BUPATI PAKPAK BHARAT PERATURAN BUPATI PAKPAK BHARAT
NoMoR
2t ranuN 2011
TENTANG PEMBERIAN UANG HARIAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL, PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD DILINGKUNGAN PEMERTNTAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT DALAM MENGIKUTI BIMBINGAN TEKNIS DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI PAKPAK BHARAT,
Menimbang
'Negeri Sipil dan bahwa untuk mendukung staf Pegawai Pimpinan/Anggota DPRD dilingkungan Pemerintah Kabupaten
-4.
Pakpak Bharat yang mengikuti Bimbingan Teknis perlu diberikan
c. Mengingat :
I
uang vakasi atau uang saku; bahwa untuk melaksanakan pertimbangan sebagaimana dimaksud dipandang perlu ditetapkan dalam suatu Peraturan dalam huruf Bupati.
a
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2003 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negera Republik lndonesia Nomor a272); 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4286); 3. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendahataan Negara (LembaranNegara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4355); 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4400); 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2008 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4Ba$; 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor aa34; 1.
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503); B. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4577); L Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4578); '10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja lnstansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4614); 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah; 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Produk Hukum Daerah; 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Pedoman Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah; 14. Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Daerah; 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah; 17. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Penvakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pakpak Bharat (Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2008 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 57); 18. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Pakpak Bharat (Lembaran Daerah kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2008 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 58); 19. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pakpak Bharat (Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 59); 20. Peraturan Menteri Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Pakpak Bharat (Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 60); 21. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 64). 7.
dan
MEMUTUSKAN Menetapkan
:
PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN UANG HARIAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL, PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT DALAM MENGIKUTI BIMBINGAN TEKNIS.
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan
:
1. Pegawai Negeri Sipil, Pimpinan dan Anggota DPRD adalah Pegawai Negeri Sipil, Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 dilingkungan Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat. 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat. 3. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja
Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat yang terdiri dari Sekretariat Daerah/Lembaga Teknis/Dinas/Sekretariat Dewan Penruakilan Rakyat Daerah/Satuan Polisi Pamong PrajalKecamatan/Rumah Sakit Umum Daerah. 4. Anggaran Pendapatan danBelanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pakpak Bharat. 5. Uang Harian adalah Uang saku tambahan yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil, Pimpinan dan Anggota DPRD dalam lingkungan Kabupaten Pakpak Bharat yang mengikuti Bimbingan Teknis.
BAB
II
KRITERIA PEMBERIAN UANG SAKU Pasa! 2 Uang Saku diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil, Pimpinan dan Anggota DPRD dan yang mengikuti Bimbingan Teknis.
Pasal 3 Bimbingan Teknis sebagaiman dimaksud dalam Pasal 2 adalah Bimbingan Teknis yang diselenggarakan oleh lnstansi Pemerintah dan/atau Lembaga Penyelenggara Bimbingan Teknis yang telah mendapat ijin dari Pemerintah.
Pasal 4
Uang saku dapat diberikan hanya apabila Pegawai Negeri sipil , Pimpinan dan Anggota DPRD dan yang mengikuti Bimbingan Teknis telah membayar kontribusi kepada penyelenggara Bimbingan Teknis.
BAB III .PELAKSANAAN Pasal 5 Uang harian dianggarkan dalam APBD dalam mata anggaran Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Kode Rekening 5.2.15.02.
Pasal 6
Uang harian dibayarkan oleh Bendahara Pengeluaran SKPD bersamaan
dengan
pembayaran uang perjalanan dinas.
Pasal 7
Besaran uang harian ditentukan berdasarkan golongan sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati
Pasal 8 .Besaran uang harian pagi Pimpinan dan anggota DPRD disetarakan dengan besaran uang harian Pegawai Negeri Sipil golongan lV.
Pasal 9 Pertanggungjawaban uang saku dimasukkan dalam pertanggungjawaban uang Perjalanan dinas.
BAB V KETENTUAN PENUTUP Pasal 10 Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan dan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pakpak Bharat.
Ditetapkan di Salak pada tanggal tf, gypayq- 2011
BUPATI PAKPAK BHARAT,
REMIGO YOLANDO BERUTU
Diundangkan di Salak pada tangg 0lcrubpn 2011
lL
DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT,
SINAMO
A
DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT TAHUN 2011 NOMOR
ILl
Lampiran Peraturan Bupati Pakpak Bharat Nomor :2 I Tahun 201 1 Tanggal : 12. AbfQt2er'2911 Tentang Pemberian Uang Harian bagi Pegawai Negeri Sipil, Pimpinan dan .Angota dilingkungan Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat dalam mengikuti Bimbingan Teknis.
:
DPRD
Gol
Provinsi
No
IV 1.
NANGGROE ACEH DARUSSALAM
2.
SUMATERA UTARA
3.
RIAU
4.
KEPULAUAN RIAU
5.
JAMBI
6.
SUMATERA BARAT
7. 8.
SUMATERA SELATAN LAMPUNG
9.
BENGKULU
10
BANGKA BELITUNG
11.
BANTEN
12.
JAWA BARAT
13.
DKI JAKARTA
14. 15.
JAWA TENGAH DI. JOGJAKARTA
15.
JAWA TII\4UR
17.
BALI
18.
NUSA TENGGARA BARAT NUSA TENGGARA TIMUR
19
20. 21.
KALIMANTAN BARAT KALIMANTAN TENGAH
22.
KALIMANTAN SELATAN
23.
KALIMANTAN TIMUR
24.
SULAWESI UTARA
25.
GORONTALO
26. 27.
SULAWESI BARAT SULAWESI SELATAN
28.
SELAWESITENGAH
29
SULAWESI TENGGARA
30.
MALUKU
31. 32.
MALUKU UTARA PAPUA
33.
IRIAN JAYA BARAT
400.000 400.000 400.000 400.000 400.000 400.000 400.000 400.000 400.000 400.000 400.000 400.000 550.000 400.000 450.000 450.000 500.000 450.000 450.000 400.000 400.000 450.000 400.000 400.000 400 000 400.000 450.000 400.000 400.000 400.000 400.000 550.000 550.000
lil
II
300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 450.000 300.000 350.000 350.000 400.000 350.000 350.000 300.000 300.000 350.000 300.000 300.000 300.000 300.000 350.000 300.000 300.000 300.000 300.000 450.000 450.000
200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 ?00.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 350.000 200.000 250.000 250.0c0 300.000 250.000 250.000 200.000 200.000 250.000 200.000 200.000 200.000 200.000 250.000 200.000 200.000 200.000 200.000 350.000 350.000
I
100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 250.000 100.000 150.000 150.000 200.000 150.000 150.000 100.000 100.000 150.000 100.000 100.000 100.000 100.000 150.000 100.000 100.000 100.000 100.000 250.000 250.000
BUPATI PAKPAK BHARAT,
O YOLANDO BERUTU
