: bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 26

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 20 TAHUN 2017 TENTANG PROGRAM PENYTJSUNAN PEMTURAN PEMERINTAH

TAHUN 2017 DENGAT{ RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBUK INDONESIA,

Menimbang

: bahwa untuk

melaksanakan ketentuan pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

Penbentukan Peraturan Perundang-undangan dan pasal 29 ayat (3) Peraturan Pnesiden Nomor 82 Tahun 2014 tentang

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor

L2

Tahun 2011 tentang Rmbentukan Feraturan Ferundangundangan, perlu menetapkan Keputusan presiden tentang hogram Penyusunan Peraturan Pemerintah Tatrun 2017; Mengingat

: l.

Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik IndonesiaTahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor t2 Tatrun 2OLL tentang Pembentukan Feraturan perundang-undangan (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan kmbaran Negara Republik

Indoneeia Nomor 5234);

3.

Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelalsanaan Undang-Undang Nomor 12

Tahun 2011 tentang Fembentukan

peraturan Perundang-undangan (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O14 Nomor 199); MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KEPUruSAN PRESIDEN TENTANG

PROGRAM PENYUSUNAI{ PERATURAN PEMERINTAH TAHUN 2017.

KESATU.

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

-2Menetapkan Rancangan peraturan

KESATU

pemerintah sebagaimana tercantum dalam Iampiran yang merupakan bryian ti.l,L tcrpisahtan dari Kdputusan -mesiOen ini sebagai Program Penyusunan Feraturan pemerintah Tahun 2017.

KEDUA

|oAran Penyusunan Perafuran pemerintatr se@gaimana dimoksud dalam Diktum IGSATU ditetapkan untuf jangta waktu t (satu) tahun.

KETIGA

Pemral<arsa melaporkan perkembangan realisasi penJrusunan Rancangan peraturan pemerintah

rlirnaksud dalorn Diktum KESATU setiap triwufan kepa.da Menteri Hukum dan Hak Asasi lvtanusia. KEEMPAT

Menteri Hukum dan Hd< Asasi Manusia melekukan

verifkasi dan evaluasi atas Laporan perkembangan realisasi

penlrusunan Rancangan Pereturan pemerintah sebagaimana dimaksud ddam Diktum KETIGA untuk eelanjutnya dilaporkan lrepada presiden.

KEUMA

Keputusan Pnesiden ditetapkan.

ini mulai bcrlaku

pada

tanggal

Ditetaplon diJakarta pada tanggal 10

Juli 2017

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd.

JOKO WIDODO Salinan sesuai dengan aslinya KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA REPUBLIK INDONESIA

PRES IDEN

REPUBLIK INDONESIA I,AMPIRAN KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 20 TAHUN 2017 TENTANG PROGRAM PENYUSUNAN PERATURAN PEMERINTAH TAHUN 2OI7

NO

l.

RPP tentang Perubahan

atas Peraturan Pemerintah Nomor 142 Tahun 2015 tentang l(awasan Industri 2.

POKOK MATERI MUATAN/ ARAH PENGATURAN

JUDUL

RPP tentang Kewenangan

Pengaturan Bidang

Industri Tertentu

1. Pengembangan wilayah pu6at

2. 3. 4.

industri.

AMANAT UNDANG-UNDANG/ PERATURAN PEMERINTAH

pertumbuhan

Undang-Undang Nomor

Tatrun

Pengembangan kawasan peruntukan industri. Perindustrian Pembangunan kawasan industri. (Pasaf la) Pengembangan sentra industri kecil dan industri menengah.

2Ol4

PEMRAKARSA 3

tentang

l. Kewenangan Menteri Perindustrian dalam Undang-Undang Nomor 3 melakukan pengaturan, pembinaan dan Tahun 2Ol4 tentang pengembangan industri serta kewenangan Perindustrian 2. 3.

pengaturan yang bersifat teknis oleh menteri Pasar 6 ayat terkait. Lingkup pengaturan industri tertentu. Penetapan jenis industri tertentu yang memerlukan

Kementerian Perindustrian

Kementerian Perindustrian

(2))

pengaturan teknis,

4. Koordinasi . .

.

PRES I DEN

REPUBLIK INDONESIA

-2NO


JUDUL


PEMRAKARSA

4. Koordinasi pengaturan, pembinaan dan pengembangan industri. 5. Kriteria pengaturan yang bersifat teknis untuk industri tertentu. 6. Penetapan kewenangan pengaturan bidang industri tertentu.

3.

RPP tentang Penetapan

Besarnya Bagian Negara, Rrngutan Negara, Bonus dan Tata Cara Penyetorannya

1.

Besaran penerimaan negara bukan pajak dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2OO1 tentang Minyak dan a. lagran negara; Gas Bumi kegiatan usaha hulu migas:

pungutan negara; (Pasal 3l ayat c. bonus; dan d. pendapatan lainnya. 2. Tata cara pembayaran dan penyetoran penerimaan negara bukan pqiak dari kegiatan usaha hulu b.

Kementerian Keuangan

(5))

migas.

3 4

Jatuh tempo pembayaran. Denda dan/atau sanksi.

4. RPP

PRES IDEN

REPUBLIK INDONESIA

-3NO

4.


JUDUL RPP tentang Perubahan

atas Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah

1.


PEMRAKARSA

Komponen laporan keuangan yang wajib disusun Undang-Undang Nomor I dan disampaikan oleh setiap tingkatan pengguna Tahun 2OO4 tentang

anggaran, pengelola perbendatraraan serta pemerintah pusat/ daerah.

2. Hierarki kegiatan akuntansi mulai dari tingkat satuan kerja pelaksana sampai tersusunnya laporan keuangan pemerintah pusat/daeratr


Perbendaharaan Negara (Pasal 55 ayat (5))

dengan ketentuan jadwal yang diatur dalam pp.

5.

RPP tentang Perubahan

Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan layanan Umum (BLU)

Jenis layanan umum. 2. Peran dan fungsi dewan pengawas. 3. Konversi BLU. Pegawai BLU. Akuntansi berbasis aktuat. 6 Kontrak kinerja BLU. 7 Status BLU. Satuan Pengawas Internal (SPf). 9. Persyaratan menjadi BLU dan pencabutan BLU. 10. fim Penilai Tarif dan Remunerasi. 11. Pemanfaatan aset.

Undang-Undang Nomor

Tahun 2OO4 Perbendaharaan Negara (Pasal 69 ayat (7))

1

tentang


12. Kerjasama

PRES IDEN

REPUBLIK INDONESIA

-4POKOK MATERI MUATAN/ ARAH PENGATURAN

AMANAT UNDANG.UNDANG/ PERATURAN PEMERINTAH

PEMRAKARSA

12. Kerjasama sumber daya manusia. 13. Investasi, utang, dan piutang. RPP tentang Perubahan

atas Peraturan

Pemerintah Nomor 45 Tahun 2Ol3 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara RPP tentang Badan

Hukum Usaha Bersama Perasuransian

1. Penyempurnaan pengaturan terka@ belanja bantuan sosiat.

2. Penyempurnaan pengaturan terkait pelaksanaan belanja hibah. 3. Ketentuan perlakuan terhadap sisa pekedaan dari

Undang-Undang Nomor

Tahun

2OO4

1

tentang


Perbendaharaan Negara (Pasal 2)

kontrak tertentu yang tidak terselesaikan sampai

dengan akhir tahun anggaran.

1. Tata Kelola Badan Hukum Perasuransian.

ffi

2. Demutualisasi Badan Hukum Usaha Bersama Perasuransian. 3. Likuidasi Badan Hukum Usaha Bersama

Undang-Undang Nomor 40

Tahun

2OL4

Perasuransian (Pasal 6 ayat (3)).

tentang


Perasuransian.

RPP tentang Kepemilikan

Asing pada Usaha Perasuransian

1. Ifuiteria badan hukum asing aan warga negara Undang-Undang Nomor

2.

asing.

Tatrun

2OL4

Kepemilikan badan hukum asing dan warga negara Perasuransian

40 tentang

Kementeriarr Keuangan

9. RPP. .

.

PRES lDEN

REPUBLIK ]NDONESIA

-5-

9.


JUDUL

NO RPP

tentang Perubahan

atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2OO8 tentang Pengenaan Sanksi Administrasi Berupa Denda di Bidang

1.

11.

tentang Besaran Bagian Premi untuk Pendanaan Program Restrukturisasi Perbankan RPP

tentang Penghapusbukuan dan Penghapustagihan RPP

PEMRAKARSA

Perubahan besaran sanksi administrasi berupa Undang-Undang Nomor 10 denda (persentase tertentu minimum sampai Tahun 1995 tentang Kepabeanan dengan maksirnum dari kekurangan pembayaran sebagaimana tel,ah diubah bea masuk atau bea keluar). dengan Undang-Undang Penetapan secara berjenjang berdasarkan Nomor 17 Talrun 2006 perbandingan antara kekurangan pembayaran bea (Pasal 1la) masuk atau bea keluar dengan bea keluar yang


1. Besaran dan target akumulasi bagian premi untuk Undang-Undang Nomor 9 pendanaan program restrukturisasi perbankan. Tahun 2016 tentang Pencegahan 2. Pengelolaan dan penggunaan baglan premi untuk Dan Penanganan Krisis Sistem


2.

Kepabeanan 10.


telah dibayar.

3.

pendanaan restrukturisasi perbankan. Pengecualian.

Keuangan. (Pasat 39 avat

(41)

1. Kriteria hapus buku dan hapus tagih aset tagihan Undang-Undang Nomor 9 yang masih tersisa dari program restrukturisasi Tahun 2OL6 tentang Pencegahan perbankan.

2. Kewenangan hapus buku dan hapus 'egrh aset tagihan yang masih tersiBa dari pnogram restrukturisasi perbankan.

dan

Penanganan Krisis Sistem


Keuangan. (Pasal 46 ayat (7ll

3. Mekanisme

.

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

-6NO


JUDUL


PEMRAKARSA

3. Mekanisme hapus buku dan hapus tash aset t^grhan yang masih tersisa dari program 12. RPP tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tatrun 2Ol4 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (BMN/D)

RPP tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pungutan oleh Otoritas Jasa Keuangan 14. RPP tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Pasar Modal

13.

t. 2. 3. 4. 5. 1. 2.

restrukturisasi perbankan.

Pendelegasian kewenangan Presiden

daLam

Undang-Undang Nomor I tentang


Undang-Undang Nomor 2l Tahun 20ll tentang Otoritas


pemindatrtanganan Barang Milik Negara kepada Tahun 2OO4 Menteri Keuangan. Perbendaharaan Negara Bangun guna seratr/bangun slerah guna. (Pasal a9 (ayat 6)) Jangtra waktu pinjam pakai BMN/BMD. Pengelolaan BMN/BMD pada Badan layanan Umum/Badan layanan Umum Daerah. Penyesuaian pengaturan BMD.

Ketentuan mengenai waktu (tahun anggaran)

penggunaan pungUtan. Besaran dan basis pungutan.

Jasa Keuangan (Pasal 37 ayat (6))

1.

Ketentuan mengenai Pemeriksa

2.

modal. Tata cara pemeriksaan di bidang pasar modal.

di

bidang pasar

1. Undang-Undang

Nomor 8

Tahun 1995 tentang

Pasar

Kementerian Keuangarr

Modal

Pasal 100 avat

(31)

2. Undang-Undang

.

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

-7 NO

-


JUDUL


PEMRAKARSA

2. Undang-Undang Nomor 2l

15.

RPP tentang

Standar

Pelaporan Keuangan Pemerintah Desa

RPP tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintatr Nomor I Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintatr 77. RPP tentang Pengalihan Pembinaan dan Pengawasan PT Geo Dipa Energl (Persero) kepada Kementerian Badan Usatra Milik Negara 16.

1. \iuan

2. 3. 4. 5.

laporan keuangan desa. Tanggung jawab pelaporan keuangan desa. Komponen laporan keuangan desa. Struktur dan isi. Periode laporan keuangan.

Tahun 21 Tahun 20ll tentang Otoritas Jasa Keuancan Undang-Undang Nomor Tahun 2Ol4 tentang Desa


(Pasal 113)

1. Ruang lingkup inveetasi pemerintah. Undang-Undang Nomor 1 2. Pengaturan mengenai pelaksanaan kedasama Tatrun 2Ol4 tentang investasi Public Private Partnerchip dan IVon public Perbendaharaan Negara Priuate Paftnerchip melalui mekanisme pemberian (Pasal al ayat (3))

pinjaman dan penyertaan modal. Pengalihan kewenangan pembinaan dan pengawasan 1. Undang-Undang Nomor 19 PT Geo Dipa Energr (Persero) kepada Menteri Badan Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara Usaha Milik Negara (Pasal a ayat (a))

Kementeriarr Keuangan


2.Undang-Undang...

r. PRES IDEN

REPUBLIK INDONESIA

-8NO


JUDUL


2. Undang-Undang Nomor

PEMRAKARSA 18

Tahun 2Ot6 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja

18.

RPP tentang Jenis

dan

Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak pada lGmenterian/Iembasa 19. RPP tentang Penyertaan Modal Negara pada Badan Usaha Milik Negara/Badan Hukum l.ainnya yang Dimiliki

1.

Pengaturan jenis PNBP pada instansi. Pengaturan jenis tarif pada instansi.

Negoro

Tahrrn

Ana-o-o-

ol11a,

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Pasal 3 ayal (2)) l Penetapan Penambatran penyertaan ModATegara- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2 Besaran nilai penambahan penyertaan Modal 2016 tentang Anggaran Negara. Pendapatan dan Belanja Negara 3. Sumber penambahan Penyertaan Modal Negara. Tahun Anggaran 2Ol7 2.

Kementerian Keuangan Kementeriarr Keuangan

Negara

20. RPP tentang Peraturan Pelaksanaan UndangUndang Nomor 8 Tahun 20 16 tentang Penyandang Disabilitas

4.

Perencanaan, penyelenggaraan,

darrffi

8 5. Akomodasi yang Layak untuk penyandang Tahun 2016 Tentang Nomor Penyandang disabilitas. Disabilitas 6. Mekanisme pemberian sanksi administratif. (Pasal 27 ayat (3), Pasal 36

Undang-Undang

ayat

(21, Pasal

42

ayat

Kementerian Sosial

(81.

7. Bentuk .

.

PRES IDEN

REPUBLIK INDONESIA

-9NO


JUDUL


PEMRAKARSA

7. Bentuk dan

tarta cara pemberian insentif dan Pasal 43 ayat (2) dan ayat (41, konsesi. Pasal 54 ayat (2!,, Pasal 55 8. Unit layanan disabilitas. ayat (4l-, Pasal 86 ayat (2l,, 9. Rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan Pasal 96, Pasal 1O4 ayat (41, sosial, dan perlindungan sosial. Pasal 108, Pasal 109 ayat (4l1, 1O. Permukiman dan pelayanan publik yang mudah Pasal 113, Pasal lL4 ayat (21, diakses oleh penyandang disabilitas. Pasal 116 ayat (2ll 1

1.

Penanganan penyandang disabilitas

partisipasi penyandang disabilitas. 12. I,ayanan habilitasi dan rehabilitasi. 21. RPP tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali

1. Persyaratan wali. 2. Tata cara penunjukan wali.

3.

Kewqiiban wali.

serta

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2Ol5 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23

Tatrun

2OO2

Kementerian Sosial

tentang

Perlindungan Anak (Pasal 33 ayat (5)

22. RPP

PRES lDEN

REPUBLIK INDONESIA

-10NO


JUDUL

22. RPP tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2Ol4 tentang Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal

23. RPP tentang Penyelenggaraan Desa

24. RPP tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2OO4 tentang Perencanaan Hutan

I 2


PEMRAKARSA

Kriteria dan penetapan daerah tertinggal.Undang-Undang Nomor lT Perencanaan percepatan pembangunan daerah Tahun 2OOT tentang Rencana

tertinggal.

3 4 5

1.

Pembangunan Jangka panjang Pelaksanaan percepatan pembangunan daerah Nasional Tahun 2OO5-2O25 tertinggal. (Pasal 2 ayat (2ll

Pengawasan, pemantauan, dan evaluasi. Pendanaan. Struktur perangkat desa. Persyaratan menjadi perangkat desa. F'ungsi dan tugas perangkat desa. Prosedur pemilihan perangkat desa. f;elaksanaan musyawarah desa. Ruang lingkup penencanaan hutan

2. 3. 4. 5. 1. 2. Inventarisasi hutan. 3. Penyusunan rencana kehutanan. 4. Pengelolaan data dan informasi. 5. Partisipasi dan peran serta masyarakat penanganan konflik perencanaan kehutanan.

Undang-Undang Nomor

6

47 ayat (6), Pasal

SO

Tahun 2OL4 tentang Desa

(Pasal

ayat (2))

Undang-Undang Nomor 4l

Tahun 1999 tentang Kehutanan

gelegaimana telah

serta

dengan Nomor 19

diubah Undang-Undang Tahun 2OO4

Kementerian Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi

Kementerian Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

(Pasal 13 ayat (5), Pasal t6 ayat (3), Pasal 19 ayat (3), Pasal 2O avat (3)l

25. RPP. .

.

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

- 1l NO


JUDUL

25. RPP tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2OO2 tentang Dana Reboisasi 26. RPP tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintalr Nomor 6 Tahun 2OOT tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan

Hutan

1. Pengertian Dana Reboisasi beserta

2. 3. 4.

umum lainnya. Tata cara pembayaran.

2.

sosial" sesuai RPJM

20 15-

Pembangunan perhutanan sosial seluas l2.Z

hektar.

Pemindahtanganan Izin Usaha pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK-HA/HT) dilakukan setelah mendapat persetqiuan tertulis dari pemberi izin. 4. Areal IUPHHK tidak dapat digadikan agunan ke pihak lain. 5. Kewenangan Gubernur untuk mengeluarkan izin sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tatrun 2O I 4 tentaqg Pemerintahan Daeratr. 3.

Nomor 4l sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tatrun 2OO4

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Undang-Undang Nomor 4L


Talrun t999 tentang Kehutanan

Mengubah istilah "pemberdayaan masyarakaf operhutanan 2019

PEMRAKARSA

ketentuan Undang-Undang

Pengelolaan. Penggunaan.

menjadi


(Pqsal 35 ayat (4))

Tahun 1999 tentang Kehutanan sebrgaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 19 Tahun 2004 (Pasal 22, Pa J 39, Pasal 66, Pasal 80)

Pelaksanaan Putusan MA Nomor l6.P/ HUM/2OI I

27. RPP. .

.

PRES IDEN

REPUBLIK INDONESIA

-12NO

JUDUL



27. RPP tentang Pengelolaan Sampah Spesifik

r. Irengelohan sampah yang mengandung bahan Undang-Undang Nomor 18 berbahaya dan beracun. Tahun 2OO8 tentang Pengelolaan 2. Pengelolaan sampah yang mengandung limbah Sampah bahan berbahaya dan beracun. (Pasal 23) 3. Pengelolaan sampah yang timbul akibat bencana. 4. Pengelolaan puing bongkaran bangunan. q. Sampah yang secara teknologi belum dapat diolatr 6. Sampatr yang timbul secara tidak periodik.

28. RPP tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tatrun 2OO8 tentang Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan

1. Pola umum, kriteria, dan s reklamasi hutan. 2. Rehabilitasi hutan. 3. Reklamasi hutan. 4. Peran serta masyarakat. 5. Pembinaan, pengendalian, dan pengawasan.

29. RPP tentang Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun

1. Pengelolaan bahan berUatray Undang-Undang Nomor 32 2. Penanggulangan pencemaran dan/atau perusakan Tahun 2OO9 tentang hidup, pemulihan dan fungsi lingkungan Perlindungan dan Pengelolaan lfgkungan hidup akibat batran berbahaya dan beiacun. Lingkungan Hidun

Undang-Undang Nomor 4l

Tatrun 1999 tentang Kehutanan (Pasal a2)

PEMRAKARSA



Kementeriarr Lingkungan Hidup dan Kehutanan

3.Sistem...

PRES I DEN

REPUBLIK INDONESIA

-13_ NO


JUDUL


PEMRAKARSA

3. Sistem tanggap darurat dalam pengelolaan bahan (Pasal 58) berbahaya dan beracun pengawasan dan pembinaan dalam pengelolaan bahan berbahaya dan beracun. 4. Sistem informasi pengelolaan bahan berbahaya dan beracun. 5. Sanksi administratif. 30. RPP tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2010 tentang Perum Perhutani 31. RPP tentang Pengenaan

Sanksi Administratif bagi Pemilik Gudang yang fidak Melakukarr Pendaftaran Gudang

1. Pendirian perusahaan.

Undang-Undang Nomor 19 2. Perubahan Anggaran Dasar Perusahaan Umum Tatrun 2OO3 tentang Badan Perhutani. Usaha Milik Negara 3. Pemberdayaan dan peran serta masyarakat. (Pasal al ayat (2ll

1.

2.

Pendirian perusatraan; Anggaran dasar, antara lain: a. Modal; b.

Pengangkatan direksi;

dan

pemberhentian anggota

Undang-Undang Nomor

7

Tahun 2Ol4 tentang Perdagangan (Pasal 15 ayat (5))

Kementerian Badan Usaha Milik Negara

Kementerian Perdagangan

c. T\rgas dan kewenangan anggota direksi.

32. RPP .

PRES IDEN

REPUBLIK INDONESIA

-14NO


JUDUL

32. RPP tentang Penyediaan Tenaga Teknis yang Kompeten di Bidang Perdagangan Jasa 33. RPP tentang findakan Pengamanan Perdagangan,

Antidumping, dan Imbalan 34. RPP tentang Sistem Informasi Perdagangan

1.

2. 3.

4.

Kewat'iban penyedia jasa memiliki tenaga teknis Undang-Undang Nomor 7 yang kompeten. Tahun 2Ol4 tentang Perdagangan Tenaga teknis asing. (Pasal 2O ayat (3)) Pembinaan dan pengawasan. Sanksi.

1. findakan pengamanan,

2. 3.

antidumping dan imbalan.

Undang-Undang Nomor

PEMRAKARSA


Kementerian

7 Tahun 2Ol4 tentang Perdagangan (Pasal 72)

Perdagangan

Penyelenggaraan sistem informasi perdagangan. Undang-Undang Nomor 7 Data dan informasi perdagangan. Tahun 2Ol4 tentang Perdagangan Pengumpulan, pengolatran, penyampaian, (Pasal 92)


2. Otoritas penyelidikan. 3. Penyelesaian sengketa. 1.


pengelolaan, dan penyebarluasan data dan/atau informasi perdagangan. Keamanan data, informasi, dan sistem informasi

4. perdagangan. 5. Pengawasan. 6. Sanksi.

35. RPP

PRES IDEN

REPUBLIK INDONESIA

- 15NO


JUDUL

35. RPP tentang Usaha Perkebunan


1. Batasan luas

2.

maksimum Undang-Undang Nomor 39 penggunaan lahan untuk usaha perkebunan. Tatrun 2Ol4 tentang Perkebunan Jenis, besaran denda, dan tata cara pengenaan (Pasal 14 ayat (3), pasal 18 sanksi administratif. ayat (3), Pasal 24 ayat (41,

3. Standar mutu atau persyaratan teknis minimal benih dari luar negeri. 4. Tata cara pencarian, pengumpulan, dan pelestarian sumber daya genetik. 5. Introduksi dari luar negeri. 6. Syarat dan tata cara pemberian izin. 7. Kemitraan usaha perkebunan. 8. Kawasan pengembangan perkebunan. 9. Pengembangan perkebunan berkelanjutan.

PEMRAKARSA

Kementerian Pertanian

27 ayat (5), pasal 28 ayat (3), Pasal 32, pasal 49, Pasal 57 ayat (3), pasal 61 ayat (4l, Pasal 62 ayat (3), Pasal 66, Pasal 69 ayat (3), Pasal 73 ayat (3), pasal T4 ayat (2l-, Pasal 93 ayat (S), Pasal

Pasal 97 ayat (3))

10. Pelindungan

wilayah geografis yang memproduksi hasil perkebunan yang bersifiat spesifik. I 1. Sarana dan prasarana di dalam kawasan perkebunan. 12. Pembinaan teknis, penilaian usaha perkebunan 13. Penghimpunan dana dari pelaku usaha perkebunan.

36. RPP

PRES IDEN

REPUBLIK INDONESIA

-16, NO


JUDUL

36. RPP tentang Perbenihan Tanaman Perkebunan

1.


PEMRAKARSA

Pemenuhan kebutuhan benih unggul secara Undang-Undang

memadai.

Nomor 39 Tahun 2Ol4 tentang Perkebunan

2. Perlindungan kelestarian sumber daya genetik. (Pasal 24 ayat (4l,, Pasal 2T 3. Pemanfaatan sumber daya genetik dalam ayat (5), Pasal 28 ayat (3)) menghasilkan varietas unggul. 37. RPP tentang Redistribusi Tanah dan Ganti Kerugian 38. RPP tentang Korps Pegawai Aparatur Sipil Negara

39. RPP tentang Fasilitasi Akses terhadap Ciptaan bagi Penyandang Ttrna Netra, Kerusakan

1.

2. 1. 2 3 4

Mekanisme pembagian tanah Undang-Undang Nomor 56 Prp Kementerian Mekanisme penggantian kerugian disesuaikan Tahun 1960 tentang Penetapan Agraria dan Tata

dengan peraturan pengadaan tanah.

Luas Tanah Pertanian

Asas, prinsip, nilai dasar, serta kode etik, dan kode

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2Ol4 tentang Aparatur

perilahu. Organisasi, maksud, tujuan, dan fungsi. Pembinaan. Kode etik.

1. Jenis fasilitas yang diberikan bagi penyandang

2.

Kementerian Pertanian

disabilitas. Mekanisme pemberian fasilitas.

Sipil Negara

(Pasal 126 ayat Pasal 129)

Undang-Undang

Ruang

l2l dan

(41,

Nomor

28

Tahun 2Ol4 tentang Hak Cipta (Pasal aa ayat l+ll

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Kementeriarr Hukum dan Hak Asasi Manusia

Penglihatan

PRES I DEN

REPUBLIK INDONESIA

-17NO


JUDUL Penglihatan, Keterbatasan dalam Membaca dan Menggunakan Huruf Braille, Buku Audio atau Sarana lainnya

40. RPP tentang Perubahan atas Peraturen Pemerintah Nomor 38 Tahun 2013 tentang Penghasilan, Fasilitas, Penghargaan, dan HakHak L,ain bagi Kepala dan Waldl Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan

3.


PEMRAKARSA

Peran dari masing-masing fungsi tang terkait dengan f;asilitasi negara bag penyandang

disabilitas.

1. Besarnya gaji pokok XCpat PPATK.

2.

Undang-Undang Nomor

8

Kementerian

Tahun 2010 tentang Pencegahan Hukum dan Hak Gaji pokok bagi Kepala dan Wakil yang berasal dari dan Pemberantasan Tindak Asasi Manusia pegawai negeri sipil atau anggota Tentara Nasional Pidana Pencucian Uang Indonesia/Kepolisian Negara Republik Indonesia (Pasal 58 ayat (2))

dibayarkan sebesar selisih penerimaan gaji pokok. Pembayaran gaji pokok dan tur{angan. Kepala dan Wakil diberikan fasilitas setiap bulan berupa fasilitas rumah dinas. Pembayaran fasilitas rumah dinas. 6. Besaran penghasilan, flasilitas, dan penghargaan dikenakan pajak penghasilan. 3. 4.

41. RPP

PRES IDEN

REPUBLIK INDONESIA

_18_

NO

JUDUL

4L. RPP tentang Pengendalian Gratifikasi

42. RPP tentang Perubahan

atas Peraturan Pemerintalr Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

POKOK MATERI MUATAN/ ARAH PENGATURAN Aspek hukum gratifikasi. Penegasan subyek hukum gratifikasi.

AMANAT UNDANG-UNDANG/ PERATURAN PEMERINTAH 1.

Undang-Undang Nomor 20

Tahun

I tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 2OO

Bentuk gratifikasi yang wajib atau tidak wqiib dilaporkan. 4. Mekanisme pelaporan gratifikasi. 1999 tentang Pemberantasan 5. Implementasi program pengendalian gratilikasi di Tindak Pidana Korupsi instansi-instansi. (Pasal 128) Batasan nilai wajar untuk gratifikasi datam 2. Undang-Undang Nomor 30 konteks dan momen tertentu. Tahun 2OO2 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (Pasal 16, Pasal 17) 1. Pembentukan Rumah Rampasan Baranf Sita,an Undang-undang Nomor 8 (Rupbasan) di setiap kabupaten/kota. Tahun 1981 tentang Hukum 2. Pengelolaan benda sitaan. Acara Pidana 3. Kewenangan pelelangan terhadap benda sitaan yang mudah rusak, membahayakan dan berbiaya

PEMRAKARSA

Kementerian

Hukum dan Hak Asasi Manusia

Kementerian


tinggi sehingga tidak dimungkinkan untuk

disimpan dalam Rupbasan.

43. RPP

.

{D PRES IDEN

REPUBLIK INDONESIA

-19_ NO


JUDUL

43. RPP tentang Pelayanan Tahanan 44. RPP


1 Wewenang, tugas, dan tanggung jawab. 2 Hak dan kewajiban tahanan. 3 Mekanisme peLayanan tahanan.

Undang-Undang Nomor 8 Tatrun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

tentang Penyidikan 1. Koordinasi antarpenyidik.

Tindak Pidana Perusakan 2. Batasan kewenangan penyidik. Hutarr 3. Tata cara penyidikan dan tindakan penyidikan. 4. Gelar perkara. 5. Penyerahan berkas perkara. 6. Tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti. 7. Penghentian penyidikan. 8. Pengawasan dan pelaporan. 45. RPP tentang Pendaftaran Merek Internasional

1.

Tata cara/prosedur

internasional. 2. Pendokumentasian. 3. Kerja sama internasional. 4. Perlindungan

pendaftaran

PEMRAKARSA

-

merek

Undang-Undang

Nomor

18

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Kementerian

Tahun 2015 tentang Pencegahan Hukum dan Hak dan Pemberantasan Perusakan Asasi Manusia Hutan (Pasal 39 huruf b)

Undang-Undang

Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (Pasal 52 ayat (a))

Kementeriarr


46. RPP. .

.

PRES IDEN

REPUBLIK INDONESIA

-20NO


JUDUL

46. RPP tentang Perubatran Perubahan mengenai: atas Peraturan Pemerintatr 1. Uang penghasilan. Nomor 45 Tahun 2010 2. Uang kehormatan. tentang Uang Penghasilan, 3. Hat< lain ketua, wakil ketua dan anggota Uang Kehormatan, dan Ombudsman Republik Indonesia. Hak l,ain Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Ombudsman Republik Indonesia 47. RPP tentang laporan 1. Kewqiiban penyelenggara negara menyampaikan Harta dan Kekayaan LHKPN dan melaksanakan pengumuman. Penyelenggara Negara 2. Pemeriksaan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) oleh komisi. 3. Ke{a sama antara komisi dengan lembaga/instansi

lain.


Undang-Undang Nomor

PEMRAKARSA 3T


2g tentang


Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor

Tatrun

1999 yang Bersih dan Bebas dari Penyelenggara Negara

Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

4. Peran serta masyarakat. 48. RPP tentang Gaji, Dalam rangla memberikan gqii, tunjangan dan fasilitas UU Nomor 2 Tahun 2OO2 tentang Kementerian Tunjangan, dan Fasilitas yang adil dan layak untuk menjamin kesejahteraan Kepolisian Negara Republik Hukum dan Hak Anggota Kepolisian Negara dan kelancaran tugas anggota Kepolisian Negara Indonesia Asasi Manusia Republik Indonesia Republik In4onesia. Pasal 26 avat (21 49. RPP

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

-2t NO


JUDUL

49. RPP tentang Administrasi Keanggotaan Kepolisian Negara Republik Indonesia

-

1.


PEMRAKARSA

Berisi ketentuan dalam pembinaan sumber daya UU Nomor 2 Tahun 2OO2 tentang Kementerian manusia di lingkungtrn Kepolisian Negara Republik Kepolisian Negara Republik Hukum dan Hak

Indonesia, meliputi kegiatan penyediaan, pendidikan, penggunaan, perawatan, dan pengakhiran dinas anggota Kepolisian Negara

Indonesia Pasal 21 ayat

Asasi Manusia (21

Republik Indonesia.

2.

Dalam rangka mengatur pembinaan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia secara

keseluruhan dan

dilaksanakan

secara

berkesinambungan dalam upaya pemenuhan kebutuhan, peningkatan kemampuan, pembinaan karir, peningkatan kesejahteraan, hak dan kewajiban, serta batasan waktu pengabdian personel 50. RPP tentang Pelaksanaan

Urusan Pernerintahan Konkuren

1. Urusan Pemerintahan Konkuren yang kewenangan daerah provinsi dan

2.

menjadi daeratr

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintatran Daerah sebagaimana telah diubah

kabupaten/kota. Penugasan oleh daerah provinsi kepada daerah kabupaten/kota berdasarkan asas tugas dengan Undang-Undang Nomor 9 Tatrun 2015

Kementerian Dalam Negeri

3.Penugasan...

PRES IDEN

REPUBLIK INDONESIA

-22NO

POKOK MATERI MUATAN/ ARAH PENGAruRAN

JUDUL

3. 51. RPP tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas, Wewenang dan Hak Kepala Daeratr serta Wakil Kepala Daerah

52. RPP tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

1.


PEMRAKARSA

Penugasan oleh daerah kabupaten/kota kepada (Pasal 2 r)

desa.

Pelaksanaan tugas dan wewenang kepala daerah Undang-Undang Nomor 23 oleh wakil kepala daerah dan pelaksanaan tugas Tahun 2Ol4 tentang sehari-hari kepala daerah oleh sekretaris daerah.

Pemerintahan sebagaimana telah

Kementeria.n Dalam Negeri

Daerah

diubah 2. Pelaksanaan tugas dan wewenang Gubernur dengan Undang-Undang Nomor 9 wakil pemerintah pusat. Tahun 2015 (Pasal 65 (Tl, ayat 3. ""6ogai Pertanggungiawaban. Pasal 91 ayat (8), Pasal 93 4. Pembinaan dan Pengawasan. ayat (s))

1.

2. 3.

Tata cara pengangkatan Kepala Daerah aan Wat
Nomor 23 Kepala Daerah. Tahun 2Ol4 tentang Tata cara pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Pemerintatran Daerah Kepala Daerah. sebagaimana teLah diubah Persyaratan dan masa jabatan per{abat Kepala dengan Undang-Undang Nomor 9 Daerah. Tatrun 2Ol5 (Pasal

80 ayat


(4l1, Pasal 81

ayat (5), Pasal 82 ayat

(B),

Pasal 86 ayat (6))

53. RPP

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

-23NO


JUDUL

53. RPP tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Laporan Keterangan Pertanggu ngiawaban d an Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, serta Tata Cara Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintatran Daerah

54. RPP tentang Kewenangan Daerah pada Wilayah Laut, Kepulauan, Kawasan Khusus, dan Daerah Perbatasan


1. Muatan laporan penyelenggaraan daerah dan laporan

pemerintah Undang-Undang keterangan Tahun 2Ol4 ringkasan laporan Pemerintahan

Nomor

PEMRAKARSA

23 tentang Daerah

Kementerian Ddam Negeri

1. Jenis dan kriteria daerah kepulauan, kawasan Undang-Undang Nomor 23 khusus, dan daeratr perbatasan. Tahun 2Ol4 tentang Kewenangan pemerintah daerah pada daeratr Pemerintahan Daerah kepulauan, kawasan khusus, dan daerah sebagaimana telah diubah

Dalam Negeri

2.

pertanggungiawaban serta penyelenggaraan pemerintahan daerah. sebagaimana telah diubah Tata cara penyampaian laporan penyelenggaraan dengan Undang-Undang Nomor 9

3.

pertanggungiawaban serta ringkasan laporan (Pasal 7a) penyelenggaraan pemerintahan daerah. Tata cara evaluasi penyelenggaraan pemerintahan

pemerintatr daerah

dan laporan

keterangan Tahun 2015

daeratr.

3.

Kementerian

trrerbatasan. dengan Undang-Undang Nomor 9 Pedoman pengelolaan daerah kepulauan, kawasan Tahun 2Ol5 khusus dan daerah perbatasan. (Pasal 3O, Pasal 360 ayat (4l1, Pasal 96 U

4.PelaksanAAla...

PRES IDEN

REPUBLIK INDONESIA

-24NO


JUDUL

4.

55. RPP tentang Satuan Polisi Pamong Praja

kepulauan, kawasan khusus dan

di dalamnya

operator pengelola kawasan khusus. Pengawasan dan evaluasi.

daerah mengatur

1. Pembentukan, kedudukan, tugas, dan fungsi. 2. Wewenang, hak, dan kewqiiban. 3. Organisasi, tata kerja dan jabatan. 4. Pendidikan dan pelatihan. 5. Ke{a srama dan koordinasi.

6. Penegakan perda dan perkada. 7. Pendanaan pembinaan umum dan teknis. 8. Jabatan fungsional. 9. Satuan pelindung masyaraka.t. 56. RPP tentang Perkotaan

1.

2. 3. 4.

PEMRAKARSA

Pelaksanaan pembangunan pada daerah berciri

perbatasan termasuk

5.


Pedoman dan standar pelayanan perkotaan. Perencanaan pengelolaan perkotaan. Pelaksanaan pengelolaan perkotaan. Pengendalian pengelolaan Derkotaan.

Undang-Undang Nomor

Tahun 2Ol4 Pemerintahan sebagaimana telah

23

tentang Daerah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2OLs (Pasal 256 ayat (7))

Undang-Undang Nomor Zg Tatrun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daeralr sebagaimana telah diubah


Kementeria.n Dalam Negeri

dengan

PRES IDEN

REPUBLIK INDONESIA

_25_ NO


JUDUL

57. RPP tentang Partisipasi Masyarakat dan Pemberian Insentif bagr Masyarakat

1. Cakupan, bentuk dan tata cara masyarakat.

2. 3.

4. 5. 6. 7.

8 9

AMANAT UNDANG,UNDANG/ PERATURAN PEMERINTAH

partisipasi

dengan Undang-Undang Nomoi 9 Tahun 2Ol5 tPasal 357 avat fSl- Pnsal 3-5c)l Undang-Undang Nomor 23

Tahun 2Ol4 Pemerintahan sebagaimana telah

tentang Daerah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan Tahun 2015 daerah. (Pasal 354 ayat (5), ayat (7)) Dukungan penguatan kapasitas terhadap kelompok dan organisasi kemasyarakatan. Pendanaan. pembinaan dan pengawasan. Prinsip, bentuk dan kriteria pemberian insentif. Pemberian dan pengaturan insentif dan kemudahan investasi terhadap masyarakat dan sektor swasta. Pelaporan dan evaluasi. Pembinaan dan pengawasan.

Akses masyarakat terhadap informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah. Kelembagaan dan mekanisme partisipasi

PEMRAKARSA


58. RPP. .

.

PRES I DEN

REPUBLIK INDONESIA

-26NO


JUDUL

s8. RPP tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD Provinsi, I(abupaten dan Kota

l.


Hedoman tata tertib DPRD Provinsi.

Undang-Undang Nomor 23 penggantian Tahun 2OL4 tentang antanvaktu, verifikasi terhadap persyaratan calon Pemerintahan Daerah pengganti antarwaktu, dan peresmian calon sebagaimana telah diubah pengganti antarwalrtu anggota DPRD provinsi. dengan Undang-Undang Nomor 9 Pedoman Tata tertib DPRD kabupaten/kota. Tahun 2015 Ketentuan tata cara pengajuan penggantian (Pasal 145, Pasat 199) antarruaktu, verifikasi terhadap persyaratan calon pengganti antanvaktu, dan peresmian calon

2. Ketentuan tata cara pengqiuan 3. 4.

pengganti antarwaktu anggota

kabupaten/kota.

59. RPP tentang Pinjaman Daerah

1. Persyaratan bagr daerah dalam

PEMRAKARSA


DPRD

metakut
Undang-Undang

Nomor

23

pinjaman. Tahun 2Ol4 tentang 2. Penganggaran kewajiban pinjaman daerah yang Pemerintahan Daerah jatuh tempo dalam APBD. sebagaimana telah diubah 3. Pengenaan sanksi dalam hat daerah tidak dengan Undang-Undang Nomor 9 memenuhi kewqiiban membayar pinjaman. Tahun 2015 (Pasal 3O2l 4. Tata cara pelaporan posisi kumulatif pinjaman dan kewajiban pinjaman setiap semegter dalam tahunanggaran berialan.


5. Persyaratan .

.

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

-27 NO


JUDUL

c. 6.


PEMRAKARSA

persyaratan penerbitan obligasi daerah serta

pembayaran bunga dan pokok obligasi.

Pengelolaan obligasi daerah yang mencakup pengendalian risiko, per{ualan dan pembelian obligasi serta pelunasan dan penganggaran dalam

APBD.

60. RPP tentang Sanksi

Administrasi Perfilman

1. Pengenaan dan tata cEa pengenaan sarksi Undang-Undang Nomor administratif kepada pelaku kegiatan perfilman. Tahun 2OO9 tentang Perlilman 2. Tata cara penanganan pelanggaran. (Pasal 79 ayat (2ll

3. 61. RPP tentang Peraturan Pelaksanaan UndangUndang Nomor 11

Tahun 2Ol4 tentang Keinsinyuran 62. RPP tentang Peraturan Pelaksanaan UndangUndang Nomor 33

33

Pendelegasian pengenaan sanksi administratif.

1. Registrasi insinyur dan tata cara pengenaan aanksi Undang-Undang Nomor l1 administratif. Program profesi insinyur.

2. 3. Insinyur asing dan tata cara pengenaan sanksi administratif. 4. Pembinaan keinsinyuran. 1. Jenis produk yang bersertifikat halal

2.

bertahap.

lokasi, tempat, dan alat proses produk halal.

secara

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

(Pasal 5 ayat (3), Pasal 8 ayat (3), Pasal 17, Pasal 22, Pasctl491

Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggr

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2Ol4 tentang Jaminan

Kementerian Agama

Tahun

Keinsinyuran

Produk Halal

2Ol4

tentang

Tahun

PRES IDEN

REPUBLIK INDONESIA

-28NO


JUDUL Tahun 2Ol+ tentang Jaminan Produk Halal

3. I.embaga pemeriksa halal. 4. Keda sama kelembagaan. 5. Registrasi Sertifikat Halal Luar Negeri. 6. Pembinaan dan pengawasan. 7. Sanksi administratif.

63. RPP tentang Tata Cara Pengelolaan Keuangan

Haji

4. 64. RPP tentang label dan Iklan Pangan

Ruang lingkup pengelolaan keuangan haji. Perencanaan pengelolaan keuangan haji. Pelaksanaan, meliputi: a. keuangan haji; b. pengeluaran keuangan hqii; dan c. kekayaan. Pelaporan dan pertanggungiawaban.

1. Pengaturan

2. 3. 4.

mengenai label pangan. Pengaturan mengenai iklan pangan. Pengawasan Sanksi


PEMRAKARSA

ll, Pasal 16, pasal 2l ayat (3), Pasal 44 ayat (3), Pasal 46 ayat (3), pasal 4Z (Pasal

ayat (4), Pasal 52, pasal

6T

Undang-Undang Nomor

g4

ayat (3))

Tahun

2Ol4 tentang Penyelenggaraan Keuangan Haji (Pasal 19, Pasal 48 ayat (3),

Kementerian Agama

Pasal 51)

Undang-Undang

Nomor

18

Tahun 2OL2 tentang Pangan (Pasal LO2 ayat l4l, pasal t0g, Pasal 106 ayat (7!1, pasal lOT, Pasal 112)

Badan Pengawasan Obat dan

Makanan

65. RPP .

PRES IDEN

REPUBLIK INDONESIA

-29NO


JUDUL

65. RPP tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan

66. RPP tentang Penelitian dan Pengembangan Bidang Kesehatan

I. Penggolongan sediaan liarmasi dan aLat kesehatan. 2. Standar dan persyaratan sediaan farmasi dan alat kesehatan.

3. Pembuatan,

penandaan informasi, izitn edar dan


Undang-Undang Nomor

Tahun

2OO9 (Pasal 107)

PEMRAKARSA SO

tentang Kesehatan

peredaran sediaan farmasi dan alat kesehatan. 4. Pengujian laboratorium, evaluasi kembali, penarikan kembali dari peredaran, ganti rugi, dan pemusnahan sediaan farmasi dan alat kesehatan. 5. Pengadaan dan pemerataan sediaan farmasi dan alat kesehatan. Praktik kefarmasian, dan penggunaan obat dan alat kesehatan. 7. Obat tradisional, obat esensial nasional, obat generik, dan harga obat. Pengembangan, pembinaan, dan pengawasan sediaan farmasi dan alat kesehatan. 1. Standar teknologi dan produk teknologi kesehatan Undang-Undang ttomor 36 2. Pelaksanaan uji coba terhadap manusia. Tahun 2OO9 tentang Kesehatan 3. Pengembangan teknologi. (Pasal 42 ayat (3), pasat 4g 4-._ tyarat dan tata cara:

Badan Pengawasan Obat dan

Makanan

Kementerian Kesehatan

a. penyelenggaraa.n

PRES IDEN

REPUBLIK INDONESIA

_30_

NO


JUDUL


a. penyelenggaraan transplantasi organ dan/atau

jaringan tubuh. b. penyelenggaraan pemasangan dan/atau alat kesehatan. c. bedah plastik dan rekonstruksi. 5. Reproduksi dengan bantuan. 6.

irnplan

Pasal aS ayat

PEMRAKARSA

(2ll

obat

Tata cara dan jenis pelayanan

kesehatan tradisional. 7. Persyaratan kehamilan di luar cara atamiah. 8. Iembaga yang bertugas dan berwenang melakukan penapisan, pengaturan, pemanfaatan, serta pengawasan terhadap penggunaan teknologi dan produk teknologi. 67. RPP tentang Kesehatan Kery'a

1. Ttrgas dan tanggung jawib pemerintah

2. 3.

aan Undang-Undang Nomor 36 pemerintah daeratr. Tahun 2OO9 tentang Kesehatan Upaya kesehatan kerja. (Pasal 16a ayat (5)) Pelayanan dan promosi kesehatan kerja di tempat kerja.


5.Rehabilitasi...

:/

(

PRES I DEN

REPUBLIK INDONESIA

-31 NO

-


JUDUL

5.

Rehabilitasi medis


PEMRAKARSA

dan rehabilitasi kerja bagr

pekerja. Gizi pekeda. 7. Kesehatan reproduksi di tempat kerja. 8. Kesehatan jiwa pekerja. 9.

Pendidikan dan pelatihan kesehatan kerja bagr

pekerja.

Pendidikan dan pelatihan bagi tenaga kesehatan kerja bagi pekerja. 1 1. Penelitian dan pengembangan kesehatan kerja. 12. Penyelenggaraan dan informasi kesehatan kerja. 13. Pencatatan dan pelaporan. 1O.

14. Pembiayaan. 15. Pembinaan dan pengawasan.

68. RPP tentang Pembiayaan Kesehatan

1. Sumber pembiayaan.

2. Tata cara alokasi pembiayaan kesehatan. 3. Pemanfaatan pembiayaan kesehatan.

Undang-Undang Nomor

Tatrun

tentang Kesehatan (Pasal L72 ayat (2ll 2OO9

36


69. RPP

PRES IDEN

REPUBLIK INDONESIA

-32NO


JUDUL

69. RPP tentang Energi Baru dan Energi Terbarukan

1.

2. 3. 4. 5.

6. 7. 8.

70. RPP tentang Panas Bumi

untuk Pemanfiaatan Langsung

1.

Penguasaan dan pengaturan sumber energi dan sumber daya energi baru dan/atau terbartrkan. Penyediaan, pemanfaatan, dan kegiatan usaha energi baru dan/atau energi terbamkan. Kemudahan dan insentif. Harga energi. Keteknikan di bidang energi baru dan/atau energi terbarukan. Penelitian, pengembangan dan penerapan teknologi. Pengembangan sumber daya manusia. Pembinaan dan pengawasan. Penyelenggaraan panas bumi langsung. Izin pemanfaatan langsung.

Undang-Undang

PEMRAKARSA

Nomor 30 tentang Energi (Pasal 22, Pasal 23 ayat (6), Pasal 24 ayat (2l1, Pasal 30 ayat (4))

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

Nomor 2l


Tahun

2OO7

untuk pemanfaatan Undang-Undang

2. 3. Hak dan kewajiban pemegang izin pemanfaatan langsung.


Tahun 2Ol4 tentang Panas Bumi (Pasal 15)

71. RPP

PRES lDEN

REPUBLIK INDONESTA

-33NO

7t.



1. Peningkatan peran seta daerah dan nasional rnelalui kepemilikan participating interest 10 o/o dalam kontrak kerja sarna. 2. Pengaturan kontrak bagi hasil sebagai suatu bentuk kontrak keg'a sama dalam kegiatan usaha hulu

Tahun 2OOl tentang Minyak dan Gas Bumi (Pasal 8, Pasal 18, pasal 19

JUDUL RPP tentang Perubahan

Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi 72. RPP tentang Keselamatan dalam Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi

73. RPP tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2006 tentang Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia

migas.

1. Keselamatan pekerja. 2. Keselamatan instalasi. 3. Keselamatan lingkungan. 4. Keselamatan umum.

Undang-Undang Nomor

(2l-, Pasal 20 ayat (6), lIat Pasal 2l (3), pasal


ayat

22 ayat (21, Pasal 31 ayat (S), pasal 37 dan Pasat 43) Undang-Undang Nomor 22 Tatrun 2OlL tentang Minyak dan Gas Bumi (Pasal 4O ayat (6), Pasal 43)

l. Penugasa, khusus dari Non delegasi Perusatraan untuk mencetak dokumen sekuriti yaitu

dokumen keimigrasian, pita cukai, materai, sertifikat tanah, dan buku tanah. 2. Sifat usaha, maksud dan tqiuan, serta kegiatan usaha perusahaan, baik kegiatan usaha utama maupun optimalisasi potensi sumber daya yang dimiliki perysahaan.

22

PEMRAKARSA

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Kementerian Badan Usaha Milik Negara

74. RPP .

.

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

-34-

74.


JUDUL

NO


Kegiatan penjaminan resi gudang sebagai kegiatan Peraturan Pemerintah Nomor 1 atas Peraturan Pemerintah usaha perusahaan Tahun 2016 tentang kmbaga Nomor 41 Tahun 2008 Pelahsana Penjaminan Sistem RPP tentang Perubahan

tentang Perusahaan Umum Jaminan Iftedit Indonesia 75. RPP tentang Perubahan atae Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2Ol2 tentang Perusahaan Umum Percetakan Negara Republik Indonesia 76. RPP tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan

Rakyat

Resi Gudang

Penugasan

dari

Pemerintatr kepada perusahaan Non delegasi

PEMRAKARSA

Kementerian Badan Usatra Milik Negara

Kementerian Badan Usaha Milik Negara

dengan menambahkan kewajiban

memberikan penugasan kepada perusahaan untuk mencetak dan/atau menyebarluaskan dokumen resmi lainnya.

1. Kepesertaan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera). Undang-Undang Nomor 4 Kementerian 2. Besaran simpanan Tapera. Tahun 2016 tentang Tabungan Peke{aan Umum 3. Mekanisme dan tingkat hasil pemupukan dana Perumahan Ralgrat dan Perumahan Tapera. (Pasal 16, Pasal 17 ayat (2t, Rakyat 4. Modal awal dan sumber biaya operasional badan Pasal 2l ayat (5), Pasal 35

5.

6.

pelaksana Tapera. Sanksi administratif. $umber dan penggunaan aset.

ayat (3), Pasal 62 Pasal 72 ayat

(2ll

ayat

(3),

77. RPP. .

.

PRES IDEN

REPUBLIK INDONESIA

-35NO


JUDUL

77. RPP tentang Penunjukan Lembaga atau Badan

Pelaksana y{tg Menangani Pembangunan Perumahan dan Pemukiman

78. RPP tentang Perizinan Pertambangan Bahan Galian Nuklir dan Pengelolaan Mineral Radioaktif

1. T\rgas dan wewenang badan pelaksani.


t.

Undang-Undang Nomor

PEMRAKARSA

Kementerian tentang Pekerjaan Umum pelaksana. Perumatran dan permukiman dan Perumahan (Pasal 55 ayat (S)) Rakyat 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun zOlL tentang Rumah Susun (Pasal Z3l 1. Syarat dan tata cara perizinan pertambangan Undang-Undang Nomor 10 Badan Pengawas bahan galian nuklir dan mineral radio aktif ikutan Tahun 1997 tentang Tennga Nuklir dari peftambangan mineral dan batubara umum. Ketenaganukliran 2. Syarat dan tata cara persetqiuan pengangkutan (Pasal 17 ayat (3)) bahan galian nuklir dan mineral radio aktif. 3. Penutupan kegiatan pertambangan batran galian

2. Tata cara penunjukan lembaga

atau

badan

Tahun 20ll

1

nuklir.

4.

nilai tambah, pemurnian dan pengolahan bahan galian nuklir dan mineral radio aktif. Inspeksi keselamatan radiasi dan penghentian sementara kegiatan. Peningkatan

79. RPP. .

.

PRES IDEN

REPUBLIK INDONESIA

-36_ NO



1. Kriteria pendirian dan/atau penempatan bangunan

Undang-Undang Nomor n Tahun 2Ol4 tentang Kelautan

JUDUL

79. RPP tentang Bangunan

dan Instalasi di Laut

di laut.

2.

Persyaratan pendirian dan/atau

penempatan

bangunan di laut.

(Pasal 32 ayat (5))

80. RPP tentanglzin Lokasi di

3. Mekanisme pendirian dan/atau penempatan bangunan di laut. l. lzin lokasi di laut yang berada di wilayah perairan Undang-Undang Nomor dan wilayah yurisdiksi. Tahun 2Ol4 tentang Kelautan 2. Sanksi administratif. (Pasal a7 ayat gll 3. Tata cara pengenaan sanksi administratif.

81. RPP tentang Tata Ruang Laut Nasional

Rencana tata ruang laut wilayah perairan. 2. Rencana tata ruang laut di wilayatr yurisdiksi.

82. RPP tentang Tata Cara Pengawasan Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak

1. Tata cara pemantauan, pelaporan dan evaluEsi 2. Kewenangan pengawasan.

laut

Garam.

1.

3. Partisipasi masyarakat.

PEMRAKARSA

Kementerian Kelautan dan Perikanan

Undang-Undang Nomoi


Tahun 2Ol4 tentang Kelautan (Pasal a3 ayat (5))

Undang-Undang womor

Tahun

Z

2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan

Nelayan (Pasal 7O ayat (5))



83. RPP .

.

PRES lDEN REPUBLIK INDONESIA

-37 NO

-


JUDUL


PEMRAKARSA

83. RPP tentang Penyesuaian Status Pensiunan Pegawai Pos yang Diangkat pada Masa Jawatan Pos, Telegrap, dan Telepon, Perusahaan Negara Pos dan Telekomunikasi, dan Perusahaan Negara Pos dan Giro Sebagai Pensiunan Pegawai Negeri Sipil Kementeriarr Komunikasi dan Informatika

Penetapan status pensiunan pegawai pos yang Undang-Undang Nomor diangkat pada masa jawatan telegrap dan telepon, Tahun 2OO9 tentang Pos perusahaan negara pos dan telekomunikasi, dan (Pasal 51) perusatraan negara pos dan giro sebagai pensiunan pegawai negeri sipil pada Kementerian Komunikasi dan Informatika. 2. Pendanaan pensiun bag pensiunan pegawai pos. 3. Pembayaran pensiun bag pensiunan pegawai pos. 4. Penugasan kepada Badan Kepegawaian Negara, Menteri Komunikasi dan Informatika, Menteri Keuangan dan Direksi PT Pos Indonesia untuk melaksanakan penyesuaian pensiun.

38

Kementerian Komunikasi dan Informatika

84. RPP tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintatr Nomor 15 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Pos

1. Layanan transaksi keuangan. 2. Prosedur layanan transaksi keuangan. 3. Layanan tabungan pos dapat memberikan

38

Kementerian Komunikasi dan Informatika

1.

Undang-Undang

Nomor

Tahun 2OO9 tentang Pos layanan (Pasal 5 ayat (2), Pasal 7 ayat (21, keuangan dengan memberikan bunga atau imbal Pasal 8 ayat (2), Pasal 10 ayat (2), jasa lainnya. Pasal 14 ayat (5), Pasal 15

ayat (61, Pasal 19 avat el.

4. Penunjukan

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

-38_ POKOK MATERI MUATAN/ ARAH PENGATURAN 4. 5.


PEMRAKARSA

Penunjukan PT Pos sebagai desigtloteit operator Pasal 25 ayat (3), pasai 36 untuk menyelenggarakan program tabungan pos. ayat (6), Pasal 39 ayat (3), dan Tata kelola penyelenggaraan program tabungan Pasal 41) pos.

85. RPP tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tatrun 2Ol2 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi

Elektronik

Mekanisme penghapusan informasi -tektronit< Undang-Undang Nomor tg Kementerian dan/atau dokumen elektronik yang tidak relevan Tahun 2016 tentang perubahan Komunikasi dan permintaan orang yang bersangkutan atas Undang-Undang Nomor l l ltas Informatika berdasarkan penetapan pengadilan. Tahun 2008 tentang Informasi Perlindungan kepentingan umum dari segala jenis dan Transaksi Elektronik gangguan sebagai akibat penyalahgunaan (lasal 26 ayat (3) dan ayat (4), informasi elektronik dan transaksi elektronik-. Pasal 40 ayat (l), ayat (21, Pe-ncegahan penyebarluasan dan penggunaan ayat (2a1, ayat (2b!1, ayat (3))

informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik

yang dilarang.

Pemutusan akses terhadap informasi elektronik memiliki muatan yang melanggar hukum. Penetapan instansi atau institusi yang memiliki data elektronik stratesis vans waiib dilinrlrrnrri

dan/atau dokumen elektronik yang

86. RPP. .

.

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

-39_ POKOK MATERI MUATAN/ ARAH PENGATURAN RPP tentang

Penyelenggaraan Koordinasi Perlindungan

Perlindungan khusus bagi anak. Penyelenggaraan perlindungan anak lintas sektor.

Anak


Undang-Undang Nomor

2OO2

Perlindungan Anak (Pasal 73A ayat (3)) 1. Rancang bangun peBawat udara negara. 2. Produksi pesawat udara negara. 3. Kelaikudaraan pesawat udara negara. 4. Pengoperasian pesawat udara negara.

RPP tentang Penggunaan

1. Penetapan bandar udara

Bersama Bandar Udara dan Pangkalan Udara

udara.

aEn@

2. Mekanisme penyelenggaraan bandar udara dan/atau pangkalan udara.

35

Tahun 2Ol4 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23

Tahun

RPP tentang Pesawat Udara Negara

PEMRAI(ARSA

tentang

Undang-Undang unoang-undang Nomoi Nomor I

Tahun

2OO9 (Pasal 7O)

tentang penerbangan

Undang-Undang unoang-undang Nomor Nornor

Tahun

2OO9

(Pasal 258)

1

tentang penerbangan

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kementerian Pertahanan

Kementerian Pertahanan

3. Pemanfaatan bersama ruang udara. 4. Pendayagunaan bandar udara untuk kepentingan pertatranan negara.

89. RPP

.

PRES IDEN

REPUBLIK INDONESIA

_40NO


JUDUL

89. RPP tentang Tata Cara Perlindungan dalam Penguasaan darr Pengembangan Teknologi

Keantariksaan

renguasaan dan pengembangan teknologi: roket (termasuk didalamnya teknologr sensitif); 3. b. satelit; c. aeronautika; dan d. penialaran teknologi.


Undang-Undang womor

Tatrun

2OlS

Keantariksaan (Pasal 27,

Pa*l 57, pasal

PEMRAI(ARSA Z

t

tentang 92)

kmbaga Penerbangan

dan Antariksa Nasional

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd. Salinan sesuai dengan aslinya KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA REPUBLIK INDONESIA Asisten Deputi Bidang Perekonomian,

u

gkum dan Perundang-undangan,

Silvanna Djaman

JOKO WIDODO

: bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 26

Recommend Documents