MODEL PERENCANAAN KOMUNIKASI ANALISIS DAMPAK LINGKUNGAN (AMDAL) (Studi Pada Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Tenggara)

Jurnal Komunikasi Pembangunan

MODEL PERENCANAAN KOMUNIKASI ANALISIS DAMPAK LINGKUNGAN (AMDAL) (Studi Pada Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Tenggara) Oleh Hasrina , Anwar Bey , dan Muh. Zein Abdullah3 1

2

1

Alumnus Program Administrasi Pembangunan/Kosentrasi Komunikasi Pembangunan Program Pascasarjana UHO 2 Doktor dibidang Penyuluhan Pembangunan UNPAD dan Dosen pada Program Studi Komunikasi Fisip UHO serta Program Studi Administrasi Pembangunan & Komunikasi Pembangunan Program Pascasarjana UHO 3 Doktor dibidang Administrasi Pasca Sarjana UHO dan Dosen pada Program Studi Komunikasi Fisip UHO serta Program Studi Administrasi Pembangunan & Komunikasi Pembangunan Program Pascasarjana UHO

ABSTRACT

Page 1


1. PENDAHULUAN Badan Lingkungan Hidup (BLH) Provinsi Sulawesi Tenggara sebagai unit pelaksana teknis memiliki peran penting dalam melakukan perencanaan, pengendalian, dan pengawasan pengelolaan lingkungan hidup, pengembangan model konservasi keanekaragaman hayati, strategi penegakan hukum, dan pengelolaan aset serta pengembangan instrumen ekonomi dalam rangka pelestarian lingkungan hidup Provinsi Sulawesi Tenggara. Fakta yang ada di Provinsi Sulawesi Tenggara adalah maraknya pembangunan yang tentunya memberikan dampak positif juga memberikan dampak negatif berupa meningkatnya tekanan terhadap lingkungan. Disamping itu, ketaatan pengusaha untuk melaksanakan pengelolaan lingkungan masih rendah. Beberapa kasus Amdal di Sultra yang mendapat perhatian serius, Pertama; Grand Clarion Hotel and Convention Kendari, yakni dibangun tanpa izin pokok sebagai syarat utamanya yakni tanpa dokumen Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal). Kedua; PT. Surya Saga Utama di Kabupaten Bombana, telah melakukan kegiatan (land clearing) sebelum memiliki izin Lingkungan. Ketiga; PT. Sungai Raya Nickel Alloy Indonesia di kabupaten Konawe Selatan telah melakukan kegiatan (land clearing) sebelum memiliki izin Amdal. Keempat; PT. Kinlin Nickel Indonesia di kabupaten Konawe, telah melakukan kegiatan tetapi belum memiliki izin lingkungan. Kelima; Dinas PU provinsi Sulawesi Tenggara (Jalan Lingkar kota Kendari) telah melakukan kegiatan (land clearing) sebelum memiliki izin Amdal. Realitas dari faktualisasi kasus Amdal di Sultra, BLH Provinsi Sulawesi Tenggara melakukan langkah-langkah strategis dalam desain perencanaan komunikasinya

2

melakukan persiapan pra penerbitan izin AMDAL dengan cara membangun tahap koordinasi dan rujukan-rujukan arahan dan komunikasi dalam bentuk tertulis. Disinilah peran dan fungsi BLH Provinsi Sulawesi Tenggara melakukan perencanaan komunikasi. Tahapan perencanaan komunikasi BLH tersebut terdiri dari riset, analisis khalayak dan potret masalah, arahan atau kebijakan komunikasi dan landasan komunikasi, strategi komunikasi dan evaluasi. Mengatasi berbagai permasalahan dalam penyusunan dokumen amdal, maka diperlukan kajian mengenai model perencanaan komunikasi izin amdal di Provinsi Sulawesi Tenggara. 2. METODE PENELITIAN Lokasi Penelitian dilakukan di Kantor Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Tenggara. Pemilihan lokasi diambil karena Kantor ini telah memproses penerbitan izin Amdal Informan dalam penelitian ini adalah Kepala Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Tenggara, Kepala Bidang Tata Lingkungan dan Amdal, Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran lingkungan dan Pengelolaan Limbah BLH Prov. Sultra, Kepala Bidang Pengendalian Kerusakan dan Pemulihan Lingkungan BLH Prov. Sultra, dan Kepala Bidang Penaatan dan Komunikasi Lingkungan BLH Prov. Sultra Penentuan informan penelitian dengan menggunakan teknik purposive sampling yaitu mengambil dengan sengaja orangorang yang benar-benar tahu atau pelaku yang terlibat langsung dengan permasalahan penelitian ini. Penelitian ini mengkaji tentang Model Perencanaan Komunikasi Izin Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL)

Hasrina, Anwar Bey & Muh. Zein abdullah“Model Komunikasi Perencanaan Komunikasi Izin Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) (Studi Pada Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Tenggara)


Pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan cara: 1. Observasi yaitu metode observasi dalam pengumpulan data dengan cara menyediakan waktu yang cukup untuk melihat objek dari berbagai segi dan jurusan secara berulang-ulang. 2. Wawancara mendalam yaitu teknik ini dipakai untuk mendapatkan data primer tentang fenomena-fenomena yang mempengaruhi implemetasi kebijakan. Meskipun begitu teknik ini akan digunakan untuk menguji kebenaran dan kemantapan suatu data yang diperoleh dengan cara observasi dokumen dan lingkungan. 3. Dokumentasi yaitu peneliti mengumpulkan dokumentasi kegiatan penelitian untuk menggambarkan kegiatan yang dilakukan selama penelitian. 3. HASIL DAN PEMBAHASAN 3.1. Tahapan Perencanaan Komunikasi Izin AMDAL di Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Tenggara Tahap perencanaan komunikasi dimulai dari proses pengalokasian sumber daya komunikasi untuk mencapai tujuan Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Tenggara. Sumber daya tersebut tidak saja mencakup media massa dan komunikasi antarpribadi, tetapi juga setiap aktivitas yang dirancang untuk mengubah prilaku dan menciptakan keterampilanketerampilan tertentu diantara individu dan kelompok dalam lingkup tugas-tugas yang dibebankan oleh Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Tenggara. Tahapan perencanaan komunikasi prinsipnya mengacu pada kebijaksanaan komunikasi yang menetapkan alternatif dalam mencapai tujuan jangka panjang terhadap Izin AMDAL di Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Tenggara, serta menjadi kerangka dasar untuk perencanaan oprasional jangka

3

pendek. Perencanaan strategik diwujudkan dalam target yang dapat dikuantifikasikan dengan pendekatan-pendekatan yang sistematis terhadap tujuan yang ingin dicapai menurut kebijaksanaan komunikasi. Tahapan perencanaan komunikasi izin AMDAL di Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Tenggara merupakan pengkomunikasian informasi dan kegiatan dalam menjalin hubungan dengan berbagai pihak termasuk pihak pemrakarsa dalam mengajukan izin lingkungan serta melibatkan unsur masyarakat. Salah satu alasan BLH berkomunikasi dengan para penyusun amdal adalah agar setiap usaha yang akan dilakukan haruslah memiliki izin lingkungan agar tidak bermasalah dikemudian hari. Tujuan dari komunikasi tersebut untuk mengurangi timbulnya pertentangan yang disebabkan oleh adanya perbedaan kepentingan dan harapan masingmasing pihak. Komunikasi yang serasi membutuhkan perencanaan yang matang. Suatu perencanaan tidak dapat telepas dari desain. Desain tahapan perencanaan komunikasi pada Izin AMDAL di Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Tenggara adalah garis besar mengenai proses kegiatan persiapan sistematik penyusunan kebijakan yang konsisten untuk menyampaikan pesan antara komunikator dan komunikan dengan maksud menumbuhkan terciptanya persamaan mengenai pesan tertentu untuk mengubah perilaku dan sikap penerima pesan. Para pemrakarsa sebagai penyusun amdal dapatlah dikatakan sebagai pendesain perencanaan komunikasi. Penelitian ini berusaha melihat bagaimana tahapan perencanaan komunikasi pada Izin AMDAL. Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Tenggara dalam desain perencanaan komunikasinya melakukan persiapan pra penerbitan izin AMDAL dengan cara membangun tahap



koordinasi dan rujukan-rujukan arahan dan komunikasi dalam bentuk tertulis. Disinilah peran dan fungsi BLH Provinsi Sulawesi Tenggara melakukan perencanaan komunikasi. Keberhasilan Izin AMDAL sangat ditentukan oleh perencanaan komunikasi yang berkualitas. Menghasilkan perencanaan yang berkualitas dibutuhkan komunikasi dari berbagai pihak. Kepala BLH Provinsi Sulawesi Tenggara selaku pimpinan tertinggi harus bisa dan benarbenar dapat bertanggung jawab dalam melaksanakan Izin AMDAL sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Disamping itu, harus mampu dan bisa merealisasikan tujuan pembuatan izin AMDAL dengan senantiasa selalu berkomunikasi dengan stakeholder yang berkait dan mensosialisasikan pada masyarakat. Selain itu, Kepala BLH Provinsi Sulawesi Tenggara harus senantiasa berkomunikasi dengan pihak penyusun AMDAL untuk melaksanakan tahapan perencanaan komunikasi pada Izin AMDAL dan nantinya perencanaan tersebut dapat dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang berlaku. Tahapan perencanaan komunikasi BLH tersebut terdiri dari; pengumpulan data baseline dan need assessment, perumusan tujuan, analisis dan segmentasi khalayak, analisis perencanaan dan pengembangan strategi, pemilihan media, desain dan pengembangan pesan, perencanaan manajemen, impelementasi atau pelaksanaan program komunikasi, serta evaluasi program. 3.1.1. Pengumpulan Data Baseline dan Need Assessment Pengumpulan data baseline dan need assessment sebagai tahap awal dalam perencanaan komunikasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, agar permasalahan yang selalu terjadi dalam penyusunan izin AMDAL haruslah memiliki criteria-kriteria dari suatu rencana

4

program komunikasi, yaitu hasil konsultasi dengan unsur-unsur masyarakat, bersifat luwes, jelas dalam hal apa yang dilakukan dan bagaimana melakukan hal itu. Kriteria tersebut, ada pula ukuran prioritas yang perlu dipertimbangkan dalam menyusun suatu rencana program komunikasi adalah hasil yang dicapai sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 3.1.2. Perumusan Tujuan Menetapkan tujuan program, seorang perencana komunikasi harus bisa menjawab pertanyaan: mengapa anda perlu melakukan kegiatan/ program dan apa yang ingin anda capai dengan kegiatan tersebut, perubahan bagaimana yang anda inginkan, apakah tujuan yang ingin dicapai sesuai dengan kebutuhan target sasaran (Cangara, 2014: 105). Berdasarkan hasil penelitian pada Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Tenggara, proses perencanaan komunikasi Izin AMDAL setelah diterbitkannya Peraturan Pemerintah 27 Tahun 2012 sudah dilaksanakan sesuai dengan PP tersebut, walaupun masih ditemukan beberapa prosedur proses perencanaan yang belum maksimal dilaksanakan di BLH Provinsi Sulawesi Tenggara. Bukti dari dilaksanakannya penerbitan izin lingkungan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012. 3.1.3. Analisis dan Segmentasi Khalayak Kegiatan analisis khalayak dilakukan dengan jalan mengumpulkan data dari masyarakat yang terkena dampak lingkungan dan menjadikan masyarakat sebagai bagian dalam proses penyusunan AMDAL di Sulawesi Tenggara. Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2012 tentang Pedoman Keterlibatan Masyarakat Dalam Proses Analisis Dampak Lingkungan Hidup dan Izin Lingkungan disebutkan bahwa masyarakat yang dilibatkan dalam proses



penyusunan AMDAL mencakup masyarakat: Pertama; Masyarakat terkena dampak adalah masyarakat yang berada dalam batas wilayah studi AMDAL (yang menjadi batas sosial) yang akan merasakan dampak dari adanya rencana usaha dan/atau kegiatan, terdiri dari masyarakat yang akan mendapatkan manfaat dan masyarakat yang akan mengalami kerugian; Kedua, Masyarakat pemerhati lingkungan adalah masyarakat yang tidak terkena dampak dari suatu rencana usaha dan/atau kegiatan, tetapi mempunyai perhatian terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan tersebut, maupun dampak-dampak lingkungan yang akan ditimbulkannya; Ketiga, Masyarakat yang terpengaruh atas segala bentuk keputusan dalam proses AMDAL adalah masyarakat yang berada di luar dan/atau berbatasan langsung dengan batas wilayah studi AMDAL yang terkait dengan dampak rencana usaha dan/atau kegiatan. 3.1.4. Pemilihan Media Tahap ini dimana BLH Provinsi Sulawesi Tenggara melakukan kerjasama dengan berbagai media untuk mensosialisasikan aturan dalam pemberian izin AMDAL. BLH Provinsi Sulawesi Tenggara menyediakan akses-akses yang memungkinkan masyarakat untuk dapat menyampaikan informasi atau bahkan berkomunikasi dengan BLH. 3.1.5. Desain dan Pengembangan Pesan Tahap ini, BLH Provinsi Sulawesi Tenggara menyusun pesan-pesan yang mendasar pada setiap khalayak yang menjadi target dalam program AMDAL di Provinsi Sulawesi Tenggara. Pesan-pesan persuasif yang dikomunikasikan dapat menunjang proses komunikasi yang efektif, pesan yang diciptakan dapat sampai dengan baik kepada khalayaknya. Pesan yang dibuat bisa mendapat perhatian khalayaknya (attention), membangkitkan minat (interest), menimbulkan hasrat (desire), dan mendorong tindakan (action) pemrakarsa

5

dan masyarakat dalam mentaati tahapan penyusunan AMDAL. 3.1.6. Evaluasi Program Evaluasi Program merupakan suatu tahapan yang dilaksanakan untuk menentukan atau memperlihatkan nilai suatu program termasuk pengelolaan maupun hasil atau dampak pelaksanaannya. Melalui evaluasi, BLH Provinsi Sulawesi Tenggara akan mengetahui faktor-faktor yang menjadi kegagalan ataupun keberhasilan suatu program, sehingga dapat ditentukan langkah-langkah selanjutnya yang seharusnya dilakukan. BLH Provinsi Sulawesi Tenggara selalu melakukan evaluasi dalam penyusunan dokumen AMDAL guna menjalin hubungan harmonis antara pemerintah, pemrakarsa dan masyarakat. Upaya BLH Provinsi Sulawesi Tenggara melakukan evaluasi sebagai metode pengkajian dan penilaian keberhasilan kegiatan perencanaan komunikasi yang telah dilakukan, dengan tujuan memperbaiki atau meningkatkan keberhasilan yang telah dicapai sebelumnya. Evaluasi dilakukan dalam rangka mengukur sejauh mana keberhasilan suatu program perencanaan komunikasi dalam penyusunan dokumen AMDAL. Dalam Perencanaan komunikasi melalui tahap evaluasi merupakan upaya dalam pencapaian tujuan program. Evaluasi dan pengawasan dilakukan dengan melibatkan masyarakat yang terkena dampak karena sejak dikeluarkannya izin lingkungan, pemantauan di lapangan secara terus menerus dilakukan secara rutin yang diselaraskan dengan selalu melihat dokumen pengelolaan lingkungan perusahaan dan mengadakan cross chek antara dokumen dengan pelaksanaan di lapangan. Adapun agenda pemantauan difokuskan pada seluruh titik yang menjadi lokasi pembangunan oleh pemrakarsa. Jika hasil evaluasi ditemukan kejanggalan-



kejanggalan dalam pelaksanaanya maka permasalahan ini dijadikan sebagai bahan evaluasi terhadap pemrakarsa untuk memperpanjang izin penerbitan lingkungan. 3.2. Implementasi/Pelaksanaan Program Komunikasi Pelaksanaan program merupakan tahap dimana rencana program yang telah ditetapkan dilaksanakan atau diimplementasikan ke dalam suatu bentuk program aksi sebagai langkah nyata pemecahan masalah yang dihadapi. Pelaksanaan Program ini dapat berupa program tindakan maupun program komunikasi yang kesemuanya merupakan cara atau proses untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Proses perencanaan komunikasi BLH Provinsi Sulawesi Tenggara melakukan implementasi melalui tahapan-tahapan yang merupakan prosedur penyusunan dan penilaian dokumen AMDAL. Adapun dokumen AMDAL terdiri dari 3 (tiga) dokumen yaitu KA, ANDAL, RKL dan RPL, dengan demikian prosedur penyusunan Dokumen AMDAL merupakan penyusunan dokumen KA, ANDAL, RKL dan RPL yang saling keterkaitan satu dengan lainnya. Dokumen AMDAL disusun pada tahap perencanaan suatu Usaha dan/atau Kegiatan dengan Lokasi wajib sesuai dengan rencana tata ruang. Jika lokasi kegiatan yang direncanakan tidak sesuai dengan rencana tata ruang, dokumen Amdal tidak dapat dinilai dan wajib dikembalikan kepada Pemrakarsa. (Pasal 4 PP No. 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan). Pemrakarsa, dalam menyusun dokumen AMDAL wajib mengikutsertakan masyarakat, adapun masyarakat yang dilibatkan mencakup; Masyarakat yang terkena dampak; Masyarakat pemerhati lingkungan hidup; dan Masyarkat yang terpengaruh atas segala bentuk keputusan dalam proses AMDAL.

6

Pengikutsertaan masyarakat tersebut dilakukan melalui pengumuman rencana usaha dan/atau kegiatan; dan konsultasi publik yang dilakukan sebelum penyusunan dokumen Kerangka Acuan (KA). Melalui proses pengumuman dan konsultasi publik, masyarakat dapat memberikan saran, pendapat dan tanggapan (SPT) yang disampaikan secara tertulis kepada pemrakarsa dan Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangan penilaian dokumen Amdal. 3.2.1. Implementasi/Pelaksanaan Penyusunan Dokumen Kerangka Acuan (KA) Kerangka Acuan (KA) adalah ruang lingkup studi analisis dampak lingkungan hidup yang merupakan hasil pelingkupan. Tujuan penyusunan Kerangka Acuan (KA) adalah merumuskan lingkup dan kedalaman studi Andal serta mengarahkan studi Andal agar berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan biaya, tenaga, dan waktu yang tersedia. 3.2.2. Implementasi/Pelaksanaan Penyusunan dan Penilaian Dokumen ANDAL dan RKL-RPL. AMDAL disusun dengan tujuan untuk menyampaikan telaahan secara cermat dan mendalam tentang dampak penting suatu rencana usaha dan/atau kegiatan. Hasil kajian dalam Amdal berfungsi untuk memberikan pertimbangan guna pengambilan keputusan kelayakan atau ketidaklayakan dari rencana usaha dan/atau kegiatan yang diusulkan. RKL adalah upaya penanganan dampak terhadap lingkungan hidup yang ditimbulkan akibat dari rencana Usaha dan/atau Kegiatan. Sedangkan RPL adalah upaya pemantauan komponen lingkungan hidup yang terkena dampak akibat dari rencana Usaha dan/atau Kegiatan Berdasarkan hasil observasi terhadap pelaksanaan Penyusunan dokumen ANDAL dan RKL-RPL adalah dimana; Pertama,



pemrakarsa menyusun Dokumen Andal dan Dokumen RKL-RPL berdasarkan Dokumen Kerangka Acuan yang telah diterbitkan persetujuannya; Kedua, Draft Dokumen Andal dan Dokumen RKL-RPL diajukan kepada Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangan melalui Sekretariat Komisi Penilai Amdal; Ketiga, Sekretariat Komisi Penilai Amdal memberikan pernyataan tertulis mengenai kelengkapan administrasi dokumen Andal dan RKL-RPL. Keempat, Komisi Penilai Amdal menugaskan tim teknis untuk menilai dokumen Andal dan RKL-RPL yang telah dinyatakan lengkap secara administrasi oleh Sekretariat Komisi Penilai Amdal; Kelima, Komisi Penilai Amdal, berdasarkan hasil penilaian Andal dan RKLRPL menyelenggarakan rapat Komisi Penilai Amdal; Kelima, Dalam hal rapat Komisi Penilai Amdal menyatakan bahwa dokumen Andal dan RKL-RPL perlu diperbaiki, Komisi Penilai Amdal mengembalikan dokumen Andal dan RKLRPL kepada Pemrakarsa untuk diperbaiki; Keenam, Pemrakarsa menyampaikan kembali perbaikan dokumen Andal dan RKL-RPL; Ketujuh, Berdasarkan dokumen Andal dan RKL-RPL yang telah diperbaiki Komisi Penilai Amdal melakukan penilaian akhir terhadap dokumen Andal dan RKLRPL; Kedelapan, Komisi Penilai Amdal menyampaikan rekomendasi hasil penilaian Andal dan RKL-RPL kepada Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai kewenangannya; Kesembilan, Rekomendasi hasil penilaian Andal dan RKL-RPL dapat berupa: rekomendasi kelayakan lingkungan; atau rekomendasi ketidaklayakan lingkungan; Kesepuluh, Komisi Penilai Amdal menyampaikan hasil penilaian akhir berupa rekomendasi hasil penilaian akhir kepada Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai kewenangannya; Kesebelas, Menteri, gubernur, atau bupati/walikota berdasarkan rekomendasi

7

penilaian atau penilaian akhir dari Komisi Penilai Amdal menetapkan keputusan kelayakan lingkungan hidup atau ketidaklayakan lingkungan hidup; Keduabelas, Jangka waktu penetapan keputusan kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan hidup dilakukan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya rekomendasi hasil penilaian atau penilaian akhir dari Komisi Penilai Amdal. Realitas dari hasil observasi tersebut dapat dijelaskan bahwa pelaksanaan Penyusunan dokumen ANDAL dan RKLRPL merupakan tanggung jawab semua unsur-unsur komunikasi yang terlibat antara lain; pemrakarsa sebagai orang yang menyusun Dokumen ANDAL dan RKLRPL berdasarkan Dokumen KA yang telah diterbitkan persetujuannya; Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya melalui BLH, Sekretariat Komisi Penilai Amdal; serta masyarakat dan pemerhati lingkungan. Proses tersebut dalam implementasinya bersifat linier, interaksional dan transaksional. Pada proses komunikasi linier, dimana pihak-pihak yang terlibat menggunakan komunikasi satu arah baik antara pemrakarsa, BLH dan masyarakat/pemerhati lingkungan. Namun dalam pelaksanaannya, terkadang menimbulkan gangguan (noise) diantara unsur-unsur yang terlibat karena masingmasing memiliki kepentingan yang berbeda. Sebagaimana Shannon (dalam Rohim, 2009:14-15) bahwa komunikasi linier ini berlangsung satu arah bahwa pesan dikirimkan oleh suatu sumber melalui penerima melalui saluran. Sumber dari tersebut bisa berupa asal ataupun pengirim pesan. Sedangkan pesan yang dikirim dapat berupa kata-kata, suara, tindakan, atau gerak-gerik dalam sebuah interaksi. Komunikasi model linier ini juga



melibatkan gangguan (noise) yang merupakan hal yang tidak dimaksudkan oleh sumber informasi. Ada 4 (empat) jenis gangguan pada model komunikasi liner ini, yaitu: gangguan semantik, gangguan fisik (eksternal), gangguan psikologis, dan gangguan fisiologis. 3.2.3. Implementasi/Pelaksanaan Pengambilan Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup adalah keputusan yang menyatakan kelayakan lingkungan hidup dari suatu rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib dilengkapi dengan Amdal. Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup paling sedikit memuat: dasar pertimbangan dikeluarkannya penetapan; pernyataan kelayakan lingkungan; persyaratan dan kewajiban Pemrakarsa sesuai dengan RKL-RPL; dan kewajiban yang harus dilakukan oleh pihak terkait (Pasal 33 PP No. 27 Th 2012) Hasil observasi tersebut memperlihatkan bahwa adanya komunikasi dua arah timbal balik, sebagaimana model komunikasi ini dikembangkan oleh Wilbur Schramm (1954) yang menekankan pada proses komunikasi dua arah di antara para komunikator. Pada proses ini terdapat elemen penting lain, selain sumber, pesan, dan penerima, yaitu umpan balik (feedback) yang merupakan tanggapan atas suatu pesan yang diberikan oleh komunikator (Rohim, 2009:15). Komunikasi interaksional yang dikembangkan oleh Wilbur Schramm (1954), yang menekankan pada proses komunikasi dua arah diantara dua komunikator. Menurut Schramm bahwa model ini memandang hubungan interpersonal sebagai suatu sistim. Karena didalamnya terdapat sebuah lingkaran yang saling terkait satu sama lain dan komunikasi selalu berlangsung. Sistim yang berjalan juga baku, dimana komunikasi selalu

8

berjalan dua arah : Dari pengirim kepada penerima dan penerima kepada pengirim” (dalam West dan Turner, 2008:13). 3.2.4. Implementasi/Pelaksanaan Izin Lingkungan untuk yang Wajib UKL-UPL Setiap Usaha dan/atau Kegiatan yang tidak termasuk dalam kriteria wajib Amdal wajib memiliki Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL) sebagai salah satu syarat memperoleh izin lingkungan. UKL-UPL adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang tidak berdampak penting Terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan Usaha dan/atau Kegiatan. UKL-UPL disusun oleh Pemrakarsa, Pegawai negeri sipil yang bekerja pada instansi lingkungan hidup Pusat, provinsi, atau kabupaten/kota dilarang menjadi penyusun UKL-UPL. Kecuali dalam hal instansi lingkungan hidup Pusat, provinsi, atau kabupaten/kota bertindak sebagai Pemrakarsa. Prosedur Pelaksanaan Penyusunan UKL-UPL adalah; (1) UKL-UPL disusun oleh Pemrakarsa pada tahap perencanaan suatu Usaha dan/atau Kegiatan. dengan Lokasi rencana Usaha dan/atau Kegiatan wajib sesuai dengan rencana tata ruang; (2) Dalam hal lokasi rencana Usaha dan/atau Kegiatan tidak sesuai dengan rencana tata ruang, UKL-UPL tidak dapat diperiksa dan wajib dikembalikan kepada Pemrakarsa. (Pasal 14 PP No. 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan); (3) Penyusunan UKLUPL dilakukan melalui pengisian formulir UKL-UPL dengan format yang ditentukan dalam Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup RI No. 16 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup.



Berdasarkan hasil observasi memperlihatkan bahwa dalam pelaksanaan Pemeriksaan UKL-UPL yaitu; (1) Formulir UKL-UPL yang telah diisi oleh Pemrakarsa disampaikan kepada Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangan; (2) Pemeriksaan UKL-UPL dan penerbitan Rekomendasi UKL-UPL dapat dilakukan oleh: pejabat yang ditunjuk oleh Menteri; kepala instansi lingkungan hidup provinsi; atau. kepala instansi lingkungan hidup kabupaten/kota; (3) Menteri, gubernur, atau bupati/walikota melakukan pemeriksaan kelengkapan administrasi formulir UKL-UPL; (4) Apabila hasil pemeriksaan kelengkapan administrasi formulir UKL-UPL dinyatakan tidak lengkap, Menteri,gubernur, atau bupati/walikota mengembalikan UKLUPL kepada Pemrakarsa untuk dilengkapi; (5) Apabila hasil pemeriksaan kelengkapan administrasi formulir UKL-UPL dinyatakan lengkap, Menteri, gubernur, atau bupati/walikota melakukan pemeriksaan UKL-UPL; (6) Pemeriksaan dilakukan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak formulir UKL-UPL dinyatakan lengkap secara administrasi; (7) Berdasarkan pemeriksaan Menteri, gubernur, atau bupati/walikota menerbitkan Rekomendasi UKL-UPL. berupa: persetujuan UKL-UPL atau penolakan UKL UPL. (Hasil Observasi Tanggal, 20 Maret 2017). Rekomendasi UKL-UPL adalah surat persetujuan terhadap suatu Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib UKL-UPL. Bersamaan dengan pengajuan pemeriksaan UKL-UPL disampaikanlah Permohonan Izin Lingkungan dilengkapi dengan melampirkan dokumen pendirian Usaha dan/atau Kegiatan; dan profil Usaha dan/atau Kegiatan. Usaha dan/atau kegiatan yang tidak wajib AMDAL atau UKL-UPL wajib membuat surat pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan

9

lingkungan hidup (SPPL). (Hasil Observasi Tanggal, 20 Maret 2017). Realitas yang tampak dari hasil observasi tersebut menunjukkan bahwa dalam implementasi/pelaksanaan Pemeriksaan UKL-UPL sebagai hubungan interpersonal sebagai suatu sistim. Hal ini sejalan dengan pendapat West dan Turner (2008:13) bahwa dalam setiap sistim memiliki sifat-sifat strukural, integratif dan medan. Semua sistim terdiri dari subsistimsubsistim yang saling tergantung dan bertindak bersama sebagai suatu kesatuan. Selanjutnya, semua sistim mempunyai kecenderungan untuk memelihara dan mempertahankan kesatuan. Bila ekuilibrium dari sistim terganggu, segera akan diambil tindakannya. Setiap hubungan interpersonal harus dilihat dari tujuan bersama, metode komunikasi, ekspektasi dan pelaksanaan peranan. Implementasi sistem tersebut dapatlah dikatakan sebagai komunikasi interaksional ini mengacu pada perspektif interaksi simbolik yang dikembangkan oleh ilmuwan sosial untuk menjelaskan komunikasi. Sesuai dengan perspektif interaksi simbolik, model interaksional dalam komunikasi mengatakan bahwa orang-orang sebagai peserta komunikasi bersifat aktif, kreatif dan reflektif, menafsirkan, dan menampilkan perilaku kompleks yang sulit diprediksi. Kemudian, feedback atau umpan balik adalah: “Salah satu elemen penting atau vital dalam komunikasi model interaksional. Menurut model ini juga, peserta komunikasi yang mengambil peran disini adalah orangorang yang mengembangkan potensi manusiawinya melalui interaksi sosial, tepatnya melalui pengambilan peran orang lain” (Mulyana, 2007:55). 3.2.5. Implementasi/Pelaksanaan Penerbitan Izin Lingkungan Izin Lingkungan adalah: Izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan Usaha dan/atau Kegiatan yang



wajib Amdal atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat memperoleh izin Usaha dan/atau Kegiatan (Pasal 1 angka 35 UU No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 2012 tentang Izin Lingkungan) Izin lingkungan merupakan persyaratan untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan. (Pasal 40 ayat (1) UU No. 32 Tahun 2009), dengan demikian seharusnya izin lingkungan harus ada terlebih dulu sebelum penerbitan izin usaha, dan ada ketentuan bahwa pejabat pemberi izin usaha dan/atau kegiatan yang menerbitkan izin usaha dan/atau kegiatan tanpa dilengkapi dengan izin lingkungan dipidana dengan pidana penjara paling lama tiga tahun dan denda paling banyak tiga miliar rupiah. (Pasal 111 ayat (2) UU No. 32 tahun 2009). Izin Lingkungan diterbitkan oleh (1) Menteri, untuk Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup atau Rekomendasi UKLUPL yang diterbitkan oleh Menteri; (2) gubernur, untuk Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup atau Rekomendasi UKLUPL yang diterbitkan oleh gubernur; dan (3) bupati/walikota, untuk Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup atau Rekomendasi UKL-UPL yang diterbitkan oleh bupati/walikota. (Pasal 47 ayat (1) UU No 32/2009) Adapun implementasi pelaksanaan permohonan izin lingkungan melalui tahapan kegiatan yang meliputi: (1) Penyusunan AMDAL dan UKL-UPL; (2) Penilaian Amdal dan pemeriksaan UKLUPL; dan (3) Permohonan dan penerbitan Izin Lingkungan. Dalam hal permohonan, dimana pemrakarsa mengajukan permohonan izin lingkungan kepada Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.

10

3.3.

Model perencanaan komunikasi pada izin AMDAL di BLH Provinsi Sulawesi Tenggara: 3.3.1. Model perencanaan komunikasi dalam penyusunan dokumen Kerangka Acuan (KA) Model perencanaan komunikasi dalam penyusunan dokumen Kerangka Acuan (KA) adalah suatu model perencanaan komunikasi untuk merumuskan lingkup dan kedalaman studi Andal serta mengarahkan studi Andal dengan cara menjalin hubungan komunikasi efektif dengan berbagai pihak terkait agar prosesnya berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan biaya, tenaga, dan waktu yang tersedia. Fungsi model perencanaan komunikasi dokumen Kerangka Acuan (KA) adalah sebagai rujukan penting bagi pemrakarsa, penyusun dokumen Amdal, instansi yang membidangi rencana usaha dan/atau kegiatan, dan instansi lingkungan hidup, serta tim teknis Komisi Penilai Amdal tentang lingkup dan kedalaman studi Andal yang akan dilakukan; serta sebagai salah satu bahan rujukan bagi penilai dokumen Andal untuk mengevaluasi hasil studi Andal. 3.3.2. Model perencanaan komunikasi dalam penyusunan dan penilian dokumen Analisis Dampak Lingkungan Hidup (ANDAL) dan Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL) Model perencanaan komunikasi dalam penyusunan dan penilian dokumen Analisis Dampak Lingkungan Hidup (ANDAL) dan Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) - Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL) merupakan model untuk menyampaikan telaahan secara cermat dan mendalam tentang dampak penting suatu rencana usaha dan/atau kegiatan manajemen komunikasi dalam penyusunan izin Amdal.



Model tersebut berfungsi untuk memberikan pertimbangan guna pengambilan keputusan kelayakan atau ketidaklayakan dari rencana usaha dan/atau kegiatan yang diusulkan. 3.3.3. Model Perencanaan Komunikasi dalam Pengambilan Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup Model perencanaan komunikasi dalam pengambilan keputusan kelayakan lingkungan hidup adalah suatu model perencanaan dalam mengambil keputusan yang menyatakan kelayakan lingkungan hidup dari suatu rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib dilengkapi dengan AMDAL. 3.3.4. Model perencanaan komunikasi dalam pelaksanaan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL) Setiap Usaha dan/atau Kegiatan yang tidak termasuk dalam kriteria wajib Amdal wajib memiliki Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL) sebagai salah satu syarat memperoleh izin lingkungan, maka memerlukan sebuah model perencanaan komunikasi dalam pelaksanaan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL) pada BLH Provinsi Sulawesi Tenggara. Model perencanaan komunikasi dalam pelaksanaan UKL-UPL adalah sebuah model pengelolaan dan pemantauan terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang tidak berdampak penting Terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan Usaha dan/atau Kegiatan. 3.3.5. Model Perencanaan Komunikasi dalam pemberian Izin Lingkungan Model Perencanaan Komunikasi dalam pemberian Izin Lingkungan merupakan model perencanaan komunikasi dalam rangka penerbitan izin lingkungan.

11

Permohonan Izin Lingkungan terlebih dahulu mengajukan permohonan Izin Lingkungan secara tertulis oleh penanggungjawab Usaha dan/atau Kegiatan selaku Pemrakarsa kepada Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya. Permohonan Izin Lingkungan disampaikan bersamaan dengan pengajuan penilaian ANDAL dan RKLRPL atau pemeriksaan UKL-UPL. Permohonan Izin Lingkungan harus dilengkapi dengan: Dokumen Amdal atau formulir UKL-UPL; Dokumen pendirian Usaha dan/atau Kegiatan; dan Profil Usaha dan/atau Kegiatan. Setelah menerima permohonan Izin Lingkungan, Menteri, gubernur, atau bupati/walikota wajib mengumumkan permohonan Izin Lingkungan. Pengumuman untuk Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib Amdal dilakukan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota melalui multimedia dan papan pengumuman di lokasi Usaha dan/atau Kegiatan paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak dokumen Andal dan RKL-RPL yang diajukan dinyatakan lengkap secara administrasi. Masyarakat dapat memberikan saran, pendapat, dan tanggapan terhadap pengumuman dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak diumumkan. Saran, pendapat, dan tanggapan dapat disampaikan melalui wakil masyarakat yang terkena dampak dan/atau organisasi masyarakat yang menjadi anggota Komisi Penilai Amdal. 4.3.6. Model Perencanaan Komunikasi dalam Proses Penyusunan dan Penilaian Amdal serta Penerbitan SKKL dan Izin Lingkungan Model perencanaan komunikasi dalam proses penyusunan dan penilaian amdal serta penerbitan SKKL dan izin lingkungan merupakan model ideal yang dapat dijadikan rujukan bagi para Pemrakarsa,



Sekretariat KPA, Tim Teknis dan Komisi Penilai Amdal serta Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota. Model ini mengisyaratkan bahwa dalam penyusunan dokumen Amdal, seperti dalam kasus amdal Hotel Grand Clarion Kendari, dimana pihak pemrakarsa sebagai komunikator, belum melakukan Amdal. Adapun dokumen AMDAL yang masih dalam tahapan penyusunan oleh amdal Hotel Grand Clarion Kendari terdiri dari 3 (tiga) dokumen, yaitu: Dokumen Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan Hidup (KA-ANDAL), Dokumen Analisis Dampak Lingkungan (ANDAL) dan Dokumen Rencana Pengelolaan dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RKLRPL). Pada kasus amdal Hotel Grand Clarion Kendari, semua dokumen telah rampung dilaksanakan berkat hasil investigasi BLH Provinsi Sulawesi Tenggara. Hasil investigasi tersebut melahirkan solusi agar dokumen amdal dapat diselesaikan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dalam penyelesaian kasus amdal Hotel Grand Clarion Kendari, pihak pemrakarsa mengumumkan dan melakukan konsultasi publik (masyarakat disekitar kawasan pembangunan) untuk memperoleh saran/masukan guna mendukung penyelesaian akan dokumen amdal. Setelah dokumen disusun, pemrakarsa mengajukan kepada tim Penilai Kerangka Acuan dan Tim Penilai ANDAL dan RKLRPL untuk dinilai. Penilaian ini dilakukan untuk melihat dampak yang ditimbulkan oleh suatu usaha dan/atau kegiatan, baik mengenai dampak penting maupun dampak negatif akibat dari usaha dan/atau kegiatan dari suatu proyek. Kajian terhadap dampak positif dan negatif tersebut disusun dengan mempertimbangkan aspek lingkungan baik secara fisik, kimia, biologi, sosial-ekonomi, sosial-budaya, kesehatan masyarakat.

12

4. KESIMPULAN 1. Dalam rangka penyelesaian kasus Hotel Grand Clarion dan pelaksanaan undangundang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, maka pihak Pemrakarsa diwajibkan melakukan tahapan perencanaan komunikasi BLH terdiri dari; pengumpulan data baseline dan need assessment, perumusan tujuan, analisis dan segmentasi khalayak, analisis perencanaan dan pengembangan strategi, pemilihan media, desain dan pengembangan pesan, implementasi atau pelaksanaan program komunikasi, serta evaluasi program. 2. Model perencanaan komunikasi pada izin AMDAL di BLH Provinsi Sulawesi Tenggara terdiri dari; (1) model perencanaan komunikasi dalam penyusunan dokumen Kerangka Acuan (KA); (2) Model perencanaan komunikasi dalam penyusunan dan penilian dokumen Analisis Dampak Lingkungan Hidup (ANDAL) dan Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL). (3) Model perencanaan komunikasi dalam pengambilan keputusan kelayakan lingkungan hidup. (4) Model perencanaan komunikasi dalam pelaksanaan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKLUPL); (5) model perencanaan komunikasi dalam pemberian izin lingkungan. 3. Tahapan perencanaan komunikasi BLH terdiri dari; pengumpulan data baseline dan need assessment, perumusan tujuan, analisis dan segmentasi khalayak, analisis perencanaan dan pengembangan strategi, pemilihan media, desain dan pengembangan pesan, impelementasi atau pelaksanaan program komunikasi, serta evaluasi program.



4. Model perencanaan komunikasi pada izin AMDAL di BLH Provinsi Sulawesi Tenggara terdiri dari; (1) model perencanaan komunikasi dalam penyusunan dokumen Kerangka Acuan (KA); (2) Model perencanaan komunikasi dalam penyusunan dan penilian dokumen Analisis Dampak Lingkungan Hidup (ANDAL) dan Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL). (3) Model perencanaan komunikasi dalam pengambilan keputusan kelayakan lingkungan hidup. (4) Model perencanaan komunikasi dalam pelaksanaan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKLUPL); (5) model perencanaan komunikasi dalam pemberian izin lingkungan. DAFTAR PUSTAKA

13

Ardiansyah Dani., 2004. Pengantar Ilmu Komunikasi., Grahalia Indonesia., Bojokerto. Aw Suranto, 2010. Komunikasi Sosial Budaya. Graha Ilmu. Yogyakarta.

Bungin, Burhan, 2005. Analisis Data Penelitian Kualitatif. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. Burgoon, M., Hunsaker, FG, dan Dawson, EJ, 1994. Komunikasi manusia. Thousand Oaks, CA;Sage. Cangara, Hafied. 2014. Perencanaan dan Strategi Komunikasi. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

…………, 2013. Perencanaan & Strategi Komunikasi. PT RajaGrafindo Persada,. Jakarta.

……………….., 2006. Pengantar Ilmu Komunikasi. PT Raja Grafindo Persada, Jakarta -…………….., 2007. Ilmu Komunikasi (teori dan Praktek). ……………..,, 2011. Komunikasi Politik Konsep, Buku Teori, dan Strategi. PT. Raja Grafindo Arifin, S. 2012. Hukum Perlindungan Dan Persada, Jakarta Pengelolaan Lingkungan Hidup Di …………,2008., Pengantar Ilmu Indonesia. Jakarta: Sofmedia. Komunikasi., PT. Rajagrafindo Ardianto, Elvinaro & dkk. 2007. Komunikasi Persada,. Jakarta. Massa: Suatu Pengantar. Bandung : ……………….. ,2005. Pengantar Ilmu Komunikasi. Simbiosa Rekatama Media. PT Raja Grafindo Persada, Jakarta

Ardianto, Elvirano dan Komala Erdiyana. Effendy, Onong Uchjana, 2006. Ilmu (2004). Komunikasi Massa Suatu Komunikasi: Teori dan Praktek. Pengantar. Bandung: Simbiosa Bandung: Rekanata Media. …………,2013. Ilmu Komunikasi:Teori dan ------------, 2007. Komunikasi Massa Suatu Praktek., PT. Remaja Rosdakarya., Pengantar. Simbiosa Rekatama Bandung. Media, Bandung Anwar. 2003. Komunikasi Politik; Paradigma-Teori-Aplikasi-Strategi dan Komunikasi Politik di Indonesia. Jakarta: PT Balai Pustaka. -----------,1992. Ilmu Komunikasi Sebuah Pengantar. Jakarta: Rajawali Press. -----------,2014. Politik Pencitraan. Graha Ilmu. JogJakarta. Arikunto, Suharsimi. 2002. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik. Jakarta: PT Rineka Cipta. Arifin,

……………,2000. Ilmu, Teori, Dan Filsafat Komunikasi. Bandung: Citra Aditya Bakti. ……………,2001. Ilmu Komunikasi Teori dan Praktek. Bandung: Remaja Rosdakarya. ……………,1994, Ilmu Komunikasi: Teori dan Praktek, Bandung: Remaja Rosdakarya. ……………,1993. Ilmu Komunikasi: Teori dan Praktik, Remaja Rosda Karya, Bandung



14

……………,2011. Ilmu Komunikasi Teori da Lasswell, Harold. 1960. The Structure and Praktek. PT Remaja Rosdakarya: Function of Communication in Bandung. Society, dalam Mass …………….,2003. Ilmu Teori dan Filsafat Communications, a Book of Komunikasi, Citra Aditya. Bhakti, Readings Selected and Edited by the Bandung. Director of the Institute for Fisher, Aubrey, 1986. Teori-Teori Komunikasi. Communication Research at Remaja Karya, Bandung Stanford University. Editor: Wilbur Fiske, John. 1990. Cultural and Communication Schramm. Urbana: University of Studies. Penerjemah : Yosal Iriantara Illinois Press. dan Idi Subandy Ibrahim. Bandung ; Alo, Liliweri. 2011. Komunikasi Serba Ada Serba Jakarta. Makna. Jakarta. Prenada Media -----------,2012. Pengantar Ilmu Komunikasi. PT. Group. Raja Grafindo Persada, Jakarta Littlejohn, Stephen. 2002. Theories of

Harun, Rochajat,. Ardianto, Elvinaro, 2012. Human Communication. Komunikasi Pembangunan Sosial California:Wadsworth Publishing dan Perubahan Sosial., Rajawali Company Machfoedz, Mahmud. (2010). Komunikasi Pers., Jakarta. Hardjosoemantri, K. 2009. Hukum Tata Lingkungan. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. Hartono. 2006. Bagaimana Menulis Tesis.Malang: Penerbit Universitas Muhmadiyah Malang. Hafied Cangara. 2005. Pengantar Ilmu Komunikasi. Jakarta : PT. Raja Grafindo. Persada. Ilham Prisgunanto. 2006. Komunikasi Pemasaran: Strategi dan Taktik. Bogor Ghalia Indonesia. Hidayat Zainal. 2011. Metode Penelitian Kualitatif Perspektif fenomenologi;Sebuah Pokok Pikiran. FISIP Universitas Diponegoro,

Joni. 2015. Hukum Lingkungan Kehutanan. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Kementerian Lingkungan Hidup (tanpa tahun). Buku Kecil Keterlibatan Krisyantono, Rachmat, 2006., Teknik Praktis Riset Komunikasi., Prenada Media Group., Jakarta.

Pemasaran Modern. Yogyakarta : Cakra. Prophet. Machmud, S. 2012. Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia. Yogyakarta: Graha Ilmu. Miles, B.B., dan A.M. Huberman. 1992. Analisa Data Kualitatif, Jakarta: UI Press. Moleong, L. 2007. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Morissan., 2013., Teori Komunikasi., Ghalia Indonesia., Bogor.

Mulyana, Deddy. 2000. Ilmu Komunikasi Suatu Pengantar. Remaja Rosdakarya, Bandung -----------. 2010. Ilmu Komunikasi Suatu Pengantar. Rosda Karya, Bandung -----------. 2001. Metodologi Penelitian Kualitatif: Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya. Remaja Rosda Karya, Bandung -----------. 2001. Ilmu Komunikasi: Suatu Pengantar. Bandung: Rosda Karya, Bandung. -----------. 2004. Ilmu Komunikasi: Suatu Pengantar. Bandung: Remaja Rosda Karya.

Kementerian Lingkungan Hidup. 2010. Sekilas Tentang AMDAL. Jakarta: Kementerian Lingkungan Hidup. 2006. Metode Penelitian Keraf, S. 2002. Etika Lingkungan. Jakarta: -----------. Kualitatif; Paradigma baru Ilmu Penerbit Kompas.



15

Komunikasi dan Ilmu Sosial -------------, 2004., Teori Komunikasi, Universitas Terbuka, Jakarta. lainnya, Remaja Rosdakarya, Sugiono., 2010. Metode Penelitian Bandung. Kuantitatif Kualitatif dan R&D., -----------. 2007. Metode Penelitian ALFABETA, Cv., Bandung. Komunikasi, Remaja Rosdakarya, Strauss,A dan Corbin,J. 2003.Dasar Dasar Bandung. -----------. 2008. Ilmu Komunikasi Suatu Pengantar. PT Remaja Rosdakarya, Bandung. -----------. 2005. Ilmu Komunikasi Suatu Pengantar. PT Remaja Rosda Karya: Bandung. -----------, Deddy, dan Solatun. 2007. Metode Penelitian Komunikasi, Contohcontoh Penelitian Kualitatif Dengan Pendekatan Praktis. PT. Remaja Rosda Karya: Bandung. Mustofa, H.A. 2005. Kamus Lingkungan. Jakarta: Penerbit Rineka Cipta. Nasution S. 1992. Metodologi Penelitian Naturalistik Kualitatif. Bandung: Tarsito Nasution, Zulkarimen. 1996. Komunikasi Pembangunan. Jakarta: Raja Grafindo Persada. -----------,2005. Komunikasi Politik. Komunikator, Pesan, dan Media. Bandung: Remaja Rosdakarya. Rahmadi, T. 2011. Hukum Lingkungan di Indonesia. Jakarta: Raja Grafindo Persada. Rakhmat, Jalaluddin, 2008. Psikologi Komunikasi. Bandung. PT. Remaja Rosdakarya. -----------,1998. Metode Penelitian Komunikasi. Bandung: Remaja Rosda Karya. -----------,1984. Metode Penelitian Komunikasi. Bandung: C.V Remadja Karya Rogers, Everett M., D. Lawrence Kincaid. 1981. Communication Networks: Toward a New Paradigm for Research. New York: The Free Press. Rohim, Syaiful. 2009. Teori Komunikasi. Jakarta: PT. Rineka Cipta. Sendjaja, Sasa Djuarsa,1994. Pengantar Komunikasi. Universitas Terbuka, Jakarta

Penelitian Kualitatif.Terjemahan Muhammad Shodiq dan Imam Muttaqien.Yogyakarta: Pustaka Pelajar. West, Richard. Lynn H.Turner. 2008. “Pengantar Teori Komunikasi”. Jakarta. Salemba Humanika. West Richard dan Lynn H. Turner. 2008. Pengantar Teori Komunikasi: Analisis Dan Aplikasi. Buku 1 edis ke-3. Terjemahan Maria Natalia Damayanti Maer. Jakarta: Salemba Humanika West, Richard. Lynn H.Turner. 2007. “Pengantar Teori Komunikasi”. Jakarta. Salemba Humanika. Wiryanto, 2005. Pengantar Ilmu Komunikasi. Grasindo, Jakarta Undang-Undang Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2012 tentang Pedoman Keterlibatan Masyarakat Dalam Proses Analisis Dampak Lingkungan Hidup Dan Izin Lingkungan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2012 tentang Jenis Rencana Usaha Dan/Atau Yang Wajib Memiliki Analisi Mengenai Dampak Lingkungan Hidup



16


MODEL PERENCANAAN KOMUNIKASI ANALISIS DAMPAK LINGKUNGAN (AMDAL) (Studi Pada Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Tenggara)

Recommend Documents