-l
-
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN RIAU
NOMOR:
3 TAHUN 2OO3
TENTANG KEPELABUHANAN I
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, BUPATI KEPULAUAN RIAU,
Menimbang
: a.
bahwa dalam rangka pelaksanaan semangat Otonomi Daerah dibidang Perhubungan perlu dilakukan penatiaan dalam pengaturan kepelabuhanan di Daerah Kabupaten Kepulauan Riau
b.
bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut diatas perlu diatur dan ditetapkan dalam suatu Peraturan Daerah.
Mengingat
:
1.
Undang+.rndang Nomor
12 Tahun 1956 tentang
Pembentukan
Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Sumatera Propinsi Sumatera Tengah Lembaran Negara Tahun 1956
(
\1
Nomor 25 )
2.
;
Undang-undang Nomor
5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar
Pokokpokok Agraria ( Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104, tambahan Lembaran Negara Nomor 1125\:
undang-undang Nomor. 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3a93); Undang-undang Nomor. 24Tahun 1992 tentrang Penataan Ruang ( Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501
5.
); :.
Undang-undang Nomor. 18 Tahun 1997 tentang Paiak Daerah dan Retribusi Daerah( Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41,
-2, Tsrbatran
Lerffrr
Negara Nomor 3685) sebagaimana telah
diubah denga undang{ndang Nomor
U
Tahun
2000
(Lembaran Negra Tatrln 2000 Nomor 246, Txtbahan Lembaran Negara Nomor 4{XB);
Undang<-ndar€ Nomor- 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup ( Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68
6.
Tambahan Lembaran Negara Nomor S99);
7.
Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara
Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3817);
'
'8.
Undang-undang Nomor. ZZ Tanun 1999
Daerah
tentang
Pemerintahan
( Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3839 );
9.
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun ( Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3815 );
10
Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran dan atau Pengrusakan Laut ( Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3816 );
11
Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentarg Analisis Mengenai Dampak Lingkungan ( Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3833 );
12
Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan. Propinsi sebagai Daerah Otonom
( Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Negara Nomor 3952
);
Lembaran
-3
-
13 ffiran Pensin*r Nonror. 66 Tatrun 2fi)l tentang Retibusi Ila€fah ( Lenbq.an Negara Tahun 20OO Nomor 119, Tambahan Lernbaran Negara Nornor 4139); '::
14
4
Keputusan Presirten Nomor
Tahun 1999 tentang Teknis
Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan
.
Rancangan Presiden ( Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70); .,:
r "15 Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Riau Nomor 1 Tahun 2OO1 tentang Pembentukan Organisasi
Perhubungan
Dan Tata Keria Dinas
( Lembaran Daerah Kabupaten
Kepulauan Riau
Tahun 2001 Nomor 2 );.
, :.
DenganPersetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAIffAT DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN RIAU
MEMUTUSKAN: Menetapkan
:
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPUT-AUAN RIAU TENTANG KEPELABUHANAN
BAB
I
KETENTUAN UMUIIII
Pasal
1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan
:
1. 2. 3. 4.
Daerah adalah Daerah lGbupaten Kepulauan Riau;
5.
Bupati adalah Kepala Daerah lGbupaten Kepllauan Riau;
Pemerintah adalah Pemerintah Pusat
Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kepulauan Riau
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnyq disebut dengan DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah lGbupaten Kepulauan Riau;
-.t DiEs
Pstrtngt
adddt
tXE
perh.tmgan Kan$abn Kepulamn
Rftr.t; 7-
segirln;a dsebd Retibusi, adalah pemungutan D*rdt sebag€i pertayara I iasa atau pemberian izin tertentu yang ldr.6rrs dsedalen @t I dar tDs*a obh Pemerintah Daerah untuk
RefrDtrsi Daerdr, yang
kepentirgan orang pribadi atat
&
bdu
Jasa adalah kegiatan Pefnerirfrah Daerah berupa usaha dan pelayanan y ng rnenyebabkan barang, fasifttas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orarg pribadi atau badan;
9-
Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah
ufltuk tuiuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang atau badan; '!o-
Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan nrenganut prinsipprinsip komersial karena pada dasamya dapat pula disediakan oleh sektor srasta;
11.
Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam ralgka,ryTlefian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan
mtuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan penga\Masan atau kegiatan, pemanfaatan ruang dan penggunaan guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan;
12 Perainan adalah perairan laut dan perairan pedalaman (Sungai dan Danau)
lar€ f3_
berada dalam teritorial lGh.rpaten Kepulauan Riau;
lGpelabuhanan adatah meliputi segala sesuatu yang berkaitan dengan
kegiatan penyelenggaraan pelabuhan dan kegiatan lainnya dalam nrelaksanakan fungsi pelabuhan untuk menunjang kelancaran, keamanan
dan ketertiban arus lalu lintas kapal, penumpang dan atau
barang,
keselamatan berlayar, serta tempat perpindahan intra dan atau antar moda;
14.
Pelabr.rfran adalah tempat
yang terdiri dari daratan dan
perairan,
batas
batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatran ekonomi yang dipergunakan sebagai tempat
disekitanrya dengan
l€pal bercandar, berlabuh, naik turun penumpang dan atau bongkar muat barang yang dilengkapi dengan fasilitas keqelamatan pelayaran dan kegiatan perrunjang pelabruhan serta sebagai tempat perpirdahan intra dan atau antiar moda transportasi; a E 6^t-l-..t---
-5
-
#dr pa*na kepenting{r pdayaran nnsyrg uil,rm; Pdabuhan Khtrsus *Et penrrrr Pe*ahfian umtrm
yarrg diselenggarakan
untuk
yang diselanggarakan
untuk
@antingan sendiri guna npnr*ng kegiatan tertentu; 1v. Dermaga untuk kepentingm
pelabuhan
18-
scrfi
yang selanjutnya disebr,rt DUKS adalah
yarg disehnggrdgr untuk
menunjang kegiatan
tedsm{
Pelabtfian Daratan
a€ldt sr*l
kepentingan sendiri guna
tempat didaratan dengan batas-batas
yang jelas dilengkapi deng€n fasnftas bongkar muat, lapangan penumpukan
dan gudang serta pras€rEill€r dan sarana angkutan barang dengan cara pengemasan khusus yar€ berfrngEi sebagai pelabuhan umum; '!9.
l(awasan Pelabuhan ,i
ddr
sratr wilayah yang terdiri dari perairan dan
daratan yang dicanangkan trfr.d< suatu pengembangan atau pembangunan
pelabuhan; n"
-
Keselamatan Pelayar:an adalah suatu keadaan terpenuhinya persyaratan keselamatan yang menyarBla.rt angkutan diperairan dan kepelabuhanan;
21" Dinas Perhuburgan adalah perangkat Daerah yang mengatur, mengawasi dan mengendalikan penyelenggaraan kepelabuhanan;
Penyelenggara Pelabr-fran adalah badan yang diben izirn oleh pemeritah Daerah untuk mengusahakan kegiatan pelabuhan;
n.
Badan adalah sekumpuran orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yarg meliputi Badan usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Swasta dan Koperasi;
24. Daerah Lingkungan Kerja pJlauunan selanjutnya disebut DLKr adalah wilayah perairan dan darratan pada pelabuhan umum yang dipergunakan secara largsung untuk kegiatan kepelabuhanan;
E.
Daerah Lingkungan Kepentingan pelabuhan selanjutnya disebut DLKp adatah wilayah perairan disekeriling daerah lingkungan kerja perairan pelabuhan umum yang dipergunalen untuk menjamin keselamatan pelayaran; :
Log Pond adalah perairan pantai atau larf yang digunakan
untuk
penyimpanan kayu log;
27-
lnstalasi Bamh Air adalah instalasi kabel, pipa dan peralatan yang digelar
-6 -
a
Sdrra'r Pertgansttan, pefihgtg;rf Lart adalah sduan yang dibangtn ifit( pengarbiEr dr knt dil Usgt dr trttuk proses industi;
adal* aht ilglcrt / sraa rtgh.trt untuk memindahkan /twan /orang /tunbrfian dni stt Emat ke tempat lain.
Moda
barang
BAB II KEWENAilGAN Til UNLAYAH LAUT
Pasd 2
(1)
Daerah mempunyai Kewenarqan di \Mlayah Laut 1R ( sepertiga ) dari batas Leut Propinsi yang diukr.rn dari garis pantai kearah laut .sebagaimana
tercantum dalam peta terlampir yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;
t2)
\Mlayah Laut sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah sesuai dengnn Tata Ruang Wlayah;
f3) Tanah Negara diwilayah pantai, kewenangan hak
pengelolaanya
merupakan hak Daerah.
BAB III iAN PEIABUHAN
Pasal 3
(1)
Dalam memanfaatkan wilayah laut sebagaimana di maksud Pasal 2, maka
lGwasan Pelabuhan digunakan untuk Penyelenggaraan Kepelabuhanan;
(2)
lGurasan Pelabuhanan dimaksud ayat (1) pasal ini adalah sebagaimana diatur dalam Rencana Tata Ruang \Mlayah.
BAB IV TATANAN KEPELABUHANAN Pasal 4
(1) Pelabuhan sebagai salah satu unsur dalam Penyelenggaraan Pelayanan, merupakan tempat untuk menyelenggarakan pelayanan jasa kepelabuhanan, pelaksanan kegiatan pemerintahan dan kegiatan ekonomi lainya, ditata secar€l terpadu agar mampu mewujudkan penyediaan jasa
-7(2)
Pdabr^tsr s*agalnrdta enaksd delnn ayat (1) pasal ini dalam suatu kesatpn tatarst tcpe*ncr4 gtna mwuiudkan Penyelenggaraan
da
berlcansrpr.sr tirggi, menjamin efisiensi dan mempunlrai daya sairE gfobd defrn rangka menunjang Pembangunan
Pelabrfian yang hatdd
Daerah dan Pembangunan Narbrril.
(1)
Penyusunan tatanan kepelabr.f,rawr sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (21 dilakukan dengan memperfiatikan
:
a
Rencand Tata Ruang Wilayah;
b.
Sistem Transportasi;
c.
Pertumbuhan ekonomi, perkembangan sosial, budaya dan pariwisata;
d. e.
Pola / Jalur pelayanan angktrtan laut Nasional dan lntemasional
f.
Keselamatan pelayaran;
g. h.
Standarisasi, kriteria dan norma
Kelestaibn lingkwrgan;
Pertahanan dan keamanan.
(21 Tatanan
kepelabuhanan sebagnimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini
sekurang' pelabuhan.
Pasal 6 (1) Pelabuhan rnenurut kegiatannya sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (2) terdiri dari pelabuhan yang melqyani kegiatan:
a. Angkutan laut yang selanjutnya disebut pelabuhan laut; b. Angkutan penyeberangan yang selanjutnya disebut
pelabuhan
penyeberangan. (2) Pelabufran menurut perannya sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (2) rnerupakan
:
a- Simpul dalam iaringan transportasi; b. Pintu Srbang kegiatan perekonomian Daerah, Nasional lntemasimal;
c. Tempat kegiatan alih moda transportasi; d. Penuniang kegiatan industri dan perdagangan;
dan
-t (3) Petsh$m rFrrm-il nnlF*rya €rinma dftr*nsr ab.
c.
pada
pdaprnn
dinraksud dalam pasal 5 ayat (2)
:
F.ngE{ pemerintatsr; FLmg$ jasa
kepd$r^fisran ; Fmgri p€mrtptg kepd*r.frzr :
'.''
"
(4) Pelabuhan menurut jenis kegiaErrya terdiri dari
a. Pelahfian Umum yang
:
cfisdenggarakan untuk melayani kepentingan
masyarakat umum;
b.
Pelabuhan Khusus yang diselenggarakan untuk kepentingan sendiri guna menunfang kegiatan tertentu.
c.
Pelab'uhan Daratan yang diselenggarakan untuk kepentingan umum guna menunjang semua kegiatan kepelabuhanan
(5) Pelabuhan S$ageimana dimaksud dalam ayat (4) pasal ini, diselenggnrakan oleh Penyelengrgara pelabuhan;
(6) Masing - masing penyetenggara pelabuhan diberikan kewenangan penuh sesuai'ftngsinya berdasarkan peraturan Daerah ini. Pasal 7
(1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya melakukan pembinaan kepelabuhfian yang meliputi aspek pengaturan, peng€nl/asan dan
pengendalian terhadap kegiatan pembangunan,
pen gembangan
pendayagunaan,
pelabuhan guna nrewujudkan tatanan kepelabuhanan
;
(2) Kegiatan pengaturan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini meliputi kegiatan penetapan kebijaksanaan dibidang kepelabuhanan; (3) Kegiatan pergarasan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini metiputi : a. Pemantauan dan penilaian terhadap kegiatan pembangunan, operasionat dan pengembangan pelabuhan;
b. Tindakan korektif terhadap pelaksanaan . kegiatan pembangunan, operasional dan pengembangan pelabuhan.
-9 -
peqrtd#t sebesirn Cn*sud ddam ayat (1) pasal ini a"ahan dan pdrilr dafnn rnelaksanakan pembangunan, d'l pengenb*tgnt p*hnan;
n. Hlbrirr
F-d frEtsr mlngan tkr perryrfrst kepada masyarakat mengenai hak b br*m rnasyararat pengpma jasa kepelabuhanan' Penrerintah Drer3|1 sebagaimana dimaksud ayat (1) memiliki
Stggt
penttt dan tidak dapet dlimpahkan. BAB V
ffTAPAI{ LOKASI PEIABUHAN LOG POND, INSTALASI IIIA}I AR SERTA SALU RAN P ENGAM BI LAN'PE iI BUANGAN IN, LAUT, RENCANA
INDUK PELABUHAN, DAERAH
r.$GKUNGAN KER.'A PEI.ABUHAN DAN DAERAH UNGKUNGAN KEPENTINGAN PELABUiIAN Bagian Pertama
Frretapan Lokasi Pelabuhan, Log Pond dan lnstalasi Bawah Air serta Saluran Pengambilan/Pembuangan Air Laut Pasal 8
mhlk penyelenggaraan pelabuhan SGakan pada Tatanan Kepelabuhanan; tffirlGd
ditetapkan
oleh
Bupati
penyelengrgaraan pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
hd ii
dtetapkan bedasarkan koordinat geografis;
mloErli mt*,
penggunaan Log Pond dan lnstalasi Barah Air serta saluran pnrlenlpembuangan air laut ditetapkan oleh Bupati berdasarkan pada
T*
kesdanatan pelayaran dan rencana pembangunan pelabuhan;
rffi Fcdunan tata cara penetapan lokasi pelabuhan sebagaimana dimaksud
Olnn ryat
(1) diatur dalam keputusan Bupati.
-l.-
BqFrK RerrcaalffEhfta Fd9 (l) Lrrfr.* kepentingan pelabdsr, Frygts,tggna pelabuhan wajib
Rersra lnd.fi PdahJran
w hEi
menyusun
yarlg telah ditetapkan sebagaimana
da*iln PasalS aYat (1); fizlRencana lnd.rk Pelabuhan
seuqisra
fiFliputi rencana penrntukan ldlan rpnentukan kebutrrhan p€**rhan Yang meliPuti :
a
penefl"at
dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini' dan perairan pelabuhan untuk
fiasilitas dan kegiatan operasional
Kegiatan Pemerintahan;
b.KegiatanEkonomiKepdabr'rrrandaniasapenunjangnya. yang mengikat dalam menetapkan F) Rencana lnduk Pelabuhan rnerpdi dasar dan ksijakan untuk melaksanakan kegiatan pembangunan, operasional perEpmbangan pelabtrhan sesuai dergan peran dan fungsinya; ketentuan mengenai persyaratan Penetapan dengan Keputusan Rencana.lnduk Pelabuhan drtetapkan dan disahkan
(4) Rencana lnduk pelabuhan
&n
BuPati.
Bagian Ketiga Daerah Lingkungan Keria Pelabuhan dan Daerah Lingkungm Kepentingan Pelabuhan Pasal 10 :
batas (1) untuk kepentingan penyelenggaraan pelabuhan, ditetapkan
-
batas
dan daerah lingkungan kerja daet-ah lingkungan keria daratart pelabuhan Daerah; perairan pelabuhan berdasarkan Rencana Tata Ruang \Mlayah (2)DaerahLirrgkunganKerjaPelabuhanterdiridari:..
a.
pada pelabuhan Daerah lingkungan keria daratan adalah wilayah daratan
yangdipergunakanuntukbongkar/muatbarang,penyimpanan/gudang, 8..-^-;
lainwa qerta
fUnOSi
-ll b.
-
k€ria perEiut yang dgrrnakan untuk kegiatan alur pelayaan, perdran unfuk terrpd *t lrr.Et antar kapal, kolam pelabuhan untuk kebutrtrsr sanda ol€h gpr* kild, kegidan pemanduan, tempat
Daer41
frghlgdt
perbaikan kapal dan fungsi ekorrcrri ldnya serta tungsi pemerintahan.
(3) Daerah Lingkungan Kepentirgan Pelabuhan merupakan perairan yang berada di wilayah laut 1/3 ( sepertba ) dari batas laut Provinsi yang diukur
dari garis pantai kearah laut sepajang tenitorial wilayah daratan Daerah yang kewenangan pengelolaannya oleh Pemerintah Daerah.
, 1,
.'
Pasal
11
,,
(1) penyelenggara Pelabuhan mengusulkan penetapan daerah lingkungan keria daratan dan perairan pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 Peraturan Daerah ini kepada Bupati; (2) Bupati melakukan penelitian
atas usulan sebagaimana dimaksud dalam
aya(1) Pasal ini:
a.
peta usulan rencana Daerah Lingkungan Kerja perairan pelabuhan yang ditunjukan dengan titik - titik koordinat diatas peta topografi dan peta laut;
b.
Kajian mengenai aspek keamanan dan keselamatan pelayaran;
c.
Kajian mengenai aspek lingkungan.
Pasal 12 ''l
(1) Daerah Lingkungan Kerja Dargtan
dan Perairan Pelabuhan yang
telah
ditetapkan, menjadi dasar dalam melaksanakan kegiatan Kepelabuhanan; (2) Daerah Lingkungan Keria Daratan dan Daerah Lingkungan Keria Perairan pelabuhan sebagaimana di maksud ayat(1) Pasal ini masing - masing berdiri I
sendiri dan tidak saling membawahi.
;
Pasal 13 ''
I
i l'
(1) Penyelenggara Pelabuhan diberilen kewenangan penggunaan perairan dan hak atas tanah diatas HPL Daerah
;
4
-t2 ayat (1) Pasal ini diberikan p1Hak ates HPL [laerdr seOagtinra ffird se$ai perdturdn penrndangnndttgtl fap berld
(i) Di dalam
daenah Lingkurgan
lGrF seOagaimana dimaksud dalam Pasal
10
ayat(3), Penyelenggara Pelsutran menplnyai kewajiban: a- Didasah Lingkungan Keria Dtratan Pelabuhan:
1. Memasang tanda batas sesuai dengan
batas
batas
daerah
lingkr"rngan keria daratan yang telah ditetapkan;
Z. Memasang papan pengurnuman yang memuat informasi
mengenai
batas- batas daerah lingkurgan keria daratan pelabuhan;
3. Melaksanakan per€amanan terhadap aset yang dikuasainya; 4. Menyelesaikan sertifikat hak atas tanah sesuai dengan peraturan 5. b.
perundang -undangan YarE berlaku; Menjaga kelestarian lingkungan
Didaerah lingkungan keria perairan pelabuhan;
1. Memasang tanda batas sesuai dengan
batas
batas daerah
lingkungan kerja perairan yang telah ditetapkan;
Z.
Menginformasikan mengenai batas -batas daerah lingkungan kerja perairan pelabuhan kepada pelaku kegiatan kepelabuhanan;
3. Menyediakan sarana bantu navigasi pelayaran; 4. Menyediakan dan memelihara kolam pelabuhan dan alur pelayaran; 5. Mernelihaa kelestarian lingkungan; 6. Melaksanakan pengamanan terhadap aset yang dimiliki berupa fasilitas Pelabuhan di Perairan.
F) Didalam daerah lingkungan kepentingan pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (3), Pemerintah Daerah sesuai keuenangannya berkewajiban:
a. Menyediakan sarana bantu navigasi pelayaran b. Memelihara keamanan dan ketertiban;
c. Menyediakan
dan memelihara alur pelayaran;.
d. Memelihara kelestarian lingkungan; e. Melaksanakan peng€Masan dan pengendalian terhadap
penggunaan
-13 -
H15 (l)Kegiatanr mer$uat bangunan
d dardr
lirgkungan keria pelabuhan dan
daerah lingkungan kepentirpan pel&r.fian hanya dapat dilakukan setelah mendapat izin dari Bupati;
(2) Kegiatan pengerukan, reklamasi, sdvage dan kegiatan pekerjaan dibarrah air di dalam daerah lingkungan keria pe}abuhan hanya dapat dilakukan setelah mendapat izin dari BuPati; (3) Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) pasal ini harus
memperhatikan
:
a. Keselamatan Pelayaran; b. Tatanbh Kepelabuhanan;
c.
Rencana lnduk Pelabuhan;
d.
Kelestarian Lingkungan.
(4)Pedoman merigenai kegiatan pengerukan, reklamasi, salvage dan kegiatan
pekerjaan'dibamh air di daerah lingkungan kerja pelabuhan dan didaerah lingkungan kepentirgan pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) pasal ini sesuai dengan Peraturan Perundang
-
undangan yang berlaku.
Pasal 16
Daratan hasil reklamasi, urukan dan tanah timbul didaerah lingkungan kerja pelabuhan dan di daerah lingkungan kepentingan pelabuhan menjadi HPL Daerah dan di atasnya dapat dimohonkan hak atas tanahnya oleh Pelaksana pekerjaan reklamasi sesuai Peraturan Perundang - undangan yang berlaku. BAB VI
PEMBANGUNAN DAN PENGOPERASIAN PEISBUHAN DAN
.
INSTAIASI BAWAH AIR SERTA SALURAN PEMASUKAN / PEMBUANGAN AIR LAUT Pasal 17
Pembangundt
-la
-
H*'Pe*fisu Dr-r : bdglnt1 dr pelqrrf lsta
pdayanan
lrc{an pelahhan dan peralatsr
Wera*nf pe$uhan, instalasibawah ah serta
ddas ai4 fasilitas pdabuhan dm
ltsnanan instalasi bawah
air;
Pe*ayaan;
ndqrpryt.
Pcd
18
pelabuhan dan instabsi bavvah air dan saluran pengambilar/
af
laut dilaksanakan setelah memenuhi persyaratan:
F4uasaan tanah dan perairan; penetapa lokasi pelabuhan dan instalasi bawah air dan saluran pembuangan air laut; rencana induk pelabuhan;
ldapkan
lu
yang sekurang
-
kurangnya memuat:
@
g
lednanan instalasi bawah air dan kedalaman instalasi bawah air; Desain, tekhnis pelabuhan meliputi kondisi tanah, konsfuksi,
lqrdisi hidro oseanogngfi, topografi, penempatan dan
kontruksi
sardra 0 antu navigasi, alur pelayaran dan kolam pelabuhan serta tata letak dan kapasitas peralatan di pelabuhan, serta desain teknis
lrsilalasibawah air.
e
Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) /Studi Lingkungan.
persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat
(1) Pasal
ini
maka dapat ditetapkan Keputusan Pelaksanaan Pembangunan
dan
Pemasangan
lnstalasi bawah
air serta saluran
air laut ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
Pelabufian sebaoaimana dimaksud dalam avat (1) Pasal ini
-15 -
H19 pdabuhan, t
@*sar
pengffibilan/pemh.langan
3Ei
peraturan
\Fe*rnal8.l,
a-
kn
pemsalgm instalasi bawah air dan
r dahm melaksanakan
pembangunan
p€nmdang rnfuigan dan ketentuan di
bidang
keselamatan lahr firilas angkutan di perairan, dan ketestarian
rhhngan;
hng$.rrg
jrau€b terhadap darpak yang timbul selama pelaksanaan
ptmgn^nan. Pasal 20
pelabuhan, instalasi bawah
air dan
saluran
pgttOlbnlpembuangan air laut dilakukan setelah meqrenuhi persyeratan :
r, PedangLnarr pehb.fi*1 pergambilan/pembuangan
€rgan
instalasi bawah
air dan saluran
air laut telah selesai dilaksanakan
sesuai
persyaratan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam pasal
rq h. tGanwran, ketertiban dan keselamatan pelayaran; c, Tersedia fasilitas untuk menjamin kelancaran arus barang dan/atau rL Pendolaan lingkungan
dan memiliki peralatran pengendalian
pencentaran lingfl
e- tlemiliki I
f.
ystem dan prosedur pelayanan;
Tersedianya sumber Daya Manusia (sDM)
di
bidang
teknis
perrgroperasianpelabuhan,instalasibawahairdansaluran perrgambilan/pembuanganairlautyangmemilikikualifikasidansertifikasi yang ditentukan.
pelaksanaan pengoperasian sebagaimana dimaksud tr1 Daftam hal persyaratan Keputusan oleh Bupati' ayet (1) Pasal inidipenuhi, ditetapkan dengan Pasal 21
(1) PenYelenggaraan
pelabr.rhan dapat meningkatkan kemampuan arahr rhan rlendan memperhatikan tingkat
-16 -
(2)Penetapan peningkatan kemampuan pen(pperasian pelab'r.rhan dimaksud ayat (1) Pasal ini ditetapkan dengan l@nusan Bupati'
Pasal2. (1) Pelabuhan khusus sebagaimana dmaksud Pasal 6 ayat (4) butir b dapat beroperasi melayanikepentingan umum, setelah diberi izin oleh Bupati; (2) Dalam keadaan tertentu, pelabuhan khusus diwaiibkan melayani k$entingan umum. Pasal 23 ,
::i,: .
:
penyelenggara Pelabuhan yang telah mendapatkan izin operasi diwajibkan : a. Mentaati peraturan perundang undangan dan ketentuan di bidang
pelayaran dan kelestrian lingkungan serta yang berkaitan dengan usaha pokoknya;
b.
c.
Bertanggung jarvab sepenuhnya atas pengoperasian pelabuhan; Melaporkan kegiatan operasional setiap bulannya kepada Bupati
dq'
Dinas
Perhubungan. BAB VII
FUNGSI PEMERINTAH DAN PEMERINTAH DAERAH DI PEISBUHAN
Bagian Kesatu Fungsi Pemerintah Pasal 24
Yrstansi Pemerintah menjalankan fungsi pemerintahan dengan kavenangannya.
di pelabghan
sesuai
-17 Bagi*t l(edta Fungsr Pemerintah
D*rdt
Pasal 25 'I
;
fi)PemerintahDaerahmenjalankanfrngsipemerintahandalahsebagai berikut:
aPenilikankegiatanlalulintaskapalyangmasukdankeluarpelahrhan; b.Penilikanterhadappemenuhanpersyaratankalaik-lautankapal;
c.Pelayananpemanduandanpenundaankapalsertapenyediaan Pemeliharaan altn PelaYaran;
d.Pencegahandanpenanggulanganpenc€maranperairandaratan Pelabuhan;
e.Pengamanandanpenertibandalamdaerahlingkwrgankerjadandalam derahlinglcrngankepentinganpelabuhangunameniaminkelancaran
f.
oPerasional Pelabuhan Penilikan terhadap pembangunan/pengembangan
dan
pengoparaslan
pelabuhan; ' atas orang'tumbuhg. Pelaksana fungsi karantina, melakukan penilikan dengan kewenangannya; tumbuhan, hewan dan ikan yang berkaitan h. Fungsi-fungsi lainnya dari Pemerint'ah Daerah'
adalah Dinas perhubungan P) Pelaksanaan fungsi Pemerintahan
yang
dikoordinasikan kePada BuPati;' BAB VIII
PEIAKSANA KEGIATAN DI PELABUHAN Pasal 26
dari lnstansi pemerintah' Pemerintah (1) Pelaksana kegiatan di pelabuhan terdiri
Daerah,PenyelenggaraPelabuhanyangmemberikanpelayananjasadi pelsuhan sesuai dengan fungsinYa ; dimaksud dalam ayat (1) adalah (2) penyelenggara pelabuhan sebagaimana a. Badan Milik Usaha ( BUMN ) ;
b.
(BUMD) Badan Usaha Usaha Milik Daerah
;
:
-lt
-
Keputusan Bupati setelah t3) Penyelenggra p€}g!(tlran ditetapkan dengan mernstuhi PssYret Y?rE berldal.BA8 IX PEISYANAN JASA KEPEIABUFI.,ANAN DI PEIABUHAN Pasal 27
yang dilaksanakan oleh Penyelenggara {1) Pelayanan dan jasa kepelabuhanan pelabuhan daPat meliPuti : penyediaan kolam pelabuhan dan pr:airan untuk lalu lintas kapal dan
a.
tempat berlabuh;
b.
c.
Penyediaan dan pelayanan iasa dermaga untuk bertambat; Bongkar muat barang dan henran serta penyediaan fasilitas naik turun penumPang dan
d. Penyediaan e. Penyediaan
f.
kendaraan;
-
dan pelayanan jasa gudang dan tempat penimbunan barang;
jasa angkutan di perairan pelabuhan;
PenYediaan jasa kepil;
g. Penyediaan iasa marind pariwisata; h. Penyediaan alat bongkar muat serta peralatan
penunjang pelabuhan;
i.
Penyediaan tanah untuk befiagai bangunan dan lapangan sehubungan dengan kepentingan kelancaran angkutan laut dan industri;
j.
Penyediaan jaringan ialan dan jembatan, tempat tunggu kendaraan, saluran pembuangan air, instalasi listik instalasi air minum, bunker/depo
k.
Bahan Bakar Minyak dan pemadam kebakaran; Penyediaan iasa terminal peti kemas, curah cair' curah kerirg;
l.
PenYediaan jasa PenYeberangan;
m. Penyediaan
jasa lainya yang dapat menuniang pelayanan jasa
kePelabuhanan. (2) Pelayanan jasa pemanduan kapal
-
kapal pemberian jasa kapal tunda diatur
dengan KePutusan BuPati. Pasal 28
(1) Pelayanan
dan jasa
kepelabuhanan
di pelabuhan
Perikanan sebagai n-^-^l-,
-19(2)
Pelryg'rr dmFia kepel*.franan sat4rirwta dimaksud ayat (1) Pasal ini dalam asp€lq keselamatan pdryrtt frerlakukan ketentuat dalam Peraturan Daerah ini. BAB X
KEGIATAN USAHA PENUNJAT.TG PELABUHAN
.
i.
"
Pasal29
(1) Dalam rangka' menuniang kelancaran pelayanan
jasa kepelabuhanan
di
pelsuhan dapat di selenggarakan usdra kegiatan penunjang pelabuhan; (2) Usaha kegiatan penunjang pelabuhan sebagaimana
di maksud dalam ayat
(1) Pasal initerdiri dari:
a. Kegiatan yang termasuk penuniang usaha Ooko\ pelabuhan
dapat
meliputi:
b.
1 2
Kegiatan penyediaan perkantoran untuk pengguna jasa pelabuhan;
3,
Kegiatan penyediaan fasilitas perdagangan'
4 5
Penyedian sarana umum lainnya;
Kegiatan penyediaan kawasan industri;
Kegiatan angkutan umum daridan kepelabuhan
Kegiatan yang menunjang kelancaran operasional pelabuhan, dimana dalam keadaan tertentu yang apabila tidak tersedia akan mempengaruhi kelancanan operasional pelabuhan antara lain:
1. PenFdiaan dePo Peti kemas; 2. Penyediaan Pergudangan.
c.
Kegiatan yang dapat membantu kelancaran pelabuhan dan tidak akan mengganggu kelancaran operasional pelabuhan, apabila tidak ada, dapat meliputi:
- Kegiatan perhotelan, restoran, pariwisata, pos dan telekomunikasi; (3) Ketentuan
lebih lanjut mengenai usaha kegiatan penunjang pelabuhan
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) Pasal ini diatur dengan Keputusan BuPati.
BABxr
2
--4, BAB XI
KER.'A SAMA
Pasal 30
pelaksanaan pelayanan
iasa
kepelabuhanan
dapat melaksanakan keria sama dengan
Penyelenggara Penyelenggara
lainnya dan atau Pemerintah Daerah;
rnelaksanakan keria sama sebagaimana dalam ayat (1) Pasal ini azas saling menguntungkan, prinsip kesetaraan dan kepada ketentuan yang berlaku;
Pasal 31
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dapat dilakukan
kolam pelabuhan dan perairan untuk lalu lintas kapal dan dan pelayanan jasa dermaga untuk bertambat, bongkar muat ierran dan tumbuhan serta penyediaan fasilitas naik turun dan pelayanan iasa gudang dan tempat penimbunan barang, dperairan pelabuhan, alat bongkar muat serta peralatan
bangunan dan lapangan di dalam daerah linglungan keria kepentingan kelancaran pelayanan iasa kepelabuttanan;
Frirpan jalan dan jembatan, tempat tunggu kendaraan, ruang luar dipelabuhan, saluran pembuangan air, instalasi air minum dan depo bahan bakar, penyediaan
i
limbah dipelabuhan; pemanduan dan Penundaan; terminal peti kemas, curah air, curah kering;
penyeberangan dan kaPal cePat;
fasilitas keselamatan poncernaran laut.
Pemad'am
kebakaran
dan
-21 -
ffi l(efiasama sddr yilg
dmaksud pada ayd (1) Pasal ini dapat dilakukan
se{elah mendapd usdan dari Dinas
ffi lGriasama
Hr'6ugan
sebageimana dimakst'rd ddarn, ayat
( 1) Pasal ini daPat
dilaksanakan untuk satu ienis jasa atau lebih' ' : 'Ii:,:
'i.
i,: .1.':
:
BAB XII
'
TARIF PETAYAMN JASA KEPELABUHANAN ' i.; rl:'
l
Bagian Kesatu Struktur dan Golongan Tarif
'
r:
Pasal 32
kepelabuhanan disusun dengan fl!) Sfuktur, golongan dan jenis tarif atas iasa memPerhatikan
a.
:
KePentingan PelaYanan umum;
b.Peningkatanmutupelayananiasakepelabuhanan; c. Kepentingan Pemakai jasa;
d. Pengembalian biaya dan investasi; e. Pertumbuhan dan pengembangan usaha;
f. flZ)
dan
Kelestarian lingkungan.
kerangka tarif Struktur tarif pelayanan jasa kepelabuhanan merupakan setiap jenis dikaitkan dengan tatanan waktu dan kesatuan ukuran dari pelayanan pelayanan jasa kepelabuhanan ateu kelompok dari beberapa ienis jasa kePelabuhanan;
penggolongan tarif F) Golongan tarif pelayanan jasa kepelabuhanan merupakan yang ditetapkan berdasarkan jenis pelayanan iasa kepelabuhanan, klasifikasi dan fasilitas yang tersedia di pelabuhan; . r . ,. , , : - ,' ,
.',
dan golongan tarif pelayanan Fl) Ketentuan lebuh lanjut mengenaijenis, struktur (2), ayat (3) Pasal ini, ias kepelabuhanan sebagaimana dimaksud dalam'ayal ditetapkan dengan Peraturan Daerah. 6--!aa
7
-n,
-
Bagian l(etua Jenis Tarif
Pasal 33
(1) Jenis tarif pelayanan iasa kepelabuhanan terdiri dari
a. b.
KaPal;
c.
PenumPang;
:
Barang;
d. Alat; e. Jasa lain -
lain.
jasa kepelabuhanan (2)Ketenttran lebih laniut mengenai jenis pelayanan sebagaimanadimaksuddalamayat(1)Pasalini ditetapkan dengan Keputusan BuPati.
Bagian Ketiga Besaran Tarif, Retribusi Jasa Kepelabuhanan Pasal 34
yang diselenggarakan (1) Besaran tarif jasa kepelabuhanan pada pelabuhan Bupati dengan oleh Penyelenggara pelabuhan ditetapkan dengan Keputusan mempertimbangkanusulandaripenyelenggarapelabuhan;
(1) Pasal ini dilakukan (2) Pemungutan tarif jasa pelabuh*r sebagimana ayat retribusi oleh penyelenggara pelabuhan dan atas tarif dimaksud dikenakan untuk Daerah; (3) Besamya retribusi sebagimana
ayat (2\ Pasal ini dan tata
?ata
pemungutannya diatur dalam Keputusan Bupati setelah mendapat persetujuan DPRD.
BAB
xilt 7
-BBAB XIII
FASUTAS PENAilPUNGAN LITBAH DI PEI.ABUHAN Pasd 35 (1) Pelabuhan waiib dilengkapi dengan fasilitas penampungan limbah atau bahan lain dari kapalyang menyebabkan pencamaran; (2) pembangunan fasilitas penmpungan limbah atau bahan lain sebagaimana
dimaksud ayat
(1) Pasal ini dilaksanalen sesuai dengan Ketentuan
Perundangiundangan Yang berlaku; (3) Penampungan limbah minyak atau bahan berbahaya dan beracun lainnya sebagaimana r,dimaksud ayat (1) Pasal ini waiib dilaksanakan oleh Penyelenggana Pelabuhan;
,
Pasal36
Badan Hukum lndonesia dan/atau Warga Negara lndonesia yang akan melakukan kegiatan usaha penampungan limbah minyak atau bahan berbahaya dan beracgn lain dari kapal, diatur dengan Peraturan Daerah. BAB XIV
PENGAWASAN DAN PENEGAKAN HUKUM Pasal 37
(1) Pengarrasan pelaksanaan
dan penyidikan atas pelanggararan
PERDA
Kepelabuhanan dilakukan olefr UPTD ( Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesatuan Penjaga Pantai ( I(PP ) Pemerintah Daerah;
),
(2) UpTD, KPP dibarrah koordinasi dan pengendalian kepala Sub Dinas Lalu Lintas Angkutan Laut dan Pelabuhan Dinas Perhubungan;
(3)Tugas pokokdantungsi UPTD, KPP diaturoleh Keputusan Bupati.
BAB
xv ....;7
-24 BAB XI/ DEWAT{ II/NRInM KABUPATEN
Pasd 38 '
(1)
.-l
Dalam memberi pertimbangan tentang
masalah
masalah teknis
kemaritiman di Daerah, dibentuk Deridl Maritim lGbupaten; (2) Anggota Derran Maritim Daerah sebaggimana ayat (1)
dimaksud Pasal ini
terdiri atas:
a. Unsur Pemerintah daerah; b. UnsurAsosiasi Pelabuhan dan dermaga lndustri, c. Akademisi dan/atau praktisi kemaritiman.
APBMI, INSA;
(3) Masa kerja pengurus Delvan Maritim Kabupaten sebaglmana dimaksud ayat
(1) Pasal ini selama 3 ( tiga ) tahun; (4) Deuran Maritim lGbupaten
se@imana ayat (1) Pasal ini
memberikan
masukan diminta maupun tidak diminta kepada Pemerintah Daerah; (5) Pembentukan Dewan Maritim lGbupaten sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini diatur dengan Keputusan Bupati.
BAB )(VI
KETENTUAN PENYIDIKAN Pasat gg (1) Selain pejabat PPNS yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas tidak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan daerah ini, yang
pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan peraturan perundangtndangan yang berlaku;
(2)
Dalam melaksanankan tugas penyelidikan, pa{a pejabat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal inibenrrrenang
a.
:
Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak nir{ana'
-25 -
lffilsr
b.
mddqlrrl
ffiran
perbma pada saat itu dttefrpat k$dian
d{l
Perreriksaan;
c. frrferrnn*r bertenti seseorslg tersatgka dari
perbuatannya dan
memeriksa tanda pengenal dari tersa€ka;
d. Melakukan penyitaan benda dan atan surat; e. Mengambil sidik jadi dan memoffed s6eorar€;
f. :'
Memanggil orang untuk diderBrar
cn
dipefiksa sebagai tersangka atau
saksi;'
'g. Mendatangkan orang drli yang dperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksa Perkara;
h, Mengaddkan perghentian penyid[kan perryidikan setelah
mendapat
bukti atau perisriwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selaniutnya melalui penyldkil rnemberitahukan hal tersehrt kepada
g111up
penuntut umum, terungka atzu keluarganya;
i.
Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang -dapat dipertanggung jawabkan.
'
BAB )(Vll
SANKSI Pasal 40
(1) Pelangganan terhadap ketentuan sebagaimana pasal 14 ayal (1), pasal 17, ,pasal 19, pasal 22 ayat (2), pasal 23, dapat dikenakan sanksi berupa pencabutan iln pengoperasian pelabuhan yang pelaksanaannya diatur dengan kePutusan BuPati.
(2')
Dengan tidak mengurangi ketentuan perundangan yang berlaku barang siapa membangun dan mengoperasikan pelabuhan tanpa izin sebagai paling lama dalam pasal 19 ayat (2) dan pasal 21 ayal (2) dipidana penjara 6 ( enam ) bulan atau denda Rp.5.000.000; ( Lima juta rupiah );
i.
\
j*
,i:
(3) Tindak pidana sebagaimana , ,1,,
g
dimaksud ayat (2') pasal
ini adalah
pelanggaran.
x,
s # L
*, *l
Bab XVlll
....r2
-?fi -
BA3 XVI$I KETENTUAX PERAL}FtAI'i
Psd 4' (1) Peraturan
- peratr.ran yar€ meng3ga' ;:rer'lgief€i k+elabuhanan
tetap berlaku sepanjang
tid*. bertertaw': dergan
(2) semua pelah.rhan yang tetah ada
dinyatakan
Peraturan Daerah ini;
beroperasi, tetap dapat beroperasi' #sn jarqka waktu 4 ( empat ) bulan
&1
selambatJar€lr!€ dan mengajukan sejak Peraturan Da€r$ ini beriaie.r *afb menyesuaikan Peraturan penetapan Dag.dl Lisq!1ga1 l&fF Pelsuhan berdasarkan
dengan ketentuan
Daerah ini;
(3)DenganberlakurlyaPer*.rgrDaerahinimakaDermagaUntuk Kepentingan
{4)
ssdiri
( DUKS ) GFq|atakan sebagai Pelabuhan Khusus;
Tanah pantai di wilayah
D€rdl yar€ sudah menjadi
Hak Pengelolaan atas
namaPT(Persero)PetirdolCabangTanjungpinangpadasaatmulai peninjauan ulang; berlakunya Peratwan Daerah ini perlu diadakan
air laut yang Bagi lnstalasi bawah air dan saluran pengambilan/pembuangan ketentuan sudah ada dan beroperasi, tetap dapat beroperasi, dengan selambat-lanrbatnya dalam jangkg waktu
4 ( empat ) bulan seiak Peraturan
Oaerah iniberlaku;
BAB XIX KETENTUAN PENUTUP
Pasal42
belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang teknis akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati'
Pasal 43
.....2
-27 Pasal 43
Peft*uran Daer*r ini mulai berlaku pada tanggal diundargkan.
Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah lGbupaten KePulauan Riau' Ditetapkan di TanjungPinang pada tanggal 21 APril 2003
Diundangkan di TaniungPinang pada tanggal 2f April 2003 SEKRETARIS
DAERAH
@mr.*EP^uLuAN RIAU,
i
r )
s. KABUPATEN
NOM.'Fg SERI E NOMOR
2.
KEPUI.AUAN RIAU
TAHUN
2OO2
ffi PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN RIAU
NOMOR: 4 TAHUN 2003
T E N
T
A N
G
RETRIBUSI PEIAYANAN JASA TT?ANSPCIRTASI I AI IT
