BUPATI BARITO SEI,ATAN PROVINSI KALIMAN'TAN TtrNGAH PFII?ATURAN DAtrRAi_{ I{-ABU T,ATEN BARITO SELA'IAN 6 TAFIUN 2CI 15 NOMOIT
TENTANG PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA SECARA SBRENTAK
DtrNGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA IISA, BUPATI BARITO StrLATAN,
Ntenimtrang
:
a. irahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 ayat
(1) Undang-Undang Repubtik indonesia Nornor
6
tahun 2014 tentang Desa, Pasal 32 dan Pasal 49 ayat (U clan tTl Permendagri Nomor 172 tahu'n 2Ol1
tentang Tata Cara Pemilihan Kepaia Desa ; b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Barito selatan Nomor 3 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencaionan, Fengangkatan, Pelantikan dan Pemlrerhentian Kepala Desa cian Perangkat l]esa sudah tidak sesuai iagi
I.
Pasal 18 e]'at (6) Urrdang-Undang llasar Repuk;iik Indonesia Tahun 19aS
Negara
;
2" Undang * Unclang Nomor 27 Tahun 195q tentang Penetallan {_lndang-undang Darurat Ncrncr 3 Tahun 1953 tentang Peml;eutukan Daerah Tingkat ll di Kalimantari il,eml:aran Negilra Repubiik Indonesia Tahun 1953 Notnor 9) sebagai Linclang*Unclang (Lembaran Negara Repubiik Indonesia Tairun 1959 iqo*ot 72,1ami:ahal I-ernharyu: Negara Republih lndonesia Nofiror 1820i sei:agaimana telah L:eberapa kaii diutlai:r ter akhir dengap Undang-Ugdang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Peilbentukan Daerair T'ingkat
IiTanahLaut,DaerahTingkatllTapindanDaerah Tingkat II Tahralong dengan Mengubah UY No' 27
Th.l959 ttg Penetapan UU Drt No'3 Th' 1953 tentang pe*bentukan Daerirli Tk.lI di Kalimantan i Lernbnran Negara Reputllik Inclonesia Tahun 1965 Nomor 51' Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Notnor 2756\:
Norror 12 Tahun 2A)'1 tentang 3. Und.ang-Undang "Peraturan Perundang unclangan Pembentukan (LembaranNegaraRepublikindonesiatahur:2011 ilo*o, g2, tailt,airan Lembaran Negara Republik Inclonesia Nomor 523a i ; 23 4. Unclang - Unciang Republik Indonesia Nomor Tahun2t)LlterrtarrgPemerintahanl]aerah(Lembaran Negara Repubiik Indonesia Tahun ZAV Nomr:r 244'
TambahanLembaranNegaraRepubliklndonesia }:eberapa. Nomor 5587i ; sebagaimana telah diubah .lahrrn 2015 kali terakhir Und*'.'g-U',.1*ng Nomor 9
i.t-rt*.rg Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Noor
'2?tTanun20T4tentangPemerintahanilaerahi
LembaranNegaraRepubtrikind.onesiaTahurr20lS Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Reputrlik Indonesia Nomor 5679 ); Tahun 5. Undang-Undang Repubiik indonesia Nomor 6
2014tentang"nesa(LetlbararrNegar:aRepublik ',lambahan
trncionesia
Tahun 2a:.4 Nomor 7,
Letnbaran
Negara Republik Inclonesia Nornor 5a95];
6.pel^aturanPemerintahRepubliklndonesiaNomor43 TahunZarut-entangPeratltranPelaksarraanUndang-
Llndang Nomor 6 Tahun 2Al4 tentang Desa Tahun 2A14 {Lembaran Negara RepuLrlik Indonesia Nomor 123\;
T.Peraturanh{enteriDalamNegeriNomcrrlTeihun20L+ tentangPemtlentukanFrociukHukumDaerah(Berita NegaraRepubliklndonesiaTaJrun20l4lrlomor32); 8. Feiaturan hlletlteri Ddam Negeri Nomor 112 Tahun 2014tentangPemilihanKepalaDesa(BeritaNegara Republik Inclonesia Tahun 2AH Nomor 2A92 l;
g,pembentukanPcraturanDaet:ahKabupatenBaritt: Selatan Nom.or 3 Tahun 201/+ teutang Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah ( Lembaratr Daerah KairupatenBaritoSelatarrTahun2al.4Nclmor3);
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERVTAKILAN RA}TYAT DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN
dan SELATAN BARITO BUPATI MEMUTUSKAN:
Menetapkan:PERATURANDAERAHTENTANGPELAKSANAAN pETvTTT,TTANKEPALADESASECARASERENTAK.
BAB I KETENTUAN UMUM
Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 1.
2. 3.
Desa sebagai
4.
BPD adalah anggotanYa keterwakilan
5.
di desa
6.
7.
1lm1lm,
mempunyai Kepala Desa adalah ngjaba!. pemerintah Desa yang rumah wewenang, t rg"u J""'f."**jiU"rt untuk menyelenggarakSn dan tangga oesanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah
Pemerintah Daerah. selanjutnya disebut 8. Panitia pemilihan Kepala Desa tingkat desa-yang BPD untuk
Panitia Pemilihan adalah Panitia yang dibenruk oleh
menyelenggarakan proses Pemilihan Kepala Desa' 9.
selanjutnya Panitia pemilihan Kepala Desa tingkat $lbynaten yang yang. dibentuk panitia disebut panitia Femilihan KabupatEn adalah pelaksanaan e;p"ti pada tingkat Kabupaten dalam mendukung pemilihan KePala Desa.
i0. Caion Kepala Desa aclalah bakal caion Kepala lJesa 'vang telah ditetapkan oleh panitia pemiliiran sebagai calon yarlg berhak dipilih menjadi KePala Desa. oleh ll.Penjabat Kepala Desa adalah seorang pe-1abal -Yang diangkat pejairat yarlg bei-wenang untuk melaksanakan tugas, hak rlan ker,vaji'nan Xepala Desa dalam kurun r'vaktu tertentn' wewenang ".itu
BAB 11 PEMILiHAN KEPALA DESA Pasal 2
Pemiiihan kepala desa secara serentak dilakukan bergelombang' Pasal 3
peiaksanaan pemilihan kepala desa secara bergelombang sehagaimana dirnaksud dalam Pasai 2 rlilaksanakan pada hari yang sama rli seluruh Desa yang melaksanakan pemilihan kepala desa' Pasal 4 (11 Pelaksanaan pemilihan kepala desa secara bergelombang sebagaimana diraaksud dalLrn Pasai 3 ditaksanakan dengan mempertimbangkan: a. pengelompokan rvatrrtu berakhirnya masa ja.batan kepala desa; b. kemampuan keuaugan daerah; dan/atau
c. ketersediaan PNS c1i lingkungan Pemerintah Kabupat.en Barito selatan yang memenuhi persyaratan sebagal penjabat kepala clesa' sebagaimana clirnaksud t2| Pemiiiiran Kepala Desa secara bergelombang jangka pacla a3rat (1i dilaksanakan pa-ling banrrak 3 {tlga) kali dalam waktu 6 (enarn) tahun. sebagaimana dimaksr-rd pada (3) U Pemiliha,n Kepala Desa bergelombang ayat (2i dilakukan rtrengan inter-val waktu paling lama 2 (dual tahun'
pelaksanaan pemiiihan {rti peraturan lebih lanjut sepanjang mengenaidiatur daiam Peratr'lran kepala desa sfcara serentak yang belum Daerah ini akan cliatur lebrih lanjut dengan Peraturan Bupati' Pasal 5
kepala desa serentak secara I)esa yang melaksanakan pemilihan -2015, 2017 dan 2Ol9 tercantum dalam bergelomi:ang pada Tahun Lafrpiran yang rrrerupakan bagian ticlak terpisahk:rn dari Peraturan Daerah ini.
,f
Pasal 6
Hari pelaksanaan pemilihan kepala desa serentak secara bergelombang
sebagaimana Pasal 5 ditetapkan dengan Keputusan Bupati. BAB III KETENTUAN PERALIHAN Pasal T
Iiepala clesei yail.g menjaba-r sebetrurn Peraturan Dael'a}:. ini ditetapkar:,
tetap melaksanakan tugas sampai berakhir masa jabatannya, BAB IV PENUTUP Pasal 8
ini rnuiai berlaku pada tanggal diundar:gkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangarl Peraturan Daerah ini Cengan penempatann3'a- daiarn Lembaran Daerai:, Per-aturan Daerah
Kabupaten Barito Selatan.
Ditetapkan rii Buntok Pada tanggal ;' ': 't':i 2915 ..*.jj=:i:::::::'..,.. --
f\"
{
Diund.angkan dj Buntck S DAERAFi SELATAN
i'eaA-
rt.{,!Er
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN TAHUN 2OL5 NOI4OR : l NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN pRovrlrsr KALIMANTAN TENGAH { 12015 )
LAI\{PIRAN PtrR,q,TURAN DAtrRAH KABUPATEN BARITO StrLATAN TAHUN 20 15 NOM0R : 2015 TANGGAL 1 ;i J,li
TENTANG : FtrLAKSANAAN PtrMiLlI-IAN KEPALA DiiSA
StrCAITA
SERtrNTAK
I.
Desa yang melaksanakan pemilihan kepala desa secara serentak tahun 2AI5 adalah :
A. Kecamatan Dusun Hiiir
i.
Desa Mangkatir
B. Kecamatal Karau Kuala
1. Desa Bintang Kurung 2. lJesa Muara Arai C. Kecamb.tarr Dusun'Utara 1. Desa Marawqn Baru 2. Desa Sei Telang ,' ' 3. Desa TamPar* '' " ' ."' i, l'' l
,
4.
5. 6. '/. 8. 9.
Desa Danau ,Earnbure Desa Majundqii ' Desa Hingan
.
,,,,,i.'
Desa'I'arusan
Desa Reong,'i ' ,l;l':iiri,-. , Desa Panarukan yi,,,:L, ."',
D. Kecamatan Guaung Ei bng alr : 1. DesaUgangSay,u.i;,-, ,.,,.,,., , ,.:;,,: 2. Desa Bintang Ara E. Kecamatag.Dustl :Seiat -i;i....,.,._=,.,,, 1. Desa Muara Ripung 2. Desa Murung Paken,, ' , ' 3. Desa DanaurSadar yang melaksanakan pemilihan kepala desa secara serentak tahun 2A17 adalah :
11. Desa
A. Kecamatan Jenamas
1.
B.
Desa Rantau Bahuang Kecamatan Dusun L1ilir i " Desa Majahandau 2. Desa Lehai
C. Kecamatan Karau Kuala i. Desa Teluk Sampuclau
2. 3.
Desa Talio I)esa Batrai
D. Kecamatan Gunung l3intang Awai 1. Desa Muara Singan
!3
E. Kecamatan Dusun Selatan
1.
III.
Desa Pamangka
Desa yang melaksanakan pemilihan kepala desa secara serentak tahun
2Ol9 adalah
:
A. Kecamatan Jenamas
1. 2. 3.
Desa Rangga Ilung Desa Tampulang Desa Tabatan
B. Kecamatan Dusun Hilir
1. 2.
Desa Sei Jaya Desa Damparan
4. 5. 6.
Desa Kalanis Desa Teluk Timbau Desa Batilap
C. Kecamatan Karau Kuala
1. 2.
Desa Teluk Betung Desa Salat Baru
:.,:
:,i
t,.,.,1;i1.1
:il,]: l:l
D.
2.
Desa Hulu
5. 6. 7. 8. 9.
Desa Talekoi Desa Maruga Desa Gunung Rantau Desa Tamparak lay,ung Desa Rampa Mea
E. Kecamatan Gunung Bintang Awai
1. Desa Muka Haji 2. Desa Kayumban 3. Desa Patas II 4. Desa Patas I 5. Desa Tabak Kanilan 6. Desa Baruang 7. Desa Sire 8. Desa Marga Jaya 9. Desa Bipak Kaii
Ngurit 1 1. Desa Ruhing Raya 12. Desa Malungai Raya 1O. Desa
13. Desa Sei Paken 14. Desa Palu Rejo
:l
rl
l
15. Desa Wungkur Baru 15. Desa Sar:imbuah 17. Desa Wayun 18. Desa Ngurit F. Kecamatan Dusun Selatan
1. Desa Danau Ganting 2. Desa Mabuan 3. Desa Lembeng 4" I)esa Kalahien 5. Desa Baru 6. Desa Tanjung Jawa7. Desa Fenda Asam 8. Desa Teluk Mampun 9. Desa Telang Andrau 10. Desa Teiuk Telaga 11. Desa Sanggu 12. Desa Pararapak 13. Desa Muara Talang 14. Desa Sababilah 15. Desa Madara 16. Desa Tetei Lanar. 17. Desa Mangaris 18. Desa Danau Masura 19. Desa Dangka 20. Desa Pamait
PENJBLASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPTEN BARITO SELATAN NOiVIOR
6
TAHUN 20 15
TENTANG PELAKSANAAN PEMILIHAN KtrPALA IfESA StrCAR,q. StrRtrNTAK
i.
Uh{UM
Dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun '2414 tentang Desa yang mengatur secara khusus tentang Desa dan dikeiuarkanllya lreraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, makaa disebutkan desa adalah merupakan kesatuan mes1rs1sfua1 hukum ]rang memiliki batas-batas wilayah yang mimiiiki dan mengurus kepentingannya sencliri berdasarkan asal -usul dan adat istiaclat setempat yang diakui dan dihormati dalam system Negara l{esatuan Republik Indonesia ( NKRI
).
Salah satu program otonomi daerah di Kabupaten Barito Selatan adalah pembinaan pemerintahan desa yaitu pemahaman tentang politik di tingkat desa mela-1ui Pemilihan Kepala Desa ( Pilkadesi. Dengan lahirnya Peraturan Daerah ini akan menjadi dasar hukum Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Selatan untuk melaksanakan pemilihan kepala desa serentak secara bergelombang sebanyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 5 (enam) tahun.
II.
PASAL DtrMI
Pasal
PASAL :
'
1
Cukup Jelas Pasal 2
yang dimaksudkan dengan bergelombang adalah dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan pengelompokkan berakhirnya masa jabatan kepala desa. Pasal 3
Cukup Jelas v
Pasal 4
Ayat
(1)
Cukup Jeias Avat (2) Cukr,rp Jelas
Ayat
(3)
Cukup Jelas Ayat (a)
Cukup Jelas
i' il
l:.
TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN.,tsARITO SELATAN NOMOR
1t3
'i.' l;a! i t..
6
