b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi penempatan Tenaga Kerja

Mengingat

:

1.

Undang – undang Nomor 14 Tahun 1969 tentang Ketentuan Pokok mengenai Tenaga Kerja (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 55 Tambahan Lembaran Negara, Nomor 2912) ;

LEMBARAN DAERAH

2.

PROVINSI GORONTALO

Undang-undang nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun

NOMOR 05 TAHUN 2002 SERI C

1997 nomor 41, Tambahan Lembaran Negara nomor 3685) Sebagaimana telah diubah dengan Undang – undang Nomor 34 Tahun 2000 Tentang Pajak dan

PERATURAN DAERAH PROVINSI GORONTALO NOMOR

Retribusi Daerah Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor

25 TAHUN 2002

246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048; 3.

TENTANG

Undang undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang pembentukan Daerah Provinsi Gorontalo (Lembaran

RETRIBUSI PENEMPATAN TENAGA KERJA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA Negara tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran

GUBERNUR GORONTALO, Menimbang

:

a.

bahwa pembinaan dan

Negara Nomor 4060 ); perlindungan Tenaga

Kerja

4.

Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor

perlu dilakukan upaya pengaturan penempatan Tenaga Kerja di Daerah; b.

bahwa

berdasarkan

119 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139); 5.

pertimbangan

sebagaimana

dimaksud pada huruf a maka perlu membentuk Peraturan

Peraturan Pemerintah nomor 66 tahun 2001 tentang

Keputusan Presiden Tahun 1995 Nomor 75 Tentang Penggunaan Tenaga Kerja Warga Negara Asing Pendatang;

Daerah tentang Retribusi penempatan Tenaga Kerja. Dengan persetujuan

2 f. DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI GORONTALO

Antar kerja adalah suatu mekanisme pelayanan kepada pencari kerja untuk memperoleh pekerjaan sesuai dengan bakat minat baik untuk sementara waktu maupun tetap serta pelayanan kepada pemberi kerja untuk

MEMUTUSKAN :

memperoleh tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhannya, penempatan tenaga kerja yang dimaksud melalui mekanisme antar kerja daerah dan

Menetapkan

:

PERATURAN DAERAH PROVINSI GORONTALO TENTANG

antar kerja negara. g. Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (PJTKI) adalah badan usaha

RETRIBUSI PENEMPATAN TENAGA KERJA.

yang berbentuk Perseroan terbatas yang memiliki SIUP PJTKI untuk melaksanakan kegiatan jasa penempatan tenaga kerja didalam dan diluar BAB I

negeri.

KETENTUAN UMUM

h. Tenaga Kerja Warga Negara Asing Pendatang (TKWNAP) adalah tenaga

Pasal 1

kerja asing pemegang visa yang akan dipekerjakan diwilayah negara Republik Indonesia.

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : a. Daerah adalah Daerah Otonom Provinsi Gorontalo. b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Provinsi Gorontalo. c.

BAB II

Kepala Daerah adalah Gubernur Gorontalo.

NAMA OBJEK DAN SUBJEK WAJIB PUNGUT RETRIBUSI

d. Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Koperasi adalah Dinas Tenaga

Pasal 2

Kerja dan Koperasi Provinsi Gorontalo yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah yang mempunyai Tugas Pokok penyelenggaraan kewenangan

Daerah

dibidang

Ketenagakerjaan

serta

sebagian

kewenangan Pemerintah yang dilimpahkan kepada Daerah. e. Penempatan tenaga kerja adalah semua kegiatan yang dilaksanakan sebagai upaya untuk menempatkan tenaga kerja Indonesia untuk mengisi lowongan kerja yang tersedia.

(1) Nama retribusi izin dan rekomendasi penempatan Tenaga Kerja. (2) Objek yang dikenakan pungutan retribusi adalah izin yang diberikan dalam rangka pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (1) dan (2). (3) Yang dapat dimasukan sebagai objek pungutan adalah sebagai berikut : a.

pemberian izin rekomendasi AKAN /AKAD;

b.

pemberian izin usaha mendirikan perwada PJTKI;

3 c.

pemberian rekomendasi perpanjangan izin TKWNAP;

d.

subjek retribusi adalah orang / Badan yang memperoleh izin dan rekomendasi;

(1) Tarif retribusi digolongkan berdasarkan jumlah dan bobot izin rekomenasi yang diberikan. (2) Besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :

Pasal 3 a. pemberian izin rekomendasi antar kerja Subjek Retribusi adalah orang asing atau Badan yang memperoleh izin dan

Rp

250.000,

/

perusahaan;

rekomendasi.

Antar Daerah/Antar Kerja Antar Negara (AKAD / AKAN). BAB III

b. pemberian izin usaha mendirikan Perwada Rp.

GOLONGAN RETRIBUSI

/perusahaan;

Pasal 4 Izin penempatan Tenaga Kerja dimasukkan dalam Retribusi tertentu. BAB IV

500.000,-

Pengerahan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (PJTKI). c.

pemberian rekomendasi perpanjangan izin TKWNAP Rp 500.000,- per orang;

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA BAB VI

Pasal 5

WILAYAH PEMUNGUTAN (1) Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jumlah dan bobot izin

Pasal 7

rekomendasi yang diberikan. (2) Jumlah adalah tenaga kerja yang diterapkan oleh perusahaan. (3) Bobot adalah besar investasi yang ditanamkan oleh PJTKI. BAB V BESARNYA TARIF RETRIBUSI Pasal 6

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah tempat izin dan rekomendasi diberikan. BAB VII TATA CARA PEMUNGUTAN Pasal 8 (1) Pemungutan Restibusi tidak dapat diborongkan.

4 (2) Restibusi di pungut dengan menggunakan SKRD. BAB XI BAB VIII

PENYIDIKAN

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 12

Pasal 9 (1)

Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah

Dalam hal wajib restibusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang

diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan

membayar dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2 % ( dua persen )

tindak pidana dibidang perpajakan daerah sebagaimana dimaksud dalam

setiap bulan dan retribusi terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

mengunakan STRD.

(2) BAB IX

Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah : a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti atau laporan

TATA CARA PEMBAYARAN

berkenaan dengan tindak pidana dibidang perpajakan daerah dan

Pasal 10

retribusi agar keterangan atau laporan tersebut lebih lengkap dan jelas;

(1) Retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus pada saat rekomendasi

b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang

diberikan.

pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan

(2) Tata cara pembayaran dan penghitungan diatur dengan keputusan Kepala

sehubungan dengan tindak pidana perpajakan daerah dan

Daerah.

retribusi; c. BAB X TATA CARA PENAGIHAN Pasal 11

Restibusi terhutang

ditagih sekaligus dengan menggunakan SKRP atau

dokumen lainnya yang dipersamakan.

meminta keterangan dan bahan bukti dari orang atau pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang perpajakan daerah dan retribusi;

d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang perpajakan daerah dan retribusi ;

5 e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti

Pasal 13

pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut; f.

meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang perpajak daerah dan retirubsi ;

g. menyuruh berhenti melarang seseorang meninggalkan ruangan

(1)

Bagi wajib restibusi yang tidak melaksanakan kewajibannya diancam dengan Pidana Kurungan setinggi tingginya tiga bulan atau denda sebanyak banyaknya Rp 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah).

(2) Tindak pidana yang dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang

atau dokumen yang dibawah

sebagaimana dimaksdu pada huruf c ; h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana perpajakan daerah dan retribusi i.

BAB XIII KETENTUAN PENUTUP Pasal 14 Hal hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang

memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa

mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

sebagai tersangka atau saksi ; j.

menghentikan penyidikan;

k.

melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan

Pasal 15

tindak pidana dibidang perpajakan daerah dan retribusi menurut

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

hukum yang dapat dipertanggung jawabkan; (3)

Penyidikan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) memberitahukan

dimulainya pendidikan dan menyampaikan hasul penyidikan kepada

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo.

penuntut umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undangundang nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana .

Ditetapkan di Gorontalo pada tanggal 4 Januari 2002 GUBERNUR GORONTALO,

BAB XII KETENTUAN PIDANA

6 FADEL MUHAMMAD

HUBUNGAN INDUSTRIAL DAN SYARAT KERJA

Diundangkan di Gorontalo pada tanggal 4 Januari 2002

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

SEKRETARIS DAERAH PRVINSI GORONTALO, GUBERNUR PROVINSI GORONTALO MANSUR JUSUF DETUAGE

MENIMBANG

:

A. bahwa dalam rangka peningkatan penerimaan daerah maka perlu dilakukan usaha extensifikasi/penggalian

LEMBARAN DAERAH PROVINSI GORONTALO

sumber-sumber pendapatan Daerah yang potensial dan

TAHUN 2002 NOMOR

dapat memberikan kontribusi pemasukan yang memadai

SERI “……”

bagi pendapatan Daerah. B. bahwa

pelaksanaan

kegiatan

Pengawasan

Ketenagakerjaan, hubungan dan syarat-syarat kerja merupakan salah satu sumber penerimaan yang cukup potensial terhadap pendapatan Daerah.

PEMERINTAH PROVINSI GORONTALO

C. bahwa PERATURAN DAERAH

untuk

membentuk

mengatur

pelaksanaannya

perlu

Peraturan Daerah tentang Retribusi

Pengawasan Ketenagakerjaan, Hubungan Industrial dan PROPINSI GORONTALO NOMOR

TAHUN 2002

Syarat Kerja . MENGINGAT

:

1. Undang-undang

nomor

38

tahun

2000

tentang

tahun

1957

tentang

Pembentukan Provinsi Gorontalo TENTANG

2. Undang-undang

nomor.

22

Penyelesaian Perselisihan Perburuhan (TLN no. 1227); RETRIBUSI PENGAWASAN KETENAGA KERJAAN,

7 3. Undang-undang nomor 12 tahun 1964 tentang PHK pada

KETENTUAN UMUM

Perusahaan swasta.

Pasal 1

4. Peraturan Pemerintah nomor 21 tahun 1954 tentang Perjanjian Perburuhan 5. Peraturan Pemerintah No. 8 tahun 1981 tentang Perlindungan Upah. 6. Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 147 tahun 1998 tentang Penetapan Tarif Retribusi.

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : a. Daerah adalah Daerah Provinsi Gorontalo. b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Provinsi Gorontalo c.

d. Dinas Tenaga kerja, Transmigrasi dan Koperasi adalah Dinas yang dibentuk berdasarkan

7. Keputusan Menteri Tenaga Kerja nomor 297 tahun 1985

Peraturan Daerah yang mempunyai tugas pokok kewenangan Daerah dibidang Tenaga

tentang Pedoman Kerja Peg. Perantara.

Kerja, Transmigrasi dan Koperasi serta sebagian kewenangan pemerintah yang dilimpahkan

8. Peraturan Menteri Tenaga Kerja nomor 02/Men/1978 tentang Peraturan Perusahaan.

kepada daerah. e. Pengusaha adalah orang atau badan hukum yang menjalankan perusahaan milik sendiri atau

9. Keputusan Menteri Tenaga Kerja nomor 01 tahun 1985

milik orang lain atau mewakili orang tua atau badan-badan hukum yang

tentang Tata Cara Pembuatan KKB.

berkedudukan di luar negeri yang mempekerjakan seorang pekerja atau lebih dengan

10. Keputusan Menteri Tenaga Kerja nomor 02 tahun 1993 tentang Kesepakatan Kerja Waktu Tertentu.

Kepala Daerah adalah Gubernur Provinsi Gorontalo

membayar upah. f.

Pekerja adalah orang yang bekerja pada pengusaha dengan mendapat upah.

g. Perjanjian Kerja Waktu Tertentu adalah perjanjian antara pekerja dan pengusaha tentang Dengan persetujuan DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI GORONTALO

persyaratan kerja jangka waktu tertentu, untuk pekerjaan tertentu. h. Peraturan Perusahaan adalah peraturan yang dibuat secara tertulis yang memuat ketentuan

MEMUTUSKAN :

tentang syarat kerja serta tata tertib perusahaan. i.

PENGAWASAN KETENAGA KERJAAN, HUBUNGAN INDUSTRIAN DAN SYARAT KERJA BAB I

Kesepakatan Kerja Bersama adalah kesepakatan antara serikat pekerja yang terdaftar pada Dinas Tenaga kerja, Transmigrasi dan Koperasi yang memuat syarat-syarat kerja dan kesepakatan antara Serikat Pekerja dengan Pihak Pengusaha. BAB II

8 DASAR PEMUNGUTAN Pasal 2

f.

Pendaftaran Kepesertaan JAMSOSTEK

g. Permohonan Izin PHK. 1. Pemerintah daerah melakukan Pemungutan Retribusi atas setiap kegiatan yang berhubungan

h. Pengesahan Perjanjian Kerja

dengan pelaksanaan hubungan industrial, syarat kerja dan pengawasan ketenagakerjaan

i.

Penerbitan Rekomendasi Pestisida

dalam satu hubungan kerja.

j.

Penerbitan Rekomendasi catering Pengelola makanan bagi Tenaga Kerja.

2. Pengawasan ketenagakerjaan adalah seluruh kegiatan yang dilaksanakan sebagai upaya

k.

Penerbitan Surat Penunjukan Dokter Pemeriksa Kesehatan Tenaga Kerja.

untuk memberikan perlindungan hak dan kepentingan pekerja/buruh serta meningkatkan

l.

Penerbitan Pengesahan Instalasi listrik

kesejahteraan pekerja/buruh dan keluarganya.

m. Penerbitan perijinan bejana tekan, botol baja

3. Hubungan industrial adalah suatu sistim hubungan kerja yang terbentuk antara pihak pekerja dan pihak pengusaha sebagai pelaku proses produksi barang dan jasa. 4. Syarat-syarat kerja adalah peraturan yang mengatur tentang hak dan kewajiban antara pihak pekerja dan pihak pengusaha dalam suatu hubungan kerja.

2

Yang wajib dikenakan Retribusi adalah setiap perusahaan yang mempekerjakan pekerja/tenaga kerja dan memerlukan suatu pengaturan dan pengurusan hubungan industrial dan syarat kerja dan pengawasan ketenagakerjaan sebagaimana disebutkan pada Pasal 2 dan Pasal 3 ayat (1)

BAB III

BAB IV

OBYEK DAN WAJIB PUNGUT RETRIBUSI

BESARNYA PUNGUTAN

Pasal 3

Pasal 4

1. Yang menjadi obyek pungutan Retribusi adalah :

Besarnya pungutan Retribusi sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) adalah sebagai

a. Pendaftaran Perjanjian Kerja Waktu Tertentu

berikut:

b. Pendaftaran dan Pengesahan Peraturan Perusahaan.

a. Pendaftaran Perjanjian Kerja Waktu Tetentu sebesar Rp. 5.000,- per orang tenaga kerja.

c.

b. Pendaftaran dan Pengesahan Peraturan Perusahaan :

Pendaftaran dan Pencatatan Organisasi Pekerja.

d. Pendaftaran dan Pencatatan Kesepakatan Kerja Bersama (KKB)

Jumlah Tenaga Kerja 26 orang s/d 49 orang sebesar Rp. 75.000,-

e. Pendidikan dan Penyuluhan Hubungan Industrial.



9

c.


Jumlah Tenaga Kerja 500 orang s/d keatas sebesar Rp. 300.000,-

m. Penerbitan perijinan bejana tekan, botol baja Rp. 250.000/Penerbitan ijin.

Pendaftaran Organisasi Pekerja sebesar Rp. 25.000,- untuk setiap unit organisasi

BAB V

d. Pendaftaran dan Pencatatan Kesepakatan Kerja Bersama (KKB):





Jumlah Tenaga Kerja 500 orang s/d keatas sebesar Rp.300.000,-

e. Pelaksanaan Pendidikan dan Penyuluh Industrial dikenakan retribusi sebesar Rp. 50.000,f.

PENYELENGGARAAN PEMUNGUTAN Pasal 5 1. Penyelenggaraan pemungutan retribusi sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas Tenaga kerja, Transmigrasi dan Koperasi Provinsi Gorontalo. 2. Dalam Penyelenggaraan Pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas,

untuk setiap angkatan.

Dinas Tenaga kerja, Transmigrasi dan Koperasi Provinsi Gorontalo melakukan koordinasi

Pendaftaran Kepesertaan JAMSOSTEK dikenakan retribusi bagi setiap perusahaan yang

yang sebaik-baiknya dengan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Gorontalo.

mengerjakan proyek - proyek pemerintah maupun swasta besarnya pungutan sbb :

3. Tata cara Penyelenggaraan Pemungutan Retribusi tersebut pada ayat (1) Pasal ini diatur dan

Proyek yang bernilai Rp. 51 juta s/d Rp. 99 juta Rp. 100.000,-.

Proyek yang bernilai Rp. 100 juta s/d Rp. 500 juta Rp.250.000,-

Proyek yang bernilai Rp. 501 juta s/d Rp. 1 M Rp. 500.000,-

dikeluarkan oleh Gubernur Provinsi Gorontalo dan Tenaga kerja, Transmigrasi dan Koperasi

Proyek yang bernilai Rp. 1 M ke atas Rp. 750.000,-

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dan menyetorkan kepada Bendaharawan

g. Permohonan Izin PHK sebesar Rp. 25.000,- untuk penyelesaian setiap kasus PHK.

ditetapkan dengan Surat Keputusan Gubernur Provinsi Gorontalo. 4. Sebelum Surat Keputusan tentang Tata cara Penyelenggaraan Pemungutan Retribusi

Penerima Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Gorontalo.

h. Pengesahan Perjanjian Kerja Rp. 150.000/Perusahaan. i.

Penerbitan rekomendasi pastisida Rp. 50.000/Perusahaan.

j.

Penerbitan Rekomendasi Catering Rp. 150.000/Rekomendasi Pengelola makanan bagi tenaga kerja.

k. Penerbitan surat penunjukan Rp. 100.000/Perusahaan l.

Pasal 6 Dinas Perindag, Koperasi dan Tenaga Kerja Provinsi Gorontalo sebagai Dinas yang menyelenggarakan Pemungutan Retribusi diberikan Upah Pungut yang besarnya ditetapkan

Dokter pemeriksa kesehatan tenaga kerja.

melalui Surat Keputusan Gubernur Provinsi Gorontalo sebagaimana diatur pada pasal 5 ayat (3)

Penerbitan pengesahan instalasi listrik Rp. 150.000/Perusahaan.

diatas.

10 BAB VI KETENTUAN PIDANA

Ditetapkan di Gorontalo

Pasal 8

pada tanggal

Januari 2002

GUBERNUR GORONTALO, Pelanggaran atas ayat (1) pasal 2 Peraturan Daerah diancam dengan pidana kurungan selamalamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 500.000,- (lima ratus rupiah). FADEL MUHAMMAD

BAB VII KETENTUAN PENUTUP Pasal 9 Di undangkan di Gorontalo Peraturan Daerah mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini

pada tanggal

Tanggal 2001

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI GORONTALO,

dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo.

MANSYUR JUSUF DETUAGE LEMBARAN DAERAH PROVINSI GORONTALO TAHUN 2001 NOMOR

SERI”….”

11

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi penempatan Tenaga Kerja

Recommend Documents