhadap Terbukanya Kesempatan Kerja bagi masyarakat sekitar. Andal Hal III – 36. Warga sekitar akan diprioritaskan sebagai tenaga kerja apabila memenuhi persyaratan dan kualifikasi yang dibutuhkan. Telah dicantumkan di RKL Hal II – 6. Tidak semua apa yang disampaikan warga/masyarakat diakomodir di RKL/RPL. Masukan warga yang diakomodir adalah yang terkait dengan isu lingkungan seperti: kesempatan kerja, pencemaran air laut, gangguan aktivitas nelayan, gangguan transportasi darat dan laut. Semua kekuatiran warga yang terkait isu lingkungan telah diakomodir di RKL dan RPL.

Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Sunda Kelapa (Bp. Agus) Harus menjalin koordinasi yang baik dengan Syahbandaran dan seluruh stakeholders baik di darat Sebelum dan selama kegiatan maupun di laut reklamasi berlangsung akan dilakukan koordinasi dengan semua stake holder


6

No


Direktorat Pelabuhan dan Pengerukan Ditjenhub Kementerian Perhubungan (Bp. Rio) 1 Agar pemrakarsa memperhatikan peraturan yang terkait dengan perairan dalam pelaksanaan Reklamasi Pulau H

2

3

4

5 6

KETERANGAN

PARAF

di darat maupun di laut. Telah dicantumkan di RKL Hal II – 10.

Semua ketentuan peraturan perundang-undangan baik di tingkat pusat (Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri) maupun di tingkat daerah (Perda dan Gubernur) akan diperhatikan dalam pelaksanaan reklamasi Pulau H. Kegiatan pengerukan harus tercover dalam dokumen AMDAL sehingga pada saat pengurusan Izin Dalam desain reklamasi Pulau H ini Pengerukan tidak perlu Adendum AMDAL tidak ada pengerukan. Telah dicantumkan di dokumen. Andal Hal I – 21 s/d. I – 32. Agar seluruh peralatan dan material yang dibutuhkan akan digunakan pada Kegiatan Reklamasi Telah dicantumkan di dokumen. Andal Pulau H dicantumkan di dalam dokumen AMDAL. Pola pengambilan materialnya juga agar Hal I – 17. diuraikan di dalam dokumen. Pedoman Teknis Pengerukan Reklamasi dari Kementerian Perhubungan agar dapat dijadikan Desain reklamasi Pulau H ini telah acuan sehingga dapat memperkaya dokumen mengakomodir/mengacu Pedoman Teknis Pengerukan Reklamasi dari Kementerian Perhubungan Harus ada MoU dengan seluruh pihak stakeholders, terutama terkait dengan utilitas-utilitas eksisting MoU dengan pihak pihak terkait saat ini masih dalam proses Perlu adanya antisipasi dengan kegiatan sekitar di Reklamasi Pulau H Dampak terhadap kegiatan sekitar telah dikaji dalam Andal dapat dilihat di hal III – 35. Pengelolaan dampak terhadap kegiatan sekitar telah


7

No


Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman Jakarta (Ibu Dameria Siagian) 1 Sebelum dilaksanakan kegiatan reklamasi perlu dilakukan pengukuran kedalam laut

2

3

4

5

6

7

KETERANGAN

PARAF

dicantumkan di RKL Hal II – 5 dan Pemantauannya di RPL Hal III – 3.

Pengukuran kedalaman laut telah dilakukan. Peta Bathimetri telah dicantumkan di Andal Hal II – 19. Setelah pelaksanaan reklamasi, pengukuran kedalaman laut kembali dilakukan sehingga diketahui Pemantauan terhadap proses apakah ada sedimentasi di alur ataupun kolam pelabuhan sedimentasi telah dicantumkan di RPL Hal III – 3. Jadwal kegiatan reklamasi, agar dikomunikasikan ke seluruh stakeholder sehingga dapat Akan diperhatikan. Sebelum dan disesuaikan terhadap kegiatan lainnya selama reklamasi Pulau H akan dilakukan koordinasi dengan pihakpihak terkait. Telah dicantumkan di RKL Hal II – 8. Penunjukan unit sebagai tempat pengaduan, sehingga jika ada pengaduan atau permasalahan Pembentukan Posko dan Personil dapa segera terselesaikan Humas untuk mengakomodir aspirasi masyarakat telah dicantumkan di dokumen RKL Hal II – 8. Perlu sosialisasi bukan hanya kepada PPS Nizam Zachman tetapi yang lebih penting kepada : Akan diperhatikan dan dikoordinasikan - Pemilik kapal - Pengguna jasa di PPSNZJ / investor - Masyarakat di PPSNZJ Rambu-rambu yang jelas untuk keamanan kapal-kapal yang keluar masuk pelabuhan Pemasangan rambu-rambu keselamatan pelayaran telah dicantumkan di RKL Hal II – 10. Apakah dimungkinkan untuk tukar guling Saat ini belum terpikirkan untuk melakukan tukar guling.


8

No


KETERANGAN

PARAF

8

Kalau ada kerusakan atau sedimen terhadap alur / kolam pelabuhan maka diminta pengembang Pada prinsipnya dampak yang timbul yang akan bertanggung jawab dan mengembalikan ke semula terhadap kegiatan sekitar akibat kegiatan Reklamasi Pulau H menjadi tanggungjawab pemrakarsa (PT Taman Harapan Indah). Pengelolaan dan pemantauan gangguan terhadap kegiatan sekitar telah dicantumkan di RKL Bab II dan RPL Bab III. Ir. Suryadarma 1 Abrasi merupakan dampak dari adanya perubahan pola arus Dampak terhadap abrasi telah dikaji di Andal Hal III – 22. Pengelolaan abrasi telah dicantumkan di RKL Hal II – 4 dan Pemantauan Abrasi di RPL Hal III – 3. 2 Masukan dan saran pada pembahasan sidang Tim Teknis belum diakomodasi Masukan dan saran pembahasan sidang Tim Teknis telah diakomodir di dokumen Andal Bab I, II, III, IV, RKL Bab II dan RPL Bab III. Liliansari Loadin SKM, M.Si 1 Evaluasi rona, data kualitas air laut 2010 dan 2012, titik yang baru dibandingkan dengan titik yang Telah diperbaiki di Andal Hal II – 6. lama? Tidak ada evaluasi, mengapa terjadi penurunan 2 Indikator keragaman biota laut seharusnya dapat di evaluasi terkait dengan kualitas air Telah dicantumkan di Andal Hal II – 34. 3 RKL-RPL jangan normatif, agar dibuat lebih spesifik terkait dengan pengukuran dan metode-nya. RKL Bab II dan RPL Bab III telah diperbaiki. 4 RKL-RPL-nya agar diperbaiki, terutama indikatornya agar tidak dibuat normatif, indikator harus Indikator telah diperbaiki. RKL Bab II dibuat terukur dan RPL Bab III. 5 Mengapa abrasi terkadang menjadi sumber dampak tetapi terkadang menjadi dampak Abrasi merupakan dampak primer akibat perubahan pola arus dan


9

No

6


Lama konstruksi jika tidak yakin waktunya, agar jangan diberikan batasan waktunya

Ir. Hesti D. Nawangsidi, MT 1 Agar lebih dijelaskan dalam dokumen Andal bagaimana terkait dengan pelaksanaan reklamasi. 2.

Informasi penambahan terkait tidak hanya vertical drain

3.

SImulasi harus diuraikan asumsi dan parameternya didalam dokumen

4.

Hasil model jika tidak terlihat pada gambar, agar dapat diuraikan di dalam dokumen

5.

Gangguan transportasi laut akibat pengangkutan, dasarnya apa sehingga kesimpulannya negatif?

6.

Apa beda antara sedimentasi dengan kualitas air karena menggunakan parameter yang sama yaitu TSS, lebih baik menggunakan ketebalan per satuan waktu


KETERANGAN

PARAF

gelombang. Abrasi menjadi sumber dampak bila menimbulkan dampak turunan/lanjutan Lama konstruksi telah ditentukan sesuai dengan progress saat ini dan masih sesuai/relevan. Andal Hal I – 34. Desain teknis reklamasi telah dijelaskan di Andal Hal I – 29. Metode kompaksi dan pencegahan likuifaksi telah dilengkapi di Andal Hal I – 29. Asumsi dan parameter simulasi pemodelan telah dicantumkan di awal sub bab Andal Bab III yang dicantumkan pemodelan. Telah diperbaiki/dilengkapi di Andal Hal III – 8 s/d. III – 33. Telah dicantumkan di Prakiraan Dampak Andal Hal III Pemodelan sedimen tersuspensi memodelkan pola sedimentasi TSS eksisting saat terjadi perubahan pola arus (terutama arus yang melambat), sedangkan pemodelan sebaran TSS memodelkan pola sebaran beban TSS yang masuk ke perairan saat reklamasi

10

No


7.

RKL agar dapat diusulkan kelembagaan dengan stakeholders terkait, misalnya dengan pelabuhan Nizam Zachman, KSOP sunda kelapa. Hasil koordinasi agar ditembuskan kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Masukan Tertulis Hal I-11 Butir (f) : Kedalaman -2 m LWS tidak berlaku untuk Pulau H. Pulau H berlokasi lebih Utara dari Pantai Mutiara, sehingga garis pantai Pulau H adalah batas Utara Pantai Mutiara. Batinetri bagian Selatan Pulau H adalah sekitar -6,00 m (Gambar 1.5). Hal I-21 Dalam Proses Pengurugan perlu dijelaskan pemasangan vertical drain, karena diperlukan untuk akselerasi pemadatan lahan Pulau H dan menghindarkan land subsidence (lihat Gambar 1.10). Hal I-22 Pengurugan Pasir pada Perairan Dangkal : Di Pulau H tidak terdapat batimetri -1,00 m, sehingga uraian tersebut tidak relevan. Hal I-25 Desain Hidraulik : ditambahkan kriteria desain, seperti pasang surut, sea level rise, wave set-up dan wave set down, storm surge, dll yang dipertimbangkan, sehingga dirancang tinggi tanggul, final elevation lahan, dan slope. Hal II-21 Batimetri bagian Selatan Pulau H adalah -1,2 m dikoreksi. Garis pantai di Selatan Pulau H adalah batas Utara Pantai Mutiara. Batimetri bagian Selatan Pulau H adalah 6,00 m (Gambar 1.5). Hal II-22 Gambar II.22 dan Gambar II.23 Batimetri Dishidros dan Hasil Survey tidak terbaca. Hal II-24 Gambar II.25 terlampau makro. Hal II-31 Sedimen Tersuspensi : perlu diuraikan konsentrasi sedimen tersuspensi dari muara Kali Karang dan pompa waduk Pluit. Gambar II.31 : satuan tidak terbaca. Hal II-33 Gambar II.33 Bed Level Change perlu diuraikan dan disebutkan satuan waktunya. Hal III-4 Penurunan kualitas udara : Disebutkan model line sources untuk prediksi kualitas udara yang digunakan, termasuk parameter dan cara kerja model. Hal III-9 Disebutkan model perubahan arah dan kecepatan arus sesudah reklamasi Pulau H s/d III-15 yang digunakan, termasuk parameter dan cara kerja model.

1

2

3 4

5

6 7 8 9 10 11


KETERANGAN

PARAF

Telah dilengkapi di RKL Hal II – 8.

Telah diperbaiki, (ANDAL, Hal. I – 11). Telah dijelaskan, (ANDAL, Hal. I – 29). Telah diperbaiki, (ANDAL, Hal. I – 22). Telah ditambahkan, (ANDAL, Hal. I – 25). Telah diperbaiki, (ANDAL, Hal. II – 21). Telah diperbesar, (ANDAL, Hal. II – 22) Telah dihapus. Telah ditambahkan, (ANDAL, Hal. II – 30). Telah diuraikan, (ANDAL, Hal. II – 31). Telah dilampirkan, (ANDAL, Lampiran 11). Telah ditambahkan, (ANDAL, Hal. III – 6 s/d. III – 8).

11

No 12


13

Hal III-17 dan III-18 Hal III-19

14

Hal III-20

15

Hal III-21

16

Hal II-22

17

Hal III-25

18

Hal III-29

KETERANGAN

Disebutkan model perubahan gelombang sesudah reklamasi Pulau H yang digunakan, termasuk parameter dan cara kerja model.

Telah ditambahkan, (ANDAL, Hal. III – 18).

Abrasi dan Sedimentasi: dalam uraian Hal III-19 s/d III-28 tidak ada penjelasan tentang abrasi. Sedimen Tersuspensi tanpa Sumber Pompa Pluit: Disebutkan model perubahan sedimen tersuspensi sesudah reklamasi Pulau H yang digunakan, termasuk parameter dan cara kerja model. Endapan Sedimen tanpa Sumber Pompa Pluit: Disebutkan model perubahan endapan sedimen sesudah reklamasi Pulau H yang digunakan, termasuk parameter dan cara kerja model. Sedimen Tersuspensi dengan Sumber Pompa Pluit: Disebutkan model perubahan sedimen tersuspensi sesudah reklamasi Pulau H yang digunakan, termasuk parameter dan cara kerja model. Endapan Sedimeni dengan Sumber Pompa Pluit: Disebutkan model perubahan endapan sedimen sesudah reklamasi Pulau H yang digunakan, termasuk parameter dan cara kerja model. Penurunan Kualitas Air Laut: Disebutkan model perubahan kualitas air (konsentrasi TSS) sesudah reklamasi Pulau H yang digunakan, termasuk parameter dan cara kerja model. Apa beda sub-bagian ini dengan prediksi perubahan sedimen tersuspensi?

Telah ditambahkan, (ANDAL, Hal. III – 22). Telah ditambahkan, (ANDAL, Hal. III – 22).


PARAF

Telah ditambahkan, (ANDAL, Hal. III – 22). Telah ditambahkan, (ANDAL, Hal. III – 22). Telah ditambahkan, (ANDAL, Hal. III – 22). - Telah ditambahkan, (ANDAL, Hal. III – 31). - Pemodelan sedimen tersuspensi memodelkan pola sedimentasi TSS eksisting saat terjadi perubahan pola arus (terutama arus yang melambat), sedangkan pemodelan sebaran TSS memodelkan pola sebaran beban TSS yang masuk ke perairan saat reklamasi.

12

No


19

III-31

20

III-33

21

III-34

22

III-35

23

III-40

24

III-41

25

III-43

26

III-43

Perubahan Suhu Akibat Pekerjaan Causeway: Disebutkan model perubahan suhu sesudah pekerjaan causeway yang digunakan, termasuk parameter dan cara kerja model. Perlu dilakukan analisis tingkat keamanan pipa PHE ONWJ : Analisis pesimis : Elevasi berm 2,3 m; lebar berm 8 m; tinggi tanggul +4,3 m (segmen 1, 2, dan 3a), slope tanggul bagian atas 1 : 3; dan slope tanggul bagian bawah 1 : 6. Jadi jarak puncak tanggul ke kaki lereng tanggul sekitar 49 m. Dengan desain jarak ke pipa PHE ONWJ sekitar 146,58 m, maka reklamasi Pulau H dianggap aman bagi pipa PHE ONWJ. Hal ini termasuk aktifitas konstruksi oleh penempatan alat berat untuk pembuatan tanggul dan pengurugan lahan reklamasi. Yang disebutkan hanya jumlah nelayan. Perlu dijelaskan tentang frekuensi aktifitas nelayan untuk dibandingkan dengan frekuensi aktifitas reklamasi. Yang disebutkan hanya panjang causeway. Perlu dijelaskan tentang frekuensi aktifitas nelayan untuk dibandingkan dengan frekuensi aktifitas pembangnan causeway. Gangguan transportasi darat akibat mobilisasi alat dan bahan reklamasi: Harus dianalisis volume lalu-lintas angkutan alat dan bahan reklamasi melalui jalan darat untuk dibandingkan dengan volume lalu-lintas yang tertera pada Tabel 2.41 Hal II-54. Gangguan transportasi laut akibat mobilisasi alat dan bahan reklamasi: Harus dianalisis volume lalu-lintas angkutan alat dan bahan reklamasi melalui jalan laut untuk dibandingkan dengan volume lalu-lintas yang tertera pada Tabel 2.34 dan Tabel 2.35 Hal II-51. Gangguan transportasi laut akibat pembangunan causeway: harus dijelaskan dan dirinci sumber gangguan terhadap transportasi laut (misalnya oleh angkutan bahan konstruksi causeway; atau oleh keberadaan causeway). Penurunan kualitas air laut oleh keberadaan causeway: Disebutkan model perubahan suhu air laut sesudah keberadaan causeway yang digunakan, termasuk parameter dan cara kerja model.


KETERANGAN

PARAF

Telah ditambahkan, (ANDAL, Hal. III – 34). Telah diperbaiki, (ANDAL, Hal. III – 35).

Telah diperbaiki, (ANDAL, Hal. III – 36). Telah diperbaiki, (ANDAL, Hal. III – 37). Telah diperbaiki, (ANDAL, Hal. III – 43). Telah diperbaiki, (ANDAL, Hal. III – 44).

Telah diperbaiki, (ANDAL, Hal. III – 46). Telah diperbaiki, (ANDAL, Hal. III – 46).

13

No


27

III-44

28

III-45

29

III-45

30

III-46

31

RKL II-2

32

II-2

33

II-2

34

II-3

KETERANGAN

Perubahan pola arus oleh keberadaan lahan reklamasi: Disebutkan model perubahan pola arus sesudah keberadaan lahan reklamasi yang digunakan, termasuk parameter dan cara kerja model. Yang disebutkan pola arus perlu jelas: arah dan kecepatan arus. Perubahan pola gelombang oleh keberadaan lahan reklamasi: Disebutkan model perubahan pola gelombang sesudah keberadaan lahan reklamasi yang digunakan, termasuk parameter dan cara kerja model. Abrasi dan sedimentasi oleh keberadaan lahan reklamasi: Disebutkan model perubahan abrasi dan sedimentasi sesudah keberadaan lahan reklamasi yang digunakan, termasuk parameter dan cara kerja model. Dalam uraian harus dijelaskan tentang abrasi. Penurunan muka tanah: Disebutkan model penghitungan land subsidence yang digunakan, termasuk parameter dan cara kerja model.

Telah diperbaiki, (ANDAL, Hal. III – 47).

Penurunan kualitas udara: Dapat ditambahkan pengaturan waktu mobilisasi alat dan bahan material, yaitu pukul 22.00 – 05.00. Peningkatan kebisingan : Dapat ditambahkan pengaturan waktu mobilisasi alat dan bahan material, yaitu pukul 22.00 – 05.00 Penurunan kualitas air laut: Pengeluaran lapisan dasar yang merupakan alas bahan urugan selanjutnya dilakukan dengan cara mengatur penurunan pasir ke dasar laut pada kecepatan rendah dst. : Uraian tidak jelas! Dalam rencana reklamasi Pulau H tidak dijelaskan ada kegiatan pengerukan lapisan dasar! Perubahan pola arus: − Yang dikelola adalah perubahan arus, bukan gelombang. − Apakah pengelolaan akan dilakukan dengan pemasangan tetrapod?

Telah diperbaiki, (RKL, Hal. II – 2). Telah diperbaiki, (RKL, Hal. II – 2). Telah diperbaiki, (RKL, Hal. II – 2).


PARAF

Telah diperbaiki, (ANDAL, Hal. III – 48). Telah diperbaiki, (ANDAL, Hal. III – 48).

Telah diperbaiki, (ANDAL, Hal. III – 50).

Telah diperbaiki, (RKL, Hal. II – 3).

14

No


35

II-4

36

II-5 RPL

Perubahan gelombang: Apakah pengelolaan akan dilakukan dengan pemasangan tetrapod? Gangguan utilitas: dapat ditambahkan pengaturan posisi peralatan pembuatan tanggul dan pengurugan pada jarak aman terhadap pipa PHE ONWJ.

37 Disesuaikan dengan RKL. Ir. Alvinsyah, MSE Masukan – masukan belum diakomodasi secara tepat Dinas Perhubungan dan Transportasi Provinsi DKI Jakarta (Bp. Junaedi) 1 Sejauh mana perizinan reklamasi Pulau H sebelum melanjutkan tahapan pelaksanaan Pulau H tersebut ? Pualau H ini bertema apa nantinya? 2 Penetapan luasan rencana reklamasi harus dipastikan perizinannya, karena terkait Raperda Pantura Jakarta, Pulau H termasuk di dalamnya 3 Penjadwalan pelaksanaan Reklamasi Pulau H ini agar didetailkan, pihak mana yang terlibat sesuai dengan tahapan di dalamnya, rencana pengambilan material reklamasi, perjalanan material, pelaksanaan reklamasi dan pengawasannya 4 Kapal untuk pengangkut material reklamasi seperti apa? Dalam pelaksanaan kegiatan agar berkoordinasi dengan instansi terkait sesuai jadwal no.3 di atas (Dinas Perhubungan dan Transportasi Provinsi DKI Jakarta, Distrik Navigasi Kelas I Tanjung Priok, Kantor KPLP Tanjung Priok dan KSOP Sunda Kelapa / Tanjung Priok) menyangkut perihal alur pelayaran (keselamatan pelayaran) dan penempatan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP) 5 Perizinan SIKK (Surat Izin Kerja Keruk) dan SIKR (Surat Izin Kerja Reklamasi) agar diurus terlebih dahulu ke Direktorat Pelabuhan dan Pengerukan sebelum pelaksanaan reklamasi dilaksanakan 6 Keterkaitan Pulau H dengan pulau lain, terutama perihal transportasi daratannya, mengingat kebijakan transportasi JR di Provinsi DKI Jakarta


KETERANGAN

PARAF

Telah diperbaiki, (RKL, Hal. II – 4). Telah diperbaiki, (RKL, Hal. II – 4).

Telah disesuaikan. Telah diperbaiki masukan pembahasan tim teknis

saat

Perizinan saat ini sampai perpanjangan izin reklamasi Pulau H (Lampiran 3). Reklamasi Pulau H akan mengikuti semua ketentuan/perizinan yang ada. Jadwal reklamasi Pulau H telah dicantumkan di Andal Hal I – 34. Jenis kapal yang akan digunakan adalah TSHD telah dicantumkan di Andal hal I – 21 dan koordinasi dengan semua stake holder terkait akan diperhatikan (RKL Hal II – 8). Akan diperhatikan dan diurus ke Ditjenhub Kementerian Perhubungan. Dampak terhadap transportasi darat telah dicantumkan di Andal Hal III – 43 dan pengelolaannya di RKL Hal II – 9.

15

No


KETERANGAN

PARAF

7

Dampak sosial/masyarakat khususnya nelayan di Pelabuhan Nizam Zachman, apa upaya yang Dampak gangguan aktivitas nelayan dilakukan terkait dampak masyarakat/sosial tersebut tradisional dan Nelayan Pelabuhan Nizam Zachman telah dicantumkan di Andal Hal III – 35 dan pengelolaannya di RKL Hal II – 5. 8 Kajian Andalalin pasca konstruksi agar dipenuhi Dokumen Andal ini hanya membahas kegiatan Reklamasi Pulau H tidak termasuk kegiatan pembangunan di atasnya Dinas Perindustrian dan Energi Provinsi DKI Jakarta (Bp. Lili Rahardjo) 1 Sebelum dalam tahap pra konstruksi, pemrakarsa menyampaikan perencanaan pengambilan Akan diperhatikan dan dikoordinasikan material reklamasi untuk diberikan rekomendasi teknis pengambilam material oleh Dinas dengan Dinas Perindustrian dan Energi Perindustrian dan Energi Provinsi DKI Jakarta dengan melampirkan Kajian Rencana Pengambilan Provinsi DKI Jakarta. Material, Rencana Pelaksanaan Kegiatan Reklamasi dan Kajian Kondisi Bawah Dasar Laut 2 Material reklamasi harus dilakukan uji material reklamasi di Laboratorium yang terakreditasi Akan diperhatikan dan dilaksanakan. Dinas Kelautan Pertanian dan Ketahanan Pangan (Ibu Eny Suparyani) 1 Dinas Kelautan Pertanian dan Ketahanan Pangan sebagai pembina masyarakat nelayan Dampak gangguan transportasi laut menginginkan jaminan (seperti yang dikehendaki nelayan dan investor) bahwa selama proses telah dicantumkan di Andal hal III – 45 pengangkutan material tidak mengganggu alur kapal dan bongkar muat. Bagaimana simulasinya? dan pengelolaannnya di RKL Hal II – 9. 2 Apabila ada aset-aset Pemerintah Pusat/Provinsi yang terkena proyek, maka proses penghapusan Akan diperhatikan, namun dari kajian dan konversi penggantiannya harus dikerjakan lebih dulu awal di lokasi proyek tidak ada aset pemerintah yang akan dihapus/ konversi penggantian. 3 Selain kajian-kajian terkait Reklamasi, perlu juga dibuat kajian valuasi ekonomi sumber daya laut Kajian valuasi ekonomi sumber daya yang hilang laut yang hilang tidak masuk lingkup Andal dan lokasi proyek dan sekitarnya bukan wilayah sumberdaya laut yang


16

No


KETERANGAN

PARAF

potensial berprospek ekonomi tinggi. 4 Agar pemrakarsa dapat mensosialisasikan ke masyarakat terkait pelaksanaan reklamasi, manfaat Sosialisasi awal saat penyusunan KA dan dampaknya terhadap masyarakat sehingga dapat menjernihkan sikap skeptis masyarakat Andal telah dilakukan kepada terkait pelaksanaan reklamasi masyarakat sekitar termasuk komunitas nelayan (Lampiran 5). UPPP. Muara Angke (Bp. H. Iwan) 1 Pulau H dampaknya tidak begitu langsung terhadap Muara Angke karena lebih dekat ke Muara Dampak terhadap kegiatan sekitar Baru telah dicantumkan di Andal Hal III – 5 dan Pengelolaannya di RKL Hal II – 5. 2 Agar ada koordinasi dan komunikasi terkait dengan pelaksanaan reklamasi kepada stakeholders Koordinasi dan komunikasi akan dilakukan dengan stake holder terkait. Telah dicantumkan di RKL hal II – 8. KPLH JU (Ibu Endah) 1 Perhitungan pasirnya agar ditentukan berapa rit karena akan mempengaruhi beban lalu lintas Telah dicantumkan di Andal Hal I – 18. 2 Matriks RKL-RPL, pelaporan agar menambahkan instansi KPLH Jakarta Utara Telah dilengkapi. RKL Bab II dan RPL Bab III. 3 Implementasinya untuk tahap konstruksi agar dilaporkan setiap 3 (tiga) bulan dan pada tahap pasca Akan diperhatikan dan dilaksanakan konstruksi setiap 6 (enam) bulan ke instansi yang berwenang dengan tembusan ke KPLH Jakarta (RKL Bab I). Utara BPTSP Provinsi DKI Jakarta (Bp. Cucu Asmara) Semua perijinan yang harus dimiliki dalam Kegiatan Reklamasi Pulau H, agar diurus ke BPTSP Akan diperhatikan dan dilaksanakan. Provinsi DKI Jakarta Sekretariat Walikota Jakarta Utara 1 Memperhatikan masalah kehidupan nelayan: Lokasi Reklamasi Pulau H bukan areal - Apakah reklamasi ini merubah kondisi biota laut yang mempengaruhi penghasilan nelayan. Jika yangkapan ikan/habitat biota laut yang reklamasi ini mengubah kondisi lingkungan apa yang akan dilakukan oleh pemrakarsa kegiatan potensial. Prakiraan dampak terhadap - Apakah masyarakat nelayan secara operasional jadi lebih sulit untuk mencari ikan jika reklamasi gangguan aktivitas nelayan telah


17

No

MASUKAN, SARAN, TANGGAPAN terjadi apalagi ada sekian banyak pulau reklamasi di Pesisir Jakarta Utara

2

Dampak terhadap daratan Jakarta Utara - Apakah rekalamasi ini berdampak pada air pasang laut atau tidak kemudian apakah berpengaruh pada rob yang sering melanda Jakarta Utara

3

Mohon agar ada studi terkait nomor 1 dan 2 yang akurat dan sudah diuji di lapangan

Formapel Jakarta Utara (Bp. Satria) 1 Pemrakarsa harus memperhitungkan dampak penting yang muncul dengan reklamasi ini, terutama terkait dengan kepentingan masyarakat dan lingkungan baik yang ada di darat maupun di laut. Untuk kepentingan masyarakat di darat, apa yang dapat dilakukan pemrakarsa berkaitdan dengan dampak negatif yang timbul seperti makin tingginya permukaan air laut dan banjir?

2

KETERANGAN

PARAF

dicantumkan di Andal Hal III – 36 dan pengelolaannya di RKL Hal II – 6. Dampak reklamasi Pulau H terhadap Aspek Hidrodinamika telah dicantumkan di Andal Hal III – 7 sampai III – 32. Studi tematik yang menjadi kewajiban pemrakrsa sesuai arahan Peraturan Gubernur Tentang Izin Prinsip Reklamasi telah dilaksanakan dan diakomodir dalam Andal (Bab II dan Bab III)

Sesuai diskusi diskusi sebelumnya banjir dan kenaikan muka air laut bukan termasuk dampak penting. Dampak terhadap masyarakat (Tenaga kerja, Aktivitas Nelayan, Transportasi darat dan laut, Persepsi Masyarakat dan Kamtibmas) telah dikaji dalam Andal (Bab III) Apa upaya pemrakarsa untuk mengantisipasi kepentingan masyarakat lingkungan sekitar yang Kompensasi berupa Revitalisasi masih menjadikan laut sebagai sumber mata pencahariannya? Apakah ada kompensasi selama Kawasan Pantura Jakarta yang mereka tidak bisa mencari makan akibat adanya pelaksanaan Reklamasi Pulau H ini? merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Reklamasi Pantura Jakarta


18

No


Kelurahan Pluit Kota Administrasi Jakarta Utara (Bp. Eddy S.A) 1 Agar memperhatikan dampak terhadap masyarakat terutama nelayan

2 3

Pemrakarsa agar melaporkan setiap kegaiatan yang akan dilaksanakan kepada instansi terkait dan berkoordinasi dengan tokoh masyarakat dan masyarakat. Agar memperhatikan arus pengangkutan material yang melewati darat, dampaknya terhadap kemacetan, polusi udara dan kerusakan fasilitas umum.

LMK RW.016 Pantai Mutiara, Kel. Pluit (Bp. Antony Kosim) 1 Harus ada “involved pemerintah RI/Pemda”, ikut saham minimal 51% dalam developer

KETERANGAN

PARAF

Prakiraan dampak terhadap gangguan aktivitas nelayan telah dicantumkan di Andal Hal III – 36 dan pengelolaannya di RKL Hal II – 6. Akan diperhatikan dan dilaksanakan. Dampak gangguan transportasi darat telah dicantumkan di Andal Hal III – 43 dan Pengelolaannya di RKL Hal II – 9.

Hal ini kewenangan Pemerintah Pusat dan Pemda Provinsi DKI Jakarta. 2 Developer harus berkredibilitas baik sehingga dapat mengelola kawasan secara berkelanjutan dan Akan diperhatikan. berkesinambungan 3 Mendukung atas perkembangan Reklamasi Jakarta Masyarakat pada umumnya mendukung Reklamasi dengan catatan dampak negatifnya harus diminimalisir dan dampak positifnya ditingkatkan. 4 Pulau-pulau yang direklamasi dengan fungsi / tata kota yang jelas yaitu : pemukiman, restoran, Kegiatan di atas Pulau Pulau Reklamsi reklasi, pasar ikan, apartemen, hotel, dermaga, dll. telah dibuat master plannya. Namun Andal ini hanya membahas kegiatan Reklamasinya saja. HSNI (Bp. Iyan) 1 Agar apa yang terdapat dalam dokumen AMDAL, dapat diimplementasikan dengan benar oleh Akan diperhatikan dan dilaksanakan. pemrakarsa 2 Dari 17 pulau yang akan dibangun, agar pemrakarsa dapat berpikir bersama untuk kepentingan Akan diperhatikan dan dikoordinasikan.


19

No


KETERANGAN

PARAF

nelayan sehingga mereka tidak terganggu mata pencahariannya 3 Agar dipikirkan bersama, masalah pengerukan sedimen yang setiap tahunnya menjadi masalah di Pengelolaan sedimentasi telah Laut Jakarta dicantumkan di RKL Hal II – 4. WALHI (Bp. Nana) 1 Dalam dokumen agar diperkuat terkait data biota laut seperti terumbu karang, ikan dan rumput laut Di lokasi wilayah studi tidak ada terumbu karang dan rumput laut dan bukan wilayah tangkapan ikan/habitat biota laut yang potensial. 2 Agar dapat diperjelas untuk rencana permukaan lokasi reklamasi dan bandingkan dengan Rencana level desain reklamasi dan daratan/pesisir di sebrang lokasi tanggul telah dicantumkan di Andal Hal I – 21 sampai I – 32. 3 Agar lebih mengkaji lebih dalam terkait dengan dampak lingkungan hidupnya dibandingkan dengan Dampak reklamasi Pulau H terhadap teknik pembangunannya komponen lingkungan telah dicantumkan di ndal Bab III. Sekretariat Komisi Penilai Amdal Daerah 1 I – 40 Tabel 1.10 Identifikasi Dampak Potensial Rencana Kegiatan berbeda dengan Tabel 1.11 Telah diperbaiki Andal Hal I – 41. I – 41 Matriks Interaksi Antara Komponen Kegiatan dengan Komponen Lingkungan a. Pada Tahapan Kegiatan Konstruksi, Komponen Kegiatan Pekerjaan Causeway, - Tabel 1.10 tidak ada dampak perubahan pola arus, perubahan pola gelombang, abrasi dan sedimentasi. Tabel 1.11 ketiga komponen lingkungan tersebut ada b. Pada Tahapan Kegiatan Pasca Konstruksi, Komponen Kegiatan Keberadaan Causeway, - Tabel 1.10 tidak ada dampak perubahan pola arus, perubahan pola gelombang, abrasi dan sedimentasi. Tabel 1.11 ketiga komponen lingkungan tersebut ada - Tabel 1.10 ada dampak penurunan kualitas air laut, dan gangguan biota laut, tetapi pada tabel 1.11 tidak ada komponen lingkungan biota laut


20

No


2

I - 42

3

I - 47

4

I - 48

5

I - 49

KETERANGAN

PARAF

Gambar I.15 Bagan Alir Dampak Potensial Telah diperbaiki Andal Hal I – 42. a. Pada Tahap Kegiatan Konstruksi, Kegiatan Reklamasi: - Ada dampak peningkatan volume sampah padat, tetapi dampak ini tidak ada pada identifikasi dan matriks interaksi b. Pada tahap kegiatan konstruksi, kegiatan pekerjaan causeway: - Tidak ada dampak perubahan pola arus, pola gelombang, abrasi dan sedimentasi, konsisten dengan identifikasi dampak tetapi tidak konsisten dengan matriks interaksi c. Pada tahap kegiatan pasca konstruksi, kegiatan keberadaan causeway: - Ada dampak perubahan persepsi masyarakat, dampak tersebut tidak ada pada saat identifikasi dan matriks interaksi - Ada dampak penurunan kualitas air laut dan gangguan biota laut, konsisten dengan identifikasi dampak tetapi tidak konsisten dengan matriks interaksi - Tidak ada dampak pola arus, pola gelombang, abrasi dan sedimentasi, konsisten dengan identifikasi dampak tetapi tidak konsisten dengan matriks interaksi d. Pada tahap kegiatan pasca konstruksi, kegiatan demobilisasi peralatan: - Tidak ada dampak gangguan aktivitas nelayan, tidak konsisten dengan identifikasi dampak dan matriks interaksi Tabel 1.13 Evaluasi Dampak Potensial Telah diperbaiki Andal Hal I – 47. - Pada tahap konstruksi, kegiatan reklamasi tidak ada evaluasi dampak peningkatan volume sampah padat, konsisten dengan identifikasi dampak dan matriks interaksi, tetapi tidak konsisten dengan bagan alir Tabel 1.13 Evaluasi Dampak Potensial Telah diperbaiki Andal Hal I – 48. - Pada tahap konstruksi, kegiatan pekerjaan causeway tidak ada evaluasi dampak pola arus, pola gelombang, abrasi dan sedimentasi, konsisten dengan identifikasi dampak dan bagan alir, tetapi tidak konsisten dengan matriks interaksi Tabel 1.13 Evaluasi Dampak Potensial, tahap pasca konstruksi, kegiatan keberadaan Telah diperbaiki Andal Hal I – 49. causeway


21

No


6

I - 52

7

I - 53

a. Tidak ada evaluasi dampak pola arus, pola gelombang, abrasi dan sedimentasi, konsisten dengan identifikasi dampak dan bagan alir, tetapi tidak konsisten dengan matriks interaksi b. Tidak ada evaluasi dampak perubahan persepsi masyarakat, tidak konsisten dengan bagan alir, tetapi konsisten dengan identifikasi dan matriks interaksi c. Ada evaluasi dampak penurunan kualitas air laut dan gangguan biota laut, konsisten dengan identifikasi dan bagan alir, tetapi tidak konsisten dengan matriks interaksi Tabel 1.14 Daftar Dampak Penting Hipotetik a. Pada pekerjaan causeway, ada DPH perubahan pola arus, perubahan pola gelombang, abrasi dan sedimentasi, dan perubahan persepsi masyarakat. Tetapi pada tabel 1.13 evaluasi dampak potensial, tidak dievaluasi b. Pada pekerjaan causeway, ada DPH Gangguan Tranportasi Laut. Tetapi pada tabel 1.13 evaluasi dampak potensial, hasil evaluasi komponen ini tidak termasuk DPH dengan total skor 10 (tidak termasuk DPH, tidak dikelola dan dipantau) c. Pada keberadaan causeway, ada DPH perubahan pola arus, perubahan pola gelombang, abrasi dan sedimentasi. Tetapi pada tabel 1.13 evaluasi dampak potensial, tidak dievaluasi d. Pada demobilisasi peralatan, perubahan persepsi masyarakat menjadi DPH tetapi pada evaluasi dampak tidak menjadi DPH Gambar I-16. Bagan Alir Dampak Penting Hipotetik a. Pada Tahap Konstruksi, Pekerjaan Causeway - Ada DPH Perubahan Pola Arus, Pola Gelombang dan Perubahan Persepsi Masyarakat tetapi pada tahap evaluasi dampak, komponen ini tidak dievaluasi; - Ada DPH Gangguan Transportasi Air Laut, tetapi pada tahap evaluasi dampak, komponen ini tidak termasuk DPH dengan total skor 10 (tidak termasuk DPH, tidak dikelola dan dipantau); - Abrasi dan sedimentasi tidak termasuk DPH, tetapi pada tabel 1.14 Daftar DPH


KETERANGAN

PARAF

Telah diperbaiki Andal Hal I – 52.


22

No


8

Hal I - 68

9

Hal III-1

10

Hal III - 28 Hal III - 2

11

12

Hal IV - 3

termasuk DPH b. Pada Tahap Pasca Konstruksi, Keberadaan Causeway - Ada DPH Perubahan Pola Arus tetapi pada tahap evaluasi dampak, komponen ini tidak dievaluasi; - Perubahan Pola Gelombang dan Abrasi dan sedimentasi tidak termasuk DPH, tetapi pada tabel 1.14 Daftar DPH termasuk DPH c. Pada Tahap Pasca Konstruksi, Demobilisasi Peralatan - Ada DPH Perubahan Persepsi Masyarakat, tetapi pada hasil evaluasi dampak tidak termasuk DPH dengan skor 18 (tidak termasuk DPH, tidak dikelola dan dipantau) Tabel 1.16 Ringkasan Proses Pelingkupan, - Tahap konstruksi, pekerjaan causeway, untuk dampak potensial gangguan transportasi laut, hasil perkalian dan kesimpulan tidak sesuai dengan skor pada evaluasi dampak potensialnya Pada tahap konstruksi, perubahan pola arus, perubahan pola gelombang, abrasi dan sedimentasi diinformasikan ada yang bersumber dari pekerjaan causeway, tetapi pada bab III belum ada analisis dampak penting untuk mengetahui besaran dampak serta sifat penting dampak untuk masing-masing komponen lingkungan tersebut yang bersumber dari pekerjaan causeway Kesimpulan untuk abrasi dan sedimentasi agar diperbaiki karena pada kesimpulan analisis disebutkan “dampak terhadap penurunan kualitas air laut” Pada tahap pasca konstruksi, penurunan kualitas air laut, perubahan pola arus, perubahan pola gelombang, diinformasikan ada yang bersumber dari pekerjaan causeway, tetapi pada bab III belum ada analisis dampak penting untuk mengetahui besaran dampak serta sifat penting dampak untuk masing-masing komponen lingkungan tersebut yang bersumber dari pekerjaan causeway Dinyatakan bahwa “kegiatan tahap konstruksi yang berdampak penting terhadap abrasi dan sedimentasi adalah kegiatan reklamasi dan pekerjaan causeway”. Hal ini tidak terlihat


KETERANGAN

PARAF


Telah diperbaiki Andal Hal III – 1.

Telah diperbaiki Andal Hal III – 30. Telah diperbaiki Andal Hal III – 2.

Telah diperbaiki Andal Hal IV – 1 s/d. IV – 6.

23

No

13

14

15

16 17

MASUKAN, SARAN, TANGGAPAN pada gambar IV.1 Bagan Alir Dampak Penting. Abrasi dan sedimentasi tidak menjadi dampak turunan dari kegiatan pekerjaan causeway Hal Dinyatakan bahwa “kegiatan tahap pasca konstruksi yang berdampak penting terhadap IV - 6 pola gelombang adalah keberadaan lahan reklamasi dan causeway”. Hal ini tidak terlihat pada gambar IV.1 Bagan Alir Dampak Penting. Pola Gelombang hanya diakibatkan dari keberadaan lahan reklamasi Hal Dinyatakan bahwa “kegiatan tahap pasca konstruksi yang berdampak penting terhadap IV - 7 abrasi dan sedimentasi adalah keberadaan lahan reklamasi dan causeway”. Hal ini tidak terlihat pada gambar IV.1 Bagan Alir Dampak Penting. Pola Gelombang hanya diakibatkan dari keberadaan lahan reklamasi Hal Pada telaahan holistik terhadap dampak penting untuk tahap pasca konstruksi (4.1.3) IV - 16 terdapat 6 (enam) DPH yaitu penurunan kualitas air laut, perubahan pola arus, perubahan pola gelombang, abrasi dan sedimentasi, penurunan muka tanah dan perubahan persepsi masyarakat. Tetapi Pada Bagian 4.2. Arahan Pengelolaan Dampak Lingkungan, hanya diuraikan arahan pengelolaan untuk 5 (lima) DPH. Dampak Abrasi dan sedimentasi tidak diuraikan arahan pengelolaannya. Hal Agar dibedakan antara Izin PPLH dan Izin Lainnya. Izin Membangun Prasarana tidak IV - 1 termasuk Izin PPLH Belum ada paraf tim teknis


KETERANGAN

PARAF




Telah diperbaiki RKL-RPL Hal IV – 1. Sedang proses

24

DAFTAR PERBAIKAN ANDAL DAN RKL-RPL REKLAMASI PULAU H BERDASARKAN NOTULEN PEMBAHASAN TIM TEKNIS PROVINSI DKI JAKARTA Kamis / 2 April 2015 I. Informasi Umum 1. Kegiatan Reklamasi Pulau H (Luas ± 63 Ha) berlokasi di Kawasan Pantai Utara Jakarta, Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, Kota Adminsitrasi Jakarta Utara 2. Rencana kegiatan: Luas lahan reklamasi ± 63 Ha (Persetujuan Prinsip Reklamasi Pulau H Nomor 1277/-1.794.2 tanggal 21 September 2012 dan Perpanjangan Persetujuan Prinsip Nomor 543/-1.794.2 tanggal 10 Juni 2014) 3. Penanggung Jawab Kegiatan Perusahaan : PT. Taman Harapan Indah Alamat : Intiland Tower Penthouse Floor, Jl. Jenderal Sudirman 32, Kelurahan Karet Tengsin, Kecamatan Tanah Abang, Kota Administrasi Jakarta Pusat. Penanggung Jawab : Ir. Suhendro Prabowo Jabatan : Direktur Utama 4. Konsultan Penyusun Perusahaan Nomor Registrasi Kompetensi Masa Berlaku Penanggungjawab Alamat


: : : : :

PT. Geo Mitrasamaya 061/LPJ/AMDAL-1/LRK/KLH 24 Desember 2014 s.d. 23 Desember 2017 Drs. Pinondang Tambunan Jalan H. Awi No.30, Jatiluhur, Jatiasih, Kota Bekasi

1

Kualifikasi Tim Penyusun AMDAL : - 4 (empat) orang Kompetensi Ketua Tim - 1 (satu) orang Kompetensi Anggota Tim II. Masukan, Saran dan Tanggapan dari Tim Teknis Penilai Amdal Daerah Provinsi DKI Jakarta No MASUKAN, SARAN, TANGGAPAN KETERANGAN HALAMAN Pimpinan Rapat (Ir. Andono Warih, M.Sc) 1 Pembahasan saat ini menjadi bahan dasar untuk sidang Pembahasan Substansi dokumen Andal, RKL dan Andal RKL-RPL dengan Komisi Penilai Amdal RPL telah diperbaiki sesuai arahan tim teknis sebagai bahan untuk pembahasan Andal, RKL dan RPL 2. Berdasarkan PerMenlh Nomor 08 Tahun 2013 tentang Tata Laksana Penilaian Dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup Serta Penerbitan Izin Lingkungan, maka pembahasan ini dimulai dengan penyampaian paparan atas Andal dan dokumen RKL-RPL oleh pemrakarsa dan konsultan (Rangkaian Mulai dari Kerangka Acuan, Metode, DPH, Penetapan Dampak Penting, Arahan Pengelolaan dan Pemantauan, RKL-RPL) 3 Prakiraan dampak, semua sifat dampaknya penting tetapi besaran Telah diperbaiki di Bab Prakiraan BAB III dampaknya kecil. Apakah benar demikian? Dampak Penting (Bab III) 4 Berdasarkan PerMenlh Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pedoman Rumus-rumus dan asumsi yang Lampiran 11 Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup, dijelaskan bahwa metode digunakan dalam Prakiraan Dampak prakiraan dampak penting menjelaskan tentang prakiraan besaran Penting telah dilampirkan. dan sifat penting untuk masing-masing DPH termasuk rumus-rumus dan asumsi prakiraan dampak. Dalam dokumen ini belum dilampirkan rumus-rumus dan asumsi prakiraan dampak tersebut


PARAF

2

No 5

MASUKAN, SARAN, TANGGAPAN KETERANGAN Sebelum dilakukan Sidang Komisi Penilai Amdal, agar dokumen Substansi dokumen Andal, RKL dan diperbaiki dahulu sesuai dengan masukan, saran dan tanggapan dari RPL telah diperbaiki sesuai masukan, Tim Teknis saran dan tanggapan tim teknis sebagai bahan untuk pembahasan Andal, RKL dan RPL. 6 Perbaikan agar disampaikan kembali kepada Tim Teknis untuk Dokumen yang telah diperbaiki telah mendapatkan persetujuan disampaikan kembali kepada tim teknis. DR. Suyud w. Utomo, M.Si 1 Hal I-9 terdapat Gambar Pulau-Pulau Reklamasi, Dokumen Amdal harus mengkaji kegiatan-kegiatan sekitar yang terkait, sebagian dari kajian tersebut sudah diuraikan. Ada beberapa hal yang masih perlu dikonfirmasi: a. Apakah sudah ada kegiatan reklamasi di pulau G dan pulau I? a. Saat ini belum ada kegiatan Bagaimana dengan jadwal pelaksanaan reklamasi pulau-pulau reklamasi di Pulau G dan Pulau I. tersebut? Karena jika Pulau G jadwal pelaksaan reklamasi terlebih dahulu maka harus diantisipasi dampaknya b. Hal I-11 sudah menguraikan kegiatan sekitar lokasi yang terkena b. Dampak reklamasi pulau H telah dampak. Apakah kegiatan sekitar lokasi tersebut hanya diprakirakan resikonya terhadap diidentifikasi kegiatannya atau sudah memperhitungkan resiko kegiatan sekitar sebagai DPH dampak kegiatan tersebut? Gangguan Utilitas. c. Bagaimana antisipasi terhadap kegiatan Pelabuhan Muara Baru c. Pemodelan dampak pembangunan dan PLTGU Muara Karang ? Apakah ada permodelannya? causeway terhadap PLTGU Muara Karang telah dicantumkan di dokumen Dampak reklamasi Pulau H terhadap Pelabuhan Muara Baru


HALAMAN

PARAF

ANDAL, II – 54.

ANDAL, I – 47.

ANDAL, II – 31 dan III – 33.

3

No

2

3

4.

KETERANGAN HALAMAN telah diantisipasi di RKL (pengelolaan dampak transportasi laut) Prakiraan dampak masih banyak yang bersifat normatif/kualitatif atau Prakiraan dampak yang bersifat ANDAL, BAB III berdasarkan hasil simulasi. Jika berdasarkan hasil simulasi, dalam kuantitatif/simulasi/pemodelan telah prakiraan dampak harus disampaikan. Apakah hasil simulasi tersebut dicantumkan di dokumen. ada didalam lampiran atau didalam pembahasan dokumen. Hal I-28, terdapat Gambar 1.13 Ujung Jaringan Pipa, Pembuangan Campuran Secara Mendatar. - Apa yang dimaksud dengan pembuangan campuran? - Yang dimaksud dengan pembuangan ANDAL, I – 21 campuran adalah campuran pasir dan s/d. I – 23. air yang disemprotkan secara mendatar untuk selanjutnya pasir akan mengendap di lokasi yang diurug dan airnya akan kembali ke laut. - Apa maksud dari gambar tersebut? - Maksud dari Gambar I.9 tersebut ANDAL, I – 23. - Apakah nanti pelaksanaanya akan seperti gambar tersebut? untuk menjelaskan metode - Terkait dengan kekeruhan, apakah sudah dibuat permodelannya? pengurugan/reklamasi di Pulau H - Dalam prakiraan dampak, kegiatan ini menggunakan metode apa? dengan menggunakan pipa untuk Apakah sudah dibuat permodelannya menyemprotkan pasir Hal I-28, terdapat pernyataan, “hal-hal yang belum dapat dibahas Koordinasi dengan kegiatan sekitar RKL, II – 5. dalam dokumen seperti koordinasi dengan kegiatan sekitar (Pertamina dan Pelabuhan Muara Baru) (Pertamina dan Pelabuhan Muara Baru), perlu dilakukan telah dicantumkan di RKL pembahasan/koordinasi sebelum pelaksanaan reklamasi dilakukan”.



PARAF

4

No

5.

6

MASUKAN, SARAN, TANGGAPAN - Kapan akan dilakukan koordinasi dengan Petamina Pelabuhan Muara Baru? Agar segera dikonkretkan dimasukkan ke dalam dokumen RKL-RPL Hal I-31, Hasil Pelibatan Masyarakat. - Saran dari masyarakat cukup tajam dan kompleks, mulai jaminan untuk nelayan, banjir, rob, implementasi AMDAL, Hasil dari konsultasi publik agar benar-benar diperhatikan.

dan dan

KETERANGAN

dari - Saran dan masukan konsultasi publik dsb. telah diakomodir dalam penentuan DPH dan prakiraan dampak penting dan RKL. - Apakah dari 13 DPH tersebut sudah memasukkan hasil dari - Hasil konsultasi publik telah konsultasi publik? dicantumkan dan sebagai masukan untuk pelingkupan. - Komitmen dari pemrakarsa untuk mengakomodir saran-saran dari - CSR untuk nelayan dan masyarakat masyarakat pada saat konsultasi publik tersebut, CSR untuk pesisir telah dicantumkan di RKL. nelayan dan masyarakat pesisir. Agar diperiksa kembali RKL-RPL apakah sudah meng-cover hal tersebut? Gangguan Biota Laut tidak termasuk DPH, tidak dikelola dan dipantau - Tenaga kerja konstruksi 300 orang dikarenakan peluang dampak sangat kecil, karena aktivitas tenaga bertahap tidak sekaligus maksudnya kerja konstruksi tidak sekaligus dilakukan sebanyak 300 orang, akan disesuaikan dengan progress melainkan secara bertahap sesuai dengan tahap konstruksi. pekerjaan reklamasi di lapangan. - Apa maksud dari tidak sekaligus dilakukan 300 orang, melainkan Pada tahap awal persiapan reklamasi secara bertahap? dibutuhkan hanya sekitar 50 orang - Berapa pekerja yang tinggal di basecamp dan lokasi kegiatan? dan akan meningkat hingga puncak Dampak sanitasi lingkungannya agar diperjelas untuk di basecamp pekerjaan reklamasi akan terdapat dan lokasi kegiatan 300 orang tenaga konstruksi di lapangan.


HALAMAN

PARAF

ANDAL, I – 35 s/d. I – 39.

ANDAL, I – 35 s/d. I – 39. RKL, II – 12.

ANDAL, I – 17.

5

No


7

Prakiraan dampak masih bersifat normatif/kualitatif, tapi jika digunakan permodelan dan data menjadi spesifik untuk kegiatan reklamasi ini. Agar diperbaiki kembali Mengapa Konsultasi Publik masih mengacu kepada SK. Gubernur KDKI Jakarta No. 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Operasional Keterlibatan Masyarakat dan Keterbukaan Informasi dalam Proses AMDAL, seharusnya sudah mengacu kepada PerMenLH Nomor 17 Tahun 2012 tentang Pedoman Keterlibatan Masyarakat dalam Proses Analisasi Dampak Lingkungan Hidup dan Izin Lingkungan

8


KETERANGAN HALAMAN - Tenaga kerja konstruksi yang tinggal di bedeng pekerja di Selatan lokasi Pulau H sekitar 275 orang. - Kebutuhan air bersih, pengolahan air limbah dan sampah padat di bedeng pekerja dan sekitarnya telah dicantumkan di dokumen. Prakiraan dampak yang bersifat ANDAL, Bab III. kuantitatif/simulasi/pemodelan telah dicantumkan di dokumen. Konsultasi publik telah mengacu pada Lampiran 6 SK. Gubernur KDKI Jakarta No.76 Tahun 2001 tentang Pedoman Operasional Keterlibatan Masyarakat dan Keterbukaan Informasi dalam Proses AMDAL, seharusnya sudah mengacu kepada PerMenLH Nomor 17 Tahun 2012 tentang Pedoman Keterlibatan Masyarakat dalam Proses Analisasi Dampak Lingkungan Hidup dan Izin Lingkungan. Hal ini telihat dengan telah ditunjuknya/ditetapkannya perwakilan masyarakat dalam proses Amdal

PARAF

6

No 9

10

11 12


Bab IV: a. Judulnya Evaluasi Secara Holistik, mengapa tidak Evaluasi Dampak saja? b. Mengapa isi dari BAB IV ini masih terdapat DPH c. Pada bagian 4.2. Arah Pengelolaan Dampak Lingkungan, mengapa masih terdapat uraian dampak yang sebenarnya sudah dibahas pada bab sebelumnya, contoh: - Perubahan persepsi masyarakat, terdapat uraian Dampak yang akan terjadi terhadap perubahan persepsi masyarakat tergolong kecil, intensitasnya relatif tinggi, luas persebaran dampak cukup luas, komponen lingkungan yang terkena dampak lebih dari satu komponen, bersifat kumulatif, dst ..... Dokumen RKL RPL, pemrakarsa yang akan mengimplementasikan. Agar pemrakarsa benar-benar memahaminya dan apakah pemrakarsa dapat melakukannya atau tidak? Untuk instansi pengawas agar dimasukkan BPLHD Provinsi DKI Jakarta. Coba diperiksa lagi dokumen Andal dengan Kerangka Acuannya.

KETERANGAN a. Judul Evaluasi Secara Holistik sesuai pedoman penyusunan Andal berdasarkan Permen LH No. 16 Tahun 2012 b. Istilah DPH di bab IV telah dihilangkan c. Arahan pengelolaan dampak lingkungan telah diperbaiki

HALAMAN

PARAF

ANDAL, Bab IV.

ANDAL, Bab IV ANDAL, IV – 7 s/d. IV – 16.

Dokumen RKL dan RPL telah dipelajari oleh Pemrakarsa Telah dicantumkan di RKL-RPL

RKL-RPL

Dokumen ANDAL telah disesuaikan/ diverifikasi dengan KA-ANDAL

Ir. Suryadarma 1 Dalam pelingkupan penurunan kualitas air laut, dampak turunannya Penurunan kualitas air laut dampak ANDAL, I – 42. apa? Seharusnya dampaknya tidak langsung ke perubahan persepsi turunannya adalah gangguan biota laut masyarakat yang akan berdampak lebih lanjut terhadap perubahan persepsi masyarakat


7

No 2

3

4

MASUKAN, SARAN, TANGGAPAN KETERANGAN - Pola arus mengapa dilihat dari pasang surut, seharusnya dari - Pola arus telah dikaji berdasarkan musim. Apakah ada kemungkinan terjadinya abrasi dan pasang surut dan musim (selama sedimentasi? Bagaimana bentuk pengelolaannya? Seharusnya setahun) menjadi DPH. - Abrasi dan sedimentasi telah - Bagaimana dampaknya terhadap perubahan pola air dan akibatnya dicantumkan sebagai DPH terhadap daerah/kegiatan lain. Hal tersebut yang perlu diantisipasi - Dampak perubahan pola arus, abrasi dan sedimentasi telah dicantumkan di dokumen - Pengelolaan Abrasi dan sedimentasi telah dicantumkan di RKL Pola arus dan pola gelombang tidak berdiri sendiri. Ada perubahan Dampak perubahan pola arus, pola pola arus dan perubahan pola gelombang, dampaknya apa? gelombang, abrasi dan sedimentasi telah dicantumkan di dokumen RKL-RPL Bentuk Pengelolaan Penurunan Air Laut adalah “pengeluaran lapisan Uraian keseluruhan metode/teknik dasar yang merupakan alas bahan urugan”, reklamasi yang akan digunakan di - Apakah akan dibuat sandkey? Akan dibuat tanggul, dibersihkan dulu Pulau H telah diperbaiki lumpurnya, diisi pasir baru untuk lokasi tanggul? Hal ini tidak dijelaskan di dalam dokumen, tetapi dalam RKL-RPLnya diuraikan - Jika ada pengeluaran lapisan dasar harus dihitung dulu volume lumpur yang akan dikeluarkan, akan dilakukan dumping dimana? - Jika pengurugan terlebih dahulu, relatif di cukup kedalaman sekitar 5 – 8 meter, pada saat musim barat apakah pasirnya tidak hanyut jika tidak ada pengaman tanggul terlebih dahulu? Hal ini juga akan berdampak kepada hal lainnya


HALAMAN - ANDAL, I – 47.

PARAF

- ANDAL, I – 47. - ANDAL, I – 47.

- RKL, II – 4. ANDAL, I – 42.

ANDAL, I – 21 s/d. I – 32.

8

No 5

1

2

3

MASUKAN, SARAN, TANGGAPAN KETERANGAN Dampak Gangguan Aktivitas Nelayan, sebenarnya bukan ke nelayan - Dampak reklamasi Pulau H terhadap saja. Tetapi ada keberadaan Pelabuhan Perikanan Nizam Zachman Pelabuhan Perikanan Nizam dan Pelabuhan Sunda Kelapa sehingga perlu adanya koordinasi. Zachman dan Pelabuhan Sunda Sebelum ada reklamasi, mereka bisa menggunakan jalur lurus dalam Kelapa telah dicantumkan di dampak pelayarannya, tetapi dengan adanya pulau, mereka harus belok terhadap kegiatan sekitar. terlebih dahulu. Dalam dokumen tidak dibahas terkait kedua - Koordinasi dengan pengelola pelabuhan tersebut Pelabuhan Perikanan Nizam Zachman dan Pelabuhan Sunda Kelapa telah dicantumkan di RKL. Masukan Tertulis Apa benar keadaan batimetri di lokasi studi berada pada kedalaman 0 Telah diperbaiki m LWS (garis pantai) sampai kedalaman – 2 LWS (lihat halaman I11). Bukankah lokasi Pulau H berada pada kedalaman – 6m s/d – 8 m (lihat Gambar 1.5 dan Tabel 1.4). Agar dikoreksi. Dalam proses pengurugan, apakah dilakukan pengurugan terlebih Penjelasan mengenai metode/teknik dahulu baru dibuat/dibentuk tanggul, atau dibuat tanggul terlebih reklamasi telah diuraikan di dokumen. dahulu. Konsekwensinya bila diurug terlebih dahulu maka akan ada Tidak dilakukan pengerukan pada dasar material pasir yang hanyut terbawa arus yang akan berdampak laut. terhadap sedimentasi dan kualitas air laut. Perlu dijelaskan. Apakah dengan adanya Causeway nantinya akan dimanfaatkan Telah dicantumkan di dokumen sebagai jalan penghubung antara lahan reklamasi Pantai Mutiara dengan Pulau H, karena pada Gambar I.10 tidak terlihat ada hubungan antara jalan yang ada di kawasan Pantai Mutiara dengan Tanggul pada Causway. Agar diklarifikasi.


HALAMAN - ANDAL, I – 47 dan I – 65.

PARAF

- RKL, II – 5.

ANDAL, I – 11.

ANDAL, I – 29.

ANDAL, I – 29.

9

No 4

5

MASUKAN, SARAN, TANGGAPAN Dalam Jadwal Pelaksanaan pada Tabel 1.10, tidak terlihat pengangkutan tanah Top Soil. Kegiatan ini masuk kegiatan mobilitas alat dan material atau masuk kegiatan pengurugan. Agar dijelaskan. Agar dikaji kembali proses pelingkupan, antara lain : a. Apakah dengan menetapkan penurunan kualitas air laut sebagai DPH apakah terhenti sampai dikualitas air laut saja. Setelah itu lantas apa. Seharusnya dengan terganggunya kualitas air laut maka yang akan terganggu adalah kehidupan biota laut. Sehingga seharusnya biota laut merupakan dampak penting hipotetik (DPH) juga. b. Bila perubahan pola gelombang maupun perubahan pola arus ditetapkan sebagai DPH dengan skor 60 dan disebutkan bahwa perubahannya bersifat permanen baik pada tahap konstruksi maupun tahap pasca konstruksi, lantas akibatnya apa terhadap lingkungan dan tentu tidak berhenti disitu saja. Dengan terjadinya perubahan pola arus maupun perubahan pola gelombang yang perlu diantisipasi adalah dimana akan terjadi abrasi dan dimana terjadinya sedimentasi. Hal inilah yang perlu diantisipasi dan bagaimana mengelolanya, karena disebutkan perubahan morfologi pantai merupakan dampak turunan dari pola arus dan perubahan pola gelombang akan tetapi dianggap tidak penting dan tidak serius. Apakah ini tidak kontradiktif dimana dampak primernya dianggap serius, sulit dipulihkan dan bersifat permanen, akan tetapi dampak turunannya dianggap tidak serius dan tidak penting. Agar dikaji kembali.


KETERANGAN Pengangkutan tanah top soil masuk dalam kegiatan mobilisasi alat dan material. a. DPH penurunan kualitas air laut tidak menimbulkan DPH terhadap biota laut karena lokasi sekitar Pulau H adalah PLTGU dan Pelabuhan, bukan daerah tangkapan ikan (habitat biota laut) yang potensial b. Abrasi dan sedimentasi sebagai dampak turunan dari perubahan pola arus dan gelombang telah dimasukkan sebagai DPH dan prakiraan dampaknya telah dikaji

HALAMAN ANDAL, I – 18 s/d. I – 20.

PARAF

ANDAL, I – 42 dan I – 47.

ANDAL, I – 42 dan I – 47.

10

No 6

7

8

MASUKAN, SARAN, TANGGAPAN Seharusnya dilihat lagi dampak primer yang menjadi DPH dan dampak lanjutannya atau dampak sekundernya yang akan menerima dampak sebaiknya juga ditetapkan sebagai DPH. Seperti pada Gambar 1.15. Bagan Alir Dampak Penting Hipotetik, dampak terhadap pola arus dan perubahan pola gelombang tidak langsung memberikan dampak terhadap perubahan persepsi masyarakat, akan tetapi bila terjadi pola arus dan pola gelombang kemungkinan terjadinya abrasi dan sedimentasilah yang dikhawatirkan masyarakat sehingga timbul persepsi negatif. Demikian pula dengan terjadinya penurunan kualitas air laut tidak langsung berdampak terhadap persepsi masyarakat, akan tetapi dengan terjadinya penurunan kualitas air laut maka akan mengganggu biota perairan yang akan menyebabkan terjadinya persepsi negatif bagi masyarakat. Agar dikaji kembali. Terkait dengan perbaikan dari pertanyaan No. 4 dan No.5 maka perlu dikaji kembali dalam prakiraan dampak penting pada Bab III dan akan tercermin nantinya pada Tabel 3.1. (bukan Tabel 5.1.). RKL-RPL Apa benar pengelolaan penurunan kualitas air laut dengan cara “pengeluaran lapisan dasar yang merupakan alas bahan urugan”. Apakah semua lumpur yang ada dilokasi reklamasi akan dikeruk terlebih dahulu dan baru digelar pasir urug. Bila benar kegiatan itu maka berapa volume lumpur hasil kerukan yang dihasilkan dan akan di dumping dimana. Perlu diklarifikasi karena dalam dokumen Andal tidak ada informasi tersebut.


KETERANGAN HALAMAN DPH penurunan kualitas air laut tidak ANDAL, I – 42 menimbulkan DPH terhadap biota laut dan I – 47. karena lokasi sekitar Pulau H adalah PLTGU dan Pelabuhan, bukan daerah tangkapan ikan (habitat biota laut) yang potensial

PARAF

Abrasi dan sedimentasi sebagai ANDAL, I – 42 dampak turunan dari perubahan pola dan I – 47. arus dan gelombang telah dimasukkan sebagai DPH dan prakiraan dampaknya telah dikaji

Prakiraan diperbaiki

Dampak

Penting

telah ANDAL, Bab III.

- Penjelasan mengenai metode/teknik ANDAL, I – 29. reklamasi telah diuraikan di dokumen. Tidak dilakukan pengerukan pada dasar laut. - Pengelolaan kualitas air laut telah RKL, II – 2. dicantumkan dalam dokumen.

11

No 9 10

MASUKAN, SARAN, TANGGAPAN KETERANGAN Apakah pengelolaan perubahan pola arus maupun pengelolaan pola Telah diperbaiki gelombang bentuk pengelolaannya sama persis. Agar diklarifikasi. Perlu diklarifikasi rencana pengelolaan perubahan pola arus dan perubahan pola gelombang, antara lain : a. Apakah pengelolaan dampak yang akan dilakukan berupa a. Pengelolaan dampak Abrasi dan “memasang bangunan/turap penahan gelombang di sekeliling Sedimentasi di luar pulau H telah tanggul reklamasi Pulau H dengan Beton tetrapod”. Bukankah dicantumkan di dokumen. perlindungan lahan reklamasi dengan memasang tetrapod merupakan bagian dari perlindungan lahan reklamasi dari hantaman gelombang agar tidak merusak lahan reklamasi yang sudah dibentuk. Akan tetapi dengan terbentuknya pulau yang menjorok ketengah laut akan dapat membelokkan gelombang ataupun arus laut, yang kemungkinan dapat menyebabkan abrasi ataupun sedimentasi ditempat lain. Hal inilah harus diantisipasi. Jadi agar dipahami bahwa pengelolaannya bukan terhadap pulau yang terbentuk dan sudah disiapkan perlindungannya dari kemungkinan dirusak oleh gelombang laut akan tetapi daerah lain yang tidak terlindungi dan mungkin terkena dampak. Agar diklarifikasi. b. Apakah bentuk pengelolaannya berupa pemantauan terhadap pola b. Hasil pemantauan pola arus, dan kecepatan arus, proses abrasi dan sedimentasi. Apakah gelombang, abrasi dan sedimentasi bentuk pengelolaannya hanya berupa pemantauan saja, lantas untuk mengkoreksi/ validasi hasil kalau sudah dipantau mau diapakan. Agar dijelaskan. pemodelan c. Diatas disebutkan akan dipantau apakah terjadi abrasi ataupun c. Abrasi dan sedimentasi telah sedimentasi. Kalau kegiatan ini diperkirakan akan menyebabkan dimasukkan sebagai DPH dan


HALAMAN RKL, II – 3 dan II – 4.

PARAF

RKL, II – 4.

ANDAL, I – 47.

12

No

11

12

MASUKAN, SARAN, TANGGAPAN terjadinya abrasi dan sedimentasi ditempat lain, kenapa dalam identifikasi dampak kedua komponen tersebut tidak diidentifikasi dan tidak menjadi DPH. Agar diklarifikasi. Apa hubungannya kemungkinan gangguan terhadap keberadaan utilitas yang ada dengan SOP yang terdapat pada Pergub. Prov. DKI Jakarta No. 146 Tahun 2014 karena pedoman tersebut tidak mengatur bila terjadi gangguan terhadap utilitas yang ada. Yang perlu dijelaskan adalah bagaimana agar tidak terjadi gangguan terhadap utilitas yang ada, dan bila terjadi gangguan terhadap utilitas yang ada apa yang harus dilakukan. Yang perlu dijelaskan bentuk pengelolaan seperti apa yang harus dilakukan. Perlu di klarifikasi bentuk pengelolaan pada tahap pasca konstruksi, antara lain : a. Apakah bentuk pengelolaan yang akan dilakukan akibat terjadinya perubahan pola arus dan perubahan pola gelombang adalah dengan menjaga keutuhan tanggul pantai/breakwater penahan gelombang agar tidak terjadi abrasi. Lahan reklamasi telah dirancang dengan membuat tanggul yang tahan terhadap hantaman gelombang, dan dengan sendirinya akan terus dirawat agar lahan reklamasi yang terbentuk tidak rusak. Ini bukan pengelolaan lingkungan akan tetapi bentuk perawatan terhadap keberadaan lahan hasil reklamasi. Yang perlu dikelola adalah bila arah arus dan kelombang berbelok karena adanya pulau reklamasi ini dan menghantam pantai yang ada, atau menyebabkan terjadinya abrasi ditempat lain, apa yang harus dilakukan. Hal


KETERANGAN prakiraan dampaknya telah dikaji

HALAMAN

PARAF

Arahan Pergub. Prov. DKI Jakarta No. ANDAL, I – 8. 146 Tahun 2014 terutama jarak minimal lokasi Pulau H dengan Kabel Bawah Laut dijadikan acuan untuk penetapan jarak aman Pulau H dengan lokasi Kabel Bawah Laut (prinsip menghindari terjadinya dampak).

a. Pengelolaan abrasi dan sedimentasi RKL, II – 4. di luar pulau H telah dicantumkan di RKL

13

No

MASUKAN, SARAN, TANGGAPAN inilah yang perlu dijelaskan. b. Apakah bentuk pengelolaan berupa pemantauan terhadap perubahan pola gelombang dan perubahan pola arus dan proses terjadinya abrasi dan sedimentasi. Lantas setelah dilakukan pemantauan bila terjadi abrasi dan sedimentasi, selanjutnya apa yang akan dilakukan. Agar dijelaskan. Liliansari Loadin SKM, M.Si 1 - Tahapan reklamasi harus jelas terlebih dahulu, sehingga dapat diperkirakan dampaknya baru merumuskan RKL-RPL-nya. - Apakah dalam Kerangka Acuan sudah masuk keseluruhan tahapan reklamasi ? Mengapa didalam dokumen Andal, terdapat beberapa hal yang tidak diuraikan. Jika dalam Kerangka Acuan belum mencakup keseluruhan tahapan reklamasi, dokumen Andal harusnya sudah dapat menjelaskan secara detail 2 Deskripsi kegiatan kurang lengkap, agar dilengkapi dengan kajian studi yang telah dilakukan 3 Kajian studi dan simulasi yang telah dilakukan sudah bagus dan data yang dihasilkan juga bagus, tetapi tidak terlihat pemanfaatannya di dokumen Andal dan RKL RPL 4 Hasil sosialisasi Hal I-31, “pembangunan Pluit City berdampak negatif bagi PLTU, supplier listrik Jawa-Bali. Sekarang akibat pembangunan Pluit City produktivitas PLTU tinggal 70%. Kalau reklamasi 15 pulau dilaksanakan, produktivitasnya mungkin tinggal 20%. Apakah dampak negatif seperti itu sudah masuk dalam kajian Amdal yang dimaksud ?” Pernyataan ini harus dapat dijelaskan didalam dokumen


KETERANGAN

HALAMAN

PARAF

b. Hasil pemantauan pola arus, gelombang, abrasi dan sedimentasi untuk mengkoreksi/validasi hasil pemodelan.

Metode tahapan pekerjaan reklamasi ANDAL, I – 21 telah dicantumkan/diperbaiki di s/d. I – 32. dokumen.

Deskripsi kegiatan telah dilengkapi.

ANDAL, I – 21 s/d. I – 32. Hasil studi tematik telah dicantumkan di ANDAL, Bab III. dokumen Andal (prakiraan dampak penting) Dampak terhadap PLTGU Muara ANDAL, III – 33. Karang telah dicantumkan di dokumen

14

No 5.

6.

7.

8

9

10

MASUKAN, SARAN, TANGGAPAN KETERANGAN Klarifikasi yang diberikan terhadap tanggapan masyarakat agar Telah diperbaiki. diperbaiki, dibuat lebih menjawab pertanyaan dari masyarakat dan pembahasannya tidak terlalu luas. Dalam rona awal, terdapat kajian perubahan iklim tetapi tidak telihat Hasil kajian perubahan iklim telah pemanfaatannya dari kajian tersebut. digunakan untuk desain teknis tanggul Pulau H - Untuk data kualitas, apakah ada data primer? Sampling telah dilakukan pada tahun - Dalam Kerangka Acuan Andal disetujui September 2014, tetapi 2013 dan telah dicantumkan dalam data-data yang disajikan tahun 2010 dan 2013. Sedangkan di dokumen. dalam Kerangka Acuan dijelaskan akan dilakukan sampling. Apakah sudah dilakukan pengambilan sampling? - Apakah data-data sekunder yang disajikan masih valid untuk digunakan? - Pengambilan data-data sekunder agar dapat dijelaskan kapan waktu pengambilannya Pada Kualitas Air laut, terdapat tabel kualitas air laut tahun 2010 (hal Telah diperbaiki. II-10) dan tabel kualitas air laut tahun 2013 (II-12), tetapi tidak ada uraian terkait dengan perbandingan dan penjelasannya. Untuk komponen Biologi, hasil analisisnya dilengkapi dengan Hasil analisi komponen biota laut telah intrepetasi. Komponen biologi agar dijadikan indikator dalam RKL- dilengkapi. RPL Dalam RKL-RPL: - Jangan digabungkan antara pemantauan dan pengelolaan Penggunaan pemantauan di uraian - Indikator harus terukur RKL telah diperbaiki Indikator telah diperbaiki


HALAMAN ANDAL, I – 38 s/d. I – 39.

PARAF

ANDAL, II – 4 s/d. II – 6.

ANDAL, II – 6.

ANDAL, II – 32 s/d. II – 36.

RKL, Bab II.

15

No MASUKAN, SARAN, TANGGAPAN Ir. Hesti D. Nawangsidi, MT 1 Pada waktu penyiapan lahan, apa upaya yang dilakukan agar settlement dapat dikendalikan. Agar dijelaskan didalam dokumen 2. Agar ada klarifikasi pada statement yang diberikan oleh masyarakat di dalam Sosialisasi Publik. Karena tidak semua statement tersebut memberikan informasi yang benar 3. Seharusnya apa yang ada di dalam dokumen RKL-RPL adalah komponen yang sudah dilakukan uji dan dianggap penting. 4. Dokumen harus diperbaiki menyeluruh karena tim penyusun AMDAL harus mengetahui pelaksanaan kegiatan reklamasi secara detail. Banyak kegiatan reklamasi pada bagian perancangan yang tidak diuraikan didalam dokumen, padahal banyak tindakan-tindakan yang sudah disiapkan di dalam perancangan. Oleh karena itu banyak data dan informasi untuk keperluan desain ditulis dalam rona lingkungan, misalnya: storm surge, sea level rise, land subsidence level 5. Rona Lingkungan harus diuji kembali mana yang relevan, perlu dan digunakan untuk perkiraan dampak. Data-data yang disampaikan belum tentu sama dengan modelnya. Karena dalam prakiraan dampak juga tidak jelas model yang digunakan. Agar disesuaikan sehingga angka yang digunakan sama, contoh data batimetri: - Hal I-11 disebutkan kedalaman -2 m bagian Selatan - Hal I-22 tertulis pada bagian Selatan sebesar -6,0 m - Hal II-33 pada gambar di sekitar utara berkisar 5 dan 6 - Pada uraiannya Hal II- 32, bagian Selatan rencana Pulau H adalah sekitar -1,2 m dan di bagian Utara sekitar -8 m


KETERANGAN Telah dicantumkan di dokumen Telah dicantumkan di dokumen

HALAMAN

PARAF

ANDAL, I – 21 s/d. I – 32. ANDAL, I – 35 s/d. I – 39.

RKL dan RPL telah disesuaikan dengan ANDAL, Bab III hasil Prakiraan Dampak Penting dan RKL. Telah diperbaiki keseluruhan Andal, RKL dan RPL

Telah diperbaiki.

ANDAL, I – 21 s/d. I – 32.

16

No

6.

7.

8.

MASUKAN, SARAN, TANGGAPAN KETERANGAN Reklamasi merupakan permasalahan engineering sehingga harus pasti. Rona lingkungan: Telah diperbaiki. - Informasi yang ada di dalam rona lingkungan, tidak ada kesimpulannya. Jika tidak dimanfaatkan sebaiknya dihilangkan dalam rona lingkungan - Terdapat informasi prakiraan jika Pulau H terbangun tetapi dimasukkan dalam rona lingkungan, contoh hal II-41 dan hal II-42 terkait dengan simulasi gelombang Prakiraan dampak: Telah diperbaiki - Hampir seluruhnya subyektif dan tidak ada dasarnya, prakiraan dampak langsung kepada kesimpulan, contoh untuk land subsidence menggunakan data 6 – 7 cm/Tahun (Abidin et al, 2009) padahal data eksisting yang dimiliki banyak dan perhitungan prakiraannya dan argumentasinya tidak ada. Jika tidak ada dasarnya, maka prakiraan dampak tersebut bersifat subyektif dan tidak valid - Hasil modelling agar dijelaskan model yang digunakan, metode, teknik, simulasi, cara kerja, parameter yang pertimbangkan, proses kerja, data yang digunakan, hasilnya dan interpretasinya sehingga dapat disimpulkan prakiraan dampaknya RKL-RPL - Agar bisa diimplementasikan oleh pemrakarsa Telah diperbaiki - Jika ada yang dimitrakan dengan pihak lain agar dijelaskan - Tidak normatif, jika koordinasi harus jelas subyeknya


HALAMAN

PARAF

ANDAL, Bab II.

ANDAL, Bab III.

RKL-RPL

17

No 9.

11.

12.

MASUKAN, SARAN, TANGGAPAN KETERANGAN HALAMAN Perlu adanya kajian terkait dengan dampak termal suhu laut. Air Telah dicantumkan dalam prakiraan ANDAL, III – 33. outlet dari sebelah timur masuk ke Pantai Mutiara dan kemudian dampak penting. Pulau H membangun cause way, tadinya laut bebas, lalu tercampur dan balik kembali ke inlet pendingin dan suhunya menurun sehingga dapat beroperasi dengan baik. Tujuan dibangunnya causeway adalah untuk memutarkan aliran lebih jauh, harus dibuktikan berapa? Pulau lain melakukan model hidrodinamika, dengan mencari titik yang mendekati inlet pendingin, sehingga dapat dibuktikan bahwa terjadi penurunan suhu. Kerjasama dengan PLN dan PLTU dapat lebih mudah Utilitas pipa PHE ONWJ, berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor Telah dicantumkan di dokumen. ANDAL, I – 8 dan 146 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Membangun dan III – 35. Pelayanan Perizinan Prasarana Reklamasi Kawasan Strategis Pantura Jakarta bahwa reklamasi Pulau H akan dilakukan pergeseran dengan jarak minimal dengan pipa tersebut 146,58 m. Kajian studi harus menyatakan berapa jarak aman-nya, karena dampak yang dikhawatirkan adalah pipanya settlement, crack, dsb. Jadi harus dihitung berapa jarak amannya. Dokumen agar diperbaiki kembali, lebih fokus, rencana kegiatan yang Dokumen telah diduga akan menimbulkan dampak, deskripsi kegiatan lingkungan keseluruhan sekitar yang relevan saja, data yang digunakan valid, prakiraannya juga harus valid dan dapat dipertanggungjawabkan, serta RKLRPLnya harus mengikuti.


dipebaiki

PARAF

secara Andal, RKL dan RPL

18

No 1.

2.

MASUKAN, SARAN, TANGGAPAN Masukan Tertulis Hal penting yang tidak dikaji dalam dokumen ANDAL adalah potensi dampak terhadap perubahan suhu air laut yang berasal dari outlet PLTU Muara Karang. Walaupun dalam KA ANDAL tidak dikategorikan sebagai DPH, dampak tersebut perlu dikaji untuk memberikan informasi bagi para pihak. Konstruksi substansi dokumen ANDAL : - Data dan informasi dibedakan antara yang dibutuhkan untuk perancangan (design) tanggul dan lahan reklamasi dengan data dan informasi untuk analisis dampak lingkungan. Uraian pada Hal II-16 s/d Hal II-31 tentang kenaikan muka laut (sea level rise); land subsidence; storm surge adalah data yang diperlukan untuk perancangan tanggul dan lahan. - Uraian tentang kondisi lingkungan hanya yang relevan dengan kajian dampak lingkungan. Perubahan iklim (Hal II-4) hanya merupakan uraian umum. - Uraian pada Hal II-41 dan Hal II-42 adalah prakiraan perubahan gelombang sesudah Pulau H terbangun, bukan kondisi tinggi gelombang eksisting. - Prakiraan dampak tidak dibangun berdasarkan logical framework serta tidak menjelaskan metode prediksi yang digunakan, cara kerja model, penjelasan tentang hasil simulasi, dan kriteria dampak penting cenderung normatif, sehingga kesimpulan tentang prakiraan dampak cenderung ‘loncat dan subyektif’. Hal ini


KETERANGAN

HALAMAN

PARAF

Hasil kajian telah dicantumkan di ANDAL, III – 33. prakiraan dampak penting

- Telah dihilangkan

- Telah diperbaiki

ANDAL, II – 3.

- Telah diperbaiki

ANDAL, II – 25.

- Prakiraan Dampak penting telah ANDAL, Bab III. diperbaiki.

19

No

3.

4.

5.

6.

MASUKAN, SARAN, TANGGAPAN mencakup sebagian besar prakiraan dampak dalam Bab III. Jika sifatnya subyektif, maka relatif tidak rasional dan dampak penting yang dipilih menjadi tidak valid. RKL dan RPL: - Cara pengelolaan cenderung normatif dan tidak spesifik. Misalnya : pengaturan pekerjaan causeway dari darat ke pulau reklamasi (Hal II-3). - Cara pengelolaan harus dapat dilaksanakan oleh pemrakarsa secara mandiri atau bekerjasama dengan pihak lain. Misalnya : Pengangkutan tanah tidak melampaui kapasitas angkut (Hal II-1). - Pengelolaan lingkungan campur aduk dengan pemantauan lingkungan (Hal II-3, II-4, II-5, dst). Koordinat pada Gambar 1.4 merupakan koordinat baru atau lama (Gambar 1.5)?

KETERANGAN

- Telah diperbaiki.

RKL, II – 3.

- Telah diperbaiki.

RKL, II – 1.

- Telah diperbaiki.

RKL, Bab II.

PARAF

Gambar I.4 dan I.5 adalah koordinat ANDAL, I – 13 baru. dan I – 14.

Hal I-12 Uraian tentang batimetri -2 m berjarak hingga 300 m, dan Telah diperbaiki seterusnya : seharusnya yang diuraikan adalah batimetri pada lokasi Pulau H. Bandingkan dengan data elevasi dasar laut bagian Selatan sebesar -6,0 m pada Tabel 1.4 dan Gambar II.33. Jika jarak minimal menurut PerGub DKI Jakarta No. 146 Tahun 2014 Telah dicantumkan. adalah sebesar 146,58 m, berapa rancangan jarak Pulau H terhadap jalur pipa PHE ONWJ? Jarak dihitung dari ujung toe atau lower slope atau yang lain? Dampak yang dikhawatirkan terjadi pada pipa bawah laut adalah kejadian settlement. Mengapa dampak terhadap kemungkinan settlement pipa PHE ONWJ tidak dikaji?


HALAMAN

ANDAL, I – 11.

ANDAL, I – 8 dan III – 33.

20

No 7.

8. 9. 10.

11.

12.

13.

MASUKAN, SARAN, TANGGAPAN Gambar II.48 Lokasi inlet dan oulet PLTU Muara Karang seharusnya menggambarkan posisinya terhadap Pantai Mutiara dan rencana Pulau H, sehingga dapat memberikan penjelasan tentang aliran efluen dari outlet Timur PLTU Muara Karang. Hal II-65 Transportasi darat : belum menjelaskan tentang kapasitas jalan eksisting. Hal II-65 Transportasi laut : uraian tidak relevan dan tidak memberikan informasi untuk pengkajian dampak lingkungan. Apakah studi hidrodinamika PT LAPI Ganeshatama Consulting menggunakan software MIKE SW (Hal II-39) Tim penyusun AMDAL perlu memperbaiki dokumen ANDAL, RKL dan RPL: Menyusun kembali deskripsi rencana kegiatan dengan memuat seluruh data yang dipertimbangkan dalam rancangan tanggul dan lahan reklamasi yang menjadi boundary condition. Di samping itu data numerikdan informasi deskriptif diperbaiki secara cermat dan spesifik untuk rencana reklamasi Pulau H. Komponen untuk menjelaskan rona lingkungan hidup dipilih yang relevan, bukan hal-hal umum, dan yang digunakan untuk analisis prakiraan dampak. Prakiraan dampak perlu diperbaiki secara menyeluruh. Pada prinsipnya prakiraan dampak harus dapat menjelaskan secara memadai proses analisis yang dilakukan oleh tim penyusun, sehingga hasilnya dapat dipertanggungjawabkan.


KETERANGAN Telah diperbaiki

HALAMAN ANDAL, II – 40 dan III – 33.

Telah dilengkapi

ANDAL, II – 50 s/d. II – 51. ANDAL, II – 51.

Telah diperbaiki

PARAF

PT LAPI Ganeshatama Consulting menggunakan software MIKE SW.

Telah diperbaiki

ANDAL, I – 21 s/d. I – 32.

Rona Lingkungan Awal telah diperbaiki ANDAL, Bab II. keseluruhan. Prakiraan dampak penting diperbaiki keseluruhan.

telah ANDAL, Bab III.

21

No 14.

MASUKAN, SARAN, TANGGAPAN Dokumen RKL dan RPL memuat hal-hal praktis yang dapat dilaksanakan pemrakarsa. Ir. Alvinsyah, MSE 1 Gangguan Transportasi Darat - Hal II-65, tabel 2.40 Hasil Pengamatan lalu Lintas. Pada kolom volume kapasitas rasio, berdasarkan data yang disajikan terlihat bagus. Tetapi pada uraian disebutkan cukup padat. Secara angka, interpretasi terlihat tidak konsisten, sehingga perlu adanya data dukungan hasil verifikasi di lapangan - Bab III, prakiraan dampaknya hanya dinyatakan negatif besar. Kapan rencana pelaksanaan reklamasinya? Secara reporting perlu ditunjukkan prediksi untuk tahun 2015, hal ini bisa didapatkan dari data pada tahun 2010 dan tahun 2013, tahun 2015 dapat dilihat trend-nya, bagaimana perubahannya sehingga bisa ditunjukkan prakiraan dampaknya negatif dan besar - Gangguan lalu lintas berkaitan dengan time dan space. Dari segi time telah dapat dari data yang ada, tetapi terkait dengan space, kajian ini dibatasi oleh lingkup wilayah. Pengangkutan alat dan materialnya tidak disebutkan sumbernya darimana. Pengangkutan pada malam hari antara pukul 21.00 – 05.00 WIB. Pernyataan tersebut harus ditunjukkan perhitungannya. Pemrakarsa harusnya memiliki informasi terkait dengan sumber material dan jalur lalu lintasnya seperti apa, sehingga didapatkan arahan pengelolaannya. Kewajiban dari pemrakarsa adalah memberikan arahan kepada kontraktor untuk meminimalkan resiko gangguan lalu lintas ini.


KETERANGAN Telah diperbaiki

HALAMAN RKL dan RPL.

Telah diperbaiki

ANDAL, II – 50 s/d. II – 51.

Telah diperbaiki

ANDAL, III – 44.

Telah diperbaiki

ANDAL, III – 44.

PARAF

22

No 2

3

4

5

MASUKAN, SARAN, TANGGAPAN Gangguan Transportasi laut - Implikasi pada tahap konstruksi, pemrakarsa sudah memiliki strategi pelaksanaannya terkait siapa kontraktornya dan bagaimana caranya - Pergerakan laut ini ada Pelabuhan Perikanan Nizam Zachman dan Muara Angke. Prediksi dampaknya adalah dampak penting. Harus dijelaskan apa ukurannya sehingga disimpulkan mengganggu? Harus ada rekomendasi dari bentuk pengelolaannya sehingga resiko gangguan terhadap kegiatan pelayaran dari Pelabuhan Perikanan Nizam Zachman dan Muara Angke dapat diminimalkan. Hal tersebut belum terlihat di dalam dokumen, agar dapat dieksplorasi kembali Pemrakarsa reklamasi harus mengetahui informasi terkait dengan time schedule pelaksanaan reklamasi pulau lainnya, hal ini dimaksudkan agar pelaksanaan reklamasi dapat berjalan dengan simultan. Informasi tersebut dapat menggambarkan time overlappingnya Pulau H sehingga dapat digunakan untuk mengantisipasi dampak akumulatif Terdapat missing link antara kesimpulan dampak, rona dan prakiraannya.

KETERANGAN

HALAMAN

Telah diperbaiki

RKL, II – 9.

Telah dicantumkan di dokumen

ANDAL, II – 51.

Akan diperhatikan

ANDAL, I – 34.

PARAF

Telah diperbaiki keseluruhan terkait ANDAL, I – 42, transportasi darat dan laut. II – 50 s/d. II – 51 dan III – 44. RKL-RPL harusnya ada kajian studi tematik. Kajian tersebut dipakai Saat ini belum ada kajian lalu lintas. dan dikemas dalam konsep pengelolaan dampak. Apakah RKL-RPL ini sudah berdasarkan kajian studi tematiknya? Agar dilampirkan studi tematik yang paling relevan


23

No 6 7

MASUKAN, SARAN, TANGGAPAN Strategi pengelolaan harusnya terukur tidak hanya normatif - Apakah sudah ditentukan jalur yang akan dilalui oleh dump truk pada malam hari - Bagaimana dengan strategi mobilisasi dump truck - Adakah kawasan yang dapat digunakan untuk lokasi dump truk berkumpul - Strategi terkait mobilisasi dump truck agar dapat lebih dipertajam dalam RKL-RPL Dr. Ikbal Mahmud, M.Eng 1 AMDAL adalah kajian Analisis Mengenai Dampak Lingkungan baik positif maupun negatif. Dampak positifnya harus kita optimalkan, dan negatifnya harus kita minimalkan. Apa kerugian dari kegiatan reklamasi, dapat diuraikan didalam dokumen sehingga didapatkan gambaran negatif dari kegiatan reklamasi dan bagaimana cara meminimalkannya 2. Karena kegiatan pelaksanaan reklamasi ini banyak bersinggungan dengan beberapa kegiatan di sekitar lokasi. Sebaiknya pada saat pembahasan sidang Amdal dengan Komisi Penilai Amdal agar dapat diundang kegiatan-kegiatan sekitar yang terkait, agar tidak timbul persoalan ketika pelaksanaannya. 3 Agar dapat disajikan gambaran kondisi eksisting lapangan seperti apa, dapat berupa uraian dan dilengkapi dengan foto-foto 4 Terkait dengan pengambilan material di sumbernya, harus ada kajian mengenai perencanaan dan pengambilan material reklamasi dan harus mendapat persetujuan dari Dinas Perindustrian dan Energi


KETERANGAN Telah diperbaiki Telah dicantumkan di dokumen

HALAMAN RKL, II – 9. ANDAL, I – 20 dan RKL, II – 9.

PARAF

Dampak positif maupun negatif yang ANDAL, Bab III. akan muncul akibat reklamasi pulau H telah diuraikan dalam prakiraan dampak penting Cara meminimalkan dampaknya telah RKL, Bab II. diuraikan di RKL. Masukan untuk BPLHD/Komisi Penilai Amdal Provinsi DKI Jakarta

Telah dicantumkan

ANDAL, I – 12.

Lokasi rencana sumber material (pasir, ANDAL, I – 20. batu dan tanah merah) telah dicantumkan di dokumen.

24

No

5

6

7

MASUKAN, SARAN, TANGGAPAN Provinsi DKI Jakarta. Hal ini tercantum dalam Persetujuan Prinsip Reklamasi Pulau H atas nama PT. Taman Harapan Indah Nomor 1227/-1.794.2 tanggal 21 September 2012. Hal ini belum tergambar didalam dokumen Andal. Lokasi pengambilan material juga harus dijelaskan lebih detail dalam dokumen Andal Berkaitan dengan tenaga kerja konstruksi berjumlah 300 orang, - Bagaimana dengan penempatan tenaga kerjanya, apakah di darat atau di laut? - Bagaimana dengan kebutuhan air bersihnya - Bagaimana pengelolaan air limbahnya - Bagaimana pengelolaannya sampah - Lengkapi dengan kajian sosialnya Pekerjaan causeway, agar lebih mendetailkan informasi terkait: - Apa saja pekerjaannya? - Material yang diperlukan - Waktu yang dibutuhkan untuk pekerjaan causeway - Dampak yang ditimbulkan dari pekerjaan causeway - Mengapa diperlukan pekerjaan causeway - Dimensi ketinggiannya apakah mengganggu lalu lintas dibawahnya Apa maksud dari pernyataan “berfungsi untuk mengantisipasi dampak terhadap gangguan PLTU Muara Karang” Kegiatan reklamasi, apakah benar tidak ada gangguang biota laut baik pada kegiatan konstruksi maupun pasca konstruksi? Agar diperiksa kembali


KETERANGAN

HALAMAN

Telah diuraikan di dokumen

ANDAL, I – 17.

-

- ANDAL, I – 29. - ANDAL, I – 29. - ANDAL, I – 29. - ANDAL, I – 40. - ANDAL, I – 29.

Perkejaan sama dengan reklamasi Material pasir dan baru Selama 17 bulan. Dampak pekerjaan causeway Mengurangi panas air laut sebagai intake PLTU Muara Karang. - Dimensi: tinggi +4 m LLWS, panjang 300 m, lebar 30 m. Biota laut tidak termasuk dampak penting karena lokasi sekitar Pulau H adalah PLTGU dan Pelabuhan, bukan daerah tangkapan ikan, plankton dan

PARAF

- ANDAL, I – 29. ANDAL, I – 47 dan II – 32.

25

No 8

1.

2.

3.


KETERANGAN benthos yang potensial . RKL RPL agar ditambahkan lokasi pengamatan dan koordinatnya, Telah dilengkapi. tidak hanya tertulis di sekitar lokasi proyek.

HALAMAN

PARAF

RKL, II – 13 s/d. II – 15 dan RPL, III – 8 s/d. III – 10.

Masukan Tertulis Dokumen KA. Andal dikirim kepada Tim Teknis pada bulan Karena proses perbaikan dan Juli 2013 Mengapa penyusunan Dokumen Andal, RKL, RPL rekomendasi KA Andal berlangsung baru dilakukan sekarang, setelah 1,5 tahun. Agar dijelaskan. lama, sehingga penyusunan dokumen Andal, RKL dan RPL nya menyesuaikan I-2 Beberapa pernyataan disini: Bentuk pulau-pulau reklamasi telah ANDAL, I – 47. 1. Sekitar 40% dari luas wilayah Jakarta Utara adalah daratan diatur dalam Per. Gub. Prov. DKI yang lebih rendah dari muka laut Jakarta No. 121 Tahun 2012. Dalam 2. Ada 13 sungai bermuara ke pantai Jakarta Utara antara Per. Gub. Tersebut bentuk pulau-pulau Marunda sampai Kamal Muara. reklamasi tidak menempel darat Dari kedua pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa eksisting, serta dibentuk kanal lateral keberadaan pulau hasil reklamasi yang disusun seperti dan vertikal untuk memperpanjang “pagar” dalam Gambar I.1, nanti sangat berpotensi menambah aliran 13 sungai di Jakarta. Dampak genangan (banjir) diwilayah Jakarta Utara, karena aliran air kuantitas air permukaan telah sungai pasti akan melambat. Agar ditanggapi. dicantumkan dalam dokumen. I-2 Disini dijelaskan bahwa salah satu amanat dalam Perda. Prov. Pengelolaan dampak terhadap aktivitas RKL, II – 6. DKI Jakarta nomor 1 tahun 2002, pasal 101 adalah nelayan telah dicantumkan di dokumen “Pelaksanaan reklamasi harus memperhatikan kepentingan RKL. Kepentingan nelayan pada nelayan”. Terkait amanat Perda ini, jelaskan apa yang akan dasarnya adalah kegiatan CSR dan dilakukan Pemrakarsa untuk para nelayan ini, baik pada tahap mempehatikan jalur nelayan, hal ini


26

No

4.

I-7

5.

I-8

6.

I-11

7.

I-11

8.

I-6

MASUKAN, SARAN, TANGGAPAN KETERANGAN konstruksi dan maupun pada tahap pasca konstruksi (operasi) telah diatur dalam Per. Gub.No. 121 nanti. Tahun 2011 yang mengatur kanal lateral dan vertikal untuk jalur nelayan. Sebagaimana telah disampaikan dalam sidang Ka. Andal Telah dilengkapi dulu, Tim Penyusun Dokumen agar dilengakpi dengan Ahli Kesehatan Masyarakat. Dengan pertimbangan adanya Pipa PHE ONWJ, maka lokasi Lokasi reklamasi digeser ke arah Timur reklamasi akan digeser. Agar dijelaskan, kearah mana dan sejauh 146,58 m dari Pipa PHE ONWJ. seberapa jauh lokasi pulau H akan digeser. Disini dijelaskan bahwa lokasi reklamasi untuk pulau H sangat Koordinasi dengan pihak terkait masih bersinggungan dengan beberapa kegiatan yang sudah eksis, dalam proses dan telah dicantumkan seperti pipa PT. Pertamina, pipa PLN, pipa PT. Nusantara dalam RKL. Regas dan beberapa fasilitas milik negara lainnya. Mengacu Sejauh ini belum dilakukan koordinasi, pada Tabel 1.10 (Jadwal Pelaksanaan Reklamasi), dimana karena menunggu perijinan reklamasi pada pertengahan tahun 2015 ini kegiatan reklamasi sudah selesai. akan dimulai. Berkenaan dengan hal ini, agar dijelaskan sudah sejauh mana koordinasi telah dilakukan dengan pihakpihak terkait. Lampirkan bukti-bukti hasil kesepatan dengan pihak-pihak tersebut. Beri gambaran, seperti apa kondisi lahan eksisting dan Telah dicantumkan di dokumen lingkungan disekitarnya saat ini dan sertakan foto-foto. Material pengurugan Melihat besarnya kebutuhan material pengurugan, maka harus dipastikan pengambilan bahan-bahan urugan tsb. tidak akan merusak lingkungan dilokasi pengambilan. Terkait hal


HALAMAN

PARAF

ANDAL, I – 7.

ANDAL, I – 14.

RKL, II – 5.

ANDAL, I – 12.

27

No


9.

I-18

10.

I-19

ini: 1. Jelaskan nama lokasi tempat pengambilan material. Nama desa, kecamatan, kabupaten dan propinsi (untuk material didarat) dan koordinat (untuk material yang diambil dilaut). 2. Lampirkan Izin Pengambilan Material Urugan yang dimiliki pihak penyuplai material dari Instansi yang berwewenang. Tabel 1.3 Jenis Peralatan Konstruksi Didalam tabel ini yang harus disajikan adalah nama alat yang dibutuhkan, bukan fungsi alat. Tabel 1.3 agar diperbaiki. Untuk material urugan yang dibutuhkan agar dibuat tabel seperti berikut. NO.

11.

I-19

JENIS MATERIAL

JUMLAH KBUTUHAN

ASAL MATERIAL

KETERANGAN

HALAMAN

PARAF

Sumber material pengurugan telah ANDAL, I – 18 dicantumkan di dokumen s/d. I – 20. Izin Pengambilan Material Urugan telah ANDAL, I – 18 dicantumkan dalam dokumen. s/d. I – 19. Telah diperbaiki ANDAL, I – 17.

Telah dicantumkan di dokumen

ANDAL, I – 18.

ALAT ANGKUT

Lazimnya sebelum kegiatan reklamasi dilakukan, area yang Tidak ada pengerukan lumpur. Metode/ ANDAL, I – 21 akan direklamasi dibersihkan, lumpur-lumpur yang ada teknik reklamasi telah diuraikan di s/d. I – 32. dikeruk dan dipindahkan ketempat lain. Bagaimana dengan dokumen. reklamasi Pulau H ini? Bila ada, agar dijelaskan: Berapa jumlah material yang akan dikeruk, kemana akan dipindahkan dan harus dipastikan bahwa penempatan hasil keruk ini tidak akan mengganggu area yang ditempatinya. Jelaskan juga kegiatan pengerukan ini didalam Tabel 1.10 (Jadwal Pelaksanaan).


28

No 12.

13.

14.

I-22

MASUKAN, SARAN, TANGGAPAN Causeway 1. Berapa ketinggian causeway dan apakah keberadaan causeway yang membentang dari pulau H ke daratan tidak akan mengganggu lalu lintas laut antara pulau H dengan daratan nantinya ?. 2. Salah fungsi causeway adalah untuk antisipasi dampak terhadap gangguan PLTU Muara karang. Agar dijelaskan, maksudnya apa ?.

I-28

Pengerukan, pengangkutan dan pengurukan. Disamping material pasir, agar dijelaskan juga: 1. Bagaimana proses pengerukan, pengangkutan, dumping dan pengurukan materail batu dan tanah (top soil). 2. Untuk transportasi melalui darat, agar dijelaskan rute jalan yang akan dilewati dan dihitung ritase kendaraan. 3. Jelaskan perparkiran kendaraan di area dumping (lokasi, kapasitas dll). I-29 Pada Tahap Pasca Reklamasi, agar ditambahkan kegiatan Pemeliharaan Tanggul dan Pulau Hasil Reklamasi.


KETERANGAN Telah dicantumkan di dokumen

HALAMAN

PARAF

ANDAL, I – 29.

Causeway dibangun untuk ANDAL, III – 33. memperpanjang aliran air buangan (outlet) air bahang PLTU karena memutar lebih jauh, sehingga akan terjadi penurunan suhu di lokasi inlet air pendingin PLTGU. Telah dicantumkan di dokumen.

1. Proses reklamasi telah dijelaskan.

ANDAL, I – 21.

2. Telah dijelaskan dalam dokumen.

ANDAL, I – 18.

3. Telah dijelaskan dalam dokumen.

ANDAL, I – 18.

Kegiatan yang potensial menimbulkan ANDAL, I – 33. dampak pada tahap pasca konstruksi adalah keberadaan causeway, keberadaan lahan reklamasi dan demobilisasi peralatan. Keberadaan

29

No


15.

I-30

17.

I-31

18.

I-36 I-38 I-53

KETERANGAN HALAMAN reklamasi termasuk tanggul dan lahan reklamasi hanya menunggu masa settlement selama 5 tahun untuk selanjutnya dilakukan pembangunan di atas pulau reklamasi. Tabel 1.10 Jadwal Pelaksanaan Kegiatan yang potensial menimbulkan ANDAL, I – 34. Didalam tabel ini agar ditambahkan: dampak pada tahap pasca konstruksi 1. Pada Tahap Prakonstruksi. Tambahkan Pengurusan adalah keberadaan causeway, Perizinan dan kegiatan Sosialisasi keberadaan lahan reklamasi dan 2. Tahap Pasca Konstruksi. Tambahkan Pemeliharaan demobilisasi peralatan. Keberadaan Tanggul & Pulau reklamasi termasuk tanggul dan lahan reklamasi hanya menunggu masa settlement selama 5 tahun untuk selanjutnya dilakukan pembangunan di atas pulau reklamasi. Hasil Pelibatan Masyarakat Hasil konsultasi publik telah diakomodir ANDAL, I – 35 Kegiatan sosialisasi kepada masyarakat sekitar telah dalam dokumen. s/d. I – 39. dilakukan pada tanggal 11 Juni 2013. Diingatkan lagi, beberapa saran dan harapan masyarakat seperti lalu lintas kendaraan saat konstruksi, memanfaatkan tenaga kerja lokal, akses jalur nelayan, konpensasi dan lain-lain agar benarbenar diperhatikan oleh pemrakarsa. Gangguan Transportasi Darat Telah diinformasikan dalam deskripsi ANDAL, I – 18. Didalam Tabel 1.11 Identifikasi dampak potensial, Tabel 1.12 kegiatan. Matrik interakaksi dan Tabel 1.17 Batas waktu kajian, muncul


PARAF

30

No

19.

I-41

20

-

21

-

22

II-10

MASUKAN, SARAN, TANGGAPAN Gangguan Transportasi Darat, bahkan dalam Gambar 1.16 Bagan alir pelingkupan, menjadi DPH. Sementara didalam Diskripsi Rencana Kegiatan, Transportasi Darat sama sekali tidak disinggung. Agar diklarifikasi dan ditambahkan. Didalam Evaluasi Dampak Potensial (Tabel 1.14), mengapa Gangguan Biota Laut tidak menjadi DPH. Pengurugan laut seluas 62 Ha, jelas akan mengganggu bioat laut, bahkan memusnahkan biota laut yang tertimbun material reklamasi. Agar diklarifikasi. RKL-RPL Pada Tahap Konstruksi Sekiranya ada Kegiatan Pengerukan Lumpur dalam area reklamasi, agar ditambahkan dalam Sumber Dampak. Lokasi Pengelolaan, Kata-kata “sekitarnya” sebaiknya dihilangkan, karena membingungkan. Agar diganti dengan tempat atau lokasi yang lebih jelas. Agar ditambahkan: Penimbunan lahan (laut) seluas lebih dari 63 Ha, akan menimbulkan dampak terhadap Biota Laut.

KETERANGAN

HALAMAN

PARAF

Biota laut tidak termasuk dampak ANDAL, I – 47 penting karena lokasi sekitar Pulau H dan II – 32. adalah PLTGU dan Pelabuhan, bukan daerah tangkapan ikan, plankton dan benthos yang potensial . Tidak ada pengerukan dasar laut. ANDAL, I – 21 Metode reklamasi telah diuraikan di s/d. I – 32. dokumen. Telah diperbaiki RKL dan RPL.

Biota laut tidak termasuk dampak ANDAL, I – 47 penting karena lokasi sekitar Pulau H dan II – 32. adalah PLTGU dan Pelabuhan, bukan daerah tangkapan ikan, plankton dan benthos yang potensial .

Dinas Penataan Kota (Bp. Joni) Kewajiban-kewajiban yang terdapat dalam SIPPT agar dapat Akan diperhatikan nantinya. Andal ini direalisasikan hanya membahas kegiatan pengurugan/reklamasi Pulau H


31

No MASUKAN, SARAN, TANGGAPAN Biro Penaataan Kota dan LH (Ibu Frida) 1 - Kegiatan ini sudah dikeluarkan Persetujuan Prinsip Reklamasi Pulau H Nomor 1277/-1.794.2 tanggal 21 September 2012 dan Perpanjangan Persetujuan Prinsip Nomor 543/-1.794.2 tanggal 10 Juni 2014). - Terkait kedua surat tersebut, di dalam Surat Perpajangan Persetujuan Prinsip-nya dinyatakan bahwa Persetujuan Prinsip Reklamasi Pulau H Nomor 1277/-1.794.2 tanggal 21 September 2012 masih berlaku. - Hal I-3, agar kalimat “namun Persetujuan Prinsip tersebut telah mendapat perpanjangan dari Gubernur Provinsi DKI Jakarta” dapat diganti karena kedua surat tersebut masih berlaku. - Hal I-16 hanya disebutkan Surat Perpanjangan Persetujuan Prinsip, sebaiknya dicantumkan kedua surat tersebut Surat Persetujuan Prinsip dan Surat Perpanjangan Persetujuan Prinsip 2 Kajian yang ditetapkan dalam Izin Persetujuan Prinsip, pada halaman I-16 diinformasikan bahwa telah dilaksanakan kajian tersebut. Tetapi secara administrasi akan diterima oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta setalah mendapat pengesahan dari masing-masing SKPD yang ditetapkan dalam Persetujuan Prinsip tersebut, yaitu: - Kajian Hidrodinamika harus disahkan oleh Dinas Pekerjaan Umum Provinsi DKI Jakarta - Kajian Penanggulangan Bajir disahkan oleh Dinas Pekerjaan Umum Provinsi DKI Jakarta - Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) yang


KETERANGAN

HALAMAN

Telah diperbaiki di dokumen

ANDAL, I – 3.

Telah diperbaiki di dokumen

ANDAL, I – 16.

PARAF

Akan diperhatikan dan diproses sesuai ANDAL, I – 16. ketentuan

32

No

3

4

MASUKAN, SARAN, TANGGAPAN direkomendasikan oleh BPLHD Provinsi DKI Jakarta - Masterplan dan Panduan Rancangan Kota (Urban Design Guideline/UDGL) dikoordinasikan oleh Dinas Penataan Kota - Kajian Dampak Pemanasan Global (Global Warming) disahkan oleh Dinas Pekerjaan Umum Provinsi DKI Jakarta - Perencanaan Pengambilan Material Reklamasi yang direkomendasikan oleh Dinas Perindustrian dan Energi Provinsi DKI Jakarta - Perencanaan infrastruktur/prasarana dasar yang direkomendasikan oleh SKPD terkait di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Ketika semua kajian telah disahkan oleh SKPD terkait, pemrakarsa dapat melaporkan kepada Gubernur Provinsi DKI Jakarta untuk dapat diterbitkan Izin Pelaksanaannya Terkait kontribusi PT. Taman Harapan Indah harus tertuang dalam Surat Perjanjian Pemenuhan Kewajiban. Surat Perjanjian ini dibuat setelah pemrakarsa mendapatkan Izin Pelaksanaan. Dalam Surat Perpanjangan Persetujuan Prinsip Rekalamasi Pulau H Nomor 543/-1.794.2 tanggal 10 Juni 2014: - PT. Taman Harapan Indah dalam pelaksanaan reklamasi dikenakan kewajiban, kontribusi dan kontribusi tambahan. Hal ini akan ditetapkan dalam Surat Perjanjian Pemenuhan Kewajiban - PT. Taman Harapan Indah juga diharuskan untuk menyusun rencana bisnis dalam pemanfaatan kawasan reklamasi dan disampaikan kepada Gubernur - Mengingat persetujuan prinsip ini akan habis masa berlakunya


KETERANGAN

HALAMAN

PARAF

Akan diperhatikan dan dilaksanakan

Hal yang terkait dengan kewajiban dan keharusan yang ditetapkan oleh Pemda/Gubernur Provinsi DKI Jakarta akan diperhatikan dan dilaksanakan.

33

No

MASUKAN, SARAN, TANGGAPAN pada bulan Juni 2015, agar semua kajian yang sudah dilaksanakan agar segera disahkan oleh SKPD sehingga pemrakarsa tidak harus memperpanjang persetujuan prinsip kembali tetapi bisa mengurus Izin Pelaksanaan Bidang Pencegahan Dampak Lingkungan (Bp. Herman) 1 Agar ada sinergi antara pemrakarsa dan konsultan AMDAL dan konsultan perencana dalam membuat perencanaan pelaksanaan reklamasi 2 Bagaimana cara mengatasi degradasi lingkungan dan meningkatkan pelestarian lingkungan di Zona Teluk Jakarta

3

Harus memperhatikan utilitas dibawah laut-nya

KETERANGAN

HALAMAN

PARAF

Akan diperhatikan dan telah dilakukan koordinasi antara pemrakarsa dan konsultan penyusun Andal. Pengelolaan semua dampak penting RKL, Bab III. yang diperkirakan muncul akibat reklamsi Pulau H telah dicantumkan di RKL - Dampak terhadap utilitas bawah laut - ANDAL, III – 35. telah dicantumkan di dokumen - Pengelolaan dampak gangguan - RKL, II – 5. utilitas telah dicantumkan di RKL

Ka. Sub Bid AMDAL (Ir. Rina Suryani, MT) 1 Terkait dengan lokasi pengambilan material untuk urugan. Lokasi Saat ini belum ditetapkan MoU dengan RKL, II – 10. tempat sumber material harus sudah memiliki Izin Lingkungan. Izin Perusahaan Suplier Material Urug, Lingkungan tersebut agar dapat dilampirkan namun persyaratan tersebut telah dicantumkan di RKL. 2 - Dokumen Andal harus menjelaskan terkait dengan volume Tidak ada pengerukan dasar laut. ANDAL, I – 21  pengerukan, lokasi pengerukan yang berizin, waktu pengerukan, Metode reklamasi telah diuraikan di s/d. I – 32. ritasi dan bagaimana pengangkutannya, karena ini akan diperlukan dokumen. dalam pengurusan izin di Kementerian Perhubungan.


34

No

3

MASUKAN, SARAN, TANGGAPAN KETERANGAN HALAMAN - Volume pengerukan dan lokasi dumping akan dimasukkan ke dalam diktum tersendiri pada Izin Lingkungan Lokasi dumping harus sesuai dengan rekomendasi dari KSOP Tidak ada pengerukan dasar laut. ANDAL, I – 21 Metode reklamasi telah diuraikan di s/d. I – 32. dokumen.


PARAF

35

TANGGAPAN PERBAIKAN KEDUA ANDAL, RKL dan RPL RENCANA REKLAMASI PULAU H Hesti D. Nawangsidi ANDAL Hal I-21

Hal II-11 s/d II-18

TANGGAPAN

KETERANGAN

Dalam uraian Sub-bab 3) Reklamasi: diawali dengan penjelasan tentang sistem reklamasi, yang menjelaskan tentang hubungan antara metode pengurugan dengan pembangunan tanggul, apakah pengurugan hingga selesai baru ditanggul; atau simultan antara pengurugan dengan penanggulan; atau cara lainnya. Penjelasan dapat dikembangkan dari uraian Hal I-28 alinea terakhir dan Hal I-29 dengan uraian yang lebih rinci. Hal ini penting dijelaskan untuk memprakirakan potensi disperse bahan urugan keperairan sekitar. Catatan: penanggulan sesudah seluruh penggelaran material urug selesai dilakukan akan memberikan dampak yang berbeda dengan penggelaran material urug dilakukan secara simultan dengan penanggulan. - Uraian tentang land subsidence: apakah bagian dari Hidrooseanografi? - Bagaimana menyimpulkan potensi land subsidence dari sumber Abidin, et al dengan sumber Lee, et al?

-1-

Penanggulan akan dilakukan simultan dengan pengurugan. Telah dicantumkan di Andal. Hal I-21

Land subsidence telah dikeluarkan dari sub bab Hidrooseanografi. Andal Hal II-11 s/d II-18. - Informasi land subsidence dari sumber referensi Abidin et al penurunan muka tanah di Jakarta antara 6-15 cm per tahun dan berdasarkan Lee et al laju penurunan muka tanah di Pantai Mutiara rata-rata sekitar 2, 5 cm per tahun digunakan sebagai informasi. Dalam PerGub No. 146 tahun 2014 sebagai acuan referensi -

PARAF

ANDAL

TANGGAPAN

KETERANGAN penurunan muka tanah antara 7-14 cm/tahun. Sedangkan desain teknis reklamasi yang digunakan di Pulau H asumsi penurunan muka tanah sebesar 7,5 cm. Telah dicantumkan di Andal Hal II-13. Satuan beban sedimen g/m3 mempunyai dimensi yang sama dengan rona TSS (mg/L atau g/m3). Beban sedimen ini (0,14-0,28 g/m3) adalah peningkatan yang berasal dari limpasan air Kali Karang dan kali Cengkareng serta limpasan pompa Pluit. Satuan waktu endapan sedimen adalah per tahun telah dicantumkan di Andal Hal II-23.

Hal II-27

Gambar II.28 Sedimen tersuspensi: satuan adalah g/m3. Bagaimana validasinya dibandingkan dengan data TSS pada Tabel 2.5 Hal II-6?

Hal II-28 dan II-29

- Gambar II.29 dan II.30 Endapan sedimen (bed level change): satuan waktu? - Apakah dengan dan tanpa pompa Pluit mempengaruhi bed change di intake saluran air pendingin PLTU/PLTGU Muara Karang? Hasil simulasi harus sangat hati-hati, karena saluran air pendingin PLTU/PLTGU Muara Karang sangat sensitive terhadap endapan sedimen, karena mempengaruhi debit dan suhu air laut. Simulasi ini harus diverifikasi kembali. - Gambar II.30 hasil simulasi menunjukkan endapan hingga 0,9 m di dalam saluran air pendingin PLTU/PLTGU Muara Karang, apakah mungkin? Sedang kedalaman saluran hanya sekitar 2 – 2,5 m. Harus diverifikasi kembali. - Apalagi jika dikaitkan dengan Gambar II.31 dan II.32 pada Hal II-30: bed level change tertinggi pada lokasi 12 yang terletak di Utara pantai Mutiara, bukan kearah Barat. Bagaimana menghubungkan hasil simulasi satu dengan lainnya? - Sub-Bab 3.3.5 Abrasi dan Sedimentasi: bagian ini adalah prakiraan pada Tahap Telah diperbaiki.Sub bab 3.3.4. Andal Hal Pasca Konstruksi, yakni sesudah Pulau H terbangun secara keseluruhan, jadi III-38 dipindahkan menggantikan Sub-Bab 3.4.4. - Karena tidak ada prakiraan tentang abrasi (penggerusan/erosi), nomenklatur

Hal III-22 s/d III-30

-2-

PARAF

ANDAL Hal III-30

Hal III-31

Hal III-33

Hal III-34

TANGGAPAN

KETERANGAN

abrasi dihapus saja. Sub-Bab 3.3.6 Penurunan Kualitas Air Akibat Aktivitas Tenaga Kerja: dihitung beban limbah 300 pekerja dan diuraikan bahwa limbah cair domestik diolah sebelum dibuang. Dalam hal ini pada Hal I-17 butir 1) harus diuraikan cara pengolahan limbah cair domestik pekerja.

Limbah cair domestik pekerja/buruh konstruksi ditampung di MCK Portable dan secara rutin diangkut oleh mobil air kotor Sudin Kebersihan Kota Administrasi Jakarta Utara atau swasta yang mempunyai izin BPTSP. Telah dicantumkan di Andal I-17. Telah diperbaiki Andal Hal III-7

Sub-bab 3.3.7 Harus disebutkan metode yang digunakan dalam prakiraan sebaran TSS. Jika diasumsikan beban material reklamasi pada tahap konstruksi yang potensial tersebar keperairan laut di sekitarnya adalah 10 kg, maka prakiraan konsentrasi sedimen tersuspensi yang terdispersi ke perairan laut di sekitar kegiatan reklamasi Pulau H maksimum adalah 500 mg/l baik pada saat pasang maupun surut (perhatikan konsentrasi dengan warna hijau muda). Pada saat pasang konsentrasi tertinggi berada di sekitar bagian Selatan rencana Pulau H dan pada saat surut berada di sekitar Baratdaya rencana Pulau H di sekitar lokasi intake saluran air pendingin PLTU/PLTGU Muara Karang. Legenda Gambar III.36 dan III.37 diperjelas supaya terlihat satuannya. - Sub-bab 3.3.8 Dipindahkan ke Tahap Paska Konstruksi Sub-bab 3.4.1. Telah diperbaiki Andal Hal III-21. Perubahan suhu air laut terjadi sesudah causeway terbangun. - Harus disebutkan metode prakiraan perubahan suhu yang digunakan. - Disebutkan suhu air laut 28,8oC, dimana? Suhu pada intake saluran air pendingin PLTU/PLTGU Muara Karang adalah 30,2oC. Sub-bab 3.3.9: Bagaimana mungkin 0,9 m3/hari sampah menjadi dampak penting? Sampah padat menjadi dampak penting Pertimbangannya tidak relevan. untuk mengantisipasi pengotoran lingkungan baik di darat (dekat perumahan

-3-

PARAF

ANDAL

Hal III-36

Hal III-37

Hal III-38

Hal III-39

Hal III-40

TANGGAPAN

KETERANGAN

Sub-bab 3.3.12: Sumber yang mengganggu aktifitas nelayan dan perikanan samudra kegiatan apa? Kaitkan dengan uraian pada bagian b) Hal I-21 s/d I-29. Apakah maneuver ponton, barge, alat pemasang batu untuk tanggul, atau yang lain? Harus ada penjelasan sehingga dikategorikan sebagai dampak penting. Sub-bab 3.3.13: Sumber apa yang mengganggu aktifitas nelayan dan perikanan samudra dalam pekerjaan causeway? Kaitkan dengan uraian pada bagian e) Hal I29. Harus ada penjelasan sehingga dikategorikan sebagai dampak penting. Sub-bab 3.3.14: Jika gangguan kamtibmas disebabkan mobilisasi alat dan bahan material, harus dinyatakan persepsi masyarakat terhadap lalu-lintas mobilisasi alat dan bahan material, sehingga dapat dianggap sebagai dampak besar dan penting. Sub-bab 3.3.15: Jika gangguan kamtibmas disebabkan kegiatan reklamasi, harus dinyatakan persepsi masyarakat terhadap aktifitas reklamasi, sehingga potensial membentuk sikap negatif masyarakat dan selanjutnya potensial mempengaruhi gangguan kamtibmas. Sub-bab 3.3.17: Bagaimana menyimpulkan sebagai dampak besar dan penting? Tidak ada informasi tentang proporsi masyarakat yang berpersepsi positif atau negatif terhadap rekrutmen dan aktifitas tenaga kerja.

-4-

pantai mutiara) maupun di perairan laut sekitar lokasi Pulau H, Meskipun besaran dampaknya kecil (0,9 ,m3/hari). Pertimbangan sifat penting dampak Peningkatan Volume Sampah Padat akibat mobilisasi tenaga kerja telah dicantumkan di Andal Hal III-9. Telah dicantumkan di Andal Hal III-11.

Telah dicantumkan di Andal Hal III-12.



Telah dicantumkan di Andal Hal III-15, pada saat konsultasi publik terungkat tingkat pengangguran di Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan cukup tinggi dan

PARAF

ANDAL

Hal III-41

Hal III-42

Hal III-43

Hal III-45

Hal III-46

TANGGAPAN

KETERANGAN

Sub-bab 3.3.18: Bagaimana menyimpulkan sebagai dampak besar dan penting? Tidak ada informasi tentang proporsi masyarakat yang berpersepsi positif atau negatif terhadap mobilisasi alat dan bahan material. Sub-bab 3.3.19: Bagaimana menyimpulkan sebagai dampak besar dan penting? Tidak ada informasi tentang proporsi masyarakat yang berpersepsi positif atau negatif terhadap reklamasi. Sub-bab 3.3.20: Bagaimana menyimpulkan sebagai dampak besar dan penting? Tidak ada informasi tentang proporsi masyarakat yang berpersepsi positif atau negatif terhadap pekerjaan causeway. Sub-bab 3.3.23: Apa dasar menyimpulkan bahwa dampak reklamasi terhadap transportasi laut adalah negatif kecil? Sub-bab 3.3.24: Apa dasar menyimpulkan bahwa dampak pekerjaan causeway terhadap transportasi laut adalah negatif kecil?

-5-

warga mengharapkan bekerja selama kegiatan Reklamasi Pulau H berlangsung. Selain itu, jumlah buruh konstruksi tergolong banyak 300 orang, yang berpotensi menimbulkan gangguan kamtibmas di tempat penampungan sementara di dekat perumahan Pantai Mutiara sehingga dampaknya tergolong besar. Penentuan sifat penting dampak menggunakan 6 kriteria dampak penting sesuai Permen LH No. 16 Tahun 2012. Telah dicantumkan di Andal Hal III-16.



Dampak reklamasi terhadap transportasi laut merupakan dampak negatif besar. Telah diperbaiki di Andal Hal III-20. Karena lokasi Causeway bukan wilayah alur pelayaran. Andal Hal III-21.

PARAF

ANDAL

TANGGAPAN

KETERANGAN

Hal III-46 Hal III-50

Sub-bab 3.4.1: dipindahkan dari Sub-bab 3.3.8. Sub-bab 3.4.5: Bagaimana relasi reklamasi Pulau H dengan land subsidence dan apa dasar menyimpulkan merupakan dampak negatif besar?

Hal III-51

Sub-bab 3.4.6: Bagaimana menyimpulkan sebagai dampak besar dan penting? Tidak ada informasi tentang proporsi masyarakat yang berpersepsi positif atau negatif terhadap keberadaan lahan reklamasi.

Hal III-52

Sub-bab 3.4.7: Bagaimana menyimpulkan sebagai dampak besar dan penting? Tidak ada informasi tentang proporsi masyarakat yang berpersepsi positif atau negatif terhadap demobilisasi peralatan.

-6-

Telah diperbaki. Andal Hal. III-22. Karena dari pengalaman lahan reklamasi yang telah diurug di Pantura Jakarta terjadi land subsidence setiap tahunnya. Andal Hal III-39. Dampak perubahan persepsi masyarakat terhadap keberadaan lahan reklamasi merupakan dampak lanjutan, karena sejak awal (prakonstruksi) terdapat persepsi negatif masyarakat, dan terdapat kekuatiran masyarakat akan terkena dampak negatif selama tahap konstruksi Reklamasi Pulau H (Hasil Konsultasi Publik Lampiran 6 ANDAL) dan pengalaman konstruksi reklamasi di Pantura Jakarta terjadi persepsi negatif masyarakat, maka diprakirakan setelah lahan reklamasi Pulau H terbentuk akan terjadi perubahan persepsi masyarakat (Hal III-39). Dampak demobilisasi peralatan terhadap perubahan sikap dan persepsi masyarakat bukan dampak penting. Telah dihilangkan. Andal Hal III-40.

PARAF

ANDAL RKL II-3

II-4

II-7

II-7

II-9

TANGGAPAN

KETERANGAN

Perubahan pola arus : Bagaimana cara mengelola melalui pengerukan pada lokasi sedimentasi dan pemasangan breakwater pada lokasi abrasi? Pada tahap konstruksi, pemantauan pola arus (arah dan kecepatan) tidak dapat langsung diikuti oleh pengerukan dan pembuatan breakwater. Cara pengelolaan harus logis. Perubahan pola gelombang: Bagaimana cara mengelola melalui pengerukan pada lokasi sedimentasi dan pemasangan breakwater pada lokasi abrasi? Pada tahap konstruksi, pemantauan gelombang tidak dapat langsung diikuti oleh pengerukan dan pembuatan breakwater. Cara pengelolaan harus logis. Gangguan kamtibmas : Pengelolaan berbagai dampak negatif oleh mobilisasi peralatan, reklamasi, aktifitas buruh dan lain-lain harus dijelaskan secara rinci. RKL adalah pedoman pemrakarsa melakukan tindakan operasional, jadi harus rincidan jelas apa yang dikelola. Perubahan persepsi masyarakat: Pengelolaan berbagai dampak negatif oleh mobilisasi peralatan, reklamasi, pembuatan causeway, dan aktifitas buruh harus dijelaskan secara rinci. RKL adalah pedoman pemrakarsa melakukan tindakan operasional, jadi harus rinci dan jelas apa yang dikelola. Gangguan transportasi laut: Sehingga pengangkutan material reklamasi melalui laut harus berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut. Terlebih di Selatan Pulau H terdapat pelabuhan perikanan samudra Nizam Zachman dan pelabuhan perikanan Sunda Kelapa.

-7-

Telah diperbaiki RKL Hal II-9.





PARAF

ANDAL II-10 II-10

II-11

II-12

II-12

RKL

TANGGAPAN

KETERANGAN

Penurunan kualitas air laut: Bagaimana cara menjaga kanal di Selatan Pulau H dari sedimentasi? Perubahan pola arus: Apakah maintenance dredging pada lateral kanal akan mengatasi perubahan pola arus oleh keberadaan lahan reklamasi dan causeway? Perubahan pola gelombang: Apakah maintenance dredging pada lateral kanal akan mengatasi perubahan pola arus oleh keberadaan lahan reklamasi dan causeway? Penurunan muka tanah (Land Subsidence): Penurunan muka tanah terjadi dimana? Jika terjadi di Pulau H, tidak termasuk lingkup dampak lingkungan.

Perubahan persepsi masyarakat: Pengelolaan berbagai dampak negatif selama tahap pasca konstruksi Pulau H harus dijelaskan secararinci. RKL adalah pedoman pemrakarsa melakukan tindakan operasional, jadi harus rinci dan jelas apa yang dikelola. Disesuaikan dengan RPL.

-8-

Telah dicantumkan di RKL Hal II-9. Telah diperbaiki RKL Hal II-9.


Land subsidence di Pulau H merupakan Dampak Lingkungan yang terjadi di lokasi proyek, sehingga tetap diperlukan pengelolaan lingkungan (RKL) dan pemantauan lingkungan (RPL). RKL Hal II-10. dan RPL Hal III-6. Telah diperbaiki di RKL Hal II-11.

Telah disesuaikan RKL Bab II dan RPL Bab III.

PARAF

ANALISIS DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP (ANDAL)

Recommend Documents