BUPATI TULmGAGUNG PERATURAN BUPATI TULUNGAGUNG NOMOR 34 TAHUN 2013 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATU― DAERAH KABUPATEN TULUNOAGUHG NOMOR ll TAHUN 2011 N TERMINAL PENUMPANG TENTANC PENYELENGG― DENOAN―
MAT TUHW YANG MAHAコ
困A
BUPATI TT'LI'NGAGT'ITG,
ヘ
Menimbang
: bahwa untuk melaksanakan
ketentuan Pasal 8 ayat (6), Pasal
24 ayat (4), Pasal 25 ayat (4), Pasai 29 ayat (4), Pasal 3O ayat (7), Pasal 32 ayat (3), dan Pasal 36 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten T\rlungagung Nomor 11 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Terminal Penumpang, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten T\rlungagung Nomor 11 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Terminal Penumpang
Mengingat
: 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2OO4 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2OO8 (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
2.
Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2OO4 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 132, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 44441;
Ｌ ′
3.
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2OO9 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO9 Nomor 96, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5O25);
4.
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2OO9 tentang Pelayanan Pubtik (Irmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO9 Nomor LL2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5.
6.
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2OO9 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Iembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO9 Nomor 13O, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5O49);
UndanpUndang Nomor
12 Tahun 20ll
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 20ll Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7.
Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3527);
8.
9.
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529); Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 64, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 3530)
1O.
11.
;
Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2OO6 tentang Jalan (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2OO7 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (l.embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
し
12.
Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2O1O tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungu.tan
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OlO Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161); 13.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2OO6 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2l Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
14.
;
Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 31 Tahun 1995, tentang Terminal Transportasi Jalan;
15.
Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor
11
Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Terminal Penumpang (Lembaran Daerah Kabupaten T\rlungagung Tahun 2011 Nomor O5 Seri C);
ヘ
16.
Peraturan Daerah Kabupaten T\iungagung Nomor 16 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupa.ten Tulungagung Tahun 2011Nomor 02 Seri D);
17.
Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2011 tentang T\rgas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Komunikasi dan
Informatika Kabupaten T\rlungagung (Berita Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2Ol1 Nomor 37)
HEEUTU8-: Ienetaph 8-―
D― ― ― I BUPAn T― NC― ― PERATURAF DAE― ⅡOHoR UPATEH TULmCACmO ― ■■ TA- 20■ 1 -THO nH― mccA― TE― NAL PEH― ‐ C BAB I
KETENTUAN… Pasal
1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan
:
1.
Daerah adalah Kabupaten T\rlungagung.
2. 3.
Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tulungagung.
Bupati adalah Bupati Tulungagung.
し
4. 5.
Dewan Perwakilan Ralryat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten I\rlungagung. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tulungagung.
6.
Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten T\rlungagung.
7.
UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Terminal Penumpang Kabupaten T\rlungagung
8. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Tulungagung. 9. Badan adalah suatu bentuk usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, persero€rn lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, ftrma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk usaha lainnya.
Umum adalah setiap Kendaraan yang digunakan untuk angkutan barang dan/atau orang dengan dipungut bayaran. 11. Terminal adalah pangkalan Kendaraan Bermotor Umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan orang
10. Kendaraan Bermotor
dan/atau barang, serta perpindahan moda angkutan. 12. Mobil Penumpang adalah kendaraan bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk maksimal 8 (delapan) orang, termasuk untuk pengemudi atau yang beratnya tidak lebih dari 35OO (tiga ribu lima ratus ) kilogram. 13. Mobil Bus adalah kendaraan bermotor angkutan orErng yang memiliki tempat
duduk lebih dari
8
(delapan) orang, terrrasuk
untuk pengemudi atau yang
beratnya lebih dari 35OO (tiga ribu tima ratus) kilogram. 14. Sepeda
Motor adalah Kendaraan Bermotor beroda dua dengan atau tanpa
rumah-rumah dan dengan atau tanpa kereta samping atau Kendaraan Bermotor beroda tiga tanpa rumah-rumah. 15.
Angkutan Pedesaan adalah angkutan dari satu tempat ke tempat lain dalam satu daerah kabupaten yang tidak bersinggungan dengan trayek angkutan perkotaan.
16.
Jalur Pemberangkatan Kendaraan Umum adalah pelataran di dalam terminal penumpzrng yang disediakan bagr kendaraan umum untuk menaikkan penumpang.
4
じ
17.
Jalur Kedatangan Kendaraan Umum adalah pelataran di dalam terminal penumpang yang disediakan bagi kendaraan umum untuk menurunkan penump€urg.
18.
Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
19. Retribusi Terminal yang selanjutnya disebut
retribusi adalah pungutan retribusi
atas pelayanan penyediaan fasilitas terminal oleh Pemerintah Daerah.
Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundangundangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau Pemotong retribusi. 2l.Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan pelayanan penyediaan fasilitas 20.
terminal. 22.
Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
kbih
Bayar untuk selanjutnya disingkat SKRDLB adalah Surat Ketetapan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jurnlah kredit retribusi besar dari retribusi yang
23. Surat Ketetapan Retribusi Daerah
terhutang atau tidak seharusnya terhutang. 24. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat
untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
^
25. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap
SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDLB yang diqiukan oleh wajib retribusi.
BAB II
TERmNAL…
PNG
Pasal 2
Terminal Penumpang Kabupaten T\rlungagung merupakan Terminal Penumpang Tipe A.
し
BAB
PROSEDUR DAH TATA C―
襲
Ш
BEmH―
PDHHPATN m08
Pasal 3
(1)
Setiap orang yang menggunakan fasilitas terminal penumpang yang bersifat tetap, wajib memperoleh hak penempatan kios terlebih dahulu dari Bupati. (21 Bupati dapat melimpahkan kewenangan pemberian hak penempatan kios kepada Kepala Dinas. Pasal 4
(1)
Untuk memperoleh hak penempatan kios sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), setiap orang wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut :
a. mengajukan Surat Permohonan; b. foto copy Kartu Tanda Penduduk
(KTP) dengan menunjukkan aslinya;
c. foto copy Kartu Keluarga ( KK ); d. pas photo berwarna ukuran 4 x 6 sebanyak 2 lembar; dan e. surat pernyataan kesangguPan. (21 Apabila persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sudah lengkap maka akan diterbitkan Buku Hak Penempatan Kios.
pernyataan kesanggupan dan buku hak penempatan kios sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (21 tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.
(3) Bentuk surat permohonan, surat
Pasal 5
(1) (2)
Hak Penempatan Kios diberikan dalam jangka waktu 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang dengan mengajukan Surat Permohonan. Perpanjangan Hak Penempatan Kios sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh pemegang Hak Penempatan Kios paling lambat 1 (satu) bulan sebelum jangka waktu Hak Penempatan yang lama berakhir. Pasal 6
(1)
Hak Penempatan Kios berakhir apabila
a. b. c. d.
:
tanah dan/ atau kios dibutuhkan oleh Pemerintah Daerah; pemegang Hak Penempatan Kios meninggal dunia; masa berlaku Hak Penempatan Kios telah selesai dan tidak diperpanjang; pemegang Hak Penempatan Kios mengundurkan diri/ mengembalikan Hak Penempatan Kios;
し
(21 Hak Penempatan Kios dapat dicabut oleh Kepala Dinas apabila:
a.
pemeg.rng hak penempatan Kios tidak membayar retribusi selama
3
(tiga)
bulan berturut-turut;
b. (3)
pemegang hak penempatan Kios melakukan perbuatan tidak sesuai dengan Surat Pernyataan;
Sebelum hak penempatan kios dicabut terlebih dahulu diberikan teguran secara tertulis sebanyak 3 {tiga) kdi berturut-turut dalam jangka waktu masing-masing teguran adalah 7 (tujuh) hari kalender.
BAB
TATA C―
Ⅳ
CUTJ―
nLAXSN―
BUSI
―
Pasal 7
(1) Retribusi dipungut
dengan menggunakan SKRD atau Dokumen lain yang
dipersamakan;
(21 Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)
berupa karcis;
(3)
Bentuk dokumen laln selqgaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran II Peraturan BuPati ini. Pasa1 8
(1)Rctribusi dibayarkan oleh Waiib Retribust
2)Pembayaran rctribusi dilakukan di UPTD;
͡
(3) Hasu retribusi dihiinpun oleh Bendahara PeneHmaan Pembantu (BPPl ke Bendahara Pene― aan(BP)Dhas dan disetor secara bruto ke Kas Daerah paling lambat l X 24」 am;
BAB V PEHACI― ― RIBUSI Pasal 9
(1)
penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
l2l
Penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui surat Teguran/ peringatan/ surat lain yang sejenis yang diterbitkan oleh Kepala Dinas.
7
し
(3) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal (4)
surat teguran/ peringatan/ surat lain yang sejenis, Wajib Retribusi harus melunasi retribusi yang terutang. Apabila sampai batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Wajib Retribusi belum melunasi retribusi yang terutang, maka diterbitkan sTRD. Pasal 10
(3)' Format Surat Teguran dan STRD sebagaimana dimaksud dalam Pasd 6 ayat
Pasalgayat(2)danayat(4),tercantumdalamlampiranlllPeraturanBupatiini.
PT,IEERIAT xERIrGAxAr,
BAB VI PEIIGI,RAIIGAI{ DAIf PEUBEBAaAI{ REIRIBUSI Pasal 11
(1) Bupati dapat memberikan
PengurangErn, keringanan
dan
pembebasan
retribusi;
(2)
dimaksud Pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana Retribusi; pada ayat (1) diberikan dengan memperhatikan kemampuan Wajib retrtibusi cara pengajuan pengurangan, keringanan dan pembebasan
(3) Tata
l'ampiran IV Peraturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam BuPati ini.
BAB VII PEI|GEUAALIAI{ IIELEBIHAIT PEIBAYANAI{ REfRIBUSI Pasal 12
Ataskelebihanpembayaranretribusi,wajibRetribusidapatmengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati'
(2)
(3)
permohonan Dalam jangka waktu 6 (enam) bulan' sejak diterimanya pada p.rrg"*U"fi"o kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud
ayat (1), Bupati harus memberikan keputusan' pada ayat (2) telah Apabila dalam janeka waktu sebagaimana dimaksud permohonan ditampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan' SKRDLB harus pengernbalian pembayaran retribusi dianggap dikabulkan dan iit"t-Ui t n dalam jangka waktu Paling lama 1 (satu) bulan'
8
し
(4)
(5)
Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut. Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilalrukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
(6)
Jika pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2o/o (dta persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran retribusi. Pasal 13
(2)
Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dilakukan oleh Wajib Retribusi secara tertulis. Format Surat Permohonan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran V Peraturan Bupati ini. Pasal 14
Dalam hal permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dikabulkan oleh Bupati, maka Wajib Retribusi mengambil pengembalian kelebihan pembayaran retribusi di Dinas.
BAB
PENG―
―
ⅥΠ
PIUTNG―
RIBUSI
͡
Pasal 15
Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan. Pasal 16 (1)
Dalam hal penagihan retribusi telah kedaluarsa, maka Kepala Dinas meng4jukan usulan penetapan penghapusan piutang retribusi kepada Bupati.
(2)
Bupati berdasarkan usulan penetapan penghapusan piutang retribusi dari Kepala Dinas menerbitkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi.
じ
BAB
SAI|XSI
IX
AI'UffI
TRASI
Pasal 17
(1)
Setiap pemegang hak penempatan kios yang melanggar ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Tutungagung Nomor 11 Tahun 2OlL tentang Penyelenggaraan Terminal Penumpang dan Peraturan Bupati ini dapat dikenai sanksi administrasi berupa :
a. teguran tertulis; b. penutupan sementara kegiatan usaha; dan c. pencabutan hak penempatan. {21 Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang
membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2o/o (drua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD. Pasal 18
Teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal L7 ayat (1) huruf a dilakukan oleh Kepala Dinas secara bertahap dengan ketentuan :
a. teguran tertulis I; b. apabila teguran tertulis I dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak diterbitkan
c.
tidak dipatuhi, maka dapat diterbitkan tegutan tertulis II; apabila teguran tertulis II dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak diterbitkan tidak dipatuhi, maka dapat diterbitlan teguran tertulis III. Pasal 19
(1)
Penutupan sementara kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b dilakukan apabila pemegang hak penempatan tidak mematuhi teguran tertulis III dalam jangka 7 (tqjuh) hari sejak diterbitkannya teguran tersebut.
l2l
Penutupan sementara kegiatan usaha ssebagaimana dimaksud pada ayat (l) dituangakan ke dalam Berita Acara Penutupan Sementara Kegiatan Usaha disertai dengan penarikan Buku Hak Penempatan.
(3)
Selama p€nutupan sementara kegiatan usaha, pemegang hak penempatan dilarang melakukan kegiatan usaha.
(4) Hak penempata-n yang telah diberhentikan
sementara dapat diberlakukan kembali apabila pemegang hak penempatan telah melaksanakan peringatan sebagaimana tercantum dalam teguran tertulis IIL
10
し
(5)
Pemberian kembali hak penempatan sebagaimana dimaksud pada ayat dengan cara menyerahkan kembali Buku Hak Penempatan.
(4)
Pasal 20
(1)
Pencabutan hak penempatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf c dapat dilaksanakan secara langsung apabila pemegang Buku Hak Penempatan tidak melaksanakan ketentuan-ketentuan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Penutupan Sementara Kegiatan Usaha dalam jangka waktu 7 (tqiuh) hari sejak diterbitkan.
(21 Pencabutan hak penempatan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan ke dalam Surat Keputusan Pencabutan Hak Penempatan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas. Pasal 21
(l)
Pengenaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, dapat dijatuhkan secara :
a. b.
bertahap; dan bebas.
(21 Untuk menentukan penjatuhan sanksi administrasi secara bertahap atau bebas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memperhatikan pertimbanganpertimbangan:
a. berat dan ringannya jenis pelanggagaran yang dilakukan; atau b. tingkat kepatuhan penyelenggara terhadap pemenuhErn perintah atau kewajiban yang ditentukan dalam sanksi administrasi. Pasa1 22
(l)
Dalam hal selama diberlakukan penutupan sementara kegiatan usaha atau setelah dilakukan pencabutan hak penempatan, pemegang hak penempatan masih melakukan usahanya, maka dapat dilakukan tindakan polisionil oleh Pemerintah Daerah.
(21 Tindakan polisionil sebagaimna dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengusiran secara paksa.
BA'B
X
I{ETEI{?T'AIT PBITUTT'P Pasal 23
Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. 11
し
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten T\rlungagung.
Ditetapkan di T\rlungagung pada tanggal NoV 2013
!t
BI'PATI TI'LT'IfGAGT'IIG,
Diundangkan di T\rlungagung pada 11 Nopember 2Ol3
Pembina Utama Madya NIP.195909191990031006 Berita Dacrah Kabupaten Tulungavg Tahun 2013 Nomor 34
12
/
LAMPIRAN I :PERATURAN BUPATI TULUNGAGUNG NOMOR : 鋼 TAHUN 2013
TANGGAL
: :￨「 、 OV
20;3
Contoh l.
BENTUK PERMOHONAN HAK PENEMPATAN KIOS Tulungagung, Perihal : Permohonan Penerbitan Hak Penemoatan Kios
Kepada,
Yth Bpk BuPAT!TULUNGAGUNG cq Kepala DISHUBKOM!NF0 Kabupaten Tulungagung di‐
︵ ︶
Yang bertanda tangan di bawah ini saya Nama TempaUTanggal Lahir (Umur) :
Pekerjaan Tinggal
Alamat Tempat
TULUNGAGUNG
:
: :
9engan ini mengajukan permohonan Hak Menempati Fasilitas Kios yang terletak di Terminal Penumpang Kabupaten Tulungagung dengan rincian sebagai Oerikut : Nomor Kios Ukuran/Luas Untuk jenis ...................... Terhitungmulaitanggal ......................
dagangan
: : Sampaidengantanggal :
........................
Demikian untuk menjadikan periksa, dan atas terkabulnya permohonan ini
disampaikan terima kasih
︵ ︶
Hormat kami,
(...........nama pemohon..........) l.ampiran:
t.
Foto copy KIP iotbaru (1 bnbeo 3x4 crn (2
2. P8s Foto bonf,ama 3. Surat Psmyataan
lfiter)
13
Contoh 2.
BENTUK SURAT PERNYAT― SURAT PERNVATAAN Yang bertanda targan di bawah ini Nama Pekerjaan Alamat Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya sanggup/bersedia untuk: 1. Tunduk dan taat pada peraturan yang berlaku; 2. Membayar pajak dan/atau retribusi sesuai kotentuan yang berlaku; 5. frfemefitrari keamanan, ketertiban, kebersihan, kesehatan, dan keindahan di dalam kios dan di lingkungan sekitar kios; a. UimatJtri larangan mengubah dan/atau menambah bangunan kios kecuali setelah mendapat izin dari Kepala Dnas; 5. Mematuhi larangan mengganti jenis usaha tanpa izin tertulis dari Kepala Dinas; 6. Mematuhi larangan memanfaatkan kios sebagai tempat tinggal; 7. Mematuhi tarangan memperdagangkan barang dan/atau jasa yang dapat mengganggu fungsi terminal dan mengganggu lingkungan sekitar kios; 8. Mematuhi larangan mempirdag-angkan barang dan/atau jasa yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; terse-but kepada orang 9. irilematuhi'larangan memind-ankin fiaknya atau menyewakan tempat dan me-ndapatkan persetujuan pemindahtanganan/balik nama dari Kepala Dinas; iain "eUetrm kios dan tiOjf ar.an meminta ganti rugi pada Pemerintah Daerah apabila kios rO. frrenlnggaiian tersebu[ akan digunakan untuk keperluan Pemerintah'
-
penuh tanggung Demikian surat Pemyataan ini saya buat dengan sebenar-benamya dengan jawab untuk dipergunakan sebagaimana mestinya' Tulungagung, ａ ｇ ｎ ｍ
menyatakan,
︵ 一
pemohon.............)
14
し
Contoh 3.
FORMAT BUKU HAK PENEMPATAN KIOS Nomor:551.22/
109/20
¨
͡
BUKU HAK PENEMPATAN K:OS TERMiNAL GAYATRl
KABUPATEN TULUNGAGUNG
Buku Ini adalah milik Dinas Perhubungan komunikasi dan Infomratikq apabila ditemukan harap dikembalikan kepada Kantor UPT Terminal Penumpang " GAYATRI " Kabupaten Tulungagung. ͡ ヽ―
Diterbitkan No.
Oleh
Register
: Dinas Perhubungan komunikasi dan Informatika Kabupaten Tulungagung
: ..................
15
し
Keterangan: 1. Dasar Hukum Pemberian Hak Penempatan Kios adalah Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Terminal Penumpang, Bab Vl pasal 8 yg berbunyi : a) Setiap Pedagang / Pengusaha yang menggunakan Fasilitas Terminal wajib memperoleh Hak Penempatan terlebih dahulu dari Kepala Dinas. b) Terhadap Pemberian Hak Penempatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan kontribusi sebesar 15Yo dan Retribusi selama 2 (dua) tahun. Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dibayar lunas sebelum Hak Penempatan disahkan. d) Hak Penempatan sebagaimana dimaksud pada ayat ('l) bedaku selama 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang e) Hak Penempatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh dialihkan kepada pihak lain tanpa persetujuan dari Kepala Dinas. Prosedur dan Tata cara pemberian Hak Penempatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. Pemegang Buku ini dilarang mengadakan perubahan pada lembar - lembamya.
c)
f)
︵ ．
2.
‐
2‐
I.KETERANGAN TEMPAT Nama
Alemet Nomor Kios
Ukuran ︵ ︶
Luas
Tipe Kios
‐
3‐
16
し
‖。:DENTITAS
PEMEGANG HAK
Nama
Tempat, Tanggal Foto
bhir
Pekerjaan
Alamat No. KTP Masa Berlaku
Tulungagung,
Tanda Tangan Pemegang Hak Penempatan
An. Bupati Tulungagung Kepala Dinas Periubungan Komrmikasi dan Informalika
͡
‐
4‐
︵ 一
DiNAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASi DAN INFORMATIKA
KABUPATEN TULUNGAGUNG ‐
5‐
17
し
Contoh 4.
BDNTUK―
PENEMPATN KIOS KOP D:NAS
SuRAT HAK PENEMPATAN K10S
NOMOR:… ……………………………
Yang bertanda tangan dibawah
Nama
ini
:
:
NIP
:
Jabaten
: Kepala Dinas atas nama Bupati Tulungagung, dalam hal ini bertindak untuk dan
atas nama Pemeriniah Kabupalen Tulungagung Memb€rikan izin kepada :
Nama Alamat
: ;
Untuk b€riualan/usaha ....................................dengan ketentuan sebagai berikut : lzin berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) trahun, terhitung mulaitenggal ..............................8,/d tanggal ...................... Unluk perpaniangan hak penempatan , pemogang hak penempatan waiib mengajukan pornohonsn kembali paling lambat 1 (salu) buhn sebelum hak penempalan hak penempatan berakhit: Pemeg€ng hak pen€mpatan dapat mengajukan perpaniangan apabih semua kewajibannya tehh dipenuhi dan tidak ad€ tunggaksn ;
1. 2. 3. 4. Pernogang hak ponempatan wEjib mambayar Retdbusi Kios, sesuai dsngan Pgreturan Daoreh Nomor 11 Tahun 201 I tentang Penyel€nggarasn T6rminal P€numpang; 5. Retribusi kios dipungut p€r bulan oleh Petugas dengan sistem karcis; 6. Apabih pemegang hak p€nempatan lidak membayar retribusi s€bagaimana dimaksud pada nomor 4 selama 3 (tiga) 7. 8. 9.
bulan bertuM-turut, maka hak penempalan penggunaan kios dk5but setelah terbblh dulu dib€ri teguren secara lertulis sebanyak 3 (tiga) kali bertunn-turut dalam.iangka masing-masing bguran dalah 7 (tujuh) hari kalender; Pemegsng hak penompatan wajib m€ntsati dan tunduk pada Peraturan yang berbku; Pgmeg8ng hd( penempatan vuaiib memelihara keamamn, ketortiban, keb€rsihan, kesehatan, dan keindahan di
dalam kios dan di lingkung€n sekitar kio6; Pemegsng hak pen€mpatan dilarang monggentijenis usaha ksqlali seialah m€ndapat izin dad Kepah Dinas: 10. Pemeg6ng hak pensmpdan dilarang mengubah den/alau menambsh bangunan kios kecuali sotelah mendepat hak penempatan dari Kopah Oinasi 11. Pemegang hak p€nempatan dilarang melimpahkan sebagian atau soluruh haknya kepada pihak lain kecuali sudeh mendapatkan hak penompatan dari Kepala Dinas
12. fuebila terjadi pemindahtanganan/balik nama hd( ponempaten, maka panerima hak penempatan dikenakan biaya balik nama hak penempat8n kios sesuai Peraturan yang bedaku;
13. Kios dilarang dipergunakan sobsgai tempat linggautomalam; 14. Surat hak ponempatan berakhir apabila :
︵ ︶
a. masa berlakunya hak p€nompatan tersebut nomor I t€lah berakhi[ b. pemegang hak p€nempatan 6dak membayar rBtribusi solalrla 3 (lba) buhn bqturut-tjrut; c. pemegang hak penempatan moninggaldunia; d. pemegang I hak p€nempatan mongundu;ksn diri/rnongGmbalikan surat hak penempatan; e. ki6 tidak dipergunakan untuk lempat usaha saauai ketenluan yang tercantum dalam surat hak penempatan s€hma 3 (tiga) bulan beriunrHurut: f. kio6 dibutuhkan untuk kep€rluan Pem€rintah Daerah.
(¨
Pemogang
lzin
_ nama¨
)
Dit€tapkan di : Tulungagung Pada Tanggal : a.n. Bupali Tulungaung Kepala Dinas, (… …… nama… ……
)
¨」abatan… … …N:P… …
18
し
Contoh 5。
PENEMPATAN KIOS
BENTUK PERMOHONAN PERPANJANeAN― Kepada,
Penhal:,oFInChOnen Perpanlattn
pa:o SKPD
Yth K●
Surat Hak Perlm● 就 an Юos di―
TULUNGAGUNG
Dengan homat, Untuk menladikan pe“ ksa bahwa Surat Hak Penempatan KIos Nolllor
■…… Ⅲ temnggal
Nama
Alamal Pekerjaan Untuk Kios Nomor Akan berakhir tanggal
S€hubungan dengan hal lers€brrt di atas, saya motpn agar Sural Hak Penernpatan Kbs lersehn dapat diperpanjang. Melengkapi syarat-syarat yang dipedukan , maka borsama ini saya lampirkan : Surat izin Penggunaan Kios lrang lama (asli) Nomor :..........................; Foto copy Kartu Tanda Penduduk (l(TP)/Akta Pendirian Badan Usaha yang masih bertaku'l Tanda bukti/kuitansi pelunasan pembayaran retibusi bulan torakhir: Materai senilai Rp 6.000,- (enem ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembal: Pas fdo berirama ukuran 4)(6 sebanyak 2 (dua) lernbar.
1. 2. 3. 4. 5.
Demikian pemohonan saya, atas pedlatiannya disampaikan terima kasih. Hormal saya,
.......potor'disini..
.. .. 1.........11IL.T*.1*......')
TANDA TERIf,A PERSYARATAT{ PER OHOI{AI{ PERPANJANGAN SURAT HAK PEI{EHPATAN KIOS elah diterima dari Nama
:
Alamat
︵ ﹂
Pekerraan Untuk Kios Nomor
copy Kanu Tanda Penduduk(KTP)rAkta Pendirlan 3adan
・ ●oretlPi‖ h salah salu
Tulungagung, Petugas Pen€rima, (.......nama..........)
BUPAT= ｈり
19
LAMPIRAN II :PERATURAN BUPATI TULUNGAGUNG NOMOR : 鋼 TAHUN 2013
BENTUK―
CIS RETHBUSI
1. ILrctu Rctrlbusi Pelayaaea Peruapahan/Kcbordhan Xtor mRC:3 RETR:BuS:PELAYANAN PERSAMPAHAN′
KEBERSIHAN
M猟 鉛
Rp.5。 000,・
SERi:A
N9 000901
͡
2.
棚 :閻 器淵
N松
SERl:A
N9ooo9ol
Rp.5口 000,・
Karctr Retribuct Pela5ranaa Persampahan/Kcbcrdhan Bu.r
KEBERSittN PERSA‖ PAHA‖ ′ DASAR HUKU鵜 PERDA N000R 19 TAHUN 2040
͡
Rp.5410,‐
sER:A
134001ご
N913401'1
20
Rp.5011,‐
I{erclB Rctribust Pelayanaa Persampahan/Keberslhan ltloa Bus/Uftl
TAmA PEHBAYARAH田 印田WS
９ ¨
3.
PEMERIN「AH KABUPATEN TULUNGAGUNG
PELAYMI
目日咽na“ り酬ぃ灘′EnSIHA‖ HPAll TE― ‖ 1 8tlS′ HPU 倒ヽ
TANDA::霧
“
Rp.200,‐ SERI:A
N9 o26001
4.
闘録餓∬理聾露翻PTA‖
SAlmH TERM:NAL NON BtlS′ MPU DASAR HUKU‖ PERDA NO.19 TAHUN 2010
Nq
・
tlz ijoo
t
:°・
゛
Rp.200ダ
Karcts Retribugl Bus Cepat ]
WATEHTULU‖ m6U‖ G
RETR18Utt TER‖ ￨‖ AL
― PCRDA融
BUS CEPAT
OR
ll TAHUN 2011
R-O TER麟 Rp l.500,・
SER18 A
…
025001
5.
:NAL
EuS CEP肝 日り摯電JttDO,‐
」耳■11
SER8:A 卜
I(arcls Retrlbusl Bus lambat
TRm
―als闘 闘
理 Ψ響 鸞 醐靱 撃 :
薇事 10000,‐
SERI:A
N9 1550011
RETR:BuS:TERM:N熱 ・ ・ ■ 馬 LAMBAT 3
Rp電 .000,‐
..
r refta Oaa$x ta UAXIU Gl,rf l&r{rl teurJ s ru rL HgI ltltllt l
?
sERl
: A N9' 135001
tF
21
し
6. Xarctl Retrlbusl AryLuta! Pcdcsa.n REmlSI… : N : m―
PBINAHVATEHT眈脚 PERDA NOMOR:1l TAHUN 2011
RETRIBuSI TER‖ iNAL Rp 500,Ⅲ
ANeKuTAN EDEmN
I
Rp 500,‐
....=
SER::A
熙
1重
7. I(arct
再 I「 」
SE劇
:
:AN9 130001
Retrlbuat Tempat Btro PcrJalanan
9
8
12 13 14
10
AH mBUPAIEN ulNGAGUNG TAPDA口ほBAYARAN RmlBU9 TEMPAT 目日協□劇い 「
1
BIRO PERJALANAN
SERl:A
V ll
IX
測
V
N9o08002:
16
X
PERDA NOMOR: 1l TAHON 2011
IV
.
ｂ 一
1 :
1 21し
RP。 7.000,…
N9oo8002 Rp.7.000,‐
VI
Xl
28 29 30 31 0 17 18 re ! 201 21 22 23 24 25 26 27
8. Krrcts Retrlbusl
TemPat Wanrag
͡
: I
H
V VI
0
6
7
8
9
10
12 13 14 15 16
PEMERINTAH KABllPATEN■ lmGACUNIG
Vll
TANDA PEMBAYARAN RErRIBUSi TEMPAT
Vlll
WARUNG
sFRF A
IX
・
N? )15001 Rp.5.000,‐ 17!13l19 20
21 22 23 24 25 26 27 28 29
XII ＬＪ
N?｀ 331}01
IV
4
Ж ハ。 υ 一
SERl:A
213
■■
1
ｂ ¨
Rp.5.000,‐
30,
22
し
9.
Karctu Rctrlburt PerHr Kcnderaan Pcagantar dl Tormlnal
XARC:S PARIIR‖
[10ARAll
PEttGAlTAR O:TERLlllAL
UNTUK SEDANC,MINI BUS DAN SEJENISNYA
Rp.1.000リ コ
TAH KABllPATE‖ TttU‖ GAGUNG PEME寵 ‖
PERDA NOttOR:1l Tahun 2011 mncls ttκ tt IEIDARAAlPEIGAHTARⅡ TER朧1lL
UNTUK SEDAN,MINIBuS DAN SEJENISNYA
Rp.1.000,・
SER::A １■ 一〇 一〇 一２ 一〇 ヽ ０ 一
N?
͡
͡
23
LAMPIRAN HI :PERATURAN BUPATI TULUNGAGUNG NOMOR : % TAHUN 2013 TANGGAL : 1 l NOV 2o13
Contoh l.
PERT―
BENTUK TEC― KOP DINAS
Tulungagung,
Nomor
ノ
ノ
′
Kepada, Yth. ............................. Kios Nomor............Terminal Gayatri Kabupaten Tulungaung di-
Segera
Sifat
Lampiran Pe● hal
T∞ uran Pertama
TULUNGAGUNG
Diberitahukan dengan hormat, bahwa menunrt pembukuan kami, .sebesar Retribusi Kios atas nama Saudara untuk Bulan
͡
Rp ............... ...(..... . .............
.
............) belum dibayar.
Sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah tanggal pengeluaran surat ini supaya segera dibayar melalui Kantor UPTD (Unit Pelaksana Teknis Daerah) Terminal Penumpang Tulungagung pada : Hari Had Hari
Senin-Kamis : : Jumat : Sabtu
Pukul 08.00-13.30W8 Pukul 08.00 - 10.30 WlB Pukul 08.00 - 12.00 WB
Demikian atas perhatiannya kami sampaiakan terima kasih. Kepala Dinas,
(… … …
͡
nama…
……
… …Pangkat… … …. N!P. ¨
Tembusan disampaikan kepada: l
Yth Bupati Tulungagung sebo9ai:aporan
2 Ars:p
24
)
Contoh 2.
BENTUK TEGURAN KEDUA KOP D:NAS Tulungagung,
Nomor Sifat Lampiran Perihal
ltt
Kepada,
Segera
Yth............................ Kios Nomor............Terminal Gayatri
Teouran Kedua
Kabupaten Tutungaung di-
TULUNGAGUNG
Diberitahukan deqgan hormat, bahwa menurut pembukuan kami, aahaaar Retribusi Kios atas nama Saudara untuk Bulan Rp ...............
belum dibayar.
surat kami Nomor :
:
........./.........I
.. .. ... .
.l
......
.
Teguran Pertama.
S€hubungan dengan hal tersobut diatas, maka s€lambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah tanggal pengeluaran Burat ini supaya segera dibayar melalui Kantor UPTD (Unit Teknis Daerah) Terminal Penumpang Tulungagung
- Kamis : Pukul 08.00 - i3.30WB Jumat : Pukul 08.00 - 10.30 wlB Sabtu :Pukut 08.00-i2.00WtB
Hari Senin Hari Hari
Demikian atas perhatiannya kami sampaiakan terima kasih. Kepala Dinas,
(..........nama............) ....,..Pangkat....... .......NtP....... Tembusan disampaikan kepada : 1. Yth. Bupati Tulungagung sebagai laporan 2. Arsip.
25
し
Contoh 3.
BENTUK TEGURAN KmIGA KOP DINAS Tulungagung,
Nomor
′
ノ
′
srd
Segera
Lampiran Penha!
Tequran Ketioa
Kepada, Yth. ................... ......... Kios Nomor............Terminal Gayatri Kabupaten Tulungaung di-
TULUT{GAGUNG
Menunjuk Surat Kami : '1. Nomor '. ......1.......1.......1......tan99a1 ............Periha| : Teguran Pertama 2. Nomor: ......1.......1.......1.......tan99a1 ............Perihal : Teguran Kedua
Maka dengan ini kam! peringatkan agar Saudara segera memenuhi kewajiban membayar Retribusi Kios atas nama Saudara untuk bulan ..............sebesar Rp ......................(.......................).
Sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah tanggal pengeluaran surat ini supaya segera dibayar melalui Kantor UPTD (Unil Pelaksana Teknis Daerah) Terminal Penumpang Tulungagung pada:
Kamis Jumat Sabtu
Hari Senin Hari Hari
-
:
Pukul 08.00
- 13.30 WB
:Pukul 08.00-10.30W8 :Pukul 08.00-12.00W8
Apabila sampai batas waktu sebagaimana kami sebut diatas temyata Saudara belum melaksanakan kewajiban teBebut , maka sambil menunggu prosos penyidikan oleh PPNS, untuk sementara aliran listrik ke kios Saudara akan kami putus. Demikian atas perhatiannya kami sampaiakan terima kasih. ͡
Kepala Dinas,
(.........-nama............) .......Pangkat....... ........NtP.......
Tembusan disampaikan kepada : 1. Yth. Bupati Tulungagung sebagai laporan 2. Arsip.
26
し
Contoh 4. KOP D:NAS
SURAT TACIHAN RETRIBuS:DAERAH PENYELENGGARAAN TER‖ :NAL PENUMPANG
NOMOR:
ALAMAT
:
NOMOR K10S
:
Dari pemeriksaan yang kami lakukan, perhitungan jumlah retribusi yang harus dibayar adalah sebagai berikut: Retribusi yang belum/kurang
1.
dibayar:
Rp.
ヘ
2
3
Sanksi adminebttL Bunga(Pasa!14(3))
Rp
」um!ah yang harus dibayar(1+2)
Dengan Huruf
Tulungagung
an BUPATITULUNGAGUNG
KEPALA D:NAS PERHUBUNGAN KOMUN!KAS:DANINFORMAT:KA
KABUPATEN TULUNGAGUNG
͡
N:P
27
LAMPIRAN IV :PERATURAN BUPATI TULUNGAGUNG
NOMOR : !1
TAHUN2013
TATA CARA PEI{GA'UAIT, PEIIGI'RAITGAII, XTRII|GAITAN DAX PEUBEBASAIT RETRIBUAI Bagi wajib Retribusi yErng merasa ketetapan retribusinya sebagaimana tertera dalam
bukti pembayaran tidak sesuai atau tidak seharusnya demikian, wajib retribusi berhak untuk mengajukan pengurangan, keringanan atau pembebasan retribusi, dengan cara sebagai berikut
:
l. Wajib Retribusi mengajukan surat permohonan tentang
pengur€urgan,
keringanan dan pembebasan retribusi kepada Bupati Tulungagung melalui
Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika
Kabupaten
Tulungagung 2.
3.
4.
5.
6.
Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika
Kabupaten T\rlungagung mengeluarkan Surat Tugas untuk mengadakan penelitian kepada Wajib Retribusi yang mengajukan permohonan di atas dan bila perlu melakukan pemeriksaan yang selanjutnya dibuat hasil penelitian kembali; Petugas peneliti melaporkan / menyampaikan hasil penelitian kembali kepada Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten T\rlungagung untuk diteliti dan dipertimbangkan apakah permohonan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi dapat diterima atau ditolak; Petugas peneliti menyampaikan berkas pengajuan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi dari pemohon disertai pertimbangan Kepala Dinas
Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten T\rlungagung untuk pembuatan keputusan baik penerimaan atau penolakan terhadap pengajuan yang diajukan; Pembuatan Surat Keputusan yang ditandatangani oleh Bupati T\rlungagung atas dasar pertimbangan dari Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten T\Iungagung; Bupati Tulungagung memberikan Keputusan kepada pemohon, melalui Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Ttrlungagung.
28
LAMPIRAN V :PERATURAN BUPATI TULUNGAGUNG NOMOR : 多く TAHUN 2013 TANGGAL :口 l NOV 201, FORIAT SURAT PERIOHONAN PEHGEEBALH ICLEBm PEIBAYARJ RETRIBUSI Tulungagung,.....
Peng€mbalian
Perihal :Permohonan Kelebihan Pembayaran
Retribusi
Kepada, Bpk. BUPATI TULUNGAGUNG cq. Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan lnfomatika Kabupaten Tulungagung
Yfi.
diTULUNGAGUNG Dengan hormat, Kami yang bertanda tangan di bawah inl Nama Pekerjaan : Alamat Tempat
:
Tinggal
ヘ
Kami mengajukan permohonan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Retribusi atas SKRD Tahun................8u1an..............Nomor.............Berjum|ahRp..................... Demikian agar kiranya Bapak menyetuiuinya, sebelumnya kami ucapkan terima kasih.
Hormat kaml,
ハ
29
