GUBERNUR ACEH PERATURAN GUBERNUR ACEH SELAKU KETUA DEWAN SUMBER DAYA AIR ACEH
NOMOR 69 TAHUN
2O1O
TENTANG
TA'I'A TERTIB PERSIDANGAN DAN TATA CARA PENGAMBIIAN KEPUTUSAN DEWAN SUMBER DAYA AIR ACEH DENGAN MHMAT ALI"A.H YANG MAHA KUASA
cdnnmrunACEH,
Menintbang i a.
b. hi!c-n r,:ir', r:l+t
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 30 ayat (5) Peraturan Presiden Nomor i2 Tahun 2008 tentang Dewan Sumber Daya Air, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Aceh selaku Ketua Dewan Sumber Daya Air Aceh tentang Tata Tertib Persidangan dan 'l'ata Cara Pengambilan Keputusan Dewan Sumber Daya Air Aceh; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a,
perlu menetapkan dalam suatu Peraturan; Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 Lentang Pembentukan l)aerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Repubiik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1i03); 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 200,1 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4377); 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Talrun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor aB44); 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor a633); 5. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2008 tentang Der,"an Sumber Daya Air; 6. Q-anun Aceh Nomor 5 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas, Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Tahun 2007 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 05); 7. Keputusan Gubernur Aceh Nomor 6901720/2009 tanggal 28 Desember 2009 tentang Pembentukan Dewan Sumber Daya Air Aceh;
:L
MEMUTUSKAN: Menetapkan
:
PERATURAN GUBERNUR ACEH SELAKU KETUA DEWAN SUMBER DAYA AIR ACEH TENTANG TATA TERTIB PERSIDANGAN DAN'TATA CARA PENGAMBILAN KEPUTUSAN DEWAN SUMBER DAYA AIR ACEH. BAB I ....,.......12
z(_uw ollrwl"itD\2010 Ptc.cuB
Dt\Ft'tBrR
-/ I
o
- L-
BAB I
KETENTUAN UMUM
/
Pasal
1
Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan
1'
"
Dewan sumber Daya Air Aceh seranjutnya disebut Dewan sDA Aceh, adarah wadah koordinasi pengelolaan sumber daya air ringkai
2. Anggota De',van
p*i"ri,
sDA Aceh yang selanjur,ya disebut Anggota adarah terdiri
dari wakil-pemerintah dan wakil
3'
,
.,o' pl*"ri.,tah yai[ k;;t;;^;;;;
ditetapkan berdasarkan Keputusan Gubernur Aceh.
Sekretariat Dewan
sDA Aceh adarah unit
organisasi
yang
bertugas
membantu Dewan Sumber Daya Air Aceh yang aiu"'"t"r. or"h Ketua Dewan SDA Aceh.
4' 'lim Kerja adalah riT.yang dibentuk oleh Ketua Dewan SDA Aceh yang terdiri aras renaga ahrilpakar/praktisi
5'
6'
Panitia khusus adalah panitia yarrg rlibe,ruli olch Kctuu Dcwu. sDA AcevKetua Ilarian Dewan sDA Accir bcrcrasarkan t"puturon sicrang I)ewan SDA.Aceh yang.terdiri dari beberapa ora-ng anggora atau pejabar yang ditunjuk mewakili anggora untuk meraksanaki" ,"ffi ,".,"rrr, dalam jangka waktu tertentu. |l3danga1 selain anggota adalah mereka yang diundang oleh Kerua Dewan
SDA Aceh. 7
'
Sidang adalah perremuan yang dihadiri oleh anggota Dewan SDA Aceh.
BAB
II
TATA TERTIB SIDANG DEV/AN SUMBER DAYA AIR ACEH Bagian Kesaru Sidang Dewan Sumber Daya
Air
Pasal 2 (
1) )enis Persidangan Dervan SDA Aceh adalah a. Sidang Dewan SDA Aceh;
:
b. Sidang Luar Biasa.
(2) Sidang Dewan SDA Aceh sebagaimana dimaksud pada ayar (r) huruf a ,d"i"h sidang dilaksanakan sesuai den-gan agenda ruhr.nan D"*'r' s'oa a."rr. (3) sidang Luar Biasa sebagaimana dimaksud p,da ayar (1) huruf b adalah sidang yang dilaksanakan di luar agenda tahunan SDA Aceh. ' pasal 3
Dalam melaksanakan sidang sebagaimana dimaksud pada pasal 2 Dewan sDA Aceh dapat mengundang Tim Kerja dan Narasumber. Pasal 4
(1) Sidang Dervan SDA Aceh dipimpi, oreh Ketua Der.r,an sDA Aceh. (2) Dalam hal Ketua Dervan sDA Aceh berhalangan, sidang De,"van SDA Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (r) dipimpin oleh KErua Harian Dewan SDA Aceh.
(.3) Dalam hal Ketua I'larian Dervan SDA Aceh berhalangan mendadak, sidang
l)cwan Surnbcr l)ayu Aceh scbagaima.. climaris,cl pi,r, ,yr, (2) cripinrpin oleh salah seoranrl anggora Dewi. sDA Aceh dirunjuk otih t<"rru Harian Dewan SDA Acehl
(3ar,onr,lwlttro\20ro
piR
cuB
L,LsrAlstR
(4) Sidang ............./3
-3-
/
(4) Sidang Dewan SDA Aceh diselenggarakan berdasarkan agenda tahunan Dewan yang ditetapkan dalam setiap sidang perdana Dewan SDA Aceh' (5) l)alaur hal dipcrlukan siclang cli luilr agcnclit talrunatr scbuguintarta clinrukstrcl pucla uyur (4), l)e wan SDA Acch tlaplt tttcrtglrluk'au Sitlung [,uur l]iusu. (6) Sidang Luar Biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dipimpin oleh Ketua Dewan SDA Aceh atau Ketua Harian Dewan SDA Aceh' Pasal 5
(1) Sidang Luar Biasa apabila
a. b.
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5) diadakan
:
diminta oleh Gubernur Aceh; dikehendaki oleh Ketua Dewan SDA Aceh/Ketua Harian Dewan SDA Aceh arau;
c.
diusulkan oleh'anggota dan disetujui oleh sekurang-kurangnya separuh jumlah anggota ditambah satu orang anggota.
(2) Dalam Sidang Luar Biasa
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Ketua Dervan SDA Aceh/Ketua Harian Dewan SDA Aceh mengundang seluruh anggota. Bagian Kedua
Waktu Sidang Dewan SDA Aceh Pasal6
(1) Sidang dilaksanakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan' (2) Sidang dilaksanakan pada hari kcrja dcngan wal(tu yang ditetapkan olelr Pimpinan Sidang, kecuali Sidang Luar Iliasa. (3) Waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampa;kan oleh Pimpinan Sidang pada saat pembukaan sidang. (.1) Perubahan waktu sidang sebagaimana dimaksud pada ayat oleh Pimpinan Sidang melalui kesepakatan anggota.
(3) ditetapkan
Pasal 7
Dalam melaksanakan tugasnya Dewan SDA Aceh harus menyampaikan laporan tertulis kepada Gubernur paling sedikit 2 (dua) kaii dalam 1 (satu) tahun. Bagian Ketiga
Komisi Dewan SDA Aceh
-
Pasal B
(1) Komisi merupakan alat kelengkapan dari Dervan SDA yang bersifat tetaP dan dibentuk oleh Dewan SDA Aceh pada awal masa jabatan keanggotaan Dewan SDA Aceh. (2) Setiap anggota Dewan SDA Aceh wajib menjadi anggota salah satu Komisi. (3) Penetapan anggota Dewan SDA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam komisi-komisi dan perpindahan komisi, ditetapkan berdasarkan rapat paripurna Dewan SDA Aceh yang diakomodasikan oleh Sekretariat Dewan SDA Aceh pada awal tahun anggaran. (4) Apabtia terdapat anggots Dewan SDA yang mengalaml Pergantlan make anggota tersebut menempati temPat anggota komisi yang digantikan.
(5) Ketua, Wakil Ketua dan Sekretaris Komisi dipilih oleh anggota dari masingmasin5l komisi dan dilaporkan daiam rapat pieno Deu,an SDA Aceh.
Pasal 9 ........ ....14
I
4-
/
Pasal 9
(1) Dewan SDA Aceh beranggotakan 26 (dua
puluh enam) orang membentuk 4
(empat) komisi. (2)
pada ayat Jumlah anggora setiap komisi sebagaimana dimaksud
(1)
diupayakan sama.
(3) Komisi yang terdapat di dalam Dewan SDA Aceh terdiri dari
:
a. Komisi Konservasi SDA; lr. Komisi PendaYagunaan SDA; c. Komisi Pengendaiian Daya Rusak Air dan Kualitas Air; dan d. Komisi Kelembagaan Hukum dan Informasi' (3) sebagai (4) pembagian tugas komisi sebagaimana dimaksud pada ayat berikut: a. komisi konservasi meliputi kegiatan rekomendasi dalam menjaga kelangsungankeberadaandayadukung,dayatampungdanfungsisumber daya air;
air meliputi
kegiatan dalam reko*endasi peiatagunaan, penyediaan' penggunaan' Pengembangan
b. komisi
pendayagunaan sumber daya
dan p.r,grrrliuur, ,'r:*b"t iayi ait -dengan mengacu pu9u ditetapkan pada wilayah sungai;
pola
p".rg"iolrXn sumber daya air yang
c.komisipendayagunaandayarusakairdankuaiitasairmeliputikegiatan upaya dalam ielio*errdrri untuk pencegahan melalui perencanaan plngendalian daya rusak air yang disu"t' -t"totu terpadu dan menyeluruh dalam pola pengelolaan sumber daya air; dan
d. komisi
kelembagaan hukum
kelcnlbagaan
cla I a
il
b icl
a rr
g hrtl
dan informasi meliputi cla
n
i
rl f<;r m
kegiatan
asi'
Bagian KeemPat
jenis Sidang Dewan SDA Aceh Pasal 10
Sidang Dewan SDA Aceh berdasarkan jenisnya adalah' (2) Sidang Pleno sebagaimana dimaksud pada- ayat (1) huruf a adalah sidang yang iiplmpln oielf Ketua Dewan SDA Aceh dan merupakan forum tertinggi dalam melaisanakan tugas dan fungsi Dewan SDA Aceh'
(i)
dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah sidang (3) ' Sidang Komisi sebagaimana oleh pimpinan komisi' dipimpin ggoiu komisi yang
"t
(4)Siclanggabungankomisisebagaimanadimaksudpadaayat(1)hY:uf:ada]ah "U.rcu#" yang diadakin oleh lebih dari satu komisi' dihadiri oleh sidangurrggJ,u komisi-i
(1) |adwal sidang Dewan SDA Aceh ditetapkan oleh Ketua Dewan sDA Aceh
(l)
berdasarkan kesepakatan angSota' MHtErl xLlurrg, Jaclwnl dun sepyu rlcln11g ellalnpltrtn SDA Aceh.
slsh Spl*rptstlst Dswulr
(3)Materisidangsebagain.ranadinraksudpadaayat.(2)disampaikanoleh (tiga) hari Sekrerariar D&a,-, S5,q ,{ceh kepada pu.i".,ggota paling lambat 3 sebelum tanggal sidang'
(4) Materi sidang sebagaimana dimaksud paqapenyampaian.,yu
me1a1'-rl
ayl! (3)
diutamakan
pemanfaatan fasilitas eiektronik' Pasal
l2
..-.......".15
-5Pasa.l 12
/
(1) Setiap anggota wajib menandatangani daftar hadir sebelum memasuki ruang sidang.
(2) Anggota yang berhalangan hadir dapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberitahukan kepada pimpinan sidang. Pasa] 13
(1) Datam melaksanakan sidang Dewan SDA Aceh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Ketua Dewan SDA Aceh dapat mengundang dan/atau meminta penjelasan dari Panitia Khusus.
(2) Dalarn memberikan penjelasan Panitia Khusus dapat dibantu oleh Tim Kerja dan/atau Narasumber.
(3) Narasumber sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berasal dari unsur praktisi, pakar, lembaga swadaya masyarakat, asosiasi profesi dan/atau pcrwrkilart kclornpoli trtasylr rukut tcrklr i t. (4) Scbelrrrn 'l'inr I(r,rllr rlrrn/ntlrrr Nrrrirsrrrnht'r rrclrlrliiritttitrtir tlintirlistrtl pirtlit ilyitt (2) menyampaikan penjelasannya wajib memperkenalkan identitasnya kepada Peserta Sidang.
(5)
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak mempunyai hak suara dalam pengambilan keputusan Dewan SDA Aceh'
Tim Kerja atau Narasumber
Pasal 14
(1) Sidang clibuka Pimpir-ran Siclang sesuai rlcngan wrkLu yanpi telah ditetapkan. (2) Apabila pada waktu yang teiah ditentukan, anggota yang hadir belum mencapai separuir jumlah anggota ditambah satu orang anggota, Pin-rpinan Sidang mengumumkan penundaan pembukaan sidang.
(3) Penundaan sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 30 (tiga
puluh) menit. (4) Apabila jumlah kehadiran anggota pada akhir waktu penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum terpenuhi, Pimpinan Sidang menyatakan sidang tidak dilanjutkan. Pasal 15
(1) Pimpinan
Sidang berhak berbicara selaku pimpinan dalam sidang untuk menjelaskan hal yang menjadi pembicaraan, menunjukan persoalan yang sedang dibicarakan, mengembaiikan pembicaraan kepada pokok persoalan dan menyimpulkan pembicaraan peserta sidang.
(2) Apabila Pimpinan Sidang hendak berbicara selaku anggota harus menyatakan terlebih dahulu bahrva substansi yang disampaikan merupakan
haknya sebagai anggota. Pasal 16
(t) Pimpinan ditetapkan
(2)
Sidang menutup sidang setelah semua agenda sidang yang selesai dibicarakan.
Dalam hal ada agenda sidang yang belun'r terselesaikan pada waktu yang relqh ditentukan, Irirnpinarr siclurrg clal:nt rtrcnunda penyeicsaian ugetlda sidang tersebut untuk dibicarakan dalam sidang berikutnya atau meneruskan penyelesaian agenda sidang tersebut untuk dibicarakan dalam sidang berikutnya atau meneruskan penyelesaian agenda sidang tersebut atas persetujuan Peserta Sidang.
(3) Pimpinan sidang menyampaikan pokok-pokok keputusan
dan/atau
kesimpulan yang dihasilkan dalam sidang sebelum sidang ditutup. Bagian Keenam /6 {law roarlwlurD\2010\ptR
GUB Dt5tMBLR
I
-6Bagian Keenam Tata Cara Permusyawaratan
/
Pasal 17
(1) Pimpinan Sidang mengarur jalannya persidangan. (2) Pimpinan Sidang dapat menentukan giliran dan Iamanya
anggora berbicara.
(3) Pembicara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam sidang tidak boleh diganggu selama berbicara.
(4) Dalam hal pembicara sebagaimana crimaksud pada ayar (3) rernyara melampaui baras waktu yang teiah ditentukan, irr-pi'i, sidarrg ue.t at memperingatkan pembicara unruk mengakhiri pembicaiaan. Pasal 18
(1) Pimpin^an sidang berhak memperingatkan pembicara sebagaimana dimaksud daiam Pasal 17 ayat (3) yang
:
a. . menggunakan kata-kata diluar batas kesopanan;
b. c.
melakukan perbuatan yang mengganggu ketertiban; dan merrganjurkan untuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum.
(2) Pimpinan Sidang berhak..meminra pembicara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk menghentikan perbuitan pembicaraa"n dan/atau memberikan kesempatan kepadanya untuk menarik kembari kata-kata dur, *"rrgrr"ntikan perbuatannya.
(3) Apabila pembicaraan memenuhi perminraan pimpinan sid.ang, kata-kata yang diucapkan pembiclra se-bagaimana dimaksud pada uyu, it; dianggap tidak pernah diucapkan dan tidak dimuat dalam Noruien.
l9 Apabila .seorang pembicara tidak mematuhi peringatan sebagaimana dirnaksud dalam pasal 1B ayat (2), pimpinan siau"f u"rhuk ..,'"turr't Pasa]
(1) ())
pembicara tersebut meneruskan pembicaraan dan perbuitannya. A.pabila larangan sebagain.rana dimaksr-rci pacia ayat (l) tidak
diinclahkan
oleh yang bersangkr-rran, pimpinan Sidang berhak *"*ir-,iu kepada yang bersangkutan meninggalkan ruang sidang. Pasal 20
(1) Pimpinan.sidang dapat menurup arau menunda Sidang apabila berpendapat bahrva. sidang tidakdilanj :rtkan kr.",iu 't"rludi peristiwa -mungkin sebagaimana dimaksud Calamlasal 17 clan pasal ig. (2) Dalam .hal kejadian luar brasa, pirnpina_n sidang dapat menurup arau menunda sidang yang sedang berlangsung dengan *""*rrit" p"rsetu.iuan dari peserta sidang.
(3) Lama penundaan sidang, sebagaimana dimaksud pada ayat (2),berdasarkan kesepakata n pes-erta sidan g. Pasal
(l)
dan ayat
2l
(l)
setiap anggota dapat mengajukan inrerupsi dalam sidang Dewan sDA Aceh. (2) Interupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (r) hanya dapat dilakukan dalam
hal:
a' T:Ti"r3 penjelasan dibicarakan; b'
renrang persoalan mengenai har yang sedang
menjelaskan substansi pembicaraan menyangkut kepentingan yang diwakilinya darVatau rugasnya; c. mengajukan
-7
/
-
c.
mengaitlkat-i Llsulirn yartg l)crhulrr-tngan r[cr.rgan substansi yultg scdang dibicarakan; atau
d.
mengajukan usulan agar sidang ditunda untuk sementara.
(3) Interupsi sebagaimana dimaksud pada ayar (2) dalat dilakukan oleh setiap anggota setelah mendapat persetujuan dari Pimpinan Sidang. (4) Pimpinan Sidang berhak menetapkan lamanya anggota melakukan interupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
(5) Pimpinan Sidang berhak memperingatkan dan menghentikan pembicaraan apabila interupsi yang disampaikan tidak ada hubungannya dengan materi yang sedang dibicarakan. (6) Terhadap penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) b, tidak dapat diadakan pembahasan.
huruf a dan huruf
(7) Usul sebagaimana dimaksud pada ayar (2) humf c dan huruf d, untuk dapat dibahas harus mendapat persetujuan pimpinan sidang. Bagian Ketujuh
Laporan Singkat dan Risalah Sidang Pasal 22
sida.g, Kepala Sekrerariar Dewan SDA Aceh seceparnya men),usun laporan singkat yang ditanclatangani oleh pimpinan sidang dan
(1) Dalam setiap
segera dibagikan kepada selumh Anggota serta pihak berkepenringan.
lain
yar,g
(2) Laporan singkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat kesimpulan daniatau kepurusan sidang. Pasal 23
(1) Dalam setiap sidang wajib dibuat Risalah sidang yang disiapkan oleh Kepala sekretariat Dewan sDA Aceh dan ditandatangani oleh Pimpinan Sidang. (2) Risalah sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan catatan
sidang yang berisi pokok-pokok pembicaraan, kesimpulan dan/atau
keputusan yang dihasilkan dalam sidang serra dilengkapi dengan informasi
mengenai:
a. jenis sidang; b. hari dan tanggal sidang; c. tempat sidang; d acara sidang; e. rvaktr-r pembr:kaair dan penutupan siclang; f'. pir.nprnlrn siclang; g. jun-rlal'r clan nanra anggota yang lnenandatangani h. dafiar unclangan vang hatlir; clar-r i. notulen dan,/atau rekaman pembicaraan.
daftar hadir;
(3) Risalah sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disimpan di Sekretariat Dewan SDA Aceh.
r ata re rrib
"
#tiil
J ",i""iXTL N u,",,,*b
Pasal 24
",
(i) Tim
Kerja dan/atau Narasumber sebagaimana dimaksud dalam pasal l3 ayat (2) diperbolehkan berbicara dalam sidang atas perserujuan pimpinan Sidang, tetapi tidak mempunyai hak suara.
rim Kerja dan/atau Narasumber sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mentaati tara tertib sidang.
(2) untuk
- ooto*orro /,,,,r*
/
Pasal25 ./B \20r0\rLR cLJB nrsr^rBIR.
8-
/
l)irsul
(t)
Pimpinan sidang wajih menjaga
,)\
agar kct cn
t r.lir
r)
scl'ra glri mtt
na
cl i
nra ksrrcl llacllr
Pasal2l dipatuhi. (2) Pimpinan Sidang berhak meminla agar Tim Kerja danlatau Narasumber sebagaimana dimaksr"rd pada Pasal 24 yang n)cnBgflngu ketertibirn siclang untuk mcninggulhan ruang sidang'
(3) Pimpinan Sidang dapar menurup atau menunda sidang apabila teriadi gut fguar, ketertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2)' (4) Lama penundaan sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditentukan berdasarkan kesepakatan Peserta sidang'
BAR
III
1'A'TA CARA PENGAMBILAN KEPUTUSAN DAI,C'M
SIDANG DEWAN SDA ACEH Bagian Kesaru
Prinsip Umum Pasal 26
(1) Pengambilan keputusan merupakan Proses penyelesaian akhir suatu hai yang dibicarakan dalim Sidang Dewan SDA Aceh dan sidang iuar biasa Dervan SDA Aceh.
(2) Keputusan sidang sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dapat berupa
persetujuan, Pertimbangan daniatau rekomendasi. Pasal 27
SDA Aceh dapat dilakukan (1) ' ' Pengambilan keputusan dalam sidang Dervanjumlah anggota ditambah satu apab-ila dihadiri iekurang-kurangnya separuh orang anggota sesuai dengan jumlah yang tercantum dalam daftar hadir anggota.
sidang Dewan SDA Aceh pada dasarnya (2) ' ' Pengembalian keputusan dalamdengan cara musyawarah untuk mencapai dluJahakan sedapat mungkin mufakat.
(3) Apabila cara pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat.(1) tidak terpenuhi, keputusan diambil bcrdasarkan suara terbanyak' Pasal 28
Setiap Keputusan Sidang Deu,an SDA Aceh mengikat semua anggota, baik berdasarkan mufakat maupun berdasarkan suara terbanyak. Bagian Kedua
Keputusan Berdasarkan Mufakat Pasal 29
(1)
Pengambilan keputusan berdasarkan mufakat dilakukan setelah semua ur]gg'otu yang hadir menyetujui arau menyepakati penyelesaian hal yang sedang dimusyawarahkan.
kepurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pimpinan Sidang menyampaikan rancangan Keputu,san Sidang yang mencerminkan pendapat'dan saran yang dapat diterima oleh peserta sidang.
(2) Unruk dapat mengambil
Bagian Ketiga ./9
Bagian Ketiga
Keputusan Berdasark;n Suara Terbanyak Pasal 30
(1) Dalam Sidang Dewan SDA Aceh Keputusan ierdasarkan suara terbanyak diambil apabila keputusan berdasarkan mufakat tidak tercapai.
(2)
I(eput.usan berclasarl(ill'r sllrra terblrry'al< sebagaitnana climakst:cl pacla ay. t (1)
dapat clilakukirr-r n-relalui penlurlgutan suara secara te:'buka. Pasal
(l)
3l
I(eputusan berclasarlian suara tcrbanyak dinyatakarr sah apabila disetujui
oleh minima" 2/3 (dua per riga) dai'i jumlah anggota yang ada pada saat keputusan diambil.
(2) Apabila hasil pemurrgutan suara tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada Prsal 27 ayat (1), dilakukan pemungutan suara ulang yang pelaksanaannya ditangguhkan dengan tenggang waktu udak lebih dari 24 (dua puluh empat) iam,
z-
(3) Apabila hasil pemungutan suara kurang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ternyata tidak juga memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 27 ayat (l), pengambilan kepurusan menjadi batal. Pasal32
(1) Pemungutar) suara sec.ra terbuka untuk menyatakan setujrr, menoiak arau tidak menyatakan pilihan (abstain) dilakukan oleh anggcta yang hadir dengan cara lisan, r-nengangkat tangan, ber:diri, tertulis arau dengan cara lain yang disepakati oleh anggota.
(2) Penghitungan suara terbanyal dilakukan dengan cara menghitung pilihan tiap-tiap anggota. (l)) Anggora yang rneninggalkan sidang dianggap telah hadir dan tidak mempengaruhi sahnya keputusan.
ltAll tv KETENTUAN PENUTUP Pasal 34
7-
Peraturan Dcwan SDA Aceh ini mulai berlaku pada tanggal diretapkan. dan disebarluaskan kepada seluruh.anggota uncuk diketahui dan dilaksanakan. Ditetapkan di Banda Aceh uada ranppal, 3O Juli 20IO i9 Sva'ban 1431 H
R DAYA AIR ACEH
W\DAIAWAHTD\20IO\PTR.GU8 \O€SEMBEi.
t
