1 UPA UA"AG PROVXA "AWA 'R PRA'RA 'PA UALAf G omor / AU o A.G RCA A XRJA PM/G'A DARAH A' () DNGA RAHUA 'A YAG AA SA 'PA MALAG Mnmbn blw unuk mlknkn kn...
TEI{TA.ITG REITCAI| A XERJA PEMB/IITGI'ITAI{ DAERAH
TAIII'IT 2()16 DENGAI{ R,AHUAT TT'IIAI{
YAI{G AIIA
ESA
BT'PATI MALAITG,
Menimbang
balwa untuk melaksanakan ketentuar Pasal 40 ayat (6) Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 7 Talun 20O8 tentang Perencanaan Pembangunan Daerah, maka perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pembangunan Daera} Tahun 2016;
Mengingat
1.
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan
di
Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Daerah-daerah Kabupaten
Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undarg Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daeralr Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950, tentarg Pembentukar Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogralarta (Iembaran Negara
Republik lndonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tarnbahan l.embaran Negara Republik lndonesia Nomor 273O);
17 Tahun 2003 tentang Keuaagan Negara (tembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Icmbarar Negala Republik Indonesia
2. Undang-Undang Nomor
Nomor 4286);
&rEriuor5ed..!8,!.d.RxPo2oi5!R(PD2015 Oo.
2
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 20O4 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan
darr Tanggung Jawab Keuangan Negara
(Lembal.an Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66,
Tambahan L€mbaran Negara Republik
Indonesia
Nomor 44OO); 4, Undang-Undang
Nomor
25 Tahun 2004 tentang
Sistem
Perencanaal Pembangunan Nasional (L€mbaran Negara Republik Indonesia Talun 2004 Nomor 104, Tambahar l.embaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Nega.ra Republik lndonesia Tahun
2OO4
Nomor 126, Tambahar l,€mbaran Negara Republik lndonesia Nomor 4438); 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (L€mbaran Negara Republik lndonesia Tahun 201I Nomor 82, Tambahan L€mbarar Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2O14 tentang Pemerintahan
Daerah (l,embaran Negara Repub[k Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Repubtik
lndonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, teral
t€mbara! Negara Republik lndonesia Nomor 5679); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana
Keda Pemerintah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tamba-han lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2OO5 tentang Dana Perimbangan (I-embaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 137, Tambalan l,embaran
Negara
Republik Indonesia Nomor 4575);
Tahun 2OO5 tentang Sistem lnformasi Keuargan Daerah (Iembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahar kmbararl
10. Peraturan Pemerintah Nomor 56
Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
D]a.RUM\FEd*Hckmh..rh9.dD&!.di20!3€dIE.P.d.FpD
3
11.
Peratuian Pemerintah Nomor 79 Tahun 2OO5 tentang Pedomar Pembinaan dan Pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Iembaral Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Irmbaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4593); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentarg Pelaporan Keuajrgan dan Kineda Instansi Pemerintah (t€mbarar Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tamba-han Irmbaran Negara Repu blik Indonesia Nomor 46 4) ; 13. Peraturan Pemerintal Nomor 39 Tahun 20O6 tentang Tata Cara Pengendalial darl Evaluasi. Pelaksanaan Rencana Pembangunal (lembaran Negara RepubLik Indonesia Talun 2006 Nomor 96, Tambahan kmbarar Negara Republik 1
Indonesia Nomor 4663); 14.
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Frovinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (l,embaran Negara Republik lndonesia
Tahun 2OO7 Nomor 82, Tambahan L€mbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 15. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (I€mbajan Negara Republik lndonesia Ta-hun 2007 Nomor 89, Tambahan lcmbara.rr Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan kmbara-n Negara Republik lndonesia Nomor 4817); 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaaa Keuangan Daerah, sebagaimafla telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keua-ngan Daerah (Berita Negara Republik lndonesia Tahun 20 11 Nomor 310); 18- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2olo
tentarg Pelakaanaar Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2OO8 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunar Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 201O Nomor 517); n&Fd\2olsl8nj]a.Fd.ftoDol'sffirit6cb
4
19.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara
Republik lndonesia Tahun 2014 Nomor 32); 20. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 10 Tahun 2007 tentang Kewenangan Pemerintahar Kabupaten Malang Dalam Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihafr (I€mbaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2OOZ Nomor 2 /El; 21. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 20O8
tentang Organisasi Peralgkat Daerah (I€mbaian Daerah Kabupaten Malang Tahun 2008 Nomor 1/D), sebagaimara tela-h diubal beberapa kali, teral
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang {RPJP) Daerah Kabupaten Malang Talun 2005-2025 (L€mbaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2008 Nomor 3/E); 23. Peraturar Daerah Kabupaten Malalg Nomor 7 Tahun 2008 tentang Perencanaar Pembangunan Daera-h (t€mbaran Daerah Kabupaten Ma.lang Tahun 2OO8 Nomor 4/E); 24. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malarg Tahun 2010-2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 201 1 Nomor l/E); 25. Peraturan
Bupati Malang Nomor 43 Tahun 2008 tentarg
Koordinasi Lintas Organisasi Perangkat Daerah (Berita Daerah I(abupaten Malang Tahun 2008 Nomor 40/D), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan BupaLi Malang Nomor 37 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Malang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Koordinasi Lintas Organisasi Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2013 Nomor 6 Seri C); 26, Peraturan Bupati Malang Nomor 37 Tahun 2012 tentang Orgalisasi Perangkat Daerah Badar Perencanaan Pembangunan Daera-h {Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2012 Nomor 4/Dl;
DalaE Peraturan Bupati ini yalg dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Kabupaten Mal,arlg.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Ma.lang. 3. Bupali adalah Bupati Malang. 4. Dewan Perwakilar Rakyat Daerah yaJ.rg selanjuttya disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Malang. 5. Perencalaan adalah suatu proses untuk menentukan
tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. 6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yarg selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen f,erencanaan daerah untuk periode 5 (tima) tahun. 7.
Rencana Keda Pembargunar Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) taiun.
8,
Rencana
Keia Satuan Keda
Perangkat Daerah yang
selanjutnya disebut Renja SKPD adalah dokumen perencanaan Satuar Keda Perangkat Daerah untuk periode I (satu) tahun. 9. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. 10.Misi adalal rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan ditaksanakan untuk mewujudkan visi. 11. Kebijakan adala-h arah/tindalan yang diambil oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan. 12- Program adalah instrumen keb5akan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang ditaksanakan oleh lnstansi Pemerintah Daerah/l,embaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran atau kegiatan masyarakat yang
dikoordinasikan oleh Instansi Pemerintah Daerah. 13. Musyawarah Perencanaan Pembangunar yang selanjut ya
disingkat Musrenbang adalah forum antar
Pemangku kepentingan dalam rangka menyusun rencara pembangunan daerah. 14. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yaJlg bertanggung
jawab terhadap pelaksanaan tuSas dan fungsi perencalaan pembangunan di Daerah adalah Kepala Badan Perencanaan Pembanguna-n Daerah Kabupaten Malang. &Ehx'!'klE.F..ft@:o1lFl€6166c
6
BAB
II
UAI(AI'D, TUJUAI{ DAIT SISTEUATIKA Paral 2
RKPD Tahun 2016 merupakan dokumen perencanaan pembangunan Daerah dalam jangka $/aktu i (satu) tahun yang dimulai pada tan8gal I Januari 2016 dan berakhir pada tanggal
3l
Desember 2016.
Paral 3 (1) RKPD Tahun 2016 sebagaimana dimaksud datam Pasal 2 berisi program-program prioritas yang dilaksanakan
langsung oleh Pemerintal Daerah dengan dukungarr pembiayaan dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Pemerintah Daerah yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. (2) RKPD Tahun 2016 disusun dengan sistematika penyusunarl sebagai berikut:
I BAB II BAB
:
PENDAHULUAN.
:
EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN
LALU
DAN
CAPAIAN
KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN.
BAB
III
;RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH BESERTA KERANGKA PENDANAAN.
BAB
IV : PRIORITAS DAN SASARAN
PEMBANGUNAN
DAERAH TAHUN 2016.
BAB
V
:
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS TAHUN 2016.
BAE}
VI
:
PENUTUP.
(3) RKPD Tahun 2016 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
Pa!.I 4
Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah berkewajibal melaksanakan RKPDn-
B'JEdrrlsBnr.r'a-.rbKm
7
BAB
Itr
NETEf,TUAI{ PEITI TUP
Pa.sl 5 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundalgkal
Agar setiap orang
mengetahuinya, memerintahkan pengundangal Peraturan Bupati ini dengar penempatannya dalam Berita Daerah l(abupaten Malang.
Ditetapkan
23
pada
H.
Diundargkar di Malang pada tanssal 23 ,qe t
Malang
/4et
2015
ariirirnA XRTSITA
2015
DA.ERAII
ABDUI, UALII( Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2015 Nomor /f Seri D
1.1. Latar Belakang Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentarg Sistem Perencanaan Pembangunar Nasional mengamanatkan p€nyusunan Rencgne Pembargunan Jangka Panjang (RPJP), Rencaira Pembsrgunar Jargka Menengah (RPJM) dan Rencara Pembangunan Tahunarr atau Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Amanat undang-undang tersebut dijabarkai ke dalam Peraturan Pemerintah Nomor I Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi PeLaksalaan Renca.na Pembalgunan Daerah. Dalam rangka menjalankar amanat perryelenggararar otonomi, Pemerintah Daerah dibeka-li dengan pedoman perencanaan pembangunan nasional melalui Undalg-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembalgunan Nasionat sebagai bagian intergral yarg tidak ter.pisahkan dari sistem perencanaan pembangulan daerah, yang
mengamanatkan bahwa Pemerintah Daerah berkewajiban menyusun dokumen perencalaan pembangunan daerah, mulai dari perencalaan
jangka panjang untuk kunln waktu 20 tahun yaitu
Rencana,
Pembangunur Jangka Paljang Daerah (RPJPD), perencanaaa jangka menengah untuk kumn w:rldu 5 (Iima) talun yaitu Rencana Pembangunan Jangka Mencngah Daerah (RPJMD) dan rencana pembangunan tahunan dlerah yaitu Rencana Keda Pembargunan Daerah (RKPD) adalah dokumerl perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Memenuhi amanat undang-undarg dar peraturar pemerintah tersebut diatas, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturar Pernerintah Nomor 8 Tahun 2oO8 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunal, Pengendalian darr Evaluasi Pelaksanaar Rencana Pembangunan Daerah, Pemerintah I(abupaten Malang telah menyusun perencanaan peEbarrgunan jangka panjang melalui penetapan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2oo8 tentang Rencana Pembangunan JanSka Panjang (RPJP) Daerah l(abupaten Malaig Tahun 2005-2025. Untuk dokumen Rencana
Dr16^R!ir^Fr!dtn Huhr6
Ld'lrlrdE
h+.lrror5r&6.la.r.d.RxPo20r6E^lr+L-O.
2
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) TahaP I (2006-2010) telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jaagka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2006-2010, sedang untuk dokumen Rencara Pembangunan Jarl8ka Menengah Daerah (RPJMD) Tahap tI (2010-2015) telah ditetapkar dengan Peraturar Daerah Kabupaten Malang Nomor 2 Tahun 201I tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2010-2015, merupa]
RKPD Kabupaten iMalang Tahun 2016 yang disusun tetap berpedoman pada RPJMD Kabupaten Malang Tahun 2010-2015 dan mengacu pula pada arah pembaagunan tahap ketiga RPJPD Kabupaten Malang tahun 2005-2025. Penyusunan RKPD Kabupaten Malang Tahun 2016 berlaldaskalr pada Undang-Undang Nomor 25 Tallun 2004 tentang Sistem Perencaiaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahal Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahall Kedua atas Und€ng-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peratural Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalia[ dai Evaluasi Pelaksanaan Rencara Pembangunan Daeralr. Tahapan dan proses penjrusunan RKPD juga memperhatikan Peraturan Menteri Da-lam Negeri Nomor 54 Tahun 2O1O tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapar, Tata Ca-ra Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksaraar Rencana Pembangunan Daerah. Disanping itu, juga t€tap sejalan dan sinergis dengan kebijakal Provinsi Jawa Timur dan Kebijakan Nasional, sehingga strategi pencapaiarr tujuan daerah aLa-n dapat mendukung pencapaial tuj uan nasiona-l-
Secara umum taiapar penyusunan RKPD Kabupaten Malang Tahun 2016 dilakukan melalui pentahapan sebagai berikut: 1) Persiapan
penyusunan RKPD; 2) Penyusunan Rancargar Awal RKPD; 3) Penyusunan Rancahgar RKPD; 4) Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD; 5) Perumusarr
Rancangan Akhir RKPD; dan 6) Penetapan RKPD. Adapun pendekat r yang ditempuh dalam tahapan-tahapa! penyusunan tersebut adalah pendekatan partisipatil bottom up dalj. top d.oDn teknokratis dai politik denga-n tetap memperhatikan upaya pemecahan masalah secara faktual, yang utama berkembang di masyarakat. Secara rinci proses penyusunal RKPD Kabupaten Malang Tahun 2016 dimulai dengan persiapan pen]rusunan RKPD berupa pembentukan Tim Penyu RKPD, orientasi RKPD, penyusunan agenda Pun keda dan penyiapan da.ta serta informasi perencanaan pembangunan daerall. l,angkah berikut hya adalah penlrusunan Rancan8an Awal RKPD Tahun 2Oi 6, mencakup aktivitas antara lain: a) Pengol,ahan data gambaran umum kondisi daerah; c) Analisis dan informasi; b) kondisi perekonomian dal keuangal daerah; d) Evaluasi kinerja pembangunan Tahun 2 14; e) Telaah kebijalan Pemerintah;0 Telaal pokok-pokok pikiran DPRD Kabupaten Malang; $ Perumusan per:masalahar:l daerah; h) Perumusan rancangan kerangka ekonomi dal kebijakan keuanga! daerah; i) Perumusar prioritas darr 0 rBAFril.l^rPlldIr
sasararl pembangunan daerah serta pagu indikatif; j) Perumusan Program prioritas dan pagu indikatif; k) Penyajial dan sosialisasi Rancangan Awal RKPD; dan 1) Penyelarasan rencana program prioritas dan pagu indikatif Kemudian dilanjutkan dengan penyusunan rancangan RKPD yarg pada intinya menyempurnakan rancangan awal RKPD berdasarkaa oasukarr dan rancangar Rencana Kerja Satuan Keda Perangkat Daerah (Renja SKPD) dan harmonisasi serta sinergitas terhadap prioritas dan sasaran pembangunan hovinsi Jawa Timur dan Nasional Tahun 2016. Setelah ranc.rngan RKPD tersusun selanjutnya dibahas dalam forum Musrenbalg
Tahun 2015, sebagai wahana perwujudan pendekatan partisipatif perencanaan pembangunan daerah. Berdasarkan hasil Musrenba-ng, kemudial dirumuska.n Rancangan Akhir RKPD Tahun 2016 darr langkah selanjutnya adalah penetapan RKPD.
RKPD Kabupaten Malailg Tahun 2016 menjadi larrdasarr penyusuna! Kebrjakan Umum APBD (KUAI dan kioritas dar PlafoD Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggarar 2016 serta sebaSai dasar' penJrusunan Rancangan APBD Kabupaten Malang Tahun Anggaran 2016.
Disamping
itu juga menjadi pedoman penyusunan Renja SKPD
Tahun 2016. Alur penyusunan RKPD Kabupaten Malang Tahun 2016 dapat dilihat pada Gambar l. 1 berikut:
Gambar:
1.1
Bagen AIlr Perumu..a AE.l prloalter dan Prograa Pctab.trguaaD pada Tahap Pon!ruunan Rancaagan AEal RXPD
D.cr.h
-RKP I
RPJPD
I
i
RPJMD
Renstra SKPD
Penyusunan Renja-SKPD
ardiirSr&r!-.tlil(PEo!66r&1eoc
5
Eukua Pon5nrcunaa Laldasal hukum yang digunakan dalam penyusunan
1.2. Daaar
RKPD
Kabupaten Malang Tahun 2016 meliputi:
a.
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur, sebaga.iruna telah diubah dengan Undalg-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undarg-Undang Nomor 12 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Ba-rat dan Daerah Istimewa Yog/akErta;
b. c. d. e. f. g.
Undang-Undang Nomor l7 Tahun 2OO3 tentang Keuangan Negara; Undang-Undang NoTor 15 Tahun 2OO4 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunal Nasional; Undang-Undang Nomor 33 Taiun 2OO4 tentang Periobangan Keuargan ant€ra Pemerintah Pusat dan Pemerirtaha! Daerah; Undang-Undang Nomor l2 Tahun 2011 tentarg Pembentukarl Peraturan Perundang-undan gan; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,
sebagaiEara telah diubah beberapa kali, terakhir dengan
j.
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahar Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tenta.ng Pemerintahan Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2OO4 tentarg Rencana Kerja Pemerintah; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perirt]bangan; Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi
k.
Keualgal Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor
h. i.
L
79 Tahun 2005 tentang Pedoman
Pembinaan dan Pengawasan PenyelenggEraan Pemerintahan Daera]l; Peraturan Pemerintsh Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinela Instansi Pemerintah;
m. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara
n. o.
Pengenda.liar dan Evaluasi Pelaksanaan Rencala Pembalgunan; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota; Peratura! Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tent€rg Organisasi
Perargkat Daerah; eFwol'c.4..6.?dftcafi6c^g''nb.
6
p.
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Pen)'usunan, Pengendalial d.an Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembaagunan Daerah;
q.
Peraturan Menteri D+lam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, teral
r.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana pembangunan Daerah;
Negeri Nomor I Tahun 2014 tentang Pembentukan hoduk Hukum Daerah; Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 10 Tahun 2OO7 tentang Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Malang Dalam Urusan Pemerintalan wajib dan Pilihan; Peraturan Daerah Kabupaten Ma-lang Nomor 1 Tahun 2OO8 tentarg Organisasi Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, teral
s. Peraturan Menteri Di am t. u.
v.
Kabupaten Malang Nomor 1 Talun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah; Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2008 tentslg Rencana Pemban8unar Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Mala:rg Tahun 2OO5-2O2
5
;
w. Peraturan Daerah t(abupaten Malang Nomor 7 Tahun 2008 tenta[g Pe-rencanaan Pembangunan Daerah;
x. y.
Peraturan Daerah Kabupaten Malalg Nomor 2 Tahun 2011 tentsng Rencana Pernbangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malant Tahun 201G-2015; Peraturan Bupati Malang Nomor 43 Tahun 2008 tentarg KoordiEaai Lintas Organisasi Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubal beberapa kali, terakhir dengan Peraturar Bupati Ma.lang Nomor 37 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Malang Nomor 43 Tahun 200Q tentang Koordinasi Lintas Organisasi Perangkat Daerah:
z.
Peraturan Bupati Malang Nomor 37 Tahun 2012 tentang Orgarrisasi Perargkat Daerah Badan Perencanaan PembangunaJr Daerah. ea-lpr5\&rEcc.YuPrEol6rsaEl+!-oc
7
1,3. Hubungan Antar Dokumeir
Dalam rangka mevlujudkar sinergi perencanaan pembarBunal daerah dan nasional sesuai dengar amanat Undang-Undalg Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencaraan Pembangunan Nasional, dokumen RKPD Tahun 2Q16 disusun dengan memperhatikan hubungan antar dokumen perencanaarl pembangunan lainnya, baik tingkat nasional, provinsi dan kabupaten/kota yang mendukung perencanaan pembangunan Tahun 2016. Dokumen perencanaan pembalgunan jangka
panjang, jargka menengah dan jangka tahunan nasional dijadikan dokumen acual terutam! yang berhubungan dengan isu-isu strategis nasional jangka pa-njang da11 menengah, serta prioritas pembangunan nasional Tahun 2016.
RKPD periode
yarg merupakan dokumen perencanaar daerah untuk
t (satu) tahun yalrg disusun dalam rargka menjamin konsistensi
dan sinkronisasi antara perencanaan, penganggaran, pelaksarraan darr pengawasan, serta merupakan bagian yarg tidak terpisahkal dalarn tahapan penrusunan RAPBD, yang terdiii dari RI(PD, Kebijakan Umum APBD (KUA), Prioritas da.rl Plafon Anggarar SeBentara (PPAS) dafl Rencana Kerja Anggaran Satuan Keda Pera-ngkat Daerah (RI(A SKPD). Oleh karena itu penyusunan RKPD merupalal prasyarat APBD berbasis kinetja. Dalam peLaksanaan pembangunan di l(abupaten Malang agar tidak bertentanga! dengar pengaturan pemanfaatan ruang yarrg telah ada, maka dalain penyusunannya memperhatikan RencaDa Tata RuaIg Wilayah Kabupaten Malang dafl untuk menja8a konsiBtengi pelaksa.flaart pembangunar masing-masing urusan. RKPD Kabupaten Matalg Tahun 2016 merupEkan tahun transisi dimana RPJMD Kabupaten Malang Tahun 2010-2015 menrpakan dokumen perencanaan jangka menengah untuk periode 5 (Iima) tahun kedua yang akan segeda berakhir, sebagaimara diamanatl
daerah dan mengisi kekosongan rencana prcmbangunan
daerah Tahun 2016 yang diperhlkan sebagai pedoman bagi penyusunan RAPBD Tahun 2016 ma-ka diperlukan penyusunan rancangan program indikatif Tahun 2016 yang mengacu pada prograrr indikatif Tahun 2015 sebagai dasar penyusunan RKPD Tahun 2016 sebelum RPJMD Kabupaten Malang
2016-2020 selesai distsun. SeLanjutnya RKPD Kabupaten Malarg Tahun 2016 merunakarf tahun pertarlla darr bagian yang tidak dapat terpisalkan dari RPJMD Kabupaten Malang Tahun 2016-2020 ydl]g dkall memuat visi, misi dan prograrn Kepala Daerah terpilih.
o €ARLirL^rPr.nd
H*un
D.chtP.tui EUF[\2015r8d-8.pdWeO206Arg1+!-0..
8
RKPD Kabupaten Malang Tahun 2016 yang disusun tetap berpedoman RPJMD Kabupaten Malallg Tahun 2010-2015 dan mengacu pula pada arah pembangunan tahap ketiga RPJPD Kabupaten Malarg Tahun 2005-2025 yang diarahkan pada sasaraa melanjutkan programprogram Pembangunan tahap ke-2 yang belum terselesaikan dengan penekaran kebijakar sebagai berikuL a) Mengembangkan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi berdasarkan potensi SSWP guna memperkecil kesenjangan antar kawasan; b) meningkatla! kualitas pelayanan publik; c) meningkatkan mutu pendidikan, olah raga dan seni budaya; d) meningkatkan dan mengembalgkan sistem kesehatsn masyarakat mandiri; e) mengembangkan penataan dar pengelolaan wilayah dalam ran gka efi sierrsi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, serta pelestarian lingkungal hidup; f) Mengembangkan industri berbasis pertanian, pertambargan, kelautan dan pariwisata yalg didukung
infrastuktur yang memadai dan daya dukung lingkungar;
h) meningkatkar kua.litas struktur keuangan daeraI.. Disarnping itu, juga tetap sejalan dan sinergis dengan kebijakan Provinsi Jawa Timur, Kebijakan Nasional, sehingga strategi pencapaiart tqjuan daerah akan dapat mendukung pencapaian tujuan nasional. Dokumen Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kabupaten Malang Tahun 2005-2025 diacu terkait dengan kebijakan p€nataafl ruaflg darr wilayah. Seluruh dokumen perencaraan pembangunan yang disusun oleh pemerintah daeral, harus mengacur memperhatikan dai menserasikan dengan dokumen-dokumen perencanaai pembaagunan pemerintah provinsi dan pusat. RKPD Kabupaten Malang yang disusun discrasikan dengan dokumen RKPD hovinsi darl RKP dala.ur forum EouEyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbarg). Keserasian yarg dimaksud terutama dalam hal penetapan prioiitas pembangunan daerah yang relevan dengar provinsi Eraupun pusat. Hal ini, merupakan perwujudan keterpaduan dan kesatudn perencaiaan pembargunar secara nasional, dengan tetap memperjhatikan kondisi, potensi serta dinamika perkembangan daerah, rlasional dan global. Hubungan antar dokumen perencanaan pembangunan bersifat saling mengisi dan melengkapi, dalam rangka pencapaian tujqan pembangunan nasional yalg mencalup penyelenggaraan perencafaan makro ser[ua fungsi pemerinta]tan yarrg meliputi semua bidarg kbhidupan secaJa terpadu dalam Wilayah Negara Kesatua-n Republik lndonesia. Da.lam konteks pembangunar yang berdimensi kewilaya-har perencaraan pembangunan daera.h haruslah disinergikan dengar dokumen perencanaan tata ruang wilayah, baik dalam skata lokal RTRW l(abupaten, skala wilayah RTRW Provinsi dan skala nasional RTRW Nasional. Perencaraan pembangunan yarg b€rorientasi pada kewilayahan akai memberikan kejelassr terhadap sasaran serta target objek pemba-ngunal berbagai macam aspek yarg ada di berbagai wilayah. Pada giliramya dapat menghasilkan pembangunar yang lebih efektif, efisien, bermanfaat secara maksimal dan berkesinarnbungan di setiap wilayah pembangunal. E!Fd]2!l5E.j.t!E.,dBE2or.llr&!'nr
9
Gambar 1.2 Hubungan Dokumen Peretlcanaan Pembangunan l{aslonal, Daerah dan SIIPD RPJP
l-,--.-. I
.,-
"-
I
I
l RPJPD
1.4. Slstematlka Dokumen RI(PD Adapun sistematika dokumen RKPD adalah sebagai berikut: BAE} I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang 1.2. Dasar Hukum Penyusunan 1.3. Hubungar Antar: Dokumen 1.4. Sistematika Dokumen RKPD 1.5. Maksud dan Tujuan BAE} II EVAIUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN 2.1. Gambaran Umum Kondisi Daera-h 2.2. Llaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Tahun 20 14 dar Realisasinya 2.3. Permasalahal Pembangunal Daerah BAE}
III
RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH BESERTA KERANGKA PENDANAAN 3.1. Arah Kebrjakan Perekonomian Daerah 3.2. Arah Kebijakar Keuangan Daerah
BAB
IV PRIOzuTAS D+N SASARAN PEMBANGUNAN
DAERAH
TAHUN 2016 4. 1. Tuluan dal Sasaran Pembarrguflar 4.2. Prioritas Pembangunal Daerah Tahun 2016 4.3. Prioritas dan Program Pembalgunan Daerah BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS TAHUN 2016 BAE} VI PENUTUP
o:arRu\APt d!* liLlh
&.EiPonni &lFn€0l5*rla.!.ls(Fo4fi 6l8lBlfr.rh
10
1.S.
Mok ud darr TuJuaE Maksud penyusunar RKPD Tahun 2016 adalal sebagai berikut: a. Menentukan arah kebijal
b. Mewujudkan sinergitas rencana pro8ram dan kegiatan prioritas pembangunan daerah Tahun 2016;
c. Memberikan arah dart sekaligus tolok ukur
keberhasilan
pembangunan. Adapun tujuannya adalah sebagai berikut:
a. Menjadi acuan bagi seluruh SKPD Kabupaten Malang penyusunan Rencana Kerja Satuan Keda
b.
dalam Perargkat Daerah
(Renja-SKPD) Tahun 20 16; Menjadi pedoman penjrusunErn Kebijakan Umum APBD (KUAI scrta
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun
c. d.
Anggaran 2016 sebagai dasar p€nyusunan Rancangan APBD Tahu! Anggaran 2O 16; Menciptakan kepastian dar sinergitas perencanaan program kegiata-n pembangunan arLtar wilayah, antar seldor pembaagunaa dan antar tingkat Pemerintah; Menjadi alat untuk menjafiin keterkaitan perencanaE-n, pcnge.nggarafl, pelaksanaan dan pen8awasan pembangunar.
o
\sARuuPdur hkuh
osnPrtum alF 2olsBenG.FnnxPD2oll€rB!+lDe
BAB II E\IALUASI HASIL PELAXSAITAAIT RI(PD TAIII'N LALU
Kondlsl Daerah 2.1.1. Kondl3t Geografl dan Demogratl
1.
Kondlsl ceogralic Daorah
Wilayah Kabupaten Malang terletak
antara
Bujur Timur, 704455,11' 8026'35,45" Lintang Selatan. Dengan batas wilayal administrasi terdiri dari: Sebelah Utara: Kabupaten 1
12o17'10,90'-1 12o57'o0,oo"
Pasuruan, Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Mojokerto dan Kabupaten Jombang; Sebelah Timur: Kabupaten Lumajarg;
Sebelah Selatan: Samudera lndonesia; Sebelah Balat: Kabupaten Blitar dan Kabupaten Kediri. Sedangkan di bagian tengah wilayah Kabupaten Ma.lang berbatasan dengal Kota Malang dan Kota Batu. Luas witayah 353.486 ha. Secara administiatif, w ayab Kabupaten Malang terdiri dari 33 kecanatan, 12 keluralan, 378 desa, 3.156 Rukun warga (RW) dar 14.695 Rukun Tetangga
(R11.
Gambar 2. 1
Pcta Kabupaten
M.lani
i
ffi-
12
Topografi Kabupaten Malang meliputi dataran rendah,
dataran tinggi, gunung-gunung yang aktif maupun tidak aktif serta sungai-sungai yang melintasi wilayah Kabupaten Malang, dimara faktor sumberdaya alam tersebut mencakup aspek kondisi topograli yang besar pengaruhnya terhadap proses pembangunan. Wilayah Kabupaten Malalg bagian barat, bagian timur dan utara dikelilingi oleh pegunungan, sehingga daerahnya cenderunB terjal atau bergelomba-ng denSan kelerengan diatas 409/0, meliputi wilaya]. Kecamatar Pujon, Kecamatan Ngantarg, Kecamatan Kasembon, Kecamatan Poncokusumo, Kecarnatar Jabung, KecarDatan wajak, Kecamatan Ampelgading dalr Kecamatar TirtoJrudo. Dengan kondisi topografi tersebut, maka wilayah Kabupaten
Malang mcmpunyaj potensi sebaSai kawasar lindung khususnya bagi kawasan yalg ada dibawahnya. Hal ini berdampak positif karena kelestarian tanah darl air dapat terjaga dengan baik, Selain itu wilayah Kabupateu Malartg mempunyai potensi p€ngembangan dibidang pertarian dan pariwisata. Untuk pengembangan dibidarg pertanian lebih diutamakan peitanian hortikultura dan perkebunan, karena daerah daerah dengan kelerengar tersebut mempunyai ildim (suhu) yang lebih sejuk dar sangat cocok
umumnya
untukjenis tanaman sayuran dan tanaIrlajr perkebunar.
Perkembalgan penduduk Kabupaten Malang (berdasarkar BPS); pada tahun 2O14 sebesar 2.527.087 jiwa atau rata-rata pertumbuhan O,73o/o pet tahun trrdiri darl Iaki-taki 1.269.613 (50,25%) r.257.474 (49,75olo) dengan rata-rata kepadatan 780 jiwa/Isr2. Sedangkan jurrlah penduduk berdasarkan Dinas Kependudukar dan Pencatatar Sipil hasil penghitungan alhir tahun 2014 adalah sebesar 3.O92.714 jiwa tetdiri dari lali-Iaki 1.549.674 jiwa (50,10%) dan perempuan 1.543.036 jiwa (49.90%).
l3
Terjadinya perbedaan angka antara versi BPS dengan versi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil disebabka-n adanya pendekatan/metoda !'erhitungan yang berbeda. Versi BPS menganggap penduduk Kabupaten Malang adalah orang-ora.ng yang secara riil pada saat sensus dan atau sudah 6 bulan berdomisili di Kabupaten Malang sedangkan Dinas Kependudukan dan Pencatatar Sipil berdasarkan jurnlah Kartu Tanda Penduduk (KfB dan Ksrtu Keluarga (KK) yqrg diterbitl€n.
3.
Potenrl Unggulan Daerah d. Potensi Pert@niafl
Potensi pertanian di wilayah Kabupaten Malang sangat beraneka-ragam dan teisebaj di seluruh kecarnatan. BidanB pertanian unggulal meliputi tanaEran parrgan, sa1.uran, hortikultura dan perkebunan. Unggulan taramar pangan di wilayah Kabupaten Ma.larg lebih didominasi oleh komoditi jagung, padi, ketel,a pohon, ubi ja1ar, dan kacanBkacangan. Untuk komoditi sa,.uran, daers.h yarng potensia.l adalah Wilayah Pengembangan Ngantarg dimana komoditi sayuran di wilayah ini pemasarannya telah mencmbus supermarket-sup€rmarket di Kota Malarg, Hortikultura unggulan yarg memiliki ciri khas lGbupaten Malang adalah apel dan klengkeng di Kecamatan Poncokusumo, Kecamatan Tumpaig dan Kecamatan Jabung. Sedangkan yang masih dalam taraf pengembangan adalah perkebunan apel di Kecamatan Pujon, salak Suwaru dan pengolahannya di Desa Suwaru Kecamat r Pagelaran, alpukat di Kecamatan Wajak dan pisang di seluruh kecanatan. bedangkan perkebunaa unggulan yang cukup tinggi produksinya terdapat di Wilayah Pengembargan Dampit (seluruh kecamatan) berupa cengkeh dar tebu. Dari komoditi-komoditi unggulan teroebut memungkinkerl adanya peluarg pengembangan industri pengolahan, pengembalgal pasar Mantung di KecarnataJr Pujon sebagai sub terminal agribisnis serta penyulingan minyak atsiri di Kecamatan Dampit.
14
b. Potensi Petemdkan
Potensi peternakan di wilayah Kabupaten Malang meliputi temak besar dan ternak kecil- Produk unggulan peternakan di Kabupaten Malarg antara lain sapi perah, sapi potong, ayam ras (petelur dan pedaging) dan kambing terutama Kambing PE (Peranakan Etawa). Produk unggulan peternalan tersebut berkembang dan terkonsentiasi dalam kawasan pengembargan sentra produksi antaia lain sentia produksi sapi perah di Malang Timur, Barat dan Utara, kawasan sentra produksi sapi potong di daerah Malang Setatan dan kawasan sentra produksi ayam ras potong dan petelur di daerah Malang bagian tenga-h serta kawasal produksi Kambing PE di daerah Malalg Timur, Utara dan Selatal. Bagian integral dari pembangunarr pertaniafl mempunyai
peranan yang strate8is dalam upaya peningkatal kecerdasar masyarakat melalui penyediaaa pangarl asal temal< sebagai sumber protein hewani. Disamping itu juga memiliki peranan dalam peningkatan nilai tambah pendapatan masyarakat dan membuka lapargan pekedaan, oleh karenanya pembangunan sektor ini dapat
menjadi sumber pertumbuhan baru yang
ma-rrpu mendorong pertumbuhan ekonomi lokal maupun regional.
c.
Poten-si Pertkondn
laut sangat potensial dan prospektif karena dari segi hidrologi
Pengembangan bidang perikanan darat dan
Kabupaten Mslang banyak dilalui oleh sungai besar dan sungai kecil serta memiliki bendunga! seperti Selorejo, Karangkates, Sengguruh dan 1,a.Lor. Badar-badal air tersebut sangat potensial dan dapat dimanfaatkao untuk budidaya dar pengembangan perikanan darat dengan
menggunakal keramba,
jala apung dan
sejenisnya. Sedangkan perikanan laut sangat potensial dikembangkan untuk menumbuhkan perekonomian di wilayah pesisir pantainya yaitu paltai Sendang Biru karena saat ini di
wilayah tersebut aktivitas nelayannya paling tilggi untuk ka$'asan pantai selatan. Pantai Sendang Biru merupakan pensuplai peiikalrall laut terbesar untuk daer-ah Malang dan juga mensuplai wilayah Pasuruan, ba}lkan meneErbus
