BUPATI MURUNG RAYA PROVINSI KATIMANTAN TENGAH PERATURAN BUPATI MURUNG RAYA NOMOR : 14 TAHUN 2014 TENTANG PENETAPAN TARIF AIR MINUM PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN MURUNG RAYA
BUPATI MURUNG RAYA, Menimbang
Mengingat
bahwa tarif
air minum PDAM Kabupaten Murung
a.
Raya yang berlaku berdasarkan kepada Peraturan Bupati Murung Raya Nomor : 7 tahun 2006 dan Peraturan Bupati Nomor 229 tahun 2006 tentang Tarif Air Minum yang dinilai sudah tidak sesuai lagi dengan biaya operasional Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Murung Raya
b.
bahwa untuk meningkatkan operasional PDAM Kabupaten Murung Raya agar mampu memberikan pelayanan secara maksimal kepada masyarakat pelanggan perlu menetapkan penyesuaian tarif air minum
c.
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a dan b, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
L.
Undang Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang wabah penyakit menular (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 1984 Nomor 2O, Tambahan Lembaran Negara Nomor 32731;
2.
Undang - Undang Nomor 4 tahun 1992 tentang Perumahan dan Pemukiman (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 1992 Nomor 23, Tambahan lembaran Negara Nomor 3469) ;
-
3. Undang
Undang Nomor
23 tahun 1992 tentang Kesehatan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor Lembaran Negara Nomor 3a95);
7OO,
Tambahan
4.
Undang - Undang Nomor I Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3821);
5.
Undang - Undang Nomor 5 tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung mas, Kabupaten Pulang Pisau, kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Propinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4180);
6.
Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 52341 ;
7.
Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Repubtik lndonesia Tahun 2OO4 Nomar 1-25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 44371 sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang - Undang (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2005 Nomor L08, Tambahan Lembaran Negara Nomor 45481;
8.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 20O6 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengaturan Tarif Air Minum Perusahaan Daerah Air Minum
9.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Kepegawaian Perusahaan Daera Air Minum
10. Peraturan Menteri Otonomi Daerah Nomor 8 Tahun 2000 tentang Pedoman Akuntansi Perusahaan Daerah Air Minum
LL. Permendagri nomor 47 Tahun 1999 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Perusahaan Daerah Air Minum
12. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang Tata Pengaturan Air (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 1982 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3225)
;
L3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Nomor 3838) ;
!4. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan kualitas Air dan Pengendalian pencemaran Air (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Nomor 47611 ; 15. Keputusan
Menteri Kesehatan Nomor
Persyaratan Kualitas Air Minum
:
4gZlPermenkes/lV/2Ol0 tentang
;
Murung Raya Nomor 17 Tahun 2006 tentang Peraturan Daerah Nomor 11 tahun 2003 tentang Perubahan atas
16. Peraturan Daerah Kabupaten
Pembentukan dan / alau Susunan Organisasi Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Murung Raya (lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2006 Nomor 34l';
MEMUTUSKAN: Menetapkan
PEMTURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN TARIF
AIR
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN MURUNG RAYA
MINUM
BAB
I
KETENTUAN UMUM
Pasal L Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan
1.. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
:
PDAM adalah Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Murung Raya
Direktur adalah Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Murung Raya Air Minum adalah air minum produksi PDAM Pelanggan adalah setiap orang atau badan yang menggunakan air minum dari PDAM dan
terdaftar sebagai pelanggan. lnstalatur adalah suatu Badan Usaha atau perorangan yang bergerak dalam pekerjaan instalasi perair minuman. Standar Kebutuhan Pokok Air Minum adalah kebutuhan air sebesar l-0 meter kubik/Kepala Keluarga/bu lan atau 60 liter/orang/hari atau sebesar satuan volu me lainnya. Tarif air minum adalah harga dalam rupiah yang harus dibayar oleh pelanggan PDAM untuk setiap pemakaian M3 air bersih yang disalurkan oleh PDAM. Kelompok pelanggan adalah klasifikasi pelanggan yang disesuaikan dengan struktur ekonomi penduduk.
9.
Beban tetap adalah biaya pemeliharaan meter dan biaya administrasi rekening bulanan yang dikenakan setiap sambungan.
10. 11. L2. 13.
Biaya Penyambungan adalah biaya yang harus dibayar oleh setiap orang atau badan untuk menjadi pelanggan air minum. Pipa Dinas adalah pipa yang menghubungkan pipa distribusi dengan pipa persil sampai dengan meter air. Pipa persil dan pipa tambahan adalah pipa setelah meter air Pelanggan Pasif adalah pelanggan yang tidak menggunakan air PDAM dan masih tercatat sebagai pelanggan PDAM
BAB II GOLONGAN PELANGGAN Pasal 2
(1)
Kelompok pelanggan ditetapkan menjadi4 (empat) kelompok yaitu
a. b. c. d. (2)
:
Kelompok l; Kelompok ll; Kelompok lll; dan Kelompok Khusus
Yang termasuk dalam Kelompok I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari
1,. 2. 3. 4. 5. 6.
Hidran Umum Kamar Mandi/WC Umum
TerminalAir Tempat lbadah (Masjid, Langgar,Mushola,Surau,Gereja,Balai Basarah,Klenteng, Pura Panti Asuhan Sekolah Negeri
:
(3)
Yang termasuk dalam Kelompok ll sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b 1.
Rumah Tangga
2.
Rumah Sakit Pemerintah terdiri
dari
terdiri dari
RSUD, RS Swasta, Puskesmas, Puskesmas
Pembantu,Puskesmas Rawat lnap.
(4)
3.
lnstansi Pemerintah Tingkat Kecamatan dan Kelurahan.
4.
TNI dan POLRI
Yang termasuk dalam Kelompok
1.
Niaga Kecilterdiri dari
lll Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
c
terdiri dari
:
:
APMS, kios, warung/toko, pedagang eceran, bengkel kecil,salon, rambut,penjahit,laundry,restauran kecil,penginapan kecil,sanggar
seni
pangkas
lukis,usaha
konfensi kecil.
2. 3. 4. 5. 6.
lndustri Rumah Tangga terdiri dari : Kerajinan tangan,peternakan kecil dan sejen isnya. lnstansi Pemerintah Tingkat Kabupaten terdiri Pemerintah, Ormas.
dari sarana dan prasarana
lnstansi
TNI dan POLRI Rumah Mewah adalah selain Rumah Tangga Biasa
lndustri dan Niaga Besar terdiri dari : Ruko, praktek dokter, penginapan
2 lantai keatas,usaha
meubelair, rumah makan menengah,mini market,kantor notaris/pengacara,usaha cafe,toko bahan bangunan/mes biro jasa,kolam renanB di kelola swasta/BUMD, Pabrik (kimia/obat, kosmetik, makanan/minuman, perkayuan, pabrik es),peternakan besar,pabrik tekstil,pabrik/industri
besar
lainnya,perusahaan ekspor/impor,pasar swalayan,mall, department store,perkulakan,grosir,bank,hotel berbintanghotel,restoran besar,perusahaan perdagangan/niaga,gedung bertingkat lebih 3 (tiga) lantai,pompa bensin (SPBU),ekspeditur, agen makelar dan perkulakan,dealer,bengkel besar,perusahaan telekomunikasi,perusahaan listrik,perusahaan perkebunan,perusahaan pertambangan.
(5)
Kelompok Khusus adalah kelompok pelanggan yang tidak termasuk kelompok l.ll dan lll, yang menampung jenis-jenis pelanggan yang membayar tarif Air minum berdasarkan kesepakatan.
BLOK KOSUMSI Pasal 3 Blok Kosumsi dibedakan menjadi 2 (dua) kelas yaitu a.
Kosumsi sampaidengan 10 M3 per bulan
b.
Kosumsidiatas 10 M3 per bulan
:
BAB IlI TARIF AIR MINUM,BIAYA PENYAMBUNGAN,BIAYA BALIK NAMA
DAN UANG JAMINAN LANGGANAN Pasal 4
(1)
Tarif kelompok pelanggan PDAM Murung
Raya
Kelompok Pelanggan
PROPORSI TARIF TERHADAP TINGKAT BIAYA
0Kelompok
10 M3 (Rp)
tL-zo M3(Rp)
Diatas
21M3
(Rp)
I
1. Hidran Umum 2. MCK 3. TerminalAir 4. Tempat lbadah 5. Panti Asuhan 5. Sekolah
1.700
2.800
3.300 3.300 3.300 3.500 3.500 3.500
2.400 2.200
3.200 2.800
4.404 3.800
4.800
6.800 3.800 6.500 5.500 8.500 9.000
10.000 5.000 12.000 12.000 13.500 L8.000
L.7AO
1.700 2.000 2.000 2.000
2.800 2.800 2.800 3.000 3.OOO
Kelompok ll
L. Rumah Tangga 2. Rumah Sakit Pemerintah Kelompok lll
1. Niaga Kecil 2. lndustri Rumah Tangga 3. lnstansi Pemerintah Kabupaten 4. TNI dan POLRI 5. Rumah Mewah 6. lndustridan Niaga Besar 7. lnstansi Pemerintah dan TNI dan
z.7aa 3.500 3.500 6.000 6.000
POLRI Tingkat Pusat dan Propinsi
8.
Kedutaan dan Konsulat Asing Sesuai
KELOMPOK KHUSUS
Kesepakatan
(21
Tarif air minum untuk pelanggan di pedesaan yang tidak menggunakan meter air ditetapkan sebesar Rp.20.000,- (Dua Puluh Ribu Rupiah)
(3)
Beban Tetap sebesar Rp.10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah)
-
Biaya Administrasisebesar Rp.4.000,- (Empat Ribu Rupiah)
- Dana Pemeliharaan Meter Rp.6.000,- (Enam
Ribu Rupiah)
Pasal 5
(1) (2) (3) (4)
Setiap Langganan baru, dikenakan ketentuan membayar biaya penyambungan pipa dinas Biaya untuk pemasangan pipa persil dihitung sesuai harga bahan pada saat itu Biaya survey
/
perencanaan sebesar Rp.50.000,- setiap sambungan
Jasa pemasangan ditentukan menyesuaikan upah tenaga kerja yang berlaku pada saat pemasanSan
(5)
Balik nama dikenakan biaya sebesar Rp.50.00,- (Lima Puluh Ribu Rupiah)
Pasal 6 Setiap calon pelanggan wajib membayar uang jaminan langganan sesuai dengan kelompok pelanggan sebagai berikut
:
KETOMPOK PELANGGAN
KELOMPOK I
t. 2. 3. 4. 5. 6.
:
Hidran Umum Kamar Mandi/WC Umum Terminal Air Tempat lbadah Panti Asuhan Sekolah Negeri
KELOMPOK II : Rumah Tangga Rumah Sakit Pemerintah lP Tingkat Kecamatan / Kelurahan
t. 2. 3. 4.
TNldan
POLRI
KELOMPOK III : Niaga Kecil lndustri Rumah Tangga
L. 2. 3. 4. 5. 6.
JUMLAH
lnstansi Pemerintah Tingkat Kabupaten TNI dan POLRI Rumah Mewah lndustri dan Niaga Besar
Tidak dikenakan Jaminan Langganan Tidak dikenakan Jaminan Langganan Tidak dikenakan Jaminan Langganan Rp. 50.000,Rp. 50.000,Rp. 50.000,-
Rp.
50.000,Rp. 100.000,Rp. 50.000,Rp. 50.000,-
Rp. 100.000,Rp. Rp. Rp.
Rp. Rp.
90.000,100.000,100.000,100.000,150.000,-
BAB IV KETENTUAN PELAYANAN AIR MINUM DAN SANKSI _ SANKSI Pasal 7 PE
MASAN GAN, PEM ELI HARAAN,
PE R BAI
KAN,
PERUBAHAN PIPA DINAS DAN METER AIR
(1)
Pemasangan,pemeliharaan,perbaikan, dan perubahan saluran pipa dinas dilaksanakan oleh petugas PDAM, sedangkan biaya menjaditanggung jawab pelanggan
12\
Pemasangan saluran pipa dinas dapat dilaksanakan oleh PDAM atau oleh instalatur setelah
mendapat rekomendasi dari PDAM
(3)
Pemasangan pipa dinas yang tidak mengindahkan pasal 6 ayat 2 tersebut dapat dikenakan sanksi pemutusan oleh PDAM
(4)
Pemasangan pipa persil dilaksanakan oleh PDAM atau instalatur, setelah mendapat ijin dari PDAM
(5) (6) (71
Pemeliharaan dan perbaikan pipa persil menjaditanggung jawab pelanggan
Meter air atau alat pembatas aliran yang mengalami kerusakan dapat diperbaiki oleh petugas PDAM sedangkan biaya perbaikannya dibebankan kepada pelanggan Jika terjadi kerusakan yang disebabkan oleh bencana alam,maka perbaikan maupun biayanya ditanggung oleh PDAM.
Pasal 8
PERHITUNGAN REKENING AIR
(1)
Pemakaian
air dalam 1 (satu) bulan didasarkan pada penunjukan angka meter air
atau
berdasarkan pembatas aliran yang disesuaikan dengan ketentuan tarif PDAM
(21
Tagihan yang tercantum dalam rekening air harus dilunasi sesuai dengan ketentuan yang diberlakukan oleh PDAM
(3) (41
Dalam hal meter air tidak berfungsi sebagaimana mestinya atau tidak dapat terbaca, maka perhitungan pemakaian airnya dihitung sebesar 25 M3 per bulan per pelanggaN Rekening air yang lebih kecil atau sama dengan pemakaian 10 M3 dikenakan biaya beban kebutuhan dasar minimum
(5)
Besarnya biaya beban ditentukan oleh PDAM sesuai tarif dan jenis pelanggan
Pasal 9
DENDA Denda dikenakan kepada pelanggan dalam hal
(1)
- hal sebagai berikut
:
Keterlambatan menbayar rekening air dari tanggal yang telah ditetapkan oleh PDAM dikenakan denda sebesar Rp.S.O0O,- (Lima Ribu Rupiah), untuk pelanggan di kota Puruk Cahu dan sebesar Rp.5000,- (Lima Ribu Rupiah) untuk pelanggan di Unit lbukota Kecamatan (lKK) dan Unit Air Bersih Pedesaan (ABP).
(21
Penyambungan kembali sambungan air minum, yang dikenakan tindakan penutupan sementara, dikenakan biaya penyambungan kembali sebesar Rp.80.000,- (Delapan Puluh Ribu Rupiah)
(3)
Pengambilan air sebelum meter air dikenakan tindakan sanksi pencabutan dan denda sebesar 5 (lima) kali pembayaran rekening air (5 x 100 M3) sesuai dengan jenis tarif pelanggan dan harus dibayar sekaligus sebelum sambungan air minum diaktifkan kembali.
(4)
Kelalaian pelanggan sehingga terjadi kerusakan meter air, kerusakan perrlengkapan meter air,
kehilangan meter air atau membuat meter air sedemikian rupa sehingga tidak berfungsi dengan baik dikenakan denda untuk masing- masing kelompok pelanggan sebesar Rp.250.000,(Dua Ratus Lima Puluh Rupiah)
(5)
Meter air dan jaringan pipa sambungan rumah yang dipindahkan tanpa izin tertulis dari PDAM dikenakan denda sebesar Rp.1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)
(6)
Pelanggan menjual atau memperdagangkan air minum dengan membuat jaringan sedemikian rupa dikenakan denda sebesar Rp.2.000.000,- (Dua Juta Rupiah).
Pasal 10 PEMUTUSAN DAN PENUTUPAN ALIRAN AIR MINUM Penutupan sementara aliran air dapat dikenakan apabila
:
(1) Pelanggan mengajukan permohonan untuk ditutup atas permintaan sendiri (21 Rekening air minum tidak dibayar sel;ama 3 (tiga) bulan berturut - turut (3) Merusak segel meter air (4) Pelanggan menjual/ memperdagangkan air minum tanpa mendapat ijin dari PDAM (5) Pelanggan menggunakan pompa isap atau alat sejenisnya secara langsung dari pipa dinas maupun pipa persil
(6)
Jaringan pipa ditempat pelanggan diubah sedemikian rupa sehingga tidak memenuhi
(7)
tanpa memberitahukan terlebih dahulu kepada PDAM Adanya perbaikan pipa saluran untuk kepentingan umum atau hal lain yang mengharuskan syarat
- syarat yang telah ditentukan
akan diberitahukan terlebih dahulu
(8)
Pelanggan dengan sengaja merusak meter air atau peralatan lainnya.
Pasal 11 PENCABUTAN SAMBUNGAN LANGGANAN
(1) (21
(3)
Pencabutan sambungan langganan dilakukan apabila pelanggan yang bersangkutan berhenti menjadi pelanggan air minum Apabila selama 1 (satu) bulan sejak pelanggan dikenakan sanksi pemutusan sementara dan tidak memenuhi ketentuan - ketentuan dari PDAM. Jangka waktu pencabutan menjadi langganan dapat diperpendek tergantung dari pelanggaran yang dilakukan oleh pelanggan.
BAB VII H
IDRAN
U
MUM/TERM I NAL AIR Pasal 15
(1) 12)
(3) (4)
Untuk daerah pemukiman tertentu yang dinilai berpenduduk cukup padat dan kemampuan ekonomi rendah maka dapat dipasang hidran umum / terminal air Para pemakai hidran umum /terminal air dilarang mengalirkan air langsung kerumahnya Pengelolaan hidran umum / terminal air akan diatur secara berkelompok dan pengelolaannya diatur dalam pedoman tersendiri. Pada daerah pemukiman yang belum terjangkau perpipaan PDAM dapat dilayani dengan mobil tangki.
(5)
Perhitungan harga air melalui mobil tangki ditentukan tersendiri dengan memperrhitungkan biaya operasi dan jarak tempuh pelayanan yang ditetapkan dengan Keputusan Direktur.
BAB VIII PENUTUP
Pasal 16
- pasal tersebut diatas yang berhubungan erat dengan minum akan ditetapkan kemudian berdasarkan
Hal lain yang belum diatur dalam pasal
masalah pengaliran air pertimbangan
-
pertimbangan kebijakan PDAM.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Murung Raya. Ditetapkan
di
Pada tanggal
Puruk Cahu
!
BUPATI I
i Diundangkan di Puruk Cahu Pada tanggal
I
rji
v,
t, pF*, tL, {p. I
April 2014
il
SEK
KABU
RAH
UNG RAYA,
j
!r
i
i" &^... I
rl
r -* ..i
Dor.Hurunrr
! H. SIBU, M.Si
BERITA DAERAH KABUPATEN MURUNG RAYA
rAH u N ...%:a"....NoMoR ...!99.........
April2014
RAYA,
