PERATUMN REKTOR UNIVERSITAS JENDEML SOEDIRMAN NOMOR 05 TAHUN 2011 TENTANG I
M
PLEM ENTAS I E.P RO CU RE'I'ETVT
UN
NE RSITAS
J EN
DERAL SOEDI RMAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA REKTOR UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN
Menimbang
: a. bahwa dalam pelaksanaan sistem pengadaan secara elektronik sebagaimana b
Mengingat
: 1.
diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Pasal 106, 109 Ayat 3 dan 111 Ayat 2, maka perlu dilaksanakan implementasi E-Procurement di U niversitas Jenderal Soedirman ; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu iterbitkan Peraturan Rektor. Undang-Undang: Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
d
a. b,
c, Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 2. 3. 4.
d.
Pengelolaan dan
Tangg ungjawab Keuangan Negara;
Nomor 11 Tahun 2008 tentang lnformasi dan Transaksi Elektronik;
Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; Keppres Nomor 18/M Tahun 2010 tentang Pengangkatan Rektor Unsoed; Permendiknas Nomor 25 Tahun 2009 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Unsoed.
MEMUTUSIGN:
Menetapkan
:
PEMTURAN REKTOR TENTANG IMPLEMENTASI E-PROCUREMENT
Dl
UNIVERSITAS JENDEML SOEDIRMAN.
BAB
I
KETENTUAN UMUM
Bagian Kesatu Pengertian Pasal
1
Dalam peraturan iniyang dimaksud dengan:
1. e-Procurement
2. 3. 4, 5.
adalah proses pengadaan barang/jasa pemerintah yang pelaksanaannya dilakukan
secara elektronik yang berbasis web/intemef dengan memanfaatkan fasilitas teknologi komunikasi dan informasi melalui pelelangan umum secara elektronik.
Layanan Pengadaan Secara Elektronik selanjutnya disingkat LPSE adalah unit pelaksana yang memfasilitasi Unit Layanan Pengadaan/Panitia Pengadaan pada proses pengadaan barang/jasa pemerintbh secara elektronik. LPSE lain adalah LPSE di luar Universitas Jenderal Soedirman.
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah selanjutnya disingkat LKPP adalah lembaga pemerintah yang mempunyai tugas untuk melakukan pengembangan kebijakan di bidang pengadaan barang/jasa pemerlntah.
Direktorat e-Procurement LKPP adalah adalah suatu Direktorat dalam naungan Deputi Monev dan Pengembangan Sistem Informasi LKPP yang bertugas melakukan koordinasi, pembinaan, pengawasan dan pengembangan sistem pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik.
-1-
O.
7.
Sistem Pengadaan Secara Elektronik selanjutnya disingkat SPSE adalah kesisteman meliputi aplikasi dan databai e e-Procurement yang dikembangkan oleh Direktorat e-Procuremenf LKPP untuk digunakan pada implementasi LPSE. eepUat Pembuat Komitmen, selanjutnya disebut PPK, adalah pejabat yang dianggkat oleh Kuasa pengguna Anggaran sebagai pemilik pekerjaan, yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa.
8. eengguna Anggaran adalah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. g. Kuasi Pengguna Anggaran adalah pejabat yang ditunjuk oleh Pengguna Anggaran untuk menggunakan anggaran Satuan Kerja.
10, Unit-Gyanan Pengadaan selanjutnya disingkat ULP adalah satu unit yang terdiri dari pegawai-pegawai yang te-lah memiliki sertifikat keahlian pengadaan barang/jasa pemerintah, yang dibentuk oleh Kuasa
irenlguna Anggaran yang bertugas secara khusus untuk melaksanakan pemilihan
penyedia
barang/jasa di Universitas Jenderal Soedirman. 11, Panitia- Pengadaan adalah tim yang diangkat oleh Kuasa Pengguna Anggaran untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa.
12. irejabat Fengadaan adalah pejabat yang diangkat oleh Kuasa Pengguna Anggaran untuk melaksanakan pemilihan/penunjukan penyedia barang/jasa. 13. Penyedia barang/jasa adalah badan usaha atau orang perseorangan yang memenuhi syarat-syarat
peniirian badan uiaha atau orang perseorangan yang kegiatan usahanya menyediakan barang/jasa dan telah terdaftar dalam SPSE pada pusalpusat layanan. 14" pengguna adalah semua pihak yang menggunakan sistem eProcurement. 15. UseiTO adalah nama atau pengenal unik sebagai identitas diri dari Pengguna yang digunakan untuk beroperasi di dalam SPSE. 16.
password adalah kumpulan karakter atau sfrhg yang digunakan oleh Pengguna untuk memverifikasi User lD kepada SPSE.
Bagian Kedua Maksud dan Tujuan Pasal 2 1.
2.
Maksud ditetapkan Peraturan Rektor ini adalah sebagai dasar untuk penempan sistem e-Procurement di Universitas Jenderal Soedirman.
Peraturan Rektor ini adalah untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, Tujuan ditetapkannya 'persaingan sehat, dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pengadaan banang/jasa transparansi, pemerintah.
Bagian Ketiga Ruang LingkuP Pasal 3 Ruang lingkup Peraturan Rektor ini adalah pelaksanaan e-Procuremenf di Universitas Jenderal Spedirman.
BAB
II
ETIKA E.PROCUREMENT Pasal 4
l.
Semua pihak yang terkait dengan pelaksanaan e-Procuremenf wajib mentaati etika dan ketentuan
2.
Dalam melaksanakan e-Procuremenf, semua pihak wajib:
peraturan perundang-undangan di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah.
a) b)
Menjaga kerahasiaan dan mencegah penyalahgunaan kode akses yang terdiri dari User ID dan password; 'kerahasiaan 'tvtenlaga
dan mencegah penyalahgunaan data dan informasi elektronik yang tidak
diperuntukkan bagi umum.
-2-
3.
Semua pihak dilarang:
a) b)
Mengganggu dan/atau merusak sistem e-Procurement Mencuri informasi, memanipulasi data dan/atau berbuat curang dalam sistem e-Procurement.
BAB III PARA PIHAK DALAM PELAKSANMN E.PROCUREMENT
1.
2.
Pasal 5 Para pelaku yang tedibat dalam e-Procurement, terdiri dari : Pejabat Pembuat KomitmenlPejabat Pelaksana Kegiatan (PPK); ULP/PanitiaPengadaan/Pejabat Pengadaan; Penyedia Barang/Jasa; dan LPSE.
a) b)
c) d)
Para pihak pada ayat (1) butir a, b, c adalah para pihak yang sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang pengadaan barang/jasa pemerintah.
Pasal 6 Tugas, dan fungsi LPSE
1.
LPSE bertugas mengelola sistem e-Procuremenf di Universitas Jenderal Soedirman dan mempunyai fungsi:
a. b.
c. d. e.
f. 2.
g. h.
penyusunan program kegiatan pengelolaan e-Procuremenf di Universitas Jenderal Soedirman; pelaksanaan pelatihanltraining kepada Panitia/Pejabat Pengadaan/ULP dan Penyedia Banang/Jasa untuk menguasai sistem e-Procurement pelaksanaan pelayanan kepada Panitia/Pejabat Pengadaan/ULP dan Penyedia Barang/Jasa di wilayah kerjanya;
sebagai media penyedia informasi dan konsultasi (helpdesk) yang melayani Panitia/Pejabat Pengadaan/UlP dan Penyedia Barang/Jasa yang berkaitan dengan sistem e-Procurement. sebagai penyedia informasi dan data yang berkaitan dengan proses pengadaan banang/jasa yang telah dilakukan oleh Pengguna untuk kepentingan proses audit, monitoring dan evaluasi; pelaksanaan ketatausahaan LPSE; pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; pelaksanaan tugastugas lain yang diberikan oleh Rektor sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Ketentuan pada ayat (1) huruf e diperuntukan bagi kegiatan pengawasan/audit yang dilaksanakan oleh
lnstansi yang mempunyai kewenangan untuk itu dan instansi lain sesuai peraturan perundangundangan yang berlaku.
Pasal 7
Organ LPSE
1.
Organ LPSE terdiri dari
a) b)
c)
d) e)
f) 2.
g) h)
Sekretaris; Bidang Administrasi Sistem lnformasi; Bidang Registrasi dan Verifikasi; Bidang Layanan Pengguna; Bidang Pelatihan dan Sosialisasi; dan
Sekretariat. Personil LPSE harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: Memiliki integeritas moral, disiplin dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas; Memahami keseluruhan pekerjaan yang akan diadakan;
a) b)
c) 3.
:
Penanggungjawab; Ketua;
Memahamijenis pekerjaan tertentu yang menjadi tugas pengelola LPSE yang bersangkutan;
d)
Memahami prosedur sistem e-Procurement. Tugas dan fungsi organ LPSE sebagaimana dimaksud ayat (1), akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Rektor.
-3-
BAB IV TATA CARA PELAKSANMN E.PROCUREMENT
Bagian Pertama Standar Prosedur Operasional Sistem Pengadaan Secara Elektronik Pasa! 8
1. Pelaksanaan e-Procuremenf digunakan metode yang tersedia di dalam SPSE dikelola oleh LPSE. 2. Tata cara e-Procuremenf dilaksanakan sesuai dengan alur kerja SPSE dan buku manual yang diterbitkan oleh LKPP.
Bagian Kedua Pusat lnformasi LPSE Pasal 9.
Semua data dan informasi paket pengadaan yang disimpan LPSE dihubungkan ke pusat informasi pengadaan barang/jasa nasional yang disupervisi oleh LKPP.
Bagian Ketiga
.
Biaya Operasional LPSE Pasal 10
Semua biaya yang timbul dalam rangka pengelolaan LPSE dibebankan kepada DIPA BLU Universitas Jenderal Soedirman.
Bagian Ketiga Pengaduan Pasal
ll
Tatacara pengaduan pelaksanaan LPSE diatur sebagai berikut: Pengaduan dari masyarakat dan atau penyedia barang{asa dapat dilakukan melalui fasilitas yang tersedia dalam SPSE.
1.
2.
LPSE meneruskan laporan pengaduan dari masyarakat dan/atau penyedia barang/jasa kepada Penanggungjawab LPSE dan Direktorat eProcurement LKPP.
Pasal 12 LPSE wajib melaporkan kepada Kuasa Pengguna Anggaran dan PPK, apabila ditemukan penyimpanganpenyimpangan atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik dengan tembusan kepada Satuan Pengawas Intern (SPl). BAB V KETENTUAN PERALIHAN Pasal 13
1.
2.
Dengan ditanda tanganinya peraturan ini maka pada tahun 2011 seluruh atau sebagian proses pengadaan barang/jasa di semua unit kerja Universitas Jenderal Soedirman harus menerapkan eProcurement.
Untuk menjamin pelaksanaan e-Procurement, masing-masing pimpinan unit kerja di Universitas Jenderal Soedirman dan/atau Kuasa Pengguna Anggaran, dapat membuat tahapan pelaksanaan
-4-
3.
4. 5.
pengadaan paket yang akan menggunakan e-Procurement dengan menentukan batasan nilai paket, sehingga seluruh pengadaan paket di unit keda Universitas Jenderal Soedirman pada tahun 2012 sudah menggunakan e-P rocurement. Untuk pelaksanaan pembuatan tahapan-tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) masing masing pimpinan unit kerja harus melakukan koordinasi dengan LPSE. Dalam melaksanakan fungsinya terutama dalam pengelolaan SPSE, LPSE dapat melakukan koordinasi dan konsultasi dengan LPSE lain dan Direktorat e-Procurement LKPP serta dapat mengajukan saran perubahan-perubahan yang diperlukan untuk penyempurnaan SPSE. Untuk mempercepat implementasi e-Procuremenf, LPSE dapat menjalin kerjasama dengan LPSE lain yang telah memiliki infrastruktur memadai dengan ikut serta dalam pemanfaatan infrastruktur LPSE lain tersebut.
BAB VI KETENTUAN PENUTUP Pasal 14 Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
ffi Yuwono, Ph.D
: 196212081986011001
-5-
