PEMERINTAH PROⅥ NSI BANTEN BADAN K00RDINASI PENANAMANMODALDANPELAYANANTERPADU
lBKPMPT) Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B)Telp, (025a) 8480010 Fax. (0254) 8480012 Palima - Serang
KEPUTusAN KEPALA BADAN K00RDINASI PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU PROVINSI BANTEN NOMOR:570/′ 5 /1LH.BKPMPT/VI1/2016 TENTANG PEMBERIAN IZIN LINGKUNGAN KEPADA PT.NUSANTARA GAS SERⅥ CE RENCANA KEGIATAN LNG RECEIVING TERMINAL BO」 ONEGARA DI DESA ARGAWANA KECAMATAN PULO AMPEL KABUPATEN SERANG PROVINSI BANTEN KEPALA BADAN K00RDINASI PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU PROVINSI BANTEN, Menimbang
:
a. bahwa rencana kegiatan LNG Receiving Terminal Bojonegara di Desa Argawana, Kecamatan pulo
Ampel, Kabupaten Serang, provinsi Banten, oleh PT Nusantara Gas Service, merupakan kegiatan yang
wajib memiliki Analisis Mengenai Lingkungan Hidup (AMDAL);
Dampak
b. bahwa
berdasarkan ketentuan pasal 42 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 2T Tahun 2OL2 tentang lzin Lingkungan, bahwa penanggungjawab
Usaha
danf atau Kegiatan Wajib mengajukan permohonan izin lingkungan secara tertulis;
c. bahwa berdasarkan ketentuan pasal Peraturan Pemerintah Nomor 2T Tahun
4T
2Ol2 tentang Izin Lingkungan, Gubernur menerbitkan izin lingkungan;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf
c,
perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal dan pelayanan
Terpadu Provinsi Banten tentang pemberian rzin
Mengingat
:
1.
Lingkungan Kepada pT. NUSANTARA GAS SERVICE Rencana Kegiatan LNG Receiving Terminal Bojonegara di Desa Argawana Kecamatan pulo Ampel Kabupaten Serang provinsi Banten. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang
Konservasi Sumber Daya
Alam Hayati
dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun l99O Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Sa19);
2.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2OO0 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a0 10); 3.
26 Tahun 2OOT tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 1lS, Tambahan Undang-Undang Nomor
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor SS01); 4.
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2OAg tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO9 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
5。
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ot4 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor I Tahun 20 15 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2Ol4 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 6.
Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54,
Tambahan Lembaran Negara Repubtik Indonesia Nomor 3952); 7.
Peraturan Pemerintah Nomor
27 Tahun
2OL2
tentang lzin Lingkungan (Lembaran Negara Republik 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
Indonesia Tahun 2012 Nomor 8。
Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2Ol4 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan
Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 333, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5617); 9.
Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OL4 Nomor 221);
10. Peraturan Daerah Provinsi
Banten Nomor 2 Tahun tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Banten 2O1O - 2030 (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2O1I Nomor 2);
2oll
ll.Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 7 Tahun 2otl tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2OLl nomor 7); 12. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 3 Tahun 2Ot2 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Banten (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2012, Nomor 3); 13. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 10 Tahun
2Ol2 tentang Perlindungan dan
Pengelolaan
Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2072 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 45);
14. Peraturan
Gubernur Banten Nomor 25 Tahun 2Ol2
tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 20Ll tentang Penyelenggaraan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2Ol2 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 11 Tahun 20 15 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 25 Tahun 2Ol2 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 7 Tahun 2OIl tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2OL2 Nomor 11);
Gubernur Banten Nomor 79 Tahun 2015 tentang Pendaftaran Wajib Pajak CabanglLokasi Bagi Pelaku Usaha yang Melakukan Usaha dan/atau Pekerjaan di Provinsi Banten (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2015 Nomor 80); 16. Keputusan Gubernur Banten Nomor : 57OlKep.136Huk/2015 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal
15. Peraturan
Memperhatikan
:
dan Pelayanan Terpadu Provinsi Banten. L. Surat Keputusan Kepala Badan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Banten Nomor : 9O2lKep.106BLHD/VI|2O|6, tanggal 24 Juni 2016 tentang Kelayakan Lingkungan Hidup Rencana Kegiatan
LNG Receiving Terminal Bojonegara di Desa Argawana, Kecamatan Pulo Ampel, Kabupaten Serang, Provinsi Banten, oleh PT Nusantara Gas Service;
2. Surat Pengantar Kepala Badan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Banten Nomor : 660 1895BLHD/VI|2O|6, tanggal 30 Juni 2016, tentang
Penyampaian Permohonan Penandatanganan lzin Lingkungan PT. Nusantara Gas Service; 3. Surat Direktur PT. Nusantara Gas Service Nomor : 23lNGS/ELlVIl2Ol6 tanggal27 Juni 2016 Perihal : Permohonan lzin Lingkungan PT. Nusantara Gas Service.
MEMUTUSKAN:
Menetapkan
:
KESATU
:
Memberikan tzin hngkungan kepada
:
Nama Instansi/ Perusahaan
PT. Nusantara Gas Service
Jenis Usaha danl atau Kegiatan
LNG Receiving Terminal
Penanggungjawab
Agus Haryanto
Jabatan Alamat Kantor
Direktur
Jl. HR Rasuna Said Blok X-5 Nomor 13 Jakarta 12950
(021) 2eO2 t44s l(O2t)
Tlp/Fax
2eO2
I443
Desa Argawana Kecamatan
Lokasi Kegiatan
Puloampel Kabupaten Serang
KEDUA
: Izin
sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mencakup kegiatan meliputi :
1.
Penggunaan Lahan.
Luas
lahan
300.000 m2 (30 Ha), dengan rincian
penggunaan lahan adalah sebagai berikut No
Area
Area Area Area Area
ofTank of Fiare of Vaporizer of Process
Equipment 5
Area of Seawater
Intake 6
(m2)
Luas Lahan Terbangun
Luas Lahan
(m2)
(m2l
tas
A
2 3 4
Luas Lahan
Area of Sawater Channel and
:
Terbuka
53.646 18.430 6.859
11.078
42568
0
18.430
6.859
0
8.267
2.800
5.467
7.398
3.631
3.767
3.123
3.123
0
Outfall 7 8
9
Area of Major
Pipins Rack Area of Admistrative Buildine
7.711
0
7.711
25.505
13373
12132
Area of Main
4.035
4.035
0
Area of Fire Station Area of
2.712
2712
0
Maintainance
2.178
2.178
0
6.716
6.716
0
2.604
2.604
0
5.243
5.243
0
33.435
0
33.435
26.568
0
26.568
Control Buildine 10
12
13
Workshop and Warehouse Area of Sub Station and power qenerator Area of Metering
Station 14 15 16
Area of Utili"
Truck Loading Area (Future) Phase-II Reserved Area
No
Area
Luas Lahan (mη
Terbangun
Luas Lahan Terbuka
fm2)
Fmη
Luas Lahan
214.430
64.352
150.078
71,478
21,45
50,53
Administration Building
990
990
0
2
Center Control
1855
1.855
0
3
Jetty Control Room Main Substation
374 1.620
374 1620
0 0
Maintenance Workshop & Warehouse
1.062
1.062
0
Power House
2.312 144
2.312 144
0 0
60
60
0
24
24
0
768
768
0
605
605
0
275
275
0
312
312
60
60
0 0
」un■ lah
No.A
Persentase (%) No. A
Bangunan
BII 1
Room
4
5
6 7
Main Entrance Gate House#3 Main Entrance Gate House#4 Main Entrance Gate House#S BOG Compressor Shelter BOG Booster Compressor Shelter
8 9 10
12
Instrument Air System Shelter
13 14
Fire Eneine Shelter Diesel Firewater Pump Shelter Chlorinator Shelter
32
32
No.B
10.493
10.493
Persentase (%) No. B C Jala,(Bltol10a,
3,50
3,50
38.864
38.864
0 0 0,00 0
38.864
38.864
0
36.213
0
36.213
11,98
11,57
0,00
300.000
113.709
186.291
100,00
37,90
62,10
15
」unllah
pム ヽ ‐ ァ ihOヽ
Jumle th No.C glTerbuka D IRu‐ ￨● ‐ Hl:介 11 ■ ￨￨ Persentase (%) No. D 」un■ lε th Luas Lahan Total
fNo.A +B+C+D)
Jumle th Persentasc(%)
Total INo.A+B+C+D) t
2.
3. 4.
Penerimaan tenaga kerja konstruksi diperkirakan mencapai 406 (empat ratus enam) orang sesuai dengan klasifikasi dan keterampilan. Mobilisasi peralatan dan material melalui jalur laut dan darat. Pembangunan Base Camp, dengan bangunan non permanen yang akan dibangun disekitar lokasi kegiatan
5.
Kebutuhan air dipasok dari PDAM dan untuk kebutuhan konstruksi konsumsi air diperkirakan sebesar 16.420 Llharil.
6.
Persiapan Lahan. Penataan lahan meliputi penataan lahan yang telah
bersih dari berbagai bangunan terdahulu, ditata sesuai dengan tata letak bangunan yang akan didirikan. Penataan lahan meliputi galian untuk pondasi, pengurLtgan untuk meninggikan lahan, penggalian untuk saluran drainase, serta kegiatan pekerjaan tanah lainnya.
7. Pembangunan Fasilitas Utama dan
Sarana
Penunjang. Pembangunan sarana utama dan penunjangnya akan dilakukan seca-ra bertahap selama sekitar 3 tahun yang
meliputi:
a. Penyiapan sarana pendukung konstruksi, meliputi : 1. Pembuatan sarana kerja seperti tool kit, gudang, area kerja, kantor, kantin, tempat istirahat, workshop, basecamp, concrete
batching plant dan area penyimpanan
2.
b. c.
barang.
Pembuatan prasarana seperti jalan masuk
dan areal parkir kendaraan serta areal penempatan material. 3. Sumber listrik sementara. Penggunaan listrik sementara akan dipasok dari genset dan sumber listrik dari jaringan PLN yang akan disediakan oleh kontraktor. 4. Pembuatan drainase sementara. Sarana pendukung, meliputi : bengkel, kantor, kantor sekuriti, tangki, ORV, kompresor, pompa, metering, substation, lapangan parkir, jalan lingkungan dan saluran drainase. Pembangunan tangki dan fasilitasnya, meliputi: 1. Konstmksi tangki. - Desain tangki secara umum adalah sebagai berikut Data Tangki LNG
Desain umum
Standar
Desain
:
Kapasitas keda: 160.000 m3. Tipe tangki = full containment, Diameter dalam tangki : 78 M Kontainer beton : Atap: Beton berlulang Dinding: Beton pratekar Pondasi tiang pancang: Cast in Place RC Rancangan Tekanan Gas : Maksimum :0,29 kg/cm2G Minimum: - 0,05 ks,/cnPG LNG density: 0,470 Temperature: -165.C (min), 65'C (max)
NFPA 59A-2013
Dasar
-
Material tangki terdiri dari : a. Inner Shell: 9% Ni baja.
b. Outer shell: baja karbon dan beton 2,
bertulang.
Pekerjaan Fasilitas Pendukung
di
Tapak
Terminal LNG.
Fasilitas pendukung pada tapak Terminal LNG, meliputi :
tipe elevated flare, kapasitas maksimum 71.000 kgljam, pilot fuel
a. Flare,
tekanan 4,5 kgl cm2.
b. Fasilitas pompa
: pompa LNG tekanan
rendah kapasitas 4OO rn3lJam, tekanan 17 ,4 kglCm2, pompa LNG tekanan tinggi kapasitas 360 ms f Jam, tekanan 99,7 kglcm2.
c. Fasilitas regasifikasi, tipe regasifikasi Open Rack Vaporizer (ORV) sebanyak 3
unit kapasitas masing-masing 150
tonljam, tekanan operasi 70 kglcm2. d. Fasilitas Kompressor Gas, kapasitas 9,0
tonljam BOG tekanan 8 kgl cm2 dan kapasitas 9,0 ton/jam BOG booster tekanan 70 kgl cm2.
Kelistrikan, sumber tenaga utama dari 5 unit gas engine power
e. Fasilitas
generator kapasitas
masing-masing
sekitar 9,8MW.
f. Fasilitas metering system, gas metering system tipe ultrasonic tekanan operasi
d.
60-70 kglcm2. g. Fasilitas fire and safety. h. Fasilitas dan utilitas operasi. i. Fasilitas air bersih. Pemasangan Pipa Operasi Gas.
Jenis pipa yang akan dibangun adalah sebagai berikut : 1. Pipa unloading dari Jetty ke Tanki LNG ukuran 44" sepanjang sekitar 1.500 m, dibangun diatas pondasi pipa diatas tanah.
2. Return line BOG dari tanki LNG ke jetty ukuran 28" sepanjang sekitar 1.500
3.
4. Pipa gas dari ORV ke metering 5. 6. 7. 8. 8.
m
dibangun diatas pondasi pipa diatas tanah. Pipa regasifikasi dari tanki LNG ke ORV ukuran 2Ou sepanjang sekitar 600 m dibangun diatas pondasi pipa diatas tanah. system
ukuran 30" sepanjang sekitar 800 m. Pipa pemadam kebakaran ukuran 16". Pipa udara tekan untuk system control. Pipa nitrogen untuk keperluan purging. Pekerjaan pipe rack, pipe support, pipe
hanger. Pembangunan Dermaga. Pembangunan dermaga meliputi: a. Pekerjaan platform (ietty head) ukuran 30 m x 50 m, elevasi +6,5M LWS, pada kedalaman laut -14 M -LWS. platform dengan konstruksi beton dan disangga oleh tiang pancarlg baja (steel pile) dan direncanakan dapat disandari oleh kapal LNG yang mampu mengangkut ukuran 216.000 ms LNG. b. Pekerjaan breasting dolphin, 4 unit @ sekitar 10
C.
Pekerjaan mooring dolphin, 6 unit @ sekitar 8 m
x8m. d. ｅ ｒ ｌ．
g.
9.
Pekerjaan trestle, lebar sekitar 14,7 meter panjang sekitar 1.196 meter. Pekerjaan catwalk, lebar sekitar 1,2 m. Elevasi platform +6,5 MLWS, jetty dilengkapi dengan 4 buah breasting dolphin dan 6 buang mooring dolphin yang masing-masing dengan kontruksi beton tiang pancang baja. Platform dan breasting dolphin dilengkapi dengan fender untuk peredam benturan kapal dan bollard untuk pengikat kapal. Sedangkan mooring dolphin hanya dilengkapi dengan bollard. Platform, breastingdolphin, mooringdolphin
dihubungkan dengan catwalk atau gangway sebagai jalan inspeksi. Temporary jetty dan temporary yard handling.
Pengerukan. Pekerjaan pengerukan, meliputi: a. Volume pengerukan.
Pembangunan alur kapal (ship channel) dan pembuatan kolam putar (turning basin) meliputi pengerukan (dredging) dari kedalam laut yang ada menjadi kedalam laut -14 meter. Jumlah volume kerukan (dredging volume) diperkirakan mencapai 2. 100.000 m3.
b.
C.
Metode pengerukan.
Berdasarkan kondisi lokasi yang akan dikeruk tipe kapal yang sesuai adalah TSHD dan CSD dan simple grab dredger. Untuk CSD dan TSHD hampir seluruh material langsung dimasukann ke dalam Hopper, sedangkan air yang terhisap akan mengalir melalui saluran agar material ikutan terendapkan sepanjang saluran tersebut, sedangkan air akan mengalir kembali ke 1aut, sehingga kekeruhan dapat menjadi minimal. Lokasi dumping area. Lokasi pembuangan material kerukan (dumping area) direncanakan berada disebelah utara Pulau Panjang dengan kedalaman lebih dari 20 m dan luas 100 Ha, Berdasarkan Rekomendasi
dari KSOP Kelas I Banten Surat No. PP.2O7 l11 1/KSOP.Btn-15 dengan titik
kordinat: 1. 50 52' 35,04" S dan L06o L0' 18,66" 2. 50 52'35,16" S dan 1060 09'29,88" 3. 50 53'23,88" S dan 1060 10' 18,78" 4. 50 53' 24,OO" S dan 1060 09'30,00" 10.
E. E. E. E.
Penerimaan tenaga kerja operasional diperkirakan mencapai 100 (seratus) orang sesuai dengan klasifikasi dan keterampilan, yang dikelompokkan dalam 2 (dua) bagian, yaitu :
a.
Kelompok pegawai tetap PT. Nusantara Gas Service unit terminal LNG. Kelompok pegawai outsourcing.
1
1.
Operasional Unit Regasifikasi. a. Bahan baku.
Kandungan kimia dalam LNG yang akan
diterima adalah sebagai berikut No
Komponen
1
Methana
2.
Buthana
3.
Pentana dan Turunannya Nitrogen
4.
b.
:
Banyaknya Kandungan (%\
Lebih dari 83% Kurans dari 2,5O Kurang dari O,25
o/o
Kurang dari l,50°
/0
o/o
Sumber LNG yang akan digunakan. LNG didatangkan dari kilang LNG dalam negeri atau import dari luar negeri yang diangkut dengan kapal LNG kapasitas 70.000 216.000 s13 dan dibongkar di dermaga (Jetty) PT. Nusantara Gas Service.
c.
Proses regasifikasi.
Secara umum proses operasional unit regasifikasi terdiri dari beberapa tahap utama, yaitu: 1. Pemuatan LNG dari kapal LNG ke tangki; 2. Penyimpanan LNG dalam tangki; 3. Regasifikasi LNG; 4. Sending out gas hasil regasifikasi. 12.
Pengoperasian Dermaga.
Pengoperasian dermaga utama terdiri dari pengendalian kegiatan dermaga selama sandar, unloading dan lepas sandar dari dermaga. Aktivitas operasional kapal dan pengawalan oleh tug boat termasuk pengendalian lalu lintas bagi kapal-kapal nelayan dan kapal barang industry yang ada disekitar lokasi kegiatan, sedangkan untuk dilaut terbuka akan dikontrol oleh kapal itu sendiri. 13.
Pemeliharaan Fasilitas Terminal LNG dan Dermaga. Kegiatan pemeliharaan LNG Receiving Terminal Bojonegara dan perbaikan program kerja di setiap unit kegiatan dilakukan untuk menjamin kelancaran dalam pengoperasian Terminal LNG. Berikut kapasitas terminal LNG yang akan diselenggarakan : Kapasitas Terminal Send out Ketersediaan
:10.000 ton/hari
melalui pipa Berkelanjutan (2+ jam/hari,
: Natural gas disalurkan
hari/tahun) Service life
: 20 tahun untuk peralatan utama.
365
Alur Pelayaran. Pemeliharaan juga dilakukan untuk alur kapai dan
14. Pemeliharaan
pemeliharaan kolam
putar dengan
kegiatan pengerukan (dredging) bertujuan untuk menjaga kedalaman alur kapal dan kolam putar dari pendangkalan akibat sedimentasi dan pembuangan ke lokasi dumping area seperti berikut ini: a. Pengerukan di dalam kegiatan pemeliharaan alur pelayaran dilakukan untuk menjaga kedalaman alur kapal (Ship Channel) dan kolam putar (turning Basin) aman untuk operasional kapal. Kedalaman laut di area alur kapal dan kolam putar di jaga untuk -14 meter. Volume materal pengerukan akan lebih rendah di bandingkan pada saat kontruksi; b. Lokasi pembuangan material akan mempertimbangkan kesesuaian lokasi, volume
material dredging, serta arahan dari institusi terkait. 15. Rencana Tanggap Darurat (RTD) atau Emergency Response Plan (ERP). Rencana tanggap darurat akan dijelaskan berdasarkan dokumen hazard and operatibility (HAZOPI, laporan studi penilaian dampak kesehatan/sosial/ lingkungan (ESHIA) dan panduan keselamatan kesehatan kerja dan lindungan lingkungan (EHS) IFC. 16. Pengendalian/deteksi kemungkinan kebocoran gas.
a. b.
Pembuangan gas ke flare; Pembuangan non-flare pembuangan gas ke non flare; c. Pembuangan gas engine generator. 17. Mobilisasi dan demobilisasi alat dan material pasca operasi. fasilitas 18. Pembongkaran bangunan dan penunjangnya termasuk pengalihan kepemilikan kegiatan ataupun pembongkarannya sesuai dengan peraturan - peraturan yang ditetapkan oleh instansi berwenang yang berlaku saat itu. 19. Pembongkaran Dermaga.
KETIGA
Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dalam melaksanakan kegiatannya waj ib :
1. Melakukan pengelolaan dampak lingkungan hidup dan pemantauan dampak lingkungan hidup;
2. melakukan pengelolaan dampak
dengan
pendekatan teknologi, sosial ekonomi dan institusi.
KEEMPAT
Kewajiban melakukan pengelolaan dan pemantauan dampak sebagaimana dimaksud dalam diktum KETIGA angka 1 tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.
KELIMA
Selain pemenuhan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam diktum KETIGA pemegang/penerima izin, harus:
1.
2. 3. 4.
5. 6. KEENAM
Melakukan sosialisasi kegiatan kepada pemerintah daerah, tokoh masyarakat serta masyarakat yang terkena dampak dari aktivitas kegiatan tahap pra kontrr.rksi, konstruksi, operasi dan tahap pasca operasi; Mengupayakan aplikasi Reduce, Reuse, dan Recycle (3R) terhadap limbah-limbah yang dihasilkan dari kegiatannya; Melaksanakan ketentuan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan Standard Operating Procedure (SOP); Melakukan perbaikan secara terus-menerus terhadap kehand.alan teknologi yang digunakan dalam rangka meminimalisasi dampak yang diakibatkan dari rencana kegiatan ini; Mendokumentasikan seluruh kegiatan pengelolaan
lingkungan yang dilakukan serta kegiatan lainnya terkait dengan kegiatan-kegiatan tersebut; Melaksanakan Corporate Social Responsibility (CSR) dan Community Development (CD) secara efektif dan tepat sasaran.
Sebelum melaksanakan usaha dan/kegiatan, sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA pemegang/penerima izin wajib
1.
:
melakukan izinf usaha dan/atau izin lainnya yang terkait dengan kegiatannya.
2. memiliki izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH) untuk tahapan konstruksi, operasi dan pasca operasi, berupa : a. Izin Penyimpanan Sementara Limbah Bahan Berbahaya dan Bercun (LB3); b. Izin Pemanfaatan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (LB3).
KETU」 UH
Pemegang/penerima izin sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU wajib menyusun laporan pelaksanaan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam diktum KEEMPAT paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun sejak Keputusan ini ditetapkan dan menyampaikannya kepada
1.
:
Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan;
2. Gubernur Banten melalui Kepala 3.
Badan
Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Banten; Bupati Serang melalui Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Serang;
KEDELAPAN
Apabila dalam pelaksanaan usaha danlatau kegiatan timbul dampak lingkungan hidup di luar dampak yang wajib dikelola sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini, pemegang/penerima izin wajib melaporkan kepada instansi sebagaimana dimaksud dalam diktum KETUJUH paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diketahuinya timbulan dampak lingkungan hidup di luar dampak penting yang wajib dikelola.
KESEMBILAN
Terhadap pelaksanaan lzin Lingkungan ini Gubernur menugaskan Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup (PPLH) untuk melakukan pengawasan.
KESEPULUH
Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESEMBILAN dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.
KESEBELAS
Pemegang/penerima izin sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU wajib mengajukan permohonan perubahan izin lingkungan apabila terjadi perubahan atas rencana usaha danf atav kegiatannya dan/atau oleh sebab lain sesuai dengan kriteria perubahan yang
tercantum dalam pasal
50 Peraturan Pemerintah
Nomor 27 tahun 2Ol2 tentang Izin Lingkungan.
KEDUABELAS
Keputusan ini berlaku sama dengan masa berlakunya izin usaha danf atau kegiatan.
KETIGABELAS
:
Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Serang pada tanggal :
」 UL 20:6
a.no GUBERNUR BANTEN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN PELAYANAN TERPADU SI BANTEN,
SUHARSO Tembusan disampaikan Kepada Yth: 1. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia; 2. Gubernur Banten; 3. Bupati Serang; 4. Kepala Badan Lingkungan Hidup Daerah provinsi Banten; 5. Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Serang.
