PERATURAN DAERAH KOTA TARAKAN NOMOR 06 TAHUN 2001 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PEMAKAMAN DAN PENGABUAN JENAZAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA TARAKAN
Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom maka perlu diadakan Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Jenazah sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD); b. bahwa untuk melaksanakan pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu diatur dengan Peraturan Daerah. Mengingat
: 1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209); Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara.Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) jo. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048); Undang-undang Nomor 29 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tarakan (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3711); Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839); Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258); Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692); Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952); Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 17 Tahun 1999 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Tahun 1999 Nomor 11 Seri C-01); Dengan persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TARAKAN Memutuskan …….. Bagian Hukum Pemerintah Kota Tarakan
MEMUTUSKAN : Menetapkan :
PERATURAN DAERAH KOTA TARAKAN TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PEMAKAMAN DAN PENGABUAN JENAZAH
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : a. Daerah adalah Daerah Kota Tarakan; b. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai badan eksekutif daerah; c. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah badan legislatif daerah Kota Tarakan; d. Kepala Daerah adalah Walikota Tarakan; e. Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman adalah Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman Kota Tarakan; f. Dinas Pendapatan adalah Dinas Pendapatan Kota Tarakan; g. Penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah; h. Bendaharawan Khusus Penerima, untuk selanjutnya disingkat BKP adalah Bendaharawan Khusus Penerima pada Dinas Pendapatan Kota Tarakan; i. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Kota Tarakan; j. Badan adalah bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk usaha lainnya; k. Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau didirikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan; l. Retribusi Daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas pelayanan penyediaan tempat pemakaman dan pengabuan jenazah yang dimiliki dan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah; m. Wajib Retribusi adalah orang pribadi dan atau badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungut atau pemotong retribusi; n. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan; o. Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Jenazah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas jasa pelayanan pemakaman dan Pengabuan Jenazah yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan; p. Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Jenazah adalah pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah meliputi penyediaan lokasi, penguburan, pemeliharaan dan perawatan makam; q. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan; r. Surat Ketetapan Retribusi Daerah untuk selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang; s. Surat Tagihan Retribusi Daerah untuk selanjutnya disingkat STRD adalah Surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda; t. Surat………… Bagian Hukum Pemerintah Kota Tarakan
t. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya dapat disingkat SKRDKB adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang, jumlah kredit retribusi, jumlah kekurangan pembayaran pokok retribusi, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar; u. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya dapat disingkat SKRDLB adalah Surat Keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang; v. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya dapat disingkat SKRDKBT adalah Surat Keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan; w. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi berdasarkan Peraturan Perundang-undangan retribusi daerah; x. Penyidikan Tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan buktibukti, dengan bukti tersebut membuat lebih jelas tindak pidana dibidang retribusi daerah.
BAB II NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI Pasal 2 Dengan nama Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Jenazah dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pemberian pelayanan pemakaman dan pengabuan jenazah yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah. Pasal 3 (1) Obyek Retribusi meliputi pelayanan : a. Pemberian izin penggunaan tanah makam; b. Pemberian izin mengangkut jenazah; c. Pemberian izin pengabuan jenazah; d. Pemberian izin menahan jenazah; e. Pemberian izin penggalian/pemindahan jenazah/kerangka; f. Pemberian izin penyediaan/pemakaian tanah makam cadangan; g. Pemberian izin perpanjangan pemakaian tanah makam; h. Pemberian persetujuan bangunan makam; i. Pelayanan angkutan jenazah. (2) Tidak termasuk Obyek Retribusi adalah : a. Pemakaman dan pengabuan jenazah secara masal; b. Pemakaman dan pengabuan jenazah/jenazah oleh pihak Rumah Sakit dalam hal jenazah tidak ada yang bertanggung jawab; c. Pemakaman/Pengabuan Jenazah yang dikelola oleh pihak swasta; d. Pelayanan pemakaman jenazah terlantar. Pasal 4 Subyek Retribusi adalah Orang pribadi dan atau Badan yang mendapatkan jasa pelayanan pemakaman dan pengabuan jenazah dari Pemerintah Daerah. BAB III GOLONGAN RETRIBUSI Pasal 5 ……. Bagian Hukum Pemerintah Kota Tarakan
Pasal 5 Retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan jenazah di golongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.
BAB IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA Pasal 6 Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan klasifikasi blok/tempat, waktu dan jumlah.
BAB V PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PEMAKAMAN DAN PENGABUAN JENAZAH Pasal 7 (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi dimaksudkan untuk mengganti biaya penyelenggaraan pelayanan pemakaman dengan memperhatikan kemampuan masyarakat dan aspek keadilan; (2) Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis pelayanan; (3) Struktur dan besarnya tarif retribusi ditetapkan sebagai berikut: A. Izin Penggunaan Tanah Makam : 1. Untuk anak yang berumur 0–15 Tahun sebesar ………………………………... Rp 15.000,2. Untuk yang berumur 15 Tahun keatas sebesar ………………………………... Rp 20.000,3. Retribusi atas pemeliharaan tanah makam perbulan sebesar ……………… Rp. 1.000,-/makam 4. Pemakaman Jenazah/penundaan pemakaman tidak lebih dari 24 jam …... Rp 10.000,-/jenazah 5. Bagi Pemakaman / penundaan pemakaman lebih dari 24 jam ………… Rp 50.000,-/jenazah B. Biaya Penggalian / Pemindahan Jenazah / Kerangka : 1. Biaya penggalian/pembongkaran pemindahan jenazah sebesar …………. Rp. 50.000,2. Biaya tata usaha sebesar ……………… Rp. 5.000,C. Izin Pengabuan Jenazah (Kremasi) : 1. Untuk anak yang berumur 0 – 15 Tahun sebesar ………………………… Rp. 50.000,2. Untuk yang berumur 15 Tahun keatas sebesar ………………………… Rp. 75.000,D. Biaya Pengangkutan Jenazah : Untuk mengangkut jenazah yang menggunakan mobil jenazah milik Pemerintah Daerah, dikenakan tarif sebesar Rp 50.000,-, dan bagi yang harus menginap, biaya penginapan dan biaya makan pengemudi dan pembantunya ditanggung sepenuhnya oleh penyewa. Pasal 8 (1) Pemungutan ……. Bagian Hukum Pemerintah Kota Tarakan
(1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan; (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan;
BAB VI WILAYAH PEMUNGUTAN Pasal 9 Retribusi yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat pelayanan diberikan. BAB VII MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG Pasal 10 Masa retribusi adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan. Pasal 11 Saat retribusi terutang adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
BAB VIII SANKSI ADMINISTRASI Pasal 12 Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua perseratus) setiap bulan dari besarnya retribusi yang terutang yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
BAB IX TATA CARA PEMBAYARAN Pasal 13 (1) Pembayaran Retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus; (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan; (3) Tata cara pembayaran, penyetoran dan tempat pembayaran retribusi diatur dengan Keputusan Kepala Daerah.
BAB X TATA CARA PENAGIHAN Pasal 14 (1) Pengeluaran surat teguran / peringatan / surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi, dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo; (2) Dalam ….. Bagian Hukum Pemerintah Kota Tarakan
(2) Dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah surat teguran / peringatan / surat lain yang sejenis Wajib Retribusi harus melunasi retribusinya yang terutang; (3) Surat teguran sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dikeluarkan oleh Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk untuk itu.
BAB XI PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN Pasal 15 (1) Kepala Daerah dapat pembebasan retribusi;
memberikan
pengurangan,
keringanan
dan
(2) Pemberian pengurangan, keringanan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini diberikan dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi; (3) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Kepala Daerah.
BAB XII KEDALUWARSA PENAGIHAN Pasal 16 (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutang retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi; (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini tertangguh apabila : a. Diterbitkan Surat Teguran, atau; b. Ada pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung dan tidak langsung.
BAB XIII PENGAWASAN Pasal 17 Pengawasan terhadap pelaksanaan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman Kota Tarakan bersama-sama dengan Instansi terkait.
BAB XIV KETENTUAN PIDANA Pasal 18 (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi yang terutang; (2) Tindak pidana yang dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah pelanggaran BAB XV …. Bagian Hukum Pemerintah Kota Tarakan
BAB XV PENYIDIKAN Pasal 19 (1) Selain oleh POLRI, Penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang pengangkatannya berdasarkan peraturan Perundang-undangan yang berlaku; (1) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah : a. Menerima, mencari dan mengumpulkan serta meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas; b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah; c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah; d. Memeriksa buku-buku, catatan-cacatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah; e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut; f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah; g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e; h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah; i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi; j. Menghentikan penyidikan; k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan; (3) Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undangundang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
BAB XVII KETENTUAN PENUTUP Pasal 20 Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dalam Keputusan Kepala Daerah dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
Pasal 21 ….. Bagian Hukum Pemerintah Kota Tarakan
Pasal 21 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Tarakan
Ditetapkan di Tarakan pada tanggal 26 April 2001 WALIKOTA TARAKAN, ttd. dr. H. JUSUF S.K
Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kota Tarakan Tahun 2001 Nomor 06 Seri B-02 SEKRETARIS DAERAH,
H. SAUKANI DAIK, SE. MM Pembina NIP. 550 004 736
Bagian Hukum Pemerintah Kota Tarakan
PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA TARAKAN NOMOR TAHUN 2001 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PEMAKAMAN DAN PENGABUAN JENAZAH
I.
PENJELASAN UMUM Guna mendukung perkembangan Otonomi daerah yang nyata, dinamis, serasi dan bertanggung
jawab,
pembiayaan
kegiatan
pemerintahan
dan
pembangunan,
khususnya yang berasal dari Retribusi Daerah perlu terus dioptimalkan seiring dengan semakin meningkatnya pelaksanaannya pembangunan dan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat serta usaha meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah, diperlukan penyediaan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah. Upaya peningkatan penyediaan dana dari sumber-sumber tersebut antara lain dilakukan dengan membuat Peraturan Daerah di bidang retribusi daerah, sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang baru yaitu Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah jo. Undangundang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nonor 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Untuk itu perlu ditetapkan Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Jenazah dengan Peraturan Daerah Kota Tarakan.
II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL
Pasal 1 s/d Pasal 7
: Cukup jelas.
Pasal 8 ayat (1)
: Cukup jelas.
Pasal 8 ayat (2)
:
Yang
dimaksud
dokumen
lain
yang
dipersamakan antara lain, berupa karcis masuk, kupon, kartu langganan. Pasal 9 s/d Pasal 10
: Cukup Jelas.
Pasal 11
:
Yang
dimaksud
dokumen
lain
yang
dipersamakan antara lain, berupa karcis masuk, kupon, kartu langganan. Bagian Hukum Pemerintah Kota Tarakan
Pasal 12
: Cukup jelas.
Pasal 13 ayat (1)
: Cukup Jelas.
Pasal 13 ayat (2)
: Yang
dimaksud
dokumen
lain
yang
dipersamakan antara lain, berupa karcis masuk, kupon, kartu langganan. Pasal 13 ayat (3)
: Cukup jelas.
Pasal 14 s/d Pasal 21
: Cukup jelas.
Bagian Hukum Pemerintah Kota Tarakan
