BUPATI KARANGASEM PROVINSI BALI
KEPUTUSAN BUPATI KARANGASEM
NOMOR 24/HK/2017 TENTANG
PENUNJUKAN PEJABAT SEBAGAI KUASA PENGGUNA ANGGARAN/ KUASA PENGGUNA BARANG UNTUK BELANJA LANGSUNG PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN KARANGASEM TAHUN ANGGARAN 2017
BUPATI KARANGASEM,
Menimbang
: a.
bahwa berdasarkan pertimbangan besaran jumlah uang yang dikelola, beban keija, kompetensi, rentang kendali, pendelegasian tugas, dan/atau pertimbangan obyektif lainnya, Pejabat Pengguna Anggaran dalam melaksanakan tugas dapat melimpahkan sebagian kewenangannya kepada pejabat pada unit keijanya selaku Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang ;
b. bahwa pelimpahan sebagian kewenangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, ditetapkan oleh Kepala Daerah atas usul Kepala Perangkat Daerah ;
c.
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Pejabat sebagai Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang untuk Belanja Langsung pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Karangasem Tahun Anggaran 2017 ;
Mengingat
: 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 1655) ;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
3. Undang-Undang Perbendaharaan
Nomor 1 Tahun 2004 tentang Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor .4355) ;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Indonesia Nomor 4400) ;
Lembaran
Negara
Republik
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494) ;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ; 8. Peraturan
Pemerintah
Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Nomor 4614) ;
Lembaran
Negara
Republik
Indonesia
9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165) ; 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310) ;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran
Daerah
Kabupaten Karangasem Tahun
2008 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 4) ;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 8); 13. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 18 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2016 Nomor 18);
14. Peraturan Bupati Karangasem Nomor 37 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Keija Perangkat Daerah Kabupaten Karangasem
(Berita
Daerah
Kabupaten
Karangasem
Tahun 2016 Nomor 42);
15. Peraturan Bupati Karangasem Nomor 42 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017(Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2016 Nomor 42).
MEMUTUSKAN:
Menetapkan KESATU
Menunjuk
Pejabat
sebagai
Kuasa
Pengguna
Anggaran/Kuasa Pengguna Barang untuk Belanja Langsung pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Karangasem Tahun Anggaran 2017, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini. KEDUA
Spesimen/contoh paraf dan tanda tangan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu adalah sebagaimana tercantum dalam kolom 5 dan kolom 6 Lampiran Keputusan Bupati ini.
KETIGA
Tugas dan Tanggung Jawab dimaksud pada Diktum Kesatu :
Pejabat
sebagaimana
a.
melakukan
tindakan
yang
mengakibatkan
pengeluaran atas beban anggaran belanja ; b.
melaksanakan
anggaran
unit
kerja
yang
dipimpinnya ;
c. melakukan
pengujian
atas
tagihan
dan
memerintahkan pembayaran ;
d. mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah e.
ditetapkan ; menandatangani SPM-LS dan SPM-TU ;
f.
mengawasi pelaksanaan anggaran unit kerja yang dipimpinnya ; dan
g. melaksanakan tugas-tugas Kuasa Pengguna Anggaran lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Pejabat Pengguna Anggaran. KEEMPAT
Kuasa Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Barang
bertanggungjawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Pengguna Anggaran/Pengguna Barang. KELIMA
Dalam pengadaan barang dan/jasa, Kuasa Pengguna
Anggaran sekaligus bertindak sebagai Pejabat Pembuat Komitmen.
KEENAM
Keputusan Bupati ini
mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.
Ditetapkan di Amlapura
pada tanggal 3 Januari 2017 BUPAiri KARANGASEM
(fm I GUSTI AYU MAS SUMATRI
Keputusan Bupati ini disampaikan kepada : 1. Ketua DPRD Kabupaten Karangasem di Amlapura. 2. Inspektur Daerah Kabupaten Karangasem di Amlapura.
3. Para Kepala Badan/Dinas/Bagian/Camat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karangasem di Amlapura.
LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI KARANGASEM
NOMOR
24/HK/2017
TENTANG
PENUNJUKAN PEJABAT SEBAGAI
KUASA
PENGGUNA
KUASA
PENGGUNA
ANGGARAN/ BARANG
UNTUK
BELANJA
LANGSUNG PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN KARANGASEM TAHUN ANGGARAN 2017
Nama, Paraf dan Tanda Tangan Kepala Perangkat Daerah
Sebagai Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang untuk Belanja Langsung pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Karangasem Tahun Anggaran 2017
No.
Nama / NIP. / Gol
Yang
Jabatan dalam instansi
I Paraf
dikuasakan I
1
1 i I Nyoman Dani, SE.
Sekretaris
BELANJA
INip. 19670421 199103 1 014
LANGSUNG
i PembinaTk.I (IV/b)
Kegiatan pada Sekretariat
2 I Wedasmara, ST. MT i Nip. 19740401 200003 1 003 Pembina {IV/a}
Kepala Bidang Sumber Daya Air
BELANJA
I
LANGSUNG | Kegiatan pada i ^ Bidang I Sumber Daya I
Air I Gede Suyadnya, SH Nip. 19640531 198603 1 008 Penata Tk I. (Ill/d)
Kepala Bidang Persampahan
BELANJA
dan
Kegiatan pada Bidang Persampahan
Penyehatan Lingkungan
LANGSUNG
dan
Penyehatan Lingkungan I Komang Suwarta, A.Md. NIP. 19750907 200003 2 004
Penata Tk.I (Ill/d )
Kepala Bidang Bina Marga
BELANJA LANGSUNG
Kegiatan pada Bidang Bina Marga
j
Tanda
tangan
No.
Nama / NIP. / Gol
Jabatan dalam instansi
5
3
2
1
Drs. I Gusti Ketut Adi
Kepala Bidang
Adnyana
Bina Teknik
Nip. 19621231 198903 1 236 Pembina (IV / a )
6.
Yang 4
NIP. 19730815 199903 1 013
Penataan
Pembina (IV / a )
Ruang
i
5
Tanda
I
tangan
i
6
BELANJA
LANGSUNG i Kegiatan pada1 ^ Bidang Bina i /
Teknik
I Made Agus Budiyasa, ST.MT Kepala Bidang
1Paraf |
dikuasakan |
|'
BELANJA
| / \ 1 / /
j'
^
LANGSUNG | A ^
2-J
Kegiatan padaj
i>
Bidang
1 \
j
Penataan Ruang
| 1
! !
i
!
BUPATI,
/
ANGASEM,
/ I GUSTI AYD MAS SUMATRI
